1.Unsur terbentuknya suatu negara:a. ingin u/mencapai kesatuan nasionalb.ingin/ mencapai kemerdekaan nasional bebas dari dominasi & campur tangan bangsa asingc. ingin akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian/kekhasand. keinginan u/menonjol di antara bangsa” dlm mengejar kehormatan pengaruh & prestise

2. Asal mula terjadinya bangsa Indonesia : (3 Pendekatan )

a. Pendeketan Teoritis : Teori ketuhanan, Kekuassaan

b. Pendekatan Faktual (menutur fakta) : Pendudukan ( occpatic), Proklamasi (proclamation), Penarikan (accesie), Penyerahan (cessie)

c. Pertumbuhan Primer dan Sekunder- Primer (melalui beberapa fase) : Suka-

Kerajaan-Negara Nasional-Negara demokrasi

- Sekunder : Lahir Indonesia setelah melewati revolusi panjang

3. Tujuan NKRI- melindungi segenap bangsa & tu,pah darah Indonesia-memajukan kesejahteraan umum-mencerdaskan kehidupan bangsa-ikut melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial4. Contoh Patriotisme di sekolah :logika5. pengertian hukum menurut para ahliPlatoseperangkat peraturan” yg tersusun dgn baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakatBorst merupakan keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia di dlm kehidupan bermasyarakatJ.C.T Simorangkir merupakan segala peraturan yg sifatnya memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dlm masy dan dibuat o/ suatu negara yg berwenang.6. Peranan Lembaga Peradilan di Indonesia : Melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia u/ mnegakan hukum dan keadilan7. Upaya pemerintah memberantas korupsi: pencegahan (preventif), penindakan (kuratif),edukasi masy/mhasiswa,LSM8. Instrumen/Dsr hukum HAM di Indonesia : Berdasarkan UUD 1945 - Pasal 28 A : Hak u/ hidup- Pasal 28 B : Hak berkeluarga- Pasal 28 C : Hak Pendidikan- Pasal 28 D : Hak hukum/keadilan

- Pasal 28 E : Hak beragama, mngeluarkn pndapat, kemerdekaan

- Pasal 28 F:Hak kmunikasi&informasi- Pasal 28 G : Hak prlindungan diri - Pasal 28 H : Hak kesejahteraan- Pasal 28 I : Hak perlindungan- Pasal 28 J : Kewajiban asasi Berdasarkan UU Pemerintah - UU NO.39 Tahun 1999 : HAM- UU NO.26 Tahun 2000 : Pngadilan HAM Brdasar Peraturan Pemerintah, Kepres,

dan Inpres- Praturan pmerintah pngganti UU (perpu)

NO.1 Tahun 1999 : Pengadilan HAM- Kepres RI NO.50 Tahun 1993:KOMNAS HAM- Inpres RI NO.129 Tahun 1998 : Rencana

aksi nasional HAM Indonesia9. berbagai kasus HAM di Indonesia: peristiwa tanjung priok, tragedi terisakti, semanggi I dan II, pembunuhan munir10. Instrumen Hukum Internasional : Magna Charta di Inggris yg memuat

(seseorang tdk boleh dipenjarakan) hukum tanpa vonis suatu pajak (cukai)tdk boleh dinaikan

Petition of Right : Tuntutan Rakyat Bill off Right : UU yg diterima parlemen

Inggris stelah revolusi kpd Raja James II Revolusi Amerika: tntutan u/orang hidup Hukum Kebiasaan : Merupakan hukum yg

diterima melalui praktik umum Piagam PBB :trdpt ketntuan mngnai HAM Traktat pd bidang khusus HAM : Mengikat

bagi Negara peserta Konvensi International ttg HAM : Wujud

nyata kepedulian massyarakat Internasional akan penegakan perlindungan, pengakuan, pemajuan HAM

11. Hub. Pancasila dgn UUD 1945:Scr FORMAL: Bahwa rumusan pancasila sbg dasar NKRI adlh spt yg tercantum dlm pembukaan UU 1945 alenia IV12. Substansi konstitusi Negara : Adlh watak dari UUD 1945 yg menjadi dasar hukum tertuas bagi bangsa Indonesia (Negara), substansi memiliki makna inti/sifat pokok konstitusi itu sndiri bisa brupa konstitusi tertulis&tdk tertulis14. Azaz kewarganegaraan yg berlaku scr umum : Berdasarkan Kelahiran : Azaz kelahiran

( ius soli), Azaz keturunan (ius sanguinis) Berdasarkan Perkawinan : Azaz

kesatuan /kesamaan hukum, Azaz persamaan derajat

16. SUPRA STRUKTUR Politik Luar Negri : lmbaga formal u/klngkapn system brngara

SUPRASTRUKTUR menjadi 3, yaitu: Eksekutif (presiden), Legislatif ( MPR, DPR), Yudikatif (MA, MK, KY)

18. Pengertian Budaya Politik : Pola perilaku suatu masy dlm kehidupan bernegara, Pnyelenggaraan adm. Negara. Adat istiadat &norma kebiasaan yg dihayati oleh sluruh anggota masy tiap harinya/ sbg system nilai brsama suatu masyarakat20. Budaya politik yg bertentangan dgn semangat bangsa : Apatisme : Tdk berminat/perhatian dgn

situasi Politik Sinisme : Curiga dgn politik Alienasi : Perasaan ketersaingan dari

kehidupan politik Anomi :prasaan khilangn nilai&arah hidup Dikriminasi :Pmbedaan yg rugikan org lain Rasialisme : Pembedaan Ras22. Prinsip Demokrasi Pancasila : Pengambilan keputusan melalui

musyawarah mufakat Musyarah mufakat bersumberkan inti

kerakyatan yg dipimpin o/hikmat kbijaksanaan dlm pemusyawaratan

Pengambilan keputusan hrs berdasarkan kehendak rakyat melalui kebijaksanan

Perlindungan terhdp HAM Kedaulatan ada di tangan masyarakat23. Masy Madani: masy yg beradab dlm mmbangun ,mnjalani,mmaknai khidupanya.24. Ciri Massyarakat Modern : Menjunjung tinggi nilai, norma, dan

hukum yg ditupang oleh iman& teknologi Mmpunyai peradaban yg tinggi (beradab) Mngdepankn ksederajatan& transparassi Ruang public bebas Demokrasi Pluralisme / menerima kenyataan Keadilan dan partisipasi social Supermasi huku26. Perbandingan Pemilu : Masa orde Baru : - Kekuatan plitik ditangan penguasa- Rezim yg brkuasa brsikeras golkar menang- Kekerasan aparat pemerintah kpd rakyat- Represi politik sbg alat ORBA / politik

penguasa- Serba Negara dan tentara Negara

memonopoli legitimasi dlm PEMILU- Pelanggaran pemilu dilakukan oleh

birokrassi, golkar,dan tentara- Politik kekerasan oleh penguasa menjadi

isu utama Masa Reformasi :- Kekuatan politik ada di setiap parpol- Setiap parpol berambisi supaya partainya

yg memenangkan PEMILU

- Kekerasan antar PARPOL- Kebebasan politik sbg modal Parpol- Pmbagian legitimasi ditengah massyrakat- Pelanggaran PEMILU oleh masa parpol- Politik yg menjadi fenomena ditengah

masyarakat28. Contoh akibat pemerintahan yg tidak transparan : Kebijakan public hnya dik:

pemerinntah(rakyat tdk tau) Rentannya penyimpangan kebijakan

karena rakyat tdk mengawassi Muncul tdk prcaya thdp pemerintah Menurun partisipasi &dukungan rakyat pd

pemerintah Rentan terjadi disintegrasi bangsa30. Tahap perjanjian Internasional : Perundingan (negotiation)

Dilakukan wakil2 nagara, dpt diwakili pejabat dgn membawa surat kuasa penuh (full power)

Penandatanganan (signature)Setelah sepakat ditanda tangani oleh kepala Negara/ kepala pemerintahan / mentri Luar negri

Pengesahan (ratipication)Dlakukan prsetujuan oleh DPR & pemerintah (pasal 11)

31. Tahap” prjanjian Intrnasional: Perundingan (negotiation)penandatangan (signature, pengesahan (ratification)32. Fungsi perwakilan Diplomatik : Mewakili Ngara pngirim di Ngara pnerima Melindungi kepentingan Negara penerima

dan wrga negaranya di Negara penerima di dlm batas2yg diijinkan oleh hk. internas

Mngadakn prsetujuan dgn pmerintah Negara penerima

Mmberikan keterangan ttg kondisi& prkmbangn Negara pnerima sesuai dgn UU&laporkan kpd pem. Negara pengirim

Mmelihara hub. prsahabatn antara negara33. Pengertian Hub.Internasional: hub.antar negara/antar individu dari negara yg brbeda dlm bidang tertentu u/kepentingan brsama34. SAMA 3236. Manfaat kerja sama antar bangsa bagi Indonesia : Bidang ideology, akan saling menghormati

meskipun terjadi perbedaan landasan/falsafah Negara

Bid. politik, sama2 brorientassi u/ kpentingan nasional

Bidang ekonomi, u/ mnunjang mningkatkkan pembangunan eko nasional

Bidang sosbud, sling mlengkapi nmun ttap brpedomn pd kepribadian bangsamasing2

Bidang pertahanan dan keamanan, adanya latihan perang bersama u/ meningkatkan kemampuan perhankam

37. Smber hk.Internasional:Materil&Formal38. Subjek2 hukum Internasional :- Negara- Tahta suci (vatikan)- Palang Merah Innternassional- Organisasi International- Orang perseorangan (individu)- Pemberontak dan pihak dlm sengketa40. Pancasila sbg sumber nilai : Artinya seluruh tatanan keh masyarakat, bangsa, Negara, menggunakan pancasila. Sbg dasar moral (norma) dan tolak ukur ttg baik buruk dan benar salahnya sikap, perbbuatan, tingkah laku bangs aIndonesia :- Nilai dan jiwa KeTuhanan-Keagamaan- Nilai&jiwa kmanusiaan yg adil&beradab- Nilai dan jiwa persatuan- Nilai dan jiwa kerakyatan-demokrasi- Nilai dan jiwa berkeadilan social42. Ciri2 sistem pemerintahan parlementer : Perdana mentri adalah kepala

pemerinntahan dan presiden/raja adalah kepala Negara

Eksekutif presiden ditunnjuk oleh badan Legislatif, u/ presiden/raja diseleksi menurut UU yg berlaku di Negara tsb

Perdana Mtenri memiliki hak preogratif u/mengangkat dan memberhentikan pejabat2(mentri) yg memimpin departemen dan non departemen

Pejabat2 (mentri) hanya bertanggung jawab kpd kekuasaan Legislatif

Kekuasaan eksekutif bertanggsung jawab kpd kekuasaan Legislatif

Kekuasaan eksekutif dpt dijatuhkan oleh legislative

44. Fungsi pers menurut UU no 40 Tahun 1999 Sbg media Informasi

Pers memberikan dan menyediakan informasi ttg peristiwa yg terjadi pd masyarakat dan masyarakat membeli surat kabar krn memerlukan informasi

Fungsi Kontrol sosialTerkandung makna demokratis :

- Social Particiption, keikutsrtaan rakyat dlm pemerintahan

- Social Responcibility, pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat

- Social support, dukungan rakyat terhadap pemerintah

- socialControl, control masyarakat terhhadap tindakan2 pemerintah

fungsi Pendidikan sarana pendidikan massa (mass education)

menambah wawassan dan pemgetahuan

fungsi menghibburbersifat hiburan u/ mengimbangi berita2

berat (hard news)& artikel2 yg berbobot Sbg lembaga EkonomiPers sbg lembaga social dpt memperoleh

keuntungan maksimal dari hasil produksinya u/ kelangsungan hidup lembaga per situ sendiri

46. Manfaat perss dalam kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia : Penyalur aspirasi rakyat Pers bebas mencari/mendapatkan

kebenaran sehingga dpt mwujudkan keadilan

Pers menjadi control social yg bebas memberikan kritik,saran,& pengawasan

Perss menjadi penyebar informasi yg dpt memenuhi hak masyarakat

Pers menjadi wahana komunikasi masa Pers mnjadi pnghubng sesame manusia Pers menjadi pendidik karena bebass

menyebarkan IPTEK Pers menjadi pemberi hiburan kpd

masyarakat48. Dampak + globalisasi: Bidang eEko

Perkembangan industry begitu pessat, perdagangan terjadi dilintas Negara serta mebuka pasar tenaga kerja internasional

Bidang PolitikDi era global ini negara2 menuntut adanya sikap keterbukaan, demokratis dan menghormati hak2 asasi manusia

Bidang SOS-BUDNilai dan budaya asing dpt masuk ke Indonesia, contohnya budaya berpikir rassional yg berkembang dinegara barat

Bidang Teknologi dan InformasiSetiap orang mampu mmelewati batas2 negara dlm waktu singkat

50. SIkap selktif thdp pengaruh globalisasi : Menjauhi kebiasaan buruk gaya

hidup barat yg bertentangan Mencintai kebudayaan bangsa

sendiri daripada keb. Asing Mencintai dan menggunakan

produk dalam negri Memilih informasi dan hiburan dg

selektiff agar menjaga dari pengaruh negative

Pengetahuan dan teknologi agar dpt berperan maksimal dlm menjalani era