sistem gadai pohon kelapa dalam pespektif hukum ekonmi syari'ah"
TRANSCRIPT
SISTEM GADAI POHON KELAPA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH
DI SUKOREJO SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO
Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Gelar Magister Hukum Ekonomi Syari’ah (M.HES)
Program Studi: Hukum Ekonomi Syari’ah
Diajukan oleh:
FATHUR ROHMAN MS.
NIM. 2014.266.0029
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARI‟AH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2016
i
PENGESAHAN
TESIS ATAS NAMA FATHUR ROHMAN MS.
NPM. 2014.266.0029
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 05 Maret 2016
Tim Penguji
Dr. H. Moch. Tolchah, M.Ag. :_________________________ Ketua/Sekretaris Sidang
Dr. C. Dian Berkah, M.HI. : _________________________ Penguji Utama
Dr. Didin Fatihudin, SE., M.Si.: _________________________ Penguji I / Anggota
Prof. Dr. H. Abdul Hadi, S.Ag.: _________________________ Penguji II / Anggota
Mengetahui
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Direktur,
Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, MA.
ii
PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : FATHUR ROHMAN MS.
NPM : 2014.266.0029
Program : Program Pascasarjana Program Magister Hukum
Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya
Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “Sistem Gadai Pohon Kelapa Dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syari‟ah Di Sukorejo Sumberejo Banyuputih
Situbondo” ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya kecuali pada
bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Surabaya, 19 Februari 2016
Yang menyatakan,
FATHUR ROHMAN MS.
NPM. 2014.266.0029
iii
Dr. H. Moch. Tolchah, M.Ag.
Program Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi Syari‟ah
Universitas Muhammadiyah Surabaya
NOTA DINAS
Lamp. : 4 eksemplar Kepada
Hal : Penyerahan Tesis Program Magister Hukum Ekonomi
Syariah Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Di Surabaya
Assalamu ‟alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara
Fathur Rohman MS. yang berjudul: “Sistem Gadai Pohon Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syari‟ah Di Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo”, telah dapat diujikan. Bersama ini kami
kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu ‟alaikum Wr. Wb.
Surabaya, 26 Februari 2016
Pembimbing I
Dr. H. Moch. Tolchah, M.Ag.
iv
Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si.
Program Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi Syari‟ah
Universitas Muhammadiyah Surabaya
NOTA DINAS
Lamp. : 4 eksemplar Kepada Yth.
Hal : Penyerahan Tesis Program Magister Hukum Ekonomi
Syariah Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Di Surabaya
Assalamu ‟alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara
Fathur Rohman MS. yang berjudul: “Sistem Gadai Pohon Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syari‟ah Di Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo”, telah dapat diujikan. Bersama ini kami
kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu „alaikum Wr. Wb.
Surabaya, 26 Februari 2016
Pembimbing II
Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si.
v
ABSTRAK
FATHUR ROHMAN MS. (2016), “Sistem Gadai Pohon Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syari‟ah Di Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo”.
Kata kunci: Sistem gadai, pohon kelapa, perspektif
Masyarakat di Kampung Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten
Situbondo tersebut berpenduduk mayoritas muslim tersebut bermata pencaharian sebagai pegawai
negeri sipil, tenaga pengajar di Pondok Pesantren dan ada yang menjadi petani / pekebun pohon kelapa
dan lain sebagainya. Khusus bagi sebagian kecil masyarakat Kampung Sukorejo yang memiliki kebun
pohon kelapa, ada yang cenderung menjaminkan tanaman pohon kelapanya sebagai agunan utang
uang kepada tetangga mereka sendiri untuk segala macam keperluan yang mereka butuhkan.
Tradisi seperti itu rupanya sudah cukup lama berjalan turun temurun hingga sekarang dengan
segala format dan versi akad tradisional yang mereka buat secara tertulis dengan tandatangan di atas
meterai bernilai cukup. Bahkan ada pula penduduk dari luar Kampung Sukorejo yang juga diutangi
uang dengan jaminan sejumlah tanaman pohon kelapa untuk jangka waktu beberapa tahun. Mereka
pemilik uang (yang mengutangi uang) sering mengistilahkan dengan Mengambil Gadai Tanaman
Pohon Kelapa sebagai pemutaran bisnis mereka agar uangnya tidak membeku tanpa menghasilkan dan
atau sebagai penghasilan tambahan plus pengembangan jiwa tolong menolong sesama saudara
muslim. Kebutuhan mereka yang utang uang dengan menggadaikan tanaman pohon kelapa yang
mereka miliki itu bukanlah untuk kepentingan makan sehari-hari, tetapi untuk kepentingan sekunder
seperti umroh, beli kendaraan bermotor dan sebagainya yang membutuhkan dana cepat dan mudah.
Barang agunan yang digadaikan itu ternyata dikuasai sepenuhnya oleh penggadai sampai batas
yang disepakati kedua belah pihak. Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn,
tanggal 15 Rabi‟ul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002 M sebagai berikut:
(1) Firman Allah, QS Al-Baqarah (2): 283: “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak
memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh
yang berpiutang);
(2) Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari „Aisyah r.a. berkata:“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w.
pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah
baju besi kepadanya”;
(3) Hadis Hadis Nabi riwayat al-Syafi‟i, al-Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi
s.a.w. bersabda:“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia
memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”;
(4) Hadis Nabi riwayat Jama‟ah kecuali Muslim dan al Nasa‟i, Nabi s.a.w. bersabda: “Tunggangan
(kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak
yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan
kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”;
(5) Ijma ulama membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, V: 181);
(6) Kaidah Fiqih: Pada dasarnya semua bentuk muamalat boleh kecuali ada dalil yang
mengharamkannya;
(7) Pendapat Ulama tentang Rahn antara lain: Mengenai dalil ijma‟ ummat Islam sepakat (ijma‟)
bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan.
(a) Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak
mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut;
(b) Mayoritas Ulama selain madzhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh
memanfaatkan barang gadai sama sekali.
vi
ABSTRACT
FATHUR ROHMAN MS. (2016), “Sistem Gadai Pohon Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syari‟ah Di Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo”.
Keyword: Sistem gadai, pohon kelapa, perspektif.
People in the village of Kampung Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo District
of the Muslim majority are living as a civil servant, lecturer at the boarding school and there
were to be a farmer / grower of palm trees and so forth. Especially for a small part of society
Kampung Sukorejo who have gardens of palm trees, there are likely to ensure a coconut tree
crops as collateral debt of their own money to neighbors for all kinds of purposes they need.
Such tradition seems to have quite a long walk from generation to generation until
now with all formats and versions of traditional agreement they made in writing with the
signature on the seal is worth enough. And even some people from outside the village
Sukorejo were also owed money to guarantee a coconut tree plants for a period of several
years. They are owners of money (which mengutangi money) is often termed the Coconut
Tree Crops Pawn Taking as their business playback so that the money does not freeze without
generating additional income and as a plus or mental development helping fellow Muslim
brothers. Their needs are debt money by mortgaging plant coconut trees at their disposal it is
not for the benefit of daily meals, but for the sake of the secondary as umra, buy a motor
vehicle and so in need of funds quickly and easily.
Collateral pledged goods it turns fully occupied by pawner to the extent agreed by
both parties. DSN-MUI Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 About Rahn, 15th Rabi‟ul-akhir
1423 H/ M June 26, 2002 as follows:
(1) Word of Allah, Surah Al-Baqarah (2): 283: "And when you're on the way you do not
get a scribe, then let no dependents goods held (by the indebted);
(2) Hadith history of al-Bukhari and Muslim from 'A'ishah said: "Verily Allah s.a.w. never
buy food with the debt of a Jew, and the Prophet mortgaged an iron armor to him;
(3) Hadith history of al-Shafi'i, al-Daruquthni and Ibn Majah from Abu Hurairah, the
Prophet said: "Do not pawn the goods regardless of ownership of the owner of the
pawn, he gained the benefits and bear the risk";
(4) Hadith Muslim history and al Jama'ah except Nasa'i, the Prophet said: "mounts (vehicle)
which is mortgaged may be climbed by bearing the costs and farm animals can be
milked pledged to bear the costs. People who use vehicles and milking it shall bear the
costs of care and maintenance ";
(5) The contract allows Rahn ijma‟ scholars (al-Zuhaili, al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, V:
181);
(6) Rule Fiqh: Basically all forms of muamalat allowed unless there is the argument that
forbid it;
(7) Opinions Ulama about Rahn among others: Regarding the proposition of ijma 'of
Muslims agree (ijma') that outline agreement Rahn (lien/debt underwriting) are allowed.
(a) Pledgor may utilize pawning goods in full to the extent not result in reduced (value)
of the pawn goods.
(b) The majority of Hanbali cleric besides schools found pawn recipient shall not use
pawn goods at all.
vii
KATA PENGANTAR
بسم اهلل الرمحن الرحيم
Pertama-tama Penulis mengucapkan syukur al-hamdulillah atas segala nikmat yang
Allah berikan dengan memanjatkan do‟a semoga penulis senantiasa mendapat rahmat, taufik
dan hidayah-Nya dalam melaksanakan ibadah termasuk menjalankan tugas sehari-hari sebagai
suami, sebagai ayah dan sebagai abdi negara dan masyarakat yang mampu membangun
bangsa dan negaranya dengan nilai-nilai Islami.
Tesis ini berjudul “Sistem Gadai Pohon Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah
Di Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo”
Tesis ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam ilmu hukum
Ekonomi Syari‟ah pada Program Pascasarjana Magister Universitas Muhammadiyah
Surabaya. Selain itu Tesis ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pikiran di bidang hukum
ekonomi syari‟ah khususnya bagi masyarakat di daerah penelitian.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Tesis ini telah melibatkan
berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga
yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan Tesis ini. Untuk itu dalam
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. dr. Sukadiono, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program
S2 pada Program Pascasarjana Magister Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, MA. Direktur Program Pascasarjana Magister
Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan kemudahan kepada
penulis dalam menjalani studi S2 di Universitas Muhammadiyah Surabaya;
viii
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag., Sekretaris Pascasarjana yang telah memberikan
kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi S2 di Universitas Muhammadiyah
Surabaya;
4. Bapak Drs. Noto Adam, M.M., Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum
Ekonomi Syari‟ah yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam
menyelesaikan studi S2 di Universitas Muhammadiyah Surabaya;
5. Bapak Dr. C. Dian Berkah, M.H.I., Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister
Hukum Ekonomi Syari‟ah yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam
menyelesaikan studi S2 di Universitas Muhammadiyah Surabaya;
6. Bapak Dr. H. Moch. Tolchah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, maupun sebagai dosen
S2 yang telah menyediakan waktu bimbingan dengan penuh ketelitian dan kesabaran
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu;
7. Bapak Dr. Didin Fatihudin, SE.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, maupun sebagai
dosen S2 Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari‟ah Universitas Muhammadiyah
Surabaya yang telah menyediakan waktu bimbingan dengan penuh ketelitian dan
kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu;
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar S2 Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari‟ah
Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan dorongan serta ilmunya
dengan ikhlas demi kelancaran studi penulis;
9. Bapak Dr. H. Rum Nessa, SH., MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang
telah memberikan kontribusi besar serta motifasi kepada penulis dalam menjalani studi
S2 di Program Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi Syari‟ah yang telah memberikan
kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi S2 di Universitas Muhammadiyah
Surabaya sampai penulis menyelesaikan studi dan Tesis S2 ini tepat waktu;
ix
10. Istri tercinta, Hj. Umriyati Nur, semoga senantiasa di bawah lindungan, bimbingan dan
hidayah Allah SWT;
11. Rekan-rekan mahasiswa S2 seangkatan Program Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi
Syari‟ah yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi S2
di Universitas Muhammadiyah Surabaya;
12. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi,
Panitera dan Sekretaris serta rekan-rekan Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, dan
seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memberikan
kontribusi baik langsung maupun tidak langsung yakni memberikan dorongan moril
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Semoga amal baik mereka mendapat
balasan dan kebaikan dari Allah SWT;
13. Kepala Kampung Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten
Situbondo yang telah membantu penulis dalam memperlancar pelaksanaan penelitian ini.
Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis
mengharap kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penyempurnaan penulisan Tesis
ini. Akhirnya, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami berserah diri
dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan untuk menggapai jalan yang lurus.
Bondowoso, 19 Februari 2016
Penulis,
FATHUR ROHMAN MS.
x
DAFTAR ISI TESIS
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………….
HALAMAN PENGESAHAN .………………………………………………………
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ………………………………………..
NOTA DINAS ………………………………………………………………………
ABSTRAK ………..…………………………………………………………………
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………
DAFTAR ISI ……..…………………………………………………………………
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Perjanjian Gadai
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
3. Peraturan MA-RI No. 02 / 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syari‟ah
4. Surat Permohonan Penelitian Dari PPS-Magister HES-UMS
5. Curriculum vitae
6. Foto Illustrasi Objek Penelitian
i
ii
iii
iv
vii
viii
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ……………………………………………….
B. Rumusan Masalah ……………………………………………………..
C. Tujuan Penelitian ………………………………………………………
D. Kegunaan Penelitian ……………………………………………………
E. Definisi Operasional …......…………………………………………….
F. Tinjauan Pustaka ……………………………………………………….
G. Sistematika Penulisan …………………………………………………..
BAB II LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka …….………………………………………………
1. Pembahasan Gadai Oleh Wahbah Az Zuhaili .............................
a. Pembahasan Pertama …….…….……………………………….
1) Definisi Gadai ……….…………………………………………
a) Menurut Bahasa …………………………..........................
b) Menurut Syara‟.…………………………………………….
c) Menurut Ulama Syafi‟iyyah ……………………………….
d) Menurut Ulama Hanabilah …….…………………………..
e) Menurut Ulama Malikiyah ………………………………..
1
6
7
8
8
9
12
14
15
16
16
16
16
17
17
17
Halaman
xi
2) Sifat Gadai Secara Umum .…………………………………….
3) Pensyari‟atan Gadai Dan Hukumnya …………..……………..
4) Hukum Gadai Sebagai Hukum Pembebanan Menurut Syari‟at ..
5) Rukun Gadai Dan Unsur-Unsurnya …………...........................
a) Rukun Gadai Menurut Ulama Hanafiyah …………………
b) Rukun Gadai Menurut Selain Ulama Hanafiyah ………….
6) Macam-macam Gadai …………….……………………………
a) Gadai terjadi bersama dengan munculnya utang ………….
b) Gadai terjadi setelah terbit kewajiban atau muncul utang …
c) Gadai terjadi sebelum muncul kewajiban utang …………..
b. Pembahasan Kedua
1) Kajian Pertama: Syarat-Syarat Gadai ……….………………
a) Syarat Kedua Pihak Yang Berakad Cakap Bertindak Hukum
(1) Gadai Harta Anak Kecil Atau Orang Gila Karena
Utang Dari Keduanya ..............................................
(2) Gadai Harta Orang Yang Tidak Cakap Bertindak -
Karena Utang Walinya .............................................
(3) Membatasi Anak Kecil Terhadap Akad Gadai Yang -
Telah Terjadi Sesudah Ia Dewasa .............................
b) Berbilang Tujuan Akad Gadai ............................................
c) Pemberi Gadai Berbilang ...................................................
d) Penerima Gadai Berbilang .................................................
2) Kajian Kedua: Syarat-Syarat Redaksi Akad ……….….........
3) Kajian Ketiga: Syarat-Syarat Agunan Gadai …...……..........
a) Menjadi Hak Yang Wajib Diserahkan Kepada Pemiliknya
(1) Kalau Agunan Gadai Berwujud Uang .………............
(2) Jika Agunan Gadai Berupa Barang ……………..........
(a) Akad Gadai Atas Uang Logam Dengan Barangnya
(b) Akad Gadai Dengan Utang Yang Dijanjikan Atau
Masih Akan Diutangi Oleh Penerima Gadai Untuk
Pemberi Gadai ......................................................
(c) Akad Gadai Dengan Agunan Daroki …................
b) Memungkinkan Pelunasan Utang Dari Agunan Gadai .....
18
18
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
24
24
26
26
27
27
28
31
31
32
33
35
35
36
36
Halaman
xii
c) Hak Terhadap Agunan Gadai Diketahui ………………...
4) Kajian Keempat: Syarat-Syarat Harta Yang Diagunkan ….
a). Syarat-Syarat Agunan Menurut Ulama Hanafiyah ……..
(1) Agunan Gadai Dapat Diperjual-beilkan …...............
(2) Gadai Buah Atau Tanaman Pertanian Yang Masih Hijau
Sebelum Nanpak Baiknya (Sistem Ijon) ……….........
b). Agunan Gadai Berupa Harta ………………...................
c). Menggadaikan Manfaat ………………….......................
d). Harta Gadai Boleh Diamanfaatkan …….........................
e). Menggadaikan Khomer Dan Babi ………………..........
f). Agunan Gadai Harus Diketahui …………………..........
g). Menggadaikan Sesuatu Yang Tidak Diketahui ……......
h). Agunan Gadai Milik Pegadai ………………….............
i). Agunan Gadai Berupa Barang Yang Bebas Hak ….........
j). Agunan Gadai Berupa Barang Menyatu .........................
k). Agunan Gadai Harus Disendirikan …………….............
5) Kajian Kelima: Syarat Kesempurnaan Agunan Gadai -
Penyerahan Agunan ....……………………………………..
a). Cara Serah Terima Atau Pernyataan Serah Terima …….
b). Gadai Resmi Barang Tidak Bergerak Atau Tempat Resmi
Serah Terima ..................................................................
c). Syarat-Syarat Serah Terima ……………......................
(1) Harus Dengan Izin Pegadai .…………...................
(2) Kedua Pihak Dalam Akad Gadai Harus Cakap Bertindak
(3) Serah Terima Agunan Gadai Harus Terus Berlanjut
d). Serah Terima Agunan Gadai Mendahului Atau -
Menggadaikan Apa Yang Sudah Ada..............................
e). Yang Berwenang Menyerahkan Agunan Gadai …...........
f). Orang Adil: Ketentuannya, Pemecatannya, Hak Dan -
Kewajibannya Atau Hukum-Hukumnya ..........................
(1) Ketentuan Orang Adil …………………....................
(2) Pemberhentian Orang Yang Adil ……………...........
(3) Hukum Atas Orang Yang Adil Atau Hak Kewajibannya
38
39
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
44
44
44
45
46
48
48
49
50
51
52
55
55
55
57
59
Halaman
xiii
6) Kajian Keenam: Sesuatu Yang Terkait Dengan Syarat Agunan
Gadai - Apa Yang Boleh Dan Yang Tidak Boleh Digadaikan..
a). Menggadaikan Barang Yang Terbagi-bagi ……..............
b). Menggadaikan Barang Tersambung Dengan Lainnya Dan
Barang Yang Terikat Hak Lainnya ……….......................
c). Menggadaikan Utang…………….....................................
d). Menggadaikan Barang Sewaan Atau Pinjaman …….......
e). Menggadaikan Barang Pinjaman …………….................
(1) Pemanfaatan Peminjam Terhadap Barang Pinjaman..
(2) Macam Penggantian Atas Kerusakan Barang Pinjaman
(3) Permintaan Pemberi Pinjaman Membebaskan Barang
Pinjaman Dari Agunan Gadai ………………………
(4) Minta Upah Agunan Gadai ………………...............
f). Menggadaikan Milik Orang Lain ……………................
g). Menggadaikan Barang Yang Telah Digadaikan-Berbilang
Akad Gadai ................................................................
h). Pewaris Menggadaikan Bagian Tirkah Yang Diutangkan ..
i). Menggadaikan Barang Yang Cepat Rusak ......................
j). Menggadaikan Perasan Anggur ........................................
k). Menggadaikan Mushhaf Al Quran ...................................
c. Pembahasan Ketiga
Hukum Gadai Atau Dampaknya Hukumnya ................................
1. Gadai Yang Sah .......................................................................
2. Gadai Yang Rusak (Fasid) ........................................................
3. Hukum Akad Gadai Yang Sah Dan Hukum Pelaksanaan Akad
Gadai ........................................................................................
4. Dampak Hukum Akad Gadai ....................................................
a) Kajian Pertama: Keterkaitan Utang Dengan Agunan Gadai
b) Kajian Kedua: Hak Menahan Agunan Gadai ...................
c) Kajian Ketiga: Memelihara Harta Agunan Gadai .............
d) Kajian Keempat: Membiayai Agunan Gadai ....................
e) Kajian Kelima: Memanfaatkan Agunan Gadai .................
1) Pemanfaatan Pemberi Gadai Atas Agunan Gadai .........
63
63
65
66
68
69
71
72
72
73
73
75
78
79
80
80
81
81
81
81
83
83
86
90
91
93
94
Halaman
xiv
2) Pemanfaatan Agunan Gadai Oleh Penerima Gadai .......
f) Kajian Keenam: Pengelolaan Agunan Gadai ....................
1) Pemberi Gadai Mengelola Agunan Gadai ................
2) Pengelolaan Penerima Gadai Terhadap Agunan Gadai
g) Kajian Ketujuh: Penggantian Agunan Gadai ...................
1) Sifat Penguasaan Penerima Gadai ..........................
2) Cara Penggantian Oleh Penerima Gadai ..................
(a) Syarat-Syarat Penggantian ..............................
(b) Berkurangnya Harga Agunan Gadai .................
(c) Harga Agunan Gadai Berkurang Karena Rusak
Atau Karena Payah …….................................
(d) Cara Mengganti Agunan Gadai ……................
3) Hukum Pengrusakan Agunan Gadai ……………....
h) Kajian Kedelapan: Penjualan Agunan Gadai …..….........
1) Wilayah Penjualan Agunan Gadai …..………….........
(a) Jual-Beli Regular …………………………...........
(b) Jual-Beli Terpaksa………………………….......
2) Menjual Sesuatu Yang Mudah Rusak …………........
3) Hak Istimewa Penerima Gadai ….…………….........
4) Pensyaratan Penerima Gadai Berupa Pemilikan Agunan
Gadai Ketika Tidak Melunasi Utang (Penutupan Agunan)
5) Penghak-milikan Agunan Gadai Pascajualnya ...........
i) Kajian Kesembilan: Penyerahan Agunan Gadai ..............
1) Kapan Penyerahan Harta Agunan Gadai Sempurna?
2) Tempat Penyerahan Harta Agunan Gadai ……..........
3) Hukum Agunan Gadai Yang Rusak …………...........
d. Pembahasan Keempat
Perkembangan Gadai Atau Tambahan-Tambahannya …..........
e. Pembahasan Kelima
Penambahan Dalam Gadai Dan Utang …………….…….........
f. Pembahasan Keenam
Akad Gadai Berakhir Dan Keadaan-Keadaannya ………...........
g. Pembahasan Ketujuh
96
102
102
106
109
109
111
111
112
113
113
114
115
115
115
117
118
119
120
121
123
125
125
126
127
129
130
Halaman
xv
Perbedaan Pendapat Pemberi Gadai Dan Penerima Gadai .........
2. Gadai Menurut Ensiklopedi Hukum Islam ………………........
a. Gadai Di Indonesia ……….…………….…………….……......
b. Kegiatan Di Pegadaian ….…………….…………….…….......
c. Gadai Dan Rahn Menurut Hukum Perdata …...…………........
d. Gadai Menurut Hukum Adat ………….…………….…….......
e. Gadai Dalam Hukum Islam ………….…………….……….....
B. Kerangka Teori …………….…………….…………….……………..
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Dan Desain Penelitian …………….…………….……………
B. Setting Penelitian ………….…………….…………….……………
C. Subyek Penelitian ………….…………….…………………….......
D. Variabel Penelitian ………….…………….………………………..
E. Teknik Pengumpulan Data ………….…………….………………..
F. Penyajian Data ………….…………….………………………..…..
G. Teknik Analisis Data ….…………….……………………………..
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data Penelitian .................….…………….…………....
B. Analisis Data Dan Pembahasan ….…………….……………….....
1. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari‟ah Dalam Al-Quran -
Dan Al-Hadits ………………………………………………......
a. Prinsip Keadilan …………….…………….…………….…..
b. Prinsip Suka Sama Suka …….…………….…………….…..
c. Prinsip Kejujuran …………….…………….………………..
2. Obyek Bisnis Harus Yang Halal .…………….…………….…...
3. Usaha-Usaha Terlarang Dalam Mencari Harta ..........................
a. Memakan Harta Dengan Cara Batil, Penipuan Dan Penggelapan
b. Makan Riba ……………………….…………….………......
c. Suap Menyuap …..……………………….……………........
d. Mencuri ………………….…………….…………….........
e. Berjudi ………..………….…………….……………..........
4. Masalah Jual Beli
a. Hukum Jual Beli ..………….…………….…………….……
132
143
145
146
147
150
150
152
153
158
159
159
160
162
163
164
180
181
181
182
183
184
186
186
186
187
187
188
188
Halaman
xvi
b. Pelaku Transaksi Sudah Cakap Hukum …..…………….….
c. Transaksi Dipersaksikan …..…………….…………………..
BAB V PENUTUP
A. Simpulan …………….…………….…………….…………………...
B. Saran …………….…………….…………….……………………….
DAFTAR PUSTAKA …………….…………….…………….………………….
TRANSKRIPSI …….…………….…………….………………………………..
LAMPIRAN ……………………………………………………………………..
189
189
193
194
195
198
199
Halaman