tata cara revisi anggaran ta 2017 mataram/2017 - … · pengurangan rmp sepanjang paket pekerjaan...

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/PMK.02/2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi

Anggaran TA 2017

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLHUKHANKAM & BA BUNDIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

1

PENGATURAN UMUM Direktorat JenderalAnggaran

DEFINISI REVISI

Perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkanAPBN TA 2017 dan disahkan dalam DIPA TA 2017

RUANG LINGKUP

Revisi berlaku juga dalam hal perubahan APBN 2017,perubahan Kebijakan Prioritas Pemerintah, penghematandan/atau pemotongan anggaran

2

JENIS-JENIS REVISI1. Pagu tetap2. Pagu berubah3. Administrasi

BATASAN REVISI ANGGARANDirektorat JenderalAnggaran

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN: Tidak dikenal adanya pagu minus dalam tahun berjalan Revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan petunjuk penyusunan RKA-KL (PMK Nomor

163/PMK.02/2016) dan dilakukan pada TA berjalan setelah DIPA Petikan ditetapkan.

3

REVISI ANGGARAN DILAKUKAN SEPANJANG TIDAK MENGAKIBATKAN:1. Pengurangan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, kecuali untuk memenuhi Belanja Pegawai

Satker yg sama atau satker lain sepanjang tidak mengakibatkan pagu minus2. Pengurangan anggaran untuk pembayaran tunggakan3. Pengurangan RMP sepanjang paket pekerjaan on-going4. Pengurangan anggaran untuk Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan atau direalisasi sehingga minus5. Tidak mengubah target kinerja, dengan ketentuan

Tidak Mengubah sasaran program, keluaran yg sudah terdapat realisasi anggaran, Tidak Mengurangi volume keluaran (output) kecuali terdapat kebijakan pemotongan/penghematan

anggaran, kahar, pengurangan PHLN dan perubahan prioritas penggunaan anggaran Tidak menyebabkan volume keluaran (output) yang telah ditetapkan tidak tercapai

JENIS REVISIDirektorat JenderalAnggaran

4

Pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan

anggaran

Perubahan rumusan yang tidak terkait dengan

anggaran

Kesalahan administrasi

Pergeseran anggaran dalam 1 program

Pergeseran antar program

Pergeseran antarBagian Anggaran

Pagu Berkurang

Pagu Bertambah

PAGU BERUBAH

PAGU TETAP

REVISI ADMINISTRASI

REVISI ANGGARAN Kewenangan/dengan persetujuan DPR

Revisi yang berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan Pagu Anggaran, termasuk pergeseran rincian anggarannya, meliputi a.l :1. Perubahan anggaran sumber dana PNBP, PHLN, SBSN2. Perubahan anggaran belanja sebagai akibat dari

perubahan kurs, parameter dll3. Transfer daerah & dana desa4. Perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Output,

dan lokasi


5

PAGU BERUBAH

Revisi yang berupa pergeseran anggaran atau rincian anggaran a.l:1. BA 999.08 ke BA K/L atau antar sub BA

dalam BA 999 (BA BUN);2. pergeseran dlm satu Prog. atau antar

Prog. dlm satu BA yang bersumber dari RM untuk memenuhi kebutuhan Ops, Ineligible Expenditure, penyelesaian restrukturisasi K/L, Kegiatan yang ditunda akibat penghematan tahun 2016.

3. pergeseran dlm satu Prog. yang sama untuk kebutuhan selisih kurs, tunggakan, penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual/Swakelola.

4. pergeseran rincian untuk Satker BLU yang sumber dananya PNBP;


6

PAGU TETAP

Revisi berupa pergeseran :Antar Output/sama;

Antar Kegiatan/sama;Antar Satker/sama;

Antar Program/sama

5. pergeseran belanja PNBP yang berasal dari instansi penghasil;

6. penyelesaian sisa kewajiban pembayaran yang dibiayai SBSN

7. pergeseran antara Prog. Lama/baru dlm rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang disetujui DPR;

8. pergeseran untuk pembayaran utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang, kantor baru, penanggulangan bencana, inkracht, rekomposisi pendanaan antar tahun terkait KTJ, pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi internasional, perubahan prioritas penggunaan anggaran

9. pergeseran dlm satu atau antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk TP, UB, dan/atau Dekon;

10. penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN;

11. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan halaman IV DIPA terkait pemenuhan persyaratan pencairan, penggunaan Keluaran (Output) cadangan, dan/atau tunggakan, penggunaan dana OC

kesalahan adm, a.l :1. Ralat kode kewenangan, BA/Satker,

akun, lokasi2. Ralat KPPN, RPD, Pejabat

Perbendaharaan3. Ralat RPD4. Ralat volume, satuan keluaran,

perubahan rumusan sasaran kinerja di RKA-K / L DIPA


7

REVISI ADMINISTRASI

REVISI TERKAIT KEBIJAKAN PEMOTONGAN, PENGHEMATAN, PENGURANGAN PINJAMAN PROYEK/HIBAH, KAHAR

Direktorat JenderalAnggaran

8

KebijakanPemotongan,Penghematan, PenguranganPinjaman/Hibah Atau Kahar

Usul Revisi Pengurangan Volume

Output

Data Dukung Lainnya berupa:• Surat Pernyataan PA terkait usul

pengurangan volume outputKegiatan Prioritas Nasional ataubukan

• Surat Persetujuan PA terkaitpengurangan volime keluaran

PenelaahanOutput Prioritas Nasional ditelaah dalam Trilateral Meeting (K/L,

Bappenas, DJA)

Output Non Prioritas Nasional

ditelaah K/L dengan DJA)

Output Prioritas Nasional (PN) disampaikan

kepada:Bappenas dan DJA

Output Non Prioritas Nasional

disampaikan kepada:

Ditjen Anggaran

REVISI TERKAIT PERUBAHAN PRIORITAS PENGGUNAAN ANGGARAN


9

Perubahan Prioritas K/L

Usul Revisi Pengurangan

Volume Output

Dapat dilakukan bila perubahanprioritas (terkait berubahnyaKebijakan Pemerintah dan/PrioritasK/L) akan mengakibatkanpengurangan anggaran danberdampak serta mengakibatkanPENAMBAHAN volume Output lain

Revisi dapat berupa:

Antar keluaran dengan kegiatan yang sama atau

berbedaData Dukung Lainnya berupa:• Surat Pernyataan KPA terkait

usul pengurangan volumeoutput Kegiatan PrioritasNasional atau bukan

• Surat Persetujuan eselon I* Revisi terkait perubahan prioritas mempunyai persyaratan yang

sama, baik mengurangi volume maupun tidak


KEWENANGAN dan MEKANISME REVISI ANGGARAN

10

KEWENANGAN DAN MEKANISME REVISI

Diatur pada BAB III

Pasal 36 s.d.

Pasal 41

DITJEN ANGGARAN DITJEN PERBENDAHARAAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Diatur pada BAB IVPasal 42

s.d.Pasal 46

Diatur pada BAB V

Pasal 47


REVISI ANGGARAN PADA DITJEN ANGGARAN

11

REVISI ANGGARAN DI DJA

Pagu Berubah(termasuk rinciannya)

Pasal 36 ayat (3) huruf a

butir 1 s.d. 13

Pagu Tetap

Pasal 36ayat (3)huruf b

butir 1 s.d. 31

Memerlukan Penelaahan

Revisi Administrasi

Pasal 36ayat (4)

huruf d s.d. i

Tidak memerlukan Penelaahan

Pagu Berubah(termasuk rinciannya)

Pagu Tetap

Pasal 36ayat (4)huruf a

Pasal 36ayat (4)

huruf b dan c

5 Hari Kerja : dokumen lengkap dan benar

1 Hari Kerja : dokumen lengkap dan benar


Pasal 16

Pergeseran anggaran dalam 1 program atau antar program dalam 1 Bagian Anggaran untuk satkeryang bersangkutan atau antar satker berupa : Antar detail Belanja Pegawai Komponen 001 dalam akun yang sama antar satker Antar detail Belanja Barang Operasional Komponen 002 dalam akun yang sama antar satker Antar detail Belanja Pegawai dalam Komponen 001 selain gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Antar detail Belanja Barang Operasional Komponen 002 untuk memenuhi Biaya Operasional dalam

satker yang bersangkutan. Pergeseran alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji utk memenuhi Biaya Operasional

Komponen 001 dapat dilakukan jika : (1) berlebih dan dinyatakan oleh KPA, (2) Tidak minus, (3)Dilakukan setelah Oktober 2017

Untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan atau tunkin, dapatdipenuhi dari belanja non operasional, sepanjang alokasi biaya operasional pada K/L tidakmencukupi, dan apabila tidak seluruhnya dapat dipenuhi baik dari ops. Maupun non ops, maka bisadiusulkan pemenuhan kekurangannya dari BA BUN ke Menkeu.i

Gaji Ke-14 dipenuhi dari mengoptimalkan Belanja Operasional dan Non Operasional K/L ybsterlebih dahulu

BIAYA OPERASIONAL

Biaya Operasional dapat dipenuhi dari

12


13

Komponen 001 : Gaji danTunjangan

1. Gaji pokok;2. Tunjangan jabatan

struktural/fungsional;3. Tunjangan keluarga;4. Tunjangan kinerja;5. Honorarium Non PNS;6. Tunjangan lain yg sah;7. Lembur;8. Uang makan;




PERGESERAN BELANJA OPERASIONAL ANTAR SATKERPergeseran anggaran belanja operasional dalam peruntukan akun yang sama

Komponen 002 :Operasional Penyelenggaraan Satker

1. Kebutuhan sehari-hari perkantoran;2. Bel. Barang Operasional;3. Langganan daya dan jasa;4. Biaya sewa;5. Biaya pemeliharaan peralatan perkantoran;6. Biaya perjalanan dinas biasa/tetap;7. Honorarium pejabat perbendaharaan;

Gaji dan tunjangan melekat pada gaji




14

PERGESERAN ANGGARAN BELANJA OPERASIONAL DALAM SATKER YANG SAMA




Komponen 001 : Gaji dan Tunjangan







Gaji dan tunjangan melekat pada gaji


Pasal 24

Pergeseran anggaran dalam 1 program sepanjang tidak mengurangi volume keluaran :

Dicantumkan dalam catatan Halaman IV DIPA per tagihan per tunggakan Dilampiri dengan pernyataan dari KPA jika nilainya sampai dengan Rp200 juta Dilakukan verifikasi oleh APIP jika nilainya Rp200 juta – Rp2 miliar Dilakukan verifikasi BPKP jika diatas Rp2 miliar Tunggakan sesuai kriteria yang diatur pada tahun sebelumnya dapat dibebankan pada DIPA

TA 2017 dengan ketentuan tanpa melalui mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasianggaran untuk peruntukan akun yang sama sudah tersedia, tidak memerlukan suratpernyataan KPA, verifikasi APIP, maupun BPKP. Diluar kriteria tersebut, dapat dibebankanpada DIPA TA 2017 dengan ketentuan merupakan tagihan atas pekerjaan yang alokasianggarannya sudah cukup tersedia pada DIPA Tahun sebelumnyta dan pekerjaan tersebuttelah selesai namun belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

TUNGGAKAN

Tunggakan dapat dipenuhi dari

15


Pasal 27

Telah disetujui Kementerian PAN dan RB

Telah memiliki kode satker dan telah ditetapkan Pejabat Perbendaharaannya Dari DIPA Petikan Satker Induk ke DIPA Petikan Satker Baru

KANTOR BARU

Anggaran pembukaan Kantor Baru dapat dipenuhi sepanjang

16


Pasal 31

Meningkatkan volume keluaran dalam 1 kegiatan Meningkatkan volume keluaran dalam 1 program Mendanai Prioritas Nasional yang dananya belum

teralokasikan namun sasaran kinerja telah tercantumdalam RKP

SISA DANA SWAKELOLA/KONTRAKTUAL

Sisa dana dari pelaksanaan kegiatan setelah penandatangan kontrak/kegiatanswakelola yang targetnya telah tercapai dan tidak mengurangi volume keluaran

Disertai dengan surat persetujuan Menteri selakuPA

17


Pasal 32 & 33

Memerlukan persetujuan DPR Memerlukan audit/reviu dan/atau persetujuan

pihak eksternal Belum memiliki loan agrement/register Direkomendasikan oleh APIP karena belum

dilengkapi dokumen pendukung(TOR,RAB,Penawaran harga dll)

Belum dirinci/didistribusikan ke masing-masingsatker

Penyelesaian tunggakan tahun yg lalu Pencantuman volume pembangunan/renovasi

bangunan/gedung negara dan pengadaankendaraan bermotor

Dokumen pendukung untuk DIPA BUN Output Cadangan

PENGHAPUSAN PERUBAHAN/PENCANTUMAN CATATAN HALAMAN IV DIPA

TERDIRI ATAS

Dapat dihapus setelah persyaratan dipenuhi secaralengkap

Dapat digeser dalam 1 kegiatan atau antarkegiatan dalam program yang sama

PN yg dananya belum teralokasi,menambah volume keluaran atau utkkegiatan mendesak, kedaruratan atautidak dpt ditunda

18


Pasal 35

Penambahan rumusan program Penambahan sasaran strategis, dan

indikatornya, sasaran program dan/atauindikator program

Penambahan/perubahan rumusan keluarandan/atau satuan keluaran

Perubahan atau penambahan rumusankomponen keluaran

PERUBAHAN RUMUSAN SASARAN KINERJA

Dapat dilakukan dalam rangka perubahan struktur organisasi beserta TUSI atau penataan ADIK dalamRKA-KL DIPA

Sebagai akibat restrukturisasi organisasi atautambahan penugasan

Tidak berkaitan dengan alokasi anggaran Perubahan rumusan keluaran dan/atau satuan

keluaran dapat dilakukan sepanjang : (1) Tidakmengubah substansi, (2) Bukan Keluaran Generik(3) Belum ada realisasi

JENISNYA KETENTUAN

•Usul perbaikan melalui aplikasi ADIK

KPA

•Usul kepada DJA disertai ADK

ESELON I•Perbaikan Database Aplikasi RKAKL DIPA

DJA

Perbaikan database RKA-KL DIPA sebagai dasar Eselon I menyampaikan usul Revisi

19

Hal yang perlu dilakukan :1) Menghitung kebutuhan belanja pegawai s.d akhir tahun anggaran 20172) Identifikasi satker-satker yang berpotensi minus3) Identifikasi anggaran yang bisa dilakukan realokasi ke Belanja Pegawai

Penyelesaian (dilakukan dari tahap 1 terlebih dahulu):

1) Dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam 1 BA

2) Dipenuhi melalui BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya).

Mekanisme :1) Mengajukan usul revisi sesuai dengan kewenangan penetapan revisi2) Batas akhir mengikuti batas akhir penyelesaian LKPP TA 2017

Direktorat JenderalAnggaranPAGU MINUS BELANJA PEGAWAI

Pasal 55

Pagu minus terkait dengan Belanja Gaji dan/atau tunjangan yg melekat pada gaji diselesaikan melaluimekanisme revisi DIPA dan merupakan penyesuaian administrasi

20

30 Oktober 2017• Batas akhir penerimaan usul revisi di DJA• Output Cadangan APBN-P 2017

30 November 2017Batas akhir penerimaan usul revisi di Kanwil DJPb

15 Desember 2017- BA 999 ke BA K/L- Pemenuhan Bel Pegawai- PNBP, PLN/PDN, HLN/HDN- Kegiatan yang memerlukan persetujuan

/dokumen dr unit eksternal K/L

30 Desember 2017- BA BUN- Bencana Alam- Pengesahan (penerimaan hibah langsung)


BATAS AKHIR PENGAJUAN REVISI

Minggu I April 2017Output Cadangan APBN 2017

Batas Akhir LKPPPagu Minus Bel Peg

21

Terima Kasih

22

Integritas, Profesional, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

tata cara revisi anggaran ta 2017 mataram/2017 - … · pengurangan rmp sepanjang paket pekerjaan...

Documents