tinjauan atas perhitungan, pemotongan,...
TRANSCRIPT
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 77
TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORANPAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 PADA PERUM
PERUMNAS REGIONAL IV BANDUNG
Dyah Purnamasari
Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama Bandung
Abstract
This Final report is to discuss the "Overview On Calculation, Cutting, Deposits and Tax Reporting of
Income Tax (PPh) Article 4 paragraph 2 in Perum Perumnas Regional IV Bandung". In preparation
authors conducted observations in Perum Perumnas Regional IV Bandung. The purpose of this final
project is to investigate the implementation of calculations, deductions and income tax reporting Article
4 paragraph 2 and to determine the classification and calculation of Income Tax article 4 paragraph 2
in Perum Perumnas Regional IV Bandung. The method I use in writing and data collection is descriptive
analysis method, used to describe or analyze the results of the study but not used to make broader
conclusions. Data collection techniques were used that field research with interviews and field studies.
Based on the results of the study authors have done, it can be concluded that in the calculation, cutting,
deposit and reporting are in accordance with the Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax (PPh)
Article 4, paragraph 2. In the implementation of the calculations and deductions Perum Housing
Regional IV Bandung in accordance with the basic tariff calculation of Income Tax Article 4 paragraph
2 of Regulation No. 51 Year 2008 on Income Tax of Enterprises Construction Services is to certify small
businesses by 2% and certification medium-sized enterprises amounted to 3 % of the amount gross.
Keywords: Income Tax (PPh) Article 4, paragraph 2
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu mensejahterakan masyarakat diperlukan
pembangunan di segala sektor. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat
yang berkaitan dengan taraf hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan biaya
yang cukup besar dan salah satu sumbernya adalah sektor pajak yang bersumber dari masyarakat.
(Rositawati: 2009)
Sebagai salah satu penerimaan negara, sektor pajak merupakan sektor penerimaan negera yang
relatif lebih besar. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara dan sangat
diharapkan oleh negara untuk membiayai rumah tangga dan untuk membayar hutang-hutang negara.
Sehingga perlu adanya transparasi sebagai suatu tindakan untuk melihat apakah pemungutan pajak
sudah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Rusdini: 2009)
Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak
menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan presentasi kembali yang secara langsung dapat
dinikmati oleh wajib pajak yang ditunjukan oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran negara untuk
kepentingan umum, berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
( www.pajak.go.id)
Dilihat dari jenis pajak yang dipungut, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri
dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak penghasilan dikenakan terhadap
subjek pajak, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak
penghasilan terdiri dari PPh final pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal
24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26 . (www.pajak.go.id)
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan pajak final yang dikenakan kepada wajib
pajak, atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, seperti usaha jasa kontruksi, kepentingan
deposito, hadiah berupa lotere / undian, transaksi saham, dan pendapatan tertentu lainnya. Tarif berbeda
untuk satu jenis penghasilan yang lain, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pajak ini harus
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 78
diselesaikan / lunas dalam masa pajak yang sama saat diterimanya pembayaran, dan tidak perlu
dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak. (www.pajak.go.id)
Untuk melaksanakan program pembangunan perumahan Perum Perumnas bekerja sama dengan
kontraktor, Perum Perumnas Regional IV Bandung sebagai pengguna jasa kontraktor wajib melakukan
perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelalporan atas jasa pelaksanaan konstruksi yaitu Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sehubungan dengan jasa pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan.
Tabel 1. Target dan relisasi hasil penjualan perumahan Tahun 2013 sampai dengan 2015
No Tahun Penjualan Target Realisasi
1 2013 Rp. 138.150.810.000,00 Rp. 237.554.844.128,45
2 2014 Rp. 333.478.995.860,00 Rp. 252.578.295.435,00
3 2015 Rp. 370.011.915.543,28 Rp. 159.445.594.015,00 Sumber: Perum Perumnas Regional IV Bandung
1.2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan
pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada perum perumnas regional IV Bandung.
2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1. Akuntansi Pajak
Supriyanto (2011:2), Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan,
pengikhtissaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri
dengan pembatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang
terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT). Waluyo (2012:35), Akuntansi pajak
adalah bidang akuntansi yang dalam menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan
keuangan perusahaan.
2.2. Pajak
Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang dasar hukum peraturan Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) telah memberikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat ( 2) adalah Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan – tabu ngan
lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari
pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan
pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. adalah salah
satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting social atau
hubungan antara fenomena yang diuji.
3.1.1. Metode Pengumpulan Data
3.1.1.1. Jenis Data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dimana data berupa
sejarah singkat perusahaan, struktur organissasi dan program-program yang dilakukan pihak Perum
Perumnas IV dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4ayat
(2).
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 79
3.1.1.2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yakni
suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengamati secara langsung objek penelitian
yang diteliti dengan cara:
1. Interview, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara
langsung dengan pihak instansi dalam hal ini Perum Perumnas IV, mengenai data yang ada
hubungannya dengan masalah yang dibahas
2. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tentang
perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporanpajak penghasilan pasal 4 ayat (2).
3.1.1.3. Model Analisis
Penelitian inimenggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau
cara kuantifikasi lainnya. Metode ini berlandaaskan pada sifat positivism, digunakan untuk meneliti
pada kondisi yang alamiah dan lebih menekankan makna (sugiyono, 2014:14). Pendekatan kualitatif
lebih mendasarkan pada penalaran logis, pemahaman interpretasi terhadap objek penelitian.
3.1.1.4. Teknik Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan oleh penulis diolah melalui studi kepustakaan dengan tujuan
untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang dihadapi pada saat penelitian. Data yang terkumpul
dianalisis, diklasifikasi sehingga data tersebut memberikan informasi dalam keperluan penelitian
dengan dasar teori yang telah dipelajari.
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian
Perusahaan yang menjadi objek tugas akhir ini adalah pada Perum Perumnas Regional IV
Bandung. Perum Perumnas Regional IV Bandung adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak dalam bidang pembangunan perumahan yang berlokasi di Jalan Surapati No. 120 Bandung
40122. Dalam tugas akhir ini yang menjadi objeknya adalah “Tinjauan atas Perhitungan, Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 pada Perum Perumnas Regional IV
Bandung”, berikut ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Perum Perumnas, struktur organisasi,
uraian tugas,ruang lingkup serta aktivitas perusahaan.
Tabel 2. Pelaksanaan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2
Pada Perum Perumnas Regional IV Bandung Kualifikasi Jasa Pelaksanaan Konstruksi
Kualifikasi Kelompok Grade Kompetensi
(Rp)
Peruntukan
Kecil K3 Grade 1 0 s.d 100.000.000 Pengusaha
perorangan,
Badan usaha
Kecil K2 Grade 2 100.000.000 s.d
300.000.000
Pengusaha
perorangan,
Badan usaha
Kecil K1 Grade 3 300.000.000 s.d
600.000.000
Pengusaha
perorangan,
badan usaha
Kecil Grade 4 600.000.000 s.d
1.000.000.000
Pengusaha
perorangan,
badan usaha
Menengah M Grade 5 1.000.000.000 s.d
10.000.000.000
Badan usaha
Besar B2 Grade 6 1.000.000.000 s.d
25.000.000.000
Badan usaha
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 80
Besar B1 Grade 7 1.000.000.000 s.d tidak
dibatasi
Badan usaha
( termasuk
asing)
Sumber: Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final jasa konstruksi sebagaimana ditetapkan oleh PP Nomor 51
Tahun 2008 adalah sebagai berikut:
a. Jasa Perencanaan Konstuksi:
Jika kontraktor memiliki Sertifikat Kualifikasi Usaha (SKU) sebesar 4% dari jumlah
bruto
Jika kontraktor tidak mempunyai Sertifikat Kualifikasi Usaha (SKU) sebesar 6% dari
jumlah bruto
b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi:
Sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok Grade 1, Grade 2, Grade 3 dan Grade 4)
sebesar 2% dari jumlah bruto
Sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok Grade 5, Grade 6 dan
Grade 7) sebesar 3% dari jumlah bruto
Jika kontraktor tidak memiliki sertifikat kualifikasi usaha sebesar 4% dari jumlah bruto
c. Jasa Pengawasan Konstruksi:
Jika kontraktor mempunyai Sertifikat Kualifikasi Usaha (SKU) sebesar 4% dari jumlah
bruto
Jika kontaktor tidak mempunyai Sertifikat Kualifikasi Usaha (SKU) sebesar 6% dari
jumlah bruto
1. Setelah membuat Bukti Pembayaran dan dilakukan perhitungan pajak PPh pasal 4 ayat 2
dibuatkan konsep Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang didalamnya berisi
NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat, dan Jenis Jasa Konstruksi
2. Konsep Bukti Potong tersebut diinput kedalam Surat Pemberitahuan Pajak Elektronik (e-SPT),
maka akan terlihat jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 terutang Perum Perumnas
Regional IV Bandung.
Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi dicetak Rangkap 2, kemudian dibubuhi tanda tangan Pemotong Pajak, adapun kegunaan
bukti potong tersebut antara lain:
1. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
2. Lembar ke-2 untuk Pemotong atau Pemungut Pajak
Berikut ini penulis menyajikan tabel 3 Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4
ayat 2 atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV Bandung secara sampling
dengan kualifikasi kecil (dalam bentuk CV) dan kualifikasi menengah (dalam bentuk PT)
Tabel 3. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasil (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelaksanaan
Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV Bandung Bulan Februari 2015
No
Nama
Bukti Pemotongan Nilai Objek
Pajak
(Rp)
PPh Pasal 4
ayat 2
PPh yang
Dipotong/
Dipungut
(Rp)
Nomor Tanggal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 CV. Bina Dharma 000011/PPH4.
2/02/2015
05/02/2015 237.416.182 2% 4.748.324
2 PT. Putri Duta
Teknik
000012/PPH4.
2/02/2015
05/02/2015 165.304.546 3% 4.959.136
3 PT. Agung
Mandalika
000013/PPH4.
2/02/2015
05/02/2015 435.394.364 3% 13.061.831
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 81
4 PT. Bina Multi
Sarana
000014/PPH4.
2/02/2015
05/02/2015 574.622.454 3% 17.238.674
5 PT. Lumbung
Karunia
000015/PPH4.
2/02/2015
05/02/2015 605.078.750 3% 18.152.363
6 PT. Alfa Truss
Mandiri
000016/PPH4.
2/02/2015
05/02/2015 248.297.182 3% 7.448.915
7 CV. Kemilau
Surya Konstruksi
000017/PPH4.
2/02/2015
11/02/2015 61.458.182 2% 1.229.163
8 PT. Mahaka
Nugraha Perkasa
000018/PPH4.
2/02/2015
11/02/2015 37.675.000 3% 1.507.000
9 PT. Cipta Ngudhi
Karya
000019/PPH4.
2/02/2015
20/02/2015 120.533.880 3% 3.616.016
10 PT. Prakasa
Sarana Bhakti
000020/PPH4.
2/02/2015
20/02/2015 373.999.091 3% 11.219.972
11 PT. Tiga Putra
Dharma
000021/PPH4.
2/02/2015
20/02/2015 143.468.249 3% 4.304.047
12 PT. Cipta Ngudhi
Karya
000022/PPH4.
2/02/2015
20/02/2015 240.348.909 3% 7.210.467
13 PT. Lumbung
Karunia
000023/PPH4.
2/02/2015
20/02/2015 132.734.847 3% 3.982.045
14 PT. Jasima Insani 000024/PPH4.
2/02/2015
20/02/2015 373.999.091 3% 11.219.972
15 CV. Griya Muda
Mitra Crida
000025/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 446.299.637 2% 8.925.993
16 CV. Pandawa 000026/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 425.318.727 2% 8.506.374
17 PT. Mual Arung
Persada
000027/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 253.784.000 3% 7.613.520
18 PT. Agung
Mandalika
000028/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 343.900.546 3% 10.317.016
19 CV. Sadulur 000029/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 217.225.818 2% 4.344.516
20 CV. Akbar 000030/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 8.572.750 2% 171.455
21 CV. Sudjaco 000031/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 603.706.364 2% 12.074.127
22 CV. Bina Dharma 000032/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 158.277.455 2% 3.165.549
23 CV. Barda Cipta
Sarana
000033/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 427.279.500 2% 8.545.590
24 PT. Jasima Insani
000034/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 562.501.228 3% 16.875.036
25 CV. Karya
Gemilang
000035/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 425.211.546 2% 8.504.231
26 PT. Bina Multi
Sarana
000036/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 416.382.000 3% 12.491.460
27 PT. Empat Putri
Bahagia
000037/PPH4.
2/02/2015
25/02/2015 480.064.091 3% 14.401.923
28 PT. Cipta Ngudi
Karya
000038/PPH4.
2/02/2015
26/02/2015 331.468.169 3% 9.994.045
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 82
29 PT. Tiga Putra
Dharma Mandiri
000039/PPH4.
2/02/2015
26/02/2015 123.100.900 3% 3.693.027
30 PT. Mekarwangi
Wahanamas
000040/PPH4.
2/02/2015
20/02/2015 191.016.327 3% 5.730.490
Sumber:Bagian Keuangan Perum Perumnas Regional IV Bandung
4.2. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 pada Perum Perumnas
Regional IV Bandung
Setelah melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas jasa pelaksanaan
konstruksi, Perum Perumnas Regional IV Bandung wajib melakukan penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat 2 ke Kas Negara yang telah dipotong sebelumnya. Saat Bukti Potong sudah diterima semua,
maka Bagian Keuangan Perum Perumnas Regional IV Bandung membuat Bukti Pembayaran dan
langsung diverifikasi antara Daftar Bukti Potong atau SPT bulan Februari tersebut dengan Bukti
Pembayaran, untuk penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dilihat dari jumlah PPh terutang
yang ada di Daftar Bukti Potong atau SPT Induk.
Dokumen yang digunakan dalam melakukan penyetoran Pasal 4 ayat 2 menggunakan Formulir
Surat Setoran Pajak (SSP), yang telah diisi atas Nama Wajib pajak serta ditandatangani oleh Wajib
pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti dalam pelaporan bahwa Perum Perumnas
Regional IV Bandung sebagai Pemotong Pajak tersebut telah melaksanakan kewajibannya yaitu,
melakukan pembayaran atau penyetoran atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2. Dalam hal ini
penyetoran dilakukan oleh Bagian keuangan Perum Perumnas Regional IV Bandung yang melakukan
pemotongan dan disetorkan ke Bank Persepsi yaitu Bank Mandiri atau Bank BTN sesuai dengan
Rekening Giro yang dimiliki oleh Perumnas.
Untuk penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dilakukan paling lambat setiap tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya, jika tanggal jatuh tempo pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada
hari kerja berikutnya.
Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan oleh Perum Perumnas Regional IV Bandung adalah
SSP rangkap lima, yang dibubuhi tanda tangan oleh Bank – Bank pesepsi atau Kantor Pos atau Giro
yang terdiri dari:
1. SSP lembar ke – 1 untuk arsip Wajib Pajak;
2. SSP lembar ke – 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui KPKN;
3. SSP lembar ke – 3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP;
4. SSP lembar ke – 4 untuk Bank Persepsi / Kantor Pos atau Giro;
5. SSP lembar ke – 5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain.
Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima oleh Perum Perumnas Regional IV Bandung adalah
lembar ke – 1, lembar ke – 3 dan lembar ke – 5.
Berikut ini penulis sajikan tabel 4 mengenai data penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas
Jasa Pelaksanaan Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV Bandung bulan Februari 2015.
Tabel 4. Data Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi
pada Perum Perumnas Regional IV Bandung Bulan Februari 2015
No Nama
PPh yang
Dipotong/Dipun
gut (Rp)
Tanggal
Penyetoran
Tanggal
Seharusnya Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 CV. Bina Dharma 4.748.324 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
2 PT. Putri Duta Teknik 4.959.136 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
3 PT. Agung Mandalika 13.061.831 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
4 PT. Bina Multi Sarana 17.238.674 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
5 PT. Lumbung Karunia 18.152.363 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
6 PT. Alfa Truss Mandiri 7.448.915 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
7 CV. Kemilau Surya
Konstruksi 1.229.163 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 83
8 PT. Mahaka Nugraha
Perkasa 1.507.000 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
9 PT. Cipta Ngudhi Karya 3.616.016 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
10
PT. Prakasa Sarana
Bhakti
11.219.972 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
11 PT. Tiga Putra Dharma
4.304.047 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
12 PT. Cipta Ngudhi Karya 7.210.467 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
13 PT. Lumbung Karunia 3.982.045 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
14 PT. Jasima Insani 11.219.972 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
15 CV. Griya Muda Mitra
Crida 8.925.993 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
16 CV. Pandawa 8.506.374
10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
17 PT. Mual Arung Persada 7.613.520 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
18 PT. Agung Mandalika 10.317.016 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
19 CV. Sadulur
4.344.516 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
20 CV. Akbar
171.455 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
21 CV. Sudjaco
12.074.127 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
22 CV. Bina Dharma 3.165.549 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
23 CV. Barda Cipta Sarana 8.545.590 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
24 PT. Jasima Insani
16.875.036 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
25 CV. Karya Gemilang 8.504.231 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
26 PT. Bina Multi Sarana 12.491.460 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
27 PT. Empat Putri
Bahagia 14.401.923 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
28 PT. Cipta Ngudi Karya 9.994.045 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
29 PT. Tiga Putra Dharma
Mandiri 3.693.027 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
30 PT. Mekarwangi
Wahanamas 5.730.490 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu
Sumber: Bagian Keuangan Perum Perumnas Regional IV Bandung
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Perum Perumnas Regional IV Bandung telah
melakukan Penyetoran pada Masa Pajak bulan Februari dengan tepat waktu yaitu pada tanggal 10 Maret
2015.
Perum Perumnas Regional IV Bandung selama tahun 2015 dalam Penyetoran Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelayanan Konstruksi selalu tepat pada waktunya dan belum pernah
mendapatkan sanksi denda serta surat teguran dari Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak).
4.3. Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 pada Perum Perumnas
Regional IV Bandung
Dalam pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2, Perum Perumnas Regional
IV Bandung selaku Pemotong Pajak dokumen yang digunakan dalam pelaporan adalah Surat
Pemberitahuan Masa (SPT Masa).
Dalam hal ini, Perum Perumnas Regional IV Bandung telah memiliki NPWP, yaitu
01.001.670.7.423.003 yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cibeunying.
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 84
Perum Perumnas Regional IV Bandung harus melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)
paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), jika
tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur nasional, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja
berikutnya.
Berikut ini penulis sajikan Tabel 5 mengenai data pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas
Jasa Pelaksanaan Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV Bandung pada bulan Februari 2015.
Tabel 5. Data Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelaksanaan
Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV Bandung
No Nama
PPh yang
Dipotong/Di
pungut (Rp)
Tanggal
Pelaporan
Tanggal
Seharusnya Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 CV. Bina Dharma 4.748.324 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
2 PT. Putri Duta Teknik 4.959.136 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
3 PT. Agung Mandalika 13.061.831 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
4 PT. Bina Multi Sarana 17.238.674 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
5 PT. Lumbung Karunia 18.152.363 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
6 PT. Alfa Truss Mandiri 7.448.915 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
7 CV. Kemilau Surya
Konstruksi
1.229.163 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
8 PT. Mahaka Nugraha Perkasa 1.507.000 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
9 PT. Cipta Ngudhi Karya
3.616.016 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
10 PT. Prakasa Sarana Bhakti 11.219.972 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
11 PT. Tiga Putra Dharma 4.304.047 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
12 PT. Cipta Ngudhi Karya 7.210.467 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
13 PT. Lumbung Karunia 3.982.045 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
14 PT. Jasima Insani 11.219.972 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
15 CV. Griya Muda Mitra Crida 8.925.993 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
16 CV. Pandawa
8.506.374 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
17 PT. Mual Arung Persada 7.613.520 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
18 PT. Agung Mandalika 10.317.016 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
19 CV. Sadulur
4.344.516 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
20 CV. Akbar
171.455 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
21 CV. Sudjaco
12.074.127 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
22 CV. Bina Dharma 3.165.549 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
23 CV. Barda Cipta Sarana
8.545.590 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
24 PT. Jasima Insani 16.875.036 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
25 CV. Karya Gemilang 8.504.231 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
26 PT. Bina Multi Sarana 12.491.460 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
27 PT. Empat Putri Bahagia 14.401.923 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
28 PT. Cipta Ngudi Karya 9.994.045 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
29 PT. Tiga Putra Dharma
Mandiri
3.693.027 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
30 PT. Mekarwangi Wahanamas 5.730.490 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu
Sumber: Bagian Keuangan Perum Perumnas Regional IV Bandung
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 85
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Perum Perumnas Regional IV Bandung telah
melakukan Pelaporan pada Masa Pajak bulan Februari 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan
tepat waktu.
Perum Perumnas Regional IV Bandung selama tahun 2015 belum pernah mendapatkan sanski
denda serta surat teguran dari Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak), karena dalam Pelaporan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelaksaan Konstruksi selalu tepat pada waktunya.
4.4. Klasifikasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 pada
Perum Perumnas Regional IV Bandung
Klasifikasi perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa
Pelaksanaan Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV Bandung ditentukan oleh kualifikasi usaha
kontraktraktor yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Perum Perumnas Regional IV Bandung,
kontraktor yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Perum Perumnas yaitu kontraktor yang memiliki
sertifikasi atau kualifikasi usaha kecil dan menengah.
Pemotongan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dihitung sesuai dengan
prestasi pekerjaan atau tingkat penyelesaian pekerjaan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan yang
telah dinilai oleh tim ahli Perum Perumnas Regional IV Bandung dan begitu pula dengan sistem
pembayaran (termijn) pekerjaan kontraktor yang pembayarannya sesuai dengan prestasi pekerjaan
kontraktor tersebut.
Berikut ini penulis menyajikan tabel 6 Klasifikasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV
Bandung secara sampling dengan kualifikasi usaha kecil dan menengah.
Tabel 6. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasil (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa
Pelaksanaan Konstruksi dengan Kualifikasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah pada Perum
Perumnas Regional IV Bandun (dalam Rupiah)
Grade 3 /
Kecil
CV. Mualif Pekerjaan Paket I (Satu) Pembangunan 15 Unit Rumah yang
terdiri dari 5 Unit Rumah Type RS.36/105 Tunggal, 10 Unit
Rumah Type RS.36/105 Kopel berikut Prasarananya di
Lokasi Bumi Arumsari Cirebon , Perum Perumnas Cabang
Cirebon
Nilai Kontrak Kena PPN
1.125.926.000
Termijn 1 (50%) :
50% x 1.125.926.000
PPN : 100/110 x 526.963.000
10% x 511.784.545
PPh 4.2 (2%)
Biaya Kontrak
Yang dibayarkan
(526.963.000 – 51.178.454 –
10.235.691 – 2.500.000)
562.963.000
( 51.178.454)
511.784.546
( 10.235.691)
( 2.500.000)
499.048.855
Termijn 2 (80%) :
30% x 1.125.926.000
PPN : 100/110 x 337.777.800
337.777.800
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 86
10% x 307.070.727
PPh 4.2 (2%)
Yang dibayarkan
( 377.777.800 – 30.707.072 –
6.141.415)
( 30.707.072)
307.070.728
( 6.141.415)
300.929.313
Termijn 3 (100%) :
20% x 1.125.926.000
Retensi 5% x 1.125.926.000
PPN : 100/110 x 225.185.200
10% x 204.713.818
PPh 4.2
Yang dibayarkan
(225.185.200 – 56.296.300 –
20.471.382 – 2.968.351)
225.185.200
( 56.296.300)
168.888.900
( 20.471.382)
148.417.518
( 2.968.351)
145.449.167
Retensi 5%
5% x 1.125.926.000
PPh 4.2 (2%)
Yang dibayarkan
(56.296.300 – 1.125.926)
56.296.300
(1.125.926)
55.170.374
Grade 5 /
Menengah
PT. XXX Pekerjaan Paket I (Satu) Pembangunan 14 Unit Rumah yang
terdiri dari 4 Unit Rumah Type RS.42/105 Tengah, 3 Unit
Rumah Type RS.54/112 Tengah , 2 Unit Type RS.54/112
Tepi, 4 Unit Type RS.54/136 Tengah dan 1 Unit Ruko Type
RK.44/58 Tengah Berikut Prasarananya dilokasi Bumi
Grand Cilegon Residence Perum Perumnas Cabang Cilegon.
Nilai kontrak Kena PPN 1.760.235.000
Termijn 1 (30%) :
30% x 1.760.235.000
PPN : 100/110 x 528.070.500
10% x 480.064.091
PPh 4.2 (3%)
Biaya Kontrak
Yang dibayarkan
( 528.070.500 – 48.006.409 –
14.401.923 – 2.500.000)
528.070.500
( 48.006.409)
480.064.091
( 14.401.923)
( 2.500.000)
463.162.168
Termijn 2 (50%) :
20% x 1.760.235.000
PPN : 100/110 x 352.047.000
10% x 320.042.727
PPh 4.2 (3%)
Yang dibayarkan
352.047.000
( 32.004.272)
320.042.728
( 9.601.281)
310.441.447
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 87
(352.047.00 – 32.004.272 –
9.601.281)
Termijn 3 (80%) :
30% x 1.760.235.000
PPN : 100/110 x 528.070.500
10% x 480.064.091
PPh 4.2 (3%)
Yang dibayarkan
(528.070.500 – 48.006.409 –
14.401.923)
528.070.500
( 48.006.409)
480.064.091
( 14.401.923)
465.662.168
Termijn 4 (100%) :
20% x 1.760.235.000
Retensi : 5% x 1.760.235.000
PPN : 100/110 x 528.070.500
10% x 480.064.091
PPh 4.2 (3%)
Yang dibayarkan
(352.047.000 – 88.011.750 –
32.004.273 – 6.960.929)
352.047.000
( 88.011.750)
264.0350250
( 32.004.273)
232.030.977
( 6.960.929)
225.070.048
Retensi 5%
5% x 1.760.235.000
PPh 4.2 (3%)
Yang dibayarkan
(88.011.750 – 2.640.353)
88.011.750
2.640.353
85.371.397
Sumber:Bagian Keuangan Perum Perumnas Regional IV Bandung
Berdasarkan tabel diatas, klasifikasi perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi sesuai dengan tarif dasar perhitungan PPh Pasal 4 ayat
2 dalam PP Nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yaitu untuk
sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok Grade 1, Grade 2, Grade 3 dan Grade 4) sebesar 2% dari
jumlah bruto dan untuk sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok Grade 5, Grade
6 dan Grade 7) sebesar 3% dari jumlah bruto.
Sistem perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dilakukan sesuai dengan prestasi
pekerjaan kontraktor yang bersangkutan yang dinilai oleh tim ahli Perum Perumnas Regional IV
Bandung, begitu pula dengan sistem pembayaran (termijn) yang dilakukan sesuai dengan pekerjaan
kontraktor dalam tingkat penyelesaian pekerjaannya.
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 88
5. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran
dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa konstruksi telah diterapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu untuk sertifikasi kualifikasi usaha kecil
sebesar 2% dari jumlah bruto dan untuk sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar 3% dari
jumlah bruto.