AJI & JURNALISME WARGA

Dipresentasikan pada Kongres IX AJI di Bukittinggi, (29 November 2014) untuk membuka peluang jurnalis warga menjadi

anggota AJI dan menguatkan demokratisasi informasi.

PENGGUNA INTERNET INDONESIA

AKUN BLOG

KASUS TERJERAT UU ITE

BELAJAR DARI KESALAHAN

• Jurnalis dan bukan jurnalis dibedakan dari karya dan disiplinnya menegakkan kode etik dan menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik. Bukan dari status badan hukum medianya.

• Dalam hal infotainment, AJI masih gagap membedakan antara merk dagang media tertentu, dan substansi ‘jurnalisme gosip’ yang notabene juga bisa diproduksi oleh ‘media terhormat’. Seperti contoh berikut ini:

Contoh infotainment yang baik (pilihan berita berbasis urusan publik)

Contoh berita yang masuk ke urusan pribadi (pernikahan menteri dengan penyanyi keroncong)

Contoh berita hiburan (infotainment) yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik.

Contoh berita hiburan (infotainment) yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik. Invasi pada kehidupan pribadi dan tidak relevan untuk khalayak.

PARADOKS

• Di sisi lain, ada media dan jurnalis yang sungguh-sungguh menjalankan agenda-agenda jurnalisme meski bukan bekerja untuk media-media berbadan hukum. Seperti syarat legal-formal ala UU Pers atau Dewan Pers.

• Padahal AJI dan semangat Deklarasi Sirnagalih, tak pernah memasukkan kalkulasi legalitas sebuah merk dagang dalam hal jurnalisme, kebebasan informasi, dan hak-hak sipil (lihat slide terakhir).

isiKEPENTINGAN PUBLIKKEPENTINGAN PUBLIK

cara mencariKODE ETIK JURNALISTIKKODE ETIK JURNALISTIK

JURNALISME

penyampaianPRINSIP JURNALISTIKPRINSIP JURNALISTIK

• Lembaga sosial• Wartawan = teratur melakukan kegiatan jurnalistik (bukan selalu bekerja di

perusahaan pers)

Pers & Jurnalistik (UU Pers)

FILOSOFI

NEGARA

PUNYA MODAL

WARGA NEGARA

KONSTITUSI & HAK ASASIKebebasan Informasi

TAK PUNYA MODAL

INDUSTRI

BURUH/JURNALIS MEDIA WARGA

PERSMA

dewan pers

Sirnagalih - AJI Suara Independen

?