bab i pendahuluan -...
Post on 16-Feb-2018
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengertian Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran,
cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan
kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
adalah untuk menyelaraskan pencapaian visi, misi dan tujuan SKPD dengan
pencapaian visi, misi dan tujuan pemerintah daerah sehingga Renstra SKPD
dapat dijadikan pedoman yang jelas dalam mendukung pencapaian visi, misi
da tujuan pemerintahan daerah. Oleh karena itu penyusunan Renstra SKPD
tidak terlepas dari visi, misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang terpilih.
Renstra SKPD harus sesuai dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
Provinsi dan sesuai pula dengan Renja SKPD itu sendiri. Sehubungan dengan
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan majemuk dalam budaya,
adat istiadat dan bahasa, agama serta suku-suku yang berbeda. Berdasarkan
semboyan “Bhineka Tunggal Ika” maka Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih memperhatikan kebutuhan nyata
dalam menjaga kemajemukan yang ada sehingga menjadikan Bangsa
Indonesia tetap bersatu dalam wadah NKRI, mencapai cita-cita perjuangan
yang sama, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.
Kota Prabumulih merupakan salah satu kota yang sangat berpotensi
untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik, guna mencapai
kemakmuran masyarakat Prabumulih secara nyata dan merata. Hal ini
didukung oleh adanya kekayaan potensi sumber daya alam yang berlimpah.
Keberhasilan pembangunan di Kota Prabumulih sangat tergantung pada
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 2
kemampuan Pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan secara
optimal, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia beserta sumber
daya pendukung lainnya yang tersedia.
Diera Globalisasi dan Reformasi sekarang ini menuntut kita menjadi
bangsa yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel dalam sistem
pemerintahan. Dukungan kondisi yang aman, nyaman dan tentram dapat
menjamin bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat Prabumulih,
guna melaksanakan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik maka pelayanan prima terhadap masyarakat sudah menjadi tuntutan
yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta
untuk menumbuhkan kehidupan demokratis, maka pemerintah mulai merubah
paradigmanya dari pembinaan menjadi fasilitasi. Semuanya dalam rangka
terwujudnya Visi Kota Prabumulih Periode 2013-2018 yaitu PRIMA
(Prestasi/Produktif, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman dan BERKUALITAS.
1.2 Landasan Hukum
Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan
dokumen Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat Kota Prabumulih tersebut, yaitu:
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-udangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 3
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 4
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018;
21. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2013;
22. Keputusan Pengguna Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan
Masyarakat Kota Prabumulih No. /KPTS/Kesbang/2013 Tentang
Rencana Kerja Tahun 2013 Kantor Kesbang dan Linmas Kota
Prabumulih.
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah :
1. Menyusun dokumen usulan rencana program dan kegiatan lima
tahunan yang terpadu dan terintegrasi dalam seksi Hal dan SDM, Seksi
Kebangsaan dan Demokrasi dan Seksi Kesiapan dan Kesiapan
Penanggulangan tahun 2013 – 2018.
2. Mempersiapkan serta memprediksi kegiatan yang di perlukan dalam
tenggang waktu lima tahunan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan
tahunan guna mengantisipasi kejadian-kejadian dimasyarakat berupa
tindakan anarkis, keagamaan maupun bencana kebakaran yang akan
terjadi di Kota Prabumulih.
3. Mempersiapkan rencana program dan kegiatan tahun 2013-2018 dalam
mendukung rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kota
Prabumulih dan PRIMA & BERKUALITAS tahun 2013-2018 di bidang
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Bencana
Kebakaran.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan dari Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih, adalah sebagai berikut :
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 5
BAB. I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
BAB. VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 Uraian Indikator Kinerja Sesuai Kewenangan SKPD yang Terkait
Langsung dengan Pencapaian Kinerja RPJD
BAB. VII. PENUTUP
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Berdirinya Kota Prabumulih terbentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4113) di Propinsi Sumatera Selatan. Pembentukan Kota
Prabumulih menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 bertujuan untuk :
1. Meningkatkan efektivitas pendayagunaan sumber daya.
2. Memperpendek rentang kendali pemerintahan.
3. Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Berdasarkan Perda Kota Prabumulih No. 31 Tahun 2003 maka
berdirilah Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. Sejak berdirinya Kota
Prabumulih tahun 2001, terbentuknya Kantor Kesbang dan Linmas Kota
Prabumulih dalam perkembangan sejarahnya yang masih bergabung dengan
Sat Pol PP kala itu, kemudian pada Tahun 2005 Sat Pol PP membentuk
Kantor sendiri dan Kantor Kesbang dan Linmas berdiri sendiri dengan
tambahan Seksi Kesiapan dan Penanggulangan. Walaupun dengan segenap
kemampuan dan keterbatasan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, Kantor Kesbang dan Linmas berusaha untuk meningkatkan
pelayanan secara optimal. Adapun pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat meliputi :
1. Pelayanan Pemerintahan Umum dan Politik Dalam Negeri
2. Pelayanan Perlindungan Masyarakat
3. Penanggulangan Bahaya Kebakaran
4. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih
dinyatakan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
merupakan unsur pelaksana pemerintah kota dibidang Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat di pimpin seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 7
Walikota dalam penyelenggaraan, pembinaan dbidang kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan terhadap
kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam pembinaan dan
pemeliharaan stabilitas politik ;
3. Penyelenggaraan pembauran bangsa. Demokratisasi dan pelaksanaan
wawasan kebangsaan serta pembinaan satuan-satuan perlindungan
masyarakat untuk menanggulangi bencana alam maupun serangan
pihak musuh dari luar;
4. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban ;
5. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan kapasitas personil
yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidkan dan
pelatihan, kelengkapan dan peralatan kerja;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
bidang tugasnya.
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota
Prabumulih berdasarkan Perda Kota Prabumulih No. 31 Tahun 2003 maka
berdirilah Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih untuk mendukung
program Pemerintah ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan
ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Kepala Kantor
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota dalam Penyelenggaraan
Pembinaan di bidang Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat
yang meliputi Pembinaan, Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan
Ketertiban Umum.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 8
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Mempunyai Fungsi:
a. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemberian Bimbingan terhadap
kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
b. Menyelenggarakan Pembauran Bangsa, Demokrasi dan
Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan serta Pembina Satuan
Perlindungan Masyarakat untuk Menanggulangi Bencana alam
maupun serangan fisik musuh dari luar.
c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam pembinaan dan
pemeliharaan stabilitas politik.
d. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
e. Menyiapkan bahan Petunjuk Teknis Pengembangan Kapasitas
Personil, Pendidikan dan Kelengkapan Alat Kerja.
f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : Menyusun Program dan
Melaksanakan Urusan Surat Menyurat dan Kearsipan Kepegawaian,
Perlengkapan dan rumah tangga dalam Lingkup Kantor Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi:
a. Penyiapan Bahan dan Koordinasi Pelaksanan Penyusunan
Rancangan Program Kerja, Pelaporan dan Penyusunan Langkah
Kegiatan Tahunan Ketata Usahaan berdasarkan Program dan
Pelaksanan Kegiatan Tahunaan sebelumnya.
b. Mengelola Administrasi Kepegawaian, Keuangan , Perlengkapan
Rumah Tangga.
c. Mendistribusikan kegiatan-kegiatan kepala seksi-seksi dan bawahan
dalam melaksanakan tugas Sub. Bagian Tata Usaha.
d. Menyelenggarakan Tata Usaha Kantor dan Urusan Rumah Tangga
Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.
e. Menyelenggarakan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 9
f. Menyusun Anggaran Pelaporan serta Pembinaan Organisasi Kantor
Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.
g. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Atasan.
3. Seksi Kebangsaan dan Demokrasi
Seksi Kebangsaan dan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan
Penyiapan Bahan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanan Pembauran
dan Kewarganegaraan, Asimilasi Antar Suku, dan Ketahanan Ideologi,
Politik Ekonomi, Sosial Budaya dan Pelaksanan Demokrasi, Pemilihan
Umum dan Hak Azasi Manusia.
Seksi Kebangsaan dan Demokrasi mempunyai Fungsi:
a. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas
Pelaksanan Pembauran Bangsa dan Kewarga Negara serta
Demokratisasi pada Infra Struktur Politik.
b. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas
Pelaksanan Proses Asimilasi suku Bangsa dan Demokrasitisasi
pada Infarastruktur Politik.
c. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas
Pelaksanan Kerukunan Hidup Beragama dan Demokrasi Pembinaan
Kehidupan Masyarakat.
d. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas
Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan dan Evaluasi kebijakakan
Pemberdayaan Supra Struktur Politik, Infra Struktur Politik dan
Pembinaan Masyarakat.
e. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas
Pelaksanan Ketahanan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya
dan membantu Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
f. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Rencana Pemberian Tanda
Penghargaan Kepahlawanan dan Penyelenggaraan Hak Azasi
Manusia
g. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Evaluasi Pembauran Bangsa dan
Kewarganegaraan, Asimilasi Antar Suku bangsa serta Kerukuranan
Hidup beragama dan pelaksanaan Ketahanan Idiologi Politik,
Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 10
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan.
4. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Pembangunan SDM
Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Pembangunan SDM
Mempunyai Tugas Melaksanakan Penyiapan Bahan Kebijakan dan
Fasilitas Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif, Organisasi
Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat
serta Menyiapkan Bahan Petunjuk Teknis Pengembangan Kapasitas
Personil yang meliputi Penyusunan Rancangan Kebutuhan Personil,
Pendidikan dan Pelatihan, Kelengkapan dan Prakteknya.
Untuk Menyelenggarakan Tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
seksi Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan SDM mempunyai
fungsi:
a. Penyiapan Bahan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanan Hubungan
Antar Lembaga Legislatif.
b. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Pemantauan Rapat / Sidang Bahan
Legislatif
c. Pelaksanaan Pendataan Keanggotaan DPRD dalam rangka
Penggantian Antar Waktu
d. Penyiapan Bahan dan Fasilitas dalam Pemberdayaan Demokrasi
Desa / BPRD
e. Penyiapan Bahan dan Fasilitas Pelaksanan Hubungan Organisasi
Kemasyarakatan, Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
f. Penyiapan Bahan Fasilitas Pelaksanan Hubungan dengan Lembaga
Penyelenggaran Pemilihan Umum.
g. Penyiapan Bahan Pelaksanan dalam rangka Koordinasi Fasilitas dan
Komunikasi dangan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
h. Penyiapan Bahan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pemilihan Umum.
i. Penyiapan Bahan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanan Pelayanan
dengan Partai Politik / Organisasi Kemasyarakatan.
j. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sistem
Politik.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 11
k. Penyampaian Bahan Evaluasi Kebijakan Pelaksanan Hubungan
Lembaga Legislatif, Eksekutif. Organisasi Kemasyarakatan, Profesi
dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Partai Politik.
l. Menyusun Langkah Kegiatan berdasarkan data dan pedoman yang
berlaku sebagai pedoman kerja.
m. Melakukan Rencana Kebutuhan Personil dan Pembinaan
Pengembangan SDM.
n. Melakukan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Personil guna
Peningkatan SDM
o. Penyiapan Bahan dan Petunjuk Teknis Mengenai Pengembangan
Personil dan Peningkatan SDM.
p. Penyiapan Peralatan dan Perlengkapan Personil dalam Rangka
Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan dalam rangka Menunjang
Pelaksanan Kerja.
q. Melakukan Pembinaan dan Pelaksanan Ketertiban Umum
r. Pelaksanaan Tugas Lainya yang diberikan oleh Atasan.
5. Seksi Kesiapan dan Penanggulangan
Seksi Kesiapan dan Penanggulangan mempunyai tugas
Melaksanakan Penyiapan Bahan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengawasan dan Kesamaptaan dan Melaksanakan Penyusunan
Pedoman dan Petunjuk Teknis serta Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban serta Pengamanan Peraturan Daerah dan Peralihan.
Untuk Melaksanakan Tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, seksi
Kesiapan mempunyai Fungsi;
a. Menyusun langkah kegiatan berdasarkan data dan pedoman yang
berlaku sebagai Pedoman Kerja.
b. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam
Pelaksanaan Tugas sesuai dengan Pedoman dan Ketentuan
Peraturan dan Perundang-undangan dan melaksanakan
pengamanan dan ketertiban masyarakat
c. Perencanaan Kebutuhan Personil Linmas, Pendidikan dan Pelatihan
dalam rangka Pengembangan, Kemampuan dan Peralatan
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 12
Kelengkapan dan Perangkat Kerja serta menyusun Pedoman dan
petunjuk Teknis Pembinaan Ketentraman dan ketertiban.
d. Mengadakan Pelatihan Kesamaptaan dan Penyusunan Pedoman
dan Petunjuk Teknis Pengendalian dan Penegakan Peraturan
Perundang-undangan, Peraturan Daerah.
e. Melakukan Pengawalan dan Pengamanan serta Menyiapkan Bahan
dan Petunjuk Teknis Pembinaan Ketertiban Wilayah dan Ketertiban
Masyarakat.
f. Menyiapkan bahan Petunjuk Teknis Pelaksana Penyuluhan dibidang
Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Peraturan Perundang-
undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
g. Pelaksana Tugas lain yang diberikan Atasan
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008
tentang Pembentukan Organsiasi Perangkat Daerah maka bagan struktur
organisasi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih tersebut adalah
sebagai berikut :
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih
Sumber : Perda Kota Prabumulih No. 02 tanggal 24 Juli 2008
Kepala Kantor Kesbang dan Linmas
Subbag Tata Usaha
Kasi Kebangsaan & Demokrasi
Kasi Hub. Antar Lembaga &
Pengembangan SDM
Kasi Kesiapan & Penanggulangan
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 13
Secara rinci susunan struktur organisasi Kantor Kesbang dan Linmas Kota
Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Prabumulih Nomor 02 Tahun
2008 terdiri dari :
1. Kepala Kantor
2. Subbag Tata Usaha
3. Kasi Kebangsaan dan Demokrasi
4. Kasi Hub. Antar Lembaga dan Pengembangan SDM
5. Kasi Kesiapan dan Penanggulangan
2.2 Sumber Daya SKPD
2.2.1.Susunan Kepegawaian
Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia
(Human Resources) Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih
merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri
dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam
rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) tahun 2013-2018.
2.2.1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan,
dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1. Strata 2 (S2) 2
2. Strata 1 (S1) 11
3. Diploma 3 (D3) 1
4. SLTA/SMK
12
5. SLTP
0
6. SD
0
JUMLAH
26
Sumber : DUK Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih, 2013
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 14
Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2)
berjumlah 2 orang dengan keheterogenitas disiplin ilmu atau proporsinya
sebesar 8,70 persen dari agregat jumlah pegawai. Strata 1 (S1) yakni
sebanyak 11 orang dengan proporsi sebanyak 42,31 persen diikuti
dengan SLTA/SMK yakni sebanyak 12 orang dengan proprosi 46,16
persen dari keseluruhan jumlah pegawai, untuk klasifikasi Diploma 3 (D3)
hanya berjumlah 1 orang dengan proporsi 3,85 persen.
2.2.1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Untuk mengetahui secara detail jumlah pegawai berdasarkan pangkat
dan golongan, dapat dilihat pada tabel 2. 2 sebagai berikut.
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
No Pangkat Golongan Jumlah
1. Pembina Tk. I IV/b 1
2. Penata Tk. I III/d 2
3. Penata III/c 2
4. Penata Muda Tk. I III/b 4
5. Penata Muda III/a 6
6. Pengatur Tk. I II/d 1
7. Pengatur II/c -
8. Pengatur Muda Tk. I II/b 7
9. Pengatur Muda II/a 3
JUMLAH 26
Sumber : DUK Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih, 2013
Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat
dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan
dan pangkat II.b atau Pengatur Muda Tk. I sebanyak 7 orang dengan
proporsi sebesar 26,93 persen dari total agregat. Berikutnya diikuti oleh
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 15
golongan III.a atau Penata Muda 6 org sebesar 23,00 persen dan III.b
atau Penata Muda Tk. 1 masing-masing 4 orang dengan besaran proporsi
15,39 persen sedangkan golongan III/c atau penata besaran porsi 7,70
persen dan golongan III/b atau penata Tk. 1 sebesar 4 org dengan 15,39
persen dan Pengatur Muda atau II.a masing-masing 3 orang 11,54 persen
dari total agregat. Sedangkan Pembina Tk. 1 dan Pengatur Tk. 1 masing-
masing 1 orang atau 3,85 persen dari total agregat.
2.3 Perlengkapan
Selain dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya
manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang,
mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian
target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013-2018. Rincian Daftar Inventaris
Barang yang dimiliki Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.3
Data Aset Kantor Kesbang dan Linmas
Kota PrabumulihTahun 2013
Fasilitas Jumlah Kondisi
Baik Rusak
1. Mini bus ( mobil dinas kebakaran)
2 unit 2
2. Pick Up 1 unit 1
3. Sepeda Motor 5 unit 5
4. Mobil PBK 4 buah 4
5. Brangkas 1 buah 1
6. Kaca hias 1 buah 1
7. Lemari arsip 4 buah 4
8. Bufet kayu 1 buah 1
9. Komputer PC 6 buah 6
10. Papan pengumuman 1 buah 1
11. Papan Tulis 1 buah 1
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 16
12. Papan absen 1 buah 1
13. Briket larsem 1 buah 1
14. Klam Knalpot 1 buah 1
15. Konegtor riq 1 buah 1
16. Kursi rapat 125 buah 120 5
17. Kursi putar 8 buah 8
18. Mic conprence 1 buah 1
19. Dispenser 5 buah 5
20. Battery changeer 3 buah 3
21. Pesawat telpon 2 buah 2
22. Handy talky 9 buah 5 4
23. Antenna MF/ MW portable 1 buah 1
24. Antena NF/ SW Transportable
1 buah
1
25. Meja Kerja 13 buah 10 3
26. Pipa ukuran 5 ml 1 buah 1
27. Bendera merah putih 1 buah 1
28. Pistol 1 buah 1
29. Pesawat RIG F 1500 m 1 buah 1
30. Kursi kerja pejabat 1 buah 1
31. VCD Player 1 buah 1
32. AC 8 buah 8
33. Meja tamu 2 buah 1 1
34. Kursi tamu 4 buah 4
35. UPS 1 buah 1
36. Mesin Tik elektronik 1 buah 1
37. Kamera 3 buah 2 1
38. Rak TV 1 buah 1
39. Meja rapat 5 unit 5
40. Hand cam 2 buah 2
41. Lactop ( Note book )
8 buah 6 2
42. Printer 8 buah 5 3
43. Kursi kerja pegawai 12 buah 10 2
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 17
44. Handpone 13 buah 13
45. Proyektor + attchhem 2 buah 2
46. Lemari Es 2 buah 2
47. Scanner 1 buah 1
48. Transportable water pump 1 buah 1
49. Mesin Hitung Elektronik 2 buah 1 1
50. Mesin potong rumput 1 buah 1
51. TOA/ Sound system 1 buah 1
52. Filling Cabinet 3 buah 3
53. Vacum pump 1 buah 1
54. Lemari pakaian 4 buah 4
55. Kopling Nozle 1 buah 1
56. Nozle tester 1 buah 1
57. Adaptor cabang 3 buah 3
58. Selang karet PBK 5 buah 5
59. Kursi tamu 1 buah 1
60. Ranjang tempat tidur 5 buah 5
61. Kipas angin 2 buah 2
62. Televisi 3 buah 3
63. Ambal / karpet 4 buah 4
64. Kapak Besi 5 buah 5
65. Masker gas 10 buah 10
66. Pakaian anti api 5 buah 5
67. Helm pemadam PBK 5 buah 5
68. Lampu kepala PBK 10 buah 10
Jumlah 351 326 25
2.4 Kinerja Pelayanan SKPD
Tingkat capaian kinerja Kantor Kesbang dan Linmas Kota
Prabumulih berdasarkan pada target Renstra pada periode tahun
anggaran 2013, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor
Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih yang meliputi :
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 18
1. Menjaga Keamanan dan Ketertiban dengan petugas Linmas.
2. Cakupan Pelayanan Penerbitan surat terdaftar bagi ormas
kemasyarakatan dan LSM.
3. Pembinaan Politik dan verifikasi parpol.
4. Tingkat Waktu tanggap ( Response time rate) Terhadap Penanggulangan
Kejadian Bencana kebakaran.
5. Pembinaan Wawasan Kebangsaan
6. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Tingkat capaian kinerja dijadikan indikator kinerja menjadi lebih sempit
meliputi 4 yaitu :
1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan
pengamanan tenaga linmas dari masyarakat.
2. Menurunya jumlah konflik dimasyarakat dan antar umat beragama
3. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (tingkat
waktu tanggap terhadap pelayanan penanggulangan kebakaran)
4. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Tantangan (Treaths) yang dihadapi pada Kantor Kesbang dan Linmas
Kota Prabumulih antara lain sebagai berikut :
1.
2. Respon dari dinas/ instansi terkait lainnya masih lemah
3. Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelaksanaan program/
kegiatan
4. Organisasinya Kesbang dan Linmas yang masih menyatu dengan
bagian seksi kesiapan dan penanggulangan sehingga tidak bisa secara
maksimal mengembangkan diri pada bagian-bagian.
Peluang-peluang (Opportunities) dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih antara lain adalah :
1. Anggaran APBD bagi Kantor Kesbang dan Linmas yang semakin lebih
baik.
2. Berkembangnya kehidupan demokrasi, politik dan hukum
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 19
3. Heterogen dan majemuknya masyarakat sangat mendukung lancarnya
pembangunan dengan tenggang rasa dan kerukunan masyarakatnya.
4. Adanya Visi Prabumulih PRIMA dan Berkualitas memperkokoh Visi
Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 20
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan
SKPD
Pelayanan Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih adalah salah
satu urusan wajib dibidang keamanan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan
tugasnya, Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih menemui berbagai
pemasalahan dan isu-isu strategis yang muncul di masyarakat.
Identifikasi terhadap permasalahan dibidang keamanan dan isu-isu
strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan
strategi dan arah kebijakan dalam penanggulangan masalah keamanan.
Salah satu model sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu-
isu strategis dibidang keamanan adalah dengan menggunakan model analisis
SWOT (Strenghts, Weakneses, Opportunities, dan Threats). Analisis ini
secara sederhana membantu dalam mengidentifikasikan variabel
internal dan eksternal, yang dimiliki oleh suatu entitas/organisasi dalam
menyikapi perubahan dinamika lingkungan eksternal (Peluang dan
Tantangan) dikombinasikan dengan Sumber Daya Internal Organisasi
(Kekuatan dan Kelemahan). Pada sisi yang lain Analisis SWOT dapat
memberikan dasar bagi pelaksanaan misi SKPD periode 2013-2018.
Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :
Kekuatan (Strengh) :
- Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota
Prabumulih No. 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.
- Adanya Standard Operating Procedure (SOP);
- Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Struktur organisasi yang jelas;
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 21
- Adanya dukungan anggaran.
- Adanya perturan-peraturan pendukung lainnya
Kelemahan (Weaknesses) :
- Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur ;
- Sarana dan prasarana kurang memadai;
- Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain;
- Kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai pendukung program/
kegiatan;
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan.
Peluang (Opportunities) :
- Kebutuhan masyarakat terhadap kenyamanan dan keamanan masih
cukup tinggi;
- Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan
dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD
Provinsi dan APBN;
- Kerjasama antar instansi;
- Pemanfaatan teknologi informasi.
Ancaman (Threats) :
- Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan
- Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah
- Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelaksanaan program/
kegiatan
- Sering berubahnya peraturan perundang-undangan
- Sering terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja
Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan
alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam
matriks SWOT. Melalui tabel 3.1 Identifikasi analisa Faktor Lingkungan
Internal dan Eksternal berikut ini ini maka akan dihasilkan empat
kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 22
� Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk
merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
� Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang
dimiliki untuk mengatasi ancaman
� Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan
meminimalkan kelemahan yang ada.
� Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
Tabel 3.1
Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
No KEKUATAN (S) No KELEMAHAN (W) S1 Adanya Tugas Pokok dan
Fungsi (Tupoksi) W1 Belum memadainya kuantitas
dan kualitas aparatur
S2 Adanya Standard Operating Procedure (SOP)
W2 Sarana dan prasarana kurang memadai
S3 Struktur organisasi yang jelas W3 Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain
S4 Adanya dukungan anggaran W4 Kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai pendukung program/ kegiatan
S5 Adanya perturan-peraturan pendukung lainnya
W5 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
No PELUANG (O) No ANCAMAN (T) O1 Kebutuhan masyarakat terhadap
kenyamanan dan keamanan masih cukup tinggi.
T1 Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan
O2 Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
T2 Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah
O3 Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN.
T3 Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelaksanaan program/ kegiatan.
O4 Kerjasama antar instansi dan antar daerah
T4 Sering berubahnya peraturan perundang-undangan
O5 Pemanfaatan teknologi informasi T5 Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 23
3.1 Analisa Faktor Lingkungan Internal
Analisa faktor lingkungan internal meliputi :
- Kekuatan
- Kelemahan
Kekuatan
1. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesbang dan Linmas
(Tupoksi)
Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Walikota
Prabumulih No. 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.
2. Sudah tersedianya Standard Operasional Prosedure (SOP)
Keputusan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih No.
12 /KPTS /KESBANG /2013 tentang Standard Operasional Prosedur
(SOP) Rekomendasi Izin Penelitian terkait dengan tugas dan fungsi
Kantor Kesbang dan Linmas.
3. Sudah tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Peraturan Walikota Prabumulih No. 40 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Kantor Kesbang dan Linmas Kota
Prabumulih sebagai acuan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat.
4. Struktur organisasi yang jelas
Kantor Kesbang dan Linmas sebagai salah satu SKPD yang terdapat
pada Pemerintah Kota Prabumulih telah memiliki struktur organisasi
dan tupoksi yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Prabumulih.
5. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan
tugas
Seluruh kegiatan di lingkungan Kantor Kesbang dan Linmas Kota
Prabumulih dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Prabumulih.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 24
6. Adanya peraturan-peraturan pendukung lainnya.
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 2
butir ke-8 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Kelemahan
1. Belum memadainya kualitas dan kuantitas aparatur
Kuantitas pegawai di lingkup Kantor Kesbang dan Linmas saat ini
masih sangat kurang. Dengan jumlah aparatur 26 orang bidang yang
ditangani ada 4 bidang. Hal ini sangat menyulitkan mengingat
banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Dari sisi kualitas,
aparatur Kantor Kesbang dan Linmas juga masih sangat kurang,
terutama untuk tenaga penanggulangan bencana kebakaran msh
belum ada yang memiliki standar sertifikasi yang berlaku.
2. Sarana dan prasarana belum memadai
Sarana dan prasarana pada Kantor Kesbang dan Linmas Kota
Prabumulih masih belum optimal dalam mendukung kelancaaran
penyelesaian kegiatan.
3. Kurangnya dukungan dan sinergisitas dari SKPD lain
Hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar lembaga
pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan dan
kenyamanan lingkungan yang baik dan sinergis.
4. Kurangnya Data dan Informasi yang Akurat sebagai pendukung
program/ kegiatan
Pengelolaan data base yang valid dan update masih kurang untuk
dijadikan dasar dalam membuat program/kegiatan yang baik, akurat,
sinergis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program/ kegiatan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
pembangunan belum dapat dilakukan secara kontinu. Hal ini
berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran, jumlah personil,
prasarana transportasi, maupun hubungan komunikasi yang
harmonis dengan instansi/stakeholders yang dituju.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 25
3.1.2 Analisa Faktor Lingkungan Eksternal
Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi :
- Peluang
- Ancaman
Peluang
1. Kebutuhan masyarakat terhadap kenyamanan dan keamanan
masih cukup tinggi
Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap rasa nyaman dan aman,
sehingga masyarakat proaktif untuk mengajukan usulan untuk
daerah mereka.
2. Kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan
dibidang kesatuan bangsa dan politik.
Banyaknya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
baik pendidikan formal maupun informal menjadi peluang yang harus
benar-benar dimanfaatkan untuk menambah wawasan pegawai.
3. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana
APBD Provinsi dan APBN
Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas sangat
membutuhkan dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat,
Provinsi maupun investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
4. Adanya kerja sama antar instansi dan antar daerah
Perkembangan Kota Prabumulih ke depan mengingat letak
geografisnya yang sangat strategis, tentunya tidak terlepas dari
hubungan kerjasama dengan daerah sekitar yang saling
menguntungkan. Hal ini akan menjadi peluang dibidang
kenyamanan, keamanan dan politik untuk menciptakan lingkungan
yg kondusif.
5. Pemanfaatan teknologi informasi
Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat,
menjadi peluang tersendiri untuk dapat mengoptimalkan teknologi
tersebut dalam rangka mengatasi segala permasalahan daerah.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 26
Ancaman
1. Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan
Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan publik khususnya
dibidang kenyamanan dan keamanan menjadi pekerjaan rumah bagi
Kantor Kesbang dan Linmas dalam upaya memenuhi tuntutan
tersebut dengan melakukan beberapa peningkatan dan
pengembangan pelayanan yang dilakukan hingga ke tingkat
kelurahan/desa.
2. Respon dari dinas/ instansi terkait lainnya masih sangat lemah
Koordinasi dengan dinas / instansi yang berkenaan dengan bidang
kenyamanan, keamanan dan politik masih belum ada harmonisasi.
3. Sering terjadinya mutasi pegawai
Sering terjadinya mutasi pegawai sehingga menyebabkan
terhambatnya pelaksanaan program kegiatan.
4. Sering berubahnya peraturan perundangan
Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dan terkadang
kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lain
menyebabkan Pemerintah Daerah terkadang bingung dalam
menyikapi kebijakan apa yang sebaiknya diambil.
5. Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelaksanaan
program/ kegiatan
Data yang valid dan update menjadi urat nadi dalam membuat
perencanaan yang baik, akurat, sinergis dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan
alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke
dalam matriks SWOT. Melalui tabel 3.1 Identifikasi analisa Faktor
Lingkungan Internal dan Eksternal berikut ini ini maka akan dihasilkan
empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 27
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.2.1 Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih telah
terpilih pada proses pilkada tanggal 05 Maret 2013 dan telah dilantik oleh
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan atas nama menteri dalam negeri
tanggal 13 Mei 2013, Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan pembangunan nasional, Kepala dan wakil Daerah terpilih wajib
menyusun RPJMD untuk periode 5 tahun ke depan, rancangan RPJMD
yang disusun memperhatikan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah
terpilih.
Visi kepala daerah terpilih periode tahun 2013-2018 adalah
“Terwujudnya Kota Prabumulih sebagai Kota PRIMA dan Berkualitas”.
Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi
pembangunan sebagai berikut:
1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam
Tata Pemerintahan yang baik, Demokratis, Inovatif, Enterpreneurship,
Berprestasi, Transparan dan Akuntabel;
2. Mewujudkan Peningkatan kualitas Masyarakat Kota Prabumulih yang
Madani (Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri, Religius, Bermoral, Beretika,
Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan);
3. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Prabumulih
yang Handal dan Merata melalui Perdagangan dan Jasa;
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Insfrastruktur Wilayah guna
Memperlancar Aktivitas Perekonomian masyarakat.
3.2.2 Tujuan dan Sasaran
Berikut ini tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan
Misi Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 :
Misi I
Tujuan :
1. Meningkatkan Kualitas manajemen pemerintah yang amanah
dan profesional, sehingga mampu menjadi motivator,
fasilitator, serta inovator dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 28
Sasaran :
a. Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota
yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi
kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat;
b. Terlaksananya Standar Operational Prosedur (SOP),
Standar Pelayan Minimal (SPM) yang ditetapkan,
pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel;
c. Terpenuhinya akuntabilitas kinerja dari
penyelenggaraan pemerintahan kota yang amanah,
dan transparan;
d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan
yang jujur, bersih, berwibawa, profesional dan
bertanggungjawab.
2. Memberdayakan sistem dan mekanisme kontrol masyarakat
atas pengelenggaraan pemerintahan.
Sasaran :
a. Terwujudnya perencanaan daerah dan penataan ruang
yang partisipatif dan mengutamakan kepentingan
masyarakat;
b. Terwujudnya mekanisme dan prosedur pengawasan
yang mudah untuk melakukan kontrol atas
terselenggaranya pemerintah kota
3. Meningkatnya kesejahteraan PNS yang berdisiplin, bermoral,
beretika, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa.
Sasaran :
a. Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur,
pemberian penghargaan sesuai capaian kemampuan
dan prestasi serta pemberian sanksi bagi PNS yang
tidak berdisiplin
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 29
Misi II
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan
kemampuan tenaga kesehatan.
Sasaran :
a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan.
Sasaran :
a. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pendidikan anak usia dini;
b. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu standar
pelayanan minimal pendidikan dasar;
c. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pelayanan
pendidikan menengah;
d. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pelayanan
pendidikan non formal;
e. Meningkatnya akses masyarakat dan mutu pelayanan
pendidikan luar biasa;
f. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
g. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan,
dan media informasi;
h. Meningkatnya minat baca masyarakat.
3. Meningkatkan moralitas, etika, dan keagamaan secara
terpadu dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan
dan kerukunan umat.
Sasaran :
a. Bertambahnya jumlah dan kualitas sarana peribadatan,
sesuai dengan standar yang berlaku;
b. Meningkatnya aktivitas syi’ar keagamaan dalam
kehidupan sehari-hari guna peningkatan kualitas
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 30
4. Memantapkan sistem ketentraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat secara terpadu.
Sasaran :
a. Terwujudnya sistem perlindungan masyarakat dalam
suasana yang aman, tertib dan damai dalam kehidupan
sehari-hari serta terhindarnya dari berbagai gangguan dan
konflik di tengah-tengah lingkunga kerja, tempat
permukiman dan lingkungan strategis lainya;
b. Terlaksananya penegakan dan sanksi hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan
jumlah keluarga sejahtera.
Sasaran :
a. Terwujudnya pengendalian pertambahan jumlah penduduk
dengan menggalang program KB;
b. Terwujudnya peningkatan jumlah keluarga sejahtera
melalui bina keluarga sejahtera dan upaya peningkatan
pendapatan usaha ekonomi keluarga.
6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial.
Sasaran :
a. Meningkatnya ketepatan sistem informasi manajemen
administrasi kependudukan daerah yang terpadu secara
nasional;
b. Meningkatnya status sosial dan keterampilan fakir miskin,
anak terlantar, lanjut usia, yatim piatu dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial lainya untuk kemandirian
hidupnya.
7. Meningkatkan kreativitas pemuda dan olahraga, serta
peranan wanita dalam pembangunan
Sasaran :
a. Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga, dan peranan
wanita dalam segala aspek kehidupan masyarakat,
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 31
berbangsa dan bernegara, dengan pengarustamaan
gender.
8. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan fasilitas pelayanan seni
budaya dan wisata
Sasaran :
a. Berkembangnya objek, diseminasi, diverifikasi dan atraksi
seni budaya dan wisata;
b. Tumbuh dan berkembangnya kretivitas seni dan budaya
lokal dan nasional, serta berkembangnya kegiatan dan
objek pariwisata.
9. Meningkatkan kualitas lingkungan perkantoran melalui
pembangunan berwawasan lingkungan.
Sasaran :
a. Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi,
olah raga dan paru-paru lingkungan alam.
b. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam, dan sumber
daya buatan dengan mentaati kaidah pengelolaan
lingkungan dan dokumen AMDAL.
c. Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi
pelanggar atau pencemar lingkungan.
d. Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang
telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu
lingkungan yang yang berlaku.
e. Terwujudnya pengelolaan pertambangan dan energi
yang berwawasan lingkungan dan memberikan nilai
tambah.
Misi III
Tujuan :
1. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dengan titik
berat perdagangan (business core) dan jasa.
Sasaran :
a. Tersedianya secara merata pangan dan barang-barang
kebutuhan pokok lainya di serta wilayah dan terjangkau;
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 32
b. Tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas
komoditas hortikultural dan perkebunan melalui
pemanfaatan sumber daya lahan yang berada di
sekitarnya, sehingga tercapainya usaha tani yang
berorientasi agribisnis;
c. Tercapainya peningkatan produksi dan komoditas
peternakan dan perikanan masyarakat melalui sumber
daya lahan yang berada di sekitarnya, sehingga
tercapainya usaha yang berorientasi agribisnis;
d. Tercapainya peningkatan produksi dan pemasaran hasil
melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya;
e. Tercapainya usaha perdagangan dan jasa berwawasan
lingkungan.
2. Menekan jumlah pengangguran.
Sasaran :
a. Terbukanya peluang kerja, terciptanya lapangan kerja
baru dan pemberian kesempatan kerja, serta penciptaan
lapangan usaha mandiri lainnya.
3. Menekan jumlah penduduk miskin.
Sasaran :
a. Terlaksananya upaya terpadu atau lintas bidang dalam
mengatasi kemiskinan, sehingga tercipta peluang-peluang
usaha bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.
4. Mengembangkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru
Sasaran :
a. Tercapainya kemudahan usaha, modal pemasaran untuk
berbagai jenis produk rakyat melalui usaha kecil dan
menengah yang berkualitas mandiri dan professional;
b. Terpenuhinya jumlah sarana pasar refresentatif dan
modern serta sarana pendukungnya di Kota Prabumulih.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 33
Misi IV
Tujuan :
1. Mengatur pemanfaatan tata ruang kota yang optimal sesuai
dengan arahan tata ruang.
Sasaran :
a. Mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan
perencanaan tata ruang.
2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana
infrastruktur wilayah untuk pemenuhan pelayanan
masyarakat.
Sasaran :
a. Terpelihara dan meningkatnya kualitas infrastruktur serta
kelengkapannya.
b. Terpenuhinya kebutuhan sarana penerangan jalan di jalan
raya dan tempat-tempat strategis lainya
c. Terpenuhinya infrastruktur penanggulangan bencana
3. Meningkatkan kualitas rumah sehat dan layak huni serta
sanitasi dasar permukiman dan perumahan, sampai di
perdesaan.
Sasaran :
a. Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan
drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan;
b. Tercapainya peningkatan cakupan sanitasi dasar berupa
sarana air bersih perkotaan dan perdesaan, jamban
keluarga dan sarana lingkungan perumahan lainnya yang
memenuhi standar pelayanan yang berlaku.
4. Meningkatkan kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas
dan distribusi orang, barang dan jasa.
Sasaran :
a. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota
Analisis Renstra K/L dan SKPD Kota (yang masih berlaku) ditujukan
untuk menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 34
pelaksanaan Renstra SKPD Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra
SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-
masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :
a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kota telah
berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD Provinsi dan
Renstra K/L.
b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kota melebihi/sama/kurang
dari sasaran renstra SKPD provinsi atau renstra K/L.
Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kota melebihi sasaran renstra
K/L dan renstra SKPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja
SKPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah,
maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan
dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program,
kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan,
proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan
yang ditempuh.
Pada Tabel 3.1 di bawah ini disajikan komparasi capaian sasaran renstra
SKPD Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
Tabel 3.1
Komparasi capaian sasaran renstra SKPD Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
No Indikator Kinerja Capaian Sasaran
renstra SKPD Kota
Sasaran pada Renstra SKPD
Provinsi
Sasaran pada Renstra K/L
1. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (tingkat waktu tanggap terhadap pelayanan penanggulangan kebakaran)
Terwujudnya peningkatan
kapasitas aparatur dan sarana dalam penanggulangan
bencana kebakaran didaerah
Terwujudnya peningkatan
kapasitas aparatur dan sarana dalam penanggulangan
bencana kebakaran didaerah
Terwujudnya peningkatan
kapasitas aparatur dan sarana dalam penanggulangan
bencana kebakaran didaerah
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Bencana
Kebakaran
Terwujudnya
sarana dan
prasarana yang
lebih baik
dibanding sebelum
bencana
kebakaran
Terwujudnya
upaya sarana dan
prasarana yang
lebih baik
dibanding
sebelum bencana
kebakaran
Terwujudnya
upaya sarana dan
prasarana yang
lebih baik
dibanding
sebelum bencana
kebakaran
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
HidupStrategis
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih tahun 2013
– 2033 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan
pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam prakteknya,
pembangunan Kota Prabumulih sering kali dihadapkan pada masalah
keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
Pemanfaatan ruang kota sering kali melebihi kapasitas daya dukungnya
dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.
Secara Geografis Kota Prabumulih terletak pada : 3020’09.01”-
3034’24.7” Lintang Selatan dan 104007’50.4”-104019’41.6” Bujur Timur.
Luas Wilayah Kota Prabumulih 434,46 km2. Penggunaan lahan dan
peruntukan lahan di Kota Prabumulih didominasi oleh pertanian disusul
oleh pemukiman/perumahan.
Berdasarkan data dari pihak Bappeda tidak dapat dilakukan telaah
tata ruang karena rencana pola dan struktur tata ruang tidak ada
peruntukannya untuk Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.
3.5 Penentuan Isu-isu strategis
Beberapa aspek permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama yang merupakan faktor
dari dalam/faktor internal yaitu:
1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya
penanggulangan bencana belum memadai.
2. Terbatasnya kemampuan APBD Kota Prabumulih menyediakan
anggaran dalam mendukung program penanggulangan bencana
kebakaran dan tenaga linmas untuk 2 orang /10.000 jiwa.
3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor
Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dalam mendukung kesiapan
penanggulangan kebakaran.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 36
Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan adanya komitmen masyarakat dan stakeholders melalui
peningkatan pengetahuan, kesadaran serta perilaku dan budaya sadar
bencana guna meningkatkan kualitas SDM.
2. Aktif meningkatkan anggaran untuk medukung program Kesiapan dan
penanggulangan kebakaran dan secara perlahan menambah tenaga
linmas setiap tahun
3. Melengkapi sarana dan prasarana setiap tahun guna mendukung kerja
penanggulangan kebakaran.
4. Mewujudkan ketersediaan peraturan penanggulangan bencana yang
bermutu.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 37
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Rencana Strategis Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih Tahun 2013 –
2018 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah
Kota Prabumulih dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat
pelaksana pada jajaran Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dalam
melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangungan
selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dari 2013 – 2018.
Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan
Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kesbang
dan Linmas Kota Prabumulih yaitu :
a. Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada
masa yang akan datang. Dengan memiliki Visi, arah kegiatan yang harus
dilaksanakan menjadi jelas dan terfokus.
Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kota Prabumulih adalah PRIMA
dan BERKUALITAS yang tidak lain merupakan Visi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dengan mengacu kepada Visi Kota
Prabumulih maka Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih memiliki
Visi:
“Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dalam
kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan tertib menuju Kota
Prabumulih PRIMA dan BERKUALITAS ”
Misi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih :
� Mewujudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam bidang politik
serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 38
� Mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsan dan menjaga persatuan
kesatuan bangsa dimasyarakat.
� Mewujudkan SDM yang professional dalam pelayanan penanggulangan,
penanganan bencana kebakaran secara terencana, terpadu dan
menyeluruh.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan dan sasaran dari Visi - Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada table 4.2
berikut
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
VISI : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Kokoh Dalam Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Aman dan Tertib Menuju PRIMA dan BERKUALITAS Kota Prabumulih.
MISI
TUJUAN
SASARAN
1. Mewujudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam bidang politik serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.
Memantapkan terwujudnya situasi dan kondisi yang tertib dan aman sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi masyarakat..
Terwujudnya system perlindungan masyarakat dalam suasana yang aman, tertib dan damai dalam kehidupan sehari-hari serta terhindarnya dari berbagai gangguan konflik ditengah-tengah lingkungan kerja, tempat pemukiman dan lingkungan strategis lainnya.
2. Mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat
Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.
Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui penanaman rasa persatuan bangsa dan nilai-nilai kebangsaan, keagamaan yang diberikan kepada masyarakat.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 39
4.3. Strategi dan Kebijakan
Dalam mewujudkan visi dan misi SKPD diperlukan strategi dan kebijakan,
adapun strategi dan kebijakan Kantor Kesbang dan Linmas tergambar pada
tabel 4.3 berikut :
Tabel 4.3 Strategi dan Kebijakan Renstra Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih
Tahun 2013-2018
Strategi
Kebijakan
MISI 1 : Mewujudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam bidang
politik serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.
Mengembangkan pemberdayan,
partisipasi dan kreatifitas masyarakat
dalam bidang politik serta
pemeliharaan kamtibmas.
Mengoptimalkan dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan oleh masyarakat dan koordinasi secara akurat dengan instansi terkait.
MISI 2 : Mewujudkan niali-nilai wawasan kebangsaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat.
Meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam
mewujudkan wawasan kebangsaan
demi keutuhan NKRI.
Menimbulkan kembali wawasan kebangsaan melalui sosialisasi dan pembinaan forum keagamaan dan kebangsaan serta ikatan sosial dimasyarakat.
3. Mewujudkan SDM
yang profesional dalam pelayanan penanggulangan, penanganan bencana kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Terciptanya aparatur yang handal dalam mengatasi bahaya kebakaran. Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan yang direncanakan dan evaluasi program.
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan sarana dalam penanggulangan bencana kebakaran di daerah. Meningkatnya kinerja aparatur.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 40
MISI 3 : Mewujudkan SDM yang profesional dalam pelayanan penanggulangan, penanganan bencana kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Memaksimalkan pengkoordinasian
penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, evakuasi serta analisis
tentang bencana maupun sarana
yang digunakan.
Mengadakan sosialisasi mengenai penanggulangan dan penanganan terhadap bahaya kebakaran, menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap, meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 41
BAB V
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
1.1 Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat
Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang
telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam
program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan
kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh
instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi
aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan
kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka
pencapaian Visi dan Misi organisasi.
Adapun perwujudan dari beberapa strategis dalam rangka mencapai
setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program
Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih yang akan dilaksanakan
dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan
memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi,
tujuan, strategi yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan
segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Kantor Kesbang dan Linmas
Kota Prabumulih. Hal tersebut mencakup sebagai berikut :
1. Misi I : Mewukjudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam
bidang politik serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
dengan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
A. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
a. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyaman
Lingkungan
b. Pembangunan Pos Jaga/ Ronda
c. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 42
d. Pengendalian Keamanan Lingkungan
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
B. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
a. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
C. Program Pendidikan Politik Masyarakat
a. Penyuluhan Kepada Masyarakat
b. Penyusunan Data base Partai Politik
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Misi II : Mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsan dan menjaga
persatuan kesatuan bangsa di masyarakat dengan program dan
kegiatan adalah sebagai berikut :
A. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di
Kalangan
Masyarakat (LSM)
b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa
B. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum
Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
3. MISI III : Mewujudkan SDM yang professional dalam pelayanan
penanggulangan, penanganan bencana kebakaran secara terencana,
terpadu dan menyeluruh dengan program dan kegiatan adalah sebagai
berikut :
A. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
a. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan
Kebakaran
b. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 43
B. Program Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Kantor Kesbang dan Linmas
b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam dan ke Luar
Daerah
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ OperasionalPengadaan
c. Pembangunan Sumur Bor dan Instalasinya.
d. Pengadaan Meubeleur
e. Pengadaan Hardware/ Software
D. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
E. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan
F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)
e. Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Kerja Anggaran
(RKA-P)
.2. Matrik Rencana Program
Selengkapnya ringkasan mengenai rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Kesbang dan
Linmas Kota Prabumulih disajikan pada matrik dibawah ini :
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 44
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 45
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 46
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 47
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 48
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 49
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 50
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
6.1 Uraian Indikator Kinerja Sesuai Kewenangan SKPD yang Terkait
Langsung dengan Pencapaian Kinerja RPJMD
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Keempat indikator tersebut merupakan indikator yang terkait dengan
pelayanan pada Kantor Kesbang dan Linmas. Berikut dapat dijelaskan disini
keterkaitan bidang pelayanan pada Kantor Kesbang dan Linmas terhadap
rancangan awal RPJMD.
Pada Kantor Kesbang dan Linmas terdapat 3 bagian yang mempunyai fungsi
masing-masing yaitu Seksi kebangsaan dan demokrasi, seksi HAL dan SDM dan
Seksi Kesiapan.
Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal
RPJMD juga ditentukan oleh pencapaian indikator dan target kinerja yang
berkontribusi langsung dari SKPD. Pada periode 2013-2018 Kantor Kesbang dan
Linmas telah mengidentifikasi indikator dan target kinerja yang dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan pengamanan
tenaga linmas dari masyarakat.
2. Menurunnya jumlah konflik dimasyarakat dan antar umat beragama
3. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (tingkat waktu
tanggap terhadap pelayanan penanggulangan kebakaran)
4. Meningkatnya kesadaran politik masyarakakat
Selengkapnya secara ringkas mengenai penjelasan indikator kinerja
SKPD yang mengacu kepada Tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel
6.1
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 51
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 52
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan
acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat pada tahun 2013 – 2018 yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan,
strategi dan kebijakan serta matriks program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan.
Renstra ini merupakan dokumen perencanaan sebagai suatu pedoman, dalam
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja,
memerlukan komitmen dan dukungan semua personil dilingkungan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih dengan mewujudkan misi 2
pemerintah Kota Prabumulih yaitu Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat kota
Prabumulih yang Madani, produktif, sehat, cerdas, mandiri, religius, bermoral, beretika,
berbudaya dan berwawasan lingkungan.
Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan
tata pemerintahan yang baik (good government), yang mengedepankan transparansi
dan akuntabilitas.
Oleh karena itu, pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018
adalah suatu kegiatan yang sangat penting demi mencapai sasaran Rencana Strategis
tahun 2013 – 2018.
Prabumulih, 2013
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA PRABUMULIH
MARTODI, HS. SH, MM Pembina Tingkat I / IV. b
NIP. 196806221998031002
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 53
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2
1.3.1 Maksud ......................................................................................... 3 1.3.2 Tujuan ........................................................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................... 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ....................................... 6 2.2 Sumber Daya SKPD ............................................................................... 7 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................................... 11 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ................ 13
BAB III ISU – ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ................................................................................... 14 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................ 14 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota …….... 16 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .................................................................. 16 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .............................................................. 16
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD ............................................................................... 18 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ..................................... 18 4.3 Strategi dan Kebijakan .......................................................................... 21
4.3.1 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika ................................. 21
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 54
4.3.2 Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika ............................. 21
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif (Anggaran) .. ....................................................... 23
5.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran .............................................. 30 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 Uraian Indikator Kinerja sesuai Kewenangan SKPD yang terkait langsung dengan Pencapaian Kinerja RPJD ...................................... 31
BAB VII PENUTUP ............................................................................................. 33 LAMPIRAN
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 55
KATA PENGANTAR
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih telah dapat membuat Laporan Rencana
Strategis (RENSTRA) Tahun 2013.
Laporan Rencana Strategis Pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih disusun dalam rangka menentukan arah
dan kebijakan pengembangan dan pembangunan untuk kegiatan yang diproyeksikan 5
(Lima) Tahun kedepan.
Hal tersebut sejalan dengan semakin penting dan strategisnya peranan Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih dalam membangun
struktur masyarakat mengenai pemahaman objektif tentang pelaksanaan pembangunan
Pemerintah Kota Prabumulih sebagai salah satu pilar kesatuan dan persatuan.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 56
Kami menyadari bahwa penyusunan RENSTRA ini memiliki kekurangan baik dari
substansi maupun format penulisan. Oleh karna itu Kritik dan Saran yang sifat
Konstrutif sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan sumbangsih baik saran maupun pikiran dalam penyusunan RENSTRA
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih.
Prabumulih, September 2013
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kota Prabumulih
MARTODI, HS. SH, MM Pembina Tingkat I / IV. b
NIP. 196806221998031002
top related