pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak

PENGARUH PENGHASILAN DAN KESADARAN

WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN TEMBALANG

SEMARANG TAHUN 2009

SKRIPSI Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

pada Universitas Negeri Semarang

Oleh Khoirul Musthofa

3351405563

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian

skripsi pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 Juli 2011

Dosen Pembimbing I

Dra. Sri Kustini NIP. 195003041979032001

Dosen Pembimbing II

Trisni Suryarini, SE, M.si., Akt NIP. 197804132001122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Fachrurrozie, M.si.

NIP. 196206231989011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Panitia Sidang Ujian Skripsi Fakultas

Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Agustus 2011

Penguji

Drs. Sukirman, M.si NIP. 196706111991031003

Dosen Pembimbing I

Dra. Sri Kustini NIP. 195003041979032001

Dosen Pembimbing II

Trisni Suryarini, SE, M.si., Akt NIP. 197804132001122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. S . Martono, M. Si

NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari

terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya

bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juli 2011

Khoirul Musthofa

NIM. 3351405563

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Orang yang bodoh adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa berfikir,

dan orang yang berfikir tanpa melakukan suatu apapun. (NN)

Sebaik – baik manusia adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi

orang lain. (H.R. Dailami)

Dan apa saja yang diberikan kepada kamu,maka itu adalah kenikmatan

hidup duniawi dan perhiasanya; sedang apa yang disisi Allah adalah

lebih baik dan lebih kekal. (Al Qashash;60)

Persembahan

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas

segala karuniaNya skripsi ini kupersembahkan

kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah

memberikan pendidikan terbaik dalam

hidupku dan membimbing dalam meniti

perjalanan hidup ini.

2. Keluarga besarku; Mas Eko, Mas Heru,

Mas Is & Mbak Iin, Mbak Nur, Gunawan.

3. Mega Syilfiya yang telah banyak

membantu dan selalu memberi semangat,

motivasi dan doanya.

4. Teman-temanku Sony, Bagus, Anggara,

Ferry, Tanjung, Dodi, Panji, Ruly, Madya,

Theo, Dedik, Mas Wawan, terima kasih

atas bantuan dan motivasinya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan

skripsi saya dengan judul “Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009”.

Maksud dari penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi dan

melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian

skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankan

penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri

Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

belajar di Universitas Negeri Semarang.

2. Drs. S . Martono, M. Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Semarang, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan mengikuti

program S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan

pelayanan selama masa studi.

4. Drs Sukirman, M.Si selaku penguji utama sidang skripsi, terimakasih atas

masukannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.

5. Dra Sri Kustini, selaku Pembimbing I atas petunjuk, bimbingan, dan

pengarahannya sehingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Trisni Suryarini, SE, M.Si., Akt, selaku Pembimbing II atas petunjuk,

bimbingan, dan pengarahannya sehingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai

harganya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Semarang.

8. Sahabat-sahabatku dan teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2005 terima

kasih atas bantuan dan dukungannya.

9. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis menyelesaikan

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas

jasa-jasanya.

Dengan sepenuh hati penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari

sempurna, maka dengan kerendahan hati penulis menerima kritik, serta saran yang

membangun. Akhirnya dengan harapan semoga tulisan sederhana ini bermanfaat

bagi pembaca.

Semarang, Juli 2011

Penulis

Khoirul Musthofa. 2011. “Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra Sri Kustini Pembimbing II: Trisni Suryarini, SE, M.Si. Kata kunci : Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

Dilihat dari jumlah realisasinya, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang selama tiga tahun terakhir belum pernah memenuhi target. Seharusnya jika wajib pajak jumlahnya makin meningkat maka akan berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini: 1). Adakah pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009?, 2). Adakah pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009?, 3). Adakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009?.

Populasi dalam penelitian ini wajib pajak di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009 berjumlah 2.011 orang. Pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling yang dihitung dengan rumus Slovin diperoleh sebanyak 95 orang. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari penghasilan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebagai variabel terikat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan kuesioner, sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan sedangkan kesadaran wajib pajak memperoleh kriteria cukup baik dengan persentase 24,4%. Ada pengaruh positif antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini ditunjukkan dari persamaan regresi Y = 6,561 + 0,382X1 + 0,576X2 dengan Fhitung=20,302 dan besarnya pengaruh sebesar 29,1%. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Simpulannya bahwa hanya variabel kesadaran wajib pajak yang secara parsial berpengaruh sedangkan secara simultan keduanya mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tembalang Semarang. Saran yang diberikan penulis diantaranya pihak kelurahan Tembalang Semarang diharapkan bersikap proaktif dalam mensosialisasikan tentang manfaat, sanksi dan peraturan pajak, khususnya PBB, dengan harapan wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hal membayar pajak.

ABSTRACT Khoirul Musthofa. 2011. “Effects Income and Awareness Tax Payer to the Pursuance Tax Payer in Paying Land and Building Tax in Tembalang Village Semarang on 2009”. Accounting Department Economy Faculty Semarang State University. Guidance Dozen I: Dra Sri Kustini. Guidance Dozen II: Trisni Suryarini, SE, M.Si. Keywords: Income, Awareness Tax Payer, Pursuance Tax Payer. Looked from the realization, receipt of Land and Building Tax in Tembalang village along three years letter never to reach target. Evenly amount tax payers increased so it will be affect to increased receipt Land and Building Tax. Income and Awareness Tax Payer are factor to be affected to increasing pursuance tax payer in paying Land and Building Tax. Problems in this case: 1). Are have effect of income and awareness tax payer to pursuance tax payer to paying Land and Building Tax in Tembalang village Semarang on 2009?, 2). Are have effect of income to pursuance tax payer to paying Land and Building Tax in Tembalang village Semarang on 2009?, 3). Are have effect of awareness tax payer to pursuance tax payer to paying Land and Building Tax in Tembalang village Semarang on 2009?. Population in this research are tax payers in Tembalang village Semarang in 2009 with the amount 2,011 peoples. Taken sample used Propotional Random Sampling with the calculating used Slovin formula and the results 95 peoples. Variable in this research contain of Income and Awareness tax payer as non fixed variable and Pursuance tax payer in paying Land and Building Tax as fixed variable. Technical to data collection used documentary and questionnaire, whereas data analytic used descriptive analytic and variant linear regression analytic. The results of research showed that income will not affected to pursuance whereas awareness tax payer got the good criteria with 24.4%. Have a good affected between income and awareness tax payer to pursuance tax payer in tax paying Land and Building Tax. This is showed with equation Y = 6.561 + 0.382X1 + 0.576X2 where F= 20.302 and it’s effect 29.1%. where the others were effected by the others variable out of this research. The conclusion that only awareness tax payer variable with the partialy effect whereas simultanly, both have effect to pursuance in paying Land and Building Tax in Tembalang village Semarang. The writer give advised to district administrered Tembalang village Semarang hopefully proactive in public socialitation about benefit, punished and rule of tax, especially Land and Building Tax, with the hopely tax payer have high awareness to tax paying.

DAFTAR ISI Halaman

HALAMAN JUDUL .............................................................................. i

SURAT REKOMENDASI ..................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................... iii

PENGESAHAN KELULUSAN ............................................................. iv

PERNYATAAN ..................................................................................... v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......................................................... vi

KATA PENGANTAR ............................................................................ vii

ABSTRAK .............................................................................................. ix

DAFTAR ISI .......................................................................................... x

DAFTAR TABEL .................................................................................. xiii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xiv

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1

1.2. Rumusan Masalah ........................................................................... 5

1.3. Tujuan Penelitian ............................................................................ 6

1.4. Manfaat Penelitian .......................................................................... 6

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pajak ............................................................................................... 8

2.1.1. Pengertian Pajak .................................................................. 8

2.1.2. Fungsi Pajak ........................................................................ 10

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak .................................................... 11

2.2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .................................................... 13

2.2.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ....................... 13

2.2.2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .................. 14

2.2.3. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ........... 16

2.2.4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ............ 18

2.2.5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .............................. 19

2.2.6. Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . 19

2.2.7. Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .... 22

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak ................................................................... 26

2.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak ...................................... 26

2.3.2. Kriteria Wajib Pajak Patuh .................................................. 31

2.3.3. Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak .................... 32

2.3.4. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ..................... 35

2.4. Penghasilan Wajib Pajak ................................................................. 37

2.5. Kesadaran Wajib Pajak....................................................... ............... 44

2.6. Kerangka Berpikir ........................................................................... 46

2.7. Hipotesis Penelitian ......................................................................... 49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Populasi da Sampel Penelitian ......................................................... 50

3.1.1 Populasi Penelitian ............................................................. 50

3.1.2 Sampel Penelitian ............................................................... 50

3.2. Variabel Penelitian ......................................................................... 52

3.2.1. Variabel Bebas atau independent variable............................ 52

3.2.2. Variabel Terikat atau dependent variable ............................. 53

3.3. Metode Pengumpulan Data ............................................................. 54

3.3.1. Metode Angket. .................................................................. 54

3.3.2. Metode Dokumentasi........................................................... 56

3.4. Validitas dan Reliabilitas ................................................................. 57

3.4.1. Validitas .............................................................................. 57

3.4.2. Reliabilitas .......................................................................... 59

3.5. Metode Analisis Data ...................................................................... 60

3.5.1. Statistik Deskriptif ............................................................... 61

3.5.2. Uji Prasyarat Regresi Linier Berganda ................................. 62

3.5.3. Uji Asumsi Klasik. ............................................................. 62

3.5.4. Uji Hipotesis ....................................................................... 63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian ............................................................................... 66

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian ...................................... 66

4.1.2. Deskripsi Hasil Penelitian .................................................... 66

4.1.3. Uji Normalitas ..................................................................... 70

4.1.4. Uji Asumsi Klasik ............................................................... 72

4.1.5. Uji Hipotesis. ...................................................................... 74

4.2. Pembahasan .................................................................................... 78

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan ......................................................................................... 84

5.2. Saran ............................................................................................... 84

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 86

LAMPIRAN ........................................................................................... 88

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 1.1 Penerimaan PBB di Kelurahan Tembalang tahun 2006-2008 .. 3

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas .................................................................. 58

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Variabel Penghasilan ................................ 67

Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak............... 68

Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Membayar PBB ........ 69

Tabel 4.4 Uji Normalitas ........................................................................ 70

Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas ............................................................... 72

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas ........................................................... 72

Tabel 4.7 Analisis Regresi Berganda ...................................................... 74

Tabel 4.8 Uji Simultan (uji F) ................................................................ 75

Tabel 4.9 Uji Parsial (uji t) ..................................................................... 76

Tabel 4.10 Uji R2 Simultan ....................................................................... 77

Tabel 4.11 Uji R2 parsial .......................................................................... 77

DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis ............................................... 49

Gambar 4.1 Grafik Penghasilan .............................................................. 68

Gambar 4.2 Uji Normalitas ..................................................................... 94

Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas ........................................................ 95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi – Kisi Instrumen dan Kuesioner................................................ 89

Lampiran 2 Tabulasi Data Penghasilan ............................................................... 94

Lampiran 3 Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket Kesadaran ...................... 95

Lampiran 4 Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket Kepatuhan Wajib Pajak .. 98

Lampiran 5 Tabulasi Data Hasil Penelitian ......................................................... 101

Lampiran 6 Statistik Deskripsf Indikator – Indikator Tiap Variabel .................... 105

Lampiran 7 Hasil Olah Data ............................................................................... 109

Lampiran 8 Daftar Skripsi Terdahulu dan Jurnal ................................................. 113

Lampiran 9 Surat Ijin Penelitian .......................................................................... 116

Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian............................ 117

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana

penerimaan pajak ini menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Karena

merupakan penerimaan terbesar/tertinggi, pajak menjadi sumber pendanaan

pembangunan yang paling besar pula. Terdapat beberapa jenis pajak yaitu PBB,

PPN, PPN BM, dan PPh. Dari berbagai macam pajak tersebut, Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembiayaan

pembangunan. Karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah untuk

pembangunan daerah dan otonomi daerah yang lain, dalam hal ini adalah 90 %

dari PBB keseluruhan, dan yang 10 % tetap diberikan Pusat.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,

diketahui bahwa PBB yang dasar pengenaannya didasarkan pada Nilai Jual Obyek

Pajak ini, penetapan pajaknya bersifat obyektif, yaitu pajak dikenakan kepada

subyek pajak atas kepemilikan bumi/tanah dan/atau bangunan tanpa

memperhatikan kemampuan dari subyek pajak bersangkutan, dimana

penetapannya didasarkan pada keadaan riil di lapangan dari obyek pajak

bersangkutan.

Menurut UU Nomor 45 tahun 2007 tentang APBN 2009, penerimaan PBB

yang ditargetkan sebesar Rp24.159.700.000.000. Tingginya target penerimaan

pajak tersebut akan menjadi tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat merealisasikannya. Partisipasi rakyat dalam

membayar pajak akan memudahkan DJP untuk merealisasikan target pajak yang

sudah ditetapkan tersebut. Jika wajib pajak kurang berperan aktif dalam

membayar pajak maka akan menjadi masalah dalam realisasi pajak tersebut, selain

itu karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self

Assesment System dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan

sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan

pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Devano dan Siti Kurnia, 2006:109).

Dalam pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari

saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan

benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini

membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar

penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan

Self Assesment System sehingga patut menjadi sorotan terutama bagi pemerintah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga menjadi faktor

penting dalam merealisasikan target pajak yang tertuang dalam RAPBN.

Berdasarkan data pendahuluan yang diperoleh dari KPP Pratama Candisari

Semarang menyebutkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan dari

beberapa kelurahan di kecamatan Tembalang ternyata Kelurahan Tembalang

merupakan daerah yang dirasa kurang maksimal dalam terealisasinya penerimaan

pajak bumi dan bangunan, adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan

Tembalang Semarang tahun 2006-2008

Tahun WP

(SPPT)

Target PBB % WP

(SPPT)

Realisasi

% Belum

Realisasi

2006 1.992 83.597.820 100 1.223 50.490.151 61,55 38,45

2007 2.004 111.490.536 100 1.261 78.306.839 70,24 29,76

2008 2.010 110.519.670 100 1.578 88.356.928 79,95 20,05

Sumber ; KPP Pratama Candisari Semarang

Berdasarkan data di atas penerimaan PBB di Kelurahan Tembalang

selama tiga tahun terakhir belum pernah memenuhi target. Hal ini dapat dilihat

dari jumlah realisasi yang lebih rendah dari target, hal ini menjadi masalah karena

seharusnya jika wajib pajak jumlahnya makin meningkat maka akan berdampak

pada peningkatan jumlah penerimaan PBB. Kurangnya peran aktif rakyat dalam

membayar pajak dapat menyebabkan turunnya penerimaan pajak yang diterima

sehingga secara otomatis akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dan

dapat menghambat pembangunan nasional. Masalah kurangnya realisasi

penerimaan PBB dari targetnya ini diindikasikan karena faktor kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak yang kurang, kepatuhan wajib pajak dapat

dipengaruhi oleh banyak faktor.

Jackson dan Milliron dalam Ali Roshidi bin Ahmad dkk, (2007:4)

menjabarkan faktor utama yang telah dibahas oleh para peneliti yang

mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan,

penghasilan, status atau jabatan, kesadaran dalam membayar pajak, panutan atau

pengaruh wajib pajak lainnya, etika, sanksi sah, pengatahuan, kompleksitas,

hubungan dengan otoritas perpajakan (IRS/Internal Revenue Service), sumber

penghasilan, kewajaran menyangkut sistem perpajakan, kemungkinan yang

sedang teraudit dan tarif pajak. Dari data di atas, faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan pajak yang akan diteliti dalam penelitian ini hanya

diambil dua faktor saja, yang pertama yaitu faktor penghasilan. Penghasilan

merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Faktor penghasilan dapat dijadikan

salah satu alasan wajib pajak tidak patuh. Seperti yang diungkapkan oleh

Nurmantu (2003:149) yang menyebutkan bahwa bila seorang bekerja dan

kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama-tama

ditujukannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya tetapi pada

saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu maka timbul

kewajiban untuk membayar pajak kepada negara yang kemudian menyebabkan

timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan negara.

Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan, masyarakat awam

akan lebih cenderung berpikir bahwa penghasilan yang mereka peroleh kurang

dalam mencukupi kebutuhan sehingga mereka kurang bersedia apabila harus

disisihkan untuk membayar pajak.

Selain faktor penghasilan, faktor kesadaran dalam membayar pajak juga

dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar

pajak. Seperti yang diungkapkan Suhardito & Sudibyo (1999) kesadaran Wajib

pajak merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, kognitif, yang

berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan

fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak

agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi

perpajakan, dengan cara menbayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan

tepat jumlah. Kurniawan, V.B. (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan

WP berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Realita semacam itulah

yang menjadi penghalang terwujudnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak, dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka

penerimaan negara akan meningkat sehingga dapat terwujud pembangunan

nasional yang merata.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat

permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana “Pengaruh

Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan

Tembalang Semarang tahun 2009.”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara

1. Apakah penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara

simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009?

2. Apakah penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara

parsial dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan

Tembalang Semarang tahun 2009?

3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penghasilan dan kesadaran wajib pajak

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang

Semarang tahun 2009.

2. Untuk mengetahui apakah penghasilan berpengaruh secara parsial

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009.

3. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara

parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi

khasanah pendidikan tentang Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai wahana pelatihan pengembangan dalam bidang

penelitian dan penerapan teori yang didapatkan di bangku kuliah.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan bahan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi

kebijakan mengenai masalah perpajakan secara umum dan juga

mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya di

kelurahan Tembalang Semarang.

3. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan

penelitian dan menulis karya ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut ”Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak

Penghasilan 1994”, yakni: Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara

(peralihan dari sector partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-

undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen

prestatie) yang lansung dapat ditunjuk dan yang dipergunakan untuk

membiayai pengeluaran umum (publike uitgaven) (Tarsis Tarmudji,

2001:9). Menurut Judisseno (2002) pajak adalah suatu kewajiban

kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota

masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai pembangunan nasional

yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-

peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. Pajak adalah

bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh

kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja

pemerintah (R. Santoso Brotodihardjo, 2003 dalam Devano dan Siti

Kurnia, 2006:22).

Moh. Zain (2005) dalam Devano dan Siti Kurnia R. (2006:22)

berpendapat bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor

swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun

wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu,

tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah

dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang dipungut

berdasarkan undang-undang dan bagi si pembayar pajak tidak

mendapatkan jasa balik (kontra prestasi) yang bisa dinikmati secara

langsung dan hasil pemungutan pajak dipakai membiayai

pemerintah/pembangunan (Sambodo, 1999:2). Kartasapoetra dkk. (1989:2)

mendefinisikan pajak sebagai iuran dari rakyat atau penduduk kepada kas

Negara atau dengan kata lain, peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari

sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang.

Ciri-ciri yang menggambarkan pajak berdasarkan pengertian-pengertian

pajak yang telah dikemukakan di atas antara lain:

1. Merupakan suatu kewajiban bagi warga negara.

2. Merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.

3. Sifatnya memaksa karena penetapannya diatur oleh negara melalui

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Manfaatnya akhirnya akan kembali pada warga negara itu sendiri

karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan

negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara

karena pelaksanaan pembangunan pembiayaannya berasal dari penerimaan

pajak. Fungsi-fungsi pajak antara lain:

2.1.2.1 Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Fungsi Budgetair atau fungsi fiskal (fiscal function) adalah suatu

fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana

optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang

berlaku, disebut juga fungsi utama karena fungsi inilah yang secara

historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk

menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara

langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi

tersebut, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk

membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari

penduduknya.

2.1.2.2 Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi Regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak

merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Fungsi Regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi

Regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu

fungsi Budgetair (Devano dan Siti Kurnia, 2006:26).

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Demi terpenuhinya target pajak yang telah ditetapkan, pemerintah

menggunakan sistem pemungutan pajak yang sederhana sehingga akan

memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya

membayar pajak. Sistem pemungutan pajak yang telah dilaksanakan oleh

pemerintah antara lain:

1. Official assessment System

Dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak

timbul bila ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai

tahun 1967. Menurut Mardiasmo (2004:7), ciri-ciri Official

assessment system yaitu:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

b. Wajib pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak

(SKP) oleh fiskus.

2. Semi Self Assesment System

Wewenang pemungutan ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada

awal tahun pajak wajib pajak menaksir dulu berapa pajak yang akan

terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir

tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus.

Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.

3. Full Self Assesment System

Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada

wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan,

menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur

tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak

tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif

pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan

perpajakan pada tahun 1983. Ciri-cirinya sebagai berikut:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

wajib pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. (Mardiasmo,

2004:8)

4. With Holding System

Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga, pihak selain

fiskus dan wajib pajak. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984

(Devano dan Siti Kurnia R., 2006:80).

5. Self Assessment System

Self Assesment System adalah suatu sistem perpajakan yang

memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan

melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal

ini dikenal dengan:

a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.

b. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang

terutang.

c. Menyetorkan pajak tersebut ke bank persepsi atau kantor pos.

d. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.

e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian

SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Ciri Self Assesment System antara lain:

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran

aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas

kewajiban perpajakannya sendiri.

Pemerintah, dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan

pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan

kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak

dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai dengan

peraturan yang berlaku (Devano dan Siti Kurnia R., 2006:81).

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.2.1.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di

bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman

(termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik

Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk dalam

pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.

2. Jalan tol.

3. Kolam renang.

4. Pagar mewah.

5. Tempat olahraga.

6. Galangan kapal, dermaga.

7. Taman mewah.

8. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak.

9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat (Mardiasmo, 2002:269).

Asas Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang

nomor 12 tahun 1994 yaitu:

a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.

b. Adanya kepastian hukum.

c. Mudah dimengerti dan adil.

d. Menghindari pajak berganda.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas

pemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia.

2.2.1.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Segala sesuatu harus ada dasar hukumnya, begitu juga dengan PBB,

penarikan PBB tidak akan berjalan lancar tanpa adanya peraturan dan

dasar hukum yang ditetapkan dan diberlakukan. Dasar hukum PBB

diantaranya:

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 12 tahun

2. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1985 tentang Persentase Nilai

Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1002/KMK.04/1985 tentang tata

cara pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bumi.

4. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1003/KMK.04/1985 tentang

penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai

dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1006/KMK.04/1985 tentang tata

cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwewenang

mengeluarkan surat paksa.

6. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1007/KMK.04/1985 tentang

pelimpahan wewenang penagihan PBB kepada Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah

Tingkat II.

7. Peraturan Pelaksanaan lainnya ( Judisseno, 2001:148).

2.2.1.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bumi dan atau bangunan merupakan Objek Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata

yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai

perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh

wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang-

undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk

memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. DJP

menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan

bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta

untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan

klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor letak, peruntukan, pemanfaatan,

kondisi lingkungan dan lain-lain. Sementara dalam menentukan klasifikasi

bangunan diperhatikan faktor bahan yang digunakan, rekayasa, letak,

kondisi lingkungan dan lain-lain (Mardiasmo, 2004:271).

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah

objek pajak yang:

1. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak untuk

mencari keuntungan, antara lain:

a. Di bidang ibadah, contohnya masjid, gereja, dan vihara.

b. Di bidang kesehatan, contohnya rumah sakit.

c. Di bidang pendidikan, contohnya madrasah dan pesantren.

d. Di bidang sosial, contohnya panti asuhan.

e. Di bidang kebudayaan nasional, contohnya museum dan candi.

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis

dengan itu.

3. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum

dibebani suatu hak.

4. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang

ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2004:271).

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh

manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas

bangunan, dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan

merupakan bukti pemilikan hak. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban

membayar pajak menjadi wajib pajak. Jika suatu objek pajak belum jelas

diketahui wajib pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat

menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak (Mardiasmo, 2004:274).

2.2.1.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas nama Menteri Keuangan dengan

mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah

Daerah) setempat. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak

(NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya

100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi

nasional (Mardiasmo, 2004:275).

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batasan

nilai jual objek pajak yang tidak terkena pajak, besarnya ditetapkan

sebesar Rp12.000.000,00. Bila wajib pajak mempunyai lebih dari satu

objek pajak, NJOPTKP berlaku untuk salah satu objek pajak yang nilainya

terbesar.

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah tiga tahun

sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan

pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan

nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan

dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah

Daerah) setempat serta memperhatikan asas Self Assesment.

2.2.1.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penetapan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai

Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu:

1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk: objek pajak

perkebunan, objek pajak kehutanan, objek pajak lainnya, yang wajib

pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau

lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk: objek pajak

pertambangan, objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif

pajak dengan NJKP, dengan rumus:

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) = tarif pajak x NJKP

= 0,5% x [persentase NJKP

x(NJOP-NJOPTKP)]

(Mardiasmo, 2004:276).

2.2.1.6 Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek

pajaknya dengan mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak).

Wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib pajak yang pernah dikenakan

IPEDA tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali jika wajib pajak

tersebut menerima SPOP, maka wajib mengisinya dan mengembalikannya

kepada DJP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat

waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada DJP yang wilayah

kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari setelah diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Jelas dimaksudkan agar

penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga

tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Negara maupun

wajib pajak sendiri. Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan atau bangunan,

tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-

kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP.

DJP akan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP,

namun untuk membantu wajib pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan

data objek pajak yang telah ada pada DJP. DJP dapat mengeluarkan Surat

Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis

tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata

jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak

yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya,

walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam

jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, DJP dapat

menerbitkan SKP secara jabatan. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau

keterangan lain yang ada pada DJP ternyata jumlah pajak yang terutang

lebih besar dari jumlah pajak dalam SPPT yang dihitung atas dasar SPOP

yang disampaikan wajib pajak, DJP menerbitkan SKP secara jabatan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah pokok pajak

ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok

pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB (Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar) adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang

dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari

selisih pajak yang terutang (Mardiasmo, 2004:277).

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib

pajak, contohnya SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 April 2002

maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2002.

Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1

(satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Contohnya

SKP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2002, maka jatuh tempo

pengembaliannya adalah tanggal 31 Maret 2002. Pajak yang terutang yang

pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar,

dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari

saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (Mardiasmo, 2004:282).

2.2.1.7 Tata Cara Pembayaran PBB

Walaupun sistem pemungutan pajak menggunakan self assesment,

tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda,

jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada

di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), luas

wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat

pendidikan dan pengetahuan WP yang sangat heterogen khususnya di

masyarakat pedesaan maka perhitungan PBB terutang tidak dilakukan oleh

WP PBB itu sendiri melainkan dilakukan oleh KPP Pratama. WP hanya

diminta mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) supaya

berdasarkan SPOP itu bisa dihitung PBB-nya. Itu pun kalau ada perubahan

atau mutasi data. Biasanya bila tidak ada perubahan atau mutasi data

Kepala Kantor Pelayanan PBB menghitung langsung PBB terutang

berdasarkan data yang telah ada di Kantor Pelayanan PBB (Bab VII pasal

9 s/d pasal 10 UU PBB).

Perhitungan PBB terutang oleh Kantor Pelayanan PBB dilakukan

dalam formulir yang dinamakan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan). SPPT dihitung dan diterbitkan atas

dasar SPOP yang diisi oleh WP, namun untuk membantu WP, SPPT dapat

diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Kantor

Pelayanan PBB Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melakukan perhitungan

PBB terutang dalam SPPT dan setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor

Pelayanan PBB, SPPT tersebut dikirim ke Kelurahan yang wilayah

kerjanya meliputi letak objek Pajak Bumi dan Bangunan. Biasanya sekitar

akhir bulan Februari SPPT PBB tersebut telah dikirim ke Kelurahan

masing-masing. WP tinggal mengambil SPPT-nya di Kelurahannya lalu

membayarnya ke tempat pembayaran yang telah ditentukan di SPPT

paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu enam bulan

setelah SPPT PBB diterima di Kelurahan.

2.2.1.8 Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP)

Pasal 11 UU PBB menentukan bahwa tanggal jatuh tempo

pembayaran PBB adalah enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh

WP dan tempat pembayarannya adalah bank, kantor pos dan tempat lain

yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan tetapi mengingat kondisi dan situasi

masing-masing wilayah berbeda-beda, jumlah WP PBB sangat besar,

terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor

Pelayanan PBB (KP PBB), luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia

yang begitu luas, tingkat pendidikan dan pengetahuan WP yang sangat

heterogen, khususnya di masyarakat pedesaan, maka untuk pembayaran

PBB dilakukan melalui apa yang dinamakan SISTEP (Sistem Tempat

Pembayaran). Adapun pokok-pokok ketentuan SISTEP menurut Markus

(2005: 426-427) adalah :

1. Tempat pembayaran PBB di Bank yang telah ditunjuk untuk

menerima pembayaran PBB. Saat ini pembayaran PBB terutang di

Bank yang ditunjuk bisa dilakukan secara on line bahkan bisa dibayar

melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

2. Pembayaran PBB hanya dapat dilakukan dalam satu kali pembayaran

atau sekaligus dalam arti jumlah pajak terutang tidak dapat diangsur

atau dicicil.

3. Penyampaian SPPT untuk satu wilayah pemerintahan tertentu kepada

WP dilakukan secara serentak atau dalam periode tertentu sehingga

tanggal jatuh tempo pembayaran PBB untuk satu wilayah pemerintah

seragam yaitu satu tanggal jatuh tempo.

4. Dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota hanya ada satu Bank atau

Kantor Pos operasional.

5. Jika ada satu Kabupaten atau Kota terdapat lebih dari satu Bank atau

Kantor persepsi maka jumlah Bank persepsi dibatasi sebanyak-

banyaknya tiga jenis Bank sedangkan Bank atau Kantor Pos

operasionalnya tetap satu.

2.2.1.9 Tata Cara Pembayaran

Salah satu ketentuan pada SISTEP ini adalah WP harus melunasi

PBBnya sekaligus. Apabila WP membayar langsung PBB ke tempat

pembayaran yang ditunjuk, pada saat membayar cukup menunjukkan

SPPT PBB dan memberikan uangnya dan sebagai bukti pembayarannya

WP akan menerima STTS dari Kantor penerima pembayaran PBB.

Apabila SPPT belum diterima WP, maka sepanjang STTS sudah tersedia

di tempat pembayaran, WP dapat membayar PBB dengan menunjukkan

SPPT tahun sebelumnya. Di samping itu, WP dalam melaksanakan

kewajiban pembayaran PBB-nya bisa melalui prosedur pemindahbukuan

atau transfer, kiriman uang lewat Bank atau Kantor Pos.

Namun, untuk WP sektor pedesaan dan sektor perkotaan terutama

yang tercantum pada buku I, II dan III masih dapat membayar PBB

melalui petugas pemungut dengan catatan tempat tinggal WP jauh atau

sulit sarana dan prasarananya dari tempat pembayaran yang ditunjuk.

Apabila WP membayar PBB melalui petugas pemungut maka petugas

pemungut mendaftarkannya dalam daftar penerimaan harian PBB dengan

memberikan kepada WP bukti penerimaan sementara PBB yang disebut

TTS (Tanda Terima Sementara). Uang PBB disetorkan oleh petugas

pemungut ke tempat pembayaran yang sudah ditentukan (Bank atau

Kantor Pos) dengan menggunakan DPH (Daftar Penyetoran Harian)

rangkap. Untuk daerah yang tidak sulit sarana dan prasarananya, tetapi

berdasarkan pertimbangan perlu ditunjuk petugas pemungut, penyetoran

dilakukan setiap hari. Sedangkan untuk daerah yang sulit sarana dan

prasarananya penyetoran dapat dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari

sekali. WP kemudian menerima STTS sebagai tanda bukti pembayaran

PBB yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut sebagai

pengganti TTS. (Markus, 2005:428).

2.2.1.10 Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB)

Keberatan atas PBB diajukan oleh wajib pajak atas SPPT atau

SKPKB. Keberatan dapat diajukan wajib pajak dalam jangka waktu 3

(tiga) bulan setelah SKPKB diterima wajib pajak. Dalam jangka waktu 12

bulan sejak keberatan diterima DJP maka DJP akan memberikan

keputusan berupa ditolak, diterima, diterima sebagian dan bila DJP tidak

memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan, maka keberatan

dianggap diterima/dikabulkan. Jika keberatan ditolak/diterima sebagian

maka wajib pajak masih punya hak mengajukan banding ke BPSP dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan keberatan diterima wajib

pajak (Sambodo, 1999:125).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1995:1013), istilah

kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam

perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta

melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah

wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Kepatuhan mengandung unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subjek pajak terhadap objek

pajak.

2. Adanya sikap setuju dari subjek pajak.

3. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan

sikap yang telah dimilikinya (Kurniawan, 2006).

Nurmantu (2003:148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada

dua macam kepatuhan, yaitu;

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

perpajakan.

2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara

substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Alm (1991) dalam Ali Roshidi bin Ahmad dkk. (2007:4)

menggambarkan kepatuhan pajak sebagai pelaporan dari semua

pembayaran dan penghasilan dari semua pajak oleh pelaksanaan ketentuan

hukum, peraturan dan penghakiman lapangan. Definisi kepatuhan pajak

yang lain adalah tindakan seseorang mengisi format pajak penghasilan,

melaporkan semua penghasilan kena pajak dengan teliti, dan membayar

semua pajak terutangnya sesuai jangka waktu yang ditetapkan tanpa harus

menunggu untuk ditindak oleh yang berwenang, yaitu aparat pajak

(Singh, 2003). Roth, Scholz dan Witten (1989) dalam Kassipillai dkk,

(2003:136) mengidentifikasi dua faktor utama yang mempunyai dampak

penting pada kepatuhan wajib pajak yaitu kepentingan diri dan moral yang

berhubungan dengan keuangan. Asumsi kepentingan diri terhadap

keuangan bahwa seseorang mengharapkan dapat memaksimalkan

keperluannya dengan melaporkan penghasilan yang seimbang dengan

keuntungan-keuntungan dari keberhasilan mengelak dari pajak. Jadi,

sanksi dan pendeteksian yang penting adalah alat-alat yang utama untuk

meningkatkan kepatuhan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak yaitu:

a. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan

pengetahuan wajib pajak.

b. Faktor penghasilan wajib pajak, yang meliputi besarnya penghasilan

bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta

jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.

c. Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian

informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan

penyaranan.

d. Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi,

keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan

dan pemeriksaan.

e. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media

sosialisasi (Kusumawati, 2006:40).

Menurut OECD (Organization for Economic Co-operation

Development) dalam Forum Kepatuhan Administrasi Pajak (Forum on

Tax Administration compliance Sub-group, 2004:37) yang telah

menganalisa perilaku kepatuhan, memaparkan tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku wajib pajak antara lain:

1. Faktor Ekonomi

a. Beban keuangan, dimana terdapat hubungan antara jumlah pajak

terhutang dan perilaku kepatuhan. sebagai contoh, jika pemilik bisnis

yang mempunyai kepatuhan pajak dapat secara mudah membayar

pajak mereka secara penuh. Akan tetapi, jika kewajiban tersebut

besar, secara potensial akan mengancam kelangsungan hidup

pemilik bisnis sehingga mereka akan menghindari membayar pajak

sama sekali atau mengusahakan memanipulasi data dengan

melaporkan pajaknya supaya menjadi lebih kecil tanggungan.

b. Biaya kepatuhan. Masalah wajib pajak yang biasa muncul adalah

membayarkan pajak mereka diatas jumlah yang sebenarnya pajak

yang seharusnya mereka bayar. Hal ini belum termasuk ongkos

untuk membayar seorang akuntan yang telah menghitungkan pajak

mereka dan biaya tidak langsung yang harus dihadapi jika berurusan

dengan keruwetan perundang-undangan pajak. Hal ini termasuk

biaya psikologi seperti tekanan yang mereka hadapi dalam berurusan

dengan semua aturan pajak itu atau bahkan tentang aturan tersebut.

Selain itu, perusahaan kecil sering kesal terhadap cara petugas

pemungut pajak dalam menagih pajak mereka baik secara langsung

maupun tidak langsung.

c. Kurangnya dukungan. Menurut penelitian yang menjadi penghalang,

seperti ancaman dan tuntutan hukuman, akan berefek pada perilaku

kepatuhan wajib pajak. Bagaimanapun, penelitian sudah

menunjukkan bahwa alasan wajib pajak kurang atau tidak patuh

karena masalah hukuman.

d. Dorongan. Memberi wajib pajak dorongan mempunyai suatu efek

positif terhadap kepatuhan pajak, yaitu meningkatnya wajib pajak

yang patuh dalam membayar pajak, meskipun ini akan memerlukan

explorasi lebih lanjut.

2. Faktor Perilaku

a. Perbedaan individu. Ada wajib pajak yang memenuhi kewajibannya

dan ada beberapa yang tidak. Faktor individu yang mempengaruhi

perilaku meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, tingkat

moral, industri, kepribadian, keadaan, dan penilaian resiko pribadi.

b. Persepsi tidak layak. Wajib pajak yang mempercayai system secara

tak wajar atau yang mempunyai pengalaman pribadi ‘secara tak

wajar’ dalam urusan kepatuhan akan kurang dalam mematuhi pajak.

c. Persepsi tentang resiko minimal. Jika wajib pajak mempunyai

kesempatan untuk tidak mematuhi dan berpikir bahwa hal itu

mempunyai resiko yang kecil, maka ia akan mengambil resiko itu.

d. Resiko yang diambil. Sebagian orang memandang penghindaran

pajak sebagai permainan yang dimainkan dan dimenangkan. Mereka

suka menguji ketrampilan mereka dengan menghindarkan kewajiban

mereka dan menghindarkan diri dari tangkapan.

Dari keseluruhan teori di atas yang digunakan dalam penelitian

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak yaitu:

1. Faktor pendidikan wajib pajak

2. Faktor penghasilan wajib pajak

3. Faktor pelayanan aparatur pajak

4. Faktor penegakan hukum pajak

5. Faktor sosialisasi

Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000,

kriteria wajib pajak patuh adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak

dalam dua tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam

hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang

terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir

diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak

mempengaruhi laba rugi fiskal (Devano dan Siti Kurnia R., 2006:111).

2.3.2 Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Menurut Ritsema (2003:9), alasan ketidakpatuhan para wajib pajak:

6. Ketidakadaan uang

Wajib pajak mungkin lalai untuk melaporkan pajak ketika jatuh tempo

karena mereka kekurangan dana untuk membayar hutang pada

waktunya. Survei menjawab pertanyaan ini adalah tercakup dalam

model.

7. Ketidakwajaran

Persepsi wajib pajak menyangkut kewajaran dari sistem perpajakan

yang mempengaruhi kemauan mereka untuk menghindar dari

pembayaran. Riset sebelumnya atas pengaruh persepsi kewajaran pada

kepatuhan pajak menghasilkan perbedaan. Mcewen dan Maiman

(1986) menemukan bahwa persepsi kewajaran secara langsung

berhubungan dengan kepatuhan, sedangkan Porcano (1988) dan

Yankeloich et al. (1984) menemukan tidak ada hubungan antara

persepsi kewajaran dan kepatuhan.

8. Kompleksitas (kerumitan)

Riset yang memusatkan pada persepsi tentang kerumitan

menunjukkan bahwa kompleksitas dihubungkan dengan kepatuhan,

tetapi dampaknya belum jelas. Clotfelter (1983) menemukan bahwa

ada hubungan antara kompleksitas dengan ketidakpatuhan. Westat

(1980), Wittedan Woodbury (1985) dan Slemrod (1989) menemukan

bahwa dampak kompleksitas atas kepatuhan bervariasi dengan

karakteristik individu wajib pajak seperti persepsi kewajaran,

kesempatan untuk menghindar dari pajak dan pendidikan.

9. Ketidaktahuan

Kantor Pelayanan Pajak (IRS/Internal Revenue Service, 1994) telah

menyatakan ketidaksengajaan ketidakpatuhan mungkin penting untuk

mewakili jumlah total ketidakpatuhan. Survei responden memberitahu

kami, mereka lalai membayar pajak mereka sebab mereka tidak sadar

bahwa pajak terutang.

Salah satu penelitian di Chile, Amerika Latin menunjukkan delapan

sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak di bawah judul:

“Why I don’t want to pay my tax,” atau Mengapa saya tidak ingin

membayar pajak saya, yakni:

1 Karena saya tidak menerima manfaat.

2 Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak.

3 Karena jumlah pajaknya terlalu besar.

4 Karena mereka mencuri uang saya.

5 Karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya

6 Karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu.

7 Karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat

menyelesaikannya.

8 Walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa (Nurmantu,

2003:154).

Menurut Paul Webley, seorang psikolog ekonomi dalam Forum

Kepatuhan Administrasi Pajak (Forum on Tax Administration compliance

Sub-group, 2004:38), alasan utama perilaku ketidakpatuhan dapat

dikategorikan sebagai berikut:

1 Keadilan

Persepsi keadilan dalam sistem pajak sangat penting, perilaku wajib

pajak dipengaruhi oleh dua persepsi yaitu bahwa sistem keadilan yang

memperlakukan wajib pajak tanpa membandingkan dengan yang lain,

dan usaha pemerintah yang terlalu kecil dalam mengumpulkan pajak.

2 Peluang ketidakpatuhan

Beberapa studi melaporkan faktor penting yang menjelaskan perilaku

ketidakpatuhan. Bagaimanapun hal itu belum jelas apakah mereka yang

cenderung tidak patuh dengan mencari peluang, sebagai contoh tenaga

kerja yang menyampaikan gajinya tidak sesuai dengan Upah

ketenagakerjaan.

3 Perbedaan individu

Mereka yang tidak mematuhi cenderung tertuju pada pria, para pemuda,

yang egois, mempunyai sikap positif ke arah pengelakan pajak dan

sikap negatif ke arah otoritas perpajakan. Ada beberapa bukti yang

menyatakan bahwa pendidikan tentang sistem perpajakan mempunyai

suatu dampak langsung atas berkurangnya kecenderungan untuk

penghindaran pajak.

4 Norma sosial

Jika seseorang percaya bahwa banyak orang yang melakukan

ketidakpatuhan yang lebih dari yang ia telah lakukan. Studi

menunjukkan bahwa mengurangi perilaku ketidakpatuhan yang efektif

yaitu dengan memastikan bahwa wajib pajak mempunyai suatu

pemahaman yang akurat mengenai perilaku kepatuhan seperti yang

lainnya.

5 Ketidakpuasan pada otoritas pajak

Ada suatu korelasi positif antara kepercayaan wajib pajak dengan

otoritas penghasilan yang tidak menolong atau tidak efisien dan

kemungkinan mereka yang tidak patuh. Bagaimanapun, hal itu belum

jelas tentang pengaruhnya dibandingkan faktor lain.

2.3.3 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan.

2. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

3. Melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih

berbau kolonial (Suryarini dan Tarsis T., 2007:10).

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib

pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat tercermin

dari sikap dan perilaku sebagai berikut:

1. Ketaatan

Sejauh mana wajib pajak mampu mentaati segala peraturan tentang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya tentang pelaksanaan sistem

pengenaan PBB, yaitu pendaftaran wajib pajak dengan mengisi SPOP

(Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dengan jelas dan benar, serta tepat

waktu. SPOP tersebut disampaikan pada Dirjen Pajak melalui Kelurahan.

Jika wajib pajak tidak mengembalikan SPOP dan tidak mengisinya dengan

benar, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)

sebagai teguran bagi wajib pajak. Setelah Wajib pajak menyampaikan

SPOP, Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang) berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT tersebut digunakan

untuk membayar pajak (PBB) selambatnya enam bulan sejak tanggal

penerbitan SPPT (Mardiasmo, 2004:277).

2. Persepsi pajak

Sejauh mana persepsi (penilaian) wajib pajak mengenai pajak,

apakah persepsi positif, yaitu wajib pajak dapat menilai pajak dapat

memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan wajib pajak

sendiri, atau persepsi negatif, dimana wajib pajak menilai bahwa pajak

tidak bermanfaat dan hanya membebani kehidupan wajib pajak. Erard

dan Feinstin menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib

pajak, salah satunya persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan

beban pajak yang mereka tanggung (Chaizi nasucha dalam Devano dan

Siti Kurnia Rahayu, 2006:111). Persepsi wajib pajak akan positif jika

mereka menilai bahwa besarnya beban pajak yang mereka bayarkan,

akhirnya dampaknya bisa mereka rasakan, seperti adanya pembangunan

dan perbaikan fasilitas umum dan sebagainya.

3. Ketepatan waktu

Sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban Perpajakan

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Sepeti dalam

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK. 04/2000 mengenai kriteia

kepatuhan wajib pajak, yang salah satu isinya antara lain tepat waktu

dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun

terakhir (Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:111). Disamping itu,

wajib pajak juga harus tepat waktu dalam membayarkan pajak

terutangnya.

2.4 Penghasilan Wajib Pajak

Pengertian penghasilan menurut undang-undang PPh (Pajak

Penghasilan) pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi

atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam

bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honororarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk

lainnya, semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan

pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan

yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya

adalah objek pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk

imbalan dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan

penghasilan.

2. Hadiah dari undian, atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

Dalam pengertian hadiah, termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan

kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olah

raga dll sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah

imbalan yang diberikan sehubungandengan kegiatan tertentu, misalnya

imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda

purbakala (www.pajakonline.com).

Salah satu penyebab utama wajib pajak tidak patuh adalah faktor

penghasilan wajib pajak (Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:120).

Penghasilan yang telah diperoleh wajib pajak pada umumnya hanya

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat muncul kewajiban

pajak terhadap wajib pajak tersebut, maka akan timbul masalah antara

pemenuhan kepentingan pribadi dengan kepentingan sebagai warga

Negara, atau lebih tepatnya kepentingan Negara dan sering kali

kepentingan pribadilah yang akan didahulukan. Asumsinya seseorang

yang berpenghasilan besar akan lebih patuh dalam membayar pajak karena

dianggap mampu secara finansial, dengan tidak meninggalkan faktor

kesadaran wajib pajak didalamnya. Di sini juga dapat dilihat seberapa

besar kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhadap orang yang

berpenghasilan lebih, karena secara teori, orang yang berpenghasilan lebih

telah mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga seharusnya

bisa menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk membayar pajak.

Wajib pajak harus mengorbankan sebagian penghasilan atau harta/uangnya

(Sacrifice of income) untuk membayar pajak.

Teori ekonomi mengatakan bahwa I atau Income

(penghasilan/penghasilan) = C atau Consumtion (konsumsi), dimana

besarnya penghasilan akan sama dengan besarnya konsumsi. Konsumsi

disini termasuk juga pengeluaran untuk membayar pajak karena wajib

pajak dianggap melakukan tindakan konsumsi yaitu menghabiskan nilai

guna dari suatu barang, dalam hal ini yang dimaksud adalah nilai guna atas

tanah dan bangunan. Asumsinya ialah jika penghasilan seseorang besar,

maka konsumsinya untuk membayar pajak akan besar juga. Hal itulah

yang menjadi pertimbangan bahwa penghasilan dapat berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Faktor yang mempengaruhi penghasilan menurut Safir Senduk

dalam detik.com (2000) antara lain:

1. Pendidikan

Statistik menunjukkan, orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi

cenderung menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka yang

tidak. Ini seringkali ‘membutakan’ mata masyarakat yang akhirnya

cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan mendapatkan

penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh pendidikan setinggi-

tingginya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah. Yang benar

adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk

mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satu-

satunya jaminan.

2. Pekerjaan

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan pekerjaan yang dia

lakukan, dengan istilah white collar worker dengan blue collar worker.

Pekerja kerah putih (mereka yang lebih banyak menggunakan

pikirannya dalam bekerja) biasanya menghasilkan lebih banyak uang

daripada mereka yang berkerah biru (mereka yang lebih banyak

menggunakan tenaganya).

3. Umur

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan umurnya. Mereka yang

masih berumur 25 tahun ke bawah cenderung berpenghasilan lebih

rendah daripada mereka yang sudah berumur di atas 25 tahun, bahkan

di atas 35 tahun. Semakin tua umur seseorang, biasanya penghasilannya

akan menjadi lebih tinggi. Ini masuk akal mengingat pengalaman

seseorang dalam satu bidang, apabila ditekuni dari tahun ke tahun akan

membuat pengalamannya bertambah, sehingga penghasilannya juga

akan semakin bertambah.

4. Harta

Penghasilan seseorang pada dasarnya didapat dari upah dan juga hasil

investasi. Upah terdiri atas honor dan gaji, yang didapat seseorang

karena jasa atau pekerjaan yang dia lakukan. Tetapi penghasilan yang

kedua, adalah penghasilan yang didapat dari hasil investasi. Misal,

seseorang memiliki harta berupa uang tunai Rp 100 juta. Bila uang ini

diinvestasikan, akan memberikan penghasilan bunga yang rutin setiap

bulannya. Semakin besar harta yang dia miliki, semakin besar pula

penghasilan bunganya atau hasil investasinya. Jadi, semakin besar

harta, biasanya akan semakin besar pula penghasilan yang diterima.

Selanjutnya penghasilan tersebut bisa digunakan untuk memperbesar

harta, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk mendapatkan

penghasilan yang lebih besar, begitu seterusnya.

5. Tempat Tinggal

Tempat tinggal juga berpengaruh pada penghasilan seseorang. Dua

orang manajer yang sama, misalnya, baik umur maupun jenis

pekerjaannya, bisa saja berbeda penghasilannya bila mereka tinggal di

dua kota yang berbeda.

Menurut Soemitro (1987:26) dalam pemungutan pajak perlu

diperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan

membayar pajakmitu sendiri dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, oleh

karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib

pajak mempunyai uang.

Penghasilan menurut Lumbatoruan (1990:423) adalah tanggungan

jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang

b. Usaha dan tenaga,

c. Barang tak bergerak,

d. Harta bergerak,

e. Hak atas pembayaran berkala dan,

f. Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal

sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

Menurut Winardi (1993:245) penghasilan adalah hasil yang berupa

uang atau hasil materi lainya yang dicapai dari penggunaan kekayaan jasa

manusia bebas sedangkan menurut Gilarso (1994:40) penghasilan keluarga

adalah segala balas karyayang diperoleh sebagai imbalan atau bals jasa

atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi.

berdasarkan definisi singkat diatas, maka dapat dapat diambil

kesimpulan bahwa penghasilan adalah semua penghasilan yang diterima

oleh sesorangyang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-

faktor produksi.

2.4.1 Jenis-Jenis Sumber Penghasilan

Menurut Gilarso (1994:40) jenis penghasilan yang diperoleh

sesorang dikategorikan menjadi:

1. Penghasilan pokok yaitu penghasilan yang diperoleh dari upah sebagai

kerja pokok.

2. Penghasilan tambahan yaitu penghasilan yang diperoleh dari luar

penghasilan pokok.

3. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang diperoleh diluar

penghasilan pokok dan tambahan.

Sedangkan sumber penghasilan keluarga berasal dari:

1. Penghasilan dari pekerjaan yaitu penghasilan yang diperoleh dari suatu

pekerjaan misalnya guru, dokter,notaris, akuntan dan sebagainya.

2. Penghasilan dari modal yaitu pendapan yang diperoleh dari harta yang

dikerjakan sendiri.

3. Penghasilan dari kegiatan usaha yaitu penghasilan penghasilan yang

diperoleh dari hadiah, pembebasan utang.

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghasilan

Menurut Kam, 1995 dalam Chariri (2001:254) faktor-faktor yang

mempengaruhi penghasilan adalah:

a. Kegiatan menghasilkan dan menjual output,

b. Obyek kegiatan yang berupa produk itu sendiri.

Sedangkan menurut Suwardjono, 1994 dalam Chariri (2001:257)

penghasilan dipengaruhi oleh:

a. Modal atau pendanaan (financing) yang mengakibatkan adanya

tambahan dana,

b. Untung dari penjualan aktiva yang yang berupa produk perusahaan

seperti aktiva tetap,

c. Hadiah sumbangan atau temuan,

d. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau

penyerahan jasa.

Penghasilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghasilan

bersih yang diterima oleh wajib pajak dari pekerjaan pokok dan pekerjaan

sampingan dengan perhitungan penghasilan satu bulan.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya,

termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi

pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suhardito, B. &

Sudibyo, B. 1999). Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak

juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada

Kenyataanya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban

perpajakannya dan mengerti essensi dari pajak itu sendiri melainkan

hampir sebagian besar orang melaksanakan kewajiban perpajakannya

hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada” (Bradoks, 2007). Hal ini

mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran (lack of awareness)

sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan. Sebagai warga negara

(yang baik), kewajibannya adalah memenuhi kewajiban perpajakan.

Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah:

1. Sebab kultural dan historis.

Rakyat Indonesia yang mengalami panjajahan selama kurang lebih

tiga setengah abad, baik di zaman kolonial maupun dimasa pendudukan

Jepang, masih belum lupa kepahitan dimasa penjajahan tersebut,

khususnya di bidang perpajakan, rakyat mengenal pajak hanya sebagai

alat pemeras dari kaum penjajah, dan oleh sebab itu, rakyat benci

terhadap pajak. Kebencian itu dikarenakan pajak dirasakan sebagai

beban yang memberatkan hidupnya. Walaupun Indonesia sudah

merdeka bukan berarti lagi Negara jajahan, rakyat masih tidak mengerti

dan masih beranggapan bahwa pajak memberatkan mereka.

2. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat.

Pada umumnya, rakyat tidak mengetahui tentang informasi

perpajakan, contohnya tentang perubahan undang-undang atau

kebijakan lain.

3. Adanya kebocoran pada penarikan pajak.

Kebocoran dalam penarikan pajak dapat berupa tambahan uang

yang harus dibayar wajib pajak dalam membayar pajak sehingga uang

yang dibayarkan tidak sama dengan jumlah yang tertera di SPPT (Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang). Contoh lainnya ialah jumlah uang hasil

penerimaan pajak yang disetorkan tidak sesuai atau kurang dari jumlah

yang seharusnya disetor.

4. Suasana individu, seperti belum punya uang, malas, dan tidak ada

imbalan langsung dari pemerintah (Suryarini dan Tarsis T, 2006:10).

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1 Meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan.

2 Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

3 Melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih

berbau kolonial (Suryarini dan Tarsis T, 2006:10).

2.6 Kerangka Berpikir

Penerimaan pajak dianggap penting bagi kelangsungan hidup suatu

Negara. Hal ini terbukti dengan sebagian besar dana pembangunan yang

berasal dari penerimaan pajak. Salah satu penerimaan pajak yang perlu

diperhatikan ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang manfaatnya atau

hasil penerimaan pajaknya sebagian besar masuk ke kas daerah yang

bersangkutan, sehingga bisa langsung digunakan oleh pemerintah daerah

setempat, tanpa harus meminta dahulu pada pemerintah pusat.

Penerimaan pajak yang belum optimal yang dikarenakan kepatuhan

wajib pajak yang kurang merupakan masalah sebagian besar Negara-

negara di dunia. Masalah kepatuhan dalam membayar pajak merupakan

masalah yang penting karena hal itu akan mempengaruhi besarnya

penerimaan pajak yang akan diterima oleh Negara. Kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bisa diketahui dan diperbaiki guna meningkatkan

penerimaan pajak, dimana kepatuhan tersebut dapat tercipta dengan

melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya penghasilan

dan kesadaran wajib pajak.

Penghasilan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang

diperoleh baik dari dalam maupun dari luar Negara yang dipergunakan

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih

menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari

pada menggunakannya untuk membayar pajak. Asumsinya seseorang yang

berpenghasilan besar yang telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,

seharusnya akan dapat membayar pajak, termasuk didalamnya harus ada

kesadaran diri untuk membayar pajak.

Selain itu dalam teori ekonomi dikatakan bahwa I atau Income

(penghasilan/penghasilan) = C atau Consumtion (konsumsi), dimana

besarnya penghasilan akan sama dengan besarnya konsumsi. Konsumsi

disini termasuk juga pengeluaran untuk membayar pajak karena wajib

pajak dianggap melakukan tindakan konsumsi yaitu menghabiskan nilai

guna dari suatu barang, dalam hal ini yang dimaksud adalah nilai guna atas

tanah dan bangunan. Asumsinya ialah jika penghasilan seseorang besar,

maka konsumsinya untuk membayar pajak akan besar juga. Pertimbangan-

pertimbangan inilah yang dijadikan dasar mengapa penghasilan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain faktor penghasilan, kesadaran wajib pajak dapat menjadi tolak

ukur bagi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tanpa adanya

kesadaran tentang membayar pajak, wajib pajak akan sulit memahami arti

penting pajak, tujuan pajak yang sebenarnya, dan bagaimana dampaknya

jika wajib pajak tidak membayar pajak. Wajib pajak akan mengalami

kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak jika

ia sendiri tidak mempunyai kesadaran tentang pembayaran pajak. Hal-hal

inilah yang menjadi pertimbangan bahwa faktor kesadaran sangat penting

bagi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan

patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan

diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang

mempunyai kesadaran akan membayar pajak maka secara sadar diri juga

akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur

penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat

membayar pajak tersebut dapat dirasakannya, sebagai contoh, jalanan yang

selalu diaspal jika rusak dan dalam keadaan baik, yang setiap hari dapat

dilalui semua orang dengan nyaman. Itu salah satu manfaat kecil dari

pajak yang seharusnya diketahui seluruh masyarakat, khususnya wajib

pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak akan membayar pajak

dianggap penting dalam mewujudkan kepatuhan membayar PBB.

Secara sistematis pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penghasilan (X1) 1 Pekerjaan Pokok 2 Pekerjaan

Sampingan

Kesadaran Wajib Pajak (X2) 1. Sebab Kultural dan Historis 2. Kurangnya Informasi 3. Adanya Kebocoran Pada

Penarikan Pajak 4. Suasana individu

Kepatuhan Wajib Pajak

(Y) 1. Ketaatan 2. Persepsi

Pajak 3. Ketepatan

2.7 HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari permasalahan

penelitian yang biasa dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji secara empirik

(Hasan, 2002:50). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1= Ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H2= Ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H3= Ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:130).

Menurut Sugiyono (2007:61) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

diterapkan untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berada di Kelurahan

Tembalang Semarang pada tahun 2009 adalah sebesar 2.011 wajib pajak.

3.1.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi (Sugiyono, 2007:62). Sampel yang diambil dalam penelitian

ini menggunakan rumus Slovin, hal ini dikarenakan ukuran populasi

diketahui dan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Ukuran sampel

dengan rumus:

21 NeNn

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (10%)

(Umar,2005:78).

Pengambilan sampel tergantung pada:

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana.

2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap objek, karena hal ini

menyangkut banyak sedikitnya data.

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti (Arikunto,

2006:134).

Jumlah populasi berdasarkan data dari KPP Pratama Candisari

Semarang yang menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak (WP) pada tahun

2009 berjumlah 2.011 orang, maka batas minimal pengambilan sampel

berdasarkan rumus diatas adalah:

= 95,26 (dibulatkan 95)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka sampel dalam penelitian ini

adalah 333,7 dibulatkan 334 responden. Teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling, pengambilan

sampel yang dilakukan secara acak dimana setiap populasi memperoleh

kesempatan dipilih menjadi sampel (Arikunto,2006:134). Pengambilan

sampel tersebut diberikan kepada wajib pajak PBB kelurahan Tembalang

Semarang.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:2). Dalam

penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu :

3.2.1 Variabel bebas atau independent variable

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi terhadap segala

sesuatu gejala. Komponen variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

1 Penghasilan (X1)

Salah satu variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penghasilan wajib

pajak. panghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan dalam penelitian ini menggunakan indikator besarnya

penghasilan pokok dan sampingan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan

bersih dari pekerjaan pokok dan sampingan yang dihasilkan oleh seluruh

anggota keluarga yaitu bapak, istri, anak laki-laki dan perempuan yang

belum berkeluarga dengan perhitungan penghasilan satu bulan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur penghasilan terdiri dari satu

item pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan terbuka yaitu responden

mengisi sendiri jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan mengenai

penghasilan wajib pajak. Variabel penghasilan diukur dengan instrumen

yang diadopsi dari Noviani (2005) dan Wulandari (2007) yang telah

dimodifikasi oleh peneliti. Dimana tiap jawaban wajib pajak tentang jumlah

pengetahuan dikelompokkan dan diukur dengan skala Likert yang

menggunakan lima poin, dimana semakin tinggi poin akan menunjukkan

semakin tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2 Kesadaran wajib pajak (X2)

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator menurut

Suryarini dan Tarsis T (2006:10) sebagai berikut:

1. Sebab Kultural dan Historis

2. Kurangnya Informasi

3. Adanya Kebocoran Pada Penarikan Pajak

4. Suasana individu

Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan

menggunakan skala Likert 5 poin, dimana semakin mengarah ke poin 1

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Sedangkan

semakin mengarah ke poin 5 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan

wajib pajak tinggi. Adapun kategori jawabannya untuk indikator

ketepatan waktu menggunakan alternatif jawaban a, b, c, d, dan e, serta

kategori jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju

dan sangat setuju.

3.2.2 Variabel terikat atau dependent variable

Yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Instrumen yang digunakan dengan

pertanyaan tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah

disediakan. Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan

menggunakan Ratio 5 poin, dimana semakin mengarah ke poin 1

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak rendah sedangkan

semakin mengarah ke poin 5 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan

wajib pajak tinggi. Adapun kategori jawabannya untuk indikator

ketepatan waktu menggunakan alternatif jawaban a, b, c, d, dan e, serta

kategori jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju

dan sangat setuju.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

3.3.1 Metode Angket

Angket menurut Arikunto (2006) adalah sejumlah pertanyaan tertulis

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari respondendalam arti

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian

ini angket digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh data dari

wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembalang Semarang. Dasar

penggunaan metode ini adalah:

1. Angket digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden

yang menjadi objek penelitian.

2. Angket dapat membuat responden menjadi lebih bebas dalam

menjawab pertanyaan.

3. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah sesuai dengan

maksud peneliti.

4. Data yang terkumpul akan lebih mudah dianalisis serta menghemat

waktu, tenaga, dan biaya.

Penelitian ini menggunakan angket tertutup dan terbuka. Angket

tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan,

untuk mengungkapkan data variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan

wajib pajak dalam membayar PBB. Angket terbuka untuk mengungkap

data tentang variabel penghasilan wajib pajak. Data-data yang diperoleh

dari jawaban responden tersebut diukur dengan pengukuran interval/skala

interval, dengan menggunakan metode perskalaan yaitu skala Likert.

Menurut Sekaran (2006:31) skala Likert (Likert scale) didesain untuk

menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan

pada skala 5 titik. Respons terhadap sejumlah item yang berkaitan dengan

konsep atau variabel tertentu kemudian disajikan kepada tiap responden.

Angkat dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu :

1. Data diri responden

Pada bagian ini berisi beberapa pertanyaan tentang identitas

responden, dalam hal ini wajib pajak. Jenis pertanyaan yang

disediakan adalah pertanyaan terbuka yang meliputi nama, alamat,

tingkat pendidikan, pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan, luas

tanah, luas bangunan, dan kondisi bangunan.

2. Pernyataan

a. Pernyataan mengenai penghasilan

Bagian ini berisi pertanyaan mengenai penghasilan wajib pajak.

Jenis pertanyaan adalah pertanyaan terbuka dimana responden

mengisi sendiri jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan

mengenai jumlah penghasilan keluarga yang berasal dari

penghasilan ayah, ibu, dan anak yang belum menikah yang terdiri

dari penghasilan pokok dan penghasilan sampingan.

b. Pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak

Bagian ini berisi pertanyaan mengenai kesadaran wajib pajak.

Jenis pertanyaan adalah pertanyaan tertutup, responden hanya

tinggal memberi tanda tick mark ( ) pada pilihan jawaban yang

tersedia.

c. Pernyataan mengenai kepatuhan membayar PBB

Bagian ini berisi pertanyaan mengenai seberapa besar tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Jenis pertanyaan

adalah pertanyaan tertutup, responden hanya tinggal memberi tanda

silang (X) untuk pertanyaan yang berada di luar tabel dan memberi

tanda tick mark ( ) untuk pertanyaan yang berada di dalam tabel

pada pilihan jawaban yang tersedia.

3.3.2 Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada

barang-barang tertulis (Arikunto, 2006:158). Yaitu mencari data mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai besarnya

penerimaan PBB tahun 2006-2009, selain itu juga digunakan untuk

mengetahui jumlah jumlah wajib pajak di Kelurahan Tembalang Semarang

tahun 2009 yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini.

3.4 Validitas dan Reliabilitas

Baik buruknya penelitian tergantung dari benar tidaknya data, karena

data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai

alat pembuktian hipotesis. Instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan

penting yaitu valid dan reliabel.

3.4.1 Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut. (Ghozali 2006:45). Pengujian validitas dapat

dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment oleh

Pearson yaitu:

( )( )( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑

−−

2222 yyNxxN

yxxyNrxy

Dimana:

xyr : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

N : jumlah responden

X : skor item

Y : skor total

(Suharsimi Arikunto, 2006: 170)

Koefisien harga xyr yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan

menggunakan rumus di atas dikonsultasikan dengan tabel harga r moment

pada taraf signifikasi 5% atau interval kepercayaan 95%. Jika indeks

korelasi atau harga xyr lebih besar atau sama dengan tabelr butir maka

instrumen itu valid dan jika xyr hitung lebih kecil dari r tabel maka butir

instrumen itu tidak valid.

Berdasarkan hasil uji coba kepada 20 responden diperoleh xyr untuk

pernyataan yang tidak valid yaitu sebesar 0,235 pernyataan no 5; 0,255

pernyataan no 8; 0,408 pernyataan no 15 hasil perhitungannya lebih kecil

dari tabelr = 0,444. Hasil perhitungan validitas uji coba penelitian dapat

dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas

No rhitung rtabel Keterangan 2 0,602 0,444 Valid 3 0,684 0,444 Valid 4 0,838 0,444 Valid 5 0,235 0,444 Tidak Valid 6 0,538 0,444 Valid 7 0,629 0,444 Valid 8 0,255 0,444 Tidak Valid 9 0,676 0,444 Valid

10 0,667 0,444 Valid 11 0,837 0,444 Valid 12 0,521 0,444 Valid 13 0,652 0,444 Valid 14 0,593 0,444 Valid

15 0,408 0,444 Tidak Valid 16 0,714 0,444 Valid 17 0,588 0,444 Valid 18 0,573 0,444 Valid 19 0,625 0,444 Valid

Pernyataan yang valid seluruhnya digunakan untuk memperoleh

data, sedangkan untuk pernyataan yang tidak valid tidak digunakan.

3.4.2 Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Gozali, 2006:41). Suatu

kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Untuk menguji reliabilitas instrumen dapat menggunakan rumus

Alpha sebagai berikut:

⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡−⎥⎦

⎤⎢⎣⎡

−= ∑

11 11 t

Dimana:

11r : reliabilitas instrumen

k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

∑ 2bσ : jumlah varians butir

2tσ : varians total

Untuk mencari varians butir digunakan rumus:

∑ ∑−=

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan

dengan harga r product moment pada taraf signifikansi 5%. Jika harga

tabelrr >11 maka instrumen dapat dikatakan reliabel, sebaliknya jika harga

tabelrr <11 maka dikatakan instrumen tersebut tidak reliabel.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha

diperoleh koefisien reliabilitas pada taraf kesalahan 5% dengan n = 20,

untuk pernyataan kesadaran wajib pajak sebesar 0,779 dan kepatuhan

wajib pajak sebesar 0,730, koefisisien reliabilitas tersebut lebih besar dari

tabelr = 0,444 untuk α = 5% dengan n = 20. dengan demikian dapat

dijelaskan bahwa kuesioner tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan dalam penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara mengolah data yang telah terkumpul agar

dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan untuk mengukur

pengaruh X terhadap Y.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Data statistik yang diperoleh dalam penelitian ini dimaksudkan

untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data

yang diperoleh, baik mengenai sampel atau populasi kemudian dianalisis

dengan tehnik analisis dengan tujuan untuk menunjukkan apakah

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Statistik Deskriptif

(descriptive statistics) merupakan statistik yang menggambarkan

fenomena atau karakteristik dari data. Menurut Ghozali (2005:19)

penggunaan metode statistik deskriptif memiliki tujuan untuk

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data.

Gambaran mengenai penghasilan dapat diperoleh dengan cara :

Interval kelas = (penghasilan tertinggi – penghasilan terendah) : 5

Gambaran mengenai kesadaran wajib pajak dapat diperoleh dengan

cara :

Skor minimal = skor terendah x jumlah soal

Skor maksimal= skor tertinggi x jumlah soal

Rentang skor = skor tertinggi – skor terendah

Interval kelas = (skor tertinggi – skor terendah : 5)

Gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak dapat diperoleh dengan

cara :

Skor minimal = skor terendah x jumlah soal

Skor maksimal= skor tertinggi x jumlah soal

Rentang skor = skor tertinggi – skor terendah

Interval kelas = (skor tertinggi – skor terendah : 5)

3.5.2 Uji Prasyarat Regresi Linier Berganda

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak

adalah dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Hasil uji K-S harus memberikan nilai probabilitas di atas α=0,05 agar

dapat dikatakan data berdistribusi normal (Ghozali, 2006:110).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas

(Ghozali, 2006:57).

Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan

nilai Variance Inflaction Factor (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10

dan nilai tolerance lebih dari 10%, maka dapat dikatakan bahwa model

regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinearitas dan baik untuk

digunakan. Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas

menggunakan bantuan program SPSS.

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah

model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu

pengamatan itu adalah tetap maka homokedastisitas dan jika varians

berbeda maka terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan program SPSS dengan pengujian Glejser.

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi

variabel dependen, maka indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil

tampilan output SPSS akan menunjukkan bahwa probabilitas

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, agar dapat disimpulkan

model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Analisis Regresi Berganda

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan

analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk

menguji pengaruh antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X).

Persamaan regresi berganda dengan rumus:

Y = a + b1X1 + b2X2+e

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan

a = Konstanta

b1, b2 = Koefisien persamaan regresi prediktor X1, X2

X1 = Penghasilan Wajib pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

e = Kesalahan pengganggu (Algifari,1997:51).

3.5.4.2 Uji Simultan (uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel terikat/ dependen (Ghozali, 2001:44).

Cara yang digunakan untuk Uji F yakni dengan melihat nilai signifikansi.

Kriteria pengujian SPSS yaitu apabila nilai signifikansi dari hasil Fhitung

lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis (H1) diterima yang berarti bahwa ada

pengaruh yang signifikan antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak

Bangunan.

3.5.4.3 Uji Parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh

satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan

variasi variabel dependen (Ghozali, 2001:44). Penelitian ini melakukan

pengujian hipotesis (Uji t) menggunakan bantuan program SPSS, yaitu

hipotesis (H2 dan H3) diterima apabila nilai signifikansi dari hasil thitung <

0,05 dan hipotesis (H2 dan H3) akan ditolak apabila nilai signifikansi dari

hasil thitung > 0,05.

3.5.4.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya

sumbangan efektif yang diberikan variabel independen yaitu penghasilan

dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan

Tembalang Semarang tahun 2009, perlu juga dicari besarnya koefisien

determinasi (r2) parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. r2

digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan dari masing-

masing variabel bebas jika variabel lainnya konstan terhadap variabel

terikat. Makin besar nilai r2 maka semakin besar variasi sumbangannya

terhadap variabel terikat.

Untuk membantu pengolahan data secara cepat dan tepat, maka

pengolahan data dilakukan melalui program SPSS (Statistical Product

and Service Solutions).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kelurahan Tembalang mempunyai luas 268,63 Ha yang terdiri dari

262,63 Ha bangunan dan sisanya tanah sawah. Batas-batas kelurahan

Tembalang antara lain:

1. Sebelah utara : kelurahan Jangli dan Sambiroto

2. Sebelah timur : kelurahan Sambiroto, Mangunharjo, dan Bulusan

3. Sebelah selatan : kelurahan Bulusan dan Kecamatan Banyumanik

4. Sebelah barat : Kecamatan Banyumanik

Jumlah penduduk kelurahan Tembalang pada tahun 2009 sebesar

5.058 jiwa yang terdiri dari 2.691 berjenis kelamin laki-laki dan sisanya

perempuan. Mata pencaharian penduduknya terdiri dari Pegawai Negeri

Sipil (PNS) sebanyak 630 orang, pensiunan 65 orang, bidang industri 679

orang, bidang bangunan 67 orang, pedagang 47 orang dan bidang angkutan

tiga orang. Tingkat pendidikan terakhir warga kelurahan Tembalang yang

menjadi responden dalam penelitian ini yaitu SD berjumlah 20,77% , SMP

berjumlah 20% , SMA berjumlah 21,49%, dan Sarjana dan Diploma

berjumlah 26,16%, sedangkan lainya 11,58%.

Kelurahan Tembalang mempunyai luas wilayah 268 m2, terbagi

menjadi 14 blok yang menjadikan dasar pembagian wilayah pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Diantara blok tersebut terdapat bangunan

kampus Universitas Diponegoro (Undip) Tembalang yang terletak di blok 1

dan sekarang sudah dibebaskan dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan.

4.1.2. Deskripsi hasil penelitian

Hasil analisis deskriptif persentase variabel penelitian adalah:

1. Penghasilan

Data tentang pendapatan wajib pajak diperoleh dari angket

penelitian dengan jumlah item pertanyaan 1 yaitu jumlah pendapatan

keluarga yang berasal dari penghasilan ayah, ibu, dan anak yang belum

menikah yang terdiri dari penghasilan pokok dan penghasilan

sampingan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak

yang berjumlah 2.011 wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai

penghasilan yang ditunjukkan oleh Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Variabel Penghasilan

Interval Penghasilan (dalam ribuan Rp)

Jumlah Responden

Prosentase Kriteria

≥ Rp 3.650 2.470 – 3.059 1.880 – 2.469 1.290 – 1.879 700 – 1.289

19 orang 17 orang 18 orang 29 orang 12 orang

20 % 17,9 %18,9 %30,6 %12,6 %

Sangat Tinggi Tinggi Cukup Tinggi Kurang Tinggi Rendah

Total 95 orang 100 % Sumber : Data diolah, 2011

Dari Tabel 4.1 tampak bahwa tingkat penghasilan sebagian besar

wajib pajak yang menjadi responden di Kelurahan Tembalang

Semarang dalam kriteria kurang tinggi yaitu berkisar antara Rp.

1.290.000 s/d Rp. 1.879.000 dengan jumlah responden sebanyak 29

orang atau sebesar 30,6 %. Penghasilan tertinggi pada penelitian ini

sebesar Rp. 3.650.000,00 dan penghasilan terendah sebesar Rp.

700.000,00.

Hal itu juga dapat dilihat pada Grafik 4.1 yang menunjukkan

bahwa sebagian besar responden memiliki penghasilan dalam kategori

kurang tinggi.

Gambar 4.1. Grafik Penghasilan

2. Kesadaran Wajib Pajak

Untuk mengetahui deskripsi persentase kategori responden

berdasarkan kesadaran wajib pajak yang diukur melalui indikator yang

dapat menggambarkan keadaan variabel , maka data juga dianalisis

melalui indikator antara lain menggambarkan tentang kesadaran wajib

pajak. Adapun hasil analisis deskriptif persentase kategori responden

mengenai kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.2

Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak Interval Jumlah

Responden Distribusi Kriteria

35 – 41 16 16,84% Sangat tinggi 28 – 34 72 75,79% Tinggi 21 – 27 7 7,37% Cukup tinggi 14 – 20 0 0,00% Sedang 7 – 13 0 0,00% kurang

Total 95 100% Sumber : Data diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa tingkat

kesadaran wajib pajak responden di kelurahan Tembalang Semarang

berada pada tingkat kesadaran tinggi yaitu pada tingkat persentase

75,79%.

3. Kepatuhan membayar PBB

Untuk mengetahui deskripsi persentase kategori responden

berdasarkan kepatuhannya dalam membayar PBB, maka data dianalisis

terlebih dahulu berdasarkan keseluruhan variabel kepatuhan membayar

PBB yang terdiri dari beberapa indikator yang menggambarkan tentang

Kepatuhan responden membayar PBB setelah itu baru dianalisis

berdasarkan indikator. Adapun hasil analisis deskriptif persentase skor

kategori responden mengenai variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Membayar PBB

Interval Jumlah Responden Persentase Kriteria 30 – 35 9 9,47% Sangat Patuh 24 – 29 71 74,74% Patuh 18 – 23 15 15,79% Cukup Patuh 12 – 17 0 0,00% Sedang 6 - 11 0 0,00% Kurang

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat

kepatuhan wajib pajak responden di kelurahan Tembalang Semarang

berada pada tingkat kesadaran tinggi yaitu pada tingkat persentase

74,74%.

4.1.3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah dalam model

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal

yang dapat dilihat dari uji statistik non-parametrik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Hasil uji K-S harus memberikan nilai probabilitas di

atas α=0,05 agar dapat dikatakan data berdistribusi normal (Ghozali,

2007:110), selain dengan melihat grafik histogram dan normal

probability plot dari hasil perhitungan dengan SPSS. Hasil uji

normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Uji

Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

95.0000000

2.74068419.122.050

-.1221.184

NMeanStd. Deviation

Normal Parametersa,b

AbsolutePositiveNegative

Most ExtremeDifferences

Kolmogorov-Smirnov ZAsymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized Residual

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b. Sumber:

Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui bahwa hasil uji K-S

memberikan nilai 1,184 dengan nilai probabilitas 0.121 di atas α=0,05,

maka variabel berdistribusi normal.

Gambar 4.2 Uji Normalitas

Berdasarkan gambar P-plot di atas diketahui bahwa penyebaran

plot cenderung membentuk garis diagonal di sepanjang garis diagonal

450. Hal ini berarti bahwa variabel berdistribusi normal.

4.1.4. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui

apakah antara variabel independen yang terdapat dalam model memiliki

hubungan yang sempurna/mendekati sempurna (koefisien korelasinya

tinggi bahkan satu). Hasil analisis uji multikolinieritas dalam penelitian

ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.5. Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

.930 1.075

.930 1.075X1X2

Model1

Tolerance VIFCollinearity Statistics

Dependent Variable: Ya.

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel uji multikolinieritas di atas, diketahui bahwa

nilai VIF adalah 1,075 lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance adalah

0,930 lebih besar dari 0,10 (10%), hal ini berarti antar variabel bebas,

yaitu penghasilan dan kesadaran wajib pajak tidak saling berkorelasi.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan

pengujian Glejser maupun scatterplot, dimana probabilitas

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, agar dapat disimpulkan

bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji

Glejser dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.6. Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

.501 2.198 .228 .820-.128 .145 -.094 -.880 .381.059 .070 .091 .850 .397

(Constant)X1X2

Model1

B Std. Error

UnstandardizedCoefficients

StandardizedCoefficients

t Sig.

Dependent Variable: Abs_Residuala. S

umber: Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil uji Glejser diketahui bahwa besarnya

signifikansi penghasilan dan kesadaran wajib pajak adalah 0,381 dan

0,397lebih besar dari 0,05 (5%), jadi dapat disimpulkan model regresi

tidak mengandung heteroskedastisitas.

Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data

tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.5. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan

analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk

menguji pengaruh antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X).

Untuk dapat menentukan persamaan regresi dalam penelitian ini

harus ditentukan besarnya nilai konstanta dan koefisien regresi yang

terdapat dalam tabel Coefficients (a) hasil uji data penelitian sebagai

berikut:

Tabel 4.7. Analisis Regresi Berganda

Coefficientsa

6.561 3.338 1.966 .052.382 .220 .156 1.735 .086.576 .106 .491 5.453 .000

(Constant)X1X2

Model1

B Std. Error

t Sig.

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi berganda

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y = 6,561+0,382X1+0,576X2+e

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

X1 = Penghasilan

X2 = Kesadaran wajib pajak

e = Kesalahan pengganggu

Persamaan regresi di atas mengandung makna bahwa:

a. Konstanta sebesar 6,561 berarti bahwa dengan mengesampingkan

pengaruh besarnya penghasilan (X1) dan kesadaran wajib pajak

(X2), maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah 6,561.

b. Koefisien regresi variabel penghasilan (X1) sebesar 0,382 berarti

bahwa jika terjadi peningkatan variabel penghasilan (X1) sebesar

satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya

kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,382 satuan.

c. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar

0,576 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran

wajib pajak (X2), sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain

konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik

sebesar 0,576 satuan.

2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel-

variabel independen secara simultan yang digunakan mampu

menjelaskan variabel dependen. Hasil analisis data penelitian untuk uji

simultan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8. Uji Simultan (uji F)

ANOVAb

311.617 2 155.809 20.302 .000a

706.067 92 7.6751017.684 94

RegressionResidualTotal

Model1

Sum ofSquares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a.

Dependent Variable: Yb.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa besarnya

nilai signifikansi uji F adalah 0,000 dan lebih kecil dari 0,05. hal ini

berarti bahwa H1 diterima, yang mengandung makna ada pengaruh yang

signifikan antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak secara

simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi

dan Bangunan.

Besarnya pengaruh penghasilan (X1) dan kesadaran wajib pajak

(X2) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui dari besarnya

kuadrat partial correlation pada tabel coefficient (a) di bawah ini.

Tabel 4.9. Hasil uji parsial

Coefficientsa

.286 .178 .151 .930 1.075

.532 .494 .474 .930 1.075X1X2

Model1

Zero-order Partial PartCorrelations

Sumber: Olah Data SPSS Berdasarkan tabel di atas, maka besarnya pengaruh variabel

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial

adalah (0,494)2 atau 24,4%. Sedangkan besarnya pengaruh antara

penghasilan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) secara simultan

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan dapat diketahui dari besarnya Adjusted R square pada tabel

di bawah ini.

Tabel 4.10. Hasil uji simultan

Model Summaryb

.553a .306 .291 2.77031 2.212Model1

R R SquareAdjustedR Square

Std. Error ofthe Estimate

Durbin-Watson

Berdasarkan tabel di atas, maka besarnya pengaruh variabel

penghasilan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan

wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara

simultan adalah 0,291atau 29,1%.

3. Uji Parsial (uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kemaknaan koefisien

regresi parsial (r2) masing-masing variabel independen. Pengambilan

keputusan berdasarkan nilai signifikansi koefisien regresi. Hasil analisis

data penelitian untuk uji parsial dalam penelitian ini dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 4.11. Uji Parsial (uji t)

Coefficientsa

6.561 3.338 1.966 .052.382 .220 .156 1.735 .086.576 .106 .491 5.453 .000

(Constant)X1X2

Model1

B Std. Error

t Sig.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa besarnya

nilai signifikansi koefisien regresi variabel X1 adalah 0,086 dan

koefisien regresi variabel X2 adalah 0,000. Karena besarnya koefisien

regresi X1 lebih besar dari 0,05 sedangkan besarnya koefisien regresi X2

lebih kecil dari 0,05 maka hasil uji parsial dalam penelitian ini berarti

bahwa H2 ditolak dan H3 diterima, yang mengandung makna tidak ada

pengaruh dari penghasilan dan ada pengaruh yang signifikan dari

kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian di Kelurahan Tembalang Semarang menunjukkan

bahwa faktor penghasilan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di

Kelurahan Tembalang Semarang secara signifikan. Dari hasil Uji Simultan

yang dilakukan pada penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh yang

signifikan antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak secara simultan

Bangunan.

Berdasarkan analisa deskripsi data tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam kategori

tinggi. Latar belakang tingginya tingkat kepatuhan membayar PBB di

Kelurahan Tembalang Semarang dapat dinalisa dari jawaban-jawaban

responden. Pernyataan-pernyataan dalam instrumen penelitian yang

berhubungan dengan ketaatan, persepsi wajib pajak, dan ketepatan waktu

dapat mengungkap pandangan wajib pajak dalam memahami PBB sebagai

suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Secara individual wajib pajak di Kelurahan Tembalang Semarang

menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan

perolehan skor indikator ketaatan pada jawaban sebagian besar responden

sebanyak 57,89 % termasuk dalam kategori tinggi karena sebagian besar

responden menyatakan setuju bahwa selama membayar pajak, wajib pajak

berusaha mematuhi peraturan PBB dan apabila terjadi perubahan harta

kekayaan (tanah dan bangunan) yang mereka miliki, wajib pajak selalu

melaporkan hal tersebut. Untuk indikator persepsi wajib pajak termasuk

dalam kategori baik karena responden sebanyak 53,68% mempunyai

persepsi ataupun pemikiran yang baik mengenai pajak, dilihat dari aspek

sistem ataupun yang lain. Dan untuk indikator ketepatan waktu termasuk

dalam kategori baik karena wajib pajak membayar pajak segera setelah

menerima SPPT dan wajib pajak setuju bahwa mengingat begitu pentingnya

peranan PBB bagi pelaksanaan pembangunan hendaklah dalam membayar

PBB tepat waktu.

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa faktor

penghasilan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembalang

Semarang secara signifikan. Pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib

pajak tersebut adalah positif yang artinya makin besar penghasilan dan

kesadaran wajib pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib

pajak dalam membayar PBB. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,291 artinya

bahwa besarnya pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Tembalang

Semarang adalah 29,1%. Sedangkan 70,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor

yang lain yang tidak terungkap dalam penelitian ini.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1995:1013), istilah

kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam

perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan

ketentuan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai

suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan

dan melaksanakan hak perpajakannya. (Nurmantu, 2003:148). Jadi wajib

pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

4.2.2. Pengaruh Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

bahwa variabel penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel penghasilan. Hasil

penelitian ini relatif berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan

sebelumnya oleh peneliti lain. Dalam penelitian yang dilakukan Atika

Kusumawati. (2006), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Di

Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang), diketahui

bahwa faktor penghasilan memberikan pengaruh dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dukuhturi. Penelitian mengenai

kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh Wulandari (2007) tentang

pengaruh pendapatan, kualitas pelayanan dan penegakan hukum terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di

Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

dari pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hal ini mungkin disebabkan karena faktor – faktor lain di luar faktor

yang digunakan dalam penelitian ini, dan dimumgkinkan karena faktor

kesadaran dalam penelitian ini yang sangat dominan. Dikarenakan

masyarakat tembalang tingkat kesadaranya sangat tinggi mengenai

pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penghasilan adalah semua yang diterima oleh orang yang berupa

uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi. Penghasilan

yang diperoleh masyarakat akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Tingkat konsumsi masyarakat disesuaikan dengan tingkat

penghasilan. Dengan tingkat penghasilan yang tinggi orang akan patuh

melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena

secara ekonomi kebutuhan mereka telah terpenuhi. Dalam penelitian ini

penghasilan terdiri dari penghasilan pokok dan penghasilan sampingan yang

berasal dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah.

4.2.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel penghasilan.

Pengaruh kesadaran wajib pajak tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak

adalah positif, yang artinya bahwa makin tinggi kesadaran wajib pajak maka

makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil uji parsial untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 24,4%

artinya bahwa besarnya sumbangan variabel kesadaran wajib pajak terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

di Kelurahan Tembalang Semarang sebesar 24,4%. Variabel kesadaran

wajib pajak memberikan sumbangan terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran wajib pajak di

Kelurahan Tembalang Semarang termasuk ke dalam kategori baik,

walaupun rata-rata masyarakat di kelurahan Tembalang Semarang merasa

kurang informasi mengenai perpajakan akan tetapi wajib pajak di Kelurahan

Tembalang Semarang tetap melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak

bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak tetap berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak.. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi

tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin patuh pula masyarakat itu

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya,

termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi

pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suhardito, B. &

Sudibyo, B. 1999). Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga

berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada

kenyataanya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban

perpajakannya dan mengerti essensi dari pajak itu sendiri. Hal ini

mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran (lack of awareness)

sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan. Sebagai warga negara

(yang baik), kewajibannya adalah memenuhi kewajiban perpajakan.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1 Ada pengaruh antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak secara simultan dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan.

2 Tidak ada pengaruh antara penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak

secara parsial dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan

Tembalang Semarang.

3 Ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak secara parsial dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di

Kelurahan Tembalang Semarang.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan pihak kelurahan Tembalang Semarang proaktif dalam

mensosialisasikan tentang manfaat, sanksi dan peraturan pajak, khususnya

PBB, dengan harapan wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi

dalam hal membayar pajak.

2. Untuk wajib pajak kelurahan Tembalang Semarang

a. Diharapkan dapat lebih memahami pentingnya pajak sehingga kepatuhan

dalam membayar pajak (PBB) akan lebih tinggi.

b. Diharapkan wajib pajak sebaiknya dapat tepat waktu dalam melakukan

pembayaran pajak (PBB), karena berkaitan dengan pembiayaan

kebutuhan bersama sebagai warga Negara, baik untuk kebutuhan Negara,

untuk pembiayaan pembangunan, maupun untuk kemakmuran

masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Roshidi, Mohamad bin Ahmad, Hajah Mustafa bin Mohd Hanefah, and Mohd

Asri bin Mohd Noor. 2007. The Effects of Knowledge on tax compliance behaviors among Malaysian Taxpayers. Universiti Pendidikan Sultan Idris: 1-15.

Ancok, D. 2004. Psikologi Terapan. Yogyakarta: Darussalam.

Asikin, Agustini, Tika Nurjaya dan Yullia Lianawati. 1991. Pajak Citra dan

Upaya Pembaharuannya (Revisi dari buku pajak Citra dan Bebannya). Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara.

Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: PT. Rineka.

Chairul, Tubagus A. Z. 1992. Perpajakan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Devos, Ken. 2009. What influences the behavior of non-compliant individual

taxpayers. Tax Policy Journal An Annual Summary of Tax Policy Issues. Volume 5: 17-22.

Forum on Tax Administration Compliance Sub-group. 2004. Compliance Risk

Management:Managing and Improving Tax Compliance. Centre For Tax Policy and Administration.

G. Kartasapoetra dkk,. 1989. Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur dan Pelaksanaannya. Jakarta: Bina Aksara.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

http://www.fiskal.depkeu.go.id/bapekki/kajian/kemu-2pdf

http://www.perencanakeuangan.com/files/FaktorPenghasilan.html

Jogiyanto. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman. Yogyakarta: BPFE.

Judisseno, Rimsky K. 2001. Perpajakan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kasipillai, Jeyapalan, Norhani, Aripin and Noor Afza Amran. 2003. The Influence of education on tax avoidance and tax evasion. Jurnal of tax

research Volume 1. Number 2. The University of New South Wales: Atax, 134-146.

Mardiasmo. 2004. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset.

Noormala, Siti Sheikh Obid. 2009. Voluntary compliance : tax education

preventive. International Conference on Bussiness and Economy 6-8

November 2009 Constanta Romania. International Islamic

University Malaysia: 30-40.

Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan, edisi dua. Jakarta: Granit.

Ritsema, Christina M. Deborah W. Thomas, and Gary D. Ferrier. 2003. Economic

and Behavioral Determinants of Tax Compliance : Evidence from the 1997 Arkansas Tax Penalty Amnesty Program. Presented at the 2003 IRS Research Conference, June 2003 : 1-25.

Sambodo, Agus. 1999. Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha dan Orang

Pribadi tinjauan dari sisi Wajib Pajak. Jakarta : BPFE-Yogyakarta.

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Bussiness. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Marihot P. 2004. Utang Pajak, pemenuhan kewajiban dan penagihan

pajak dengan surat paksa. Jakarta: Grafindo Persada.

Suharsimi, Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta: Rineka Cipta.

Sumarsono, Sonny. 2004. Metode Riset SDM. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmuji. 2006. Pengetahuan Perpajakan. Semarang: UNNES PRESS.

Tarmuji, Tarsis. Memahami Pajak dan Perpajakan. Semarang: UNNES PRESS.

Umar, Husein. 2005. Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Edisi Revisi dan Perluasan). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

www.anggaran.depkeu.go.id

LAMPIRAN

Kisi – Kisi Instrumen

Variabel Definisi Indikator Item Soal 1 Penghasilan

Wajib Pajak

Pengertian penghasilan menurut undang-undang PPh (Pajak Penghasilan) pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak

1 Pekerjaan Pokok

2 Pekerjaan Sampingan

5, 10, 11

6, 10,11

2 Kesadaran

Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suhardito, B. & Sudibyo, B. 1999).

5. Sebab Kultural dan Historis

6. Kurangnya Informasi

7. Adanya Kebocoran Pada Penarikan Pajak

8. Suasana individu

12, 13

3 Kepatuhan

Wajib Pajak

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Ketaatan

2. Persepsi Pajak 3. Ketepatan

20, 21

22, 23

24, 25, 26

ANGKET PENELITIAN

Kepada :

Wajib Pajak

Kelurahan Tembalang-Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Angket ini peneliti sampaikan kepada Saudara dengan tujuan untuk

memperoleh informasi atau data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

“PENGARUH PENGHASILAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN TEMBALANG

SEMARANG TAHUN 2009.”

Mengingat akan pentingnya data atau informasi yang diperoleh nanti bagi

terlaksananya penelitian, maka peneliti mohon kesediaan Saudara untuk mengisi

angket dengan kesungguhan dan kejujuran dalam menjawab setiap pertanyaan

karena pendapat Saudara akan sangat membantu keberhasilan penelitian ini.

Segala pendapat yang telah Saudara berikan tidak akan berpengaruh negatif

terhadap pribadi Saudara serta dijamin kerahasiaannya.

Akhirnya atas kesediaan dan perhatian Saudara untuk mengisi angket ini,

peneliti mengucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Semarang, February 2011

Peneliti

Khoirul Mustofa

I. IDENTITAS RESPONDEN 1. Nama : ............................................................................

2. Alamat : ............................................................................ 3. Jumlah Keluarga : ............................................................................ 4. Tingkat Pendidikan : ............................................................................ 5. Pekerjaan Pokok : ............................................................................ 6. Pekerjaan Sampingan : ............................................................................ 7. Luas Tanah : ............................................................................ 8. Luas Bangunan : ............................................................................ 9. Kondisi bangunan (bahan dasar)

a. Dinding rumah : (Tembok / setengah tembok / papan)

b. Lantai : (Tegel / keramik / masih tanah)

c. Letak strategis : (Pinggir jalan / masuk gang)

II. PERNYATAAN

A. PENGHASILAN

Isilah tabel pada lembar jawaban yang sesuai dengan keadaaan sesungguhnya 1. Berapa penghasilan bersih rata-rata sebulan yang diperoleh dari pekerjaan

pokok dan pekerjaan sampingan ?

No Keterangan

Penghasilan

bersih yang

diterima

Penghasilan

sampingan

bersih yang

diterima

Jumlah

penghasilan

bersih

1. Suami (Kepala keluarga)

Anggota keluarga yang lain :

a. Istri

b. Anak laki-laki *

c. Anak perempuan *

Total penghasilan bersih

selama satu bulan

Keterangan : * = Belum berkeluarga

B. KESADARAN WAJIB PAJAK

No Pertanyaan Sangat Tidak

Setuju Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju Sangat Setuju

(1) (2) (3) (4) (5) 2. Saya tidak merasa bahwa membayar

PBB merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat

3. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat membantu pelaksanaan pembangunan

4. Sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan melalui iklan layanan masyarakat atau selebaran sangat diperlukan oleh wajib pajak

Informasi tentang tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sangat diperlukan oleh wajib pajak

6. Adanya berita tentang kasus korupsi yang melibatkan aparat petugas pajak tidak membuat saya enggan membayar Pjak Bumi dan Bangunan

7. Adanya kebocoran pada penarikan pajak tidak berpengaruh pada keinginan saya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

8. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya saat saya ingin atau ingat saja, tapi atas kesadaran bahwa membyar pajak adalah kewajiban saya

9. Tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang praktis membuat saya lebih mudah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

C. KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Ketaatan

Setuju Tidak setuju

Kurang Setuju

(1) (2) (3) (4) (5) 10. Selama membayar pajak saya berusaha

mematuhi peraturan Pajak Bumi dan Bangunan

11. Apabila terjadi perubahan harta kekayaan (tanah dan bangunan) yang saya miliki, saya selalu melaporkan hal tersebut.

Persepsi Wajib Pajak

Baik Tidak Baik

Kurang Baik

Baik Sangat Baik

(1) (2) (3) (4) (5) 12. Pendapat Saya terhadap sistem

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini

13. Pendapat Saya terhadap sistem birokrasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan saat ini

Ketepatan Waktu

Setuju Tidak setuju

Kurang Setuju

(1) (2) (3) (4) (5) 14. Setelah menerima SPPT Pajak Bumi

dan Bangunan harus segera dibayar sebelum batas akhir pembayaran

15. Ketepatan waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) 16. Mengingat begitu pentingnya peranan

Pajak Bumi dan Bangunan bagi pelaksanaan pembangunan hendaklah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu

Terima kasih atas partisipasi dan kejujuran Anda dalam mengisi kuesioner ini.

DATA PENGHASILAN

Kode Res. Penghasilan (X1)

R-01 3200000 R-02 2750000 R-03 3150000 R-04 3250000 R-05 2000000 R-06 3150000 R-07 3500000 R-08 3100000 R-09 3200000 R-10 1300000 R-11 1100000 R-12 1500000 R-13 3400000 R-14 1300000 R-15 2600000 R-16 725000 R-17 3200000 R-18 3500000 R-19 1000000 R-20 1500000 R-21 700000 R-22 3150000 R-23 1600000 R-24 2100000 R-25 1750000 R-26 1900000 R-27 1700000 R-28 2650000 R-29 1350000 R-30 2000000 R-31 1800000 R-32 2850000 R-33 2500000 R-34 750000 R-35 2600000 R-36 2450000

R-37 1700000 R-38 2500000 R-39 1250000 R-40 2650000 R-41 2000000 R-42 1750000 R-43 1600000 R-44 2000000 R-45 2800000 R-46 1800000 R-47 1600000 R-48 1250000 R-49 900000 R-50 3150000 R-51 1700000 R-52 1650000 R-53 1750000 R-54 2150000 R-55 2000000 R-56 2600000 R-57 1000000 R-58 1700000 R-59 1650000 R-60 2300000 R-61 2800000 R-62 3100000 R-63 2450000 R-64 2750000 R-65 2600000 R-66 1850000 R-67 3500000 R-68 3300000 R-69 3450000 R-70 3650000 R-71 1100000 R-72 900000 R-73 2750000 R-74 2000000 R-75 1900000 R-76 1650000 R-77 2100000

R-78 3150000 R-79 1750000 R-80 2450000 R-81 1825000 R-82 1975000 R-83 1100000 R-84 2700000 R-85 1800000 R-86 1625000 R-87 2500000 R-88 3150000 R-89 700000 R-90 1825000 R-91 2350000 R-92 1750000 R-93 2000000 R-94 2900000 R-95 1850000 Mean 2157631.579 Median 2000000

TABULASI DATA HASIL PENELITIAN

No. Kod

e Res.

Penghasilan (X1)

Kesadaran Wajib Pajak (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) I-1 I-2 I-3 I-4 ∑ I-1 I-2 I-3 ∑ 2 3 ∑ 4 5 ∑ 6 7 ∑ 8 9 ∑ 10 11 ∑ 12 13 ∑ 14 15 16 ∑

1 R-01 5 5 5 10 5 5 10 4 4 8 5 5 10 38 5 5 10 4 4 8 5 5 5 15 33 2 R-02 4 5 5 10 5 5 10 4 4 8 5 5 10 38 5 5 10 4 4 8 5 5 5 15 33 3 R-03 5 5 5 10 5 5 10 4 4 8 5 5 10 38 5 5 10 4 4 8 5 5 5 15 33 4 R-04 5 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 40 5 5 10 4 4 8 5 5 5 15 33 5 R-05 3 4 5 9 5 5 10 4 4 8 4 4 8 35 5 5 10 4 4 8 5 5 5 15 33 6 R-06 5 4 5 9 4 5 9 5 3 8 4 3 7 33 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 28 7 R-07 5 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 4 4 8 3 4 7 4 4 4 12 27 8 R-08 5 4 5 9 4 4 8 3 3 6 4 5 9 32 5 4 9 3 3 6 4 4 5 13 28 9 R-09 5 4 4 8 3 4 7 2 2 4 4 4 8 27 4 4 8 3 3 6 4 4 4 12 26 10 R-10 2 4 5 9 4 2 6 1 1 2 2 3 5 22 2 4 6 3 1 4 2 4 2 8 18 11 R-11 1 4 5 9 5 5 10 4 3 7 4 5 9 35 4 4 8 4 3 7 4 4 5 13 28 12 R-12 2 4 4 8 4 4 8 5 5 10 4 5 9 35 4 4 8 3 3 6 3 3 4 10 24 13 R-13 5 1 5 6 5 5 10 5 5 10 5 5 10 36 5 5 10 4 4 8 5 5 5 15 33 14 R-14 2 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 28 15 R-15 4 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 28 16 R-16 1 2 3 5 3 4 7 4 4 8 3 4 7 27 3 2 5 4 3 7 4 4 3 11 23 17 R-17 5 5 4 9 4 4 8 4 4 8 4 4 8 33 4 4 8 2 4 6 4 4 3 11 25 18 R-18 5 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 4 4 8 4 4 8 3 4 4 11 27 19 R-19 1 5 5 10 4 4 8 4 4 8 4 4 8 34 2 4 6 5 4 9 3 3 4 10 25 20 R-20 2 3 4 7 3 4 7 4 4 8 4 3 7 29 4 4 8 3 2 5 4 4 4 12 25 21 R-21 1 5 4 9 5 4 9 4 4 8 4 5 9 35 3 3 6 3 3 6 4 2 3 9 21 22 R-22 5 4 4 8 4 3 7 4 4 8 5 4 9 32 3 3 6 3 2 5 2 3 3 8 19 23 R-23 2 4 3 7 3 3 6 3 3 6 3 3 6 25 4 4 8 4 4 8 3 3 4 10 26 24 R-24 3 5 4 9 4 4 8 4 5 9 4 5 9 35 3 2 5 2 2 4 2 3 4 9 18 25 R-25 2 4 4 8 4 4 8 4 4 8 3 4 7 31 5 4 9 4 4 8 5 4 5 14 31 26 R-26 3 4 4 8 4 4 8 4 5 9 4 4 8 33 4 3 7 3 3 6 3 4 2 9 22 27 R-27 2 3 3 6 4 3 7 4 4 8 3 3 6 27 2 3 5 4 2 6 3 3 3 9 20 28 R-28 4 5 4 9 4 4 8 4 4 8 4 4 8 33 4 4 8 5 3 8 3 4 5 12 28 29 R-29 2 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 4 5 9 4 4 8 4 4 5 13 30 30 R-30 3 3 3 6 4 4 8 4 4 8 4 4 8 30 3 3 6 4 3 7 3 3 4 10 23 31 R-31 2 5 4 9 4 4 8 5 4 9 4 4 8 34 4 4 8 4 4 8 3 5 5 13 29 32 R-32 4 3 4 7 4 4 8 5 4 9 4 4 8 32 5 4 9 4 4 8 3 4 4 11 28 33 R-33 4 4 3 7 4 5 9 4 5 9 4 5 9 34 4 4 8 5 3 8 2 5 5 12 28 34 R-34 1 3 3 6 3 4 7 3 3 6 3 2 5 24 3 3 6 3 2 5 3 3 4 10 21 35 R-35 4 4 5 9 5 5 10 4 5 9 4 5 9 37 4 4 8 4 4 8 3 4 4 11 27 36 R-36 3 4 5 9 2 3 5 4 2 6 4 4 8 28 2 3 5 3 3 6 3 2 3 8 19 37 R-37 2 4 4 8 5 3 8 5 3 8 4 4 8 32 4 4 8 5 4 9 4 4 4 12 29 38 R-38 4 4 5 9 2 4 6 4 4 8 4 4 8 31 4 3 7 4 2 6 4 3 5 12 25 39 R-39 2 4 5 9 4 5 9 5 2 7 4 5 9 34 4 3 7 4 4 8 4 3 4 11 26 40 R-40 4 4 4 8 5 4 9 3 3 6 4 4 8 31 3 4 7 4 3 7 3 3 5 11 25 41 R-41 3 4 5 9 5 4 9 4 4 8 4 3 7 33 4 4 8 5 4 9 4 3 5 12 29 42 R-42 2 3 4 7 5 4 9 4 4 8 5 4 9 33 5 3 8 4 4 8 3 4 4 11 27 43 R-43 2 2 3 5 5 4 9 3 4 7 5 3 8 29 4 2 6 4 4 8 4 3 3 10 24 44 R-44 3 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 5 9 33 5 3 8 4 3 7 3 4 4 11 26 45 R-45 4 4 4 8 4 4 8 3 3 6 4 4 8 30 4 3 7 4 4 8 3 4 3 10 25 46 R-46 2 4 4 8 4 4 8 5 3 8 4 5 9 33 4 4 8 4 3 7 4 4 4 12 27 47 R-47 2 5 4 9 3 3 6 4 4 8 5 5 10 33 5 4 9 3 4 7 5 4 4 13 29 48 R-48 1 4 4 8 4 2 6 3 2 5 4 4 8 27 4 2 6 3 4 7 3 4 3 10 23 49 R-49 1 4 4 8 5 4 9 4 3 7 4 5 9 33 4 4 8 3 3 6 4 3 4 11 25 50 R-50 5 5 5 10 4 4 8 5 4 9 4 4 8 35 4 4 8 3 4 7 5 4 4 13 28 51 R-51 2 5 4 9 5 4 9 4 4 8 5 4 9 35 4 4 8 4 3 7 4 5 4 13 28 52 R-52 2 5 4 9 4 5 9 4 2 6 4 4 8 32 4 5 9 4 3 7 4 4 5 13 29 53 R-53 2 5 4 9 5 4 9 5 4 9 4 3 7 34 4 3 7 4 4 8 4 3 4 11 26 54 R-54 3 5 4 9 5 4 9 4 3 7 4 3 7 32 4 4 8 4 3 7 3 2 4 9 24 55 R-55 3 4 5 9 4 5 9 5 3 8 4 4 8 34 4 2 6 3 4 7 3 1 4 8 21 56 R-56 4 4 5 9 5 5 10 4 3 7 4 5 9 35 5 2 7 3 4 7 4 3 5 12 26 57 R-57 1 4 5 9 4 5 9 4 3 7 4 4 8 33 4 2 6 4 3 7 5 4 4 13 26 58 R-58 2 3 5 8 5 5 10 3 5 8 4 4 8 34 4 4 8 4 4 8 4 3 5 12 28 59 R-59 2 4 4 8 5 5 10 4 3 7 4 5 9 34 3 3 6 4 3 7 4 5 4 13 26 60 R-60 3 5 4 9 4 4 8 4 4 8 5 5 10 35 4 4 8 3 4 7 5 4 5 14 29 61 R-61 4 4 5 9 5 4 9 4 3 7 4 5 9 34 5 2 7 4 3 7 5 3 5 13 27

62 R-62 5 5 4 9 4 4 8 3 3 6 4 5 9 32 4 3 7 4 4 8 5 3 4 12 27 63 R-63 3 5 4 9 3 4 7 4 2 6 4 5 9 31 4 4 8 4 3 7 5 4 5 14 29 64 R-64 4 5 4 9 4 4 8 5 4 9 4 4 8 34 5 3 8 3 4 7 4 3 4 11 26 65 R-65 4 5 5 10 4 4 8 4 3 7 4 4 8 33 4 4 8 4 3 7 4 5 4 13 28 66 R-66 2 4 4 8 4 5 9 5 3 8 5 4 9 34 5 4 9 3 4 7 4 4 5 13 29 67 R-67 5 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 4 2 6 4 3 7 5 4 4 13 26 68 R-68 5 4 4 8 4 4 8 5 5 10 4 4 8 34 4 2 6 5 4 9 4 5 5 14 29 69 R-69 5 4 4 8 4 4 8 5 4 9 4 4 8 33 4 3 7 4 4 8 3 4 4 11 26 70 R-70 5 4 3 7 5 4 9 4 4 8 5 5 10 34 4 4 8 4 3 7 4 4 3 11 26 71 R-71 1 4 4 8 4 5 9 2 4 6 4 4 8 31 5 2 7 3 3 6 4 4 4 12 25 72 R-72 1 4 5 9 4 4 8 3 4 7 5 4 9 33 4 4 8 3 3 6 4 5 5 14 28 73 R-73 4 4 4 8 4 5 9 3 3 6 4 4 8 31 4 4 8 4 3 7 4 5 4 13 28 74 R-74 3 3 4 7 5 4 9 4 4 8 5 4 9 33 4 2 6 3 3 6 5 4 5 14 26 75 R-75 3 5 4 9 4 5 9 4 3 7 4 5 9 34 4 4 8 4 4 8 5 3 5 13 29 76 R-76 2 4 4 8 4 5 9 5 4 9 4 4 8 34 5 4 9 4 3 7 4 4 2 10 26 77 R-77 3 3 4 7 4 4 8 4 5 9 4 5 9 33 4 2 6 3 2 5 4 3 5 12 23 78 R-78 5 4 4 8 5 5 10 4 3 7 3 4 7 32 5 3 8 4 3 7 5 4 4 13 28 79 R-79 2 4 4 8 4 4 8 4 3 7 4 4 8 31 4 4 8 4 3 7 4 5 5 14 29 80 R-80 3 4 4 8 4 4 8 3 4 7 4 4 8 31 5 4 9 4 3 7 4 4 4 12 28 81 R-81 2 5 4 9 4 4 8 5 3 8 3 4 7 32 5 3 8 4 3 7 4 5 4 13 28 82 R-82 3 4 4 8 4 4 8 5 5 10 4 3 7 33 4 4 8 3 2 5 4 3 4 11 24 83 R-83 1 4 5 9 5 4 9 5 3 8 4 4 8 34 5 4 9 3 3 6 4 3 2 9 24 84 R-84 4 4 4 8 4 4 8 5 4 9 5 3 8 33 5 4 9 4 4 8 4 4 3 11 28 85 R-85 2 5 5 10 5 3 8 2 3 5 4 4 8 31 4 3 7 3 2 5 3 1 3 7 19 86 R-86 2 4 4 8 4 5 9 4 3 7 4 5 9 33 4 5 9 4 3 7 4 5 4 13 29 87 R-87 4 4 5 9 5 4 9 5 4 9 4 5 9 36 4 4 8 4 4 8 5 4 3 12 28 88 R-88 5 4 4 8 4 3 7 4 4 8 4 4 8 31 4 3 7 4 3 7 4 4 4 12 26 89 R-89 1 4 5 9 4 4 8 3 4 7 4 4 8 32 5 2 7 3 2 5 3 3 4 10 22 90 R-90 2 5 4 9 4 4 8 4 3 7 4 3 7 31 4 3 7 4 3 7 3 4 4 11 25 91 R-91 3 4 4 8 4 4 8 5 4 9 4 5 9 34 5 4 9 3 3 6 5 4 5 14 29 92 R-92 2 5 5 10 4 5 9 4 3 7 4 4 8 34 4 4 8 4 4 8 4 3 4 11 27 93 R-93 3 4 4 8 5 4 9 4 4 8 5 3 8 33 5 4 9 3 4 7 5 4 5 14 30 94 R-94 4 5 4 9 4 4 8 3 4 7 4 4 8 32 4 4 8 4 3 7 4 4 5 13 28 95 R-95 2 4 5 9 4 4 8 5 3 8 4 4 8 33 4 4 8 3 2 5 4 4 5 13 26

Mean 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 3 7 4 4 4 12

3 33 26 Median 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 3 7 4 4 4 12 3 33 27

Tabel Statistik Diskriptif Indikator – Indikator Variabel

Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 4.2.1

Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Sebab Kultural dan Historis

Interval Jumlah Responden Persentase Kriteria 10 – 11 9 9,47% Sangat Patuh 8 – 9 72 75,79% Patuh 6 – 7 12 12,63% Cukup Patuh 4 – 5 2 2,11% Sedang 2 – 3 0 0,00% Kurang

Tabel 4.2.2

Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Kurangnya Informasi

Tabel 4.2.3

Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak Indikator Adanya Kebocoran Pada Penarikan Pajak

Tabel 4.2.4

Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak Indikator Suasana Individu

Tabel Statistik Diskriptif Indikator – Indikator Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.3.1

Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Membayar PBB Indikator Ketaatan

Tabel 4.3.2

Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Membayar PBB Indikator Persepsi wajib pajak

Tabel 4.3.3

Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Membayar PBB Indikator Ketepatan waktu

Hasil Olah Data Uji Multikolineritas

Coefficientsa

.930 1.075

.930 1.075X1X2

Model1

Uji Heterokedastisitas

uji Glejser

Coefficientsa

.501 2.198 .228 .820-.128 .145 -.094 -.880 .381.059 .070 .091 .850 .397

(Constant)X1X2

Model1

B Std. Error

t Sig.

Dependent Variable: Abs_Residuala.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

95.0000000

2.74068419.122.050

-.1221.184

NMeanStd. Deviation

Normal Parametersa,b

AbsolutePositiveNegative

Most ExtremeDifferences

Kolmogorov-Smirnov ZAsymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized Residual

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

Analisis Regresi Berganda Uji t

Coefficientsa

6.561 3.338 1.966 .052.382 .220 .156 1.735 .086.576 .106 .491 5.453 .000

(Constant)X1X2

Model1

B Std. Error

t Sig.

ANOVAb

311.617 2 155.809 20.302 .000a

706.067 92 7.6751017.684 94

RegressionResidualTotal

Model1

Sum ofSquares df Mean Square F Sig.

Koefisien Determinasi Uji Parsial

Coefficientsa

.286 .178 .151 .930 1.075

.532 .494 .474 .930 1.075X1X2

Model1

Zero-order Partial PartCorrelations

Uji Simultan

Model Summaryb

.553a .306 .291 2.77031 2.212Model1

R R SquareAdjustedR Square

Std. Error ofthe Estimate

Durbin-Watson

Daftar Skripsi Terdahulu dan Jurnal

Nama Judul Variabel Hasil

Kusumawati, Atika. 2006

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.

2. Faktor pendidikan wajib pajak

3. Faktor penghasilan wajib pajak

4. Faktor pelayanan aparatur pajak

5. Faktor penegakan hukum pajak

6. Faktor sosialisasi

Y :Kepatuhan

Secara simultan dan parsial berpengaruh

Noviani, Elly. 2005

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

1 Faktor pendidikan wajib pajak

2 Faktor penghasilan wajib pajak

3 Faktor pelayanan aparatur pajak

4 Faktor penegakan hukum pajak

5 Faktor sosialisasi

Y :Kepatuhan

Wulandari, Lia. 2007

Pengaruh Penghasilan, Kualitas Pelayanan, dan Penegakan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

1. Penghasilan 2. Kualitas

Pelayanan 3. Penegakan

Hukum Y :Kepatuhan

Kasipillai, Jeyapalan, Norhani, Aripin and Noor Afza Amran. 2003

The Influence of education on tax avoidance and tax evasion

Siti Noormala Sheikh Obid. 2009

Voluntary compliance : tax education preventive

Ali Roshidi, Mohamad bin Ahmad, Hajah Mustafa bin Mohd Hanefah, and Mohd Asri bin Mohd Noor. 2007

The Effects of Knowledge on tax compliance behaviors among Malaysian Taxpayers

ARIEF RACHMAN RINDAH FEBRIANA SURYAWATI, SE., M.Acc., Ak. GITA ARASY HARWIDA, SE., M.Tax., Ak

PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, SERTA KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB DI KECAMATAN KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP

1. Pemahaman 2. Kesadaran 3. Kepatuhan Y: Keberhasilan

Penerimaan PBB

4. Faktor yang telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep adalah kesadaran WP PBB

5. Faktor pemahaman WP PBB dan kepatuhan WP PBB tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB

pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak

Documents

pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib …

pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, …

pengaruh kesadaran wajib pajak, sikap...

artikel analisis pengaruh kesadaran wajib pajak,...

pengaruh penerapan self assessment … pengaruh terhadap...

pengaruh sensus pajak nasional, kesadaran wajib

pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman …

pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib...

pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, …

pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan … · 2019....

pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus ......

analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, … · 1 analisis...

pengaruh sosialisasi perpajakan kesadaran wajib …

pengaruh kesadaran, pengetahuan pajak dan sikap wajib...

faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak

pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan...

pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak

pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib … · pengaruh...

pengaruh religiusitas wajib pajak, kesadaran …

pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran …