bab 4. target kinerja dan kerangka pendanaan

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 4 - 1

BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan pengukuran kinerja kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan.

Pengukuran kinerja Kementerian Perhubungan merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja kegiatan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditandai dengan indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 dengan tambahan indikator kegiatan yang bersifat strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek utama, yaitu : (1) Keselamatan dan keamanan transportasi, (2) Pelayanan transportasi, dan (3) Kapasitas transportasi. Tiap aspek memiliki sasaran dan kebijakan, sebagai berikut:

4.1.1 KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

Dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi, Kementerian Perhubungan mempunyai dua sasaran, yaitu : (1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi; dan (2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi selama kurun waktu 2015-2019.


4.1.1.1 MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN TRANSPORTASI

Untuk mencapai sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu:

1. Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional :

a. Perkeretaapian yang diukur dengan angka kecelakaan kumulatif, dengan baseline tahun 2014 sebesar 0,65 (rasio kecelakaan/1 juta km), dan ditargetkan sampai tahun 2019 menjadi 0,55 (rasio kecelakaan/1 juta km), dengan kegiatan strategis diantaranya Peningkatan/rehabilitasi jalur KA sepanjang 1225 Km'sp, Peningkatan/rehabilitasi jembatan KA sepanjang 269 Unit, Peningkatan/rehabilitasi persinyalan, dan telekomunikasi KA sebanyak 41 Paket, Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Pembinaan bidang keselamatan perkeretaapian sebanyak 22 paket, Pengamanan perlintasan sebidang, Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan perkeretaapian sebanyak 95 paket;

b. Transportasi Laut yang diukur melalui rasio kejadian kecelakaan yaitu jumlah kecelakaan yang terjadi pada setiap 10.000 freight pada 48 Pelabuhan sesuai SK Dirjen Hubla Nomor UM.002/38/18/DJPL-11 dengan baseline tahun 2014 sebesar 1,080, ditargetkan sampai tahun 2019 rasio kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi sebesar 0,638;

c. Transportasi Udara yang diukur dengan angka kecelakaan, dengan baseline tahun 2014 sebesar 6,56 (rasio kejadian/ 1 juta flight), dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 2,45 (rasio kejadian/ 1 juta flight) melalui pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan penerbangan.

2. Jumlah pedoman standar keselamatan dan keamanan transportasi, dengan target capaian s/d 2019 sebanyak 141 dokumen :

a. Transportasi Darat dengan baseline 1 dokumen pada tahun 2014, ditargetkan menjadi 19 dokumen studi/kajian/desain/norma/standar/ pedoman/kriteria/prosedur terkait keselamatan bidang Perhubungan Darat sampai pada tahun 2019;

b. Transportasi Perkeretaapian dengan baseline 1 dokumen pada tahun 2014, ditargetkan menjadi 2 dokumen studi/kajian/desain/norma/standar/ pedoman/kriteria/prosedur terkait keselamatan dan keamanan bidang Perkeretaapian sampai pada tahun 2019;

c. Transportasi Laut dengan baseline 3 dokumen pada tahun 2014, ditargetkan menjadi 58 dokumen pedoman dan standar keselamatan dan keamanan transportasi laut sampai pada tahun 2019. Dalam rangka menurunkan angka kecelakaan Ditjen Hubla menerbitkan pedoman/standar terkait keselamatan dan keamanan pelayaran dalam bentuk surat edaran dan surat keputusan baik yang ditetapkan oleh Dirjen Hubla maupun Direktur Teknis terkait;

d. Transportasi Udara dengan baseline 2 dokumen pada tahun 2014, dan ditargetkan sebanyak 62 dokumen studi/kajian/desain/norma/standar/


pedoman/kriteria/prosedur terkait keselamatan bidang Perhubungan Udara sampai pada tahun 2019.

3. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi :

a. Transportasi Darat berupa :

1) Jumlah Ketersediaan Marka Jalan dengan baseline tahun 2014 sepanjang 400.000 m2, ditargetkan menjadi 13.900.000 m2 sampai pada tahun 2019;

2) Jumlah Ketersediaan Rambu Lalu Lintas dengan baseline tahun 2014 sebanyak 800 Unit, ditargetkan menjadi 9.800 Unit sampai pada tahun 2019;

3) Jumlah Ketersediaan APILL dengan baseline tahun 2014 sebanyak 50 Unit, ditargetkan menjadi 1.645 Unit sampai pada tahun 2019;

4) Jumlah Ketersediaan Alat Penerangan Jalan Umum dengan baseline tahun 2014 sebanyak 2.500 Unit, ditargetkan menjadi 47.500 Unit sampai pada tahun 2019;

5) Jumlah Ketersediaan Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) dengan baseline tahun 2014 sebanyak 0 Unit, ditargetkan menjadi 68 Unit sampai pada tahun 2019;

6) Jumlah Ketersediaan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dengan baseline tahun 2014 sepanjang 20.000 m’, ditargetkan menjadi 370.500 m’ sampai pada tahun 2019;

7) Pembangunan SBNP dan Rambu Sungai (LLASDP) dengan baseline tahun 2014 sebanyak 130 Unit, ditargetkan sebanyak 7.958 Unit SBNP dan rambu sungai sampai pada tahun 2019;

b. Transportasi Perkeretaapian yaitu pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keamanan perkeretaapian berupa :

1) Fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian dengan baseline tahun 2014 sebanyak 29 Unit, ditargetkan menjadi 124 Unit sampai pada tahun 2019;

2) Perangkat Automatic Train Protection (ATP) ditargetkan menjadi 17 Unit sampai pada tahun 2019;

c. Transportasi Laut mencakup:

1) Pembangunan SBNP dengan baseline tahun 2014 sebanyak 2.269 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 3.023 Unit;

2) Pembangunan dan upgrade GMDSS dengan baseline tahun 2014 sebanyak 73 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 216 Unit;

3) Pembangunan dan upgrade VTS dengan baseline tahun 2014 sebanyak 34 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 69 Unit;


4) Pembangunan/lanjutan/penyelesaian kapal patroli dengan baseline tahun 2014 sebanyak 315 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 599 Unit;

5) Pembangunan/lanjutan/penyelesaian kapal negara kenavigasian dengan baseline tahun 2014 sebanyak 64 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 105 Unit.

d. Transportasi udara berupa fasilitas keamanan dan PK-PPK melalui pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keamanan penerbangan, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 312 paket, dan ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 1.157 pengadaan fasilitas pelayanan darurat dan peralatan bidang keamanan penerbangan;

4.1.1.2 MENURUNNYA JUMLAH GANGGUAN KEAMANAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

Untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019 yaitu jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi (perkeretaapian, laut dan udara), dengan target capaian tahun 2015-2019 sebanyak 221 kejadian/tahun, meliputi:

a. Transportasi Perkeretaapian melalui Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian dengan target sampai tahun 2019 sebanyak 211 kejadian/tahun.

b. Transportasi Laut melalui pelaksanaan patroli dan pengawasan pada jalur lalu lintas pelayaran dengan baseline tahun 2014 sebanyak 8 kejadian, dan ditargetkan sampai tahun 2019 menurun menjadi 5 kejadian gangguan keamanan/tahun;

c. Transportasi Udara melalui pembangunan fasilitas keamanan penerbangan dengan baseline tahun 2014 sebanyak 8 kejadian, dan ditargetkan sampai tahun 2019 menurun menjadi 5 kejadian gangguan keamanan/tahun.

4.1.2 PELAYANAN TRANSPORTASI

Dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi, Kementerian Perhubungan mempunyai 7 sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan, (3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi, (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan


pada sektor tansportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.

4.1.2.1 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu :

1. Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan target capaian s/d 2019 sebanyak 102 dokumen :

a. Transportasi Darat melalui Penyusunan dokumen studi/kajian/desain/ norma/standar/pedoman/kriteria/prosedur bidang Perhubungan Darat dengan baseline tahun 2014 sebanyak 3 dokumen, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 24 dokumen;

b. Transportasi Perkeretaapian melalui Penyusunan dokumen studi/kajian/ desain/norma/standar/pedoman/kriteria/prosedur bidang lalu lintas dan angkutan kereta api (terkait SPM penyelenggaraan/pengoperasian Sarana dan Prasarana Perkeretaapian yang senantiasa mengikuti tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan) yang ditargetkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 4 dokumen;

c. Transportasi Laut melalui penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dalam bentuk surat edaran dan surat keputusan baik yang ditetapkan oleh Dirjen Hubla maupun Direktur Teknis terkait, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 4 dokumen, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 telah tersusun 34 dokumen pedoman dan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut;

d. Transportasi udara melalui Penyusunan dokumen studi/kajian/desain/ norma/standar/pedoman/kriteria/prosedur bidang Perhubungan Udara dengan baseline tahun 2014 sebanyak 10 dokumen, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 40 dokumen.

2. Kinerja Pelayanan transportasi di Unit Pelayanan Teknis Perhubungan Laut (UPT), dengan target capaian s/d tahun 2019 sebesar 73,33 persen :

a. Pencapaian waiting time (WT) melalui pengawasan operasional bongkar muat di pelabuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 36,80%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 pencapaian waiting time sebesar 70%;

b. Pencapaian approach time (AT) melalui pengawasan operasional bongkar muat di pelabuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 43,70%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 pencapaian approach time sebesar 70%;


c. Pencapaian effective time (ET) melalui pengawasan operasional bongkar muat di pelabuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 69,70%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 pencapaian effective time mencapai 80%;

4.1.2.2 TERPENUHINYA SDM TRANSPORTASI DALAM JUMLAH DAN KOMPETENSI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu peningkatan jumlah lulusan sumber daya manusia transportasi yang bersertifikat melalui terbangunnya Kampus Terpadu SDM Transportasi (ATKP Makassar), Kampus Terpadu SDM Transportasi (PIP Makassar), Kampus BP2TD di Bali, dan Kampus Baru Akademi Perkeretaapian di Madiun. Melalui terbangunnya kampus-kampus tersebut, ditargetkan percapai peningkatan jumlah SDM aparatur dan SDM lulusan diklat, meliputi:

a. Baseline SDM aparatur pada tahun 2014 sebesar 35.925 orang, ditargetkan menjadi 108.493 orang sampai pada tahun 2019;

b. Baseline SDM lulusan diklat tahun 2014 sebesar 890.518 orang, ditargetkan menjadi 2.238.159 orang sampai pada tahun 2019.

4.1.2.3 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PENELITIAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019 berupa persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan dengan target pada tahun 2019 sebesar 80 %, melalui : perencanaan transportasi dengan menyusun dokumen perencanaan yang menjadi kebutuhan Ditjen, seperti penyusunan Rencana Induk (Terminal/Bandara/Pelabuhan/Stasiun) dan Tatrawil/Tatralok, Pengembangan klinik transportasi dengan memberikan pelayanan penelitian dan pengembangan kepada daerah yang memerlukan kajian dalam menyelesaikan permasalahan transportasi di daerah, sehingga dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan oleh Pemerintah Daerah, dan Penyusunan NSPK dilakukan dalam memenuhi amanat/ turunan peraturan-perundangan.

4.1.2.4 MENINGKATNYA KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu :


1. Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan baseline pada tahun 2014 mencapai 42% ( C ), dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 100% (A) melalui Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi, penyusunan roadmap reformasi birokrasi, dan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

2. Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN melalui penyusunan SIMAK BMN Tahunan dengan baseline pada tahun 2014 sebesar Rp. 162,6 Triliun, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar Rp. 721,5 Triliun;

3. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dengan target mempertahankan opini BPK berupa WTP sampai pada tahun 2019 melalui kegiatan strategis diantaranya :

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan berbasis akrual yang tepat waktu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami;

Sosialisasi kegiatan akuntansi dan sistem prosedur keuangan berbasis akrual;

Tindak lanjut hasil pemeriksaan dari aparat internal maupun eksternal yang cepat dan tepat;

Pembekalan pengelola anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Pengelolaan dan penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan;

4. Nilai AKIP Kementerian Perhubungan dengan baseline nilai AKIP B tahun 2014, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 memperoleh nilai AKIP AA, melalui pelaksanaan e-performance di lingkungan Kementerian Perhubungan;

5. Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebesar 100 persen :

a. Transportasi Darat melalui pengawasan penerbitan perizinan sesuai ketentuan yang ditetapkan, yang ditargetkan sampai dengan tahun 2019 mencapai 100 persen;

b. Transportasi Perkeretaapian: melalui penyederhanaan prosedur perizinan bidang perkeretaapian sesuai ketentuan yang ditetapkan, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 100 persen;

c. Transportasi Laut melalui penyederhanaan perizinan baik dalam bentuk pengurangan waktu pengurusan perizinan maupun pengalihan dari manual menjadi online, dengan target sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2019;

d. Transportasi Udara melalui pengawasan penerbitan perizinan sesuai ketentuan yang ditetapkan, dengan target sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2019;


6. Keterbukaan informasi publik melalui pengembangan sistem basis data yang dapat diakses oleh publik, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 95,2 KIP, dengan target sampai pada tahun 2019 mencapai nilai 100 KIP.

4.1.2.5 MENINGKATNYA PENETAPAN DAN KUALITAS REGULASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG PERHUBUNGAN

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019 berupa jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan (selain Keputusan Menteri) melalui perencanaan, persiapan, dan pembahasan rancangan peraturan; pengesahan oleh Menhub; pengundangan oleh Menkumham; penyebarluasan peraturan yang telah diundangkan melalui portal Kemenhub dan kegiatan sosialisasi; dan evaluasi peraturan melalui uji petik dan rapat koordinasi teknis. Dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 100 peraturan, dan ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 300 peraturan.

4.1.2.6 MENURUNNYA EMISI GAS RUMAH KACA (RAN-GRK) DAN MENINGKATNYA PENERAPAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN PADA SEKTOR TANSPORTASI

Untuk mencapai sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu :

1. Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yang dapat diturunkan, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebesar 18,962 Juta ton CO2e:

a. Transportasi Darat melalui kegiatan smart driving, pengadaan bus BRT, pengadaan bus pemadu moda, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 0,172 juta ton CO2e, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 1,330 juta ton CO2e (merupakan capaian angka kumulatif);

b. Transportasi Perkeretaapian melalui pembangunan listrik aliran atas KA sepanjang 300 Km'sp, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 0,042 juta ton CO2e, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 1,127 juta ton CO2e (merupakan capaian angka kumulatif);

c. Transportasi Laut melalui pengadaan SBNP bertenaga genset menjadi solar cell, efisiensi operasional bongkar muat di pelabuhan, dengan baseline tahun 2014 mencapai 0,280 juta ton CO2e, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 0,560 juta ton CO2e (merupakan capaian angka kumulatif);

d. Transportasi Udara melalui penggunaan pesawat yang lebih hemat bahan bakar dan penerapan ecoairport, dengan baseline tahun 2014 sebesar 4,252


juta ton CO2e, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 15,945 juta ton CO2e (merupakan capaian angka kumulatif).

2. Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 16.305 lokasi/unit :

a. Transportasi Darat melalui :

1) Penerangan Jalan Umum listrik yang dilengkapi dengan sensor, dengan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 13.000 unit;

2) Pembangunan SBNP, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 18 unit, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 223 unit;

b. Transportasi Perkeretaapian melalui Pembangunan listrik aliran atas KA (Jabodetabek, Yogyakarta - Solo, Bandung, Surabaya, Medan) sepanjang 300 Km'sp, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 1 lokasi/unit, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 5 lokasi/unit (merupakan elektrifikasi);

c. Transportasi Laut melalui :

Pembangunan SBNP Sollar Cell, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 2.269 unit, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 3.023 unit;

d. Transportasi Udara melalui penerapan bandara dengan konsep Eco Airport ,dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 25 lokasi, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 50 lokasi.

4.1.2.7 MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA PENGAWASAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNANCE

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance, Kementerian perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, berupa :

1. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti melalui pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 25,70%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 75%;

2. Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat JFA melalui pelaksanaan pelaksanaan diklat JFA bekerja sama dengan Instansi terkait, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 116 orang, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 190 orang (merupakan capaian angka kumulatif).

4.1.3 KAPASITAS TRANSPORTASI

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana


transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda, (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya, (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

4.1.3.1 MENINGKATNYA KAPASITAS SARANA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA

Untuk mencapai meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda/multimoda, Kementerian perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, berupa:

1. Peningkatan kapasitas prasarana, meliputi:

a. Jumlah pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi terminal penumpang tipe A, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 17 terminal dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 58 terminal;

b. Jumlah pembangunan dermaga sungai dan danau, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 38 dermaga dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 131 dermaga;

c. Jumlah pembangunan/pengembangan dermaga penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros – poros penghubungnya, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 210 dermaga dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 275 dermaga;

d. Panjang jalur kereta api yang pada baseline tahun 2014 sepanjang 5.434 Km’sp dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sepanjang 8.692 Km’sp melalui pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 Km'sp;

e. Jumlah pembangunan/lanjutan/penyelesaian dan pengembangan Pelabuhan Laut non komersial sebagai sub feeder tol laut, ditargetkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 100 Pelabuhan;

f. Jumlah rute angkutan laut tetap dan teratur dalam mendukung Tol Laut sampai pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 13 rute;

g. Pembangunan/ pengembangan bandara berupa pengembangan bandara eksisting pada tahun 2014 sebanyak 100 bandara hingga tahun 2019 sebanyak 100 bandara eksisting, pembangunan bandara baru yang pada baseline tahun 2014 sebanyak 2 bandara dan target pada sampai tahun 2019 sebanyak 17 bandara baru.


2. Peningkatan kapasitas sarana, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebesar 3.955 Bus/Unit/Kapal, meliputi:

a. Jumlah pengadaan bus BRT yang pada baseline tahun 2014 sebanyak 303 bus dan ditargetkan sebanyak 3.473 bus sampai tahun 2019;

b. Jumlah pengadaan sarana kereta api untuk peningkatan kapasitas angkutan oleh Pemerintah (APBN) yang pada baseline tahun 2014 sebanyak 42 unit dan ditargetkan menjadi sebanyak 204 unit sampai tahun 2019;

c. Jumlah pembangunan/lanjutan/penyelesaian armada kapal negara angkutan laut perintis dengan baseline tahun 2014 sebanyak 54 kapal dan ditergetkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 157 kapal;

d. Jumlah pembangunan/lanjutan/penyelesaian kapal penyeberangan yang pada baseline tahun 2014 sebanyak 71 kapal dan ditargetkan menjadi 121 kapal sampai pada tahun 2019.

3. Terselenggaranya proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur transportasi, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 19 Proyek, meliputi:

a. Pembinaan penyelenggaraan prasarana, sarana dan lalu lintas dan angkutan kereta api sebanyak 6 proyek sampai pada tahun 2019;

b. Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada sektor Transportasi Laut ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 10 proyek;

c. Penyiapan dokumen terhadap infrastruktur transportasi udara yang siap ditawarkan kepada swasta sampai pada tahun 2019 sebanyak 3 proyek;

4.1.3.2 MENINGKATNYA LAYANAN TRANSPORTASI DI DAERAH RAWAN BENCANA, PERBATASAN NEGARA, PULAU TERLUAR, DAN WILAYAH NON KOMERSIAL LAINNYA

Untuk mencapai sasaran untuk meningkatkan pelayanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019 yaitu:

1. Jumlah lintasan/rute angkutan perintis, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 984 trayek/lintas/rute, melalui:

a. Kegiatan strategis angkutan jalan berupa subsidi operasional angkutan perintis jalan dengan baseline tahun 2014 sebanyak 205 trayek, dan ditargetkan sampai tahun 2019 menjadi 257 trayek ;


b. Kegiatan strategis angkutan penyeberangan berupa subsidi operasional angkutan perintis penyeberangan dengan baseline tahun 2014 sebanyak 178 lintas, dan ditargetkan sampai tahun 2019 menjadi 230 lintas;

c. Kegiatan strategis angkutan KA berupa penyelenggaraan subsidi angkutan kereta api dengan baseline tahun 2014 sebanyak 1 rute, dan ditargetkan tahun 2019 menjadi 8 rute;

d. Kegiatan strategis angkutan laut berupa penyelenggaraan angkutan laut perintis dengan baseline tahun 2014 sebanyak 84 rute, dan ditargetkan tahun 2019 menjadi 193 rute;

e. Kegiatan strategis angkutan udara berupa penyelenggaraan angkutan udara perintis dengan baseline tahun 2014 sebanyak 164 rute, dan ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 265 rute;

2. Jumlah lintasan/rute angkutan perintis menjadi komersial, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 56 trayek/lintas/rute, yaitu:

a. Angkutan penyeberangan dengan baseline tahun 2014 sebanyak 48 rute, dan ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 50 rute;

b. Angkutan KA ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 2 rute;

c. Angkutan udara dengan baseline tahun 2014 sebanyak 1 rute, dan ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 4 rute.

4.1.3.3 MENINGKATNYA PELAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN

Untuk mencapai sasaran untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum massal perkotaan, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu:

1. Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 47 lokasi, melalui:

a. Transportasi darat melalui pengadaan bus BRT dengan baseline tahun 2014 sebanyak 18 lokasi, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 34 lokasi;

b. Transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jalur ganda kereta api termasuk listrik aliran atas KA dengan baseline tahun 2014 sebanyak 5 lokasi, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 13 lokasi;

2. Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/ Metropolitan/ Besar melalui kegiatan pengadaan bus BRT dengan baseline tahun 2014 sebesar 2%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 12%;


4.1.3.4 MENINGKATNYA APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN SKEMA SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Untuk mencapai sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu:

1. Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota provinsi dengan baseline tahun 2014 sebanyak 20 lokasi, dan ditargetkan tahun 2019 menjadi 50 lokasi dengan kegiatan strategis pengadaan dan pemasangan ATCS;

Rincian rumusan Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 adalah seperti tabel 4.1 berikut:


Tabel 4.1 Rumusan Indikator Kinerja Utama pada Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019

NO. SASARAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)

SATUAN TAHUN 2014 (BASELINE)

2015-2019 CAPAIAN S/D

2019

I. Keselamatan dan Keamanan

1 Menurunnya angka kecelakaan transportasi

1 Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional

a. Transportasi Perkeretaapian Ratio kecelakaan/ 1 juta km

0,65 0,55 0,55

b. Transportasi laut Ratio kejadian kecelakaan/ 10.000

Freight

1,080 0,638 0,638

c. Transportasi udara Rasio kejadian/ 1 juta fligth

6,56 2,45 2,45

2 Jumlah pedoman standar keselamatan

Dokumen 7 134 141

3 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan

Meter2 400.000 13.500.000 13.900.000

m1 20.000 350.500 370.500

unit/ paket 7.181 65.704 72.884


2 Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi

4 Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi

Jumlah Kejadian / Tahun

16 221 221

II. Pelayanan

3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

5 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Dokumen 19 83 102

6 Kinerja Prasarana Transportasi (UPT) % 50,07 73,33 73,33

4 Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan

7 Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat:

Orang 926.443 1.420.209 2.346.652

5 Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan

8 Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan

% n/a 80 80


6 Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance

9 Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi

Nilai RB 42 ( C ) 100 (A) 100 (A)

10 Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN

% 162,6 558,9 721,5

11 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan

Opini BPK WTP WTP WTP

12 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Nilai AKIP B AA AA

13 Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan

Prosentase (%) n/a 100 100

14 Keterbukaan Informasi Publik Nilai KIP 95,2 100 100

7 Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan

15 Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan (selain keputusan menteri)

Peraturan 100 300 300

8 Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK)

16 Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yang dapat diturunkan

Juta ton CO2e 4,746 18,962 18,962


dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi

17 Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

Lokasi/Unit 2.313 13.992 16.305

9 Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance

18 Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti

% 25.70 75 75

19 Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat JFA

Orang 116 190 190

III. Kapasitas Transportasi

10 Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil

20 Peningkatan kapasitas prasarana Terminal/Dermaga/ Bandara

367 414 681

Km'sp 5.434 3.258 8.692

Rute n/a 13 13

21 Peningkatan kapasitas sarana: Bus/Unit/Kapal 470 3.485 3.955


dan khususnya wilayah timur Indonesia

22 Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi

Proyek 2 17 19

11 Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia

25 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis

Trayek/ Lintas/ Rute

632 984 984

26 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis menjadi komersial

Trayek/ Lintas/ Rute

49 55 56

12 Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

27 Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api

Lokasi 23 47 47

28 Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/ Besar khusus BRT

% 2 12 12


13 Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

29 Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota provinsi/ kota besar/ kota metropolitan

Lokasi 20 50 50

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 4 - 22 -

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam tercapainya pembangunan infrastruktur, yang memerlukan dana yang besar. Pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan pembiayaan yang terstruktur dalam periode yang panjang. Pemerintah dapat

meningkatkan pembelanjaan sektor publik hingga mencapai 5% bahkan hingga 7% PDB. Pemerintah mempunyai kewajiban (Public Sector Obligation) membangun infrastruktur dasar yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara komersial. Kemitraan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) diperlukan untuk mendukung proyek-proyek yang layak secara ekonomi namun kurang layak secara finansial.

4.2.1 SKENARIO PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Dalam konteks skenario perencanaan infrastruktur perhubungan pembangunan jalan raya menjadi salah satu komponen terbesar dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan. Skenario peningkatan jaringan jalan akan memberikan implikasi terhadap peningkatan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia, serta memberikan jaminan peningkatan pelayanan distribusi barang dan penumpang. Hal ini akan meningkatkan pula pendapatan sektor transportasi meskipun pada beberapa kasus peningkatan infrastruktur jalan juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan lalu lintas. Namun permasalahan demikian menjadi salah satu aspek yang memerlukan penanganan mengingat roda perekonomian negara akan sangat tergantung pada pengembangan infrastruktur.

Tabel 4.2 Skenario Pendanaan Berdasarkan Kerangka RPJMN Tahun 2015-2019

Sektor Skenario Penuh

(100%) Skenario Parsial

(75%) Skenario Dasar

(50%)

Jalan 1.274 851 637

Perkeretaapian 278 222 140

Transportasi Perkotaan 169 127 84

Transportasi Laut 563 424 282

Transportasi Darat 91 80 60

Transportasi Udara 182 165 100

Total 2.557 1.869 1.303 Sumber : Bappenas, 2014

Skenario pendanaan memberikan implikasi terhadap beberapa skenario didalam peningkatan perjanjian dan pengembangan investasi dengan pihak swasta. Mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan lembaga-lembaga internasional maupun negara lain akan menjadi salah satu komponen yang harus dibangun. Peningkatan hubungan bilateral antar negara akan berpotensi meningkatkan investasi, sedangkan peningkatan komponen pinjaman luar negeri yang berpotensi untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada Tahun 2015-2019, skenario tersebut menjadi salah satu alternatif yang paling signifikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara dengan tidak mengesampingkan kebutuhan lainnya.


Berdasarkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur yang diterbitkan Bappenas, mekanisme optimalisasi peran BUMN dan Swasta menjadi alternatif positif mengingat sumber pendanaan negara belum optimal memberikan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur. Peran swasta dan BUMN menjadi sangat penting dalam memberikan multiplier effect terhadap peningkatan iklim investasi, serta percepatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun wilayah yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Beberapa kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur antara lain seperti dibawah ini:

4.2.2 SKEMA FINANSIAL KREATIF

Kerangka pembiayaan infrastruktur transportasi terdiri dari beberapa skema finansial kreatif yang didasarkan pendanaan APBN on Budget, DCM Off Budget, dan Off Budget Private Financing. Pembiayaan transportasi sendiri dibagi dalam dua strategi, yaitu: (1) PPP Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (Private Financing Initiatives), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat unsolicited dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM harus ditingkatkan untuk mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembiayaan proyek-proyek PPP berkaitan dengan pembiayaan proyek modern. Proyek skala besar membutuhkan Equity Financing, Debt Financing yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, investment fund, bond, dan rekayasa finansial lainnya).

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi adalah sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah. Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.

a. Contoh pemanfaatan dana APBN/APBD adalah Subsidi dan Public Service Obligation (PSO). Subsidi adalah sumbangan atau pembayaran uang oleh pemerintah pada barang dan jasa untuk dapat menghasilkan produk barang/jasa yang lebih murah. Biasanya subsidi digunakan oleh pemerintah untuk melakukan proteksi terhadap produk-produk dalam negeri ataupun untuk memberikan peluang yang sama dalam mengakses fasilitas publik terhadap masyarakat yang marginal. Public Service Obligation (PSO) merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat untuk jasa non komersial, yang dilakukan melalui BUMN atau swasta dan didukung oleh pemerintah melalui skema dukungan sistem non-financial atau financial.

b. Sumber pendanaan luar negeri, baik berupa hibah maupun pinjaman luar negeri (PHLN), diupayakan tetap mengutamakan kedaulatan, kepentingan nasional dan meningkatkan efektivitas pemanfaatannya sesuai prioritas pembangunan nasional. Pemanfaatan PHLN seharusnya dilihat bukan hanya dari sisi pendanaan tetapi juga


sebagai sarana untuk bertukar informasi dan pembelajaran yang bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan dan evaluasi nasional serta kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia. Sumber pendanaan melalui hibah luar negeri dapat berasal dari mitra pembangunan internasional, baik negara maupun lembaga/badan internasional.

2. Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) bertujuan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Skema KPS berfokus pada pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang memiliki kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk government support. Skema KPS juga dapat disinergikan dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk pendanaan prasarana dasar.

3. Investasi Swasta. Pihak swasta berpartisipasi secara langsung dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu melalui proyek KPS dengan skema unsolicited, special purpose, dan pemanfaatan hak kompensasi.

a. Penilaian dan evaluasi kelayakan berupa pemeriksaan semua dokumen administrasi di hadapan Tim Penilai;

b. Proses penetapan BLU penuh atu BLU bertahap.

4. Creative financing sebagai pembiayaan alternatif, terbagi menjadi:

a. Infrastructure Bond yang penggunaannya secara khusus untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;

b. Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah;

c. Private Finance Initiative (PFI)– multi-year contract 15 - 30 tahun;

d. Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment;

e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP);

f. Infrastruktur swasta (private infrastructure);

g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-based infrastructure).

4.2.3 KRITERIA SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Di dalam skema pembiayaan infrastruktur, khususnya transportasi, memerlukan beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh Kementerian/Lembaga pengampu yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Kriteria pembiayaan infrastruktur transportasi yang disusun pada periode 2015-2019, meliputi :

1. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh pemerintah baik dari aspek operasi, pemeliharaan dan konstruksi yang diprioritaskan pada wilayah timur Indonesia, perdesaan, dan wilayah terdepan/ perbatasan;

2. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan swasta dan pemerintah khususnya dalam pembiayaan hybrid financing;


3. Layak secara ekonomi dan marjinal finansial dengan skema pembiayaan dominan dari swasta yang bekerja sama (sharing) dengan pemerintahdalam skema pembiayaan infrastruktur. Skema pembiayaan ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dengan dukungan pemerintah (VGF) atau creative financing lainnya, seperti PFI, PBAS, Bank Infrastruktur, Bank Tanah, dan lain-lain;

4. Layak secara ekonomi dan finansial dengan skema pembiayaan swasta dan swastayang bekerja sama melalui model Public Private Partnership (PPP) regular;

5. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh BUMN dan BUMN dengan prioritas pengembangan dan pembangunan proyek pada wilayah barat Indonesia dan perkotaan. Skema operasional dan teknis pelaksanaan pendanaan tersebut melalui penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4.2.4 SKEMA PENDANAAN INFRASTRUKTUR SELAIN SKEMA APBN, APBD DAN KPS

Skema pendanaan infrstruktur diluar skema APBN dan APBD, serta KPS dilakukan melalui pendekatan insitusional dan pendekatan kebijakan.

Pendekatan Institusional

Pendekatan institusional dalam perumusan kerangka pendanaan infrastrukturdijelaskan, sebagai berikut :

1. Penugasan BUMN (seperti: konsep penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) didukung melalui modal pemerintah dan direct-lendingyang dijamin oleh pemerintah;

2. Infrastruktur swasta (private infrastructure) untuk proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial baik;

3. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-based infrastructure) khususnya untuk proyek infrastruktur skala kecil;

4. Bank khusus pendanaan infrastruktur (infrastructure bank) untuk mengelola project development revolving funddan pengelolaan dana dari infrastructure bond maupun dana dukungan pemerintah;

5. Bank khusus pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur (bank tanah).

Pendekatan Kebijakan

Pendekatan kebijakan dalam pendanaan infrastruktur di sektor transportasi, sebagai berikut:

1. Infrastructure Bond, obligasi yang penggunaannya dikhususkan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;

2. Private Finance Initiative (PFI)– pembiayaan multi-yearcontractselama 15-30 tahun;

3. Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment untuk menjamin kelangsungan penerimaan investor dalam rentang waktu konsesi;

4. Pengenaan tarif/biaya akses penggunaan infrastruktur seperti Electronic Road Pricing (ERP);


5. Asset Sale/Lease back – penjualan aset untuk pendanaan pembangunan atau kontrak-sewa jangka panjang, seperti kerja sama 10 bandar udara UPBU di Kementerian Perhubungan, untuk peningkatan layanan infrastruktur.

4.2.5 PROYEK PEMBANGUNAN STRATEGIS SEKTOR PERHUBUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA PENDANAAN BUMN/SWASTA

Tingginya angka kebutuhan pembangunan infrastruktur perhubungan terkendala beberapa dengan keterbatasan anggaran pemerintah dalam melakukan pembangunan sektor transportasi, sehingga fokus pembangunan menggunakan APBN diarahkan untuk pembangunan di luar pulau Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Sedangkan segmen pembangunan infrastruktur komersial di Jawa dan Bali diarahkan dibiayai melalui peran serta swasta dan BUMN.

Beberapa rencana proyek investasi swasta/BUMN strategis antara lain :

1. Pembangunan Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Halim;

2. Pembangunan High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung;

3. Pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek;

4. Pembangunan Light Rail Transit (LRT) DKI Jakarta;

5. Pembangunan MRT East-West (Balaraja-Cikarang);

6. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung;

7. Pengembangan Pelabuhan Bitung;

8. Pembangunan New Makassar Port;

9. Pembangunan Cruise terminal Tanah Ampo.

4.2.6 BADAN LAYANAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendahaaan Negara, BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU dapat mendorong pengelolaan yang lebih kreatif atas UPT Kemenhub, karena BLU memiliki sifat yang semi-bisnis, dimana pengelolaan keuangannya dapat dijalankan lebih mandiri. Selain itu, ke depan BLU dapat mengajak sejumlah tenaga ahli untuk bergabung agar pelayanan kepada konsumen meningkat. Pendapatan yang diperoleh BLU Kementerian Perhubungan sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan (termasuk hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain) merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Perhubungan.

Di lingkungan Kementerian Perhubungan, terdapat beberapa bentuk layanan umum yang dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien melalui pola BLU ini, seperti:

a. BLU Perhubungan Darat, meliputi : Terminal Tipe A;

b. BLU Perhubungan Laut, meliputi : BLU Pelabuhan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Navigasi Pelayaran, BLU Perkapalan dan Kepelautan;


c. BLU Perhubungan Udara, meliputi : BLU di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Kelaiakn Udara dan Pengoperasian Udara, BLU Kesehatan Penerbangan, BLU Teknik Penerbangan, BLU Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

d. BLU BPSDMP, meliputi : BP3IP Jakarta, STIP Marunda-Jakarta, PIP Makasar, PIP Semarang, Poltekpel Surabaya, ATKP Surabaya, PKTJ Tegal;

e. Satker BPSDMP yang proses menjadi PK-BLU, meliputi : STTD Bekasi, STPI Curug Tangerang, ATKP Medan, LP3 Banyuwangi, BP2IP Sorong, BPPTD Bali, API Madiun, BPPTD Palembang, BPP PNB Palembang, BPP PNB Jayapura, BP3 Curug Tangerang, BPPTL Jakarta, BP2IP Barombong, BP2IP Malahayati Aceh, ATKP Makasar, BP2IP Tangerang.

Dalam pembentukan BLU di Kementerian Perhubungan, terdapat tahapan yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Penyelesaian pemenuhan syarat administrasi yang terdiri dari : pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir atau penyataan bersedia untuk diaudit secara independen;

b. Konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan;

c. Evaluasi terhadap persyaratan administrasi yang telah dipenuhi untuk diusulkan kepada Menteri Keuangan;

d. Penilaian oleh Tim Kementerian Keuangan terhadap berkas yang telah diusulkan oleh Kementerian Perhubungan;

4.2.7 SKEMA PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Kerangka Pendanaan transportasi di Kementerian Perhubungan disusun berdasarkan kebutuhan capaian kinerja Kementerian Perhubungan yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan, serta Kerangka Regulasi Kementerian rasi Kementerian Perhubungan Tahun 2015 sejumlah Rp. 63.874,7 Miliar, sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp. 130.407,9 Miliar. Total Pendanaan Kementerian Perhubungan yang direncanakan antara tahun 2015-2019 mencapai Rp. 538.714,7 Miliar. Rincian pendanaan untuk tiap unit kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Rincian pendanaan untuk tiap unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

UNIT KERJA ALOKASI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat

Total 6.077,110 10.620,239 13.031,644 13.481,219 14.053,450 57.263,663

RPJMN 5.834,863 10.352,510 12.748,852 13.180,734 13.732,233 55.849,192

Dukungan Manajemen

242,247 267,729 282,792 300,485 321,217 1.414,471


UNIT KERJA ALOKASI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Direktorat Jenderal

Perkeretaapian

Total 18.670,667 39.558,846 46.200,814 63.253,295 65.641,932 233.325,554

RPJMN 18.554,441 39.433,600 46.066,800 63.109,900 65.488,500 232.653,241

Dukungan Manajemen

116,227 125,246 134,014 143,395 153,432 672,313

Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut

Total

22.842,956

25.513,008

25.216,711

25.362,225

26.985,451

125.920,351

RPJMN

18.169,557

19.721,907

18.556,945

17.703,494

18.177,910

92.329,813

Dukungan Manajemen

4.673,399

5.791,101

6.659,766

7.658,731

8.807,541

33.590,538

Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara

Total 11.745,870 18.376,110 17.820,380 17.620,360 17.748,300 83.311,020

RPJMN 9.502,170 16.054,660 15.437,340 15.222,100 15.206,090 71.422,360

Dukungan Manajemen

2.243,700 2.321,450 2.383,040 2.398,260 2.542,210 11.888,660

Badan Pengembangan

SDM Perhubungan

Total 4.401,610 6.712,099 6.741,825 6.819,239 7.507,361 32.182,133

RPJMN 4.096,440 6.351,580 6.362,604 6.424,663 7.010,172 30.245,459

Pusdiklat Aparatur Perhubungan

74,100 101,519 116,659 126,369 222,699 641,347

Dukungan Manajemen

231,070 258,999 262,562 268,207 274,489 1.295,327

Badan Litbang Perhubungan

228,259 240,359 251,107 237,048 247,941 1.204,715

Inspektorat Jenderal

100,311 105,330 110,590 116,120 122,930 555,282

Sekretariat Jenderal

887,221

1.036,891

1.031,456

1.087,927

1.148,374

5.191,869

TOTAL PENDANAAN

64.954,005

102.162,883

110.404,527

127.977,434

133.455,739

538.954,587

Total rencana pendanaan tersebut dialokasikan untuk pengembangan transportasi dengan pembagian pada beberapa sub sektor, yaitu untuk Inspektorat Jenderal Total Pendanaan sampai dengan Tahun 2019 yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 555,2 Miliar yang digunakan untuk pelaksanaan Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk Sekretariat Jenderal sejumlah Rp. 5.191,869 Miliar.

Rencana pendanaan di Kementerian Perhubungan tersebut direncanakan pula untuk penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat sejumlah Rp. 57.263,663 Miliar dengan rincian penggunaannya untuk pelaksanaan dan implementasi kegiatan pengembangan dan pembinaan sistem transportasi perkotaan, manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi ASDP dan pengelolaan prasarana lalu lintas SDP serta dukungan manajemen dan teknis. Pendanaan tersebut juga digunakan salah satunya adalah untuk memenuhi target quick wins Kementerian Perhubungan khususnya untuk pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Jenderal Transportasi Darat dengan beberapa sasaran, meliputi terlaksananya penataan


transportasi Jabodetabek (QW), terwujudnya konektivitas transportasi perkotaan di 28 Kota termasuk aksesibilitas, sarana, dan prasarana (QW), terselenggaranya transportasi perkotaan di 17 kota pengembangan BRT.

Di dalam usaha mewujudkan program strategis Kementerian Perhubungan, khususnya pada pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, kerangka pendanaan yang sudah disusun oleh Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 direncanakan pula untuk mendukung program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian sejumlah Rp. 233.325,5 Miliar untuk implementasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang sarana perkeretaapian, kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api, kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan perkeretaapian serta dukungan manajemen dan teknis. Pendanaan tersebut juga digunakan untuk membiayai target percepatan pembangunan perkeretaapian sampai dengan tahun 2019 dengan skema quick win, serta program lanjutan yang diselenggarakan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Kerangka pendanaan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 juga disusun dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan transportasi melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, sejumlah Rp. 125.920,35 Miliar yang merupakan angka total pendanaan Tahun 2015-2019. Pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, bidang penyelenggaraan Pelabuhan dan Pengerukan, Perkapalan dan Kepelautan, bidang Kenavigasian, dan Penjagaan Laut dan Pantai, serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya. Lebih lanjut kerangka pendanaan yang secara khusus pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut tersebut juga digunakan dalam kerangka membiayai percepatan pembangunan transportasi laut melalui pelaksanaan program quick win dengan beberapa sasaran kegiatan meliputi meningkatnya ketersediaan dan kehandalan armada pelayaran nasional, pemenuhan kebutuhan fasilitas pelabuhan sesuai persyaratan hirarkinya serta meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.

Dalam penyelenggaraan pembangunan transportasi udara pendanaan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 digunakan untuk membiayai program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan total anggaran sejumlah Rp. 83.311,020 Miliar. Total anggaran pada program tersebut digunakan untuk membiayai rincian kegiatan, meliputi pelayanan angkutan udara perintis, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan, pengawasan dan pembinaan kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Pendanaan Kementerian Perhubungan di dalam pengembangan sumber daya transportasi diarahkan pada upaya mewujudkan implementasi program pengembangan sumberdaya manusia perhubungan dengan total anggaran dari tahun 2015-2019 mencapai Rp. 32.182,13 Miliar dengan rincian implementasi kegiatan pada program tersebut digunakan untuk pembiayaan pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat, pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut, pengembangan sumber daya manusia perhubungan udara, pendidikan perhubungan darat, pendidikan perhubungan laut, pendidikan perhubungan udara, serta digunakan pula untuk percepatan pembangunan


program/kegiatan di Kementerian Perhubungan melalui program quick win dengan sasaran, meliputi terbangunnya kampus terpadu SDM transportasi, terbangunnya kampus BP2TD di Bali, serta terbangunnya kampus baru akademi perkeretaapian di Madiun.

Dalam upaya mewujudkan integritas, serta kualitas penelitian dan pengembangan pada Kementerian Perhubungan, disusun pula kerangka pendanaan yang dialokasikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan total rencana anggaran dari tahun 2015-2019 sejumlah Rp. 1.204,715 Miliar. Anggaran tersebut alokasinya direncanakan untuk membiayai beberapa program/kegiatan terkait dengan penelitian dan pengembangan teknologi dan dukungan manajemen serta dukungan teknis.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sudah memberikan gambaran terkait dengan upaya-upaya pembangunan transportasi yang secara komprehensif memperhatikan aspek lintas sektor, diantaranya penyelesaian masalah transportasi yang lebih memperhatikan pendekatan keruangan atau kewilayahan. Hal ini menjadi bagian penting mengingat aspek keruangan atau kewilayahan akan memberikan pengaruh besar, khususnya apabila menilik aspek penataan ruang di Indonesia yang sangat mempengaruhi pola perkembangan jaringan jalan, pertumbuhan aktivitas pergerakan, serta meningkatnya permasalahan-permasalahan transportasi. Tumbuhnya aktivitas bangkitan dan tarikan perjalanan, serta terhambatnya proses distribusi barang dan komoditas, maupun distribusi penumpang pada berbagai matra cukup signifikan dipengaruhi oleh perubahan dan pertumbuhan aktivitas ruang dan kewilayahan, sehingga upaya penataan dan pembangunan tata ruang di Indonesia menjadi bagian penting didalam perencanaan transportasi.

4.2.8 KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Dalam rangka mewujudkan sasaran dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, ditetapkan target Program Strategis Kementerian Perhubungan meliputi :

A. Perhubungan Darat 1. Pengadaan sarana BRT sebanyak 3.170

unit di 34 kota besar antara lain : Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon;

2. Pengadaan sarana Bus Pemadu Moda sebanyak 95 unit di 17 Kota, antara lain Bengkulu, Palu, Kendari, Kupang, Jember, Bau-bau, Sumbawa Besar, Banda Aceh, Nias, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Padang, Malang, Bandung, Palembang, Lampung;

3. Pengadaan sarana ATCS (Area Traffic Control System) sebanyak 77 unit yang tersebar di 34 Provinsi;

4. Pengadaan Bus Angkutan Umum/Pelajar/ Mahasiswa sebanyak 290 unit yang tersebar di 34 Provinsi;


5. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan di wilayah perkotaan yang tersebar di 34 Provinsi;

6. Pembangunan prasarana fasilitas pendukung BRT sebanyak 340 halte yang tersebar di 34 Provinsi;

7. Peningkatan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor/ UPPKB yang tersebar di 34 Provinsi;

8. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan LLAJ sebanyak 218 paket yang tersebar di 34 Provinsi;

9. Pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor yang tersebar di 34 Provinsi;

10. Pengadaan dan Pemasangan Alat PKB yang tersebar di 34 Provinsi;

11. Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan sebanyak 1.425 paket yang tersebar di 34 Provinsi;

12. Pembangunan Terminal Tipe A (Baru) yang tersebar di 34 Provinsi pada lokasi Ponorogo (Jawa Timur), Padang (Sumbar), Aruk (Kalbar), Entikong (Kalbar), Motoain (NTT), Motomasin (NTT), Wini (NTT), Skouw (Papua), Badau (Kalbar), Lamongan (Jatim), Pondok Cabe (Banten), Magelang (Jawa Tengah), Jember (Jawa Timur), Probolinggo (Jawa Timur), Lamandau (Kalimantan Tengah), Jombor (Yogyakarta), Bobot Sari (Jawa Tengah), Singkawang (Kalbar), Daya (Makassar, Sulsel), Kendari (Sulsel), Dumai (Riau), Entrop (Jayapura, Papua), Asahan (Sumut), Demak (Jawa Tengah), Blitar (Jawa Timur), Kediri (Jawa Timur), Banyuwangi (Jawa Timur), Purwokerto (Jawa Tengah), Rajabasa (Lampung), Bekasi (Jawa Barat), Giilimanuk (Bali), Amurang (Sulut), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Manokwari (Papua Barat), Brebes (Jawa Tengah), Sofifi (Maluku Utara), Polewali (Sulawesi Barat), Batam (Kepri), Musi Banyuasin (Sumsel), Kawarang (Jawa Barat) .

13. Rehabilitasi/ Peningkatan Pembangunan Terminal tersebar di 34 Provinsi;

14. Pengadaan Bus Perintis sebanyak 595 unit yang tersebar di 34 Provinsi;

15. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan dan Operasional Keperintisan Angkutan Barang sebanyak 277 trayek tersebar di 34 Provinsi;

16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Penyeberangan/Sungai/ Danau Baru tersebar di 34 Provinsi, pada tahun 2015 sebanyak 13 lokasi di Raijua, Sabu (NTT): Wairiang (NTT): Karatung/Kawio (Sulut): Kawaluso (Sulut): Bombana (Sultra): Pure (Sultra): Moti, (Malut): Waren (Papua): Salawati (Papua): Wasior (Papua Barat): Tambelan (Kalbar): Penagi (Kepri): Sintete (Kepri); Pada tahun 2016 sebanyak 12 lokasi di Klademak (Papua Barat): Binongko (Sultra): Kaimana (Papua Barat): Gunung Tabur (Kaltim): Adaut (Maluku): Jampea (Sulsel): Pasokan (Sulteng): Moa (Maluku): Leti (Maluku): Bakalang (NTT): Alai (Riau): Batanta (Papua Barat); Pada tahun 2017 sebanyak 14 lokasi di Sekadau (Kalbar): Numfor (Papua): Tanjung Medang (Riau): Saubeba (Papua): Geser (Maluku): Binongko (Sultra): Kaledupa (Sultra): Sikabaluan


(Sumbar): Sei Guntung (Riau): Boniton (Sulteng): P. Telo (Sumut): Teluk Dalam (Sumut): P Sermata (Maluku): Makalehi (Sulut); Pada tahun 2018 sebanyak 12 lokasi di Weda (Malut): Kaonda (Papua): Siladen (Sulut): Talise (Sulut): Letung (Kepri): Meranti Bunting (Riau): Agats (Papua): Maritaing (NTT): Raha (Sultra): Gangga (Sulsel): Tomia (Sultra): P Merbau (Riau); Pada tahun 2019 sebanyak 14 lokasi di Tarempa (Kepri): Kuala Enok (Riau): Pulau Padang (Riau): Kabonga (Sulteng): Kadajoi (NTT): P. Pini (Sumut): Sinjai (Sulsel): Serasan (Kepri): Dakal (Riau): Tanah Bala (Sumut): Sekotong (NTB): Ketam Putih (Riau): P Bunyu (Kaltara): Mendanau, Babel;

17. Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru sampai Tahun 2019 di 50 lokasi yaitu Kupang - Ndao, Saumlaki - Adaut - Letwurung, Tual - Air Nanang, Babang - Saketa, Kapal Motor Sungai untuk Mimika, Lintas Paciran - Lamongan - Bahaur, Tiga Ras - Simanindo, Pulau Laut Timur – Sebuku; Wonreli – Serwaru – P.Moa; P.Raas – P. Sapeken; Tj.Pinang - Tambelan - Sintete; Natuna - Sintete; Tanjung Pinang - Matak; Pananaru - Melonguane; Pamana – Kawah Pante; Teor – Kesui; Wunlah - Gorom; P. Rangsang - P. Tebingtinggi; Tanjung Pinang – Natuna; Teluk Dalam – Gunung Sitoli – Pulau-Pulau Batu; Wahai/P.Seram - P.Obi; Tanjung Serdang – P. Sebuku; Gebe - Patani – Weda; Marisa – Wakai – Parigi Montong; Geser - Kataloka; Aranda - Babi; Fak Fak Kaimana; Babang - P. Mandioli; Sanana - Taliabu; P. Obi – P. Bisa; Lintas Kep. Mentawai (Siberut, Sikakap, Tua Pejat, Sikabaruan); Sorong – Salawati; Sapudi – Kangean; Dabo – Lingga; Lintas Cadangan Perintis KBI (2 Unit); Lintas Cadangan Perintis KTI (3 Unit); Mengkapan – P.Padang; Patumbukan – P.Tanah Jampea; Babang - P. Kasiruta; Airnanang – Fakfak; Dongkala - Bambaea; Inanwatan - Fakfak; Tarempa – Matak; P. Telo – Teluk Dalam; Paciran – Garongkong; Waipirit – Kamaru; Kaimana – Pamako.

18. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP sebanyak 261 trayek yang tersebar di 34 Provinsi;

19. Pengadaan Kapal Kerja / Speed Boat Pengadaan Kapal Kerja / Speed Boat sebanyak 35 unit yang tersebar di 34 Provinsi.

B. Perkeretaapian

1. Pengadaan sarana KA untuk angkutan perintis, kereta ekonomi untuk angkutan lebaran termasuk kereta kerja sebanyak 242 unit KA perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi-Sumsel, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Padang – Lubuk Alung – Padang Panjang – Solok, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat – Panarukan, KA Sulawesi & KA Kalimantan;

2. Pengadaan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) sebanyak 77 unit untuk lintas Yogyakarta-Solo, Perkotaan bandung, Perkotaan Surabaya dan Perkotaan Medan serta pengadaan fasilitas/peralatan sarana KA sebanyak 55 unit di Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar;

3. Subsidi angkutan kereta api sebanyak 11 paket, yang dibagi dalam dua peruntukan diantaranya:


- Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan, KA Sulawesi, KA Kalimantan;

- Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan;

4. Rehabilitasi dan peningkatan jalur KA sepanjang 1.249 Km’sp dengan lintas:

- Jawa-Bali : Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Jakarta – Tj. Priok, Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Solo - Madiun, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi;

- Sumatera : Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan - Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai, Kisaran - Rantauprapat, Bireun – Lhokseumawe;

5. Pembangunan jalur KA yang dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 3.258 Km’sp pada lintas:

- Jawa-Bali : Maja – Rangkasbitung – Merak (jalur ganda dan test track), Cilegon - Anyer Kidul (reaktivasi), Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (reaktivasi tahap pertama), Tonjong - Pelabuhan Bojonegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas perkeretaapian), Citayam - Nambo (jalur ganda), Parungpanjang – Citayam, Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap pertama), Bogor - Sukabumi (jalur langsir/emplasemen), Cibungur - Tanjungrasa, Cikarang - Pelabuhan Cilamaya (tahap pertama), Cikampek - Padalarang (jalur ganda), Padalarang - Bandung - Cicalengka (jalur ganda termasuk elektrifikasi), Rancaekek - Tanjungsari


(reaktivasi), Tanjungsari – Kertajati, Cirebon - Kadipaten (reaktivasi termasuk jalur KA baru), Akses menuju Pelabuhan Cirebo, Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda tahap pertama), Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi tahap pertama), Purwokerto - Kroya (jalur ganda), Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi tahap pertama), Maos - Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Kedungjati - Tuntang (reaktivasi), Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi), Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang - Alastua (jalur KA layang), Solo - Semarang (jalur ganda tahap pertama), Yogyakarta - Magelang (reaktivasi tahap pertama), akses menuju KA Bandara Kulonprogo (tahap pertama), Kutoarjo - Purworejo (emplasemen), Shortcut Solo Kota - Solo Jebres, Surabaya - Kalimas/Sidotopo (jalur ganda), Jombang - Babat - Tuban (reaktivasi), Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong, Solo – Madiun (jalur ganda), Madiun - Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram Kalimas – Wonokromo, akses menuju Bandara Juanda), Tulangan – Gununggangsir, Kalisat - Panarukan (reaktivasi tahap pertama), Bangil - Banyuwangi (jalur ganda tahap pertama), Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi (tahap pertama);

- Sumatera: Bireun - Lhokseumawe, Lhokseumawe - Langsa (tahap pertama), Kuala Langsa - Langsa – Besitang, Medan - Bandar Khalifah – Araskabu – Kualanamu (jalur ganda, jalur KA layang), Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Binjai - Besitang (reaktivasi), Medan - Gabion/Belawan, Sumut (elevated track), Rantauprapat-Duri-Dumai, Rantauprapat-Gunung Tua-Sibolga (tahap pertama), Pekanbaru-Muaro, Duri – Pekanbaru, Duku - Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Pariaman - Naras, Sumbar (reaktivasi), Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi), Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh, Sumbar (reaktivasi), Muaro Kalaban - Muaro (reaktivasi), Shortcut Padang-Solok (tahap pertama), Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Pekanbaru – Jambi, Jambi – Palembang, Muara Enim – Lahat (Jalur Ganda), Baturaja - Martapura (Jalur Ganda), Prabumulih - Kertapati (jalur ganda), Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), Rejosari - Tarahan (tahap pertama), Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang (reaktivasi), Cempaka - Tanjung Karang – Sukamenti – Tarahan (jalur ganda), Tarahan/KM3 - Bakauheni (tahap pertama);

- Sulawesi: Makassar - Pare-Pare, Manado – Bitung, Isimu- Gorontalo--Bitung, Parepare--Mamuju (tahap pertama), Makassar--Bulukumba--Watampone (tahap pertama), Mamuju – Palu – Isimu (tahap pertama);

- Kalimantan: Tanjung - Bandara Syamsuddin Noor – Banjarmasin, Balikpapan – Samarinda, Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan (tahap pertama), Palangkaraya - Banjarmasin (tahap pertama), Palangkaraya – Pontianak – Batas Negara (tahap pertama), Samarinda – Tanjung Redep – Batas Negara (tahap pertama);

- Papua: Sorong - Manokwari (tahap pertama), Jayapura-Sarmi (tahap pertama);


6. Pembangunan Kereta Api Ringan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas transportasi di perkotaan antara lain :

- Pembangunan Kereta Api Ringan Perkotaan Trase Jabodetabek dengan rute Cibubur – Cawang (10.5 Km), Bekasi Timur – Cawang (17.9 Km), Cawang – Dukuh Atas (10.5 Km) ;

- Pembangunan Kereta Api Ringan Perkotaan Trase Sumatera Selatan dengan rute untuk koridor 1 (Bandara SMB II – Kolonel H. Burlian – Demang Lebar Daun – Angkaran 45 – Kapten A. Rivai – Jln. Jenderal Sudirman – Masjid Agung (17.5 Km)), rute untuk koridor 2 (Masjid Agung – Jakabaring Sport City (7 Km))

7. Pembangunan jalur lingkar KA layang (elevated) Jabodetabek sepanjang 25 Km’sp untuk lintas Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen – Jatinegara – Manggarai;

8. Rehabilitasi dan peningkatan jembatan/ underpass/flyover KA sebanyak 269 unit;

9. Pembangunan jembatan/underpass/flyover KA sebanyak 344 unit;

10. Pengadaan material rel dan wesel sebanyak 1.425 unit jalur KA sepanjang 4.330 Km’sp;

11. Rehabilitasi dan peningkatan stasiun/bangunan operasional KA untuk meningkatkan keandalan sebanyak 38 unit;

12. Pembangunan stasiun/bangunan operasional KA sebanyak 82 unit;

13. Rehabilitasi dan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi KA sebanyak 41 paket;

14. Pembangunan persinyalan dan telekomunikasi KA sebanyak 71 paket;

15. Rehabilitasi dan peningkatan listrik aliran atas KA (termasuk gardu listrik) untuk meningkatkan keandalannya sepanjang 228 Km’sp untuk lintas Tanah Abang – Rangkasbitung, Citayam – Nambo, Jatinegara - Pondok jati - Senen - Kampungbandan - Tanah Abang – Manggarai, Jakarta Kota - Manggarai – Bogor, Jakarta Kota – Tj. Priok, Duri – Tangerang, Manggarai - Jatinegara - Bekasi – Cikarang;

16. Pembangunan listrik aliran atas KA (termasuk gardu listrik) sepanjang 299,7 Km’sp pada lintas Medan - Araskabu - Kualanamu, Tanah Abang - Maja - Rangkasbitung – Merak, Jakarta Kota - Tj Priok/JICT, Citayam – Nambo, Manggarai - Bekasi – Cikarang, Cikarang – Cikampek, Padalarang - Bandung – Cicalengka, Kutoarjo – Yogyakarta, Perkotaan Surabaya (tram);

17. Pembangunan elektrifikasi jalur KA antara Yogyakarta – Solo sepanjang 59 Km’sp;

18. Pengamanan perlintasan sebidang sebanyak 218 unit pada lintas:

- Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Jakarta – Tj. Priok, Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Solo - Madiun, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya,


Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi.

- Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan - Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai, Kisaran - Rantauprapat, Bireun - Lhokseumawe.

19. Pengadaan dan penertiban lahan untuk kegiatan peningkatan/pembangunan prasarana perkeretaapian sebanyak 158 paket;

20. Pengadaan/Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana sebanyak 137 paket;

21. Penyediaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan perkeretaapian sebanyak 95 paket tersebar di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar.

C. Perhubungan Laut

Kegiatan Strategis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

1. Rencana penempatannya akan melayani jarigan angkutan laut perintis pada 193 lintas yang tersebar di seluruh 33 provinsi pada Pangkalan Pelabuhan Meulaboh, Calang, Teluk Bayur, Bengkulu, Tj. Pinang, Kijang, Sintete, Sunda Kelapa, Kotabaru, Semarang, Surabaya, Tanjung Wangi, Bima, Kupang, Maumere, Bitung, Tahuna, Pagimana, Kolonedale, Kendari, Tilamunta, Kwandang, Makassar, Mamuju, Ambon, Tual, Saumlaki, Ternate, Babang, Sanana, Jayapura, Biak, Merauke, Manokwari, Sorong.

2. Subsidi Angkutan Laut Tetap Dan Teratur Untuk Kapal Barang Dalam Rangka Menunjang Tol Laut untuk Rute : R1 Waingapu-Sabu (Seba/Biu)-Rote-Lewoleba-Maumere-Reo-Waingapu, R2 Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Manokwari, R3 Tuai-Fak Fak-Kaimana-Timika-Tual, R4 Babang-Tidore (Soasiu)-Tobelo-Gebe-Babang R5 Kijang-Letung-Tarempa-selat-Lampa (Natuna)-Midai-Serasan (PP).

3. Pembangunan kapal perintis dilaksanakan sampai tahun 2017 sebanyak 103 unit yang terdiri dari kapal Tipe 750 DWT, Tipe 500 DWT, Tipe 200 DWT, Tipe 2000 DWT, Tipe 2000GT, Tipe 1200 GT, Tipe 750 DWT, Semi Container, Kapal Rede, Kapal Barang Multipurpose dan Kapal Ternak dengan tahapan penyelesaian pada tahun 2015 sebanyak 3 unit, tahun 2016 sebanyak 30 unit dan tahun 2017 sebanyak 70 unit.

4. Pembangunan/ pengadaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Laut tersebar di seluruh 33 provinsi dengan beberapa kegiatan meliputi Perbaikan dan Perawatan Kapal Perintis (Docking Repair) / Pengadaan camera CCTV / Pemasangan Upgrade Monitoring Tracking System / Pembangunan infrastruktur Multimedia tracking / Pembangunan sistem informasi spasial kapal perintis / Penyelenggaran mudik gratis sepeda motor / Monitoring angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru /


Monitoring pelabuhan singgah perintis dan center pangkalan perintis / Pemberdayaan industri pelayaran rakyat.

Kegiatan Strategis di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

5. Pembangunan/lanjutan/penyelesaian dan pengembangan pelabuhan laut non komersial pada ± 100 lokasi pelabuhan setiap tahun pada Pelabuhan Anggrek, Babang, Bade, Baing, Bajoe, Barus, Batang, Batanjung, Batuatas, Batu Panjang, Batutua, Bau-Bau, Belang-Belang , Bicoli, Bintuni, Boepinang, Branta, Bungkutoko, Bunta, Carocok Painan, Dabo Singkep, Daruba, Depapre, Dompak, Gamunu, Garongkong, Gorom, Jailolo, Kaimana, Kendidi Reo, Kendal, Keramaian, Kolbano, Kolonedale, Kuala Semboja, Labuhan Bajo, Labuhan Angina, Lakara, Larantuka, Letung, Linau Bintuhan, Malarko, Maloy, Mantangisi, Marabatuan, Matasiri, Meranti, Midai, Moor, Mumugu, Nabire, Nunbaunsabu, Pulau Banyak, Pulau Buano, Pulau Salura, Pacitan, Padang Tikar, Pagimana, Palopo, Pamanukan, Panarukan, Pangandaran, Parlimbungan Ketek, Patani, Pelaihari, Penajam Pasir, Pomalaa, Pota Pulau Laut, Pulau Teor, Sailus, Saumlaki, Sebalang, Sebuku, Sei Nyamuk, Serui, Siwa, Sofifi Speed Boat, Subi, Taddan, Tanah Ampo, Tanah Tidung, Tanjung Api-Api, Tanjung Buton, Tanjung Mooch, Telaga Biru, Teluk Segintung, Tilamuta, Tiram, Tobelo, Tual, Tulehu, Ujung Jabung, Waren, Watunohu, Bagan Siapa-Api, Pelabuhan Ratu, Bima, Luwuk, Breakwater Makassar;

6. Pengerukan alur pelayaran/ kolam pelabuhan pada tahun 2015 sebanyak 13 lokasi yaitu Pelabuhan Belawan, Muara Padang, Palembang, Tanjung Priok, Tg Emas, Benoa, Lembar, Pontianak , Ketapang, Samarinda, Sampit, Kumai dan Lirang (Total volume Pengerukan sebesar 9.250.000 m3); Tahun 2016 sebanyak 24 lokasi yaitu Pelabuhan Kuala Langsa, Belawan, Tg Balai Asahan, Pangkalan Dodek, Jambi Talang Duku, Kuala Tungkang, Palembang, Bengkulu, Pangkal Balam, Tg Priok, Tg Emas, Juwana, Tegal, Batang, Tg Perak, Benoa, Pontianak, Sintete, Samarinda, Sampit, Pulang Pisau, Kumai, Sanana dan Muara Sabak (Total volume Pengerukan sebesar 25.100.000 m3); Tahun 2017 sebanyak 32 lokasi yaitu Pelabuhan Belawan, Tg Berakit, Palembang, Pekanbaru, Bengkulu, Tg Priok, Tg Emas, Tg Perak, Probolinggo, Benoa, Lembar, Pontianak, Ketapang, Kendawangan, Paloh, Samarinda, Sampit, Pulang Pisau, Makassar, Karang Antu, Labuhan Banten, Manado, Fakfak, Kuala Enok, Cirebon, Sadai/Toboali, Kendal, Panjang, Balikpapan, Kupang, Ternate dan Ambon (Total volume Pengerukan sebesar 21.100.000 m3); Tahun 2018 sebanyak 33 lokasi yaitu Pelabuhan Belawan, Pangkalan Dodek, Muara Padang, Jambi Talang Dukuh, Kuala Tungkal, Palembang, Begkulu, Pangkal Balam, Tg Priok, Tg Emas, Juwana, Tegal, Batang, Tg Perak, Benoa, Pontianak, Sintete, Samarinda, Kumai, Rembang, Brondong, Labuhan Lombok, Singkawang, Mempawah, Tobelo, Kali Anget, Teluk Bayur, Tg Pandan, Cirebon, Sunda Kelapa, Manggar, Brebes dan Balikpapan (Total volume Pengerukan sebesar 18.800.000 m3); Tahun 2019 sebanyak 26 lokasi yaitu Pelabuhan Kuala Langsa, Belawan, Tg Balai Asahan, Palembang, Pekan Baru, Bengkulu, Tg Priok, Tg Emas, Tg Perak, Pontianak, Ketapang, Samarinda, Sampit, Pulang Pisau, Tg Redep, Tahuna, Sanana, Cirebon, Airbangis, Bima, Kendari, Tarakan, Balikpapan, Kupang, Ternate dan Ambon (Total volume Pengerukan sebesar 20.650.000 m3);


7. Pembangunan/ pengadaan fasilitas pendukung pelabuhan dan pengerukan tersebar di seluruh 33 provinsi dengan beberapa kegiatan meliputi Pengadaan Reach Stacker / Pengadaan Forklift / Kapal Pandu / Kapal Tunda / Pengadaan Truck Crane / Pengadaan Excavator, Grab Cham Shell dan Wheel Loader / Peningkatan fasilitas Pelabuhan dalam rangka pelayanan publik / Fasilitas pendukung operasional (Gedung Bangunan, Rumah Dinas, Pembuatan Sumur, Lampu Penerangan, Pos jaga, Pagar, Gapura dan lain-lain).

Kegiatan Strategis di Bidang Perkapalan dan Kepelautan

8. Pembangunan Kapal Marine Inspector / RIB sebanyak 20 unit yang tersebar di 33 Provinsi;

9. Pembangunan / pengadaan fasilitas pendukung perkapalan dan kepelautan tersebar di seluruh 33 provinsi dengan beberapa kegiatan meliputi Pengadaan Enginee Room Simulator / Pengadaan Full Mission Bridge Simulator / Pengadaan Komputer Base Assessment;

Kegiatan Strategis di Bidang Kenavigasian

10. Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian sebanyak 41 kapal yang tersebar pada 33 Provinsi di 25 Distrik Naviagasi Sabang, Sibolga, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Tarakan, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Bitung, Makassar, Kendari, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke, Sorong;

11. Pembangunan Reverse Osmosis (RO) sebanyak 97 unit yang tersebar pada 33 Provinsi di 25 Distrik Naviagasi Sabang, Sibolga, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Tarakan, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Bitung, Makassar, Kendari, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke, Sorong;

12. Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran SBNP sebanyak 754 unit dan pemenuhan tingkat kehandalan sebanyak 99%, yang tersebar pada 33 Provinsi di Seruway, Kuala Raja, Pusong, Sigli, Laweung, Sabang, Sibigo, Teluk Nibung, Pantai Labu, Percut, Rantau Panjang, Tanjung Beringin, Gunung Sitoli, Labuhan Bilik, Sei Barombong, Teluk Leidong, Tg. Sarang Elang, Pangkalan Susu,Pulau Kampai, Tanjung Pura, Tapak Kuda, Kuala Sarapu, Pangkalan Brandan, P.Wunge, Pel.Sibolga, Pel. Sikara-kara, Tg.Bai, Sasak, Teluk Tapang, Muara

Haji, Carocok Painan, Surantih, Tg. Sading, Sekatap Darat, Senggarang, Tanjung Ayun, Tanjung Duku, Tanjung Geliga, Tanjung Lanjut, Tanjung Sebauk, Tanjung Siambang, Tanjung Unggat, Wisata Penyengat, Tanjung Samak, Tanjung Kedadu,


Penyalai, Panipahan, Sinaboi, Buatan, Kurau/Si Lalang, Sel Apit, Sungai Siak, Tanjung Buton, Kuala Mendahara, Lambur Luar, Muara Sabak, Nipah Panjang, Pamusiran, Simbur Naik, Sungai Lokan, Ujung Jabung, Tanjung Api-Api, Sungsang, Karang Agung, Rangga Ilung, Batanjung, Behaur, Kuala Kapuas, Pegatan Mendawai, Uj. Tk. Punggur, Krui, Kalianda, Lagundi, P. Sebesi, Sebalang, Bakauheni, Way Seputih, Kuala Penat, Labuhan Maringgai, Way Penat, Way Sekampung, Mesuji, Kota Agung, P. Tabuan, Kelumbayan, Teladas, Manggala/Menggala, Sungai Burung, Tulang Bawang, Semarang, Tegal, Karimun Jawa, Tanjung Emas, Glimandangin, Sampang/Taddan, Tanlok, Besuki, Jangkar, Kalbut, Gayam, Kalianget, Kangean, P. Raas, Sapudi, Sapeken, Keramaian, Masalembo, Giliraja, Tg. Tekurenan, Celukan Bawang, Pegametan, Penuktukan, Bima, Sape, Waworada, Cempi, Calabahi, Kempo, Lembar, Tg. Muna, Tg. Kopondai, P.Sukur, Pel. Aimere, Pel. Batu Tua, Pel. Wini, Tg. Kumba, Tg. Tutunnila, Tg. Uwakeka, Tg.Batu putih, Tg. Batuata, Samuda, Bagendang, Kereng Bengkirai, Teluk Sebangau, Bukit Pinang, Pulang Pisau, Kuala Pembuang, Teluk Sigintung/Seruyan, Kuala Jelay, Sukamara, Banjarmasin, Sesayap, Tarakan, Tg.Aru, Sangatta, Maloy, Sangkulirang, Tg. Sarupo, Tg. Suramana, Majene, Malunda, Palipi, Pamboang, Sendana, Ambo, Belang-Belang, Budong-Budong, Kaluku, Mamuju, Poongpongan, Salisingan, Sampaga, Kr. Timur Batumarimpih, Kr. Timur Tg. Wawobatu, Kr. Utara Kaledupa, Kr. Utara Kapota, Kr. Utara P. Papado, Kr. Utara Tg. Teipa, Kr.P.Hoga, Kr .Utara Lapuko, P. Damalawa Kcl., P. Sangurabangi, P. Togomongolo, Pel. Lasalimu, Pel. Lasalimu, Pel. Mandiodo, Pel. Mawasangka, Tg.Talabu, Tahuna, Tamako, Biaro, Buhias, P. Ruang, Pehe, Sawang, Tagulandang, Ulu Siau, Beo, Damao, Dapalan, Tg. Hatanua, Tg. Libobo, Tg Namaa, Tg. Ngolopopo, Tg. Weduar, Tg. Sial, Tg.Watina, Walwat tinggi, Tlk. Bara, Wayabula, Borong, Galela, Tikong, Pel. P. Damar, Pel.Kroing, Pel. Tutukembong, Pel.P. Teor, Pel. Moti, Pel. Tuhaha, Geser, Tg. Openta, Wayeteri, Kaimana, Kanoka, Lobo, P. Adi, Senini, Susunu, Manokwari, Makbon, Mega, Muarana, Kasim, Oransbari, Bagusa, Kasonaweja, P. Liki, Sarmi, Takar, Trimuris, Wakde, Janggerbun, Kameri, Korido, Waren, Ambai, Ampimoi, Angkaisera, Sungai Asty, Sungai Asty, Tg. Kondo, Pel. Selaru, Pel. Lakor, Pel. Romang, Pel. Damer, Pel. Kaiwatu, Tual;

13. Pembangunan Sistem Telekomunikasi Pelayaran sebanyak 88 unit;

14. Pembangunan Vessel Traffic Service (VTS) pada 35 lokasi yang tersebar pada 33 Provinsi di Belawan, Palembang, Jakarta, Surabaya Bitung, Kuala Tanjung, Balikpapan, Sorong, Manokwari, Jayapura, Lhok Seumawe, Dumai, Makassar, Sabang, Sibolga, Batu Ampar, Panjang, Bengkulu, Cilacap, Benoa, Lembar, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Batulicin, Samarinda, Tarakan, Parepare, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Merauke, Cirebon, Semarang.

15. Pembangunan Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) pada 144 lokasi yang tersebar pada 33 Provinsi di Sinabang, Kuala Langsa, Pangkalan Susu, Gunung Sitoli, Teluk Dalam, Selat Panjang, Rengat, Tanjung Balai Karimun, Dabo Sungkep, Air Bangis, Probolinggo, Gilimanuk, Waingapu, Sintete, Luwuk, Kaimana, Serui, Jakarta, Banjarmasin, Tarakan, Bitung, Sorong, Merauke, Pulau Tello, Lahewa, Panipahan, Karimunjawa, Rembang, Atapupu, Nunukan, Kolaka, Pomalaa, Parigi, Muntok, Kuala Tungkal, Sampit, Kumai, Batulicin, Samarinda, Poso, Toli Toli, Manado, Ternate, Sanana, Tual, Biak, Ulee Lheule, Meulaboh, Tembilahan, Tarempa, Pulau Sambu, Pulang Pisau, Sunda Kelapa, Panarukan, Gresik, Bawean,


Masalembo, Padang Bai, Kalabahi, Larantuka, Reo, Tanjung Redeb, Mamuju, Banabungi, Palopo, Kolonedale, Banggai, Amamapare, Nabire, Bade, Kuala Tanjung, Lhok Seumawe, Sabang, Tapak Tuan, Batu Ampar, Tanjung Uban, Sei Kolak Kijang, Natuna, Teluk Bayur, Sipora, Palembang, Jambi, Pangkal balam, Panjang,Cirebon, Bengkulu, Cigading/ Merak, ende, Maumere, Ketapang, Kotabaru, Balikpapan, Kendari, Bau Bau, Tahuna, Ambon, Saumlaki, Bintuni, Jayapura, Agats, Sigli, Singkil, Pekanbaru, Bagansiapiapi,Kuala Enok, Sikakap, Celukan Bawang, Raha,Donggala, Kwandang, Ampena, Tobelo, Banda, Dobo, Sarmi, Belawan, Bengkalis, Semarang, Tegal, Cilacap, Surabaya, Kupang, Makassar, Pantoloan, Namlea, Fak Fak, Pekalongan, Jepara, Juwana, Indramayu, Pasuruan, Badas, Ulu Siau, Amahai.

16. Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Kenavigasian dengan beberapa kegiatan meliputi Perbaikan dan Perawatan Kapal / Pengadaan CCTV Survailance System / Genset / Mobil crane/ Kendaraan Operasional / Pengadaan Sistem Pengamatan Alur / Peralatan Survey Telkompel / Reporting System, Remote Cliane VTS / Vessel Monitoring sistem Kapal /Pelampung Suar / Sistem Lampu Suar untuk SBNP / Rigid Inflatable Boat (RIB) / Perangkat Penunjang Operasional Mensu/ Water Treatment;

Kegiatan Strategis di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai

17. Pembanganan kapal patroli sebanyak 255 unit pada lokasi Kesyahbandaran Belawan/ KUPP Kuala Tanjung, KSOP Teluk Bayur, PLP Tg. Uban, KSOP Palembang, KSOP Panjang, KSOP Pontianak, PLP Bitung, Kesyahbandaran Makassar, UPP Bau-Bau, KSOP Batam, PLP Tanjung Priok, KSOP Tanjung Emas, PLP Tanjung Mas, KSOP Benoa, KSOP Sorong, KSOP Ambon, PLP Tual, KSOP Merauke, KUPP Tanjung Tiram, KUPP Pulau Kampai, KSOP Meulaboh, KUPP Pantai Cermin, KUPP Sei Barombang, KUPP Tg. Sarang Elang, KSOP Bagan Siapi-api, KUPP Kuala gaung, KSOP Pangkalan Bun, KSOP Pangkalan Balam, KSOP Tg. Pandan, KUPP Kendawangan, KSOP Kumai, KUPP Bengkirai/ Pinang, KUPP Tanah Grogot, KUPP Sangkulirang, KUPP Polewali, KUPP Malili, KUPP Awerange, KUPP Bau-Bau, KUPP Ulugian, KUPP Amamapara, Kesyahbandaran Tg.Priok, KSOP Kalibaru, KSOP Juwana, KUPP Rembang, KUPP Ketapang, KUPP Nusa Penida, KSOP Bima, KSOP Tulehu, KUPP Bara Nusa.

18. Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Penjagaan laut dan Pantai dengan beberapa kegiatan meliputi Perbaikan dan Perawatan Kapal / Pengadaan Helikopter / Pengadaan Senjata / Amunisi / Peralatan Penanggulangan Pencemaran / Peralatan SAR / GIRO Vertical / Rigid Inflatable Boat (RIB) / ECDIS dan Sistem Mobile Survilance Kapal Patroli/Mobil Patroli Lapangan / Pengembangan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.


D. Perhubungan Udara 1. Peningkatan rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara sebanyak

265 rute, antara lain pada KPA : Nagan Raya (5 Rute), Takengon (7 Rute), Gunung Sitoli (8 Rute), Bengkulu (7 Rute), Singkep (10 Rute), Palangkaraya (6 Rute), Ketapang (5 Rute), Samarinda (5 Rute), Waingapu (9 Rute), Gorontalo (8 Rute), Tarakan (10 Rute), Masamba (12 Rute), Mamuju (5 Rute), Selayar (7 Rute), Ternate (4 Rute), Langgur (9 Rute), Manokwari (9 Rute), Sorong (5 Rute), Jayapura (8 Rute), Merauke (19 rute), Nabire (8 Rute), Timika ( 22 Rute), Wamena (17 Rute), Sumenep (5 Rute), Oksibil (7 Rute ) dimana lokasi akan ditetapkan untuk tahun bersangkutan berdasarkan rapat evaluasi angkutan udara perintis;

2. Rehabilitasi dan pengembangan Bandara Udara termasuk perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah, rehab gedung terminal, gedung operasional pada 100 Bandar Udara sampai akhir periode perencanaan;

3. Rehabilitasi dan pengembangan Bandar Udara (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah) untuk didarati B-737 Series pada lokasi yang akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain diantaranya Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, Bandar Udara Tanjung Pandan, Bandar Udara Rembele Takengon, Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Bandar Udara DEO Sorong, Bandar Udara Hanandjoeddin, Bandar Udara Umbo Mehang Kunda Waingapu, Bandar Udara Beto Ambari Bau-bau, Bandar Udara Kasiguncu Poso, Bandar Udara Komodo Labuhan Bajo, Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi, Bandar Udara Kuabang Kao, Bandar Udara Ibra Langgur, Bandar Udara Matilda Saumlaki, Bandar Udara Dekai Yahukimo;

4. Rehabilitasi dan pengembangan Bandar Udara (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah) untuk didarati ATR-42 & ATR-72 pada lokasi yang akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain diantaranya Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Bawean, Bandar Udara Melak, Bandar Udara Tanah Merah, Bandar Udara Kepi, Bandar Udara Sarmi, Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, dan Bandar Udara Maratua;

5. Pengembangan 25 Bandar udara yang terdiri dari 7 (tujuh) Bandar udara di daerah rawan bencana, yaitu Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Gayo Lues, Bandar Udara Kerinci, Bandar Udara Muko-muko, Bandar Udara Bawean, dan Bandar Udara Sumenep, dan 18 bandar udara di daerah perbatasan, yaitu Bandar Udara Sabang, Bandar Udara Lasikin, Bandar Udara Lasondre, Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Rokot, Bandar Udara Tj. Balai Karimun, Bandar Udara Enggano, Bandar Udara Atambua, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Rote, Bandar Udara Long Ampung, Bandar Udara Long Bawan, Bandar Udara Data Dawai, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Moa, Bandar Udara Mopah-Merauke;


6. Pembangunan 15 Bandar Udara baru, dengan lokasi antara lain Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Tebelian, Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Kertajati, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Siau, Bandar Udara Morowali, Bandar Udara Buntu Kunik, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Namniwel, Bandar Udara Werur, Bandar Udara Koroway Batu;

7. Pembangunan bandar udara baru di Kalimantan antara lain Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Samarinda Baru;

8. Peningkatan fasilitas pelayanan darurat sebanyak 212 paket di lokasi Bandar udara diantaranya Bandar Udara Bandara Sentani, Bandara Djalaluddin, Bandara Juwata, Bandara Mopah, Bandara Hanandjoeddin, Bandara Tjilik Riwut, Bandara Halueleo, Bandara Wunopito, Bandara Beringin, Bandara Muara Bungo, Bandara Muko-muko, Bandara FL Tobing, Bandara Dobo, Bandara Ketapang, Bandara Dumatubun, bandara Abdul Rachman Saleh, bandara Pogogul, bandara Oesman Sadik, Bandara Torea, Bandara Sultan M. Kaharuddin, Bandara Sangia Nibandera, Bandara Mathilda Batlayeri, Bandara Komodo, Bandara Pekon Serai, Bandara Malinau, Bandara Sanggu, Bandara Melonguane, Bandara Enggano, bandara Pangsuma Putussibau, Bandara Andi Jemma, Bandara Stevanus Rumbewa, Bandara Soa Bajawa, Bandara Rokot, Bandara Bandaneira, Bandara Oksibil, Bandara Senggo, Bandara Mulia, Bandara Moanamani, Bandara Tanah Merah, Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Bandara Waghete, Bandara Lasondre, Bandara Maimun Saleh, Bandara Bilorai, Bandara Tambolaka, Bandara Dominic Eduard Osok, Bandara Radin Inten II;

9. Peningkatan fasilitas keamanan penerbangan sebanyak 633 paket diantaranya di Budairto-Curug, Nabire, Rokot-Sipora, Mutiara-Palu, Haluoleo-Kendari, Djalaluddin-Gorontalo,Olilit-Saumlaki, Susilo-Sintang, Kasiguncu-Poso, Torea-Fak-fak, Radin Inten II-Lampung, Fatmawati-Bengkulu, Aekgodang-Padang Sidempuan, Dabo-Singkep, H.Asan-SAmpit, Satartacik- Ruteng, Betoambari-Bau Bau, S.Bantilan-Toli toli, S.Babullah - Ternate, Deo-Sorong, Rendani -Manokwari, Wamena, Franseda-Maumere, M.Salahudin-Bima, Tampa Padang-Mamuju, Melongguane, Lasikin-Sinabang, T.Cut ali- Tapak tuan, SeiBati - Tj. Balai Karimun, Japura-Rengat, Cakrabuana-Cirebon, Brangbiji-Sumbawa besar, Komodo - Labuan Bajo, Tambolaka-Waikabubak, Sanggu-Buntok, Kuala Pembuang, Naha -Tahuna,Tual Baru-Tual, Utaron-Kaimana, Nunukan, Haliwen-Atambua, Pangsuma-Putusibau,Sentani-Jayapura, Hang Nadim-Batam, Juwata -Tarakan, Mopah-Merauke, Kalimarau-Tj. Redep, Syukuran Aminudin Amir - Luwuk, Umbu Mehang Kunda- Waingapu, Gewayantana-Larantuka,Tjilik Riwut- Palangkaraya, H.AS. Hanandjuddin - Tj Pandan;

10. Meningkatnya pemenuhan standar keselamatan transportasi udara :

- Jumlah Audit sebanyak 110 Audit di seluruh Bandar Udara di Indonesia;

- Jumlah Surveilance sebanyak 58 di seluruh Bandar Udara di Indonesia;

- Jumlah Inspection sebanyak 1.713 inspeksi di seluruh Bandar Udara di Indonesia.


E. BPSDM Perhubungan

1. Target lulusan Pengembangan Sumber daya manusia perhubungan sebanyak 8.522 lulusan diklat Transportasi Darat yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;

2. Target lulusan Pengembangan Sumber daya manusia perhubungan sebanyak 135.808 lulusan diklat Transportasi Laut yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;

3. Target lulusan Pengembangan Sumber daya manusia perhubungan sebanyak 17.374 lulusan diklat Transportasi Udara yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;

4. Target lulusan Pendidikan perhubungan darat sebanyak 35.459 lulusan diklat Transportasi Darat dan Perkeretaapian yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;

5. Target lulusan Pendidikan Perhubungan Laut sebanyak 1.114.918 lulusan diklat Transportasi Laut yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;

6. Target lulusan Pendidikan Perhubungan Udara sebanyak 35.559 lulusan diklat Transportasi Udara yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;

7. Target Lulusan SDM transportasi melalui kampus terpadu SDM Transportasi Makasar sebanyak 215.953 lulusan;

8. Target lulusan SDM transportasi darat (kampus BP2TD Bali) sebanyak 41.652 lulusan;

9. Target lulusan SDM transportasi Perkeretaapian (Kampus Baru Akademi Perkeretaapian Madiun) sebanyak 86.776 lulusan.

Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan target sasaran pembangunan infrastruktur perhubungan, diperlukan kerangka pendanaan yang diterjemahkan tiap unit kerja, quick win, dan kegiatan lanjutan untuk mendukung akselerasi pembangunan di Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Kerangka pendanaan pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran C. Disamping itu, disusun pula matrik kegiatan strategis yang diterjemahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang menjadi target sasaran kewilayahan. Kegiatan strategis tersebut didalam implementasi dan perencanaan setiap tahunnya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi di Kementerian Perhubungan. Kegiatan Strategis Kementerian Perhubungan tersebut dapat dilihat secara keseluruhan pada Lampiran D.


4.2.9 KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 TERKAIT KAWASAN RAWAN BENCANA, WILAYAH PERBATASAN, DAN TERLUAR, KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL, KAWASAN INDUSTRI, MITIGASI IKLIM, PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SERTA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (P3A-KS), DAN JUGA STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK)

A. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN RAWAN BENCANA, WILAYAH PERBATASAN, DAN TERLUAR

Pembangunan transportasi di kawasan rawan bencana, wilayah perbatasan dan terluar adalah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk dalam rangka mengurangi disparitas antar kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut difokuskan pada :

a. Tersedianya prasarana dan sarana transportasi dengan kapasitas dan kualitas pelayanan memadai;

b. Terjangkaunya pelayanan transportasi ke seluruh wilayah perbatasan;

c. Terjaminnya keselamatan dan keamanan dalam pelayanan jasa transportasi;

d. Terwujudnya kerjasama luar negeri bidang perhubungan yang saling menguntungkan serta dapat menarik investasi yang dapat memberikan nilai tambah;

e. Meningkatnya aksebilitas angkutan udara di daerah terpencil, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Negara.

B. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN)

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi pada destinasi pariwisata diarahkan untuk mendorong daya tarik daerah tujuan wisata sambil meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata. Sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS), pembangunan destinasi pariwisata nasional untuk 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan pada pengembangan 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) maka pembangunan infrastruktur transportasi akan diarahkan untuk mewujudkan konektivitas menuju ke kawasan tersebut.


Pengembangan 16 KSPN diharapkan dapat meningkatkan target jumlah wisatawan mancanegara dari 9 juta orang pada tahun 2014 menjadi 20 juta orang pada tahun 2019 dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 250 juta orang pada tahun 2014 menjadi sebesar 275 juta orang pada tahun 2019. Oleh karenanya, pembangunan infastruktur perhubungan didorong untuk meningkatkan aksesibilitas pada KSPN Danau Toba, KSPN Kota Tua-Sunda Kelapa-Kepulauan Seribu, KSPN Borobudur, KSPN Bromo-Tengger-Semeru, KSPN Menjangan-Pemuteran, KSPN Kintamani-Kuta-Sanur-Nusa Dua, KSPN Tanjung Puting, KSPN Rinjani, KSPN Komodo, KSPN Ende-Kelimutu, KSPN Toraja, KSPN Bunaken, KSPN Wakatobi dan KSPN Raja Ampat melalui beberapa strategi yaitu :

a. Mempercepat realisasi peningkatan infrastruktur bandar udara & pelabuhan di daerah tujuan wisata;

b. Mendorong perusahaan penerbangan & perusahaan pelayaran nasional menyediakan pelayanan dari dan ke destinasi pariwisata ;

c. Meningkatkan kerjasama penerbangan secara bilateral dengan negara sumber pasar wisatawan, melalui bandara yang telah dibuka untuk ASEAN Open Sky;

d. Mendorong pengembangan infrastruktur pelabuhan untuk berlabuh kapal pesiar & menyederhanakan perijinan kunjungan kapal pesiar;

e. Meningkatkan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

Sedangkan program kegiatan stategis yang akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan dalam rangka pembangunan destinasi pariwisata antara lain :

a. Peningkatan fasilitas Dermaga Simanindo, Dermaga Ajibata, Dermaga Tiga Ras, Dermaga Muara dan Dermaga Danau Haranggaol untuk mendukung KSPN Toba;

b. Peningkatan fasilitas Dermaga Taman Nasional Tanjung Puting untuk mendukung KSPN Tanjung Putting;

c. Pangembangan Bandara Matahora, Pelabuhan Wanci, dermaga penyeberangan Tomia untuk mendukung KSPN Wakatobi;

d. Pengembangan Pelabuhan Labuhan Bajo & Bandara Komodo untuk mendukung KSPN Komodo;

e. Pengembangan Pelabuhan Maumere, pengembangan Bandara Frans Seda dan Bandara Ende untuk mendukung KSPN Ende-Kelimutu;

f. Pengembangan fasilitas Pelabuhan di Waisai dan Misool serta pengembangan Bandara Domine Eduard Osok & Bandara Marinda untuk mendukung KSPN Raja Ampat.

C. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN

INDUSTRI

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan inklusif dengan memaksimalkan potensi ekonomi untuk dapat mendorong perbaikan pemerataan dan pengurangan kesenjangan maka pembangunan dititikberatkan pada pembangunan sektor industri yang pada karya. Pembangunan kawasan industri harus terintegrasi dengan sistem dan jaringan


transportasi khususnya sektor perhubungan baik transportasi perkeretaapian, darat, laut maupun udara untuk mempermudah distribusi barang dari industri menuju ke konsumen secara lebih cepat sehingga biaya distribusi barang dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur perhubungan didorong untuk mewujudkan integrasi dan konektivitas kawasan industri menuju ke outlet pelabuhan, diantaranya

a. Pembangunan 14 kawasan industri baru diantaranya (i) Bintuni - Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (iii) Bitung – Sulawesi Utara, (iv) Palu - Sulawesi Tengah; (v) Morowali - Sulawesi Tengah; (vi) Konawe – Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin - Kalimantan Selatan; (ix) Jorong - Kalimantan Selatan; (x) Ketapang - Kalimantan Barat; (xi) Landak – Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke – Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Lampung;

b. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), diantaranya KEK Bitung, KEK Tanjung Lesung, KEK Sei Mangke, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Api-Api, KEK Maloy-Kalimantan Timur, KEK Morotai dsb;

c. Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun.

D. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERKAIT MITIGASI IKLIM

Dalam konteks perencanaan dan pembangunan transportasi pada Rencana Stratagis Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 juga sangat memperhatikan aspek lingkungan, khususnya terkait dengan aspek peningkatan emisi gas buang pada kawasan-kawasan perkotaan dan peningkatan emisi gas rumah kaca akibat meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan di Indonesia. Aspek lingkungan pada prinsipnya menjadi bagian penting dalam perencanaan strategis pembangunan transportasi di Indonesia yang memberikan dampak pada kesehatan, kenyamanan, serta kualitas hidup masyarakat, sehingga didalam konteks perencanaan pembangunan transportasi ke depan aspek Eco Building menjadi bagian penting untuk diwujudkan melalui Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.

Dukungan kementerian perhubungan terkait mitigasi iklim dilakukan melalui:

a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim;

b. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan;

c. Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien;

d. Mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum/ massal.


E. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERKAIT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, SERTA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (P3A-KS)

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional pembangunan dengan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, prinsip pengarusutamaan gender diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, di bidang politik

termasuk dalam proses pengambilan keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan juga untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender yang meliputi penyempurnaan peraturan dan pedoman, peningkatan kapasitas SDM, penguatan mekanisme koordinasi, penyediaan dan pemutakhiran data terpilah, pemantauan dan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan dalam kebijakan sebelumnya yaitu Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengintegrasikan prinsip pengarusutamaan gender pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk mewadahi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS) yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan.

Penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terpisahkan dari prinsip pembangunan nasional secara utuh. Kementerian Perhubungan melalui Undang-undang Transportasi (UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 121, 134 dan 239 dan UU No.23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 54 dan 131) secara substansi telah dan mendukung pelaksanaan pembangunan perhubungan yang responsif gender dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

Aspek kesetaraan gender dan difable priority menjadi bagian penting dalam pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, seperti pada penyediaan ruang khusus untuk wanita, anak, dan penyandang cacat pada moda transportasi, prioritas untuk naik terlebih dahulu menggunakan moda transportasi bagi difable, wanita, dan anak-anak sebagai wujud perlindungan pada wanita, anak-anak, dan difable. Konteks pengembangan transportasi berbasis gender dan difable priority menjadi sangat penting, serta memberikan ruang positif


terhadap upaya menghargai dan menanamkan nilai-nilai dalam mewujudkan pembangunan transportasi yang responsif terhadap gender dan kelompok difable.

Untuk mengakomodir beberapa hal tersebut diatas, dalam konsep pengembangan transportasi pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang memperhatikan terhadap tata ruang, lingkungan, gender, dan difable membutuhkan skema koordinasi, perencanaan, sampai dengan implementasi (fisik maupun non fisik) yang saat ini juga menjadi bagian dari target kinerja pembangunan transportasi pada Kementerian Perhubungan. Konsep pengembangan tersebut secara implisit dan eksplisit juga sudah disusun didalam kerangka pendanaan Kementerian Perhubungan, dimana sampai dengan tahun 2019 pembangunan transportasi juga akan memberikan prioritas-prioritas yang mengarah pada pembangunan infrastruktur perhubungan berbasis tata ruang, lingkungan, gender, dan kaum difable.

Berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS) telah diatur tentang penanganan konflik sosial yang bertujuan antara lain menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera, memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, sarana dan prasarana umum dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum, yang disesuaikan dengan kapasitas dan tugas serta fungsi dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

F. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERKAIT STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK)

Mendasari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620), pada tanggal 23 Mei tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) yang merupakan dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi. K/L dan Pemda diwajibkan menyusun aksi PPK


setiap tahun sebagai penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK yang dituangkan ke dalam Inpres. Terdapat 6 (enam) strategi pelaksanaan stranas PPK yaitu 1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan; 2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum; 3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; 4) melaksanakan kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; 5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan 6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

bab 4. target kinerja dan kerangka pendanaan

Documents