bab iii pengelolaan keungan daerah dan kerangka pendanaan

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 III - 59

Pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Wakatobi dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi

daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah telah diarahkan untuk

menjamin ketersediaan anggaran bagi kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sementara itu,

pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan

tantangan terkait pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wakatobi yang

belum seluruhnya dapat ditangani, baik karena alasan administratif,

ketersediaan sarana dan prasarana, maupun karena alasan masih rendahnya

kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan di daerah ini.

Gambaran umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wakatobi

tahun 2006-2010 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan

penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah kurun waktu lima tahun

kedepan (2012-2016). Gambaran umum dan analisis pengelolaan keuangan

daerah tahun 2006-2010 mencakup: (1) struktur pendapatan beserta

komponennya; (2) struktur belanja daerah beserta komponennya; (3) trend

perkembangan pembiayaan defisit/surplus; dan (4) trend besaran penerimaan

dana transfer dari pemerintah pusat.

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2006-2010

Secara umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wakatobi pada

kurun waktu 2006-2010, telah membuahkan hasil yang cukup

menggembirakan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan

kelemahannya. Indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah kurun

waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Wakatobi, antara lain ditunjukkan

BAB III PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH DAN

KERANGKA PENDANAAN



oleh kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dicapainya

berbagai indikator kinerja pembangunan daerah, baik indikator kinerja ekonomi

makro maupun sektoral. Meskipun demikian, dalam hal pengelolaan

pendapatan daerah belum seluruhnya dapat dioptimalkan terutama

pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjukkan

oleh rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah setiap

tahunnya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk

memacu daerah agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan yang lebih

baik yang ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan semakin

berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Karena itu, perlu dilakukan

upaya-upaya untuk menigkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan

sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas

fiskal daerah. Sementara itu, kemampuan daerah untuk mendorong

peningkatan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD

menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan APBD dan kemandirian suatu

daerah.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2006-2010, antara lain dapat dicermati

dari target dan realisasi APBD setiap tahunnya, baik dari sisi pendapatan

maupun belanja. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun

2006-2010 Kabupaten Wakatobi disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010 Kabupaten Wakatobi

No Uraian

Tahun (Rp) Rata-rata Pertum- buhan

(%) 2006 2007 2008 2009 2010

1 PENDAPATAN 207.876.902.113 303.991.524.511 366.379.108.291 343.615.019.101 351.941.797.867 11,10

1.1. Pendapatan Asli Daerah

3.413.058.873 5.557.130.526 10.899.274.154 8.508.882.995 12.037.648.731 22,20

1.1.1 Pajak Daerah 240.533.504 526.010.915 494.691.005 1.245.633.528 1.437.500.005 30,39

1.1.2 Retribusi Daerah 550.517.209 1.270.361.535 690.808.760 1.129.286.483 1.537.373.628 9,54

1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan

- - - 1.954.455.630 5.611.594.979 41,29



No Uraian

Tahun (Rp) Rata-rata Pertum- buhan

(%) 2006 2007 2008 2009 2010

1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

2.622.008.160 3.760.758.076 9.713.774.389 4.179.507.354 3.451.180.119 (15,49)

1.2. Dana Perimbangan 204.463.843.240 298.434.393.985 350.875.684.137 332.870.580.240 338.298.805.136 5,38

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

13.868.714.113 24.303.947.471 20.552.534.832 18.030.488.721 21.415.016.668 6,63

1.2.2 Dana Alokasi Umum 154.727.000.000 181.345.000.000 207.371.568.000 203.249.058.000 213.725.699.200 7,53

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 35.460.000.000 67.477.600.000 78.856.000.000 53.003.000.000 31.471.200.000 (13,83)

1.2.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 25.000.000.000 40.203.810.000 56.581.670.000 67.530.459.132 20,74

1.2.5

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

408.129.127 307.846.514 3.891.771.305 2.006.363.519 4.156.430.136 4,32

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- - 4.604.150.000 2.235.555.866 1.605.344.000 45,84

1.3.1 Hibah - - 3.000.000.000 - -

1.3.2

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- - 1.604.150.000 2.235.555.866 1.605.344.000 (2,75)

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi

Tabel 18 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan

daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 11,10 persen. Penyumbang

terbesar pendapatan daerah dalam struktur APBD Kabupaten Wakatobi

bersumber dari dana perimbangan. Sedangkan kontribusi PAD Kabupaten

Wakatobi terhadap total pendapatan daerah selama tahun 2006-2010 berkisar

antara 1,64-3,42 persen. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa derajat

desentralisasi fiskal Kabupaten Wakatobi sebesar 2,53 persen. Ini berarti

bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber-sumber

penerimaan lain di luar PAD sangat tinggi yaitu sebesar 97,47 persen. Dengan

demikian, sumber utama pendapatan daerah dalam struktur APBD Kabupaten

Wakatobi berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana transfer

lainnya. Karena itu, kinerja pengelolaan PAD masih jauh di bawah target yang

tetapkan.

Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian daerah,

maka perlu dioptimalkan pengelolaan PAD dengan meningkatkan efekfitas

pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD.



Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target PAD selama 5

(lima) tahun terakhir antara lain: (1) Data obyek dan potensi sumber PAD yang

masih minim, (2) Rendahnya kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi

daerah, (3) Kurangnya sosialisasi pajak dan retribusi daerah, (4) Rendahnya

kesadaran masyarakat wajib pajak, dan (5) belum maksimalnya penagihan

pajak. Hal ini berarti bahwa berbagai upaya untuk mengefektifkan penggalian

sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari PAD perlu

terus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi lambat laun dapat dikurangi. Disamping itu, perlu terobosan

melalui berbagai alternatif peningkatan PAD terutama dari pos pajak daerah dan

retribusi daerah.

Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, pertumbuhan penduduk

dan faktor-faktor lainnya serta kemampuan keuangan daerah Kabupaten

Wakatobi tahun 2006-2010, maka proyeksi pertumbuhan PAD setiap tahunnya

berkisar antara sebesar 10-15 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan

dana perimbangan diproyeksikan sekitar 5-2 persen setiap tahunnya.

3.1.2 Neraca Daerah

Kemampuan keuangan daerah diketahui dengan terlebih dahulu

melakukan analisis terhadap neraca daerah. Analisis neraca daerah dimaksud,

terdiri dari rasio liquiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas. Untuk memudahkan

analisis neraca daerah, perlu diketahui gambaran perkembangan neraca

daerah Kabupaten Wakatobi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang

disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Neraca Daerah Kabupaten Wakatobi Per 31 Desember Tahun 2008-2010

Uraian Tahun (Rp)

2010 2009 2008

Aset

908.110.272.544 759.584.351.621 624.812.097.455

Aset Lancar 20.292.039.132 30.331.000.544 66.825.626.323

Kas

16.052.911.871 26.281.721.227 66.416.491.040

Investasi Jangka Pendek - - -

Piutang

1.468.390.311 1.579.569.304 409.135.283

Persediaan 2.770.736.950 2.469.710.013



Uraian Tahun (Rp)

2010 2009 2008

Investasi Jangka Panjang 16.163.172.857 16.163.172.857 15.796.000.000

Investasi Non Permanen - - -

Investasi Permanen 16.163.172.857 16.163.172.857 15.796.000.000

Aset Tetap

847.809.438.796 601.003.864.831 542.190.471.132

Tanah

30.344.513.002 17.245.903.904 15.577.015.004

Peralatan dan Mesin 213.473.841.956 167.519.821.359 157.411.598.338

Gedung dan Bangunan 255.456.033.646 161.620.733.125 218.860.065.415

Jalan, Irigasi dan Jaringan 336.585.909.485 223.050.600.519 144.591.200.525

Aset Tetap Lainnya 9.913.272.817 6.582.335.635 5.750.591.850

Konstruksi dalam Pengerjaan

2.035.867.890 24.984.470.289 -

Aset Lainnya 23.845.621.759 112.086.313.389 -

Kewajiban

6.566.597.885 2.905.715.716 18.663.053.350

Kewajiban Jangka Pendek 6.566.597.885 2.905.715.716 18.663.053.350

Kewajiban Jangka Panjang - - -

Ekuitas Dana 901.543.674.659 756.678.635.905 605.907.538.573

Ekuitas Dana Lancar 13.725.441.245 27.425.284.828 47.921.067.441

Ekuitas Dana Investasi 887.818.233.414 729.253.351.077 557.986.471.132

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

908.110.272.544 759.584.351.621 624.570.591.923

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi, 2010

Tabel 19 menunjukkan bahwa jumlah kewajiban dan ekuitas terus

mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, sebesar Rp. 908.110.272.544,

meningkat menjadi Rp. 624.570.591.923 pada tahun 2010. Berdasarkan angka-

angka pada Tabel 19, juga diketahui terjadi peningkatan pada jumlah aset.

Pada tahun 2008 sebesar Rp. 624.812.097.455 dan pada tahun 2010 telah

mencapai Rp. 908.110.272.544 atau meningkat sebesar Rp. 283.298.175.089.

Peningkatan ini antara lain disebabkan proporsi belanja modal dalam APBD

Kabupaten Wakatobi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup

signifikan.

Pertumbuhan rata-rata neraca daerah Kabupaten Wakatobi dalam kurun

waktu 3 (tiga) tahun terakhir digambarkan dalam Tabel 20.



Tabel 20. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Wakatobi

No. Uraian Rata-rata

Pertumbuhan (%)

1. ASET 21,89

1.1. Aset Lancar (75,30)

1.1.1. Kas (91,17)

1.1.2. Piutang 55,51

1.1.3. Persediaan 36,95

1.2. Aset Tetap 27,23

1.2.1. Tanah 24,25

1.2.2. Peralatan dan mesin 24,19

1.2.3. Gedung dan bangunan 16,07

1.2.4. Jalan, irigasi dan jaringan 35,36

1.2.5. Aset tetap lainnya 25,24

1.2.6. Konstruksi dan pengerjaan

1.3. Aset Lainnya (90,02)

1.3.1. Tagihan penjualan angsuran

1.3.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah

1.3.3. Kemitraan dengan pihak kedua

1.3.4. Aset tak berwujud

1.3.5. Aset lain-lain (90,02)

JUMLAH ASET DAERAH 21,89

2. KEWAJIBAN (354,90)

2.1. Kewajiban Jangka Pendek (354,90)

2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga (331,30)

2.1.2. Uang muka dari kas daerah

2.1.3. Pendapatan diterima dimuka

2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya (393,36)

3. EKUITAS DANA 28,77

3.1. Ekuitas Dana Lancar (9,38)

3.1.1. SILPA (93,17)

3.1.2. Cadangan piutang 55,51

3.1.3. Cadangan persediaan 36,95

3.2. Ekuitas Dana Investasi 27,81

3.2.1. Diinvestasikan dalam aset tetap 6,66

3.2.2. Diinvestasikan dalam aset lainnya 27,23

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 21,89


Berdasarkan Tabel 20, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah

aset ataupun jumlah kewajiban dan ekuitas dana sekitar 21,89 persen.

Berdasarkan neraca daerah tahun 2008-2010, maka diukur kemampuan daerah

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio

likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan kemampuan pemerintah



daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dapat dilakukan dengan

menggunakan analisis rasio solvabilitas. Analisis rasio keuangan daerah

Kabupaten Wakatobi disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Wakatobi

NO. Uraian 2010 (%)

2009 (%)

2008 (%)

1. Rasio lancar (current ratio) 309,02 1043,84 358,06

2. Rasio quick (quick ratio) 266,82 958,84 358,06

3. Rasio total hutang terhadap total aset 0,72 0,38 2,99

4. Rasio hutang terhadap modal 0,73 0,38 3,08


Berdasarkan Tabel 21, rasio likuiditas pemerintah daerah Kabupaten

Wakatobi dapat dihitung dengan mengunakan rasio lancar atau current ratio

dan quick ratio. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara

aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio quick =

(aktiva lancar–persediaan) dibagi kewajiban jangka pendek. Dari kedua cara

tersebut, dapat dilihat bahwa rasio likuiditas atau kemampuan daerah dalam

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dalam kurun waktu tiga tahun

terakhir rata-rata sebesar lebih dari 500 persen. Hal ini berarti hutang jangka

pendek pemerintah daerah dapat ditutupi dengan aktiva lancar yang ada.

Rasio solvabilitas atau kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban

jangka panjangnya, dapat dihitung dengan dua cara yaitu: (1) Rasio total

hutang terhadap total asset, dan (2) rasio hutang terhadap total ekuitas. Kedua

rasio tersebut menunjukkan bahwa hutang pemerintah daerah dalam kurun

waktu tiga tahun terakhir dapat tertutupi oleh aset dan ekuitas yang dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2006-2010

Secara umum, kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari

kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan

pengelolaan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan

obyek-obyek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi



daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dalam

bentuk pendekatan eksternal dan internal yang dalam pelaksanaannya

tercermin dari tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup

Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan

memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak, guna mendukung

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan

daerah. Sementara itu, dalam alokasi anggaran pada berbagai bidang dan

program dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-

hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas,

serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak

mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan

rakyat yang tercermin dari besarnya prosentase alokasi belanja langsung yang

secara rata-rata di atas 60 persen.

Gambaran umum proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja

Kabupaten Wakatobi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir maka disajikan

dalam Tabel 22.

Tabel 22. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Wakatobi

No. Uraian 2008 2009 2010

(%) (%) (%)

A. Belanja Tidak Langsung 83,69 96,66 97,33

1. Belanja Pegawai 88,91 97,51 97,76

2. Belanja Bunga - - -

3. Belanja Subsidi 2,44 94,05 100,00

4. Belanja Hibah - 95,47 96,44

5. Belanja Bantuan Sosial 80,96 84,83 67,41

6. Belanja Bagi Hasil - - -

7. Belanja Bantuan Keuangan 85,46 94,73 94,06

8. Belanja Tidak Terduga 2,92 91,24 100,00

B. Belanja Langsung 87,17 91,05 90,93

1. Belanja Pegawai 85,74 87,77 97,21

2. Belanja Barang dan Jasa 88,31 88,67 92,70

3. Belanja Modal 87,03 92,96 89,21




Berdasarkan Tabel 22, diketahui bahwa belanja pembangunan daerah

atau belanja langsung mengalami penurunan, sedangkan belanja tidak

langsung terus mengalami peningkatan terutama untuk belanja pegawai,

terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS),

belanja subsidi dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja tidak

langsung dan belanja langsung Kabupaten Wakatobi tahun 2008-2010

disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi

NO Uraian Tahun (Rp)

2008 2009 2010

A. Belanja Tidak Langsung 89.179.051.110 110.184.575.549 137.142.325.509

1. Belanja Pegawai 76.202.560.741 93.573.842.549 121.203.325.109

2. Belanja Bunga - - -

3. Belanja Subsidi 100.000.000 5.172.994.000 2.650.000.000

4. Belanja Hibah 2.068.990.000 6.770.646.400

5. Belanja Bantuan Sosial 7.353.630.369 3.698.742.000 792.100.000

6. Belanja Bagi Hasil - - -

7. Belanja Bantuan Keuangan 5.486.400.000 5.350.650.000 5.676.254.000

8. Belanja Tidak Terduga 36.460.000 319.357.000 50.000.000

B. Belanja Langsung 309.375.504.423 271.275.651.402 223.819.590.803

1. Belanja Pegawai 20.204.440.095 21.569.011.657 20.130.349.760

2. Belanja Barang dan Jasa 54.708.325.934 91.051.281.621 68.707.526.154

3. Belanja Modal 234.462.738.394 158.655.358.124 134.981.714.889

TOTAL 398.554.555.533 381.460.226.951 360.961.916.312

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi, 2011

Tabel 23 menunjukkan bahwa berdasarkan komposisi penggunaannya,

komponen belanja pelayanan publik merupakan komponen yang cukup besar

menyerap belanja daerah. Hasil perhitungan rasio belanja tidak langsung

terhadap total belanja selama tiga tahun terakhir rata-rata sebesar 29,75 persen

sedangkan rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah rata-rata

sebesar 70,25 persen. Hal ini berarti bahwa persentase belanja langsung masih

lebih besar jika dibandingkan dengan persentase belanja tidak langsung.

Walaupun demikian, total alokasi anggaran belanja langsung mengalami

penurunan rata-rata sebesar 7,81 persen setiap tahunnya. Sedangkan belanja

tidak langsung cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifilkan dari



tahun ketahun. Kondisi ini berimplikasi terhadap tuntutan pemenuhan

pelayanan publik yang semakin berkembang secara dinamis. Dengan demikian,

tidak tertutup kemungkinannya akan berdampak terhadap kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk menanggulangi berbagai permasalahan sebagaimana

dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan

dalam pengalokasian belanja langsung antara lain: pemenuhan standar

pelayanan minimal, peningkatan efisiensi pelayanan publik, dan implementasi

strategi peningkatan investasi. Karena itu, moratorium pengangkatan CPNS

yang telah menjadi kebijakan nasional akan ditindaklanjuti di daerah ini, tanpa

mengabaikan pengangkatan CPNSD yang masih sangat dibutuhkan untuk

kepentingan daerah. Disamping itu, akan dilakukan pengkajian kebutuhan riil

tenaga penunjang program/kegiatan (tenaga honorer), oleh karena sampai

dengan tahun 2010 alokasi anggaran tenaga honorer telah mencapai Rp. 10

miliar lebih.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Wakatobi

selama kurun waktu tiga tahun disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Wakatobi

No. Tahun Anggaran

Total Belanja untuk Pemenuhan

Kebutuhan Aparatur (Rp)

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan

Pengeluaran) (Rp)

Persentase (%)

1. 2008 126.093.690.455 398.554.555.533 31,64

2. 2009 159.384.854.256 381.460.226.951 41,78

3. 2010 173.748.330.071 360.961.916.312 48,13

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi, 2011

Berdasarkan Tabel 24 terlihat bahwa proporsi belanja untuk pemenuhan

kebutuhan aparatur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2008,

alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 31,64 persen dari total

belanja daerah meningkat menjadi sebesar 48,13 persen pada tahun 2010 atau

mengalami peningkatan sekitar 16,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa



proporsi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun

2010 hampir mencapai 50 persen dari total belanja daerah.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis pembiayaan terlebih dahulu diuraikan data-data

pendukung yaitu (1) Defisit riil anggaran, dan (2) Realisasi Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran. Lebih jelasnya diuraikan di bawah ini.

3.2.2.1. Defisit Riil Anggaran

Tahun 2008 hingga tahun 2010, anggaran pendapatan belanja daerah

kabupaten wakatobi, selalu mengalami defisit. Selisih antara defisit/surplus

ditambah dengan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah,

disebut sisa lebih perhitungan anngaran tahun berkenan. Defisit riil Anggaran

Kabupaten Wakatobi Tahun 2008-2010 adalah sebagaimana disajikan pada

Tabel 25.

Tabel 25. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Wakatobi


2008 2009 2010

1 Realisasi Pendapatan Daerah 366.379.108.291 343.615.019.101 351.941.797.867

Dikurangi Realisasi

2 Belanja Daerah 398.554.555.533 381.460.226.951 360.961.916.312

3 Pengeluaran Pembiayaan 2.796.000.000 367.172.857 977.013.201

A Defisit Riil (34.971.447.242) (38.212.380.707) (9.997.131.646)

Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan:

4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

98.761.221.759 63.789.774.517 25.211.910.801

5 Pencairan Dana Cadangan - - -

6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- - -

7 Penerimaan Pinjaman Daerah - 326.616.991 -

8 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - - -

9 Penerimaan Piutang Daerah - - -

B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

98.761.221.759 64.116.391.508 25.211.910.801

A - B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

63.789.774.517 25.904.010.801 15.214.779.155




Tabel 25 menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahun

berkenaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini

mengindikasikan bahwa tingkat penyerapan anggaran dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan. Defisit anggaran yang terjadi karena belanja daerah

lebih besar dibandingkan pendapatan daerah kabupaten wakatobi, sebagian

besar atau seluruhnya ditutupi oleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya, tanpa perlu melakukan penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan atau melakukan pinjaman daerah.

Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Wakatobi Tahun

2008-2009 disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Wakatobi


2008 2009 2010

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

98.761.221.759 63.789.774.517 25.211.910.801

2. Pencairan Dana Cadangan - - -

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- - -

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

- 326.616.991 -

5. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

- - -

6. Penerimaan Piutang Daerah - - -

7. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

63.789.774.517 25.904.010.801 15.214.779.155


3.2.2.2. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Persentase realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terbesar

terjadi pada tahun 2008, disebabkan oleh adanya penghematan belanja atau

akibat lainnya yaitu sebesar 74,86 persen dan adanya kegiatan lanjutan

sebesar 25,14 persen, demikian pula pada tahun 2009, persentase terbesar

disebabkan karena adanya penghematan belanja atau akibat lainnya namun

mengalami penurunan menjadi 68,35 persen dan kegiatan lanjutan menjadi

31,65 persen.



Pada tahun 2010 realisasi sisa lebih perhitungan anggaran mengalami

pergeseran, prosentase terbesar disebabkan karena adanya kegiatan lanjutan

yaitu sebesar 64,35 persen dan untuk pembayaran kewajiban kepada pihak

ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan yaitu sebesar

35,65 persen.

Realisasi SiLPA Kabupaten Wakatobi tahun 2008–2010 dapat dilihat

pada Tabel 27.

Tabel 27. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Wakatobi

NO Uraian

2008 2009 2010

(Rp) % dari SiLPA

(Rp) % dari SiLPA

(Rp) % dari SiLPA

1. Jumlah SiLPA 63.789.774.517 100,00 25.904.010.801 100,00 15.214.779.153 100,00

2. Pelampauan penerimaan PAD - - - - - -

3. Pelampauan Penerimaan dana perimbangan

- - - - - -

4. Pelampauan Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

- - - - - -

5. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

47.753.437.690 74,86 17.704.989.837 68,35 - -

6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

- -

- -

5.423.411.410 35,65

7. Kegiatan lanjutan 16.036.336.827 25,14 8.199.020.964 31,65 9.791.367.743 64,35


Defisit atau surplus anggaran pendapatan belanja daerah diakibatkan

karena adanya selisih antara pendapatan dan belanja. Bilamana terjadi surplus

anggaran, maka dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan dan sebaliknya

jika terjadi defisit anggaran, maka dibiayai dari penerimaan pembiayaan.

Struktur anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup (1) Sisa lebih

perhitungan anggaran tahun sebelumnya, (2) pencairan dana cadangan (3)

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) penerimaan pinjaman,

dan (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran

pembiayaan mencakup: (1) pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan

modal pemerintah daerah, (3) pembayaran pokok hutang, dan (4) pemberian

pinjaman.



3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil

keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program

pembangunan jangka menengah daerah selama lima (5) tahun kedepan. Suatu

kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah

dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja pengeluaran pembiayaan yang

wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Untuk menganalisis belanja periodik yang wajib dan mengikat serta

prioritas utama disajikan dalam Tabel 28.

Tabel 28. PengeluaranPeriodik, Wajib, Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Wakatobi

No Uraian 2010 (Rp)

Rata-rata pertumbuhan

(%)

A. Belanja Tidak Langsung 158.099.202.273 7

1. Belanja Gaji Dan Tunjangan 149.939.608.148 15

2. Belanja Penerimaan Anggaran dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

843.474.125 1

3. Belanja Bunga -

4. Belanja Bagi hasil 7.316.120.000 10

B. Belanja Langsung 2.197.601.627 12

1. Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.

466.000.000 20

2. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 388.491.000 10

3. Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor sepert listrik, air, telepon dan sejenisnya)

1.027.394.400 15

4. Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

167.798.000 10

5. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

147.918.227 5

C. Pembiayaan Pengeluaran 1.243.013.201 10

1. Pembentukan Dana Cadangan - -

2. Pembayaran pokok utang 243.013.000 0,15

3 Dana Bergulir 1.000.000.000 0,62

TOTAL (A+B+C) 161.539.817.101




3.3.2. Proyeksi Data Tahun 2006-2010

3.3.2.1. Pendapatan Daerah

Untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam rangka mendanai

penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan 5 (lima) tahun

kedepan maka harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,

yang akan ditempuh dengan berbagai kebijakan antara lain:

1. Mengefektikan hubungan koordinasi/konsultasi dengan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tenggara dan pemerintah pusat agar tetap mendapatkan dana-

dana transfer seperti DAU, DAK, Dana Hibah, Dana Penyesuaian, dan dana

bagi hasil dalam porsi yang maksimal, khususnya untuk pembiayaan

pembangunan infrastruktur daerah yang sangat bersentuhan dengan

kepentingan masyarakat dan kelancaran perekonomian.

2. Melakukan Intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber PAD termasuk

PBB dan BPHTB yang telah menjadi pajak daerah. Berdasarkan analisa

atas PAD Kabupaten Wakatobi 5 (lima) tahun terakhir diketahui bahwa rata-

rata pertumbuhan PAD adalah sebesar 2,36%. Dengan demikian kontribusi

PAD atas pendapatan daerah selama lima tahun terakhir sangat minim

sekali, sementara potensi sumber-sumber pendapatan daerah tumbuh

begitu cepat seiring dengan cepatnya laju pembangunan daerah. Hal ini

mengindikasikan bahwa kinerja SKPD yang mengelola PAD baik pajak

maupun retribusi belum optimal. Karena itu harus ada kebijakan khusus

Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan kinerja pengelola PAD.

3. Mengupayakan kerjasama dengan dunia usaha, para investor dan donatur

dalam dan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan, dalam

pendanaan pembangunan yang mendukung percepatan pencapaian visi

dan misi serta memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perekonomian/

kesejahteraan masyarakat.

4. Menjajaki kemungkinan pinjaman daerah untuk membiayai program prioritas

yang berorientasi investasi.

Disamping kebijakan pendapatan di atas, berdasarkan kinerja masa lalu,

seperti yang disajikan pada tabel rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan



tahun(2006-2010), pendapatan untuk periode lima tahun mendatang dapat

diproyeksikan, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah terdiri: (a) Pendapatan Pajak Daerah mengalami

pertumbuhan rata-rata 30,39%; (b) Pendapatan Retribusi mengalami

pertumbuhan rata-rata 9,54%; (c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan atau

hanya sekitar 0,0001%. Hal ini disebabkan karena pendapatan ini dapat

meningkat bila mana komposisi pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan juga meningkat. Salah satu komponen pendapatan ini adalah

Dividen yang timbul karena adanya penyertaan modal pada Bank

Pembangunan Daerah (BPD) Sultra. Untuk dua tahun terakhir (2009-2010)

pendapatan deviden tidak mengalami peningkatan, tidak mengalami

peningkatan yang signifikan karena penyertaan modal pada BPD Sultra juga

tidak bertambah; (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami

penurunan rata-rata sebesar 15,49 persen, penurunan ini disebabkan

karena salah satu komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

yang memberikan porsi terbesar pada pendapatan asli daerah yaitu jasa

giro mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan ini terjadi karena

penyerapan anggaran cukup besar atau meningkat, tidak terjadi uang

menganggur atau idle money sehingga jaga giro yang dikenakan juga

sedikit atau mengalami penurunan.

2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari : (a) Dana Bagi Hasil Pajak dan

Bukan pajak mengalami rata-rata pertumbuhan 6,63%; (b) Dana Alokasi

Umum mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,53%; (c) Dana Alokasi

Khusus mengalami penurunan rata-rata 13,83%; (d) Dana Penyesuaian

mengalami peningkatan sebesar 20,74%; (e) Pendapatan Bagi Hasil

Provinsi mengalami peningkatan 4,32%.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari hibah dan bantuan keuangan

dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya, mengalami penurunan

rata-rata 2,75%

Berdasarkan kebijakan dan asumsi di atas, maka pendapatan daerah

tahun 2012-2016, dapat diproyeksikan seperti pada Tabel 29.



Tabel 29. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Wakatobi

No. Urut U r a i a n PROYEKSI PENDAPATAN

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7

1

Pendapatan 419.447.480.838 441.843.145.832 466.708.681.018 494.101.347.053 524.100.098.008

1 1

Pendapatan Asli Daerah

11.841.034.018 11.766.710.619 11.806.587.810 11.955.143.192 12.209.187.713

1 1 1

Pendapatan Pajak Daerah

1.629.366.482 1.846.841.825 2.093.344.109 2.372.747.628 2.689.443.785

1 1 2

Pendapatan Retribusi Daerah

1.683.424.123 1.843.349.414 2.018.467.609 2.210.222.031 2.420.193.124

1 1 3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

5.611.651.095 5.611.707.211 5.611.763.329 5.611.819.446 5.611.875.564

1 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.916.592.319 2.464.812.168 2.083.012.764 1.760.354.086 1.487.675.238

1 2

Pendapatan Transfer

406.045.249.780 428.558.171.092 453.425.581.350 480.710.296.079 510.494.489.978

1 2 1

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

320.172.985.506 338.421.778.322 358.813.127.399 381.399.306.654 406.251.424.473

1 2 1 1 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

22.834.832.273 24.348.781.653 25.963.105.876 27.684.459.796 29.519.939.480

1 2 1 3 Dana Alokasi Umum

270.864.747.323 291.260.862.796 313.192.805.765 336.776.224.039 362.135.473.709

1 2 1 4 Dana Alokasi Khusus

26.473.405.910 22.812.133.873 19.657.215.758 16.938.622.819 14.596.011.283

1 2 2

Transfer Pemerintah Pusat lainnya

81.536.276.356 85.613.090.174 89.893.744.682 94.388.431.917 99.107.853.512

1 2 2 1 Dana Penyesuaian 81.536.276.356 85.613.090.174 89.893.744.682 94.388.431.917 99.107.853.512

1 2 3

Transfer Pemerintah Propinsi

4.335.987.918 4.523.302.596 4.718.709.268 4.922.557.508 5.135.211.993

1 2 3 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

4.335.987.918 4.523.302.596 4.718.709.268 4.922.557.508 5.135.211.993

1 3

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

1.561.197.040 1.518.264.121 1.476.511.858 1.435.907.782 1.396.420.318

1 3 3

Pendapatan Lainnya

1.561.197.040 1.518.264.121 1.476.511.858 1.435.907.782 1.396.420.318

J u m l a h 419.447.480.838 441.843.145.832 466.708.681.018 494.101.347.053 524.100.098.008


3.3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan

bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah

daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peundang-undangan.

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta

menjadi prioritas utama dalam pengeluaran daerah lima tahun kedepan,

disajikan dalam Tabel 30.



Tabel 30. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Wakatobi

NO Uraian

Data Tahun Dasar

Tingkat Pertum- buhan

Proyeksi

2012 2013 2014 2015 2016

(Rp) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

A Belanja Tidak Langsung

158.099.202.273 7% 181.330.190.236 232.299.161.595 265.532.113.837 303.592.200.797 347.187.037.267

1 Belanja Gaji dan Tunjangan

149.939.608.148 15% 172.430.549.370 198.295.131.776 228.039.401.542 262.245.311.773 301.582.108.539

2

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

843.474.125 1% 851.908.866 860.427.955 869.032.234 877.722.557 886.499.782

3 Belanja Subsidi

4

Belanja bagi hasil/Belanja Bantuan keuangan/ADD

7.316.120.000 10% 8.047.732.000 33.143.601.864 36.623.680.060 40.469.166.467 44.718.428.946

B Belanja Langsung

2.197.601.627 12% 2.507.935.598 2.865.958.629 3.279.440.955 3.757.475.081 4.310.708.534

1

Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis

466.000.000 20% 559.200.000 671.040.000 805.248.000 966.297.600 1.159.557.120

2

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

388.491.000 10% 427.340.100 470.074.110 517.081.521 568.789.673 625.668.640

3

Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)

1.027.394.400 15% 1.181.503.560 1.358.729.094 1.562.538.458 1.796.919.227 2.066.457.111

4

Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

167.798.000 10% 184.577.800 203.035.580 223.339.138 245.673.052 270.240.357

5

Belanja sewa peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

147.918.227 5% 155.314.138 163.079.845 171.233.838 179.795.529 188.785.306

C. Pembiayaan Pengeluaran

1.243.013.201

3.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000

1 Pembentukan Dana Cadangan

2 Pembayaran pokok utang

243.013.201

Penyertaan Modal

2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

Dana Bergulir 1.000.000.000

1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

Total (A +B+C) 161.539.817.101

187.338.125.835 239.665.120.224 273.311.554.791 311.849.675.878 355.997.745.801

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi (Hasil Proyeksi), 2011



3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan dan rencana penggunaannya

disajikan pada Tabel 31 di bawah ini.

Tabel 31. Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Wakatobi

NO Uraian

Proyeksi

2012 2013 2014 2015 2016

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1. Pendapatan 419.447.480.838 441.843.145.832 466.708.681.018 494.101.347.053 524.100.098.008

2. Pencairan dana cadangan (Sesuai Perda)

- - - - -

3. Sisa lebih (riil) Perhitungan Anggaran

(4.081.590.293) (4.285.669.807) (4.499.953.297) (4.724.950.962) (4.961.198.510)

Total Penerimaaan 415.365.890.545 437.557.476.025 462.208.727.721 489.376.396.091 519.138.899.498

Dikurangi

4.

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

187.338.125.835 239.665.120.224 273.311.554.791 311.849.675.878 355.997.745.801

Kapasitas riil kemampuan daerah

228.027.764.710 197.892.355.801 188.897.172.930 177.526.720.213 163.141.153.697

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi (Hasil Proyeksi), 2011

Kebijakan Anggaran Belanja daerah Kabupaten Wakatobi untuk 5 (lima)

tahun ke depan diarahkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sebagai

berikut :

(1) Pengeluaran yang sifatnya wajib dan mengikat serta tidak dapat ditunda

pembayarannya setiap tahun seperti gaji dan tunjangan PNS dan anggota

DPRD, belanja jasa listrik, air, telepon, dan belanja sewa yang telah ada

ikatan kontraknya. Pengeluaran wajib juga adalah untuk membayar

honor/tambahan pengahasilan/tunjangan kinerja PNS dan Tenaga

Penunjang Program/Kegiatan, tambahan penghasilan khusus guru yang

belum sertifikasi, uang lembur dan makanan dan minuman pegawai,

tunjangan profesi guru, dan pembiayaan pengeluaran untruk dana

cadangan, penyertaan modal pada BUMD, penyertaan modal non



permanen untuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat, serta bantuan

keuangan (ADD) desa.

(2) Pengeluaran prioritas I merupakan program pembangunan daerah

dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah

sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional

yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana.

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan

publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan

dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada

masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah

dan terkait langsung dengan janji-janji politik/kampanye Bupati/Wakil Bupati

Wakatobi tahun 2011-2016. Disamping itu, prioritas I juga diperuntukkan

bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Pengerluaran Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD

yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II

berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling

berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang

dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi

berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD

termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan

dengan itu.

(4) Pengeluaran Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan

untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan

penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial, organisasi

kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/

kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian

dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan

dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan

prioritas yang benar.

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan daerah Kabupaten

Wakatobi Tahun 2012-2016, disajikan pada Tabel 32 sebagai berikut:



Tabe 32. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi

NO Uraian

Proyeksi

2012 2013 2014 2015 2016

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

I Kapasitas riil kemampuan daerah

228.027.764.710 197.892.355.801 188.897.172.930 177.526.720.213 163.141.153.697

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I

526.154.000.000 450.960.000.000 440.232.000.000 451.168.800.000 445.484.580.000

II.a Belanja Langsung 352.354.000.000 259.780.000.000 229.934.000.000 219.841.000.000 191.024.000.000

II.b Pembentukan dana cadangan

2.500.000.000 2.5000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

Dikurangi

II.c Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

26.000.000.000 26.650.000.000 27.316.250.000 27.999.156.250 28.699.135.156

II.d Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

II Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (IIa+IIb-IIc-IId)

323.854.000.000 253.130.000.000 200.117.750.000 189.341.843.750 159.824.864.844

Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I ( I - II )

(95.826.235.290) (55.237.644.199) (11.220.577.070) (11.815.123.537) 3.316.288.853

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II

76.708.000.000 81.310.000.000 86.188.000.000 90.164.000.000 96.834.000.000

III.a Belanja Tidak Langsung 203.800.000.000 221.180.000.000 240.298.000.000 261.327.800.000 284.460.580.000

Dikurangi

III.b Belanja Tidak Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

173.800.000.000 191.180.000.000 210.298.000.000 231.327.800.000 254.460.580.000

III Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (IIIa-IIIb)

30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000

Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)

(155.826.235.290) (85.237.644.199) (41.220.577.070) (41.815.123.537) (26.683.711.147)

Tabel 32 menunjukkan bahwa rencana penggunaan kapasitas riil

kemampuan keuangan daerah mengalami defisit selama periode RPJMD tahun

2012-2016. Pada tahun pertama menagalami defisit sebesar Rp.

155.826.235.290. Selanjutnya untuk tahun kedua mengalami defisit sebesar

Rp. 85.237.644.199, tahun ketiga Rp. 41.220.577.070, tahun keempat sebesar

Rp. 41.815.123.537 dan tahun kelima sebesar Rp. 26.683.711.147.

Sumber pendanaan dalam rangka menanggulangi defisit sebagaimana

tersebut di atas, direncanakan diperoleh melalui pendanaan dari APBN, APBD

Provinsi Sulawesi Tenggara dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah

menurut peraturan perundang-undangan.

bab iii pengelolaan keungan daerah dan kerangka pendanaan

Documents