11

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Yanti, Hamdi, Yunilma (2015) meneliti tentang Pengaruh Pemeriksaan

Pajak, Penagihan Pajak dan Tax Compliance terhadap Penerimaan Pajak.

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Wilayah Sumatera Barat dengan studi

empiris. Metode Penelitian yang digunakan adalah Purposive sampling.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa

pemeriksaan pajak dan penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan

pajak. Sedangkan tax compliance tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan

pajak.

Hudany (2015) melakukan penelitian mengenai Penerimaan Pajak Orang

Pribadi sebagai variabel dependen dan menggunakan Ekstensifikasi Pajak,

Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surat Paksa

Pajak sebagai variabel independen pada KPP Pratama Solok. Dalam penelitian ini

penentuan sampelnya menggunakan metode Probability Sampling. Dari hasil

penelitian ini menunjukan bahwa ekstensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak

tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Sedangkan kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan surat paksa pajak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang

pribadi

12

Susan (2015) menganalisis Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP,

Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap

Penerimaan Pajak. . Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama di Wilayah

Medan/Sumatera Utara I dengan studi empiris. Dalam penelitian ini penentuan

sampelnya menggunakan metode Convenience Sampling. Hasil penelitian yang

telah dilakukan menunjukan bahwa variabel kewajiban kepemilikan NPWP dan

penagihan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak,

sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh

secara parsial terhadap penerimaan pajak.

Sugiono (2016) melakukan penelitian mengenai Penerimaan Pajak sebagai

variabel dependen dan menggunakan Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan

Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pamekasan. Dalam

menentukan sampel, peneliti menggunakan metode Purposive Sampling. Hasil

pada penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan

perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan

Pamber (2016) meneliti tentang Pengaruh Kepemilikan NPWP,

Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP

Pratama Pekanbaru Tampan. Metode Penelitian yang digunakan adalah

Nonprobability Sampling Design. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

menunjukan bahwa kepemilikan NPWP dan penagihan pajak tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan pemeriksaan

pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak

13

Dari hasil penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa variabel

pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan tax compliance menunjukkan hasil yang

tidak konstan. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang

berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan pada penelitian yang lainnya

menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh. Sehingga dengan adanya hasil

tersebut, maka variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan tax compliance

masih dapat untuk diteliti. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi

pembanding dengan penelitian yang lainnya.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang

terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan gunanya untuk membayar

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelesaikan tugas

pemerintah (Waluyo, 2008).

Sedangkan definisi pajak yang dikutip di dalam UU KUP Nomor 28

Tahun 2007 :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak Negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

14

Menurut Soemitro (2008), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

(peralihan kekayaan dari sektor patikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan

undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang

langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur

(Waluyo, 2008).

1. Fungsi Penerimaan (Budgetary). Pajak mempunyai fungsi budgetary artinya

pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan

negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk

kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai

jenis pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulatory). Pajak mempunyai fungsi sebagai mengatur

artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di

luar bidang keuangan. Sebagai fungsi regulatory, yaitu mengatur

perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,

mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi

15

2.2.3 Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut UU Ketentuan Umum Tata Cara

Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yaitu adalah serangkaian kegiatan menghimpun

dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif

dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan pada peraturan perundang – undangan perpajakan.

2.2.4 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2011) tujuan

pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kewajiban perpajakan dalam rangka

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang

dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk

yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan menunjukkan rugi.

3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu

yang telah ditetapkan.

4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang di tentukan oleh

DJP

5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3)

tidak dipenuhi.

16

Kemudian tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan

2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. Pengakuan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.

5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan penghasilan

Netto.

6. Pencocokan data atau alat keterangan.

7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil

8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

9. Pelaksaanan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk

tujuan lain selain angka (1) sampai dengan angka (8).

2.2.5 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari Direktorat Jenderal

Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-10/PJ.7/2004 pada tanggal 31 Desember 2004, mengenai kriteria

pemeriksaan adalah sebagai berikut.

1.Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal.

a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan.

i. SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar.

ii. SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar.

17

iii. SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan

tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang

telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambil alihan usaha,

atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-

lamanya.

c. Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT

Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur

secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana

ditentukan dalam surat teguran.

d. Wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri

yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak

melaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari.

a. Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh wajib pajak

orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko.

b. Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem scoring

komputerisasi.

3. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal.

a. Adanya dugaan melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan.

b. Pengaduan masyarakat.

18

c. Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan

melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi dari Dirjen Pajak.

d. Pemeriksaan Wajib Pajak.

e. Pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak.

f. Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.6 Jenis Pemeriksaan Pajak

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan,

tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib

pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (yang

meliputi satu, beberapa jenis pajak, untuk tahun kegiatan dan/atau tahun-tahun

sebelumnya). Prosedur pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut.

a. Pemeriksaan pajak ke tempat WP yang akan diperiksa:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada WP,

dilampirkan kopi surat perintah pemeriksaan.

2. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.

3. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada jam kerja, dalam hal tertentu

dilakukan jam kerja.

b. WP yang di periksa:

19

1. WP berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat

perintah pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa.

2. WP berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan

tentang maksud dan tujuan pemeriksaan pajak.

c. Pemeriksa Berwenang:

1. Memeriksa atau meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen

pendukung lainya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat

elektronik pengolah data lainya.

2. Meminta keterangan dalam bentuk lisan atau tulisan dari WP yang di periksa.

3. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan

dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha

WP.

4. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila WP

atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki

tempat ruangan dimaksud.

5. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang

mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa

d. Peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen yang terkait dan

membuat bukti peminjaman buku dan dokumen tersebut serta memberikan

tanda bukti peminjaman buku-buku tersebut secara rinci dan jelas mengenai

jenis serta jumlahnya. WP wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-

buku tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal

20

permintaan, jika WP tidak memenuhinya dalam jangka waktu yang di tetapkan

maka dikirim surat peringatan pada hari kerja berikutnya. Pemeriksa pajak

wajib mengembalikan buku-buku dan catatan-catatan yang dipinjam dari WP

paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan.

e. Keterangan Pihak Ketiga

1) Pemeriksaan pajak melalui Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

dapat meminta keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan

yang sedang dilakukan terhadap WP kepada pihak ketiga sebagaimana

dimaksud Pasal 35 ayat (1) KUP (Undang-undang No. 16 Tahun 2000),

secara tertulis.

2) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak

diterimanya surat permintaan keterangan/bukti.

3) Apabila dalam waktu jangka tersebut no 5b tidak terpenuhi pemeriksaan

pajak memberikan SP I, dan apabila tidak dipenuhi diberikan SP II.

4) Apabila surat peringatan II tidak dipenuhi pemeriksa pajak membuat berita

acara tidak dipenuhinya permintaan.

5) Keterangan/bukti dari pihak ketiga dan dapat melaporkannya kepada pihak

kepolisian tempat pihak ketiga tersebut berdomisili atau berkedudukan.

f. Metode Pemeriksaan Pajak

Pemeriksa pajak setelah menerima buku-buku, catatan-catatan dan

dokumen-dokumen dari WP melakukan pemeriksaan, metode pemeriksaan pajak

terdiri dari metode langsung dan metode tidak langsung.

21

g. Laporan Pemeriksaan Pajak

1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam LPP setelah disetujui oleh Kepala Unit

Pelaksana Pemeriksa Pajak (UPPP), diberitahukan kepada WP dengan

menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dilampiri

dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak.

2) WP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal SPHP diterima

memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju, WP dapat

mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu pemberian tanggapan

kepada Kepala UPPP.

3) Setelah menerima SPHP, WP berhak meminta kepada pemeriksa pajak rincian

yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan

SPT.

4) WP yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan menandatangani:

a. Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan (STHP)

b. Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan (PPHP)

c. Berita Acara Persetujuan Hasli Pemeriksaan (BAPHP) Dan

mengembalikan

kepada Kepala UPPP.

5) WP yang tidak setuju sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, menyampaikan

STHP dilampiri bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan seperlunya

kepada Kepala UPPP.

h. Tata Cara Pembahasan Akhir

22

Menurut pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.123/PMK.03/2006:

1. Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak wajib

memberitahukan secara tertulis kepada WP tentang hasil pemeriksaan berupa

hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan

untuk ditanggapi WP.

2. Atas pemberitahuan tersebut, WP wajib menyampaikan tanggapan secara

tertulis berdasarkan tanggapan tertulis.

3. Berdasarkan tanggapan tertulis dari wajib pajak, Pemeriksaan Pajak

mengundang wajib pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan.

4. Dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, wajib pajak dapat didampingi

oleh Konsultan Pajak dan/atau AkuntanPublik.

5. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan akan diatur lebih lanjut

dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak.

6. Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaaan, wajib dibuatkan Berita Acara, dan

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan

berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.

7. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila

pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

2. Pemeriksaan Kantor

23

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap

wajib pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi data jenis

Pajak tertentu pada tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat

dilaksanakan melalui pelaksanaan melalui Pemeriksaan Sederhana (Pardiat,

2008:71)

Prosedur pemeriksaan kantor:

a. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dapat diterbikan untuk 1 (satu) atau

beberapa Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak atau untuk 1 (satu) Tahun Pajak

terhadap 1 (satu) wajib pajak.

b. Berdasarkan SPPP tersebut, Kepala UPPP segara memanggil wajib pajak

dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak yang

dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan dan Dokumen yang diperlukan oleh

Pemeriksa Pajak.

c. Pemeriksa Pajak harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal

d. Pemeriksaan Pajak dan Surat Perintah pemeriksaan pajak kepada WP yang

diperiksa.

e. Surat Pangggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak harussudah dikirimkan

kepada WP paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal penerbitan SPPP kepada

WP yang diperiksa.

f. WP yang harus memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang

telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak

dengan membawa buku, catatan dan dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa

24

Pajak dan dibuat bukti peminjaman/pengambilan dengan rinci dan jelas oleh

Pemeriksa Pajak.

g. Apabila buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam

berupa fotokopi harus dinyatakan sesuai dengan aslinya dengan surat

pernyataan wajib pajak.

h. Terhadap WP yang tidak memenuhi panggilan segera diterbitkan surat

panggilan kedua.

i. Apabila buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam

berupa fotokopi harus dinyatakan sesuai dengan aslinya dengan surat

pernyataan wajib pajak.

j. Wajib pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan

harus mengisi menandatangani dan menyampaikan STHP kepada Kepala

UPPP dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan

seperlunya.

k. Berdasarkan tanggapan WP, Pemeriksa Pajak mengirimkan Surat Panggilan

melalui faksimili, pos tercatat, atau jasa pengiriman lainnya kepada wajib pajak

untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka

pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

l. Dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, WP dapat didampingi oleh

Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan

keuangan wajib pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa.

m. Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara

25

n. Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya berupa Ikhtisar. Pembahasan Akhir dan

harus ditandatangani WP dan pemeriksaan Pajak, dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Pajak.

o. Dalam hal WP menolak untuk menandatangani Berita Acara

p. Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksaan Pajak membuat catatan tentang

penolakan tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

q. Proses pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan atau

menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

Sejak SPHP diterima WP.

r. Apabila WP tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus dibuatkan Berita Acara Tidak

Memberikan Tanggapan/BeritaAcara Ketidakhadiran wajib pajak, sebagai

dasar penerbitan SKP berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada

WP.

s. Bentuk formulir tersebut di atas sudah tersedia.

2.2.7 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah.

a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.

b. Kesalahan hitung.

c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.

26

d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib

pajak dalam kewajiban perpajakannya.

2.2.8 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada WP

tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena

ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

Fungsi Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak berfungsi sebagi berikut:

1. Saran untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata

atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan

atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi administrasi perpajakan.

3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.

4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.

5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

2.2.9 Jenis-Jenis Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) terdiri dari surat keterangan berupa Surat

Keterangan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil.-

27

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak

yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun

setelah pajak terutang apabila terdapat:

1. Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur

Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat

ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan

Surat Paksa.

2. Pengusah Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesui dengan masa

peneribitan faktur pajak dikenai sanksi.

3. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan

pengembalian pajak masukan diwajibkan membayar kembali.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan sebelumnya.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan jumlah kelebihan oembayaran pajak karena jumlah kredit

pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya

terutang. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata

28

Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak meliputi

jenis pajak PPh, PPN, PPnBM, dan PBB. Hal ini dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada wajib pajak dan pengamanan penerimaan negara melalui

integrasi pelayanan pengembalian kelebihan pajak dan penghitungan

kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

2.2.10 Penagihan Pajak

Menurut Rusdji (2004), yaitu Penagihan pajak adalah “Serangkaian

tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak

dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan

sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita”.

Menurut pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang

penagihan pajak dengan surat paksa

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita”

29

2.2.11 Tindakan Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penagihan pasif dan

penagihan aktif, adapun penjelasanya adalah sebagai berikut Suandy dalam

puspita (2014):

1) Penagihan Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak, surat

keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, surat

keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat

keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika

dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan

diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan

surat teguran.

2) Penagihan Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana

dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim

surat tagihan, akan tetapi diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan

pelaksanaan lelang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

(a) Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak tidak dilunasi

sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak

tanggal diterbitkannya).

(b) Surat Paksa

30

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal

surat teguran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita

Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp 50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

(c) Juru Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan

tindakan penyitaan atas barang-barang WP, dengan dibebani biaya pelaksanaan

sita sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(d) Lelang

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum

dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor

Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita

belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk

pengumuman lelang dalam surat kabardan biaya lelang pada saat pelelangan.

2.2.12 Surat Tagihan Pajak (STP)

Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Sihaloho (2002:18) dalam

bukunya Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan bahwa

“Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi

administrasi berupa denda dan atau bunga.”

Sedangkan Surat Tagihan Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:173)

dalam bukunya Perpajakan (Konsep, Teori dan Kasus) menyatakan bahwa “Surat

Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi

berupa bunga dan/atau denda.”.

31

2.2.13 Tax Compliance

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010) yaitu:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak

dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat

Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak

terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Pengertian lainnya kepatuhan Wajib Pajak menurut Gunadi dalam Sugiono (2016)

sebagai berikut:

“Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah bahwa Wajib Pajak

mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-

aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama,

peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun

administrasi.”

2.2.14 Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Mardiasmo (2011),

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP)

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek

pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Menurut Devano dan Rahayu (2006),

32

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja

sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang

diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

2.2.15 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widodo (2010), terdapat dua macam jenis kepatuhan, yaitu:

1. “Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi

kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif

(hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan

isi dan jiwa undang-undang perpajakan.”

2.2.16 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Devano dan Rahayu (2006), yaitu:

a. “Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

b. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang

perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.

c. Dalam hak pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh

Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat

dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan

auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi

laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Undang-Undang Perpajakan laporan

33

keuangan nya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, disyaratkan untuk memenuhi

ketentuan.”

2.2.17 Penerimaan Pajak

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, penerimaan pajak yaitu

“Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak

dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Menurut Rahayu (2010), pengertian penerimaan pajak adalah sebagai

berikut: “Pajak Negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan

Nilai, baik barang, jasa dan ajak, Bea Materai, Bea Perolehan Tanah dan

Bangunan, dan Penerimaan negara yang berasal dari Migas.”

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang dan tinjauan pustaka maka

diperoleh hubungan variabel seperti pada gambar di bawah ini.

34

2.3.2. Hipotesis

a. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpundan

mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yanti, Hamdi, Yunilma

(2015) bahwa pemeriksaan pajak bernilai signifikansi t adalah 0,011. Nilai

signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel

pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. artinya

KPP terkait harus lebih sering melakukan pemeriksaan pajak untuk memenuhi

kriteria yang diperiksa dan memberikan indikasi terhadap peningkatan

penerimaan pajak.

Pemeriksaan Pajak

(X1)

Tax Compliance

(X3)

Penagihan Pajak

(X2)

Penerimaan Pajak

Orang Pribadi(Y)

35

H1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang

pribadi

b. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah di sita.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hudany (2015)

menjelaskan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dimana dengan adanya kegiatan

penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus terhadap wajib pajak penanggung

pajak yang memiliki utang pajak agar melunasinya sehingga pengoptimalisasian

penerimaan berjalan baik, hal ini juga dapat dilihat pada persamaan regresi yaitu

setiap kenaikan penagihan 1% maka akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar

0,467% dengan asumsi variabel lain tetap.

H2 : Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang

pribadi

c. Pengaruh Tax Compliance terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target

penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak

36

akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya

menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki

kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara

Negara di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan

transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang

berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara

ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan

melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban

menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun

dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hudany (2015)

menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak diketahui memiliki t hitung> t tabel

yaitu 2,637 > 2,020 dan Sig. 0,012 < 0,05 yang artinya variabel kepatuhan

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Dimana hal ini

juga dapat dilihat dari persamaan regresi yang menjelaskan bahwa setiap kenaikan

kepatuhan sebesar 1% maka akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0,583%

dengan asumsi variabel lain tetap.

H3: Tax Compliance berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang

pribadi