hukum asuransi 1

[email protected] [email protected] 08122601681 11

HUKUM ASURANSIHUKUM ASURANSI

Oleh:Oleh:

Prof Dr Jamal Wiwoho,SH Prof Dr Jamal Wiwoho,SH MHumMHum

25 Agust 201025 Agust 2010


Pengaturan AsuransiPengaturan Asuransi

KUHPerdataKUHPerdata KUHD (Ps. 246 s/d 308)KUHD (Ps. 246 s/d 308) UU Nomor 2 Th 1992 tentang Usaha UU Nomor 2 Th 1992 tentang Usaha

PerasuransianPerasuransian Keppres RI No. 40 Th ttg Usaha di Bidang Keppres RI No. 40 Th ttg Usaha di Bidang

Asuransi KerugianAsuransi Kerugian Keputusan Menteri Keuangan RI No. Keputusan Menteri Keuangan RI No.

1249/KMK.013/1988 ttg Ketentuan & Tata Cara 1249/KMK.013/1988 ttg Ketentuan & Tata Cara Pelaksanaaan Usaha di Bidang Asuransi KerugianPelaksanaaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian

KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 ttg Usaha KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 ttg Usaha Asuransi Jiwa.Asuransi Jiwa.

25 Agust 201025 Agust 2010


Pengertian AsuransiPengertian Asuransi

Pasal 246 KUHD: Asuransi atau Pasal 246 KUHD: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.peristiwa yang tak tertentu.

25 Agust 201025 Agust 2010


Lanjutan …Lanjutan …Asuransi (pertanggungan) adalah perjanjian dua Asuransi (pertanggungan) adalah perjanjian dua

pihak, dengan mana pihak penanggung pihak, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, utk memberikan menerima premi asuransi, utk memberikan penggantian kepada tertanggung karena penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yg diharapkan, atau tanggung jawab hukum yg diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Ps 1 UU No. seseorang yang dipertanggungkan (Ps 1 UU No. 2/1992).2/1992).

25 Agust 201025 Agust 2010


Tiga hal dlm AsuransiTiga hal dlm Asuransi

1.1. Penanggung: pihak yang berjanji Penanggung: pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada membayar jika peristiwa pada unsur ke tiga terlaksana.unsur ke tiga terlaksana.

2.2. Tertanggung: pihak yang berjanji Tertanggung: pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak membayar uang kepada pihak penanggung.penanggung.

3.3. Suatu peristiwa belum tentu akan Suatu peristiwa belum tentu akan terjaditerjadi

25 Agust 201025 Agust 2010


Unsur-unsur Psl 246 KUHDUnsur-unsur Psl 246 KUHD

1.1. Adanya kepentingan (Psl 250 jo 268 Adanya kepentingan (Psl 250 jo 268 KUHD)KUHD)

2.2. Adanya peristiwa tak tentuAdanya peristiwa tak tentu

3.3. Adanya kerugian Adanya kerugian

25 Agust 201025 Agust 2010


Perbedaan Asuransi dg Perbedaan Asuransi dg PerjudianPerjudian

1.1. Thd perjudian/pertaruhan UU tdk memberikan Thd perjudian/pertaruhan UU tdk memberikan akibat hukum. Dari perjudian yg timbul adlh akibat hukum. Dari perjudian yg timbul adlh naturlijke verbintenisnaturlijke verbintenis, sdgkan dari asuransi , sdgkan dari asuransi timbul suatu perikatan sempurna.timbul suatu perikatan sempurna.

2.2. Kepentingan dalam asuransi adalah karena Kepentingan dalam asuransi adalah karena adanya peristiwa tak tentu itu utk tdk terjadi, di adanya peristiwa tak tentu itu utk tdk terjadi, di luar/sebelum ditutup perjanjian. Sdgkan luar/sebelum ditutup perjanjian. Sdgkan perjudian kepentingan atas peristiwa tdk tentu perjudian kepentingan atas peristiwa tdk tentu itu baru ada pd kedua belah pihak dengan itu baru ada pd kedua belah pihak dengan diadakannya perjudian/perj pertaruhan. diadakannya perjudian/perj pertaruhan.

25 Agust 201025 Agust 2010


Syarat Syahnya Perj. AsuransiSyarat Syahnya Perj. Asuransi

Diatur dalam Psl 1320 KUHPdtDiatur dalam Psl 1320 KUHPdtDitambah ketentuan Psl 251 KUHD Ditambah ketentuan Psl 251 KUHD

ttg pemberitahuan (ttg pemberitahuan (notificationnotification), ykni ), ykni tertanggung wajib memberitahukan tertanggung wajib memberitahukan kpd penanggung mengenai keadaan kpd penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Apabila lalai maka obyek asuransi. Apabila lalai maka pertanggungan menjdi batal.pertanggungan menjdi batal.

25 Agust 201025 Agust 2010


Saat terjadinya Perj. AsuransiSaat terjadinya Perj. Asuransi

Asuransi bersifat konsensual-perjanjian harus Asuransi bersifat konsensual-perjanjian harus dibuat tertulis dlam suatu akta yg disebut Polis (Psl dibuat tertulis dlam suatu akta yg disebut Polis (Psl 255 ayat (1) jo 258 (1) KUHD)255 ayat (1) jo 258 (1) KUHD)

Pembuktian adanya kata sepakat – polis belum ada Pembuktian adanya kata sepakat – polis belum ada pembuktian dilakukan dg sgl catatan, nota, surat pembuktian dilakukan dg sgl catatan, nota, surat perhitungan, telegram perhitungan, telegram

Pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus– Pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus– harus tertulis dalam polis, jika janji-janji/syarat2 harus tertulis dalam polis, jika janji-janji/syarat2 khusus tidak tercantum dlm polis maka janji2 tsb khusus tidak tercantum dlm polis maka janji2 tsb diaggap tdk ada (batal).diaggap tdk ada (batal).

25 Agust 201025 Agust 2010


Polis sebagai Bukti TertulisPolis sebagai Bukti Tertulis Isi Polis (kecuali asuransi jiwa)/Psl 256 KUHD:Isi Polis (kecuali asuransi jiwa)/Psl 256 KUHD:1.1. Hari pembuatan perjanjian asuransiHari pembuatan perjanjian asuransi2.2. Nama tertanggung, utk diri sendiri atau utk org Nama tertanggung, utk diri sendiri atau utk org

ketiga.ketiga.3.3. Uraian yg jelas mengenai benda obyek asuransiUraian yg jelas mengenai benda obyek asuransi4.4. Jumlah yg dipertanggungkan.Jumlah yg dipertanggungkan.5.5. Bahaya2 yg ditanggung oleh penanggung.Bahaya2 yg ditanggung oleh penanggung.6.6. Saat bahaya mulai berjalan & berakhir yg menjadi Saat bahaya mulai berjalan & berakhir yg menjadi

tanggungan penanggung.tanggungan penanggung.7.7. Premi asuransiPremi asuransi8.8. Umumnya semua keadaan yg perlu diketahui oleh Umumnya semua keadaan yg perlu diketahui oleh

penanggung & segala syarat yg diperjanjikan penanggung & segala syarat yg diperjanjikan antara pihak-pihak.antara pihak-pihak.

Dlm polis juga hrs dicantumkan isi polis dr Dlm polis juga hrs dicantumkan isi polis dr berbagai asuransi yg diadakan lebih dahulu berbagai asuransi yg diadakan lebih dahulu (sebelumnya), dg ancaman batal jika tidak (sebelumnya), dg ancaman batal jika tidak dicantumkan (Psl 271, 272, 280, 603, 606, 615 dicantumkan (Psl 271, 272, 280, 603, 606, 615 KUHD). KUHD). 25 Agust 201025 Agust 2010


Jenis-jenis PolisJenis-jenis Polis

Polis maskapaiPolis maskapai Polis bursa (Amsterdam & Polis bursa (Amsterdam &

Rotterdam)Rotterdam) Polis LloydsPolis Lloyds Polis perjalanan (voyage policy)Polis perjalanan (voyage policy) Polis waktu (time policy)Polis waktu (time policy)

25 Agust 201025 Agust 2010


Klausula dlm PolisKlausula dlm Polis

Klausula Premier RisqueKlausula Premier RisqueKlausula All Risk (kecuali 276 & 249 Klausula All Risk (kecuali 276 & 249

KUHD).KUHD).Klausula sudah mengetahuiKlausula sudah mengetahuiKlausula renuntiatie (renunciation)Klausula renuntiatie (renunciation)Klausula from Particular Average (FPA)Klausula from Particular Average (FPA)Klausula with Particular Average (WPA)Klausula with Particular Average (WPA)

25 Agust 201025 Agust 2010


Asuransi utk Pihak KetigaAsuransi utk Pihak Ketiga

Harus dinyatakan dg tegas dlm polis, jika Harus dinyatakan dg tegas dlm polis, jika tidak tertanggung dianggap telah diadakan tidak tertanggung dianggap telah diadakan utk dirinya sendiri.utk dirinya sendiri.

Cara mengadakan asuransi pihak ke 3:Cara mengadakan asuransi pihak ke 3:1.1. Pemberian kuasa umum (general Pemberian kuasa umum (general

autorization)autorization)2.2. Pemberian kuasa khusus (Special Pemberian kuasa khusus (Special

autorization)autorization)3.3. Tanpa Kuasa (without autorization)Tanpa Kuasa (without autorization)

25 Agust 201025 Agust 2010


Kewajiban Pemberitahuan dari Kewajiban Pemberitahuan dari TertanggungTertanggung

Syarat syahnya Syarat syahnya pertanggungan/asuransi pertanggungan/asuransi

Setiap pemberitahuan yg keliru atau Setiap pemberitahuan yg keliru atau tdk benar, atau setiap tdk tdk benar, atau setiap tdk memberitahukan hal-hal yg diketahui memberitahukan hal-hal yg diketahui oleh tertanggung walaupun dg itikad oleh tertanggung walaupun dg itikad baik, shg seandainya penanggung baik, shg seandainya penanggung setelah dia mengetahui keadaan setelah dia mengetahui keadaan sebenarnya benda itu dia tdk akan sebenarnya benda itu dia tdk akan mengadakan asuransi, atau dg syarat2 mengadakan asuransi, atau dg syarat2 yg demikian itu, mengakibtkan yg demikian itu, mengakibtkan batalnya asuransi. batalnya asuransi.

25 Agust 201025 Agust 2010


Pembatasan Tanggung Jawab Pembatasan Tanggung Jawab Penanggung (Eksonerasi)Penanggung (Eksonerasi)

Cacat sendiri pada benda Cacat sendiri pada benda pertanggunganpertanggungan

Kesalahan tetanggung sendiriKesalahan tetanggung sendiriEksonerasi karena pemberatan risikoEksonerasi karena pemberatan risiko

25 Agust 201025 Agust 2010


Obyek AsuransiObyek Asuransi

Benda dan jasa, jiwa dan raga Benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi dan yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya. atau berkurang nilainya.

25 Agust 201025 Agust 2010


Pembagian Jenis AsuransiPembagian Jenis Asuransi

1.1. Asuransi KerugianAsuransi Kerugian

2.2. Asuransi Jumlah (sejumlah uang)Asuransi Jumlah (sejumlah uang)

3.3. Asuransi Campuran Asuransi Campuran

25 Agust 201025 Agust 2010


Jenis Asuransi Menurut Psl 247 Jenis Asuransi Menurut Psl 247 KUHD antara lain:KUHD antara lain:

1.1. Asuransi thd bahaya kebakaran.Asuransi thd bahaya kebakaran.

2.2. Asuransi thd bahaya yg Asuransi thd bahaya yg mengancam hasil pertanian yg mengancam hasil pertanian yg belum dipaneni.belum dipaneni.

3.3. Asuransi jiwa.Asuransi jiwa.

4.4. Asuransi thd bahaya di laut.Asuransi thd bahaya di laut.

5.5. Asuransi pengangkutan darat & Asuransi pengangkutan darat & perairan darat.perairan darat.

25 Agust 201025 Agust 2010


Prinsip-Prinsip dlm Asuransi Prinsip-Prinsip dlm Asuransi 1.1. Prinsip Kepentingan yg dapat diasuransikan Prinsip Kepentingan yg dapat diasuransikan

((insurable interestinsurable interest) : hak subyektif yg ) : hak subyektif yg mungkin akan lenyap atau berkurang krn mungkin akan lenyap atau berkurang krn peristiwa tdk tentu.peristiwa tdk tentu.

2.2. Prinsip Itikad Baik (Prinsip Itikad Baik (Utmost GoodfaithUtmost Goodfaith))3.3. Prinsip Keseimbangan (Prinsip Keseimbangan (Idemniteit PrincipleIdemniteit Principle))4.4. Prinsip Subrograsi (Prinsip Subrograsi (Subrogration PrincipleSubrogration Principle))5.5. Prinsip Sebab akibat (Prinsip Sebab akibat (Causaliteit PrincipleCausaliteit Principle))6.6. Prinsip KontribusiPrinsip Kontribusi7.7. Prinsip Prinsip Follow the Fortunes, Follow the Fortunes, berlaku bg re-berlaku bg re-

asuransiasuransi..

25 Agust 201025 Agust 2010


Perbedaan Asuransi Kerugian Perbedaan Asuransi Kerugian dan Asuransi Jumlahdan Asuransi Jumlah

1.1. Para pihakPara pihak

2.2. Hal yg dipertanggungkanHal yg dipertanggungkan

3.3. Prestasi penanggungPrestasi penanggung

4.4. KepentinganKepentingan

5.5. Asas indemnitasAsas indemnitas

6.6. Evenemen (peristiwa tdk menentu)Evenemen (peristiwa tdk menentu)

25 Agust 201025 Agust 2010


Jenis Usaha PerasuransianJenis Usaha Perasuransian1.1. Usaha Asuransi Kerugian, jasa dlm Usaha Asuransi Kerugian, jasa dlm

penanggulangan risisko atas kerugian, penanggulangan risisko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hk kpd pihak ketiga, yg timbul jawab hk kpd pihak ketiga, yg timbul dr peristiwa tdk pasti.dr peristiwa tdk pasti.

2.2. Usaha Asuransi Jiwa, jasa dalam Usaha Asuransi Jiwa, jasa dalam penanggulangan risiko yg dikaitkan dg penanggulangan risiko yg dikaitkan dg hidup/matinya seseorang yg hidup/matinya seseorang yg dipertanggungkan.dipertanggungkan.

3.3. Usaha Reasuransi yg memberikan jasa Usaha Reasuransi yg memberikan jasa dalam pertanggungan ulang thd risiko dalam pertanggungan ulang thd risiko yg dihadapi oleh Perusahaan Asuransi yg dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.Jiwa.

25 Agust 201025 Agust 2010


Jenis Usaha Penunjang Jenis Usaha Penunjang AsuransiAsuransi

1.1. Usaha Pialang Asuransi.Usaha Pialang Asuransi.

2.2. Usaha Pialang Reasuransi.Usaha Pialang Reasuransi.

3.3. Usaha Penilaian Kerugian Asuransi.Usaha Penilaian Kerugian Asuransi.

4.4. Usaha Konsultan Aktuaria.Usaha Konsultan Aktuaria.

5.5. Usaha Agen Asuransi. Usaha Agen Asuransi.

25 Agust 201025 Agust 2010


Bentuk Hukum Usaha Bentuk Hukum Usaha AsuransiAsuransi

1.1. Perusahaan Perseroan (Persero).Perusahaan Perseroan (Persero).

2.2. Koperasi.Koperasi.

3.3. Perseroan Terbatas.Perseroan Terbatas.

4.4. Usaha Bersama (Mutual)Usaha Bersama (Mutual)

CatatanCatatan: Usaha konsultan atuaria & : Usaha konsultan atuaria & agen asuransi dpt dilakukan oleh agen asuransi dpt dilakukan oleh perusahaan perorangan.perusahaan perorangan.

25 Agust 201025 Agust 2010


Kepemilikan Perusahaan Kepemilikan Perusahaan PerasuransianPerasuransian

Perusahaan Asuransi hanya dapat didirikan Perusahaan Asuransi hanya dapat didirikan oleh:oleh:

1.1. WNI dan atau badan hukum Indonesia yg WNI dan atau badan hukum Indonesia yg sepenuhnya dimiliki WNI dan atau BH sepenuhnya dimiliki WNI dan atau BH Indonesia.Indonesia.

2.2. Perusahaan perasuransian yg pemiliknya Perusahaan perasuransian yg pemiliknya sbgmn angka 1 di atas, dg perusahaan sbgmn angka 1 di atas, dg perusahaan perasuransian yg tunduk pd hk asing.perasuransian yg tunduk pd hk asing.

25 Agust 201025 Agust 2010


Perijinan Usaha AsuransiPerijinan Usaha Asuransi1.1. Setiap usaha perasuransian wajib mdpt Setiap usaha perasuransian wajib mdpt

izin usaha Menteri Keuangan, kecuali izin usaha Menteri Keuangan, kecuali bagi perusahaan yg menyelenggarakan bagi perusahaan yg menyelenggarakan Program Asuransi Sosial. Program Asuransi Sosial.

2.2. Pemberian ijin harus dipenuhi Pemberian ijin harus dipenuhi persyaratan:persyaratan:

a.a. Anggaran dasar.Anggaran dasar.b.b. Susunan organisasiSusunan organisasic.c. Permodalan.Permodalan.d.d. Kepemilikan.Kepemilikan.e.e. Keahlian di bidang perasuransian.Keahlian di bidang perasuransian.f.f. Kelayakan rencana kerja.Kelayakan rencana kerja.g.g. Hal-hal lain yg diperlukan utk mendukung Hal-hal lain yg diperlukan utk mendukung

pertumbuhan usaha peransuransian pertumbuhan usaha peransuransian secara sehat.secara sehat.

25 Agust 201025 Agust 2010


Pembinaan & Pengawasan Pembinaan & Pengawasan Usaha Perasuransian meliputi:Usaha Perasuransian meliputi:

1.1. Kesehatan Keuangan (batas tingkat Kesehatan Keuangan (batas tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, investasi, cadangan teknis dan investasi, cadangan teknis dan ketentuan lain yg berhubungan dg ketentuan lain yg berhubungan dg kesehatan keuangan.kesehatan keuangan.

2.2. Penyelenggaraan usaha asuransi Penyelenggaraan usaha asuransi (syarat2 Polis, tingkat premi, (syarat2 Polis, tingkat premi, penyelesaian klaim, persyaratan kehlian penyelesaian klaim, persyaratan kehlian di bidang persuransian, ktt-an lain yg di bidang persuransian, ktt-an lain yg berhubungan dg penyeleggaraan usaha.berhubungan dg penyeleggaraan usaha.

25 Agust 201025 Agust 2010


Kejahatan PerasuransianKejahatan Perasuransian1.1. Menjalankan usaha perasuransian tanpa Menjalankan usaha perasuransian tanpa

ijinijin

2.2. Penggelapan premi asuransiPenggelapan premi asuransi

3.3. Penggelapan kekayaan perusahaan Penggelapan kekayaan perusahaan asuransiasuransi

4.4. Penerima, penadah, pembeli, penjual Penerima, penadah, pembeli, penjual kembali, pengagun kekayaan perusahaan kembali, pengagun kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapanasuransi hasil penggelapan

5.5. Pemalsuan dokumen perusahaan asuransiPemalsuan dokumen perusahaan asuransi

6.6. Tindak pidana yg dilakukan oleh atau atas Tindak pidana yg dilakukan oleh atau atas nama nama badan hukum/bukan BH.nama nama badan hukum/bukan BH.

25 Agust 201025 Agust 2010


Kepailitan & Likuidasi Kepailitan & Likuidasi Perusahaan AsuransiPerusahaan Asuransi

1.1. Menteri Keuangan dapat Menteri Keuangan dapat memintakan kepada pengadilan memintakan kepada pengadilan agar perusahaan ybs dinyatakan agar perusahaan ybs dinyatakan pailit.pailit.

2.2. Hak pemegang Polis atas Hak pemegang Polis atas pembagian harta perusahaan pembagian harta perusahaan asuransi yg dilikuidasi merupakan asuransi yg dilikuidasi merupakan hak utama.hak utama.

25 Agust 201025 Agust 2010


Tuntutan KeperdataanTuntutan Keperdataan

Terhadap perusahaan perasuransian Terhadap perusahaan perasuransian yg tdk memenuhi ketentuan UU No. yg tdk memenuhi ketentuan UU No. 2 Th 1992 dan peraturan 2 Th 1992 dan peraturan pelaksanaannya sehingga merugikan pelaksanaannya sehingga merugikan pihak lain dimungkinkan utk dituntut pihak lain dimungkinkan utk dituntut secara perdata supaya mengganti secara perdata supaya mengganti kerugian.kerugian.

25 Agust 201025 Agust 2010

[email protected] [email protected] 08122601681 303025 Agust 201025 Agust 2010

hukum asuransi 1

Documents