BAB I

PENDAHULUAN

Peran serta aparat penegak hukum dalam usaha memberikan keamanan yang dibantu oleh

sektor keamanan lain tidaklah cukup. Peran swasta seperti asuransi sangatlah penting dan

memiliki peran serta dalam mewujudkan keamanan tersebut. Asuransi merupakan salah satu

kegiatan di bidang jasa yang memberikan perlindungan kepada para pengguna atau customer jasa

asuransi.

Asuransi merupakan salah satu buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil

evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi,

terhadap kemungkinan menderita kerugian. Salah satu masalah yang ditakuti manusia adalah

kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kehilangan terhadap barang yang akan dikirim salah

satunya denga melalui jalur laut. Terlebih dengan meningkatnya frekuensi pengangkutan barang-

barang di dalam dan dari/ ke luar negeri, maka pertanggungan atas barang-barang yang diangkut

tersebut merupakan suatu kebutuhan yang semakin diperlukan. Dengan adanya kemungkinan

terjadinya kecelakaan atau kehilangan barang maka dengan mengalihkan atau melimpahkan

risiko tersebut kepada pihak lain atau badan usaha lain yaitu dengan asuransi.

Perkembangan atas permasalahan yang ada dan bermunculan sekarang ini, maka banyak

perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai macam produk keuntungan yang bermacam-

macam, keuntungan yang diperoleh dari produk asuransi tersebut menimbulkan pertanggungan

resiko yang berbeda pula.

Perusahaan asuransi yang bersedia menanggung barang-barang selama dalam

pengangkutan dari pelabuhan hingga sampai ke tempat tujuan, sangat meringankan beban

pemilik barang dalam persoalan tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut. Misalnya jika tuntutan

ganti rugi yang diajukan pemilik barang ternyata ditolak oleh pengangkut, maka tuntutan ganti

rugi tersebut dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi yang menanggung barang-barangnya.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak di Indonesia terdapat bermacam-macam

pertanggungan resiko dilihat berdasarkan jenis pertanggungan. Pada umumnya asuransi

dibedakan menjadi :

1. Pertanggungan kerugian

Pertanggungan kerugian adalah perjanjian pertanggungan yang didalam pengertian yang murni

harus mengandung tujuan bahwa kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh pihak

tertanggung akan diganti oleh pihak penanggung, oleh karena didalamnya terdapat suatu

penggantian kerugian.

2. Pertanggungan sejumlah uang.

Pertanggungan sejumlah uang adalah merupakan pertanggungan dimana penggantian kerugian

yang diberikan oleh penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh

karena orang yang menerima ganti rugi itu tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh

sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diterima itu sebenarnya adalah hasil

penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati oleh pihak-pihak (Emmy Pangaribuan

Simanjuntak, 1980 : 8-9).

Berdasarkan pertanggungan di atas maka munculah perjanjian timbal balik antara pihak-

pihak tersebut, diantaranya :

1. Pihak penanggung, ialah pihak terhadap siapa diperalihkan resiko yang seharusnya dipikul

sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang

tidak tertentu.

2. Pihak tertanggung, ialah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian

pertanggungan itu. Biasanya ini juga adalah orang yang berkepentinagan.

Pengertian di atas kemudian membuat perusahaan asuransi mulai mengembangan usaha

dengan berusaha menarik masyarakat dengan menawarkan kemudahan-kemudahan serta produk-

produk asuransi lain. Hakekatnya, lembaga asuransi atau pertanggungan selain sebagai lembaga

peralihan melalui pembayaran premi yang diberikan oleh masyarakat tertanggung kepada para

penanggung, pembayaran premi serta dana dari masyarakat tersebut didasarkan pada adanya

resiko (Sri Rejeki Hartono, 1991 : 17).

Menurut Hasymi Ali dalam bukunya Pengantar Asuransi, risiko dapat

bersumber dari :

1. Risiko Sosial adalah sumber utama risiko yang berasal dari masyarakat,artinya tindakan

orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari

harapan kita.

2. Risiko Fisik adalah risiko yang sebagian berasal dari fenomena alam,sedangkan lainnya

disebabkan kesalahan manusia.

3. Risiko Ekonomi adalah risiko yang murni ditimbulkan dari faktor ekonomi seperti inflasi,

fluktuasi local, dan ketidakstabilan perusahaan individual (Hasymi Ali, 2002 : 161).

Risiko dalam asuransi pada umumnya dipakai dalam arti kemungkinan dideritanya suatu

kerugian yang disebabkan suatu peristiwa yang pada saat asuransi ditutup tidak diketahui apakah

atau bila manakah akan terjadi. Peristiwa tidak wajib tersebut dapat berupa force majeur

(peristiwa yang terjadi diluar kuasa manusia, seperti gempa bumi, tsunami dan lain-lain),

kesalahan sendiri atau perbuatan orang lain (Gunanto, 2003 : 2).

Gambaran di atas menunjukan bahwa perusahaan asuransi menjadi sangat vital atau

penting keberadaanya bagi masyarakat maupun perusahaan yang butuh perlindungan baik jiwa

maupun harta benda mereka. Banyak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT)

bergerak dibidang asuransi. Dasar hukum perseroan terbatas (PT) ini ada pada Undang-undang

No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No.

73 Tahun 1992 tentang perlunya peningkatan industri perasuransian. Salah satu perusahaan

asuransi yang menangani masalah perasuransian di Indonesia adalah PT. ASURANSI

RECAPITAL.

Produk yang dimiliki PT.ASURANSI RECAPITAL, yaitu salah satunya produk asuransi

pengangkutan barang melalui laut. PT. ASURANSI RECAPITAL yang dipercaya oleh

perusahaan-perusahaan besar. Salah satu nasabah yang menggunakan jasa PT. ASURANSI

RECAPITAL ini adalah Bapak Zainuddin Anshori yang menggunakan jasa asuransi untuk

mengamankan barang yang akan dikirim melalui kapal laut akan tetapi, kapal yang digunakan

untuk mengangkut barang tersebut mengalami kecelakaan dan tenggelam yang mengakibatkan

hilangnya barang milik bapak Zainuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Asuransi

2.1.1 Pengertian Perjanjian Asuransi

Asuransi sebagai suatu perjanjian

Di dalam perumusan Pasal 246 KUHD tentang arti asuransi atau pertanggungan itu ada unsur

suatu perjanjian , maka dapatlah dikatakan asuransi itu juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang

terdapat di dalam hukum perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setiap

perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (te goeder trouw good faith). Hal ini dapat

dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Asuransi sebagai perjanjian ganti rugi (contract of indemnity)

Di dalam perjanjian pertanggungan pihak penanggung terikat untuk memberikan ganti rugi

kepada tertanggung sehingga sebenarnya asuransi itu merupakan perjanjian ganti rugi (contract

of indemnity).

Di dalam asuransi juga dikenal adanya asas kepentingan (insurable interest)

Salah satu syarat di dalam perjanjian pertanggungan adalah bahwa pihak tertanggung diharuskan

mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan. Dalam hal ini penanggung akan

memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebagai akibat suatu kerugian yang mungkin

dideritanya, karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Dari rumusan ini dapat disimpulkan,bahwa penggantian kerugian harus dibayar oleh

penanggung kepada tertanggung yang menderita kerugian. Hal ini dengan sendirinya akan

terlaksana, apabila tertanggung benar-benar mempunyai kepentingan terhadap kerugian yang

diderita tersebut; jadi harus ada hubungan hukum tertentu antara tertanggung dengan benda yang

diasuransikan/ dipertanggungkan. Asas kepentingan seperti yang dimaksud tersebut dapat di

jumpai dalam Pasal 250 KUHD:

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian”.

Adanya unsur pembayaran premi

Di dalam perjanjian pertanggungan juga diharuskan adanya pembayaran premi oleh tertanggung.

Pada umumnya besarnya pembayaran premi yang dibebankan kepada tertanggung jauh lebih

kecil dari jumlah yang dipertanggungkan dan yang merupakan maksimum tanggung jawab

penanggung untuk membayar ganti rugi bila terjadi kerusakan atau kerugian secara keseluruhan

(totally lost).

Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan

merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi

mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena

kehilangan, kerusakan, ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena

kejadian yang tidak pasti. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 menyebutkan

bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana

pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi,

untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, kerena kerugian, kerusakan atau kehilangan

keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan

suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidup seseorang yang

dipertanggungkan.

Berdasarkan rumusan diatas baik yang terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang

Hukum Dagang maupun Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 terdapat suatu

perbedaan dalam pengertian asuransi, di mana Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

hanya mencakup pengertian asuransi kerugian saja, sedangkan pengertian asuransi yang

tercantum Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992, mencakup pengertian asuransi jiwa dan

asuransi kerugian yang termasuk asuransi jiwa dan asuransi tanggung jawab. Pengertian yang

diberikan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1992 lebih luas, dapat mengikuti

perkembangan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 2 tahun 1992, menentukan objek asuransi

dapat berupa benda dan jasa, jiwa, raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua

kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak dan atau berkurang nilainya.

Menurut Elisa Kartika Sari dan Edvendi Simangunsong adapun manfaat yang diberikan

oleh asuransi bagi tertanggung atau insured antara lain:

a. Memberikan rasa aman dan perlindungan.

b. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain.

c. Merupakan alat penyebaran resiko, apabila peristiwa tidak tertentu terjadi.

d. Sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil (Elisa Kartika Sari dan

Edvendi Simangunsong, 2005 : 87-88).

Definisi Suparman Sastrawidjaja yang dikutip oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak

dalam bukunya Sri Rejeki Hartono, perjanjian asuransi atau pertanggungan mempunyai sifat-

sifat sebagai berikut :

a. Perjanjian Asuransi atau pertanggungan pada asasnya adalah suatu perjanjian penggantian

kerugian (shcadeverzekering atau indemniteits contract). Penanggung mengikatkan diri untuk

menggantikan kerugian karena pihak tertangung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah

seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip

indemnitias).

b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi

dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan

pcrtangguugan itu terjadi.

c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung

mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.

d. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana

diadakan pertanggungan (Sri Rejeki Hartono, 1991 : 84).

Menurut Sri Rejeki Hartono yang mengutip dari bukunya P. L. Weiy yang berjudul

Hoofzaken van Hetverzekeringsrecht, menyatakan bahwa tiga sifat pokok dari perjanjian

asuransi adalah :

a. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak

identitas pihak yang satu (penanggung) mengingat dirinya terhadap pihak yang lain (pengambil

asuransi atau tertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.

b. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, dalam arti bahwa penanggung mengganti

kerugian pihak tertanggung ditentukan atau tertanggung pada peristiwa yang tidak dapat

dipastikan lebih dulu.

c. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik dan penanggung terdapat ikatan bersyarat

terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tergantung terdapat

ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi (Sri Rejeki Hartono. 1991 : 84).

2.1.2 Dasar Hukum Asuransi

a. Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

b. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

c. Pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

d. Peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1992, tentang Usaha

Perasuransian.

2.1.3 Prinsip-prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam system hukum asuransi, antara lain dengan prinsip

sebagai berikut :

a. Insurable interest (kepentingan yang dapat diasuransikan), yaitu setiap pihak yang bermaksud

mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya

tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa, dengan akibat dari suatu peristiwa

yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat dari peristiwa itu.

Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa kepentingan yang

diasuransikan tersebut harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Syarat tersebut tidak

dipenuhi maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar kerugian. Pasal 268

Kitab Undang-undang Hukum Dagang mensyaratkan kepentingan yang dapat diasuransikan itu

harus dapat dinilai dengan sejumlah uang.

b. Indemnity (indemnitas), berdasarkan perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu

proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung, dengan demikian pada

dasrnya perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama untuk mengganti kerugian kepada pihak

tertanggung oleh penanggung. Asuransi hanya menempatkan kembali seorang tertanggung yang

telah mengalami kerugian sama dengan keadaan sebelum terjadinya kerugian.

c. Utmost good faith (asas kejujuran sempurna / itikad baik), yaitu prinsip adanya itikad baik atas

dasar percaya mempercayai, antara piahak penanggung dengan pihak tertanggung dalam

perjanjian asuransi, artinya :

1) Penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang

luasnya syarat / kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi

sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan.

2) Tertanggung harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau

kepentingan yang dipertanggungkan, artinya tertanggung tidak boleh menyembunyikan

keterangan yang diketahui dan harus memberikan keterangan yang benar tentang sebab musabab

terjadinya kerugian. Sesuai yang tercermin dalam Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum

Dagang.

d. Subrogation (subrogasi bagi penanggung), dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum

Dagang menentukan bahwa tertanggung yang telah membayar kerugian, dari suatu benda yang

dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga

mengenai kerugian itu, tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin

dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang ketiga. Subrogasi menurut Undang-

undang hanya dapat berlaku apabila terdapat dua faktor yaitu :

1) Tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung juga mempunyai hak terhadap

pihak ketiga.

2) Hak-hak itu timbul karena kerugian. Hak subrogasi timbul dengan sendirinya (ipso facto)

sehingga tidak perlu ditentukan dalam polis sebagai klausula subrogasi.

2.1.4 Unsur-unsur Penggolongan Asuransi

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang maka dalam asuransi

terkandung empat unsur yaitu :

a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak

penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.

b. Pihak penanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan)

kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu

yang mengandung unsur tidak tentu.

c. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang

tidak tentu (Elisa Kartika Sari dan Edvendi Simangunsong, 2005 : 86-87).

Pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, asuransi dapat digolongkan sebagai bunga

selama hidup seseorang atau bunga cagak hidup dan perjudian dalam perjanjian untung-untungan

(konsovereenskomst). Asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian untung-untungan dikarenakan

asuransi mengandung unsur “kemungkinan”, di mana kewajiban penanggung untuk

menggantikan kerugian yang diderita oleh tertanggung tersebut digantungkan pada ada atau

tidaknya suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak pasti (peristiwa belum tentu terjadi).

Menurut Elisa Kartika dan Edvendi Simangunsong berdasarkan atas perjanjian asuransi

dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Asuransi kerugian (schade verzekering), yang memberikan penggantian kerugian yang

mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. Di dalam Masyarakat Ekonomi Eropa

(MEE) penggolongan asuransi terdiri dari :

1) Asuransi kecelakaan.

2) Asuransi kesehatan.

3) Asuransi alat angkut darat kecuali kereta api.

4) Asuransi kereta api.

5) Asuransi kapal terbang.

6) Asuransi kapal.

7) Asuransi pengangkutan barang.

8) Asuransi kebakaran dan musibah alamiah.

9) Asuransi kerusakan lain pada barang, akibat turunnya salju atau lain.

10) Asuransi tanggung gugat kendaraan bermotor.

11) Asuransi tanggung gugat pesawatudara.

12) Asuransi tanggung gugat kapal.

13) Asuransi tanggung gugat umum.

14) Asuransi kredit, termasuk asuransi kebangkrutan, kredit ekspor, kredit cicilan, hipotek, kredit

usaha tani.

15) Asuransi jaminan.

16) Asuransi aneka kerugian keuangan, yakni asuransi tanggung gugat kecelakaan perburuhan,

tidak cukupnya penghasilan, cuaca buruk, hilangnya keuntungan, pengeluaran umum yang terus

menerus, pengeluaran niaga yang tak terduga, merosotnya harga pasaran, hilangnya sewa atau

pemasukan, kerugian niaga tak langsung.

b. Asuransi jumlah (sommen verzekering), merupakan pembayaran sejumlah uang tertentu,

tidak tertanggung pada persoalan apakah evenement menimbulkan kerugian atau tidak

(Elisa Kartika Sari dan Edvendi Simangunsong, 2005 : 88).

Terjadi perkembangan penggolongan asuransi yang disebut dengan Asuransi Varia, asuransi

yang mengandung unsur-unsur asuransi kerugian maupun asuransi jumlah, seperti asuransi

kecelakaan dan asuransi kesehatan.

Menurut sifat pelaksanaanya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga yaitu

sebagai berikut :

Asuransi sukarela, merupakan pertanggungan yang dilakukan dengan cara sukarela, yang

semata-mata dilakukan atas suatu keadaan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya

resiko kerugian atas suatu yang dipertanggungkan, misalnya asuransi kebakaran, asuransi

kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, asuransi kematian, dan sebagainya.

Asuransi wajib, merupakan asuransi yang bersifat wajib yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang terkait, di mana pelaksanaanya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya jaminan social tenaga kerja

(Jamsostek), asuransi kesehatan, dan sebagainya.

Asuransi kredit, asuransi ini selalu berkaitan dengan dunia perbankan yang menitik

beratkan pada asuransi jaminan kredit berupa benda bergerak maupun benda tidak

bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa resiko yang dapat mengakibatkan kerugian

bagi pemilik barang maupun pemberi kredit khususnya bank yang meliputi : asuransi

pengangkutan laut, asuransi kendaraan bermotor, dan sebagainya.

Adapun fungsi daripada asuransi kredit ialah :

1) Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang

diberikan kepada para nasabahnya

2) Membantu kegiatan keamanan perkreditan baik kredit perbankan maupun kredit lainya diluar

perbankan (Elisa Kartika Sari dan Edvendi Simangunsong, 2005 : 88-89).

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dapat

digolongkan sebagai berikut :

a. Usaha asuransi

1) Asuransi kerugian (non life insurance) merupakan usaha memberikan jasa dalam

penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum

kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2) Asuransi jiwa (life insurance) merupakan suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan

asuransi dalam penanggungan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya

seseorang yang dipertanggungkan.

3) Reasuransi (reinsurance) merupakan suatu system penyebaran resiko dimana

penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya

kepada penanggung yang lain.

b. Usaha penunjang

1) Pialang asuransi, merupakan usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam

penutupan asuransi dan penanganan penyelesaiaan ganti kerugian asuransi dengan

bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2) Pialang reasuransi, memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan

penangganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan

perusahaan asuransi.

3) Penilai kerugian asuransi, memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek

asuransi yang dipertanggungkan.

4) Konsultan aktuaria, merupakan usaha memberikan jasa konsultan aktuaria.

5) Agen asuransi, merupakan pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka

pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

2.1.5 Polis Asuransi

Setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang

mengdakan perjanjian. Sebagai bukti tertulis telah terjadi perjanjian asuransi maka dikeluarkan

surat yang disebut dengan Polis sesuai dengan Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Fungsi secara umum dari polis yaitu :

a. Bukti perjanjian pertanggungan.

b. Bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk menggantikan kerugian yang

mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, dengan

prinsip sebagai berikut :

1) Mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian.

2) Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan.

Pengaturan lebih lanjut pada Pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai

isi dari polis adalah :

Hari ditutupnya pertanggungan.

Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan

seorang ketiga.

Suatu uraian yang cukup jelas mengenai baiang yang dipertanggungkan.

Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.

Bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.

Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat

berakhirnya itu.

Premi pertanggungan tersebut.

Pada umumnya semua kcadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk

diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

2.2 Tinjauan tentang Asuransi Pengangkutan Laut

2.2.1 Pengaturan Asuransi Pengangkutan Laut

Asuransi pengangkutan adalah untuk mempertanggungkan resiko yang mungkin diderita

berhubung dengan pengangkutan. Tidak semua resiko pengangkutan masuk dalam lingkungan

asuransi ini. Risiko molest (kerugian barang karena perang, perampokan laut dan sebagainya)

dikeluarkan dari asuransi itu. Macam asuransi pengangkutan menurut jenisnya, ialah :

a. Asuransi pengangkutan darat, ialah untuk pengangkutan yang dilakukan misalnya dengan

kereta api.

b. Asuransi pengangkutan udara, untuk pengankutan yang dilakukan misalnya dengan

kapal terbang : Garuda, SAS dan sebagainya.

c. Asuransi pengangkutan laut terbagi atas :

1) Asuransi cargo (muatan).

2) Asuransi casco (kapal).

3) Asuransi ongkos pengangkutan (Mashudi, 1998 : 214).

Menurut R.P. Suyono, di dalam dunia pelayaran dikenal dengan adanya dua jenis

asuransi yaitu :

Asuransi kerangka kapal (hull and machinery insurance) Jenis asuransi ini untuk

menutup kemungkinan kerugian atas kerangka kapal dan mesin kapal disebabkan oleh

kejadian bahaya di laut (perils of the sea) seperti pelanggaran atau tabrakan, kerusakan

mesin, cuaca buruk, dan lain-lain.

Asuransi muatan (cargo insurance). Asuransi muatan ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Cargo marine insurance, asuransi yang ditutup oleh pemilik barang atas kemungkinan

kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan barang selama dalam pelayaran.

2) Cargo liability insurance, asuransi yang ditutup oleh pengangkut atas kemungkinan kerugian

yang disebabkan oleh adanya tuntutan dari pemilik barang karena terjadi kerusakan atau

kehilangan barang (R. P. Suyono, 2005 : 192).

Asuransi pengangkuatan laut disebut juga dengan asuransi laut, merupakan satu asuransi

kerugian yang diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Berkembangnya asuransi laut karena pelaksanaan pengangkutan atau pelayaran melalui laut yang

penuh dengan ancaman bahaya laut. Asuransi laut diatur dalam :

Buku I Bab IX Pasal 246 – Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang

Asuransi pada umumnya sejauh tidak diatur dengan ketentuan khusus.

Buku II Bab IX Pasal 592 – Pasal 685 tentang Asuransi Bahaya Laut, dan

Bab X Pasal 686 – Pasal 695 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang Asuransi

Bahaya Sungai dan Perairan Pedalaman.

Buku II Bab XI Pasal 709 – Pasal 721 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang

Avarai.

Buku II Bab XII Pasal 744 KUH Dagang tentang Berakhirnya Perikatan dalam

Perdagangan Laut.

Pengertian asuransi laut tidak terbatas pada lingkungan laut saja, tetapi meliputi juga

lingkungan darat dan perairan darat (sungai dan danau). Bahaya-bahaya yang ditanggung tidak

hanya terbatas pada bahaya yang terjadi di laut, tetapi juga mengenai bahaya-bahaya terusan

yang dapat terjadi selama berlangsungnya pengangkutan misalnya bahaya kebakaran di

pelabuhan. Menurut Abdulkadir Muhammad asuransi laut pada dasarnya meliputi unsure-unsur

sebagai berikut :

a. Objek asuransi yang diancam bahaya, selalu terdiri dari kapal dan barang muatan.

b. Jenis bahaya yang mengancam benda asuransi, yang bersumber dari alam (badai,

gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, batu karang, gunung es dan sebagainya) dan

yang bersumber dari manusia (nakhoda, awak kapal, dan pihak ketiga), seperti

perompakan bajak laut, pemberontakan awak kapal, penahanan atau perampasan oleh

penguasa negara dan sebagainya.

c. Bermacam jenis benda asuransi, yaitu tubuh kapal, muatan kapal, alat perlengkapan

kapal, bahan keperluan hidup dan biaya angkutan (Abdulkadir Muhammad, 2002 : 168).

2.2.2 Polis Asuransi Laut

Polis asuransi laut merupakan akta yang harus ditandatangani oleh penanggung, dengan

demikian berfungsi sebagai bukti telah terjadi perjanjian asuransi laut antara tertanggung dan

penanggung. Asuransi laut di negaranegara maju pada umumnya dibuat di bursa dengan

perantaraan pialang, karena itu polis yang digunakan adalah polis bursa. Menurut praktik

asuransi laut di Indonesia, asuransi laut umumnya dibuat di perusahaan dengan menggunakan

polis perusahaan yang mempunyai bentuk sendiri-sendiri menurut kehendak perusahaan yang

membuatnya (Abdulkadir Muhammad, 2002 : 169).

Menurut Pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, polis asuransi laut harus

memuat beberapa hal sebagai berikut :

a. Hari ditutupnya pertanggungan.

b. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan

seorang ketiga.

c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.

d. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.

e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.

f. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya

itu.

g. Premi pertanggungan tersebut.

h. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya,

dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Polis asuransi laut selain harus memuat syarat-syarat umum Pasal 256 Kitab Undang-undang

Hukum Dagang, harus memuat juga syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi laut

seperti ditentukan dalam Pasal 592 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Menurut ketentuan

Pasal 592 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, selain syarat-syarat umum yang diatur dalam

Pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, polis asuransi laut harus memuat : a. Nama

nakhoda dan nama kapal dengan menyebutkan jenisnya.

b. Tempat pemuatan barang ke dalam kapal.

c. Pelabuhan pemberangkatan kapal.

d. Pelabuhan pemuatan dan pembongkaran.

e. Pelabuhan mana saja yang akan disinggahi kapal.

f. Tempat bahaya mulai berjalan atas tanggungan penangguug.

g. Nilai kapal yang diasuransikan.

Menurut pendapat Radiks Purba, fungsi umum dari polis adalah sebagai berikut :

1. Merupakan perjanjian pertanggungan (a contarct of indeminity).

2. Bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang

mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya,

dengan prinsip :

Mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami

kerugian.

Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan (total cpllapse).

3. Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas

jasa atas jaminan penanggung (Radiks Purba, 1995 : 170).

2.2.3 Objek Asuransi Laut

Menurut ketentuan Pasal 593 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang dapat menjadi

objek asuransi laut adalah benda-benda sebagai berikut :

a. Tubuh kapal (casco) kosong atau dengan muatannya, dipersenjatai atau tidak

dipersenjatai, berlayar sendirian atau bersama-sam dengan kapal lainya.

b. Segala alat perlengkapan sebuah kapal.

c. Alat perlengkapan perangnya.

d. Segala bahan keperluan hidupnya dan pada umumnya segala apa yang dikeluarkan oleh

kapal tersebut, hingga kapal itu dapat berlayar.

e. Semua barang yang dalam muatan.

f. Segala upah pengangkutan yang akan diperolehnya.

g. Segala bahaya pembajakan.

Asuransi atas kapal tanpa penjelasan lebih lanjut, harus diartikan sebagai asuransi kapal

kosong (casco), alat perlengkapan kapal dan alat perlengkapan perang. Kapal kosong (casco)

adalah kapal tanpa alat perlengkapan, tanpa muatan dan lain-lain isi kapal. Menurut Pasal 594

Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan, pertanggungan dapat dibedakan sebagai

berikut :

a. Terhadap seluruh atau sebagaian dari barang-barang yang bersangkutan, bersama-sama atau

masing-masing tersendiri.

b. Pada situasi damai atau saat perang.

c. Sebelum atau selama dalam pelayaran kapal tersebut.

d. Untuk perjalanan berangkatnya saja atau pulangnya saja, atau untuk perjalanan pulang pergi,

atau juga hanya untuk sesuatu tertentu.

e. Untuk semua bahaya laut.

f. Untuk perkabaran yang baik dan yang buruk (Djoko Prakoso, 2000 : 229- 230).

Menurut Abdulkadir Muhammad undang-undang ini tidak mengatur tentang asuransi

keselamatan perjalanan kapal, yang bukan mengenai casco. Asuransi ini diadakan berdasarkan

perjanjian antara tertanggung dan penanggung, dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan

umum asuransi dan tidak berlaku ketentuan-ketentuan asuransi kapl pada khususnya. Asuransi

laut dapat juga dibedakan atas barang muatan, tetapi kapal yang mengangkutnya tidak jelas,

sedangkan penjelasan lebih lanjutnya tidak ada dan asuransi ini disebut asuransi in quovis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 595 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang mengatur

asuransi in quovis, barang muatan yang diasuransikan dapat memenuhi syarat yang dicantumkan

dalam polis apabila :

a. Tertanggung benar-benar tidak mengetahui kapal yang memuat barangbarangnya.

b. Tanggal dan nama penanda tangan surat pengantar yang terakhir.

c. Kepentingan tertanggung hanya dapat diasuransikan untuk suatu waktu tertentu.

Pasal 599 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur tentang barang-barang yang

dilarang untuk diasuransikan, dengan ancaman batal. Menurut ketentuan Pasal ini, asuransi

menjadi batal apabila :

a. Barang-barang yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk diperdagangkan,

misalnya barang hasil kejahatan perompakan bajak laut, sapi yang terkena penyakit hewan

menular, jenis obat bius, morfin dan narkotik.

b. Kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang

oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk diperdagangkan.

Asuransi laut dapat juga diadakan atas casco (kapal kosong). Menurut Pasal 602 Kitab

Undang-undang Hukum Dagang, asuransi atas casco dapat dibedakan dengan nilai penuh,

beserta alat perlengkapannya ditambah segala biaya yang telah dikeluarkan, sehingga kapal itu

sampai dilaut. Asuransi laut dapat juga dibedakan atas kapal dan barang-barang yang sudah

dalam perjalanan.

Menurut ketentuan Pasal 603 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, asuransi dapat

diadakan atas kapal dan barang-barang yang sudah berangkat dari tempat mana bahaya

seharusnya sudah mulai menjadi beban penanggung, asalkan dalam polis dinyatakan :

a. Saat keberangkatan kapal yang bersangkutan.

b. Saat diangkutnya barang-barang dari pelabuhan pemberangkatan.

c. Saat-saat tersebut tidak diketahui oleh tertanggung.

d. Berita terakhir yang diterima oleh tertanggung tentang kapal dan brangbarang tersebut, dengan

ancaman batal.

e. Jika asuransi itu dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga, harus jelas tanggal surat kuasanya.

f. Pernyataan yang jelas, asuransi diadakan tanpa surat kuasa yang bersangkutan.

Biaya angkutan dapat juga diasuransikan oleh pengirim atau oleh pengangkut. Menurut

Pasal 617 Kitab Undang-undang Hukum Dagang biaya angkutan dapat diasuransikan dengan

nilai penuh apabila :

a. Mempunyai resiko berkewajiban membayar biaya angkutan tanpa ada kemungkinan

restitusi dari hasil penjualan barang yang diangkut.

b. Mempunyai resiko tidak menerima uang angkutan karena barang tidak selamat tiba

ditempat tujuan.

Menurut Pasal 617 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, apabila kapal itu karam atau

kandas, maka nilai penuh asuransi akan dikurangi. Jumlah pengurangan diperoleh dari jumlah

pengeluaran seluruhnya apabila kapal besrta muatannya tiba dengan selamat di tempat tujuan

dikurangi dengan pengeluaran untuk kapal dan muatannya sampai pada saat kapal itu

karam atau kandas (Abdulkadir Muhammad, 2002 : 170-172).

2.2.4 Evenemen dan Ganti Kerugian

Bahaya-bahaya laut yang digolongkan sebagai evenemen terdiri dari dua golongan,

yaitu :

a. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari alam, misalnya badai, gelombang besar, hujan

angina, kabut tebal, batu karang, gunung es, sisa kapal karam dan sebagainya.

b. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari manusia, baik dari awak kapal maupun dari

pihak ketiga, misalnya pemberontakan awak kapal, perompakan bajak laut, penahanan

dan perampasan oleh penguasa Negara.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang bahaya-bahaya laut seperti diatas ditentukan

dalam Pasal 637. Tidak semua bencana yang datang dari luar itu menjadi tanggungan

penanggung karena Pasal 637 Kitab Undangundang Hukum Dagang memberikan pengecualian

sebagai berikut :

a. Apabila dalam undang-undang ditegaskan bahwa bencana tertentu tidak menjadi beban

penanggung.

b. Apabila suatu janji dalam polis menentukan bahwa bencana-bencana tertentu tidak

menjadi beban penanggung.

Semua kerugian dan kerusakan atas barang-barang asuransi karena bahaya-bahaya laut yang

menjadi beban penanggung menurut Pasal 637 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu :

Bahaya badai, guruh, karam, kandas, melanggar kapal lain, menyenggol kapal, menabrak

kapal, terdampar kapal, terpaksa mengubah jurusan, perjalanan, atau kapal.

Bahaya pelemparan barang-barang ke laut.

Bahaya kebakaran, kekerasan, banjir, perampasan, bajak laut, penyamun, penahanan atas

perintah penguasa, pernyataan perang, tindakan pembalasan.

Bahaya karena kurang hati-hati, kealpaan atau kecurangan pihak nahkoda atau anak buah

kapal.

Pada umumnya karena segala bahaya yang datang dari luar apa pun namanya, kecuali

oleh ketentuan undang-undang atau janji-janji dalam polis penanggung dibebaskan dari

bahaya-bahaya tersebut.

Perubahan jurusan atau arah kapal perlu dibedakan antara perubahan karena terpaksa dan

perubahan karena kehendak sendiri, apabila terjadi perubahan jurusan karena terpaksa sehingga

menimbulkan kerugian maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab penanggung (Pasal 637

Kitab Undang-undang Hukum Dagang), tetapi apabila terjadi perubahan jurusan itu karena

kehendak bebas nahkoda, pengusaha kapal atau tertanggung sendiri, maka kerugian yang timbul

karenanya bukan menjadi beban penanggung. Hal ini diatur dalam Pasal 638 Kitab Undang-

undang Hukum Dagang yang menyebutkan dalam asuransi atas kapal (casco), barang-barang,

atau biaya angkutan, apabila terjadi perubahan jurusan atau perjalanan atau pertukaran kapal

dengan sewenang-wenang atas kemauan sendiri dari nakhoda, kapal atau tertanggung, maka

perubahan tersebut bukan menjadi beban penanggung.

Asuransi kapal menurut perjalanan, bahaya mulai menjadi beban penanggung sejak saat

nakhoda mulai memuat barang-barang, atau apabila dia harus berangkat hanya dengan membawa

bahan pemberat, sejak saat dimuatnyabahan pemberat itu (Pasal 624 Kitab Undang-undang

Hukum Dagang). Dalam asuransi tersebut, bahaya bagi penanggung berakhir dua puluh hari

sesudah kapal yang diasuransikan itu tiba di tempat tujuan atau sekian hari lebih dahulu apabila

barang-barang muatan yang terakhir sudah selesai dibongkar (Pasal 625 Kitab Undang-undang

Hukum Dagang).

Apabila kapal itu diasuransikan untuk perjalanan pergi pulang atau untuk lebih dari satu

perjalanan, maka bahaya atas beban penanggung berlangsung terusmenerus sampai yang ke dua

puluh satu sesudah kapal itu menyelesaikan perjalanannya, atau sekian hari lebih awal apabila

barang-barang muatan terakhir telah selesai dibongkar (Pasal 626 Kitab Undang-undang Hukum

Dagang). Asuransi barang-barang muatan, bahaya mulai menjadi beban penanggung sejak saat

barang-barang muatan itu ditumpuk di dermaga untuk dimuat ke dalam kapal, dan hanya itu

berakhir lima belas hari setelah kapal tiba ditempat tujuan, atau sekian hari lebih dahulu apabila

barang-barang itu selesai dibongkar dan ditumpuk di dermaga (Pasal 627 Kitab Undang-undang

Hukum Dagang). Bahaya itu tetap menjadi beban penanggung meskipun nakhoda terpaksa

berlabuh di pelabuhan darurat, membongkar barang-barang, dan memperbaiki kapal disitu,

sampai perjalanan kapal berhenti secara sah, atau tertanggung memerintahkan untuk tidak

memuat lagi barang-barang ke dalam kapal, atau perjalanan kapal sama sekali sudah selesai

dilakukan (Pasal 628 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Nakhoda atau tertanggung karena alasan yang sah terhalang untuk melakukan pembongkaran

barang-barang muatan dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga tanpa kesalahan

memperlambat pembongkaran tersebut, maka biaya tetap menjadi beban penanggung sampai

barang-barang muatan itu sudah selesai dibongkar (Pasal 629 Kitab Undang-undang Hukum

Dagang). Asuransi biaya angkutan yang akan diterima, bahaya mulai menjadi beban penanggung

sejak saat barang-barang muatan yang harus dibayar biayanya itu sudah dimuat didalam kapal,

berakhir lima belas hari setelah kapal itu tiba di tempat tujuan, atau sekian hari lebih dahulu

apabila barangbarang muatan itu sudah selesai dibongkar (Pasal 630 Kitab Undang-undang

Hukum Dagang).

Alasan yang sah terhalang melakukan pembongkaran, maka ketentuan Pasal 629 Kitab

Undang-undang Hukum Dagang juga diberlakukan untuk itu (Pasal 630 Kitab Undang-undang

Hukum Dagang). Asuransi kapal dan barang-barang muatan telah diatur saat mulai dan

berakhirnya asuransi laut, Pasal 634 Kitab Undang-undang Hukum Dagang memberikan

kebebasan kepada tertanggung dan penanggung untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan

yang telah ditetapkan itu. Menurut Pasal 634 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tertanggung

dan penanggung bebas memperjanjikan lain dalam polis tentang saat mulai dan berakhirnya

bahaya yang menjadi beban penaggung (Abdulkadir Muhammad, 2002 : 172-175).

2.2.5 Janji-Janji Khusus

Janji-jani khusus (warranty) merupakan janji atau syarat khusus yang wajib dipenuhi oleh

tertanggung, baik dicantumkan pada polis maupun tidak dicantumkan pada polis. Tujuannya

adalah untuk melindungi penanggung dari keharusan membayar ganti rugi tertentu yang tidak

sepantasnya dibebankan kepadanya, misalnya :

a. Implied warranty, merupakan janji tertentu atau syarat khusus yang tidak perlu

dicantumkan pada polis tetapi wajib dipenuhi oleh tertanggung.

b. Express warranty, murupakan syarat khusus yang dicantumkan pada polis yang wajib

dipenuhi oleh tertanggung. Dapat juga ditulis pada lembaran kertas lain, lalu diletakan

pada polis (Radiks Purba, 1995 : 93).

Pasal 643 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur tentang asuransi barang-barang

cair yang dapat meleleh, seperti minyak, anggur dan sirup. Kebocoran pada tempat

penyimpanannya atau karena goncangangoncangan, sehingga benda cair itu meleleh atau

mengalir ke luar, maka benda cair itu berkurang dan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya

(tertanggung). Kerugian ini bukan menjadi beban penanggung apabila diadakan janji khusus

dengan klausula “bebas dari kebocoran dan meleleh” yang dicantumkan dalam polis, jika

kebocoran itu terjadi karena tabrakan, pecah atau terdamparnya kapal, kerugian ini menjadi

beban penanggung.

Pasal 646 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur tentang asuransi barang-barang

yang dapat rusak atau busuk. Asuransi dibuat dengan klausula “bebas dari kerusakan”, maka

penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang-barang apabila barang-barang

tersebut sampai ketempat tujuan dalam keadaan ruasak atau busuk. Penanggung juga bebas dari

tanggung jawab apabila selama dalam perjalanan atau setelah sampai dipelabuhan darurat

barang-barang tersebut dijual karena rusak atau dikhawatirkan menjadi busuk dan akan menulari

barang-barang lainya.

Tetapi, kerugian yang ditimbulkan oleh avarai umum, misalnya karena barang-barang

terpaksa dibuang ke laut, perampasan, ataupun kapal tenggelam, menjadi beban penanggung

walaupun asuransi dibuat dengan klausula “bebas dari kerusakan”.

Menurut ketentuan Pasal 647 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dalam suatu asuransi

dengan janji (klausula) ”bebas dari molest”, penaggung dibebaskan dari kewajiban mengganti

kerugian jika barang-barang yang diasuransikan musanah atau busuk karena kekerasan,

perampasan, perampokan, pembajakan di laut, penahanan atas perintah penguasa, pernyataan

barang dan tindakan pembalasan. Asuransi gugur segera setelah barang-barang yang

diasuransikan karena molest tertahan atau menyimpang dari jurusannya. Meskipun demikian,

semua kerugian yang diderita sebelum terjadi molest menjadi tanggungan penanggung.

Menurut ketentuan Pasal 649 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, apabila sebuah kapal

yang sudah diasuransikan dengan klausula ”bebas dari molest”, sebelum keluar pelabuhan kapal

itu diduduki musuh atau ditahan, maka peristiwa tersebut disamakan dengan molest yang

mengakibatkan asuransi berhenti dan penanggung dibebaskan dari kewajiban mengganti

kerugian. Purwosutjipto menyatakan bahwa molest secara sempit diartika segala macam tindakan

paksaan dalam oleh alat-alat perlengkapan Negara yang sedang berperang. Sekarang sudah

menjadi pendapat umum jika dalam polis ada klausula ”bebas dari molest”, maka molest disini

harus diartikan luas, yakni termasuk juga tindakan paksaan dari alat perlengkapan pemerintah

pada waktu damai, misalnya penyitaan. Tindakan bajak laut juga termasuk dalam pengertian

molest (Abdulkadir Muhammad, 2002 : 175-176).

2.3 Tinjauan tentang Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi

2.3.1 Tanggung Jawab Hukum

Menurut kamus bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala

sesuatu kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya

(Novianto HP, 501). Definisi tentang hukum sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin

untuk mengadakan yang sesuai dengan kenyataan. Hampir semua Sarjana Hukum memberikan

pembatasan hukum yang berlainan, diantaranya adalah sebagai

berikut:

a. E.M. Meyers mengemukakan hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan

kesusilaan, ditunjukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi

pedoman bagi penguasapenguasa negara dalam melakukan tugasnya.

b. Leon Duguit mengemukakan hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat,

aturan yang daya penggunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat

sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi

bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

c. Immanuel Kant mengemukakan hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini

kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas

dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan (C.S.T. Kansil,

1989 : 36).

Menurut kamus bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik

secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan, undangundang yang mengikat prilaku setiap

masyarakat tertentu (Novianto HP, 221). Tanggung jawab hukum dapat disimpulkan sebagai

keadaan wajib menanggung segala sesuatu hal berdasarkan peraturan yang dibuat dan

disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

2.3.2 Perusahaan Asuransi

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan

di luar Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum

Dagang sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian

prusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan (UWPD), yang berbunyi sebagai berikut: perusahaan adalah setiap bentuk usaha

yang menjalankan setiap jenis usaha yang besifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja,

serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan

atau laba. Pengertian asuransi dalam kamus bahasa Indonesia adalah pertanggungan jiwa

maupun benda (Novianto HP, 51).

Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menentukan bahwa asuransi adalah suatu

persetujuan atau perjanjian dimana pihak yang menjamin (penanggung) berjanji terhadap pihak

yang dinjamin (tertanggung) untuk dengan menerima sejumlah uang premi pengganti kerugian,

yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin (tertanggung) akibat dari suatu peristiwa yang

belum terang akan terjadinya. Perusahaan asuransi diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun

1992, yang dimaksud perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan

asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang

reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi dan purusahaan konsultan

akturia. Undang-undang No. 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi ada dua, yaitu:

a. Perusahaan asuransi kerugian, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam

penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum

kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

b. Perusahaan asuransi jiwa, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam

pertanggungan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang

dipertanggungkan.

Kesimpulannya bahwa perusahaan asuransi adalah suatu badan usaha yang memberikan

jaminan pertanggungan jiwa maupun benda atas peristiwa yang tidak. Pengertian diatas antara

definisi tanggung jawab hukum dan perusahan asuransi, maka tanggung jawab hukum

perusahaan asuransi adalah kewajiban yang harus ditanggung sesuai dengan peraturan atau

kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh suatu badan usaha yang memberikan jaminan

pertanggungan jiwa maupun benda atas peristiwa yang tidak pasti.

BAB III

RESUME KASUS

PT. ASURANSI RECAPITAL, atau dikenal dengan nama “Reguard” adalah salah satu

perusahaan asuransi umum nasional yang bernaung di bawah Recapital Group. Perusahaan

asuransi ini memiliki berbagai macam produk asuransi, salah satunya adalah produk pengamanan

barang – barang berharga. PT. Asuransi Recapital (pihak tergugat) sendiri memiliki

perjanjian dengan salah satu nasbahnya yang bernama Zainuddin Anshori ( pihak penggugat)

dengan nomor polis SMG/ CC-6/ 2008/00121 dengan objek pertanggungan berupa 117 ( seratus

tujuh belas) ton konstruksi beton besi tower pemancar dengan nilai pertanggungan yang telah

disepakati antara kedua belah pihak yakni Rp. 936.000.000 ( Sembilan ratus tiga puluh enam juta

rupiah). Obejk pertanggungan berupa konstruksi yang akan diangkut dari pelabuhan searang

dengan tujuan pelabuhan Jambi Kalimantan Barat yang diangkut oleh KLM Sinar Bunga

Perdana dengan tanggal keberangkatan 24 Juni 2013.

Pihak asuransi sendiri adalah pihak yang bertanggung jawab antara lain menyiapkan

logistic, mengasuransikan barang angkutan, dan mengirimkan ke lokasi proyek di Jambi

Kalimantan Barat untuk PT. Citra Aditama Indonesia. Objek pertanggungan asuransi dalam

perkara a quo merupakan sebagian dari barang-barang proyek yang menjadi tanggung jawab

penggungat untuk dikiri m sampai dengan selaat di lokasi proyek.

Pada tanggal 29 Juni 2008, KLM Sinar Bunga Perdana tenggelam di perairan utara

Karimun Jawa sebagaimana laporan kecelakaan No GM.761/01/12 / Ad. Tg 2007 yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tegal. Ajkibat dari tenggelamnya

KLM Sinar Bunga perdana tersebut, pihak penggugat yakni pihak Bpk. Anshori mengajukan

klaim asuransi sebesar nilai pertanggungan yang telah disepakati sebelumnyaa yakni Rp.

936.000.000,00 sebagaimana surat yang telah diajukan Pak Anshori selaku pihak tergugat

tertanggal 12 Agustus 2008 kepada tergugat.

Berdasarkan surat tersebut , pihak tergugat meninta agar penggugat melengkapi dokumen-

dokumen sebagai berikut :

a. Invoice baarang

b. Packing list

c. Kontrak kerja dengan pihak Excelmindo

d. Kontrak kerja pengiriman barang dengan EMKL

e. Dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengaan pengiriman barang tersebut.

Lalu, setelah itu, pihak penggugat menanggpi surat tergugat dengan mengirimkan

dokumen-dokumen berupa :

a. Invoice barang

b. Packing list

c. Kontrak kerja dengan pihak Excelmindo

d. Kontrak pengiriman barang dengan EMKL

Namun ternyata, berdasarkan surat No 062/ ARC-HDO/ LM / X/08 pihak Tergugat menolak

klaim yang diajukan penggugat dengan alasan yaitu telah terjadi perbedaan mengenai waktu

keberangkatan yang menurut dalil Tergugat disebutkan kapal tersebut berangkat pada tanggal

19 Juni 2008 sedangkan penandatanganan polis pada tanggal 23 Juni 2008. Kemudian, pihak

penggugat menanggapi surat Tergugat sebagaimana bukti penandatanganan polis tanggal 23

Juni 2008 dengan mengirimkan surat tertanggal 3 November 2008 yang menyampaikan

bahwa tidak mungkin kapal tersebut bisa berangkat pada tanggal 19 Juni 2008, fakta ini

sesuai degan bukti-bukti lainnya sehingga adalah tidak mungkin kapal berlayar dengan

mengangkut barang milik Penggugat pada tanggal 19 Juni 2008 sedangkan pembayaran

dilakukan tanggal 20 Juni 2008.

Pihak tergugat sendiri mengetahui persis bahwa kapal tidak berangkat tanggal 19 Juni

2008 sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan penggugat sebelumnya ditambah dengan

keterangan dari Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tegal yang secara jelas

menyebutkan bahwa kapal berangkat dari pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada hari

Selasa tanggal 24 Juni 2008 jam 04.00 LT sehingga dalil tergugat yang menyaatakan

menolak klaim karena keberangkatan kapal sebelum waktu penandatanganan polis asuransi

adalah alasan yang tidak dapat diterima:

“ Tergugat telah melakukan wanprestasi ingkar janji karena tidak membayar klaim

Penggugat padahal semua Syarat dan Ketentuan Telah dipenuhi oleh Penggugat”,

Hal ini diperkuat dengan landasan hukum yang digunakan sebagai berikut :

a. Pasal 1239 KUHPerdata yang menyebutkan : “ Tiap-tiap perikatan untuk berbuat

sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan

penyelesaiannnya dalam kewajiban memberikan penggantian, biaya , rugi, dan

bunga “.

b. Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan :” Penggantian biaya, rugi, bunga karena

tak dipenuhinya suatu perikatan , barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang,

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, hanya dapat diberikan atau dibuat

dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan tergugat merupakan tindakan yang menimbulkan

kerugian bagi peggugat , berupa :

a. Materiil : Hilangnya penggantian klaim atas objek asuransi seharga Rp.

936.000.000 ( Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) sebagai hak penggugat.

b. Immateriil : Terganggunya roda usaha penggugat serta reputasi dan kreadibilitas

penggugat di mata dunia usaha dapat dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh

ilyar rupiah).

Atas kerugian tersebut, dihitung pula bunga sebesar 10 % dari nilai penggantian

klaim atas objek asuransi dengan memperhatikan aspek inflasi/ kenaikan harga

barang. Untuk memberikan kepastian pembayaran gati rugi oleh Tergugat kepada

Penggugat, maka dilakukan sita jainan atas seluruh harta benda milik Terugat

Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka sangat

beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerika perkara a

quo, untuk menjatuhkan putusan, putusan yang dijatuhkan adalah sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi

c. Menghukum tergugat untuk membayar klaim asuransi kepada Penggugat beserta

kerugan dengan rincian sebagai berikut:

- Materiil : penggantian klaim atas objek asuransi seharga Rp. 936.000.000

( Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang menjadi hak penggugat

sebagai pemegang polis.

- Immateriil : Terganggunya roda usaha penggugat serta reputasi dan

kreadibilitas penggugat di mata dunia usaha dapat dinilai sebesar Rp.

10.000.000.000,00 ( sepuluh ilyar rupiah).

d. Menghukum tergugat untuk membayar buga sebesar 10 % per tahun dari nilai

pertanggungan Rp. 936.000.000,00 atau sama dengan Rp. 93.600.000,-

e. Menyatkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.

f. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan

banding dan kasasi (Uitvoerbaar bji voorraad).

g. Menghukum turut Tergugat untuk tubduk dan patuh terhadap putusan dalam

perkara ini.

h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Namun, pihak tergugat yakni pihak asuransi sendiri tidak dapat menerima putusan hukum

yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, pihak

tergugat mengajukan banding dimana telah megajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-

dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat memiliki cacat formil error in persona dalam bentuk plurium

litis consortium, dimana gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) dalam

menarik dan menempatkan Tergugat sebagai subyek gugatan dalam gugatan

Penggugat;

2. Bahwa Tergugat tidak pernah berhubungan dan menerima pengajuan permohonan

/permintaan penutupan pertanggungan/asuransi secara langsung dari Penggugat yang

biasanya dikategorikan sebagai direct business dalam industri asuransi;

3. Bahwa Penggugat melakukan pengajuan permohonan/permintaan penutupan

pertanggungan/asuransi kepada PT. Ghanie Akbarindo Distributory yang bergerak

di bidang Insurance & Claims Consultans danberkedudukan hukum di Jalan Sindoro

II No.32 Ungaran. Semarang 51507 melalui saudara Pramudita yang bekerja sebagai

Operational & Marketing Manager di Perusahaan tersebut;

4. Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak pernah menerima pembayaran premi

pertanggungan /asuransi secara langsung dari Penggugat, tetapi Penggugat membayar

presmi pertanggungan tersebut kepada PT. Ghanie Akbarindi Distributory sebagai

perusahaan perantara asuransi independent melalui PT. Cahaya Kalimantan Raya

sebagai turut Tergugat setelah permohonan/permintaan penuntupan pertanggungan

/asuransi Penggugat diterima oleh PT.Ghanie Akbarindo Distributory;

5. Bahwa PT. Ghanie Akbarindo merupakan jasa perantara asuransi independent

dan tidak mempunyai hubungan hukum mengikat atau perjanjian agen asuransi dengan

Tergugat sebagai penanggung;

6. Bahwa PT. Ghanie Akbarindo Distributory sebagai badan hukum perseroan

mempunyai tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum dan hubungan hukum yang

telah dilakukannya untuk kepentingan hukum Penggugat, terkait dengan fakta-fakta

hukum yang dicantumkan dalam pengajuan permohonan/permintaan penutupan

pertanggungan/asuransi tersebut;

7. Bahwa Tergugat berpendapat pihak yang ditarik dan ditempatkan sebagai Tergugat

tidak lengkap (kurang pihak/ plurium litis consortium) karena masih terdapat pihak

lain yang harus ikut ditarik dan ditempatkan sebagai Tergugat lain berdasarkan semua

uraian dan dalil yang Tergugat kemukakan di atas. Oleh karena itu, gugatan Penggugat

memiliki cacat formil error in persona dalam bentuk plurium litis consortium yang

berarti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, sehingga Penggugat

seharusnya menarik dan menempatkan Direksi PT. Ghanie Akbarindo Distributory

sebagai Tergugat I (pertama) sebagai subyek gugatan dalam gugatan Penggugat ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

telah mengambil putusan yakni putusan No 1301/ pdt.G/2009/ PN. Jkt.Sel tanggal 3

Februari 2010 yaitu menolak eksepsi banding yang diajukan pihak tergugat. Akibat

hukum dari ditolaknya banding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi);

3. Menghukum Tergugat dengan membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar

Rp. 936.000.000,- ( Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang menjadi hak

penggugat sebagai pemegang polis No SMG/ CC-06/2008/00121 tanggal 23 Juni

2008;

4. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat

pengadilan yang dalam tingkat banding berjumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh

ribu rupiah);

5. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Setelah dikeluarkan putusan banding pun, pihak tergugat merasa belum puas dan

mengajukan kasasi dengan diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28

Mret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No 1301/

PDT.G/2009/PN.JKT.SEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan. Permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan –

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April

2911. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbang bahwa

permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima berdasarkan alasan-alasan

yang telah diberitahukan dan diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

ditetukan dalam undang-undang. Alasan- alasan yang diajukan oleh pemohon Kasasi/

Tergugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK

DILAKUKAN SECARA SEKSAMA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD);

Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat putusan judex

facti tersebut tidak secara seksama telah mempertimbangkan semua hal yang

relevan dengan pokok perkara yang bersangkutan, sehingga putusan demikian

harus dikategorikan sebagai putusan yang mengandung kesalahan penerapan

hukum atau bertentangan dengan hukum. Dalam hal putusan judex facti

dikategorikan sebagai putusan judex facti onvoldoende gemotiveerd adalah

apabila pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut dilakukan secara

singkat, kabur, dan tidak konkrit, dimana melalui pertimbangan hukum yang

singkat dan kabur dimaksud diambil suatu kesimpulan untuk mengabulkan

dalil-dalil Termohon Kasasi (Pembanding) tanpa didasari dan didukung

oleh alat-alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Pada

umumnya putusan yang dikategorikan sebagai onvoldoende gemotiveerd sering

bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Fakta-fakta

yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh

dan komprehensif, dimana yang dipertimbangkan hanya sebagian saja

2. BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM

MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN :

Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat kesalahan penerapan

hukum pembuktian dapat terjadi apabila putusan judex facti hanya menilai

dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diajukan dalam

persidangan, sebagaimana dimuat dalam semua pertimbangan hukum

putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 290/PDT/2010/PT.DKI.

Pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti tersebut tidak dibuat dan

dilakukan secara menyeluruh, serta komprehensif dengan adanya penilaian dan

pertimbangan alat-alat bukti relevan lainnya. Dalam hal ini pembuktian

secara tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi I secara tegas menyatakan sebagai berikut :

A. PEMBANDING TELAH MEMANIPULASI TANGGAL KEBERANGKATAN

KAPAL LAUT MOTOR (KLM) SINAR BUNGA PERDANA;

1. Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat per

timbangan hukum judex facti tidak memperhatikan secara seksama bahwa

Termohon Kasasi (Pembanding) telah memberi keterangan atau fakta material

berbeda di dalam formulir permintaan penutupan pertanggungan/asuransi yagn

dibuat oleh PT. Ghanie Akbarindo Distributory, di mana obyek pertanggungan

diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana yang berangkat dari Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang pada tanggal 24 Juni 2008, sedangkan bukti-bukti

tertulis yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I (Terbanding I) termasuk

pengakuan Termohon Kasasi (Pembanding) menerangkan secara jelas bahwa

obyek pertanggungan diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana yang

berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadian Negeri Jakarta

Selatan atas perkara perdata Nomor : 1301/PDT.G/2010 / PN.Jkt.Sel. secara

tegas menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan bukti T.7 sampai dengan bukti T.42 dan keterangan saksi

Ivandi Yudho Negoro,SE.MM. Direktur PT. ADJUSTERINDO PRATAMA

serta keterangan ahli Captain Otto K.M. Caloh, Penggugat telah melakukan

misrepresentasi mengenai tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana

kepada Tergugat (Penanggung), di mana Captain Otto K.M. Caloh sebagai ahli

menerangkan bahwa surat-surat atau dokumen-dokumen KLM Sinar Bunga

Perdana tidak dibuat dan diperoleh berdasarkan prosedur hukum yang

benar dan berlaku. Surat atau “dokumen manifest barang-barang yang

akan dimuat” tidak pernah dikenal dan atau tidak pernah diakui dalam prosedur

kelengkapan pemuatan barang-barang di kapal laut atau kargo laut,

sebagaimana Penggugat mengajukan bukti mengenai “ MANIFEST

BARANG-BARANG YANG AKAN DIMUAT” (P-12) yang dikeluarkan oleh

PT. Cahaya Kalimantan Raya pada tanggal 24 Juni 2008, karena pengertian

Manifest adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang daftar barang-

barang yang telah dimuat di dalam kapal dan bukan merupakan daftar barang-

barang yang akan dimuat di dalam kapal;

b. Bahwa ternyata pula surat atau dokumen berupa Surat Ijin Berlayar

(SIB)/Port Clearence No.11.1/KM.17/165/VI/2008 yang dibuat oleh

Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor

Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menetapkan bahwa

tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008

(vide bukti T.15 dan bukti T.7), artinya KLM Sinar Bunga Perdana

seharusnya berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam

setelah Surat Ijin Berlayar diberikan dan ditandatangani oleh Syahbandar

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;

c. Bahwa dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat

sebagaimana telah diutarakan di atas, disebutkan bahwa KLM Sinar Bunga

Perdana tidak dapat berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang karena alasan cuaca buruk dan baru

dapat berangkat pada tanggal 24 Juni 2008, dimana hal tersebut pula dalam surat

Penggugat kepada Tergugat dalam Menanggapi Surat Ref :

042/ARC-HDO/CLM/W/08 tanggal 16 Oktober 2008 (bukti T.14). Oleh

karena itu Nahkoda KLM Sinar Bunga Perdana harus melaporkan alasan

penundaan keberangkatan tersebut kepada Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas

Semarang dan selanjutnya Pemilik atau Agen KLM Sinar Bunga Perdana

harus mengajukan permohonan pembuatan Surat Ijin Berlayar untuk tanggal

keberangkatan 24 Juni 2008, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon

Kasasi (Pembanding) maupun Pemohon Kasasi II (Terbanding II);

3. SURAT-SURAT DAN DOKUMEN KLM SINAR BUNGA PERDANA

YANG DIKELUARKAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN

HUKUM YANG BERLAKU DAN TELAH HABIS BERLAKUNYA;

1. Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat, pertimbangan hukum

judex facti tidak memperhatikan secara saksama keterangan ahli saudara

Captain Otto K.M. Caloh yang menyatakan bahwa semua surat atau dokumen

KLM Sinar Bunga Perdana tidak dibuat dan diperoleh berdasarkan prosedur

hukum yang benar dan berlaku, seperti:

a. Surat atau dokumen MANIFEST BARANG2 YANG AKAN DIMUAT tidak

pernah dikenal dan atau tidak pernah diakui dalam prosedur kelengkapan

pemuatan barang-barang di kapal laut atau kargo laut, sebagaimana

Termohon Kasasi (Pembanding) mengajukan bukti P-12 mengenai “MANIFES

BARANG2 YANG AKAN DIMUAT” yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi II

(Terbanding II) PT. Cahaya Kalimantan Raya pada tanggal 24 Juni 2008, karena

pengertian Manifest menurut saudara Captain Otto K.M. Caloh adalah suatu

dokumen yang menjelaskan tentang daftar barang- barang yang telah dimuat di

dalam kapal dan bukan merupakan daftar barang-barang yang akan dimuat di

dalam kapal;

b. Surat atau dokumen Memorandum Surat-surat Kapal seharusnya memuat

keterangan mengenai jenis surat-surat atau dokumen- dokumen kapal yang masih

baik dan layak laut, serta berlaku ( sea worthiness) atau bukti T-41, tetapi beberapa

surat dalam memorandum tersebut, seperti Sertifikat Keselamatan telah habis masa

berlakunya pada tanggal 19 Juni 2008 sedangkan Sertifikat Radio akan berakhir

masa berlakunya pada tanggal 28 Juni 2008. Oleh karena itu saudara Captain Otto

K.M. Caloh berpendapat seharusnya KLM Sinar Bunga Perdana tidak diijinkan

berlayar menuju Pelabuhan Sukamara Kalimantan Tengah karena Departemen

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang harus memeriksa ulang terhadap semua perlengkapan dan

konstruksi KLM Sinar Bunga Perdana saat pemilik atau agen KLM Sinar Bunga

Perdana memperbaharui kedua jenis surat tersebut di atas; c. Surat atau dokumen

Daftar Pemeriksaan (Check List) dalam rangka penerbitan SIB (bukti T.42)

seharusnya ditandatangani sebelum pemberian Surat Ijin Berlayar (SIB) (bukti P-15

dan bukti T-7), tetapi daftar pemeriksaan (Check List) dalam rangka

Penerbitan SIB ditandatangani oleh Perwira Jaga/Pemeriksa dari Departemen

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 20 Juni 2008, sedangkan Surat

Ijin Berlayar (SIB) (bukti P-15 dan bukti T-7) ditandatangani oleh Syahbandar

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;

c. Surat atau dokumen SURAT IJIN BERLAYAR/PORT CLEARANCE

No.11.1/KM.17/165/VI/2008 yang dibuat oleh Departemen Perhubungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administratir Pelabuhan Tanjung Emas

Semarang yang menetapkan bahwa tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga

Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008 (bukti P-15 dan bukti P.T-7). Hal itu berarti

bahwa KLM Sinar Bunga Perdana harus berangkat pada tanggal 19 Juni 2008

dari dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dalam jangka waktu 24 (dua

puluh empat) jam setelah Surat Ijin Berlayar diberikan dan ditandatangani oleh

Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan Termohon Kasasi

(Pembanding) mendalilkan bahwa KLM Sinar Bunga Perdana tidak dapat berangkat

pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang karena

alasan cuaca buruk dan baru dapat berangkat pada tanggal 24 Juni 2008

sebagaimana pengakuan Termohon Kasasi (Pembanding) dalam Surat Termohon

Kasasi (Pembanding) kepada Pemohon Kasasi I (Terbanding I) perihal Menanggapi

Surat Ref : 02/ARC-HDO/CLM/ IX/08 tanggal 16 Oktober 2008 (bukti T.14).

Oleh karena itu Nahkoda KLM Sinar Bunga Perdana harus melaporkan alasan

penundaan keberangkatan tersebut kepada Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas

Semarang dan selanjutnya pemilik atau Agen KLM Sinar Bunga Perdana harus

mengajukan permohonan pembuatan Surat Ijin Berlayar untuk tanggal

keberangkatan 24 Juni 2008;

d. Bahwa KLM Sinar Bunga Perdana seharusnya tidak diijinkan untuk berlayar dari

dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju Pelabuhan Sukamara

Kalimantan Tengah karena pembuatan dan perolehan surat-surat atau dokumen-

dokumen KLM Sinar Bunga Perdana tersebut di atas tidak dilakukan berdasarkan

prosedur hukum yang benar dan berlaku atau tidak laik dan layak laut (sea

worthiness), sehingga Pemilik dan atau Agen KLM Sinar Bunga Perdana, yaitu

PT. Cahaya Kalimantan Raya sebagai Pemohon Kasasi II (Terbanding II)

mempunyai tanggung jawab hukum atas kerugian materiil yang dialami oleh

Termohon Kasasi (Pembanding);

2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan atas perkara perdata Nomor : 1301/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel. secara tegas

menyatakan bahwa surat-surat kelengkapan kapal (KLM Sinar Bunga Perdana)

telah habis masa berlakunya, seperti :

a. Bukti T.41 berupa surat atau dokumen Memorandum Surat-surat

Kapal seharusnya memuat keterangan mengenai jenis surat- surat atau dokumen-

dokumen kapal yang masih laik dan layak laut, serta berlaku (sea worthiness)

dihubungkan dengan bukti T.42, bukti T.7 dan bukti T.15, di mana ternyata bahwa

beberapa surat dalam memorandum tersebut antara lain :

- Sertifikat Keselamatan telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Juni

2008;

- Seritifikat Radio akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 28 Juni 2008;

Oleh karena itu seharusnya KLM Sinar Bunga Perdana tidak diijinkan berlayar

menuju Pelabuhan Sukamara Kalimantan Tengah karena Departemen

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang harus memeriksa ulang terhadap semua

perlengkapan dan konstruksi KLM Sinar Bunga Perdana saat pemilik atau

agen KLM Sinar Bunga Perdana mem- perbaharuinya;

Di samping itu, ternyata pula bahwa surat atau dokumen daftar pemeriksaan

(Check List) dalam rangka Penerbitan SIB seharusnya ditandatangani

sebelum pemberian Surat Ijin Berlayar (SIB), tetapi Daftar Pemeriksaan (

Check List) dalam rangka penerbitan SIB ditandatangani oleh Perwira Jaga/

Pemeriksaan dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 20 Juni

2008, sedangkan Surat Ijin Berlayar (SIB) ditandatangani oleh Syahbandar

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;

C. BAHWA KLM SINAR BUNGA PERDANA TIDAK MEMILIKI IZIN

UNTUK BERLAYAR KARENA SURAT IZIN BERLAYAR (SIB) TELAH HABIS

MASA BERLAKUNYA PADA TANGGAL 19 JUNI 2008;

1. Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat, pertimbangan hukum

judex facti tidak memperhatikan secara saksama bahwa tanggal keberangkatan KLM

Sinar Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008 berdasarkan bukti T.7 berupa

Surat Ijin Berlayar (Port Clearance) yang dibuat oleh Departemen Perhubungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung

Emas Semarang yang menetapkan bahwa tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga

Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008;

Bahwa didalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor.21 tahun 1992

Tentang Pelayaran ditetapkan sebagai berikut :

“Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Ijin Berlayar yang

dikeluarkan oleh Syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelautan kapal”;

Bahwa Surat Ijin Berlaya r KLM Sinar Bunga Perdana dibuat oleh Departemen

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menerangkan bahwa Surat Ijin Berlayar

tersebut diberikan di Semarang pada tanggal 19 Juni 2008. Selanjutnya di dalam

Surat Ijin Berlayar dimaksud terdapat ketentuan yang menetapkan sebagai berikut :

“Jika terdapat perubahan-perubahan atau coretan-coretan atau apabila dalam jangka

waktu 24 jam (Peraturan Bandar 1925 Pasal 8 ayat 3) setelah ditandatangani kapal

tidak berlayar, maka surat izin berlayar ini tidak berlaku”;

2. Bahwa ketentuan ini secara tegas menetapkan KLM Sinar Bunga

Perdana harus berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dalam jangka waktu 24 (dua

puluh empat) jam setelah Surat Ijin Berlayar ditandatangani oleh Departemen

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang karena tidak ada perubahan sama sekali yang telah

dilakukan oleh Termohon Kasasi (Pembanding) dan atau Pemohon Kasasi II

(Terbanding II) atas Surat Ijin Berlayar tersebut sampai saat ini atau di dalam fakta

persidangan;

3. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

atas perkara perdata Nomor : 1301/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel secara tegas

menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata pula surat atau dokumen berupa Surat Ijin Berlayar

(SIB)/Port Clearence No.11.1/KM.17/165/VI/2008 yang dibuat oleh Departemen

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang yang menetapkan bahwa tanggal keberangkatan KLM

Sinar Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008 (vide bukti T.15 dan bukti T.7),

artinya KLM Sinar Bunga Perdana seharusnya berangkat pada tanggal 19 Juni

2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dalam jangka waktu 24

(dua puluh empat) jam setelah Surat Ijin Berlayar diberikan dan

ditandatangani oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;

3.b Bahwa dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat

sebagaimana telah diutarakan di atas, disebutkan bahwa KLM sinar Bunga

Perdana tidak dapat berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang karena alasan cuaca buruk dan baru dapat berangkat pada

tanggal 24 Juni 2008, di mana hal ini tersebut pula dalam surat Penggugat

kepada Tergugat dalam Menanggapi surat Ref :042/ARC/HDO/CLM/08 tanggal

16 Oktober 2008 (bukti T.14). Oleh karena itu Nahkoda KLM Sinar Bunga

Perdana harus melaporkan alasan penundaan keberangkatan tersebut kepada

Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan selanjutnya pemilik atau Agen

KLM Sinar Bunga Perdana harus mengajukan permohonan pembuatan surat Ijin

Berlayar untuk tanggal keberangkatan 24 Juni 2008;

c. Bahwa fakta tersebut ditegaskan pula oleh saksi Ivandi Yudo Negoro,SE,MM.,

Direktur PT. Adjusterindo Pratama selaku adjuster yang melakukan

investigasi di lapangan dengan mencermati segala dokumen yang berkaitan dengan

kapal, pelayaran, asuransi, serta fakta kecelakaan kapal, dimana ternyata didapat

perbedaan tanggal keberangkatan kapal tanggal 19 Juni2008 dan tanggal 24 Juni

2008 dengan alasan tidak mendapat ijin berlayar dari Syahbandar, namun

kenyataannya dokumen yang ada tertera tanggal keberangkatan kapal pada

tanggal 19 Juni 2008 sedangkan untuk perubahannya ke tanggal 24 Juni 2008

tidak ditemukan adanya pelaporan lengkap berkenaan dengan dokumen kapal, muatan

dan lain-lain yang berkaitan dengan itu kepada Penanggung. Hal tersebut dalam

hukum asuransi disebut Misrepresentasi dan merupakan perwujudan dari adanya

pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik (principle of utmost good faith);

Berdasarkan dalil-dalil alasan kasasi di atas, maka dapat disimpulkan memori

kasasinya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Kasasi (Pembanding) telah memberikan

keterangan atau fakta material yang berbeda di dalam formulir permintaan penutupan

pertanggungan/asuransi yang dibuat oleh PT. Ghanie Akbarindo Distributory,

dimana obyek pertanggungan diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana yang

berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 24 Juni 2008,

sedangkan bukti-bukti tertulis yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I (Terbanding I)

termasuk pengakuan Termohon Kasasi (Pembanding) menerangkan secara jelas

bahwa obyek pertanggungan diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana yang

berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;

2. Bahwa semua dalil Pemohon Kasai I (Terbanding I) dalam pokok perkara

baik yang terdapat di dalam jawaban, Duplik, dan Kesimpulan Pemohon Kasasi

I/dahulu Tergugat, serta kontra memori banding Terbanding I telah didukung dan

dikuatkan oleh alat-alat bukti berupa Bukti-bukti tertulis atau Surat dan Bukti saksi

atau keterangan saksi- saksi Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat, sehingga Pemohon

Kasasi I (Terbanding I) tetap berpendapat bahwa Termohon Kasasi

(Pembanding/Tertanggung) telah terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan

keterangan yang tidak benar dan tidak jujur dengan cara memanipulasi data atau

Termohon Kasasi (Pembanding) telah melakukan misrepresentasi mengenai

tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdata kepada Pemohon Kasasi I

(Terbanding I/ Penanggung) berdasarkan pengajuan dan pemeriksaan bukti-bukti

tertulis yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding I maupun keterangan saksi-

saksi Pemohon Kasasi I/Terbanding I yang telah diperdengarkan dalam acara

persidangan keterangan saksi Pemohon Kasasi I/Terbanding I pada hari, Rabu

tanggal 25 Nopember 2009 dan hari Rabu, tanggal 16 Desember 2009;

3. Bahwa surat-surat yang dimiliki oleh KLM Sinar Bunga Perdana telah habis

masa berlakunya dan diragukan keabsahannya, serta tidak memenuhi persyaratan

Kelaiklautan Kapal sebagimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35, Pasal 36,

Pasal 37, dan Pasal 38 Undang- Undang Nomor.21 tahun 1992 Tentang Pelayaran,

seperti Sertifikat Keselamatan telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Juni 2008

dan Sertifikat Radio yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 28

Juni 2008. Di samping itu, ternyata pula surat atau dokumen daftar

Pemeriksaan (Check List) dalam rangka penerbitan SIB seharusnya ditandatangani

sebelum pemberian Surat Ijin Berlayar (SIB), tetapi daftar pemeriksaan (Check List)

dalam rangka Penerbitan SIB telah ditandatangani oleh Perwira Jaga/Pemeriksa

dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor

Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 20 Juni 2008,

sedangkan Surat Ijin Berlayar (SIB) ditandatangani oleh Syahbandar Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan dalam

perkara a quo, Termohon Kasasi (Pembanding) terbukti secara sah dan meyakinkan

telah melanggar ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

(KUHD), di mana ketentuan Pasal 251 KUHD menganut prinsip iktikad baik

(principle of utmost good faith) ;

Bahwa selanjutnya di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan atas perkara perdata Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

secara tegas menyatakan sebagai berikut:

a Bahwa karena Penggugat telah melakukan Misrepresentasi yang merupakan

pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik (principle of utmost good faith)

dalam hukum asuransi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 251 KUHD

yang selanjutnya berdampak pada pembatalan polis pertanggungan secara otomatis

dan Tergugat tidak mempunyai kewajiban hukum berkenaan dengan klaim

asuransi yang diajukan oleh Penggugat;

b Bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi

kewajiban hukum dalam pelaksanaan pertanggungan cq pemenuhan persyaratan

formil dan materil dalam Polis Asuransi No.SMG/CC-06/2008/00121 tanggal 23

Juni 2008, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat berkenaan dengan tidak

dipenuhinya klaim asuransi a quo adalah tidak berdasar hukum;

.c Bahwa oleh karena tidak berdasar hukum, maka gugatan Penggugat

sepatutnya ditolak seluruhnya;

5. Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) tetap menolak dengan tegas semua

dalil di dalam gugatan, dan replik Pembanding/dahulu Penggugat, serta

memori banding Pembanding khususnya mengenai kerugian yang timbul karena

semua bukti yang mendukung tuntutan kerugian yang diajukan oleh Termohon

Kasasi/Pembanding tersebut tetap tidak berdasarkan hukum;

6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkama Agung RI

Nomor : 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 menetapkan “Tuntutan Penggugat

mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak”.

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, Pemohon Kasasi

I/Terbanding I berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon

Kasasi (Pembanding) tidak berdasarkan hukum dan terbukti bertentangan dengan

putusan Mahkamah Agung RI sehingga tuntutan ganti rugi tersebut sepatutnya

tidak dapat diterima dan ditolak;

7. Bahwa di dalam jawaban, duplik, dan kesimpulan Pemohon Kasasi I/ dahulu

Tergugat, kontrak memori banding Terbanding I termasuk yang diuraikan dalam

bagian-bagian yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi Pemohon Kasasi I ini,

Pemohon Kasasi I (Terbanding I) tetap berpendapat bahwa perbuatan atau

misrepresentasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Pembanding) merupakan

pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik (principle of utmost good faith) dalam

hukum asuransi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 251 KUHD yang

selanjutnya berdampak pada pembatalan polis pertanggungan secara otomatis dan

Pemohon Kasasi I/Terbanding I tidak mempunyai kewajiban hukum, serta menolak

untuk membayar klaim pertanggungan yang dituntut oleh Termohon Kasasi

/ Pembanding;

8. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding seharusnya mengajukan gugatan

klaim ganti kerugian tersebut kepada pemilik dan atau agen KLM Sinar Bunga

Perdana, yaitu PT. Cahaya Kalimantan Raya sebagai Pemohon Kasasi

II/Terbanding II, terkait dengan tidak adanya kewajiban hukum Pemohon Kasasi

I/Terbanding I membayar klaim pertanggungan yang dituntut oleh Termohon Kasasi

/Pembanding;

9. Bahwa di dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi I (Terbanding I)

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :

290/Pdt/2010/PT.DKI telah nyata dan terbukti salah dalam menerapkan hukum

atau merupakan putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum

yang mengakibatkan putusan itu dianggap tidak menurut hukum

(wederrecthelijk) karena pertimbangan hukum putusan judex facti tidak

dilakukan secara saksama (onvoldoende gemotiveerd), pertimbangan hukum

putusan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dan

pertimbangan hukum putusan judex facti telah menerapkan ketentuan peraturan

perundangan-undangan secara sempit atau melakukan kesalahan penafsiran hukum

Berdasarkan kajian hukum dan dalil-dalil alasan diajukannya kasasi serta memori

kasasi yang telah disimpulkan bahwa Mahkamah agung telah mengambil keputusan

atas kasasi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan kasasi PT. Asuransi Recapital;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 2990/ Pdt/2010/PT.DKI

tanggal 13 Desember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan No 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Sel tanggal 3 Februari 2010

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

4. Menghukum termohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Alasan – alasan Mahkamah Agug menjatuhkan putusan atas kasasi tersebut

berdasarkan sebagai berikut :

a. Bahwa didasarkan bukti-bukti KLM Sinar Bunga Perdana (T.7,T.15)

seharusnya berlayar pada tanggal 19 Juni 2008 namun faktanya baru berangkat

pada tanggal 24 Juni 2008;

b. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 1992

Tentang Pelayaran menyebutkan tentang “kewajiban emiliki Surat Ijin Berlayar

(SIB)” dengan ketentuan bila ada perubahan (P eraturan Bandar 1925 Pasal 8

ayat 3) dan kapal tidak berlayar, maka surat ijin berlayar (SIB) tidak berlaku

lagi, sedangkan Polis asuransi ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2008 (bukti P-

1,P-1A);

c. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 KUHD maka pertanggungan

menjadi batal sebab melanggar prinsip iktikad baik (principle of utmost good

faith) dan Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi dan

Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewajiban hukum terkait klaim

asuransi Penggugat/Termohon Kasai dan dala gugatan a quo pertimbangan

hukum judex facti/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

d. Bahwa alasan tersebut cenderung merupakan alasan yang dicari-cari

hanya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan klaim asuransi

yang di tanggung oleh Tergugat, karena bukan merupakan “persyaratan yang

mutlak” harus dipenuhi Tertanggung misalnya : tidak membayar premi dan

sebagainya. Kelihatan memang urgen, kalau tentang selisih waktu

keberangkatan kapal, ini sudah masalah tehnisnya si Nakhoda Kapal. Yang

dalam keterangan saksi ahli menyebutkan “adalah hak” Nakhoda dan Adpel

untuk memberangkatkan atau tidak memberangkatkan kapal bila misalnya ada

cuaca buruk ;

e. Menurut Pendapat Pembaca II : Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM :

Bahwa hubungan hukum para pihak dalam hal ini antara Pemohon

Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat harus didasarkan pada

perjanjian asuransi/polis asuransi No.SMG/CC-06/2008/00121. Lampiran

Perjanjian asuransi/polis asuransi tegas menyebutkan bahwa keberangkatan

kapal pada tanggal 24 Juni 2008 (P.1) dan dikuatkan oleh Laporan Kecelakaan

yang dikeluarkan oleh Kepala Administrasi Pelabuhan Tegal yang menyatakan

pula kapal berangkat hari Selasa tanggal 24 Juni 2008 jam 04.00 dan

kecelakaan terjadi tanggal 29 Juni 2008 jam 06.00 (P.3, T.4A). Oleh sebab itu

sudah terdapat konsistensi/kesesuaian antara dokumen hukum dan fakta

keberangkatan, serta kecelakaan terjadi dalam rentang waktu setelah perjanjian

dibuat bukan sebelum perjanjian dibuat.

f. Bahwa di dalam polis asuransi tidak ada klausula yang tegas menyatakan bahwa

tanggal keberangkatan sebagai syarat esensial yang dapat dijadikan alasan

batalnya klaim asuransi dari pihak Penggugat/Termohon Kasasi. Lagi pula

kecelakaan terjadi setelah para pihak mengadakan/menanda tangani perjanjian,

yaitu tanggal 23 Juni 2008 dan kecelakaan laut terjadi pada tanggal 29 Juni

2008. Informasi keberangkatan kapal tanggal 19 Juni 2008 diperoleh Pemohon

Kasasi/Tergugat/pihak asuransi dari Termohon Kasasi secara lisan (P.8). Tetapi

dokumen-dokumen menyebutkan bahwa kapal berangkat tanggal 24 Juni 2008

dan dibenarkan oleh Kepala Administrasi Pelabuhan Tegal, sehingga

tidak terdapat perbedaan fa ktual antara dokumen hukum dan fakta

keberangkatan. Oleh sebab itu secara hukum tidak dapat dibenarkan jika

setelah kecelakaan terjadi tiba-tiba Pemohon Kasasi/Tergugat menggunakan

Pasal 251 KUHD yang intinya memuat norma bahwa perjanjian dilaksanakan

dengan iktikad baik;

Bahwa Pembaca II berpendapat justru Pemohon Kasasi yang beriktikad tidak

baik melaksanakan perjanjian asuransi ini karena setelah kecelakaan terjadi tiba-tiba

mempersoalkan tanggak keberangkatan kapal padahal tidak ada satu pasal pun

dalam perjanjian asuransi yang menyatakan bahwa kebenaran tanggal

keberangkatan kapal adalah syarat esensial yang manakala terjadi ketidak sesuaian

dapat berakibat batalnya perjanjian, sehingga mengusulkan agar permohonan kasasi

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat ditolak;

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisis pada Pengadilan

4.1.1 Putusan Pengadilan :

Bahwa tergugat mengetahui persis bahwa kapal tidak berangkat pada tanggal 19 juni

2008 ditambah pula dari keterangan Kepala Kantor Administrasi Tegal yang jelas jelas

menyebutkan bahwa kapal berangkat dari pelabuhan tanjung emas tanggal 24 juni 2008.

Sehingga dalil tergugat menyabakan menolak klaim sebelum penandatanganan polis asuransi

adalah alasan yang tidak dapat diterima;

“Tergugat telah melakukan wanprestasi ingkar janji karena tidak membayar klaim penggugat

padahal semua syarat dan ketentuan telah dipenuhi oleh penggugat”

Bahwa tindakan Tergugat melakukan tindakan wanprestasi merupakan tindakan yang

menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

Materiil : hilangnya penggantian klaim atas objek asuransi seharga Rp.936.000.000.00

(Sembilan ratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang menjadi hak Penggugat ;

Immateriil : Terganggunya roda usaha Penggugat, karena seharusnya uang klaim

pertanggungan Penggugat dapat digunakan untuk membeli kembali objek

pertanggungan yang hilang, namun karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban

tersebut reputasi

dan kredibilitas Penggugat dimata dunia usaha menjadi rusak yang semuanya tidak dapat

dinilai harganya. Tetapi apabila kerugian immaterial tersebut hendak dinilai dengan uang

adalah patut dan beralasan dinilai sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah)

Bahwa atas kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah wajar dan patut jika

atas kerugian tersebut juga dihitung bunga sebesar 10% (sepuluh persen) mengingat karena

klaim asuransi belum juga diterima oleh Pengguga maka Penggugat dirugikan oleh kenaikan

harga-harga barang termasuk harga objek pertanggungan asuransi tersebut yang setiap tahunnya

naik minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga semula senilai Rp.936.000.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh enam juta Rupiah), hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI No.3374 K/Pdt/1986 dan Yurisprudensi No.212 K/Sip/1958;

Sebagaimana telah disebutkan diatas, Bahwa pasal 1239 KUHPerdata menyebutkan :

“Tiap tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang

tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memaberikan

penggantian biaya, rugi dan bunga”

Demikian pula dalam pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai

diwajibkan, apabila si berutang, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah

dilampaukannya”.

Jadi menurut kelompok kami, pihak penggugat telah melakukan wanprestasi terbukti

benar. Karena menurut pasal 1239 KUHPerdata dan pasal 1243 KUHPerdata yang intinya ialah

si terhutang harus mengganti biaya dan kerugian atas wanprestasi yang telah dilakukan.

Tergugat sendiri telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi klaim penggugat padahal

semua persyaratan telah dipenuhi oleh penggugat.

A. Analisis pada Banding

4.1.2 Alasan Banding :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada

pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat memiliki cacat formil error in persona dalambentuk plurium

litis consortium, dimana gugatan Penggugat tidak lengkap(kurang pihak) dalam menarik

dan menempatkan Tergugat sebagaisubyek gugatan dalam gugatan Penggugat;

2. Bahwa Tergugat tidak pernah berhubungan dan menerima

pengajuanpermohonan/permintaan penutupan pertanggungan/asuransi secaralangsung

dari Penggugat yang biasanya dikategorikan sebagai directbusiness dalam industri

asuransi;

3. Bahwa Penggugat melakukan pengajuan permohonan/permintaanpenutupan

pertanggungan/asuransi kepada PT. Ghanie AkbarindoDistributory yang bergerak di

bidang Insurance & Claims Consultans dan berkedudukan hukum di Jalan Sindoro II

No.32 Ungaran. Semarang51507 melalui saudara Pramudita yang bekerja sebagai

Operational &Marketing Manager di Perusahaan tersebut;

4. Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak pernah menerima pembayaran

premipertanggungan/asuransi secara langsung dari Penggugat, tetapiPenggugat

membayar presmi pertanggungan tersebut kepada PT.Ghanie Akbarindi Distributory

sebagai perusahaan perantara asuransiindependent melalui PT. Cahaya Kalimantan Raya

sebagai turut Tergugatsetelah permohonan/permintaan penuntupan pertanggungan

/asuransiPenggugat diterima oleh PT.Ghanie Akbarindo Distributory;

5. Bahwa PT. Ghanie Akbarindo merupakan jasa perantara asuransiindependent dan tidak

mempunyai hubungan hukum mengikat atauperjanjian agen asuransi dengan Tergugat

sebagai penanggung;

6. Bahwa PT. Ghanie Akbarindo Distributory sebagai badan hukumperseroan mempunyai

tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum danhubungan hukum yang telah

dilakukannya untuk kepentingan hukumPenggugat, terkait dengan fakta-fakta hukum

yang dicantumkan dalampengajuan permohonan/permintaan penutupan

pertanggungan/asuransitersebut

7. Bahwa Tergugat berpendapat pihak yang ditarik dan ditempatkan sebagaiTergugat tidak

lengkap (kurang pihak/plurium litis consortium) karenamasih terdapat pihak lain yang

harus ikut ditarik dan ditempatkan sebagaiTergugat lain berdasarkan semua uraian dan

dalil yang Tergugatkemukakan di atas. Oleh karena itu, gugatan Penggugat memiliki

cacatformil error in persona dalam bentuk plurium litis consortium yang berartibahwa

gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, sehinggaPenggugat seharusnya

menarik dan menempatkan Direksi PT. GhanieAkbarindo Distributory sebagai Tergugat I

(pertama) sebagai subyekgugatan dalam gugatan PenggugatBahwa terhadap gugatan

tersebut Pengadilan Negeri JakartaSelatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya

No. 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Pebruari 2010 yang amarnya sebagai berikut

Putusan Pengadilan :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus

delapan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas

permohonanPenggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan

olehPengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 290/Pdt/2010/PT.DKI.tanggal 13

Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula PenggugatZAINUDIN

ANSHORI;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :

1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Pebruari 2010 yang dimohonkanbanding

tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) ;

Menghukum Tergugat membayar klaim asuransi kepada Penggugatsebesar

Rp.936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah)yang menjadi hak

Penggugat sebagai pemegang Polis Nomor : SMG/CC-06/2008/00121 tanggal 23 Juni

2008;

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam keduatingkat Pengadilan,

yang dalam tingkat banding berjumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I

pada tanggal 15 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding I dengan

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2011 diajukan

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte

permohonan kasasi No.1301/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07

April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 3 Mei 2011 telah diberitahu

tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan pada tanggal 05 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan

kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat

diterima ;

4.1.3 Analisis pada Kasasi

Putusan kasasi :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.290/Pdt /2010/ PT.DKI tanggal

13 Desember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Februari 2010; dan Mengabulkan permohonan

kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ASURANSI RECAPITAL.

Yang mengakibatkan bahwa oleh karena permohonan kasasi (PT ASURANSI

RECAPITAL) di kabulkan, dan Termohon Kasasi/Penggugat (Bp.ZAINUDDIN ANSHORI)

berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua

tingkat peradilan.

Alasan dan dasar hukum mengapa mengajukan kasasi :

Didasarkan bukti-bukti KLM Sinar Bunga Perdana (T.7,T.15) seharusnya berlayar pada

tanggal 19 Juni 2008 namun faktanya baru menyatakn bahwa kapal berangkat pada tanggal 24

Juni 2008.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 1992 Tentang Pelayaran

menyebutkan tentang “kewajiban memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB)” dengan ketentuan bila ada

perubahan (Peraturan Bandar 1925 Pasal 8 ayat 3) dan kapal tidak berlayar, maka surat ijin

berlayar (SIB) tidak berlaku lagi, sedangkan Polis asuransi ditandatangani pada tanggal 23 Juni

2008 (bukti P-1, P-1A). Sehingga surat izin yang telah ditentukan.berlayar yang dikeluarkan oleh

departemen perhubungan pada tanggal 19 juni 2008 sudah tidak berlaku lagi, dikarenakan batas

waktu surat izin berlayar adalah 24jam setelah surat dikeluarkan. Seharusnya pihak KLM Sinar

Bunga Perdana memperbaharui Surat Izin Berlayar dikarenakan kapal berlayar melewati batas

waktu

Dan didasarkan pada pasal 604 KUHD yaitu “ jika dalam hal ini ternyata terdapat

kerugian yang harus diganti, maka pihak tertanggung harus disumpah, bahwa ia betul-betul tidak

mengetahui tentang keberangkatan kapal tersebut”. Hal ini didasarkan pada surat izin berlayar

yang dikeluarkan oleh direktorat perhubungan yang menyatakan bahwa kapal berangkat pada

tanggal 19 juni dan bukan pada tanggal 24 juni sebagaimana fakta yang menyatakan kapal

tersebut berangkat dari pelabuhan. Sehingga pihak Termohon tidak mengetahui adanya

perubahan jadwal keberangkatan kapal.

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 KUHD yaitu “setiap keterangan yang

keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuioleh

sitertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga,

seandainyasi penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan

ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syaratyang sama, mengakibatkan batalnya

pertanggungan.” Oleh karena itu atas dasar Pasal 251 KUHD maka pertanggungan menjadi batal

sebab melanggar prinsip iktikad baik (principle of utmost good faith) dan Penggugat/Termohon

Kasasi (Bp.ZAINUDDIN ANSHORI) telah melakukan wanprestasi dan Tergugat/Pemohon

Kasasi (PT ASURANSI RECAPITAL) tidak mempunyai kewajiban hukum terkait klaim

asuransi Penggugat/Termohon Kasasi dan dalam gugatan a quo pertimbangan hukum judex

facti/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar.

Bahwa alasan atas klaim tersebut cenderung merupakan alasan yang dicari-cari hanya

untuk melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan klaim asuransi yang di tanggung oleh

Tergugat kepada Penggugat, karena bukan merupakan “persyaratan yang mutlak” harus dipenuhi

Tertanggung. Untuk selisih waktu keberangkatan kapal, ini sudah masalah tehnisnya si Nakhoda

Kapal. Yang dalam keterangan saksi ahli menyebutkan “adalah hak” Nakhoda dan Adpel untuk

memberangkatkan atau tidak memberangkatkan kapal bila misalnya ada cuaca buruk .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan dan analisis hukum yang telah kami lakukan maka dapat

dismpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada analisis di pengadilan

Pada analisis di pengadilan yaitu pada saat Bp. ZAINUDDIN ANSHORI mengajukan

perkara pedata terhadap PT ASURANSI RECAPITAL yaitu bahwa tergugat mengetahui

persis bahwa kapal tidak berangkat pada tanggal 19 juni 2008 ditambah pula dari

keterangan Kepala Kantor Administrasi Tegal yang jelas jelas menyebutkan bahwa kapal

berangkat dari pelabuhan tanjung emas tanggal 24 juni 2008. Sehingga dalil tergugat

menyabakan menolak klaim sebelum penandatanganan polis asuransi adalah alasan yang

tidak dapat diterima

Bahwa tindakan Tergugat melakukan tindakan wanprestasi merupakan tindakan yang

menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

Materiil : hilangnya penggantian klaim atas objek asuransi seharga Rp.936.000.000.00

(Sembilan ratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang menjadi hak Penggugat ;

Immateriil : Terganggunya roda usaha Penggugat, karena seharusnya uang klaim

pertanggungan Penggugat dapat digunakan untuk membeli kembali objek

pertanggungan yang hilang, namun karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban

tersebut reputasi

dan kredibilitas Penggugat dimata dunia usaha menjadi rusak yang semuanya tidak dapat

dinilai harganya. Tetapi apabila kerugian immaterial tersebut hendak dinilai dengan uang

adalah patut dan beralasan dinilai sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah)

Pihak penggugat telah melakukan wanprestasi terbukti benar. Karena menurut

pasal 1239 KUHPerdata dan pasal 1243 KUHPerdata yang intinya ialah si terhutang

harus mengganti biaya dan kerugian atas wanprestasi yang telah dilakukan. Tergugat

sendiri telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi klaim penggugat padahal

semua persyaratan telah dipenuhi oleh penggugat.

2. Analisis pada Banding

Bahwa gugatan Penggugat memiliki cacat formil error in persona dalambentuk

plurium litis consortium, dimana gugatan Penggugat tidak lengkap(kurang pihak) dalam

menarik dan menempatkan Tergugat sebagaisubyek gugatan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah berhubungan dan menerima

pengajuanpermohonan/permintaan penutupan pertanggungan/asuransi secaralangsung

dari Penggugat yang biasanya dikategorikan sebagai directbusiness dalam industri

asuransi;

Bahwa Penggugat melakukan pengajuan permohonan/permintaanpenutupan

pertanggungan/asuransi kepada PT. Ghanie AkbarindoDistributory yang bergerak di

bidang Insurance & Claims Consultans dan berkedudukan hukum di Jalan Sindoro II

No.32 Ungaran. Semarang51507 melalui saudara Pramudita yang bekerja sebagai

Operational &Marketing Manager di Perusahaan tersebut;

Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak pernah menerima pembayaran

premipertanggungan/asuransi secara langsung dari Penggugat, tetapiPenggugat

membayar presmi pertanggungan tersebut kepada PT.Ghanie Akbarindi Distributory

sebagai perusahaan perantara asuransiindependent melalui PT. Cahaya Kalimantan Raya

sebagai turut Tergugatsetelah permohonan/permintaan penuntupan pertanggungan

/asuransiPenggugat diterima oleh PT.Ghanie Akbarindo Distributory;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua

ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas

permohonanPenggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan

olehPengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 290/Pdt/2010/PT.DKI.tanggal 13

Desember 2010

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Tergugat/Terbanding I pada tanggal 15 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh

Tergugat/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 15 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret

2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

No.1301/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07

April 2011

3. Analisis pada kasasi

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.290/Pdt /2010/ PT.DKI

tanggal 13 Desember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Februari 2010; dan Mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ASURANSI RECAPITAL

Didasarkan bukti-bukti KLM Sinar Bunga Perdana (T.7,T.15) seharusnya

berlayar pada tanggal 19 Juni 2008 namun faktanya baru menyatakn bahwa kapal

berangkat pada tanggal 24 Juni 2008.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 1992

Tentang Pelayaran menyebutkan tentang “kewajiban memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB)”

dengan ketentuan bila ada perubahan (Peraturan Bandar 1925 Pasal 8 ayat 3) dan kapal

tidak berlayar, maka surat ijin berlayar (SIB) tidak berlaku lagi, sedangkan Polis asuransi

ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2008 (bukti P-1, P-1A). Sehingga surat izin yang

telah ditentukan.berlayar yang dikeluarkan oleh departemen perhubungan pada tanggal

19 juni 2008 sudah tidak berlaku lagi, dikarenakan batas waktu surat izin berlayar adalah

24jam setelah surat dikeluarkan. Seharusnya pihak KLM Sinar Bunga Perdana

memperbaharui Surat Izin Berlayar dikarenakan kapal berlayar melewati batas waktu.

Dan didasarkan pada pasal 604 KUHD yaitu “ jika dalam hal ini ternyata terdapat

kerugian yang harus diganti, maka pihak tertanggung harus disumpah, bahwa ia betul-

betul tidak mengetahui tentang keberangkatan kapal tersebut”

Bahwa alasan atas klaim tersebut cenderung merupakan alasan yang dicari-cari

hanya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan klaim asuransi yang di

tanggung oleh Tergugat kepada Penggugat, karena bukan merupakan “persyaratan yang

mutlak” harus dipenuhi Tertanggung. Untuk selisih waktu keberangkatan kapal, ini sudah

masalah tehnisnya si Nakhoda Kapal. Yang dalam keterangan saksi ahli menyebutkan

“adalah hak” Nakhoda dan Adpel untuk memberangkatkan atau tidak memberangkatkan

kapal bila misalnya ada cuaca buruk .

5.2 Saran

1. Bagi pihak penggugat yaitu bapak Anshori lebih terbuka dan komunikatif mengenai

kasus klaim asuransi yang sedang dihadapi terhadap PT. Asuransi Recapital, sehingga

meminimalisir kesalahpahaman.

2. Bagi pihak ketiga yakni PT.Cahaya Kalimantan raya selaku perusahaan yang bergerak

dibidang pelayaran agar dapat mengikuti prosedur Surat Izin Berlayar agar tidak ada

pihak yang dirugikan.

3. Bagi pihak PT. Asuransi Recapital diharapkan untuk memperjelas clausul degan

pemegang polis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 2002. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

A. Hasymi Ali. 1995. Pengantar Asuransi. Jakarta : Bumi Aksara

C.S.T. Kansil. 1996. Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Djoko Prakoso. 2000. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.

Elisa Kartika Sari. 2005. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1980. Hukum Pertanggungan. Yogyakarta : Seri Hukum

Dagang Fakultas Hukum UGM.

Gunanto. 2003. Asuransi Kebakaran di Indonesia. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Hasymi Ali. 2002. Pengantar Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika.

Mashudi. 1998. Hukum Asuransi. Bandung : Mandar Maju.

Novianto HP. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surakarta: Beringin 55.

Radiks Purba. 1995. Memahami Asuransi di Indonesia. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo

R. P. Suyono. 2005. Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. Jakarta:

PPM.