110 hukum & asuransi

8/11/2019 110 Hukum & Asuransi

1/59

1

110 HUKUM DAN ASURANSI


2/59

2

HUKUM DAN ASURANSI

SASARAN :

Menguji pengetahuan dan kemampuan peserta mengenai ketentuan hukum yangberlaku dalam bidang asuransi dan hukum Indonesia pada umumnya.

LINGKUP STUDI : Peserta ujian harus :

1. Mengetahui tata hukum Indonesia, khususnya mengenai sumber hukum formal danmaterial serta subjek hukum di Indonesia, perbedaan dasar antara hukum priat dan

hukum publik :I. !engertian dan penggolongan tata"hukum Indonesia, sember hukum formal dan

material

hierarki perundang"undangan Indonesia

pengertian, sifat dan perbedaan hukum memaksa dan hukum

pelengkap#mengaturI !engertian subjek hukum dan jenis"jenisnya serta kemampuan dan tanggung

ja$abnyaII !engertian hukum publik dan hukum priat serta perbedaan"perbedaannya.

%. Memahami dasar"dasar hukum perdata serta hukum pembuktian, yaitu hukum perikatan,hukum perjanjian, syarat syahnya suatu perjanjian, batal dan pembatalan suatu

perjanjian, priity of &ontra&t 'a(as kepribadian) dan kadaluarsa.I !engertian hukum perdata dalam arti luas maupun sempit. *ubungan +*!erdata

dan +*-agang.II !engertian perikatan dan perjanjian serta hubungannya , syarat"syarat syahnya

perjanjian, a(as kepribadian 'priity of &ontra&t)III !engertian batal 'oid) dan dapat dibatalkan 'oidable), syarat"syarat serta akibatnya.I !engertian pembuktian, alat"alat bukti, beban pembuktian 'onus of proof) !engertian dan ketentuan kadaluarsa serta akibatnya.

/. Mengetahui pengalihan hak dan tanggung gugat 'assignment of rights and liabilities) baik

menurut hukum Indonesia maupun hukum InggrisI !engertian pengalihan hak dan tanggung gugatII -asar hukum dan syarat"syarat pengalihan hak dan tanggung gugat

0. Mengetahui hukum dagang di Indonesia, khususnya mengenai perseroan terbatas dankepailitan, serta pelayaran dan pengangkutan.I !engertian perseroan terbatas sebagai subjek hukumII rgan"organ dalam perseroan terbatas, kedudukan, peranan dan tanggung ja$ab

masing"masing organIII Syarat dan prosedur pendirian perseroan terbatas dan koperasiI !engertian dan dasar hukum kepailitan serta proses penyelesaiannya 2anggung ja$ab pengangkut, pengertian dan jenis"jenis konosemen serta fungsinya

3. Mengetahui aspek"aspek hukum dan prinsip"prinsip asuransi, yang men&akup insurable

interest, utmost good faith, kausalitas dan pro4imate &ause, indemnity, subrogation dan&ontribution serta perbedaan"perbedaan dasar dan prinsip"prinsip tersebut berdasarkanhukum Indonesia dan hukum Inggris.I -efinisi dan kriteria masing"masing prinsipII -asar"dasar hukum yang menjadi landasanIII 5erlakunya prinsip"prinsip tersebut dalam perjanjian asuransi dan akibatnya"akibat

yang timbul dalam hal terjadi penyimpangan

6. Mengetahui fraud dan misrepresentation baik berdasarkan hukum Indonesia maupunhukum

InggrisI !engertian lembaga fraud dan misrepresentation dan dasar"dasar hukumnyaII Akibat"akibat yang timbul dalam hal terjadi fraud dan misrepresentation


3/59

3

7. Memahami perbuatan mela$an hukum 'tort), bentuk"bentuk dan sifat"sifatnya, bentuk"

bentuk pembelaan dan tanggung gugat dalam hal per$akilan 'i&arious liability)berdasarkan hukum Indonesia dan hukum InggrisI !erbedaan antara perbuatan mela$an hukum, perbuatan kriminal dan ingkar janji

'brea&h of &ontra&t)II Sifat dan unsur"unsur setiap jenis perbuatan melanggar hukum, terutama negligen&e,

nuisan&e, stri&t liabilityIII -asar"dasar hukum setiap lembaga perbuatan mela$an hukumI 5entuk"bentuk remedies atas perbuatan melanggar hukum 5entuk"bentuk pembelaan 'defen&es) dalam lembaga"lembaga perbuatan melanggar

hukum

I !engertian dan sifat lembaga per$akilan dan tanggunggugat 'i&arious liability), dasarhukum dan pembelaan.

8. Mengetahui masalah"masalah pemberian kuasa dan hukum keperantaraan#keagenanI -efinisi dan &ara"&ara pemberian kekuasaanII +e$ajiban dan hak kuasaIII Sebab"sebab berakhirnya pemberian kuasa

I +eperantaraan#keagenan se&ara umum dan dalam asuransi khususnya jenis"jenis danhubungan hukum

9. Mengetahui pengertian &onditions dan $arranties; yang berkenaan dengan asuransimenurut hukum Inggris dan memahami syarat"syarat dan kondisi perjanjian asuransimenurut hukum IndonesiaI !engertian dan penerapan &onditions dan $arranties; dalam perjanjian asuransi

menurut hukum Inggris serta akibat pelanggarannya.II !engertian dan penerapan e4press maupun implied $arranties serta e4press dan

implied &onditions dalam pelbagai jenis perjanjian asuransiIII +lasifikasi syarat#kondisi perjanjian asuransi menurut hukum Indonesia, baik yang

terdapat dalam polis, lampiran maupun ketentuan lainnya serta akibatpelanggarannya.

1


4/59

4

A Hu"un#an antara Peri$atan %an Perjanjian

!erikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, danpihak yang lain berke$ajiban untuk memenuhi tuntutan itu

!ihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkanpihak yang berke$ajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.

!erhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum,

yang berarti hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang"undang.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain

atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. -ariperisti$a ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan

perikatan. !erjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yangmembuatnya.

>adi hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bah$a perjanjian itu menerbitkanperikatan. !erjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Suatu perjanjian jugadinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. !erkataan

kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.

& Siste' Ter"u$a %an Asas K(nsensua)is'e %a)a' Hu$u' Perjanjian

*ukum benda mempunyai sistem tertutup, sedangkan *ukum !erjanjian menganut

sistem terbuka. Artinya ma&am"ma&am hak atas benda adalah terbatas dan peraturan"peraturan yang mengenai hak"hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan *ukum!erjanjian memberikan kebebasan yang seluas"luasnya kepada masyarakat untuk

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ndang"ndang ,ketertiban umum dan kesusilaan.

!asal"pasal dari *ukum !erjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap

'5hs. Inggris optional la$;), yang berarti bah$a pasal"pasal itu boleh disingkirkan

manakala dikehendaki oleh pihak"pihak yang membuat suatu perjanjian. Merekadiperbolehkan membuat ketentuan"ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal"pasal*ukum !erjanjian dan diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalamperjanjian"perjanjian yang mereka adakan itu. Apabila pihak"pihak yang membuatperjanjian itu tidak mengatur sendiri sesuatu soal, maka berarti mengenai soal tersebutakan tunduk kepada . +arena itu hukum perjanjian disebut hukum pelengkap, karenafungsinya melengkapi perjanjian"perjanjian yang dibuat se&ara tidak lengkap.

Sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dalam +*!er

la(imnya disimpulkan dalam pasal 1//8 ayat '1), yang berbunyi demikian:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi merekayang membuatnya.

!enekanan pada perkataan semua menyatakan bah$a masyarakat diperbolehkanmembuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja 'atau tentang apa saja) danperjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu .

-alam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme. !erkataan ini berasal dari

perkataan latin &onsensus yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme adalah padadasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik

ter&apainya kesepakatan. !erjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal"hal yang pokok $alaupun belum ada perjanjian tertulisnya sebagai sesuatu formalitas.

Asas konsensualisme tersebut la(imnya disimpulkan dari pasal 1/%< +*!er, yang

berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang


5/59

5

mengikatkan dirinya; . !ecakapan untuk membuat suatu perjanjian; ". Suatu haltertentu; #. Suatu sebab yang halal

+arena suatu perjanjian lahir pada detik ter&apainya kesepakatan,maka perjanjian itu

lahir pada detik diterimanya suatu pena$aran 'offerte). Menurut ajaran yang la(im dianutsekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan pena$aran'offerte) menerima ja$aban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah

yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. +arena perjanjian sudah lahirmaka tak dapat lagi ia ditarik kembali jika tidak sei(in pihak la$an.

!enge&ualian terhadap asas konsensualisme yaitu penetapan formalitas"formalitas

tertentu untuk beberapa ma&am perjanjian, atas an&aman batalnya perjanjian tersebutapabila tidak menuruti bentuk &ara yang dimaksud, misalnya: !erjanjian penghibahan,

jika mengenai benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris. !erjanjian

perdamaian harus dilakukan se&ara tertulis, dan lain sebagainya. !erjanjian yangmemerlukan formalitas tertentu dinamakan perjanjian formil

C S*arat+S*arat Sahn*a Suatu Perjanjian

Menurut pasal 1/%< +*!er, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:1 sepakat mereka yang mengikatkan dirinya?% &akap untuk membuat suatu pejanjian?/ mengenai suatu hal tertentu?0 sesuatu sebab yang halal?

-ua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang"orangnya atau

subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syaratobjektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang

dilakukan itu.

-engan sepakat atau juga dinamakan peri(inan, dimaksudkan bah$a kedua subjek yang

mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia"sekata mengenai hal"halyang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Mereka menghendaki sesuatu yang samase&ara timbal balik, misalnya penjual mengingini sejumlah uang, sedang pembelimengingini sesuatu barang dari si penjual.

rang yang membuat perjanjian harus &akap menurut hukum. !ada asasnya, setiap

orang yang sudah de$asa atau akilbali@ dan sehat pikirannya, adalah &akap menuruthukum. -alam pasal 1//< +*!er, disebut sebagai orang"orang yang tidak &akap untukmembuat suatu perjanjian:1. rang"orang yang belum de$asa?%. Mereka yang ditaruh di ba$ah pengampuan?

/. rang perempuan dalam hal"hal yang ditetapkan oleh dan semua orang kepada

siapa telah melarang membuat perjanjian tertentu

-ari sudut rasa keadilan, perlulah bah$a orang yang membuat suatu perjanjian dan

nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai &ukup kemampuan untukmenginsyafi benar"benar akan tanggung ja$ab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu.Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjianitu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yangsungguh"sungguh bebas berbuah dengan harta kekayaannya.

Menurut +*!er, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu

perjanjian, memerlukan bantuan atau i(in 'kuasa tertulis) dari suaminya 'pasal 1


6/59

6

tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak"hak dan ke$ajiban kedua belah pihak jikatimbul suatu perselisihan. 5arang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit

harus ditentukan jenisnya.

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal.

ang dimaksudkan dengan sebab atau &ausa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjianitu sendiri, tidak boleh mengenai sesuatu yang terlarang. Misalnya, dalam perjanjian jual

beli dinyatakan bah$a si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, kalau si pembelimembunuh orang, maka isi perjanjian itu menjadi sesuatu yang terlarang. 5erbedahalnya jika seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orangdengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau &ausa yang halal,seperti jual beli barang"barang lain.

Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari

semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.2ujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu

perikatan hukum, adalah gagal. -engan demikian, maka tiada dasar untuk salingmenuntut di depan hakim. -alam bahasa Inggris dikatakan bah$a perjanjian yangdemikian itu null and oid.

Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah

satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. !ihak yangdapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak &akap atau pihak yangmemberikan sepakatnya 'peri(inannya) se&ara tidak bebas. >adi, perjanjian yang telahdibuat itu mengikat selama tidak dibatalkan 'oleh hakim) atas permintaan pihak yangberhak meminta pembatalan tadi. -engan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu

tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak yang mentaatinya. !erjanjianyang demikian dinamakan oidable. Ia selalu dian&am dengan bahaya pembatalan

'&an&eling).

ang dapat meminta pembatalan dalam hal seorang anak belum de$asa adalah anak itu

sendiri apabila ia sudah de$asa atau orang tua#$alinya. -alam hal seorang yang beradadi ba$ah pengampuan, pengampunya. -alam hal seorang yang telah memberikansepakat atau peri(inannya se&ara tidak bebas, orang itu sendiri. 5ahaya pembatalan ituberlaku selama 3 tahun menurut pasal 1030 +*!er.

5ahaya pembatalan yang mengan&am itu dapat dihilangkan dengan penguatan

'affirmation) oleh orang tua, $ali atau pengampu tersebut. !enguatan yang demikian itu,dapat terjadi se&ara tegas, misalnya orang tua, $ali atau pengampu itu menyatakandengan tegas mengakui atau akan mentaati perjanjian yang telah diadakan oleh anak

yang belum de$asa ataupun dapat terjadi se&ara diam"diam, misalnya orang tua, $aliatau pengampu itu membayar atau memenuhi perjanjian yang telah diadakan oleh anak

itu. Ataupun orang yang dalam suatu perjanjian telah memberikan sepakatnya se&aratidak bebas, dapat pula menguatkan perjanjian yang dibuatnya, baik se&ara tegasmaupun se&ara diam"diam.

D &ata) %an Pe'"ata)an suatu Perjanjian

-alam hal syarat objektif tidak terpenuhi 'hal tertentu atau &ausa yang halal), maka

perjanjiannya adalah batal demi hukum 'null and oid), sedangkan apabila syaratsubjektif terpdenuhi 'tidak &akap atau memberikan peri(inannya se&ara tidak bebas),maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan '&an&eling). >adi ada perbedaan antara

perjanjian yang batal demi hukum dan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan.

2entang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal yang tertentu, perjanjian yang

demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh masing"

masing pihak. *al yang demikian dapat segera diketahui oleh hakim. 2entang perjanjianyang isinya tidak halal, perjanjian yang demikian itu tidak boleh dilaksanakan karenamelanggar hukum atau kesusilaan. *al yang demikian juga dapat segera diketahui hakimsehingga dari sudut keamanan dan ketertiban, perjanjian seperti itu harus di&egah.


7/59

7

2entang perjanjian yang kekurangan syarat"syarat subjektifnya yang menyangkut

kepentingan seseorang , yang mungkin tidak mengingini perlindungan hukum terhadap

dirinya, misalnya seorang yang oleh dipandang sebagai tidak &akap, mungkin sekalisanggup memikul tanggung ja$ab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah dibuatnya.

Atau seseorang yang telah memberikan persetujuannya karena khilaf atau tertipu,mungkin sekali segan atau malu meminta perlindungan hukum. Adanya kekuranganmengenai syarat subjektif itu tidak begitu saja dapat diketahui oleh hakim, jadi harus

diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, mungkinsekali disangkal oleh pihak la$an, sehingga memerlukan pembuktian.+arena itu, dalam hal adanya kekurangan mengenai syarat"syarat subjektif, menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalanperjanjian atau tidak, sehingga perjanjian yang demikian bukan batal demi hukum, tetapi

dapat dimintakan pembatalan.

!ersetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan se&ara

bebas. -alam hukum perjanjian, ada tiga sebab yang membuat peri(inan tidak bebas,

yaitu : paksaan, kekhilafan dan penipuan.

1 ang dimaksud dengan ,a$saan, adalah paksaan rohani atau paksaan ji$a

'psy&hi&s), jadi bukan paksaan badan 'fisik). Misalnya salah satu pihak, karenadian&am atau ditakut"takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.

% Ke$hi)a-anatau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal"halyang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat"sifat yang penting daribarang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapadiadakan perjanjian itu. +ekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga

seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal"hal tersebut, ia tidak akanmemberikan persetujuannya. =ontoh kekhilafan mengenai barang misalnya,

seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan 5asuki Abdullah, tetapikemudian ternyata hanya turunan saja. +ekhilafan itu harus diketahui oleh la$an,atau paling sedikit harus sedemikian rupa sehingga pihak la$an mengetahui

bah$a ia berhadapan dengan seorang yang berada dalam kekhilafan.

/ Peni,uanterjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan"keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untukmembujuk pihak la$annya memberikan peri(inannya. !ihak yang menipu itu

bertindak se&ara aktif untuk menjerumuskan pihak la$annya. Menurutyurisprudensinya, tak &ukup kalau orang itu hanya melakukan kebohongan

mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohonganatau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.

*ak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh

diberi perlindungan itu 'pihak yang tidak &akap dan pihak yang tidak bebas dalammemberikan sepakat). Meminta pembatalan itu oleh pasal 1030 +*!er dibatasi sampaisuatu batas $aktu tertentu, yaitu 3 tahun, yang mulai berlaku 'dalam hal ketidak&akapansuatu pihak) sejak orang ini menjadi &akap menurut hukum. -alam hal paksaan, sejakhari paksaan itu telah berhenti. -alam hal kekhilafan atau penipuan, sejak haridiketahuinya kekhilafan atau penipuan itu.

Ada dua &ara untuk meminta pembatalan perjanjian:

1. !ihak yang berkepentingan se&ara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim

supaya perjanjian itu dibatalkan.

%. Menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut,kemudian mengemukakan bah$a perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia

masih belum &akap, atau karena dian&am, ditipu atau khilaf mengenai objekperjanjian. -i depan sidang pengadilan itu ia memohon kepada hakim supayaperjanjian dibatalkan. Meminta pembatalan se&ara pembelaan inilah yang tidakdibatasi $aktunya.


8/59

8

E .an,restasi %an a$i"at+a$i"atn*a

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristi$a di mana seorang berjanji kepada seorang

lain, atau di mana di orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.Menilik ma&amnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian"perjanjian itudibagi dalam tiga ma&am, yaitu:

1 perjanjian untuk memberikan#menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli,tukar menukar, penghibahan 'pemberian), se$a menye$a, pinjam pakai.

% perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk membuat suatulukisan, perjanjian perburuhan.

/ !erjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidakmendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain.

Apabila si berutang 'debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia

melakukan $anprestasi;. Banprestasi seorang debitur dapat berupa empat ma&am:

tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya?

melaksankan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan?

melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat?

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu

perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas $aktunya tetapi si berutang akandianggap lalai dengan le$atnya $aktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus

lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutangperlu diberikan $aktu yang pantas.

Sanksi yang dapat dikenakan atas debitur yang lalai atau alpa ada empat ma&am, yaitu:

membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti"

rugi?

pembatalan perjanjian atau juga dinamakan peme&ahan perjanjian?

peralihan resiko? membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Canti rugi sering dirin&i dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga.

5iaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah

dikeluarkan oleh satu pihak. =ontoh nya jika seorang sutradara mengadakan suatuperjanjian dengan pemain sandi$ara untuk mengadakan suatu pertunjukan dan

pemain tersebut tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka yangtermasuk biaya adalah ongkos &etak iklan, se$a gedung, se$a kursi dan lain"lain.

Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang

diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya rumah yang baru diserahkan olehpemborong ambruk karena salah konstruksinya, hingga merusak perabot rumah.

5unga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkanatau dihitung oleh kreditur. Misalnya, dalam hal jual beli barang, jika barang tersebutsudah mendapat ta$aran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

=ode =iil memperin&i ganti rugi itu dalam dua unsur, yaitu dommages et interests.

-ommages meliputi biaya dan rugi seperti dimaksudkan di atas, sedangkan interestadalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan.

-alam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang"undang diberikan ketentuan"ketentuan

yang merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi..!asal 1%07 +*!er menentukan : Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi

dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian

dilahirkan$ kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatutipu daya yang dilakukan olehnya.!asal 1%08 +*!er menentukan : %ahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itudisebabkan karena tipu daya si berutang$ penggantian biaya$ rugi dan bunga$ sekedarmengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang


9/59

9

baginya$ hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinyaperjanjian.

Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan mengenai

bunga moratoir. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugianyang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, adalah berupa interest, renteatau bunga. !erkataan moratoir; berasal dari kata Datin mora; yang berarti kealpaan

atau kelalaian. >adi bunga moratoir berarti bunga yang harus dibayar 'sebagai hukuman)karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya, ditetapkan sebesar 6 prosensetahun. >uga bunga tersebut baru dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan, jadi sejakdimasukkannya surat gugatan.

!embatalan perjanjian, bertujuan memba$a kedua belah pihak kembali pada keadaan

sebelum perjanjian diadakan. -ikatakan bah$a pembatalan itu berlaku surut sampaipada detik dilahirkannya perjanjian. +alau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari

pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. !okoknya,perjanjian itu ditiadakan.

!embatalan perjanjian karena kelalaian debitur diatur dalam pasal 1%66 +*!er yang

mengatur mengenai perikatan bersyarat, yang berbunyi:Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbalbalik$ manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.&alam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum$ tetapi pembatalan harusdimintakan kepada hakim.'ermintaan ini juga harus dilakukan$ meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya

kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.(ika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian$ hakim leluasa menurut keadaan atas

permintaan si tergugat$ untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatanmemenuhi kewajibannya$ jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.

!embatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, bukan batal se&ara otomatis

$alaupun debitur nyata"nyata melalaikan ke$ajibannya. !utusan hakim itu tidak bersifatde&laratoir tetapi &onstitutif, se&ara aktif membatalkan perjanjian itu. !utusan hakimtidak berbunyi )enyatakan batalnya perjanjian antara penggugat dan tergugatmelainkan, )embatalkan perjanjian.

*akim harus mempunyai kekuasaan dis&retionair, artinya : kekuasaan untuk menilai

besar ke&ilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan

perjanjian yang mungkin menimpa si debitur iut. +alau hakim menimbang kelalaiandebitur itu terlalu ke&il, sedangkan pembatalan perjanjian akan memba$a kerugian yang

terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolakoleh hakim. Menurut pasal 1%66 hakim dapat memberikan jangka $aktu kepada debitur

untuk masih memenuhi ke$ajibannya. >angka $aktu ini terkenal dengan nama terme degrace.

!eralihan resiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam

pasal 1%/7 +*!er. ang dimaksudkan dengan resiko; adalah kewajiban untuk memikulkerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak$ yang menimpabarang yang menjadi objek perjanjian.!eralihan resiko dapat digambarkan demikian:

Menurut pasal 106< +*!er, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkankepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. +alau si penjual itu terlambat

menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini dian&am dengan mengalihkan resiko tadi darisi pembeli kepada si penjual. >adi dengan lalainya si penjual, resiko itu beralih kepada

dia.

2entang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang debituryang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan *ukum A&ara, bah$a pihak yangdikalahkan di$ajibkan membayar biaya perkara.

Menurut pasal 1%67 +*!er, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai untuk


10/59

10

melakukan :1 pemenuhan perjanjian?% pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi?/ ganti rugi saja?0 pembatalan perjanjian?3 pembatalan disertai ganti rugi.

/ Pe'"e)aan De"itur *an# Ditu%uh La)ai

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman

atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa ma&am alasan

untuk membebaskan dirinya dari hukuman"hukuman itu. !embelaan tersebut ada tigama&am, yaitu:

a Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa 'o*ermachtatau +orce majeur)?b Mengajukan bah$a si berpiutang 'kreditur) sendiri juga telah lalai 'e,ceptio non

adimpleti contractus)?& Mengajukan bah$a kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi

'pelepasan hak : bahasa 5elanda ? rechts*erwerking).

+eadaan memaksa 'oerma&ht atau for&e majeur). -engan mengajukan pembelaan ini,

debitur berusaha menunjukkan bah$a tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itudisebabkan oleh hal"hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapatberbuat apa"apa terhadap keadaan atau peristi$a yang timbul di luar dugaan tadi.

!asal 1%00 dan 1%03 +*!er mengatur pembebasan debitur dari ke$ajiban menggantikerugian,karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa. -ua pasal tersebut

merupakan doublure, yaitu dua pasal yang mengatur satu hal yang sama. >adi keadaanmemaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja dan tak dapatdipertanggungja$abkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidakmenepati janjinya.

Ada keadaan tertentu di mana terjadi suaut peristi$a yang tak terduga di luar kesalahan

pihak debitur, tetapi segala akibat peristi$a itu harus dipikulkan kepadanya karena iatelah menyanggupinya atau karena penanggungan segala akibat itu termaktub dalamsifatnya perjanjian.

E4&eptio non adimpleti &ontra&tus. -engan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan

dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bah$a kreditur sendiri juga

tidak menetapi janjinya. -alam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu asasbah$a kedua pihak harus sama"sama melakukan ke$ajibannya. !rinsip Fmenyeberang

bersama"samaG dalam jual beli ditegaskan dalam pasal 1078 +*!er : Si pejual tidakdi$ajibkan memyerahkan barang"barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya,sedangkan si penjual tidak mengi(inkan penundaan pembayaran tersebut.; !rinsipe4&eptio non adimpleti &ontra&tus ini tidak disebutkan dalam pasal , melainkanmerupakan hukum yurisprudensi, yaitu suatu peraturan hukum yang telah di&iptakan olehpara hakim.

!elepasan hak 're&htser$erking;). Merupakan suatu sikap pihak kreditur dari mana

pihak debitur boleh menyimpulkan bah$a kreditur itu sudah tidak akan menuntut gantirugi. Misalnya, si pembeli, meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhi k$alitas,

tidak menegur si penjual atau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu dipakainya.Atau ia pesan lagi barang seperti itu. -ari sikap tersebut dapat disimpulkan bah$a barang

itu sudah memuaskan si pembeli. >ika ia kemudian menuntut ganti rugi atau pembatalanperjanjian, maka tuntutan itu sudah selayaknya tidak diterima oleh hakim.

G Cara+Cara Ha,usn*a Suatu Peri$atan

!asal 1/81 +*!er menyebutkan sepuluh &ara hapusnya suatu perikatan, yaitu:

1 pembayaran?% pena$aran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan?


11/59

11

/ pembaharuan utang?0 perjumpaan utang atau kompensasi?3 pen&ampuran utang?6 pembebasan utang?7 musnahnya barang yang terutang?8 batal#pembatalan?9 berlakunya suatu syarat batal dan

1


12/59

12

menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dariperikatannya. -isebut sebagai noasi subjektif aktif karena yang diganti adalah

krediturnya.

!erjumpaan utang atau kompensasi

Merupakan &ara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan ataumemperhitungkan utang piutang se&ara timbal balik antara kreditur dan debitur. >ika dua

orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatuperjumpaan, dengan mana utang"utang antara kedua orang tersebut dihapuskan.!erjumpaan tersebut terjadi demi hukum.Agar dua utang dapat diperjumpakan, perlulah dua utang itu seketika dapat ditetapkanbesarnya atau jumlahnya dan seketika dapat ditagih. +edua utang itu harus sama"sama

mengenai uang atau barang yang dapat dihabiskan, dari jenis dan k$alitet yang sama,misalnya beras k$alitet =ianjur.

!erjumpaan terjadi dengan tidak dibedakan dari sumber apa utang piutang antara keduabelah pihak itu telah lahir, terke&uali:1 Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang se&ara berla$anan dengan

hukum dirampas dari pemiliknya?% Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan?

/ 2erdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telahdinyatakan tak dapat disita 'alimentasi).>adi ketentuan di atas merupakan larangan kompensasi dalam hal"hal yang demikian.

!en&ampuran utang

Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang 'kreditur) dan orang berutang 'debitur)berkumpul pada satu orang, maka terjadi demi hukum suatu pen&ampuran utang dengan

mana utang"piutang itu dihapuskan. Misalnya, si debitur dalam suatu testamen ditunjuksebagai $aris tunggal oleh krediturnya, atau si debitur ka$in dengan krediturnya dalamsuatu persatuan harta ka$in. *apusnya utang piutang dalam hal pen&ampuran ini, adalahbetul"betul demi hukum; dalam arti otomatis.!en&ampuran utang yang terjadi pada dirinya si berutang utama berlaku juga untukkeuntungan para penanggung utangnya 'borg). Sebaliknya pen&ampuran yang terjadipada seorang penanggung utang tidak sekali"kali mengakibatkan hapusnya utang pokok.

!embebasan utang

Apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si

berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, makaperikatan H yaitu hubungan utang piutan H hapus. !erikatan di sini hapus karena

pembebasan. !embebasan suatu utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harusdibuktikan, misalnya pengembalian sepu&uk tanda piutang asli se&ara sukarela oleh siberpiutang kepada si berutang.!embebasan utang perlu diterima baik dahulu oleh debitur, barulah dapat dikatakanbah$a perikatan utang"piutang telah hapus karena pembebasan, sebab ada jugakemungkinan seorang debitur tidak suka dibebaskan dari utangnya.!erbedaan antara pembebasan utang dengan pemberian 's&henking;) adalah bah$apembebasan utang tidak menerbitkan suatu perikatan, justru menghapuskan perikatan,

dan dengan suatu pembebasan tidak dapat dipindahkan suatu hak milik, sebaliknya suatupemberian meletakkan suatu perikatan antara pihak penghibah dan pihak yang menerima

hibah dan perikatan itu bertujuan memindahkan hak milik atas sesuatu barang dari pihakyang satu kepada pihak yang lainnya.

Musnahnya barang yang terutang

>ika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tak lagi dapatdiperdagangkan, atau hilang,hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masihada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahansi berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

5atal#pembatalan

!erjanjian"perjanjian yang kekurangan syarat objektifnya 'sepakat atau ke&akapan)dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau $ali dari pihak yang tidak &akap itu

atau oleh pihak yang memberikan peri(inannya se&ara tidak bebas karena menderita


13/59

13

paksaan atau karena khilaf atau ditipu.Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subjektifnya itu dapat dilakukan

dengan dua &ara:!ertama, se&ara aktif menuntut pembatalan perjanjian yang demikian di depan hakim.+edua, se&ara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untukmemenuhi perjanjian dan di situlah baru mengajukan kekurangannya perjanjian itu.ntuk penuntutan se&ara aktif diberi batas $aktu 3 tahun, sedangkan untuk pembatalan

sebagai pembelaan tidak diadakan pembatasan $aktu itu.!enuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh *akim, jika ternyata sudah ada

penerimaan baik; dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik

suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telahmelepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

Ada pula kekuasaan yang oleh rdonansi Boeker; diberikan kepada *akim untukmembatalkan perjanjian, kalau ternyata antara kedua belah pihak telah diletakkanke$ajiban se&ara timbal balik, yang satu sama lain jauh tidak seimbang dan ternyatapula, satu pihak telah berbuat se&ara bodoh, kurang pengalaman atau dalam keadaanterpaksa.,

5erlakunya syarat batal

!erikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatuperisti$a yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik se&aramenangguhkan lahirnya perikatan sehingga terjadinya peristi$a tadi, atau se&ara

membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristi$a tersebut.-alam hal yang pertama, perikatan dilahirkan hanya apabila peristi$a yang dimaksud itu

terjadi. -alam hal yang kedua, suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akanberakhir atau dibatalkan apabila peristi$a yang dimaksud itu terjadi. !erikatan sema&amyang terakhir ini dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal.-alam *ukum !erjanjian pada asasnya suatu syarat batal selamanya berlaku suruthingga saat lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi,menghentikan perjanjian dan memba$a segala sesuatu kembali pada keadaan semulaseolah"olah tidak pernah terjadi perjanjian. -engan begitu, syarat batal itu me$ajibkan siberutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristi$a yang

dimaksudkan itu terjadi. Namun berlaku surutnya pembatalan itu hanyalah suatupedoman yang harus dilaksanakan jika itu mungkin dilaksanakan.

De$at $aktu

Menurut pasal 1906 +*!er, yang dinamakan dalu$arsa atau le$at $aktu ialah suatuupaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan

lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.-alu$arsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan dalu$arsaacuisiti+, sedangkan dalu$arsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan 'atau suatutuntutan) dinamakan dalu$arsa e,tincti+.Menurut pasal 1967, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang

bersifat perseorangan hapus karena dalu$arsa dengan le$atnya $aktu tiga puluh tahun,sedangkan siapa yang menunjukkan adanya dalu$arsa itu tidak usah mempertunjukkan

suatu atas hak, lagipula tak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yangdidasarkan kepada itikadnya yang buruk.

-engan le$atnya $aktu tersebut di atas, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallahsuatu perikatan bebas; artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depanhakim. -ebitur jika ditagih utangnya atau dituntut di depan pengadilan dapatmengajukan tangkisan 'eksepsi) tentang kedalu$arsanya piutang dan dengan demikianmengelak atau menangkis setiap tuntutan.


14/59

14

ENGLISH LA.

CNTRACT +1+ontrak adalah perjanjian yang mengikat se&ara hukum, yaitu suatu perjanjian di manapihak"pihak yang terlibat mempunyai ke$ajiban legal, yang diakui se&ara hukum. Ansonmendefinisikan kontrak sebagai:

An agreement enfor&eable at la$ made bet$een t$o or more persons by $hi&h rights area&@uired by one or more to a&ts or forebearan&es on the part of the other or others;

Suatu perjanjian tidak perlu mengandung ketentuan tertulis agar dapat berlaku se&arahukum. Semua perjanjian dapat dijalankan se&ara hukum, ke&uali:

1 pernyataan dalam perjanjian itu se&ara jelas mengingkari maksud untuk men&iptakanperjanjian yang mengikat se&ara hukum. =ontohnya adalah kasus Rose Jrank =o. .=rompton 5ros '19%3). !erjanjian antara kedua belah pihak itu mengandung pernyataanbah$a perjanjian tersebut tidak akan tunduk pada jurisdiksi hukum di pengadilan. +arenaitu perjanjian tersebut tidak menimbulkan hak dan ke$ajiban hukum.

% perjanjian itu merupakan salah satu dari jenis perjanjian di mana tidak ada ke$ajibanlegal yang mengikat di dalamnya. !erjanjian yang berhubungan dengan hal"hal yang

murni bersifat sosial atau domestik adalah &ontoh perjanjian di mana tidak ada ke$ajibanlegal yang mengikat. =ontohnya adalah kasus 5alfour . 5alfour '1919) di mana seorangsuami yang meninggalkan negaranya berjanji untuk memberikan uang se&ara teratur

untuk keperluan hidup istrinya. +etika dia tidak melakukannya, istrinya menuntut namundinyatakan bah$a istrinya tidak mempunyai hak untuk menuntut karena perjanjian diantara mereka hanya merupakan pengaturan yang bersifat domestik dan tidakdimaksudkan untuk mempunyai konsekuensi legal.

/ perjanjian itu merupakan salah satu perjanjian yang menurut hukum tidak mempunyaiefek legal. =ontohnya adalah perjanjian untuk menikah, menurut Da$ Reform A&t 197ika saya tidak mendapat kabar lagi, maka sayamenganggap bah$a kuda tersebut adalah milik saya dengan harga /


17/59

17

mengiklankan produknya bah$a jika seseorang menggunakannya menurut petunjuk yangada dan terserang influen(a, maka dia berhak menuntut 1elas; artinya kata"kata yang sedikit sekali memberikan kemungkinan untukterjadinya penafsiran yang berbeda.

/ >ika kata"kata suatu persetujuan tidak jelas, kita harus menyelidiki maksud parapihak yang membuat persetujuan.

0 Menafsirkan maksud para pihak harus memperhatikan itikad baik.

5. +etentuan !enafsiran !erjanjian1 >ika suatu janji mengandung ma&am"ma&am pengertian,maka pengertian yang dipilih

adalah yang paling memungkinkan janji itu dilaksanakan.


18/59

18

=ontoh : kerugian harus dilaporkan sesegera mungkin '14%0 jam). +alau ternyatakeadaan tersebut baru diketahui % minggu setelah kejadian, maka arti segera;

adalah segera setelah diketahui, tidak mungkin kita dipaksa langsung tahu saatkejadian.

% >ika kata"kata mengandung % ma&am pengertian, harus dipilih pengertian yang palingselaras dengan sifat persetujuan.

=ontoh : transaksi harus dibayar dengan isa. ang dimaksud dengan isa adalahjenis &redit &ard, dan bukan isa dalam arti surat i(in ke luar negeri

/ >ika ada yang meragukan, harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaandalam negeri atau di tempat di mana persetujuan telah dibuat.

=ontoh : untuk daerah di mana jual beli tidak biasa dilakukan dengan &redit &ard,harus ditafsirkan bah$a perjualan baru jadi misalnya jika orangnya sudah menerimauang muka 'jual beli se&ara fisik).

0 *al"hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap se&ara diam"diamdimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.=ontoh : dalam polis tidak di&antumkan tentang utmost good faith, namun prinsip ini

menjadi rules yang selamanya harus ada dalam kontrak asuransi,

3 Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan, harus diartikan dalam hubungansatu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya.=ontoh : kalau di pasal 1 telah diatur mengenai objek pertanggungan adalah building,ma&hinery dan sto&k, maka bila pada pasal lain disebutkan objek pertanggungan,maka harus diartikan seperti di pasal 1.

6 >ika ada keragu"raguan, maka suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugianorang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal dan untuk keuntungan orangyang telah mengikatkan dirinya untuk itu.

=ontoh : tertanggung ingin menghapuskan suatu e4&lusion 'penge&ualian), maka bilaterjadi keraguan, harus diartikan atas kerugian tertanggung, seakan"akan

tertanggung yang menyusun draft perjanjian itu.

7 Meskipun kata"kata dalam persetujuan mempunyai arti yang luas, namun persetujuanitu hanya meliputi hal"hal yang nyata dimaksud oleh para pihak se$aktu membuatpersetujuan.

8 >ika seseorang dalam persetujuan menyatakan sesuatu hal untuk menjelaskanperikatan, ia tidak dapat dianggap hendak mengurangi atau membatasi kekuatan

persetujuan menurut hukum dalam hal"hal yang tidak dinyatakan.

=. !erjanjian Asuransi1 !erjanjian pertanggungan diterbitkan setelah ia ditutup? hak"hak dan ke$ajiban"

ke$ajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjaksaat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani 'pasal %37 ayat 1 +*-)

% ntuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktiandengan tulisan 'pasal %38 +*-)

/ +ehendak para pihak harus terlihat dalam polis0 5ila tidak, pihak yang dirugikan harus menggunakan lembaga hukum re&tifi&ation.

5iasanya bila tertanggung menilai ada kesalahan pada saat penyusunan polis, iaminta penanggung melakukan koreksi dengan mengeluarkan polis baru atau

endorsement..3 5ila penanggung menolak, tertanggung bisa mengajukan permohonan pada hakim

agar hakim memerintahkan re&tifi&ation tersebut.6 5ila di pengadilan terbukti kehendak para pihak tidak terlihat dalam polis, hakim akan

memerintahkan re&tifi&ation.


19/59

19

-. !enafsiran !erjanjian Menurut *ukum Inggris1 +ehendak para pihak

+ehendak para pihak harus dapat diketahui dari perjanjian tertulis dan menjadi sangatpenting bila tulisan tidak jelas. !ara pihak tidak lagi dapat mengatakan kehendaknyaberbeda dari yang se&ara jelas tertuang dalam perjanjian tertulis.

% rdinary meaning+ata"kata yang ter&antum dalam polis#perjanjian adalah kata"kata yang dimengerti

oleh#dalam pengertian orang a$am. =ontoh : FrumahG adalah rumah tempat tinggal,jangan ditafsirkan sebagai offi&e building

/ =ommer&ial meaning+ata"kata yang merupakan istilah dagang harus ditafsirkan demikian, ke&uali bilakontrak menentukan lain.

0 Degal meaning+ata"kata yang sudah didefinisikan oleh harus ditafsirkan dengan definisi tersebut.Misalnya : 2heft : 2heft A&t 1968? Riot : Riot '-amages) A&t 1886+ata"kata yang sudah ditetapkan artinya dalam keputusan hakim terdahulu+eputusan pengadilan yang lebih tinggi mengikat keputusan pengadilan yang lebihrendah

3 Ejusdem Ceneris Rule

Bhere a group of parti&ular things has been spe&ified follo$ed by more general terms,the latter must be &onstrued as being the same kind as spe&ifi&ally mentioned ones.Misalnya : dalam polis marine disebutkan bahaya laut yang di&oer, kemudian diikuti

dengan and of all other perils, losses and misfortunesK;. -iputuskan pernyataanumum tersebut harus berhubungan dengan bahaya laut yang sama dengan yang telahdisebutkan sebelumnya.5ila pernyataan umum ditulis dalam bentuk or from any other &ause $hatsoeer;,ejusdem generis rule tidak dapat digunakan, sebab other &ause $hat soeer;memberikan indikasi yang jelas bah$a penyebab lainnya tidak dibatasi pada genusyang disebut sebelumnya.

6 5ila terjadi kontradiksi antara &etakan polis standar dengan ketikan atau tulisantangan, dianggap ketikan atau tulisan tangan menunjukkan se&ara jelas kehendakpara pihak dalam kontrak tersebut, maka ketikan atau tulisan tangan tersebut

mengalahkan yang ter&etak.5ila endorsement bertentangan dengan ketentuan lain dalam kontrak, endorsement

mengalahkan ketentuan lain tersebut.7 5ila e4press terms dan implied terms bertentangan, e4press terms yang digunakan

karena menunjukkan kehendak para pihak.8 =ontra proferentem rule

!erkataan harus ditafsirkan apa adanya. 5ila ada keragu"raguan dalam kontrak,ditafsirkan merugikan yang membuat kontrak 'penanggung). !enanggung

berke$ajiban menggunakan kata"kata dengan arti yang jelas9 -okumen tertulis harus ditafsirkan se&ara keseluruhan. +alimat dan kata"kata tidak

boleh diartikan se&ara terpisah. 5ila suatu kata#kalimat mempunyai arti khusus disalah satu bagian dari dokumen itu, dianggap mempunyai arti yang sama di seluruh

bagian dokumen.1ika ada standard printed poli&y dan type$ritten endorsement, ketentuan dalam

endorsement yang digunakan.% Istilah teknis, seperti subje&t to aerage, dalam property insuran&e ditafsirkan

sehubungan dengan bisnis itu

/ >e$elry, $orks of art and other similar arti&les : ejusdem generis rulether similar arti&les; ditafsirkan terbatas pada barang yang bernilai tinggi

0 =ontra proferentem rule tidak berlaku bila dalam polis ada klausula danendorsemen yang dibuat oleh broker untuk memenuhi kebutuhan tertanggung.

-alam hal demikian bila ada keraguan harus ditafsirkan merugikan tertanggungkarena broker adalah agen tertanggung.


20/59

20

CHAPTER 4 DALU.ARSA

-alu$arsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatuperikatan dengan le$atnya suatu $aktu tertentu dan atas syarat"syarat yang ditentukan olehundang"undang 'pasal 1906 +*!er).-asar hukumnya : 5ab II pasal 1906 s#d 199/ 5uku I +*!er

-alu$arsa mesti dibedakan dengan:a !elepasan hak : hilangnya hak, bukan karena le$atnya $aktu, tetapi karena sikap atau

tindakan seseorang yang menunjukkan bah$a ia sudah tidak akan mempergunakan

sesuatu hak. Misal : orang yang membeli barang yang ternyata mengandung &a&attersembunyi, jika ia tidak mengembalikan barang itu, ia kehilangan hak untuk menuntut

ganti rugi dari penjualb -e&hean&e : ada kalanya memberikan hak hanya untuk suatu $aktu tertentu, bila hak

tidak digunakan dalam jangka $aktu tersebut, hak itu gugur. Misal : hak re&lame /< hari'pasal 1103 +*!er). *arus diperhatikan hakim meskipun tidak diminta

A >angka Baktu -alu$arsa1 -alu$arsa untuk memperoleh hak milik : /< tahun

% -alu$arsa untuk dibebaskan dari suatu tuntutan : /< tahun/ 5eberapa ma&am penagihan yang biasanya dalam $aktu yang singkat sudahdimintakan pembayaran, dalu$arsa lebih pendek, misalnya:

a rekening dokter : % tahunb rekening toko tentang penjualan barang untuk keperluan sehari"hari : 3 tahun

5. -alu$arsa 'Dimitation A&t 198adi hak tuntut yang tadinya sudah gugur bisa hidup kembali, sepanjang

pengakuan itu dibuat tertulis, ditandatangani oleh orang yang mengaku ataukuasanya dan pengakuan itu dibuat kepada krediturnya atau agen dari kredituritu.

9 !engakuan atau pembayaran sebagian yang dilakukan oleh salah satu debitursetelah dalu$arsa berakhir mengikat pembayar, tapi tidak mengikat debiturlainnya ke&uali pembayar bertindak sebagai agen debitur lainnya.

1angka $aktu dalu$arsa tidak mempengaruhi hak pengadilan menolak

pembebasan karena penggugat bersalah menunda gugatan di luar bataske$ajaran.Deaf International Calleries:


21/59

21

!enggugat membeli oil painting, tergugat mengatakan barang itu asli =onstable.Dima tahun kemudian diketahui ternyata barang itu bukan asli =onstable.

!enggugat menuntut berdasarkan inno&ent misrepresentation. -iputuskanpenggugat tidak berhak atas ganti rugi karena gugatan tidak dilakukan dalambatas $aktu yang $ajar.

CHAPTER 5 PEM&UKTIAN

Dasar hu$u' : &a" I s6% &a" 7I &u$u I7 KUHPer

!asal 1863 s#d pasal 1903 +*!er

1 ang harus dibuktikan hanya mengenai hal"hal yang dibantah oleh la$an% *al"hal yang diakui oleh la$an dan diketahui sendiri oleh hakim tidak perlu dibuktikan/ Dima ma&am alat bukti:

a surat

b saksi& persangkaand pengakuane sumpah

A Surat1 Menurut ada % ma&am surat:

a surat akteb surat lain

Surat akte adalah suatu tulisan yang semata"mata dibuat untuk membuktikan suatu hal

atau peristi$a. Surat akte harus ditandatangani

Surat akte terbagi atas:a. surat akte resmi 'otentik)

b. surat akte ba$ah tangan

a.. Surat Akte Resmia) Surat akte resmi adalah suatu akte yang dibuat oleh atau di hadapan seorang

pejabat umum yang menurut ditugaskan untuk membuat surat"surat akteterebut.

b) !ejabat umum itu : notaris, hakim, jurusita pengadilan, pega$ai &atatan sipil&) Akta notaris, surat putusan hakim, proses erbal yang dibuat juru sita, surat

perka$inan L akta resmid) !artij H akte :

>ika suatu akte mengandung keterangan dari para pihak yang menghadap di mukanotaris, dan notaris menetapkan apa yang diterangkan itu

e) +ekuatan pembuktian : sempurnaArtinya bila suatu pihak memajukan akte resmi, hakim harus menerimanya danmenganggap apa yang dituliskan di dalam akte tersebut sungguh"sungguh terjadi,sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

f) 5arang siapa menyangkal tandatangannya pada suatu akte resmi $ajibmembuktikan bah$a tandatangan itu palsu, dengan kata lain pejabat umum yang

membuat akte itu telah melakukan pemalsuan surat.b. Surat Akte 5a$ah 2angan

a Akte ba$ah tangan adalah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau denganperantaraan seorang pejabat umum. Misal: surat perjanjian jual beli yang dibuat

sendiri, ditandatangani sendiri oleh para pihak.b 5ila yang menandatangani perjanjian itu mengakui tandatangannya berarti ia

mengakui kebenaran apa yang tertulis dalam perjanjian itu, maka akte ba$ahtangan itu memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akte resmi.


22/59

22

& >ika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang memajukan surat perjanjian itu$ajib membuktikan kebenaran penandatangan atau isi akte tersebut.

%. Surat#2ulisan"2ulisan Daina) 2ulisan"tulisan lain artinya tulisan yang bukan akte : surat, faktur, &atatan yang

dibuat oleh suatu pihak.b) +ekuatan pembuktian diserahkan pada pertimbangan hakim artinya hakim leluasa

memper&ayai kebenarannya atau tidak memper&ayainya.

& Sa$si

1 Suatu kesaksian harus mengenai peristi$a yang dilihat dengan matanya sendiriatau yang dialami sendiri oleh saksi. Misalnya : saksi melihat tergugat minum

beberapa botol bir% 5ukan kesaksian : kesimpulan yang ditarik sendiri oleh saksi dari peristi$a yang

telah dilihat atau dialami. Alasan : hakim yang ber$enang menarik kesimpulan itu.Misalnya : tergugat berada dalam keadaan mabuk ketika membuat perjanjiandengan penggugat.

/ +ekuatan pembuktian : tidak sempurna, diserahkan pada hakim untukmenerimanya atau tidak.

0 2idak dapat menjadi saksi bila berhubungan keluarga yang rapat dengan pihakyang berperkara3 Seseorang dapat meminta dibebaskan dari ke$ajiban memberikan kesaksian6 +eterangan satu orang saksi tidak &ukup. +esaksian harus ditambah dengan alat

bukti lain

C Persan#$aan

1 !ersangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristi$a yang sudahterang dan nyata. Misalnya: sudah dilakukan penagihan pembayaran premi,pembayaran premi, pengiriman notes sehingga disimpulkan bah$a perjanjian asuransi

sudah ada.% -ari peristi$a yang terang dan nyata ditarik kesimpulan bah$a suatu peristi$a lain

yang harus dibuktikan juga telah terjadi./ ma&am persangkaan:

a persangkaan yang ditetapkan b persangkaan yang ditetapkan oleh hakim

0. !ersangkaan yang ditetapkan :!embebasan dari ke$ajiban membuktikan suatu hal untuk keuntungan salah satupihak yang berperkara. Misal : adanya / kuitansi pembayaran se$a berturut"turutmenurut menimbulkan persangkaan bah$a uang se$a untuk $aktu sebelumnya

juga telah dibayar.3. !ersangkaan yang ditetapkan *akim:

5ila dalam pemeriksaan suatu perkara di mana untuk pembuktian suatu peristi$atidak bisa didapatkan saksi. Misal : tidak ada saksi perbuatan (inah.

5ila ada yang melihat istri yang menginap dalam satu kamar dengan seorang lelakidan di kamar itu hanya ada satu tempat tidur, hakim dapat menetapkan suatupersangkaan bah$a mereka telah melakukan perbuatan (inah.

D Pen#a$uan

1 Sebenarnya pengakuan bukan suatu alat bukti% Menurut , pengakuan yang dilakukan di muka hakim merupakan pembuktian

sempurna tentang kebenaran ahl atau peristi$a yang diakui*akim terpaksa menerima dan menganggap peristi$a itu benar telah terjadi, meskipun

sebetulnya ia tidak per&aya bah$a peristi$a itu sungguh"sungguh telah terjadi./ 5ila tergugat mengakui peristi$a yang dituntut oleh penggugat, tetapi mengajukan

peristi$a lain yang menghapus dasar tuntutan 'peristi$a pembebasan), oleh tidakdianggap sebagai suatu pengakuan.

0 !engakuan ini oleh hakim tidak boleh dipe&ah"pe&ah hingga merugikan tergugat.3 Cugatan istri terhadap suaminya untuk mendapatkan pemisahan kekayaan dilarang

oleh menggunakan alat bukti pengakuan.


23/59

23

E Su',ah1 Menurut , ada % ma&am sumpah :

a sumpah yang menentukan 'de&issoire eed)b sumpah tambahan 'suppletoir)

%. Sumpah yang menentukan 'de&issoire eed)Sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada la$annyadengan maksud mengakhiri perkara yang sedang diperiksa hakim

/. >ika pihak la$an angkat sumpah yang rumusannya disusun sendiri oleh yangmemerintahkan sumpah, ia akan dimenangkan.>ika ia tidak berani dan menolak angkat sumpah, ia dikalahkan.

0. !ihak yang diperintahkan angkat sumpah mempunyai hak untuk mengembalikanperintah itu kepada pihak la$an : minta pihak la$annya sendiri angkat sumpah itu. Isi

perumusan sumpah kebalikannya.3. 5ila sumpah dikembalikan, pihak yang semula perintahkan sumpah akan

dimenangkan hakim bila ia angkat sumpah5ila ia menolak, akan dikalahkan

6. !erumusan sumpah harus diperiksa terlebih dahulu oleh hakim, apakah :a sungguh"sungguh mengenai peristi$a yang telah dilakukan#dilihat sendiri oleh

pihak yang angkat sumpah

b dengan sumpah itu perkara dapat diakhiri7. +ekuatan pembuktian sumpah : memaksa artinya bila sumpah diangkat, hakim harusmenganggap hal#peristi$a itu sungguh telah terjadi meskipun hakim tidak per&aya

8. Sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan hakim pada salah satu pihakyang berperkara, bila hakim berpendapat dalam suatu perkara sudah terdapat suatupermulaan pembuktian yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandangkurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti"bukti yang ada.

9. *akim leluasa memerintahkan sumpah meskipun tidak ada keharusanApakah dalam suatu pemeriksaan perkara telah terdapat permulaan pembuktianterserah pertimbangan hakim

1


24/59

24

peristi$a yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkanatas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

+* -agangAsuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung denganmenikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannyadari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan,yang akan dapat dideritanya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

No%#199% pasal 1 ayat %bjek asuransi5enda dan jasa, ji$a dan raga, kesehatan manusia, tanggung ja$ab hukum, serta semua

kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.Subje&t matter of insuran&e 'buku !rin&iple of Insuran&e >ohn 2. Steele) yaitu dapat

berupa properti atau kejadian yang menimbulkan kerugian atas hak atau menimbulkake$ajiban hukum. No %#199% pasal 1 ayat 1/Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang ataulebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapatmempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan dari orang yang lain atau badan hukumyang lain, atau sebaliknya, dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan

saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.

% 5idang , >enis dan Ruang Dingkup saha !erasuransian5idang usaha No %#199% pasal %saha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:a saha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat

dengan mengumpulkan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggotamasyarakat pengguna jasa asuransi terhadap kemungkinan kerugian, karena suatuperisti$a yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang

b saha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaikerugian asuransi dan jasa konsultan aktuaria

>enis usaha

No %#199% pasal />enis usaha perasuransian meliputi:

a saha asuransi terdiri dari:1 usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko

atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung ja$ab hukum terhadap pihak ke"/ yang timbul dari peristi$a yang tidak pasti

% usaha asuransi ji$a yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yangdikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan

/ usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadapresiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan atau ji$a

b. saha penunjang asuransi terdiri dari:1 usaha pialang asuransi yang memberikan jasa dalam keperantaraan dalam

penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi dengan bertindakuntuk kepentingan tertanggung

% usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa dalam keperantaraan dalampenempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi dengan bertindakuntuk kepentingan perusahaan asuransi.

/ usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadapkerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan

0 usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria3 usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraaan dalam rangka

pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung

Ruang lingkup usaha asuransi+etentuan mengenai lingkup usaha asuransi menganut asas spesialisasi, yaitu dari

masing"masing jenis usaha tersebut hanya diselenggarakan oleh satu entiti 'perusahaan),yaitu jenis usaha asuransi kerugian hanya oleh perusahaan asuransi kerugian, jenis usahaasuransi ji$a hanya diselenggarakan oleh perusahaan asuransi ji$a. !emisahan demikiandimaksudkan agar pengelolaan dana dari masing"masing jenis asuransi tidak di&ampuraduk, mengingat misalnya untuk dana asuransi ji$a yang sifat kontraknya kebanyakan


25/59

25

jangka panjang terpisah dan tidak terpakai untuk menutup kekurangan dana asuransikerugian, dan sebalimya. Sedangkan bagi perusahaan reasuransi boleh

menyelenggarakan jenis reasuransi kerugian dan ji$a, mengingat kebanyakan usahareasuransi ji$a merupakan kontrak reasuransi ganti rugi. No %#199% pasal 0Ruang lingkup kegiatan usaha asuransi:a perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang

asuransi kerugian, termasuk reasuransi?b perusahaan asuransi ji$a hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang

asuransi ji$a, dan asuransi kesehatan, asuransi ke&elakaan diri, dan usaha anuitas,

serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturanperundang"undangan dana pensiun yang berlaku?

& perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

Ruang lingkup usaha penunjang usaha asuransiDingkup usaha perusahaan pialang juga diberlakukan asas spesialisasi, sehingga dalamketentuan ini lingkup usaha pialang 'broker) dibedakan antara broker asuransi dan brokerreasuransi. !emisahan sema&am ini tidak la(im dilakukan di negara lain. -i banyaknegara, usaha broker dapat menjalankan broker asuransi atau broker reasuransi.

+etentuan perundangan di Inggris misalnya, broker bisa bertindak untuk kepentingantertanggung maupun penanggung. No %#199% pasal 3

Ruang lingkup kegiatan usaha penunjang usaha asuransi:a perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak

me$akili tertanggung dalam transaksi kontrak asuransi?b perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan

bertindak me$akili perusahaan asuransi dalam transaksi kontrak reasuransi?& perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan jasa penilai

kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada objek asuransi kerugian?d perusahaan konsultan aktuaria hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang

aktuariae perusahaan agen asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi

satu perusahaan asuransi yang memiliki i(in usaha dari Menteri

/. 5entuk hukum usaha perasuransian No %#199% pasal 75entuk badan hukum yang diperbolehkan bagi perusahaan asuransi adalah:a untuk perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi, badan hukum yang

diperbolehkan perseroan terbatas atau koperasi. Apabila perusahaan itu milik negara,bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas dan sering disebut perusahaan

perseroan 'persero)b untuk perusahaan asuransi ji$a, bisa berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi,

atau usaha bersama 'mutual)& untuk perusahaan broker dan perusahaan adjuster, badan hukum yang diperbolehkan

perseroan terbatas atau koperasid bagi perusahaan konsultan aktuaria dan agen asuransi, boleh perseroan terbatas atau

koperasi, atau perorangan5entuk hukum perseroan terbatas telah diatur dalam No 1 tahun 1993, sedangkanbentuk hukum koperasi diatur dalam No 1% taun 1967.2idak seperti bentuk hukum perseroan terbatas atau koperasi, yang keduanya telah adadasar hukum atau undang"undangnya, bentuk hukum usaha bersama atau mutual belumada aturan perundangannya. !erusahaan asuransi ji$a bersama 5umiputera 191% yang

merupakan perusahaan asuransi ji$a tertua di Indonesia, yang didirikan (amanpenjajahan 5elanda, keberadaan badan hukum perusahaan tersebut belum ada dasar

aturan hukumnya.-alam bentuk badan hukum mutual ini pemegang polis sekaligus sebagai pemegang

saham, yang berarti keuntungan dari asuransi ini menjadi haknya pemegang polis.

0. +epemilikan No %#199% pasal 8!erusahaan perasuransian dapat dimiliki oleh orang per orang $arga negara Indonesia,


26/59

26

badan hukum Indonesia, badan hukum asing yang bergerak di bidang usahaperasuransian. +epemilikan oleh badan hukum asing maksimum 8alan ' No /0 2ahun 1960)& !rogram >aminan Sosial 2enaga +erja ' No / 2ahun 199%)!rogram asuransi untuk pega$ai negeri sipil dan A5RI, yaitu meliputi asuransi tabunganhari tua '2*2) dan asuransi kesehatan 'askes) pada dasarnya bukan merupakan program

asuransi sosial, melainkan merupakan asuransi yang bersifat &aptie.!! No 7/ tahun 199% pasal /%1 !rogram asuransi sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan se&ara

$ajib berdasarkan suatu undang"undang% !rogram asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh 5adan saha Milik Negara

yang dibentuk khusus untuk itu!! No 7/ tahun 199% pasal //!erusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi sosial dilarangmenyelenggarakan program asuransi lain selain !rogram Asuransi Sosial

6. !enutupan bjek Asuransi

No % tahun 199% pasal 61 !enutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih

penanggung, ke&uali bagi program asuransi sosial% *arus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan

reasuransi dalam negeri!! No 7/ tahun 199% pasal %bjek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan yang mendapatijin Menkeu, ke&uali dalam hal:a tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia, baik se&ara sendiri"sendiri maupun

bersama"sama, yang memiliki kemampuan menahan resiko asuransi dari objek yang

bersangkutan? ataub tidak ada perusahaan asuransi yang bersedia melakukan penutupan asuransi atas

objek yang bersangkutan? atau& pemilik objek asuransi yang bersangkutan bukan $arga negara Indonesia atau bukan

badan hukum Indonesia

7. !ersyaratan untuk memperoleh i(in usaha No % tahun 199% pasal 91 Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian $ajib mendapat i(in usaha dari

Menteri, ke&uali bagi program Asuransi Sosial% ntuk mendapat i(in usaha tersebut, harus dipenuhi persyaratan mengenai:

a Anggaran -asarb Susunan rganisasi& +epemilikand !ermodalane +eahlian di bidang perasuransian

f +elayakan Ren&ana +erjag *al"hal lain yang mendukung pertumbuhan usaha asuransi se&ara sehat

'/) -alam hal terdapat kepemilikan pihak asing, maka untuk memperoleh i(in usahaharus memenuhi persyaratan di atas serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dankepengurusan pihak asing


27/59

27

a/ %agian pertama. 'ersyaratan Umum 'erusahaan 'erasuransian

!! No 7/ tahun 199% pasal /'1) !erusahaan perasuransian dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:'a) -alam anggaran dasar dinyatakan bah$a:

1 maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan salah satu

jenis usaha perasuransian% perusahaan tidak memberikan pinjaman subordinasi kepada pemegang saham

'b) Susunan organisasi perusahaan sekurang"kurangnya meliputi fungsi"fungsi

sebagai berikut:1 5agi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan

resiko, fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan?% 5agi perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi, yaitu fungsi

pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan?/ 5agi perusahaan agen asuransi, penilai kerugian asuransi dan konsultan

aktuaria, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yangdiselenggarakannya.

'&) Memenuhi ketentuan permodalan yang ditetapkan dalam peraturan perundang"

undangan'd) Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yangmemadai untuk mengelola kegiatan usahanya

'e) Melaksanakan pengelolaan perusahaan, yang sekurang"kurangnya didukungdengan:1 sistem pengembangan sumber daya manusia?% sistem administrasi/ sistem pengelolaan data

!! No 7/ tahun 199% pasal 01 !erusahaan perasuransian yang seluruh pemiliknya BNI dan atau badan hukum

Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya BNI, seluruh anggota de$an

komisaris dan pengurus harus BNI.% Anggota de$an komisaris dan anggota direksi perusahaan perasuransian yang di

dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing harus BNI dan BNA, atauseluruhnya BNI

!! No 7/ tahun 199% pasal 31 Anggota de$an komisaris dan pengurus tersebut tidak pernah melakukan tindakan

ter&ela di bidang perasuransian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakpidana di bidang perasuransian dan perekonomian, serta memiliki akhlak dan moralyang baik.

% Sekurang"kurangnya separo dari jumlah anggota !engurus harus memilikipengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan resiko

/ !engurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada perusahaan lain, ke&ualiuntuk jabatan komisaris

!! No 7/ tahun 199% pasal 6

1 Modal disetor bagi perusahaan yang seluruh pemiliknya BNI dan atau badan hukumIndonesia yang seluruh pemilik atau mayoritas pemiliknya BNI, untuk masing"masingperusahaan perasuransian sekurang"kurangnya sebagai berikut:a Rp / M bagi perusahaan asuransi kerugianb Rp % M bagi perusahaan asuransi ji$a& Rp 1< M bagi perusahaan reasuransid Rp 3


28/59

28

0) !erusahaan perasuransian yang didalamnya terdapat penyertaan langsung oleh pihakasing harus memiliki perjanjian antar pemegang saham yang memuat kesepakatan

mengenai ren&ana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia!! No 7/ tahun 199% pasal 71 pada a$al pendirian, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus

menempatkan sekurang"kurangnya %


29/59

29

a Anggaran dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yangber$enang?

b Susunan organisasi perusahaan?& 5ukti pemenuhan penyetoran modal disetor?d Surat pengangkatan tenaga ahli yang dipekerjakan oleh perusahaan?e !rogram kerja perusahaan serta rin&ian persiapan yang telah dilakukan?f !erjanjian kerjasama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung

oleh pihak asing?g =ontoh polis, perhitungan premi dan perjanjian reasuransi dari program asuransi

yang akan dipasarkan bagi perusahaan asuransi?

h !erjanjian retrosesi bagi perusahaan reasuransi?i !erjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni, bagi perusahaan

agen asuransi!! No 7/ tahun 199% pasal 9I(in usaha di&abut, bila dalam / bulan setelah i(in usaha ditetapkan, perusahaanperasuransian yang bersangkutan tidak menjalankan kegiatan usahanya.

8. !ersyaratan untuk membuka kantor &abang!! No 7/ tahun 199% pasal %9

1 Setiap pembukaan kantor &abang asuransi#reasuransi yang dalam kegiatannyamempunyai ke$enangan untuk menerima atau menolak penutupan asuransi dan ataumenandatangani polis dan atau menetapkan untuk membayar atau menolak klaim,

harus terlebih dahulu memperoleh i(in dari Menteri% ntuk memperoleh i(in pembukaan kantor &abang, perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi harus memenuhi ketentuan tingkat solabilitas/ +antor &abang harus memiliki tenaga ahli, sistem administrasi dan sistem pengolahan

data yang memadai0 Setiap pembukaan kantor perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi selain

kantor &abang harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri3 Setiap pembukaan kantor &abang perusahaan penunjang usaha asuransi dalam

bentuk atau dengan nama apapun harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri!! No 7/ tahun 199% pasal /ika semuake$ajiban tadi dan termasuk ke$ajiban kepada pemegang saham telah dibayar olehlikuidator, berarti perusahaan tadi solent DII-A2INC 5ASIS

% bah$a perusahaan dianggap solent apabila semua hutang yang sudah jatuh tempodapat dibayar atau jika pembayaran klaim dapat dipenuhi dari penerimaan premi,meskipun assetsnya tidak memadai !REMIM 5ASIS

-ari kedua konsep di atas, konsep pertama 'li@uidating basis) lebih &o&ok untukmengukur kondisi keuangan perusahaan asuransi yang masih harus menghadapi

beberapa kemungkinan timbulnya ke$ajiban#klaim di masa yang akan datang.&. ang dituntut oleh tertanggung atau pemegang polis adalah bukan sekedar perusahaan

tersebut solent, tetapi juga jangan sampai dana yang dititipkan kepada perusahaanasuransi nantinya tidak dapat diambil karena perusahaan tidak &ukup mempunyai dana.

-engan demikian konsep solen&y margin harus memberikan gambaran bah$a kondisikeuangan perusahaan asuransi harus setiap saat dapat memenuhi ke$ajibannya kepadatertanggung dan untuk itu harus berdasarkan Fli@uidating basisG

d. +onsekuensi dari penerapan konsep li@uidating basis ini adalah bah$a laporan keuanganperusahaan asuransi harus dibuat bukan saja berdasarkan Cenerally A&&epted A&&ounting


32/59

32

!ra&ti&es, melainkan harus mengikuti Statutory A&&ounting !ra&tises 'SA!) yangdipengaruhi oleh ketentuan perundang"undangan yang berlaku dalam dunia asuransi

!! No 7/ tahun 199% pasal 111 !erusahaan asuransi dan perusahan reasuransi setiap saat $ajib menjaga tingkat

solabilitas% 2ingkat solabilitas adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan dengan

jumlah ke$ajiban dan modal setor yang dipersyaratkan+M+ No %%0 tahun 199/ pasal %1 !erusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi senantiasa harus menjaga

tingkat solabilitas, sekurang"kurangnya 1


33/59

33

Inestasi bagi suatu perusahaan asuransi merupakan suatu kegiatan yang sangatpenting. *al ini dapat dilihat dari janji untuk membayar di kemudian hari. -alam janji

tersebut terkandung suatu kesanggupan untuk mengembangkan dana 'premi) yangditerima dari masyarakat. Misalnya dalam penetapan tingkat premi telah diperhitungkanunsur bunga yang akan dibayarkan kepada tertanggung atau pemegang polis pada saatterjadi klaim. Debih dari itu, berkaitan dengan masalah inestasi, dalam pembahasanmengenai fungsi asuransi, !rof. C.A. -i&kson dalam bukunya berjudul Introdu&tion to

Insuran&e; menyatakan bah$a salah satu fungsi asuransi adalah sebagai inestment offunds.Sejalan dengan karakteristik usaha asuransi, ketentuan perundangan yang berlaku saat

ini, perusahaan asuransi bukan saja didorong untuk melakukan inested assets yangaman, menguntungkan dan likuid, melainkan juga agar dalam melakukan inestasi

terdapat diersifikasi. ntuk itu pengaturan mengenai inestasi meliputi jenis inestasi,pembatasan jumlah inestasi, penilaian dan larangan inestasi+M+ No %%0#199/ pasal 8>enis inestasia -eposito, sertifikat depositob Saham, obligasi, surat berharga, yang dipasarkan di bursa efek di Indonesia& Sertifikat 5ank Indonesia 'S5I)

d Surat 5erharga !asar ang 'S5!)e Surat promes berjangka lebih dari 1 tahunf !enyertaan langsungg !ropertih !injaman hipotiki !injaman polis+M+ No %%0#199/ pasal 9>umlah kekayaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang harusdiinestasikan pada jenis inestasi diatas, ke&uali penyertaan langsung, sekurang"kurangnyaa sebesar &adangan teknis ditambah dengan %3 dari modal sendiri, bagi perusahaan

asuransi kerugian atau reasuransi?b sebesar &adangan teknis bagi perusahaan asuransi ji$a+M+ No %%0#199/!embatasan inestasi

a deposito, sertifikat deposito, pada satu bank maksimum 3 dari total admittedassets

b efek yang ter&atat di bursa maksimum 3 dari total admitted assets untuk setiapemiten

& sertifikat 5ank Indonesia 'S5I) tidak dikenakan pembatasand promes 'S5! dan promes lebih dari 1 tahun):

l se&ara total maksimum 1


34/59

34

l maksimum 73 nilai pasar jaminan, per pinjaman

l maksimum 1


35/59

35

% perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi harus menjagaperimbangan yang sehat antara jumlah premi neto dengan jumlah premi bruto, dan

perimbangan antara jumlah premi neto dengan modal sendiriang dimaksud dengan premi bruto adalah premi penutupan langsung ditambah premipenutupan tidak langsung, setelah masing"masing dikurangi komisi.Sedangkan premi neto adalah premi bruto dikurangi premi reasuransi dibayar, setelahpremi reasuransi dibayar tersebut dikurangi komisinya.

=ontoh :!enutupan langsung:a. premi diterima L Rp 1.


36/59

36

-alam metode ini setiap polis dianggap dikeluarkan setiap a$al bulan, dan jika polisitu dikeluarkan bulan >uni, maka &adangan per /1 -esember adalah '1%"3)#1% 4

jumlah premi./ metode 1#%0Setiap polis dianggap dikeluarkan pada setiap pertengahan bulan. ntuk polis yang

dikeluarkan pada bulan >uli, maka &adangannya adalah '%0"1%) 4 jumlah premi.0 metode flat rate

=adangan dihitung se&ara prosentase, misalnya ditetapkan 0


37/59

37

b perkiraan $ajar atas setiap klaim dalam proses penyelesaian berikut biaya jasapenilai kerugian dikurangi beban klaim yang menjadi bagian penanggung ulang

& perkiraan $ajar atas setiap klaim yang mungkin sudah terjadi tapi belumdilaporkan 'I5NR) berikut biaya jasa penilai kerugian dikurangi beban klaim yangakan menjadi bagian penanggung ulang

17.Reasuransi

No %#199% pasal 1 ayat 7!erusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan ulangterhadap resiko yang dihadapi perusahan asuransi kerugian dan atau ji$a

No %#199% pasal 0!erusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan pertanggungan ulang

No %#199% pasal 11lihat retensi!! No 7/ #199% pasal 131 setiap penutupan asuransi yang jumlah uang pertanggungannya melebihi retensi

sendiri harus memperoleh dukungan reasuransi% penempatan reasuransi ke luar negeri, baik yang dilakukan langsung oleh perusahaan

asuransi maupun melalui perusahaan pialang reasuransi, hanya dapat dilakukan pada

reasuradur yang oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan dapat dibuktikan telahmemenuhi persyaratan/ hal tersebut juga berlaku untuk penempatan retrosesi ke luar negeri oleh perusahaan

asuransi dan perusahaan reasuransi0 jumlah premi penutupan langsung perusahan asuransi harus lebih besar dari jumlah

premi penutupan tidak langsung!! No 7/#199% pasal 161 setiap perjanjian reasuransi harus dibuat se&ara tertulis dan tidak merupakan

perjanjian yang menjanjikan keuntungan pasti bagi reasuradurnya% dalam hal perusahaan asuransi dilikuidasi, hak dan ke$ajiban perusahaan asuransi

yang timbul dalam transaksi reasuransi sampai dengan saat dilikuidasi diselesaikan

oleh likuidator.+M+ No %%0#+M+.


38/59

38

a M untuk asuransi kerugianb M untuk asuransi ji$a& M untuk reasuransid juta untuk pialang asuransie juta untuk pialang reasuransi

%) bila terdapat penyertaan langsung pihak asing, modal disetor:a M untuk asuransi kerugian

b M untuk asuransi ji$a& M untuk reasuransid M untuk pialang asuransie M untuk pialang reasuransi

/) pada saat pendirian perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam perusahaan

perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat '%) paling banyak 8


39/59

39

bah$a tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harusmenerima penolakan pembayaran klaim

+M+ No %%3 tahun 199/ pasal 6-alam polis asuransi dilarang pen&antuman ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagaipembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai polis+M+ No %%3 tahun 199/ pasal 7+etentuan dalam polis asuransi yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal

terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasipemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan penanggung

%


40/59

40

!! No 7/ tahun 199% pasal %/1 !erusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang

dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukantindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatanpenyelesaian atau pembayaran klaim

% 2ertanggung dalam melakukan pengurusan penyelesaian klaim dapat menunjuk pihaklain, termasuk perusahaan pialang asuransi yang dipergunakan jasanya oleh

tertanggung dalam penutupan asuransi ybs+M+ No %%3 tahun 199/ pasal 102indakan yang dapat dikategorikan sebagai memperlambat penyelesaian klaim dan atau

pembayaran klaim adalah tindakan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yangtidak se&epatnya melakukan penyelesaian klaim se&ara $ajar, antara lain:

a memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumentertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang padadasarnya berisi hal yang sama?

b menunda pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada pembayaran klaimreasuransi atas klaim tersebut?

& menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak la(im dipergunakan dalamkegiatan usaha asuransi?

d tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransidengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain daripenutupan asuransi dalam 1 'satu) polis yang sama?

+M+ No %%3 tahun 199/ pasal 13!erusahaan asuransi harus telah menyelesaikan pembayaran klaim paling lama /< 'tigapuluh) hari sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harusdibayar.

%/. !rogram Asuransi 5aru+M+ No %%3 tahun 199/ pasal 1Suatu program asuransi dinilai sebagai program asuransi baru bila ?

a program tersebut dimaksudkan untuk menutup jenis resiko asuransi yang belumpernah dipasarkan oleh perusahaan asuransi ybs

b merupakan bentuk perubahan#pengembangan dari program asuransi kerugian yangsudah dipasarkan dan untuk pemasarannya digunakan perumusan polis baru

& merupakan bentuk perubahan atau pengembangan dari program asuransi ji$a yangsudah dipasarkan

+M+ No %%3 tahun 199/ pasal %1 Daporan mengenai program asuransi baru, khusus untuk asuransi kerugian harus

dilengkapi dengan :a &ontoh polis berikut lampiran"lampirannyab uraian dan dasar perhitungan tingkat premi, lengkap dengan asumsi"asumsi dan

data pendukungnya

& proyeksi under$riting untuk / 'tiga) tahun mendatang berikut programreasuransinya?

d uraian &ara pemasaran, termasuk &ontoh brosur yang dipergunakan.

%0.!elanggaran No %#199% pasal 171 -alam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam ini atau peraturan

pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan,pembatasan kegiatan usaha atau pen&abutan i(in usaha

% 2indakan di atas diterapkan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:a !emberian !eringatan 'dikenakan paling banyak / kali berturut"turut dengan

jangka $aktu paling lama 1 bulan)

b !embatasan kegiatan usaha 'berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka $aktupaling lama 1% bulan)

& !en&abutan i(in usaha/) Sebelum pen&abutan i(in usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang

bersangkutan untuk menyusun ren&ana untuk mengatasi penyebab dari pembatasankegiatan usahanya yang harus disampaikan kepada Menteri dalam jangka $aktupaling lama / bulan


41/59

41

No %#199% pasal 181 -alam hal tindakan untuk memenuhi ren&ana telah dilaksanakan dan dari

pelaksanaannya disimpulkan bah$a perusahaan ybs tidak mampu atau tidak bersediamenghilangkan hal"hal yang menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menterimen&abut i(in usaha perusahaan

% !en&abutan i(in usaha diumumkan oleh Menteri dalam surat kabar harian di Indonesiayang memiliki peredaran yang luas.

No %#199% pasal 19-alam hal perusahaan telah berhasil mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatanusahanya dalam jangka $aktu yang telah ditentukan, maka perusahaan yang

bersangkutan dapat melakukan upayanya kembali.

38 +epailitan dan likuidasi No %#199% pasal %ika agen membayar uang dalam tugasnya sebagai agen, agen mempunyai

hak untuk mendapatkan indemnity dari prin&ipal ke&uali jika kontrak keagenan

menyatakan sebaliknya.% Remuneration. !ersyaratan dalam persetujuan antara prin&ipal dan agen biasanyamenyatakan bah$a remuneration dari agen sudah ditetapkan, tapi bila tidak, agen

berhak atas remuneration yang masuk akal./ Dien. Agen berhak menahan property prin&ipalnya sebagai jaminan atas hutang

prin&ipal kepada agen. Dien bisa bersifat parti&ular, terbatas pada uang dalamtransaksi tertentu, atau bersifat umum, yaitu diperluas sampai seluruh nera&a.

J. Authority of agent+ekuasaan agen bisa dibagi menjadi:1 E4press authority yaitu authority yang diberikan se&ara spesifik kepada agen, baik

se&ara tertulis maupun oral.% Implied authority yaitu authority yang dimiliki agen untuk melakukan apa saja yang

diperlukan untuk, atau in&idental terhadap e4press authority. hal ini se&ara jelasdiperlukan terhadap fungsi utamanya sehingga tidak perlu dinyatakan, baik se&ara

tertulis maupun se&ara oral./ sual authority yaitu authority yang dimiliki agen sebagai akibat dari bisnis tertentu

atau profesi tertentu. =ontohnya au&tioneer mempunyai authority untukmenandatangani kontrak penjualan baik atas nama endor dan pur&haser.

0 Apparent authority yaitu authority yang sebenarnya tidak dimiliki agen tetapimengikat prin&ipal, karena prin&ipal, baik le$at kata"kata maupun tindakan,

membiarkan pihak ketiga untuk per&aya bah$a agen sebenarnya mempunyaiaut

110 hukum & asuransi

Documents