MAKALAH

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Dosen Pembimbing

Syafrial, S.Pd., M.Pd.

DI SUSUN OLEH :

LISDA NOPIYANA

136710774

4 F

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN BAHASA DAN SENI

PROGRAM STUDI SENDRATASIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2015

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena berkat

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini

dengan baik dan benar, serta tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami akan

membahas mengenai “Pengelolaan Pendidikan”.

Semoga makalah ini mampu menambahkan pengetahuan, khususnya bagi

kami sebagai penyusun dan umumnya bagi pembaca. Kami juga mengharapkan

kritik dan saran dari pembaca itupun demi kesempurnaan dan kemajuan makalah

kami.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Februari 2015

Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................ii

DAFTAR ISI..................................................................................................iii

Bab I Pendahuluan...........................................................................................1

1.1 Latar Belakang..........................................................................................11.2 Rumusan masalah.....................................................................................21.3 Tujuan makalah........................................................................................2

Bab II Pembahasan..........................................................................................3

2.1 Wawasan Dasar Pengelolaan Pendidikan.................................................3 2.1.1 Konsep Dasar Pengelolaan Pendidikan............................................ . .3 2.1.2 Fungsi dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan.................................... . .5 2.1.3 Pendekatan-pendekatan dalam Pengelolaan Pendidikan................. . .72.2 Klasifikasi dan Konsep Administrasi Pendidikan.................................. . .9

2.2.1 Kebenaran Absolut.......................................................................... . .9 2.2.2 Kebenaran Nisbi.............................................................................. . .9 2.2.3 Ontologi........................................................................................... .10 2.2.4 Epistimologi..................................................................................... .10 2.2.5 Aksiologi......................................................................................... .11

2.3 Organisasi Manajemen Pendidikan dan Pengelolaan Satuan Pendidikan.................................................................................. .11 2.3.1 Pengertian Organisasi dan Manajemen Pendidikan......................... .11 2.3.2 Fungsi Pengelolaan Sekolah............................................................ .13

2.3.3 Prinsip Pengelolaan Sekolah........................................................... .14 2.3.4 Bidang-bidang Pengelolaan Sekolah............................................... .15

2.4 Kepemimpinan dalam Pendidikan......................................................... .16 2.4.1 Pengertian Kepemimpinan Pendidikan............................................ .16 2.4.2 Fungsi Kepemimpinan Pendidikan.................................................. .17

2.4.3 Tipe-tipe Kepemimpinan Pendidikan ............................................. .18 2.4.4 Syarat-syarat Kepemimpinan Pendidikan ...................................... .20 2.4.5 Keterampilan Kepemimpinan Pendidikan ...................................... .21

Bab III Penutup .......................................................................................... .23

3.1 Kesimpulan.......................................................................................... .23

DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi membawa dampak yang besar bagi kelangsungan hidup manusia

di dunia. Pada masa globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi berkembang dengan pesat. Setiap negara dapat mengetahui kondisi

suatu negara yang lain dengan mudah. Hal ini menimbulkan persaingan yang

ketat antar negara, setiap negara akan berusaha meningkatkan daya saing barang

dan jasa yang dihasilkannya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Globalisasi telah mendorong berbagai lembaga tidak terkecuali sekolah untuk

meningkatkan kualitas pendidikannya. Peningkatan mutu tersebut diarahkan

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu bersaing

dalam menghadapi tantangan global.

Pendidikan merupakan suatu yang penting bagi suatu bangsa. Bangsa yang

maju salah satunya dapat dilihat dari pendidikannya. Penyelenggaraan dan

pengelolaan pendidikan di sekolah pada dasarnya mencakup kegiatan:

“perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan” Engkoswara, (2001: 2). Kegiatan

ini merupakan fungsi pokok kegiatan administrasi pendidikan, dimana kegiatan

ini merupakan suatu sistem yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah. Adapun bidang garapan

administrasi pendidikan mencakup penataan sumber daya yang mendukung

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, yaitu: Sumber Daya Manusia

(guru dan siswa), sumber fasilitas, keuangan, hubungan sekolah dan

masyarakat,dan sumber belajar (kurikulum). Pengawasan merupakan salah satu

fungsi administrasi pendidikan. Yang bertujuan “untuk menjaga dan mendorong

agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar,

1

berhasil guna, dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku” Depdikbud, (1989:69).

1.2 Rumusan Masalah

Makalah ini berusaha untuk menjelaskan tentang :

1. Apa saja komponen-komponen dari wawasan dasar pengelolaan pendidikan?2. Apa saja klasifikasi dan konsep administrasi pendidikan?

3. Apa saja yang dibahas dalam organisasi manajemen pendidikan dan pengelolaan

satuan pedidikan?

4. Apa saja komponen-komponen kepemimpinan dalam pendidikan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui komponen-komponen dari wawasan dasar pengelolaan

pendidikan.

2. Mengetahui klasifikasi dan knsep administrasi pendidikan.

3. Mengetahui masalah dalam organisasi manajemen pendidikan dan

pengelolaan satuan pendidikan.

4. Mengetahui komponen-komponen kepemimpinan dalam pendidikan?

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Wawasan Dasar Pengelolaan Pendidikan

2.1.1 Konsep dasar Pengelolaan Pendidikan

Kata pengelolaan itu berasal dari kata manajemen. Sedangkan istilah

manajemen sama saja artinya dengan administrasi (Oteng Sutisna :1983).

Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat pula diartikan sebagai upaya

untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.

Moh. Rifai (1982) menjelaskan pengertian administrasi sebagai

berikut:

Administrasi ialah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikut-sertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien (h. 25).

Sementara itu Sondang P. Siagian (1983) mendefisinikan pengertian

administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang

manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian administrasi

mengandung makna adanya (1) tujuan yang mesti dapat direalisasikan guna

kepentingan lembaga, individu atau pun kelompok, (2) keterlibatan personil,

material dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung dan satu

sama lain saling memerlukan dan juga saling melengkapi, (3) proses yang

terus menerus dan berkesinambungan yang dimulai dari hal yang kecil dan

sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit, (4) pengawasan atau

kontrol guna keteraturan, keseimbangan dan keselarasan, (5) tepat guna dan

berhasil guna supaya tidak terjadi penghambur-hamburan waktu, tenaga,

biaya dan juga fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas

3

yang cukup memadai, (6) hubungan manusiawi yang menempatkan manusia

sebagai unsur utama dan terhormat serta memiliki kepentingan di dalamnya.

Dudung A. Dasuqi dan Setyo Somantri (1994) menyampaikan

beberapa alasan tentang perlunya kaidah-kaidah administrasi diterapkan

dalam bidang pendidikan. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan

pembangunan yang terjadi pada tingkat lokal, regional atau pun global

sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola dan

juga mengatur berbagai tuntutan yang ada guna kepentingan

pembangunan itu sendiri atau guna kelanjutan dari pembangunan yang

berkesinambungan.

2. Produk atau hasil dari pembangunan pendidikan yang berbentuk fisik atau

pun non-fisik yang berupa ilmu atau pengetahuan dalam ruang lingkup

lokal, regional dan global. Agar produk atau hasil dari pembangunan

pendidikan ini dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang

tentunya memerlukan penataan dan penggunaan yang memadai sesuai

dengan kaidah-kaidah administrasi yang telah teruji keberhasilannya.

3. Peranan dan tugas dari lembaga pendidikan (persekolahan) makin lama

semakin bertambah dan semakin beragam sehingga lembaga pendidikan

atau persekolahan ini tidak hanya memerlukan tenaga guru sebagai

pengajar saja akan tetapi juga memerlukan berbagai macam tenaga

kependidikan lain seperti pengelola pendidikan, administrator, manajer,

planner, supervisor dan juga counsellordalam proses belajar mengajar.

4. Tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dan juga tuntutan dari hidup

manusia itu sendiri yang keduanya mesti seimbang dan selaras yang

berakibat harus seimbang dan selarasnya lembaga pendidikan sebagai

produsen dan individu sebagai konsumennya.

5. Tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau persekolahan

yang menuntut peralatan dan fasilitas yang memadai serta personil yang

4

berkualitas sebagai jaminan lembaga pendidikan atau persekolahan dalam

merebut kepercayaan konsumen tenaga kerja di bursa tenaga kerja.

Perencanaan, pengelolaan dan kualitas mutu keluaran dari lembaga

pendidikan atau persekolahan tidak sepenuhnya dapat dipercayakan hanya

kepada guru saja walaupun guru tersebut memiliki kualitas yang cukup

tinggi.

6. Pendidikan dan lembaga pendidikan dewasa ini telah menjadi ajang bisnis

yang memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat merebut

persaingan yang sehat.

2.1.2. Fungsi dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan

1. Membuat putusan

Membuat putusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari

baik secara individu atau pun secara kelompok dalam suatu organisasi.

Oteng Sutisna (1983:149) mengemukakan bahwa 'suatu putusan sebenarnya

proses memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang

mungkin'.

Pembuatan putusan merupakan salah satu fungsi administrasi yang

mesti dilakukan oleh para administrator yang akan membawa dampak

terhadap seluruh organisasi, prilakunya dan hasil-hasil dari putusan itu.

Sebab proses pembuatan putusan merupakan suatu usaha untuk mencapai

tujuan-tujuan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya. Urutan langkah-

langkah pembuatan putusan adalah sebagai berikut:

a.menentukan masalah;

b.menganalisa situasi yang ada;

c.mengembangkan alternatif-alternatif kemungkinan;

d.menganalisa alternatif-alternatif kemungkinan;

e.memilih altenatif yang paling mungkin.

2. Merencanakan

5

Merencanakan adalah kegiatan persiapan untuk mengantisipasi

tindakan-tindakan apa yang akan dilaksanakan. Perencanaan adalah juga

dapat merumuskan tujuan-tujuan dan teknik-teknik untuk dapat mewujudkan

tujuan tersebut.

3. Mengorganisasikan

Mengorganisasikan merupakan suatu gerak langkah menuju ke arah

pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan fungsi

pengorganisasian ini harus dapat menghasilkan suatu organisasi yang dapat

bergerak dengan suatu kesatuan yang bulat. Pengorganisasian juga

merupakan suatu fungsi administrasi ke-dua setelah fungsi perencanaan.

Dalam suatu organisasi yang baik semua bagiannya semestinya dapat

bekerja dalam suatu keselarasan dari bagian-bagian yang terpisah menuju

kepada suatu kesatuan yang tak terpisahkan disebabkan adanya unsur-unsur

yang mempersatukan.

4. Mengkomunikasikan

Mengkomunikasikan berarti menyalurkan informasi, ide, penjelasan,

perasaan, pertanyaan dari orang yang satu kepada orang yang lain atau dari

kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Mengkomunikasikan

dalam suatu organisasi adalah dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi

sikap dan perilaku para anggota organisasi secara sendiri-sendiri atau secara

berkelompok.

5. Mengkoordinasikan

Mengkoordinasikan adalah serangkaian kegiatan untuk

mempersatukan sumbangan dan saran dari para anggota organisasi, bahan

dan sumber-sumber lain yang terdapat dalam organisasi itu ke arah

pencapaian tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain

tanpa koordinasi yang baik dalam organisasi akan sulit untuk dapat

mengharapkan tercapai keteraturan kegiatan dengan tertib dalam upaya

untuk mengejar tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan

6

koordinasi unit-unit yang terpisah dalam organisasi diupayakan untuk saling

dihubungkan dengan unit-unit yang lainnya itu sehingga unit-unit yang

terpisah tadi saling mempengaruhi unit-unit lain menjadi satu kesatuan yang

terintegrasi dan harmonis. Fungsi koordinasi adalah mempersatukan unit-

unit dan menciptakan setiap unit itu untuk saling melengkapi dan

mendukung unit yang lainnya.

6. Mengawasi

Pengertian pengawasan adalah sebagai suatu proses fungsi dan prinsip

administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang

semestinya terjadi. Apabila tidak sesuai dengan semestinya maka perlu

adanya penyesuaian yang mesti dilakukan. Dengan kata lain pengawasan

adalah fungsi administratif untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan

sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

7. Menilai

Penilaian sebagai seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik

tidaknya program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang

dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dengan

menerapkan proses penilaian terhadap suatu program atau kegiatan yang

sedang dijalankan organisasi kekuatan dan kelemahan dari program atau

kegiatan tersebut dapat diketahui untuk dapat terus dipertahankan

kekuatannya dan sedikit demi sedikit dikurangi untuk dihilangkan

kelemahannya dalam menjalankan program atau kegiatan organisasi

berikutnya.

2.1.3. Pendekatan-pendekatan dalam Pengelolaan Pendidikan

1. Pendekatan Organisasi Klasik

Pendekatan organisasi klasik ini sering disebut juga dengan gerakan

manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor seorang yang

memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai buruh, juru ketik,

7

mekanik, dan akhirnya berpengalaman sebagai kepala teknik yang hidup

antara tahun 1856 sampai dengan tahun 1915. Gerakan ini mencari upaya

untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri.

Konsep dari gerakan ini adalah orang dapat juga bekerja layaknya sebagai

mesin. Frederick Taylor dan teman-temannya berkeyakinan bahwa para

pekerja yang didorong motivasi ekonomi dan keinginan psikologis yang

terbatas yang memerlukan arahan-arahan tetap.

a. Pendekatan Hubungan Manusia

Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan

berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik.

Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett

(1868-1933) orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-

faktor manusia dalam administrasi. Mary Follet juga banyak menulis

yang berkenaan dengan sisi manusia dalam administrasi. Mary Follet

percaya bahwa masalah yang mendasar dalam semua organisasi

adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan

harmonis. Walaupun terjadi konflik, menurut pemikiran Mary Follet,

konflik tersebut merupakan suatu proses yang normal bagi

pengembangan hal yang mengakibatkan terjadinya konflik itu.

b. Pendekatan Prilaku

Pendekatan prilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara

hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya

dengan proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik

dan ekonomi. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester I. Barnard yang

hidup antara tahun 1886 sampai dengan tahun 1961. Barnard adalah

seorang kepala eksekutif pada perusahaan Bell Telepone di New

Jersey yang menulis buku dengan judul "Functions of the Executive"

(1938). Dalam buku ini Barnard mengulas secara lengkap teori

perilaku yang kooperatif dalam organisasi formal. Barnard

8

menyimpulkan bahwa kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep

struktur dan dinamis. Konsep-konsep struktur yang dianggap penting

adalah individu, sistem kerja sama, organisasi formal, organisasi

formal yang komplek, dan juga organisasi informal. Konsep-konsep

dinamis yang penting, menurut Barnard, adalah kerelaan, kerjasama,

komunikasi, otoritas, proses keputusan, dan keseimbangan dinamik.

Pendekatan organisasi klasik ini sering disebut juga dengan gerakan

manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor seorang

yang memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai buruh, juru

ketik, mekanik, dan akhirnya berpengalaman sebagai kepala teknik

yang hidup antara tahun 1856 sampai dengan tahun 1915. Gerakan ini

mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam

organisasi industri. Konsep dari gerakan ini adalah orang dapat juga

bekerja layaknya sebagai mesin.

2.2 Klasifikasi dan Konsep Administrasi Pendidikan

2.2.1 Kebenaran Absolut

Orang yang faham ilmu logika tentu tahu bahwa sebenaran kebenaran

absolut itu ada. Kebenaran absolut disebut juga kebenaran objektif. Yaitu

kebenaran berdasarkan fakta, referensi, analisa dan melalui pengujian empiris

walaupun secara logika. Wilayah logika:

-bisa dirasakan oleh pancaindera

-bersifat universal

-berdasarkan hukum/rumus/postulat

2.2.2 Kebenaran Nisbi

Filsafat bersifat nisbi sebagai hasil berfikir  manusia untuk memenuhi

keingintahuannya dalam mencar dan mengungkapkan kebenaran yang dapat

berubah dan berkembang.

9

2.2.3 Ontologi

Pertama-tama panda latar filsafat diperlukan dasar ontologis dari ilmu

pendidikan. Adapun aspek realitas yang dijangkau teori dan ilmu pendidikan

melalui pengalaman pancaindra ialah dunia pengalaman manusia secara

empiris. Objek materil ilmu pendidikan ialah manusia seutuhnya, manusia

yang lengkap aspek-aspek kepribadiannya, yaitu manusia yang berakhlak

mulia dalam situasi pendidikan atau diharapokan melampaui manusia

sebagai makhluk sosial mengingat sebagai warga masyarakat ia mempunyai

ciri warga yang baik (good citizenship atau kewarganegaraan yang sebaik-

baiknya).

2.2.4 Epistimologi

Dasar epistemologis diperlukan oleh pendidikan atau pakar ilmu

pendidikan demi mengembangkan ilmunya secara produktif dan bertanggung

jawab. Sekalipun pengumpulan data di lapangan sebagaian dapat dilakukan

oleh tenaga pemula namun telaah atas objek formil ilmu pendidikan

memerlukaan pendekatan fenomenologis yang akan menjalin stui empirik

dengan studi kualitatif-fenomenologis. Pendekaatan fenomenologis itu

bersifat kualitatif, artinya melibatkan pribadi dan diri peneliti sabagai

instrumen pengumpul data secara pasca positivisme. Karena itu penelaaah dan

pengumpulan data diarahkan oleh pendidik atau ilmuwan sebagaai pakar yang

jujur dan menyatu dengan objeknya.

Karena penelitian tertuju tidak hnya pemahaman dan pengertian

(verstehen, Bodgan & Biklen, 1982) melainkan unuk mencapai kearifan

(kebijaksanaan atau wisdom) tentang fenomen pendidikan maka validitas

internal harus dijaga betul dalm berbagai bentuk penlitian dan penyelidikan

seperti penelitian koasi eksperimental, penelitian tindakan, penelitian

etnografis dan penelitian ex post facto. Inti dasar epistemologis ini adalah agar

dapat ditentukan bahwa dalam menjelaskaan objek formalnya, telaah ilmu

10

pendidikan tidaak hanya mengembangkan ilmu terapan melainkan menuju

kepada telaah teori dan ilmu pendidikan sebgaai ilmu otonom yang mempunyi

objek formil sendiri atau problematika sendiri sekalipun tidak dapat hnya

menggunkaan pendekatan kuantitatif atau pun eksperimental (Campbell &

Stanley, 1963). Dengan demikian uji kebenaran pengetahuan sangat

diperlukan secara korespondensi, secara koheren dan sekaligus secara praktis

dan atau pragmatis (Randall &Buchler,1942).

2.2.5 Aksiologi

Kemanfaatan teori pendidikan tidak hanya perlu sebagai ilmu yang

otonom tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya

bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara beradab. Oleh

karena itu nilai ilmu pendidikan tidak hanya bersifat intrinsic sebagai ilmu

seperti seni untuk seni, melainkan juga nilai ekstrinsik dan ilmu untuk

menelaah dasar-dasar kemungkinan bertindak dalam praktek mmelalui kontrol

terhadap pengaruh yang negatif dan meningkatkan pengaruh yang positif

dalam pendidikan. Dengan demikian ilmu pendidikan tidak bebas nilai

mengingat hanya terdapat batas yang sangat tipis antar pekerjaan ilmu

pendidikan dan tugas pendidik sebagi pedagok. Implikasinya ialah bahwa

ilmu pendidikan lebih dekat kepada ilmu perilaku kepada ilmu-ilmu sosial,

dan harus menolak pendirian lain bahwa di dalam kesatuan ilmu-ilmu terdapat

unifikasi satu-satunyaa metode ilmiah (Kalr Perason,1990).

2.3 Organisasi Manajemen Pendidikan dan Pengelolaan Satuan Pendidikan

2.3.1 Pengertian Organisasi dan Manajemen Pendidikan

Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang kedalam aktivitas

kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi walaupun

pekerjaannya berbeda-beda dan bermacam-macam, dengan organisasi

dimaksudkan supaya pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik

11

(Henry Fayol, F. Drucker, 1997:4). Pengorganisasian merupakan penyusunan

dan pengelompokkan bermacam-macam pekerjaan, Misalnya berdasarkan

jenis yang harus dikerjakan, menurut urutannya, menurut sifatnya, menurut

fungsinya, menurut waktu dan kecepatannya. Sedangkan organisasi

merupakan penugasan orang-orang kedalam fungsi pekerjaan yang harus

dilakukan agar terjadi aktivitas kerja sama dalam mencapai tujuan. ( Daniel

Griffiths, 1959).

Di dalam organisasi ada tujuan yang akan dicapai, aturan bekerja, norma

yang harus ditaati, metode dan prosedur mengerjakan, orang yang

menjalankan pekerjaan, kesatuan arah dan perintah, koordinasi, kontrol dan

kerja sama, hubungan sosial diantara orang-orang yang ada didalamnya, serta

penghargaan kepada setiap orang yang telah melaksanakan pekerjaannya.

( Barnard, 1938. Currier Davis ,1951. John D Millet, 1954. Luther Gulic,

Albert Lepawasky,1960. Amitai Etzioni, 1964). Manajemen merupakan usaha

yang sistimatis dalam mengatur dan menggerakkan orang-orang yang ada di

dalam organisasi agar mereka bekerja sepenuh kesanggupan dan kemampuan

yang dimilikinya. Manajemen berhubungan dengan usaha menggerakkan dan

mengendalikan orang-orang yang ada di dalam organisasi supaya mereka

bekerja secara optimal. Supaya mereka bekerja dengan penuh semangat,

mencurahkan segenap kemampuan, kecakapan, akal-fikiran dan keterampilan

yang dimilikinya supaya tujuan yang ditetapkan terwujud. Jadi manajemen

berhubungan dengan usaha mewujudkan tujuan kedalam berbagai penataan

kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Manajemen berhubungan dengan

merencanakan kegiatan, melaksanakannya dengan menata sebaik mungkin,

dan mengawasinya supaya sesuai dengan rencana dan berhasil mencapai

tujuan seperti digariskan dalam rencana, secara mudah, murah dan lancar.

Manajemen berhubungan dengan penataan, penyelenggaraan dan pelaksanaan,

pengawasan berbagai kegiatan, yang kegiatan itu ditugaskan kepada anggota

organisasi untuk dilaksanakan. Sebagai tugas pokok dan jenis pekerjaan yang

12

harus dilakukan oleh manusia yang berada di dalam organisasi. Jadi organisasi

dan manajemen adalah dua masalah berbeda yang sulit dipisahkan tetapi dapat

dibedakan.

Kedua-duanya saling berkaitan dan berhubungan sangat erat. Organisasi

menyangkut pemberian fungsi dalam bentuk kegiatan dan pekerjaan yang

harus dilakukan oleh orang-orang sesuai dengan latar belakang keahliannya.

Sedangkan manajemen berhubungan dengan usaha mewujudkan tujuan yang

telah direncanakan, mengendalikan dan mengawasi orang yang bekerja dalam

organisasi. Organisasi dapat disamakan dengan “hard ware” dan manajemen

dengan “soft ware”. Atau mobil dengan energi yang menyebabkannya

bergerak. Organisasi dan manajemen dapat disamakan seperti komandan

sebagai manajer dengan pasukannya. Kapten kesebelasan sepak bola dengan

anggota timnya. Albert Lepawsky menyatakan kesatuan ini dalam ungkapan;

“a good manager is a good organizer”. (1960:417).

2.3.2 Fungsi Pengelolaan Sekolah

Untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala

tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau

perhitungan yang rasional. Sehubungan dengan pemikiran tersebut di atas,

maka diperlukan langkah-langkah kegiatan dengan perumusannya secara jelas

dan tegas, agar antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya tidak

rancu adanya. Rumusan dari langkah-langkah tersebut, disebut fungsi

manajemen. Fungsi manajemen merupakan pemuatan pengarahan mental

(pikiran, kemauan dan perasaan) dan tenaga jasmaniah untuk mewujudkan

sesuatu sebagai sasaran. Sasaran itu telah direncanakan sebelumnya. Dengan

demikian fungsi manajemen merupakan sesuatu dari kegiatan yang menuju

kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

13

Proses kegiatan tersebut, pada pokoknya berdasarkan kepada tiga macam

fungsi manajemen, atau ada orang yang menyebutkan pula bahwa fungsi-

fungsi manajemen antara lain:

a) Perencanaan (planning);

b) Pelaksanaan (execution); dan

c) Penilaian (evaluation).

2.3.3 Prinsip Pengelolaan Sekolah

1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan

mekanisme kerja.

Tujuan dari suatu organisasi, merupakan titik akhir yang berkedudukan

penting, karena itu tujuan harus disadari serta dihayati oleh para

pelaksananya.

2. Mengkoordinasi wewenang dan tanggungjawab.

Kalau orang ingin melihat hasil tanggunggjawab seseorang terhadap

perkerjaannya, maka ia harus diberi wewenang dan kesempatan yang sesuai

dengan tanggungjawab yang diberikannya dalam tempat pekerjaannya.

3. Memberi tanggungjawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan

sifat-sifat dan kemampuannya.

Tanggungjawab yang diberikan pada seseorang harus sesuai dengan watak

orang itu sendiri. Penempatan orang itu harus sesuai dengan bakat-bakatnya,

latihan-latihan yang pernah diperolehnya dan pengalaman yang pernah

dialaminya.

4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia

Agar supaya pimpinan tidak akan mengalami kesalahan serius (blunder),

maka faktor-faktor psikologis manusia ini harus dipahami benar-benar. Dalam

setiap situasi kerjasama setiap individu itu memerlukannya adanya kemaun,

ambisi, prasangka, dan sebagainya, hal-hal yang peka ini perlu diketahui oleh

pimpinan. Demikianlah dalam merumuskan “policy” atau prosedur,

14

hendaknya tidak hanya mempertimbangkan pada pengaruh yang tidak

langsung yang berupa sikap-sikap dari orang-orang yang terlibat dalam

pelaksanaan harus juga mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya.

5. Relativitas nilai-nilai

Pengertian relativitas ini ialah suatu kondisi atau keadaan yang selalu

berhubungan dengan faktor-faktor lain. Dalam pelaksanaan kegiatan

manajemen, nilai-nilai yang ada pada sesuatu prinsip ialah tergantung atau ada

hubungan dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan kerja, termasuk nilai-nilai

yang ada dalam prinsip-prinsip lain. Karena itu tidak dibenarkan suatu

keputusan yang mengakibatkan konflik antara prinsip yang satu dengan

prinsip yang lain.

2.3.4 Bidang-bidang Pengelolaan Pendidikan

Penggolongan kegiatan sekolah terbagi menjadi beberapa macam dan istilah

yang digunakan bermacam pula, ada yang menyebutnya “Substantive

problems” (Stephen J. Kozenovik, 1982), juga menyebut kegiatan (Tim Kerja,

Administrasi SD, 1981:5) dan ada pula yang menyebut pengelolaan (J.F.

Tahalele dan Soekarto Indrafachrudin, Kepemimpinan Pendidikan, 1975:38),

dan sebagainya. James M. Lipham dan James A. Hoeh, merumuskan menjadi

lima macam pengelolaan sekolah, yaitu:

a.“Instructional program”

b.“Staff personnel”

c.“Student personnel”

d.“Financial and physical resources”

e.“School-Community relationship”

(James M. Lipham and James A. Hoeh, The Pricipalship, 1974:5)

15

2.4 Kepemimpinan dalam Pendidikan

2.4.1 Pengertian Kepemimpian Pendidikan

Menurut D.E. McFarland mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah

suatu proses dimana pimpinan dilukiskan akan memberi perintah atau

pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam

memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. J.M. Pfiffner

mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah seni mengkoordinasi dan

memberi arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang di

inginkan. Oteng Sutisna mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah

kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi sosial untuk menciptakan

bentuk dan proses baru, merancang dan mengatur perbuatan, dan dengan

berbuat begitu membangkitkan kerja sama ke arah tercapainya tujuan.

Dari beberapa definisi kepemimpinan tersebut dapat disimpulkan bahwa

Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau

kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau

kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan

yang telah di tetapkan sebelumnya. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan

memengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama

(mengolaborasi dan mengelaborasi potensinya) untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Kepemimpinan juga sering dikenal sebagai kemampuan

untuk memperoleh consensus anggota organisasi untuk melakukan tugas

manajemen agar tujuan organisasi tercapai.

Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada satu lembaga satuan

pendidikan. Tanpa kehadiran kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan

termasuk pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Kepemimpinan pendidikan

adalah pemimpin yang proses keberadaannya dapat dipilih secara langsung,

ditetapkan oleh yayasan, atau ditetapkan oleh pemerintah.

16

2.4.2 Fungsi Kepemimpinan Pendidikan

Secara operasional fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam lima fungsi

pokok, yaitu:

1. Fungsi Instruksi

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator

merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana

perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakan

dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.

2. Fungsi Konsultasi

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha

menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan bahan

pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang

yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang

diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari

pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah

keputusan di tetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu

dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feed back)

untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah

ditetapkan dan dilaksanakan.

3. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-

orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan

maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan

semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama

dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan

bukan pelaksana.

4. Fungsi Delegasi

17

Fungsi Delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang

membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun

tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti

kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan

pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan

aspirasi.

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses

(efektif) mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam

koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan

bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui

kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam aktivitas

kepemimpinan secara integral, yaitu pemimpin berkewajiban menjabarkan

program kerja, mampu memberikan petunjuk yang jelas, berusaha

mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat,

mengembangkan kerja sama yang harmonis, mampu memecahkan maalah

dan mengambil keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-

masing, menumbuhkembangkan kemampuan memikul tanggung jawab,

dan pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat

pengendali.

2.4.3 Tipe-tipe Kepemimpinan Pendidikan

Berdasarkan konsep, sifat, sikap dan cara-cara pemimpin tersebut

melakukan dan mengembangkan kegiatan kepemimpinan dalam lingkungan

kerja yang dipimpinnya, maka kepemimpinan pendidikan dapat

diklasifikasiakan kedalam empat tipe yaitu : tipe otoriter, tipe laissez-faire,

tipe demokratis dan tipe pseudo-demokratis.

1. Tipe otoriter

18

Tipe kepemimpinan otoriter disebut juga tipe kepemimpinan

“authoritarian” dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak

sebagai ditaktor terhdap anggota-anggota kelompoknya. Dominasi yang

berlebihan mudah menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis,

atau sifat-sifat pada anggota-anggota kelompok terhadap pemimpinnya.

2. Tipe “Laissez -faire”

 Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan

kepemimpinanya, dia membiarkan bawahanya berbuat sekehendaknya.

Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi tehadap

pekerjaan bawahanya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan

sepenuhnya kepada bawahanya. Pembagian tugas dan kerjasama

diserahkan sepenuhnya pada bawahannya tampa petunjuk atau saran-

saran dari  pemimpin. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga atau

semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota

kelompok, dan bukan pengaruh dari  pemimpin. Struktur organisasinya

tidak jelas dan kabur, segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa

pengawasan dari pimpinan.

3. Tipe Demokratis

Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirka kepemimpinanya bukan

sebagai diktaktor, merupakan sebagai pemimpin di tengah tengah

kelompoknya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha mestimulasi

anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan

bersama. Dalam tingkatan dan usaha-usahanya ia selalu berpangkal  pada

kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan

kesanggupan serta kemampuan kelompoknya.

4. Tipe Pseudo-demokratis

Tipe ini disebut juga demokratis semu atau manipulasi diplomatik.

Pemimpin yang  bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja

bersikap demokratis padahal dia bersikap otokratis. Misalnya jika ia

19

mempunyai ide-ide, pikiran, konsep-konsep yang ingin di   tetapkan pada

lembaga yang dipimpinya, maka hal tersebut di diskusikan dan

dimusyawarahkan dengan bawahanya, tetapi situasi diatur dan diciptakan

sedemikian rupa sehingga akhirnya bawahan didesak agar menerima

ide/pikiran/konsep tersebut sebagai keputusan bersama.

2.4.4 Syarat-syarat Kepemimpinan Pendidikan

1. Syarat-syarat formal

Seseorang yang menjabat kepala sekolah dilingkungan Departemen

Pendidikan Nasional diruskan dalam Kepmen Diknas RI No : 162/U/2003

tentang pedoman penugasan guru sebagai Kepala Sekolah.

2. Syarat-syarat fundamental

Nilai-nilai moral Pancasila menjadi syarat fundamental yang harus

dijadikan acuan, dihayati dan diamalkan oleh para calon pemimpin

pendidikan di Indonesia.

3. Syarat-syarat praktis

a. Memiliki kelebihan dalam pengetahuan dan kemampuan

b. Memiliki kelebihan dalam kepribadian

4. Syarat –syarat lainnya

a. Memiliki kecerdasan atau intelegensi yang cukup baik

b.Percaya diri sendiri dan bersifat membership

c. Cakap bergaul dan ramah tamah

d.Kreatif, inisiatif dan memiliki hasrat untuk maju dan berkembang

e. Organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa

f. Memiliki keahlian atau ketrampilan dalam bidangnya

g.Suka menolong, memberi petunjuk dan menghukum secara bijaksana

h.Memiliki keseimbangan emosional dan bersifat sabar

i. Memiliki semangat pengabdian dan kesetiaan yang tinggi

j. Berani mengambil keputusan dan tanggung jawab

20

k.Jujur, rendah hati, sederhana dan dapat dipercaya

l. Bijaksana dan selalu berlaku adil

m. Disiplin

n.Berpengetahuan dan berpandangan luas

o.Sehat jasmani dan rohani

2.4.5 Keterampilan Kepemimpinan Pendidikan

Seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan. Di bawah ini aan

diuraikan  beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin

pendidikan. Keterampilan keterampilan itu adalah : Keterampilan dalam

memimpin Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki

keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin

yang baik. Untuk hal itu ia harus menguasai bagaimana caranya: Menyusun

rencana bersama, mengajak anggota  berpartisipasi, memberi bantuan kepada

anggota kelompok, memupuk “morale” kelompok, bersama-sama membuat

keputusan, menghindarkan “working on the group” dan “working for the

group” dan mengembangkan “working within the group”, membagi dan

menyerahkan tanggung jawab, dan sebagainya. Untuk memperoleh

keterampilan diatas  perlu pengalaman, dan karena itu pemimpin harus benar-

benar banyak bergaul,  bekerjasama, dan berkomunikasi dengan orang yang

dipimpinya. Yang penting jangan hanya tahu, tetapi harus dapat

melaksanakan. Keterampilan dalam hubungan insani Hubungan insani adalah

hubungan antar manusia.

Ada dua macam hubungan yang  biasa kita hadapidalam kehidupan

sehari-hari: (1) hubungan fungsional atau hubunga formal, yaitu hubngan

karena tugas resmi atau pekerjaan resmi; dan (2) hubungan pribadi atau

hubungan informal atau hubungan personal, ialah hubungan yang tidak

didasarkan atas tugas resmi atau pekerjaan, akan tetapi bersifat kekeluargaan.

21

Yang menjadi inti dalam hubungan ini, apakah itu hubungan fungsional

atau hubungan pesonal, adalah saling menghargai. Bawahan menghargai

atasan dan sebaliknya atsan pun harus menghargai bawahan. Keterampian

proses dalam kelompok maksud utama dari proses kelompok ialah begai mana

meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya

sehingga potensi yang dimiliki anggota kelompok itu dapat diefektifkan

secara maksimal. Inti dari proses kelompok adalah hubungan insani dan

tangguang jawab bersama. Pemimpin harus jadi penengah, pendamai,

modertor dan bukan jadi hakim.

Keterampilan dalam administrasi personil Administrasi personil

mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang

dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam

administrasi personal ialah: seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan,

orientasi,  pengawasan,bimbingan dan pengembangan serta kesejahteraan.

Menemukan kegiatan yang  paling penting dari kegiatan di atas ialah kegiatan

seleksi dalam memilih orang yang paling sesuai dengan tugas dan pekerjaanya

yang berpedoman pada “the right man in the right place”.

Keterampilan dalam menilai Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha

untuk mengetahui sampai dimana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan

atau sampai dimana suatu tujuan dapat dicapai. Yang dinilai biasanya ialah;

hasil kerja, cara kerja dan orang yang mengerjakanya. Adapun teknik dan

prosedur evaluasi ialah; menentukan tujuan penilaian, menetapkan norma/

ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data-data yang diolah menurut

kriteria yang ditentukan, pengolahan data, dan menyimpulkan hasil penilaian.

Melaui evaluasi, guru dapat dibantu dalam meniali pekerjaanya sendiri,

mengetahui kekurangan dan kelebihanya. Selain guru, pesonil lainyapun perlu

dievaluasi seperti  petugas (karyawan) tata usaha, petugas BK, dan

sebagainya, untuk mengetahui kemajuan/ kekuranganya.

22

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pengelolaan pendidikan diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-

kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan dapat pula

diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan,

memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur

dan mendayagunakan sumber manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan

pendidikan. Sementara fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan, yakni: fungsi

membuat putusan, merencanakan, mengorganisasikan, mengkomunikasikan,

mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai.

Kemudian menyangkut tentang pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan

pendidikan yakni pendekatan organisai klasik sering disebut juga dengan gerakan

manajemen ilmiah. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang

secara efektif dalam organisasi industri. Pendekatan organisasi klasik ini dibagi

menjadi yaitu pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan

berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik dan pendekatan

prilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan

struktur formal dan menambahkannya dengan proposisi yang diambil dari psikologi,

sosiologi, ilmu politik dan ekonomi.

Didalam pengelolaan pendidikan juga akan membentuk organisasi dan

manajemen pendidikan. Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang kedalam

aktivitas kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun

pekerjaannya berbeda-beda dengan adanya organisasi dimaksudkan agar pekerjaan

tersebut dapat berjalan dengan lncar dan baik. Sedangkan manajemen merupakan

usaha yang sistematis dalam mengatur dan menggerakkan orang-orang yang ada di

23

dalam organisasi agar mereka bekerja sepenuh kesanggupan dan kemampuan yang

dimilikinya dan juga dengan tujuan mereka bekerja secara optimal.

Untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala

tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau

perhitungan yang rasional. Maka diperlukan langkah-langkah kegiatan dengan

perumusannya secara jelas dan tegas agar tidak rancu. Rumusan dari langkah-langkah

tersebut, disebut fungsi manajemen yang merupakan pemuatan pengarahan mental

(pikiran, kemauan dan perasaan) dan tenaga jasmaniah untuk mewujudkan sesuatu

sebagai sasaran. Selain itu terdapat juga prinsip pengelolaan sekolah yakni

memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme

kerja, mengkoordinasi wewenang dan tanggungjawab, memberi tanggungjawab pada

personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya, mengenal

secara baik faktor-faktor psikologis manusia dan relativitas nilai-nilai.

Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau

kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok

yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di

tetapkan sebelumnya. Jadi kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada satu

lembaga satuan pendidikan dan pemimpin yang proses keberadaannya dapat dipilih

secara langsung, ditetapkan oleh yayasan, atau ditetapkan oleh pemerintah. Secara

operasional fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok, yaitu

fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi

pengendalian. Berdasarkan konsep, sifat, sikap dan cara-cara pemimpin tersebut

melakukan dan mengembangkan kegiatan kepemimpinan dalam lingkungan kerja

yang dipimpinnya, maka kepemimpinan pendidikan dapat diklasifikasiakan kedalam

empat tipe yaitu : tipe otoriter, tipe laissez-faire, tipe demokratis dan tipe pseudo-

demokratis. Dalam kepemimpinan pendidikan ini juga membutuhkan syarat-syarat

dan keterampilan tertentu agar bisa dipilih atau diposisikan menjadi pemimpin.

24