pengelolaan safeguards dan akunting...
TRANSCRIPT
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
PENGELOLAAN SAFEGUARDSDAN AKUNTING BAHAN NUKLIR
(ABN) DI MBA RID
Oleh
Ira Ariati,STDivisi Produksi PT. Batan Teknologi (Persero)
ABSTRAKPENGELOLAAN SAFEGUARD dan ABN di MBA RID. Berdasarkan Facility Attachment no. 4 dalam Safeguard Agreement under NPT between Indonesia dan IAEA Subsidiary Arrangement, pihak fasilitas pengelola bahan nuklir harus menetapkan tindak lanjut apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi safeguard.. PT. BATAN Teknologi (Persero) mempunyai tanggungjawab terkait dengan safeguard bahan nuklir di MBA RID. Organisasi Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir (SPPBN) Divisi Produksi PT. BATAN Teknologi (Persero), dibentuk berdasarkan SK Pembentukan Tim Pengawas dan Pengurus Inventory Bahan Nuklir yang dituangkan dalam SK Direksi No. 13/Hk.01/III/2004.
ABSTRACTSafeguard coordinating and Nuclear Material Account on Material Balance Area RID. According on Facility Attachment No. 4 in Safeguard Agreement under NPT between Indonesian and IAEA Subsidiary Arrangement, the facility must be done anything do in implementation. PT. Batan Teknologi (Persero) have been responsibility in nuclear material safeguard on MBA RID. Control of Nuclear Material and Responsibility System Organization (SPPBN), Division of Production of PT. BATAN Teknologi (Persero), depend on Funding Letter of Inspector Team and Nuclear Material Inventory Member on Funding Letter of Director No. 13/Hk.01/III/2004
466
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
I. PENDAHULUAN
I.1. Umum
Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR) mengolah bahan baku
uranium dengan pengayaan < 20% berupa UF6 atau larutan uranil nitrat (UN), namun
demikian pemberian umpan tengah berupa serbuk U3O8 atau logam uranium dapat
dilakukan sesuai dengan kebutuhan produksi. Bahan baku tersebut pertamatama diubah
menjadi bahan bakar U3O8, UAlx maupun U3Si2, kemudian difabrikasi menjadi EB dan
atau EK type MTR (Material Testing Reaktor). Untuk menjamin kualitas produk EB dan
EK tersebut, termasuk bahan dan komponen penyusun, pengelolaan produksi di IPEBRR
didasarkan atas suatu sistem Jaminan Kualitas yang dijabarkan ke dalam dokumen
Program Jaminan Kualitas dan berbagai dokumen produksi yang diberlakukan selama
berlangsungya segenap kegiatan yang mempengaruhi produk. Penerapan Program
Jaminan Kualitas secara ketat tersebut tidak terlepas dari tanggungjawab keselamatan
Operasi Reaktor yang akan menggunakan produk EB/EK dari IPEBRR.
Pengelolaan Safeguard dan Akunting Bahan Nuklir (ABN) di MBA RID tidak
terlepas dari UndangUndang No. 8 tahun 1978 yang memuat ratifikasi mengenai
pencegahan penyebaran senjatasenjata nuklir (The Treaty on the Non Proliferation of
Nuclear Weapons), dan sebagai tindak lanjut pada tanggal 14 Juli 1980 telah
ditandatangani perjanjian mengenai penetapan safeguard. Berdasarkan Pasal 7
perjanjian antara Negara Republik Indonesia dan Badan Tenaga Atom Internasional
sebagaimana dimaksud dalam diatas, Indonesia harus mempunyai sistem
pertanggungjawaban dan Pengendalian bahan nuklir yang terkena safeguards.
Berdasarkan pasal 16 huruf e Undangundang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran menetapkan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir
ditujukan untuk mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir.
Sedangkan berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2000 tentang
Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, untuk memperoleh izin pemanfaatan bahan nuklir
harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu mempunyai Sistem Pertanggngjawaban dan
Pengendalian Bahan Nuklir.
Pembentukan Organisasi Sistem Pertanggngjawaban dan Pengendalian Bahan
Nuklir (SPPBN) Divisi Produksi PT. BATAN Teknologi (Persero) (MBA RID), didasarkan
pada SK Pembentukan Tim Pengawas dan Pengurus Inventory Bahan Nuklir yang
dituangkan dalam SK Direksi No. 13/Hk.01/III/2004, serta diperbaharui dalam SK Direksi
No. 024/Hk.01/VI/2006.
467
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
I.2. Tinjauan Hukum
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 2 Tahun 2005, Tentang
Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir menetapkan antara lain
(Pasal 1) :
Ayat (2) : Daerah Neraca Bahan Nuklir ( Material Balance Area) yang selanjutnya
disingkat MBA adalah daerah di dalam atau di luar fasilitas sedemikian
sehingga dapat ditentukan :
a. Jumlah setiap bahan nuklir yang masuk atau keluar pada setiap MBA, dan
b. fisik bahan nuklir pada setiap MBA sesuai prosedur
Ayat (3) : Tempat Pengukuran Pokok (Key Measurements Points) yang selanjutnya
disingkat KMP adalah tempat dimana bahan nuklir berada dalam bentuk
yang dapat diukur untuk keperluan penentuan alur atau inventori bahan nuklir,
yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada penerimaan dan pengiriman
(termasuk buangan yang terukur) dan tempat penyimpanan di MBA.
Ayat (10) : Bahan Nuklir yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Material
Unaccounted For) yang selanjutnya disingkat MUF adalah perbedaan jumlah
bahan nuklir antara inventori buku dan inventori fisik.
Ayat (12) : Verifikasi Inventori Fisik (Physical Inventory Verification) adalah setiap
kegiatan yang diselenggarakan untuk memverifikasi catatan Pengurus
Inventory Bahan Nuklir tentang jumlah bahan nuklir dalam masing masing
batch yang terukur maupun berdasarkan perkiraan yang ada pada saat
tertentu di dalam MBA.
Ayat (15) : Pelaksanaan Inventory Fisik (Physical Inventory Taking) yang selanjutnya
disingkat PIT adalah proses pencatatan semua inventory fisik di dalam suatu
MBA.
I.3. Organisasi Pelaksana SPPBN
Untuk melaksanakan SPPBN di IPEBRR, MBA RID terdiri dari Pengusaha
Instalasi, Pengawas Bahan Nuklir, Koordinator Pengurus dan Pengurus KMP bahan nuklir
dengan tugas dan tanggungjawab (gambar 2 ).
MBA RI D dalam implementasinya mempunyai 3 buah KMPalir dan 6 buah KMP
Inventory (gambar 1).
KMPalir meliputi :
KMP 1 : meliputi alur penerimaan bahan uranium
KMP2 : meliputi alur pengiriman limbah
468
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
KMP3 : alur pengeluaran limbah
KMPinventori meliputi :
KMPA : meliputi gudang tempat penyimpanan uranium
KMPB : meliputi daerah konversi AUK, Kalsinasi /Reduksi U3O8, UO2
Hydrofluorinasi, dan Reduksi Kalsiothermik
KMPC : meliputi daerah pembuatan inti dan fabrikasi pelat serta perakitan
EB/EK
KMPD : meliputi daerah pungutan gagalan, pelarutan, pemurnian dan evaporasi
KMPE : meliputi daerah penampungan limbah sementara
KMPF : meliputi laboratorium
II. PEDOMAN PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR
Penerapan proteksi fisik di IPEBRR didasarkan pada Keputusan Dirjen BATAN
No. PN 00 04/170/DJ/87 tertanggal 28 Oktober 1987 adalah dimaksudkan untuk
menciptakan :
1. Suatu kondisi yang memperkecil atau meniadakan pengambilan bahan nuklir
secara tidak sah atau sabotase
2. Kemampuan untuk menangkal ancaman yang dihadapi dan melakukan serta
menemukan kembali bahan nuklir yang hilang dengan cara yang tepat dan cepat
2.1. Unsurunsur proteksi fisik bahan nuklir yang diperlukan adalah:
1. Tanggungjawab dan wewenang
Tanggungjawab dan wewenang penerapan sistem proteksi fisik bahan nuklir
di fasilitas adalah Kepala instalasi
2. Perizinan
Perizinan hanya dapat diberikan terhadap suatu kegiatan nuklir apabila
Kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan pokok proteksi fisik bahan nuklir
di samping ketentuan lain yang berlaku temasuk radiologi.
3. Penggolongan bahan nuklir
Penggolongan bahan nuklir dalam rangka proteksi fisik seperti terlihat pada
Tabel 1. Penggolongan ini didasarkan pada potensi bahaya dari bahan nuklir
dan potensi tersebut tergantung dari :
1. Jenis bahan nuklir
2. Bentuk fisika maupun kimia
3. Tingkat radiasi, dan
4. Kuantitasnya
469
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
4. Persyaratan Proteksi fisik untuk bahan nuklir dalam penggunaan dan
penyimpanan. Persyaratan ini memperhatikan pula penggolongan bahan
nuklir dan lokasinya. Persyaratan teknis proteksi fisik bahan nuklir yang
digunakan dan disimpan, adalah :
1. Mencakup perangkat keras (peralatan pengaman), prosedur (termasuk
organisasi dan pelaksanaan tugasnya) dan disain fasilitas (termasuk
denah)
2. Sistem proteksi khusus dengan memperhatikan lokasi geografis fasilitas
II.1. Usaha pencapaiannya dilakukan dengan
1. Menentukan terlebih dahulu semua orang yang secara teratur diizinkan keluar
masuk fasilitas
2. Membatasi sesedikit mungkin jumlah orang yang masuk ke daerah bahan nuklir
II.2. Persyaratan Proteksi fisik dalam transit
Pengangkutan merupakan kegiatan yang paling rawan terhadap usaha
pengambilan bahan nuklir secara tidak sah atau sabotase sehingga perlu proteksi
yang cermat.
II.2.1. Usaha pencapaiannya dilakukan dengan :
1. Mempersingkat waktu beradanya bahan nuklir dalam transit
2. Memperkecil jumlah dan waktu penyerahan berlangsung
3. Menghindarkan pemakaian jadwal pengangkutan yang teratur dan pasti
agar sulit dideteksi pihak lain
4. Menentukan orangorang yang terlibat dalam pengangkutan
III. PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR DI IPEBRR
Penerapan proteksi bahan nuklir di IPEBRR dilaksanakan dengan berpedoman
pada Keputusan Dirjen No. PN 00 04/DJ/170/1987, adapun pelaksanaannya secara garis
besar dibedakan atas 2 hal yakni :
1. Proteksi fisik bahan nuklir dalam penggunaan dan penyimpanan dan
2. Proteksi fisik bahan nuklir dalam transit (termasuk pengangkutan)
Penerapan ke dua hal tersebut selalu ditinjau dari sisi perangkat keras dan perangkat
lunak.
III.1. PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR DALAM PENGGUNAAN DAN PENYIMPANAN
1. Gedung IPEBRR dan ruangannya
470
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
Gedung IPEBRR merupakan gedung berlantai 3 (tiga) yang kokoh dan tahan
gempa. Lantai 1 gedung ini merupakan tempat berlangsungnya aktifitas
menggunakan bahan nuklir. Gedung ini dilengkapi dengan 1 (satu) pintu utama,
tempat keluar masuknya personil, 1 (satu) pintu material, tempat keluar masuk
barang dan 4 (empat) pintu darurat. Dalam keadaan normal pintu darurat dan pintu
material dalam keadaan terkunci, dan hanya pintu utama yang dipergunakan untuk
lalu lintas keluar masuknya personil.
Bahan nuklir di dalam gedung ini berada dalam daerah gudang, daerah
proses dan daerah fabrikasi. Ketiga daerah ini memiliki ruanganruangan berpintu.
2. Pagar besi berjaring
Diluar sekeliling gedung IPEBRR pada jarak kurang lebih 10 m dipasang
pagar besi berjaring yang disangga dengan tiang besi pada setiap jarak 2 m.
Ketinggian pagar berjaring 2,75 m dan pada bagian atas dilengkapi dengan kawat
berduri setinggi 0,5 m. Pagar dilengkapi dengan 3 buah pintu; 1 (satu) pintu utama
dengan lebar 4 m, jalan keluar masuk kendaraan, 2 (dua) buah pintu jalan masuk
personil dengan lebar 1 m, yang utama kearah gedung EFEI. Disekitar pagar
dilengkapi dengan lampu penerangan yang memadai.
3. Satuan Pengaman
Satuan Pengaman menempati sebuah pos yang berada dihalaman gedung
IPEBRR dekat dengan pintu utama pagar besi berjaring. Satuan pengaman
bertugas 24 jam sehari dan dapat memantau setiap personil maupun kendaraan
yang masuk ke gedung IPEBRR.
4. Kamera/CCTV , Sarana sistem BSS
Kamera/CCTV dipasang pada beberapa tempat dan dihubungkan dengan
monitor di ruang pantau di lantai 2 gedung IPEBRR dan gedung PMBI antara lain :
1. Koridor menuju ruang fabrikasi dan gudang uranium
2. Koridor menukju ruang produksi inti dan ruang proses olah ulang gagalan
dan ruang laboratorium
3. Koridor menuju ruang kalsinasi U3O8 dan ruang konversi AUK serta
ruang Reduksi Kalsiothermik
5. Alarm pada gudang uranium
471
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
Alarm dipasang pada pintu masuk gudang uranium. Bila masuk gudang
uranium dibuka maka akan secara otomatis membunyikan alarm.
Prosedurprosedur kerja diberlakukan kedalam pelaksanaan tugas ini antara lain,
seperti
1. Prosedur Keselamatan dan Prosedur Sistem Akunting Bahan Nuklir
2. Prosedur Penanggulangan Kedaruratan
3. Prosedur Pengamanan Instalasi
Persyaratan bagi bahan nuklir golongan II dalam penggunaan dan penyimpanan
1. Bahan nuklir disimpan/digunakan di daerah proteksi.
2. Batas luar daerah proteksi berupa gedung dan atau pagar. Bila pagar
dipergunakan maka daerah sekitasr pagar harus bebas pandang dan dilengkapi
dengan penerangan yang cukup.
3. Semua orang yang masuk ke daerah proteksi harus menggunakan tanda
pengenal.
4. Lalulintas personil/kendaraan ke daerah proteksi diusahakan sesedikit mungkin.
5. Hanya orang yang dipercaya atau yang dikawal yang boleh memasuki daerah
Proteksi.
6. Tanda Pengenal dibedakan untuk personil yang karena tugasnya berulangkali
masuk kedaerah proteksi dengan tanda pengenal untuk pengunjung.
7. Orang dan bungkusan yang keluar masuk diperiksa secara uji petik.
8. Pemindahan bahan nuklir di dalam daerah menjadi tanggungjawab pemilik
sedangkan keluar daerah proteksi sepenuhnya mengikuti persyaratan proteksi
fisik untuk bahan dalam transit.
9. Peraturan dalam keadaan darurat harus dapat menjamin bahwa bahan nuklir
tidak dipindahkan secara tidak sah.
III.2. PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR DALAM TRANSIT/PENGANGKUTAN
Pada setiap transit bahan nuklir (dimaksud adalah penerimaan bahan nuklir dari
luar negeri), tindakan proteksi fisik dilaksanakan bergantung pada golongan bahan nuklir.
Proteksi fisik bahan nuklir yang dilaksanakan untuk bahan nuklir golongan II yaitu dengan
menggunakan wadah yang telah diuji kekuatan dan ketahanannya dan diberi segel.
Pengankutan dari bandara ke lokasi IPEBRR ini dilakukan dengan kendaraan dan
dikawal oleh petugas keamanan dan proteksi radiasi.
III.2.1. Persyaratan bagi bahan nuklir golongan II dalam Transit
472
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
1. Pemilihan pengangkutan dan pengambilan rute sedapat mungkin memilih rute
khusus dan yang terpendek.
2. Cara pengangkutan harus dipilih sedemikian sehingga bongkar muat menjadi
singkat.
3. Bahan yang diangkut harus dalam compartment/kontener yang terkunci/ segel.
4. Tindakan proteksi fisik domestic harus meliputi penyediaan komunikasi radio
dua arah.
5. Instansi yang diberi wewenang untuk melakukan pengangkutan harus diberi
instruksi tertulis yang merinci tanggungjawab dan kewenangan.
Dalam rangka pelaksanaan pertangungjawaban dan pengendalian bahan nuklir,
Pengusaha Instalasi Nuklir, wajib :
1. Mempunyai sistem pencatatan atau perekaman dan pelaporan yang menunjukkan
inventori bahan nuklir dan perubahannya, termasuk penerimaan dan pemindahan
ke luar MBA
2. Membukukan bahan nuklir secar kualitatif dan kuantitatif yang dimiliki, diterima,
dihasilkan, dikirim, hilang dan diambil dari inventori, dan menyimpan catatan atau
rekaman pembukuan tersebut dan catatan atau rekaman pelaksanaan pekerjaan
3. Menyampaikan laporan pembukuan bahan nuklir kepada BAPETEN
4. Merinci persyaratan dasar pengawasan dan Data Sumber dalam merencanakan
fasilitas nuklir baru atau dalam hal terjadi perubahan design fasilitas yang ada
5. Merinci instruksi tertulis mengenai pengendalian bahan nuklir
6. Merencanakan dan mengatur tindakan penyelamatan dalam penanganan bahan
nuklir, dan
7. Menjamin tidak terganggungnya alat pengungkung dan alat pengamatan serta
menyimpan dengan baik bekas segel milik IAEA maupun BAPETEN
Pengawas Inventori Bahan Nuklir mempunyai kewajiban untuk memberikan
informasi mengenai kegiatan pengawasan bahan nuklir dalam lingkup tanggungjawab
kepada Pengusaha Instalasi Nuklir.
Pengurus Inventory Bahan Nuklir mempunyai tugas :
1. Membuat catatan atau rekaman segala kegiatan, keadaan di KMP
2. Membuat dan meyampaikan laporan kepada pengawas Inventori Bahan
Nuklir, dan
3. Menyiapkan dan melaksanakan inventori fisik di KMP dalam lingkup
tanggungjawabnya.
473
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
Pengurus Inventori Bahan Nuklir bertanggungjawab atas segala kegiatan dan
dipenuhinya persyaratan pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir.
Setiap fasilitas harus mempunyai dokumen pembukuan yang memuat catatan
atau rekaman tentang kualitas setiap jenis bahan nuklir yang ada, distribusi di fasilitas
dan perubahan yang mempengaruhi.
Catatan atau rekaman sebagaimana dimaksud diatas harus mencakup tetapi
tidak terbatas pada halhal sebagai berikut :
a) Buku besar (General Ledger) untuk setiap MBA dari setiap jenis bahan nuklir yang
dimiliki atau ditangani memuat keterangan sebagaimana dimaksud.
b) Buku pelengkap (Subsidiary Ledger) untuk setiap KMP di setiap MBA dari setiap jenis
bahan nuklir yang dimiliki atau ditangani memuat keterangan sebagaimana dimaksud.
c) Dokumen Pemindahan Internal (Internal Transfer Form), yang digunakan untuk
mencatat pemindahan sejumlah bahan nuklir antara KMP di dalam suatu MBA memuat
keterangan sebagaimana dimaksud.
d) Dokumen Perubahan Inventory Pemindahan Bahan Nuklir (Inventory Change
Document Material Transfer) untuk mencatat perubahan sebagaimanan dimaksud.
Dokumen yang harus disiapkan untuk Inspeksi Interim Bapeten yaitu :
1. IMT (Internal Material Transfer)
2. ICD (Inventory Change Document)
3. Summary
4. Denah/Peta Bahan Nuklir
5. Itemized List
6. General Ledger : LEU, HEU, NU, DU
7. Sub Ledger : LEU, HEU, NU, DU
Dokumen yang harus disiapkan untuk Inspeksi PIT (Pysical Inventory Taking) yaitu :
1. ICD (Inventory Change Document)
2. Summary
3. Denah/Peta Bahan Nuklir
4. Itemized List
5. ICR (Inventory Change Report)
6. Daft PIL (Physical Inventory List)
7. Draft MBR (Material Balance Report)
8. General Ledger : LEU, HEU, NU, DU
9. Sub Ledger : LEU, HEU, NU, DU
474
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
Dokumen yang harus disiapkan untuk Inspeksi PIV (Pysical Inventory Verification) yaitu :
1. IMT (Internal Material Transfer)
2. Summary
3. Denah/Peta Bahan Nuklir
4. Itemized List
5. Daft PIL (Physical Inventory List)
6. Draft MBR (Material Balance Report)
7. General Ledger : LEU, HEU, NU, DU
8. Sub Ledger : LEU, HEU, NU, DU
IV. PEMBAHASAN
1. Walaupun secara definitif daerah neraca bahan dapat meliputi daerah diluar
gedung IPEBRR namun dalam pelaksanaannya daerah neraca bahan hanya
berada dalam gedung yang diproteksi dengan dinding dan pengendalian akses
keluar masuk barang dan personil pada satu pintu masuk.
2. Prosedur kerja yang berkaitan dengan proteksi fisik harus dikaitkan dengan
akuntansi dan kendali atas bahan nuklir. Sebagai contoh di dalam penanganan
kedaruratan nuklir selain mengutamakan akses penyelamatan personil namun
perlu dikaitkan dengan keberadaan bahan nuklir saat terjadi kedaruratan.
Dengan demikian SPPBN dalam keadaan darurat masih dapat diterapkan.
3. Dari Inspeksi Interim yang telah dilakukan di MBA RID pada periode 2526
Januari 2006, tidak ditemukan temuan yang berarti, kesalahan/temuan yang ada
telah diperbaiki pada saat itu juga.
4. Dari Inspeksi PIT (Pysical Inventory Taking) yang dilakukan Bapeten pada MBA
RID pada periode 2426 April 2006., hanya ditemukan 1 temuan yaitu pada draft
MBR (Material Balance Report) no 143 periode 2005 s.d 2006 pada entry 1 berat
isotop tertulis 24959.638 seharusnya 24900.638, dan telah diperbaiki pada saat
pemeriksaan berjalan.
5. Dari Inspeksi Safeguards PIV oleh Bapeten terhadap RID yang dilakukan
tanggal 89 Juni 2006, memang ditemukan beberapa kesalahan penulisan,
namun telah diperbaiki saat pemeriksaan berjalan.
V. KESIMPULAN
475
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
1. Penerapan Proteksi Fisik IPEBRR sangat membantu dan berkaitan langsung
dengan sistem pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir.
2. Laporan Hasil Inspeksi Safeguard (PIT) No. 749/PN 00 04/DIIBN/IV06
tertanggal 18 Mei 2006, didapatkan kesimpulan bahwa :
1. Pelaksanaan Sistem Penngendalian dan Pembukuan Bahan Nuklir di RID pada
dasarnya sudah baik namun masih harus meningkatkan ketelitian dalam
pembuatan dokumen safeguard.
2. Pengelolaan SPPBN yang telah berjalan dengan baik agar dipertahankan dan
ditingkatkan di tahuntahun mendatang
3. Laporan Hasil Inspeksi PIV Safeguard Bahan Nuklir No. 1019/PN 00 04/DIIBN/VI
06 tertanggal 26 Juni 2006, didapatkan kesimpulan bahwa :
1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Bahan Nuklir di RID cukup
baik namun masih ada beberapa kesalahan yang bersifat administratif
2. Perlu peningkatan ketelitian dlaam pembuatan semua dokumen di SPPBN
3. Perlu dilakukan analisa terhadap beberapa bahan nuklir untuk mengetahui berat
dan deskipsinya
4. Pengelolaan SPPBN yang telah berjalan dengan baik agar dipertahankan dan
ditingkatkan di tahuntahun mendatang
DAFTAR ACUAN
1. Hadilukito,Trijanto Ir, "Sistem Proteksi Fisik Bahan Nuklir dalam menunjang
SPPBN di IPEBRR (MBA RID), October 1999
476
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
2. PP KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NO. 2 TAHUN 2005
tentang " SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGENDALIAN BAHAN
NUKLIR"
3. LAPORAN ANALISIS KESELAMATAN INSTALASI PRODUKSI ELEMEN BAKAR
REAKTOR RISET (IPEBRR) (BT141E02001) , Februari 2006.
DISKUSI DAN TANYA JAWAB
Penanya: Slamet S ( PRSG BATAN )
Pertanyaan:
a.Mohon dijelaskan tentang definisi daerah proteksi dalam pengelolaan di MBA RID?
b.Bagaimana batasan radiasi pada daerah proteksi?
477
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006 ISSN: 14123258
Jawaban:
a.Proteksi fisik dalam pengelolaan ABN di MBA RID adalah suatu pemenuhan aspek
keselamatan yang telah diatur dalam suatu prosedur – prosedur. Misalnya untuk raw
material yang kami pakai U308 adalah termasuk golongan II yang dalam
pelaksanaannya dibedakan atas dua hal meliputi proteksi fisiki BN dalam transit
( termasuk pengangkutnya ).
b.Adapun batasannya dapat dilihar dalam Design Basic Trade masing – masing
fasilitas.
Penanya: Farida Tususafariah ( PTKMR BATAN )
Pertanyaan:
a.Peraturan tentang safeguard mengapa masih mengacu pada Dirjen Batan th 1987?
b.Apakah BAPETEN belum ada?
Jawaban:
a.Mohon maaf sejauh yang kami ketahui baru SK Dirjen BATAN tahun 1987 tentang
penerapan proteksi fisik di IPEBRR ( Instalasi Pengelolaa Elemen Bakar Reaktor
Riset )
b.Ternyata baru saja saya mendapat informasi ada yang terbaru tetapi untuk
pnerapan SPPBN Sk Bapeten no. 2 tahun 2005 untuk lebih jelas ada di makalah
saya.
Penanya: Wisnu Hadi ( BAPETEN )
Pertanyaan:
a.Dalam kesimpulan tersebut bahwa ada hubungan erat antara safeguards di MBA
RID dengan proteksi fisik sejauh mana persyaratan proteksi fisik di fasilitas tersebut
dipenuhi?
b.Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada misal ada
penjaga, CCTV, patroli rutin, pencatatan akses dan sebagainya.
Jawaban:
a.Sejauh ini persyaratan proteksi fisik sudah dipenuhi. Lebih lengkapnya dapat dilihat
dalam makalah yang saya sampaikan.
b.Betul ditempat kami sudah ada penjaga, CCTV, patroli rutin, pencatatan akses dan
sebagainya, walaupun masih banyak kekurangan dan akan kami tingkatkan dimasa
yang akan datang.
478