penguatan fkpm polmas 2010

FORUM KEMITRAAN POLISI DAN

(FKPM) DALAMTKI BERMASALAH DI DAERAH

PENGUATAN

FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT

DALAM PENANGANAN DAN PEMULANGANBERMASALAH DI DAERAH PERBATASAN

DAN DAERAH ASAL TAHUN 2010

Jakarta, Januari 2011

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MASYARAKAT

PENANGANAN DAN PEMULANGAN PERBATASAN

ii

PENGANTAR

Merujuk pada Keppres No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) yang pada akhir tahun 2009 diperluas cakupan penugasannya termasuk dari negara lainnya, Satgas TK-PTKIB (Pusat) dibantu Satgas Pemulangan TKIB Daerah, telah berhasil memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada TKIB dan keluarganya, yang pulang melalui pelabuhan resmi di 12 daerah entry point serta Bandara Soekarno Hatta, Banten.

Namun di luar itu, ternyata banyak TKIB dan keluarganya yang pulang melalui lorong-lorong dan pelabuhan tradisionil yang terdapat di sepanjang perbatasan RI- Singapura-Malaysia. TKIB dan keluarganya ini tidak mendapat perlindungan sebagaimana TKIB lainnya yang pulang melalui pelabuhan atau bandara entry point yang resmi. Kemudian ketika TKIB dan keluarganya sampai ke daerah asal masing-masing, juga belum pasti mendapat perlindungan dan informasi yang cukup sehingga banyak yang terlibat kembali dalam praktek-praktek percaloan tenaga kerja yang riskan menjadi TKIB nantinya.

Dalam rangka membantu Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKIB dan keluarganya di daerah perbatasan dan daerah asal, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang dibina oleh aparat penegak hukum Kepolisian, diharapkan dapat berpartisipasi namun perlu diberikan penguatan agar mampu mandiri dalam mendukung berbagai kegiatan operasionalnya.

Satgas TK-PTKIB mendapat dukungan anggaran penguatan FKPM di daerah perbatasan (4 lokasi) dan daerah asal (2 lokasi) yang diharapkan dapat menjadi percontohan untuk direplikasi guna membangun sabuk pengamanan di daerah perbatasan, dan di daerah asal dapat berfungsi sebagai counter dan pengendali calo-calo tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab, sehingga permasalahan TKIB dapat dicegah sejak dini, sejak dari hulunya.

Terima kasih kepada Pemerintah dan Kepolisian Daerah di lokasi percontohan yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan penguatan FKPM ini, semoga dapat membantu memecahkan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di dalam negeri.


Asisten Deputi Menko Kesra Urusan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga,

Ir. Parjoko, MAppSc

iii

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR ii

DAFTAR ISI vi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. FKPM dan TKIB/PMIBS 2

C. Penguatan FKPM Polmas 4

II. PELAKSANAAN

A. FKPM Daerah Perbatasan 5

B. FKPM Daerah Asal 15

C. Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja 19

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 21

B. Saran 21

IV. PENUTUP 22

REFERENSI

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah (TKIB) dan keluarganya dari Malaysia sudah berlangsung sejak lama, tetapi mengagetkan bangsa Indonesia ketika tahun 2002 terjadi pemulangan TKIB dan keluarganya dalam jumlah besar dari Sabah, Malaysia ke Nunukan, Kalimantan Timur, dan telah menyebabkan terjadinya korban jiwa. Pemerintah kemudian mengeluarkan Keppres No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) agar pemulangan TKIB dan keluarganya dapat berlangsung dengan selamat dan bermatabat. TK-PTKIB ini dalam operasional sehari-harinya dibantu oleh Satgas TK-PTKIB yang terdiri dari pejabat teknis kementerian/lembaga terkait. Koordinasi TK-PTKIB dengan Pemerintah Malaysia telah menghasilkan kesepakatan bahwa pemulangan TKIB dan keluarganya akan dilakukan secara bertahap dan disebar ke 12 daerah entry point yaitu: Medan, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Batam, Dumai, Entikong/Pontianak, Nunukan, Pare-pare, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Mataram.

Selama tahun 2004-2009, sejumlah 674.733 TKIB dan keluarganya telah dibantu pemulangannya dari Malaysia oleh Satgas TK-PTKIB, dan atas permintaan Pimpinan juga telah membantu pemulangan 1.314 orang TKIB dan keluarganya dari Timur Tengah yang pulang melalui Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

Sejalan dengan pembenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI di dalam negeri, diperkirakan selama tahun 2010-2014 masih akan ada pemulangan TKIB dan keluarganya, terutama dari Malaysia namun juga dari Timur Tengah dan negara penempatan lainnya. Sehubungan dengan itu, Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 menetapkan adanya Program Peningkatan Pelayanan, Keamanan, dan Ketertiban Pemulangan TKI Bermasalah/Pekerja Migran Terlantar, dan hal ini dipertegas kembali dalam Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan, melalui penetapan Program Perlindungan Pekerja Migran Terlantar (PMT) dan Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI.

Dari pembinaan Satgas TK-PTKIB terhadap Satgas Pemulangan TKIB daerah entry point selama ini, telah diperoleh prosedur tetap penanganan dan pemulangan TKIB dan keluarganya dari Malaysia, dan juga TKIB dari Timur Tengah dan negara lain yang dipulangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Penanganan dan Pemulangan TKIB dan Keluarganya dari Malaysia (2009).

2

Namun berdasarkan pemantauan dan masukan dari Satgas PTKIB daerah entry point terutama yang ada di perbatasan RI-Malaysia, diperoleh informasi adanya pemulangan TKIB (dalam istilah sosial disebut pekerja migran Indonesia bermasalah sosial, PMIBS) dan keluarganya yang tidak melalui entry point, tetapi melalui lorong-lorong dan pelabuhan tradisionil yang banyak terdapat di sepanjang perbatasan RI-Malaysia dari sejak Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. TKIB/ PMIBS dan keluarganya yang pulang tidak melalui entry point ini merupakan tindakan yang melanggar hukum, dan sangat rawan kecelakaan, rentan terhadap tindak kekerasan dan kejahatan, pemerasan, penipuan, tidak ada jaminan keamanan, tidak mendapatkan layanan kesehatan bagi yang memerlukan, serta tidak mendapat bantuan sosial lainnya seperti penampungan, bantuan permakanan, rehab psikososial bagi yang memerlukan, dan biaya transportasi untuk pulang ke daerahnya. Padahal sebagai WNI, para TKIB/PMIBS dan keluarganya ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara RI.

Juga diperoleh informasi dari berbagai pihak di daerah asal bahwa TKIB/PMIBS dan keluarganya yang pulang ke daerah asalnya, sering kali tidak mendapatkan perlindungan karena keterbatasan aparat ketenegakerjaan di perdesaan. Banyak di antaranya ditengarai kembali terlibat dengan para calo-calo tenaga kerja di perdesaan yang tidak bertanggung jawab, yang membuat mereka kembali rentan menjadi TKIB/PMIBS di negara tujuan.

Atas dasar itu, Satgas TK-PTKIB bekerjasama dengan Mabes POLRI mengembangkan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di daerah perbatasan dan daerah asal untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada TKIB/PMIBS dan keluarganya yang pulang tidak melalui entry point, sehingga mereka bisa sampai ke daerah asalnya dengan selamat dan bermartabat, dan jika kemudian memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, diharapkan mereka berangkat sebagai TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan.

B. FKPM dan TKIB/PMIBS

Pengembangan Perpolisian Masyarakat (Polmas) melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) diawali tahun 2005 melalui Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, merupakan model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (humanistic approach) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai falsafah, Polmas menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai–nilai sosial kemanusiaan dan menampilkan sikap santun serta saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan

3

kualitas hidup masyarakat. Sebagai strategi, Polmas menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dan masyarakat lokal dalam memecahkan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang dapat menjadi sumber gangguan kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat.

Polmas dilakukan bukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan mengantisipasi sumber kejahatan, dengan tindakan: (1) menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat (2) mengurangi rasa ketakutan masyarakat terhadap gangguan kriminalitas (3) lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas, dan (4) meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Polmas disesuaikan dengan karakteritisk daerah dan masyarakat. Polmas ditargetkan pada tahun 2010 telah beroperasional di kelurahan/desa di seluruh Indonesia.

Terkait dengan TKIB/PMIBS yang banyak masuk dan keluar melintasi batas negara melalui lorong-lorong dan pelabuhan tradisionil di sepanjang perbatasan RI-Singapura-Malaysia, serta masih lemahnya perlindungan TKIB/PMIBS dan keluarganya setelah sampai ke daerah asalnya, maka FKPM Polmas memiliki potensi untuk dilibatkan dalam: (a) memberikan perlindungan dan penyuluhan kepada TKIB/PMIBS yang pulang atau keluar melalui desanya di perbatasan, dan (b) memberikan perlindungan dan pembinaan kepada TKIB/ PMIBS dan keluarganya setibanya di desa asalnya sehingga mampu mandiri dan tidak kembali terjebak pada rayuan calo-calo ketenagakerjaan yang tidak bertanggungjawab yang dapat menjadikannya sebagai TKIB/PMIBS lagi.

Agar FKPM Polmas dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, perlu diberikan penguatan sehingga sebagai organisasi kemasyarakatan mampu mandiri dalam menjalankan penugasannya termasuk tugas tambahan memberikan perlindungan dan penyuluhan kepada TKIB/PMIBS dan keluarganya, baik di daerah perbatasan maupun di daerah asal. Beberapa masalah operasional FKPM Polmas mengemuka seperti belum adanya komputer untuk pendataan, identitas diri (khususnya untuk Polmas Kawasan), sarana komunikasi, dan operasional FKPM Polmas, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah yang belum banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Diperlukan adanya pembinaan dan pemberdayaan khusus, agar FKPM memiliki kemampuan:

Memahami masalah TKIB/PMIBS dan masalah ketenagakerjaan lainnya, termasuk HAM pekerja migran.

Mengamankan TKIB/PMIBS yang pulang melalui daerahnya. Melakukan pendataan. Memberikan bantuan penampungan sementara. Melaporkan TKIB/PMIBS kepada petugas Babinkamtibmas dan Satgas

Pemulangan TKIB setempat. Memberikan penyuluhan tentang migrasi yang baik dan aman.

4

Memfasilitasi TKIB/PMIBS ke Puskesmas/Pustu dan atau ke Satgas Pemulangan TKIB/Dinas Sosial setempat.

Mampu membiayai operasional FKPM Polmas secara swadaya.

Mengingat sifat kedaruratan dalam penanganan TKIB/PMIBS yang memerlukan reaksi cepat dan melibatkan banyak instansi, dan juga melibatkan hubungan antar daerah, diperlukan adanya sistem komunikasi yang cepat dan mudah, serta sistem pendataan yang teradministrasi dengan baik terkait dengan identitas dan rekam jejak TKIB/PMT untuk keperluan kependudukan, penegakan hukum, serta kebutuhan layanan kesehatan dan sosial lainnya.

C. Penguatan FKPM Polmas

Tahun 2010, penguatan FKPM Polmas dilakukan oleh Biro Binmas, Deputi Operasional Mabes POLRI dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penguatan FKPM Polmas oleh Biro Binmas, Deputi Operasional Mabes POLRI akan dilaporkan tersendiri, sementara kegiatan penguatan FKPM Polmas Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

1. Rapat koordinasi penguatan FKPM Polmas di Tanjung Pinang dan Batam Kepulauan Riau, Entikong, Kalimantan Barat, Nunukan Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Rapat koordinasi diarahkan untuk mengetahui perkembangan FKPM

Polmas di daerah tersebut dan menetapkan FKPM Polmas desa/kelurahan

yang akan dijadikan sebagai FKPM Polmas percontohan.

2. Penguatan pembinaan FKPM dari aparat Kepolisian setempat, implementasi Sistem Jaringan Informasi SMS (SJI-SMS), dan Sistem Aplikasi Data Base TKIB/PMT.

Penguatan pembinaan berupa rapat-rapat koordinasi yang diwujudkan dalam bentuk penguatan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan perangkat SDM (brainware) sehingga mampu mengidentifikasi, mendata, mengorganisir data dan melaporkan secara cepat masalah TKIB/PMIBS di daerahnya ke berbagai pihak yang terkait. Agar FKPM Polmas memiliki keberdayaan untuk menjamin keberlangsungan operasionalnya, juga diberikan penguatan usaha ekonomi.

5

BAB II. PELAKSANAAN

A. FKPM Daerah Perbatasan

1. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesra dengan Kepolisian Resort Kota Tanjung Pinang dan Kepolisian Resort Bintan beserta Satgas Pemulangan TKIB setempat membahas penguatan Perpolisian Masyarakat (Polmas) khususnya di daerah perbatasan melalui penguatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) secara terpadu. FKPM Polmas daerah perbatasan diharapkan dapat menjadi pagar atau pos rakyat yang membantu mengawasi keluar masuknya orang-orang ‘asing’ terutama TKIB/PMIBS yang melintas melalui wilayah desanya. Sebagai warga negara Indonesia yang berhak atas perlindungan, FKPM Polmas diposisikan sebagai garda terdepan dalam mengkoordinasikan pemberian perlindungan kepada TKIB/PMIBS dan keluarganya yang memerlukan bantuan layanan informasi, penampungan sementara, pengobatan, transportasi dan bahkan pendampingan dalam penyelesaian masalah yang menimpanya selama berada di desa wilayah kerja FKPM.

FKPM Polmas Berakit, Kec. Teluk Sebong, Bintan

6

Untuk dapat memberikan perlindungan TKIB/PMIBS secara komprehensif, perlindungan tidak hanya diberikan kepada TKIB/PMIBS yang pulang melalui entry point resmi seperti pelabuhan internasional Tanjung Pinang, tetapi juga kepada TKIB/PMIBS yang pulang di luar entry point resmi, melalui lorong-lorong dan pelabuhan tradisionil yang banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Kepulauan Riau-Singapura-Malaysia, khususnya di Pulau Bintan.

Agar ada kepastian dalam memberikan perlindungan TKIB/PMIBS sampai dengan ke daerah asalnya, FKPM Polmas daerah asal juga perlu diberdayakan agar mampu memberikan perlindungan dan bantuan pelayanan kepada TKIB/PMIBS yang tiba di desa wilayah kerja FKPM. Potensi FKPM daerah asal tidak terbatas hanya memberikan perlindungan kepada TKIB/PMIBS yang pulang ke desa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai unsur pencegah melalui penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan cara bermigrasi yang baik dan benar, serta penyuluhan mengenai prosedur rekrutmen, persiapan, pemberangkatan dan penempatan TKI ke luar negeri. Diperlukan adanya sosialisasi secara terkoordinatif yang berkaitan dengan penanganan TKIB/PMIBS kepada semua pihak di daerah-daerah pengirim/penerima terutama berkaitan dengan masalah-masalah identitas calon TKI, keimigrasian, pelatihan, proses pelayanan kesehatan serta prosedur transportasi pengiriman ke negara tujuan.

Rapat koordinasi menyepakati dan menetapkan FKPM Polmas Desa Berakit, Kabupaten Bintan sebagai percontohan penguatan FKPM Polmas daerah perbatasan di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Desa ini ditengarai sebagai titik tempat keluar masuknya TKIB/PMIBS dari Malaysia ke Indonesia dan sebaliknya.

FKPM Desa Berakit, Kabupaten Bintan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bintan No. Pol.:SKEP/04/IV/2007 tanggal 12 April 2007 dengan Kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Adnan, HK

Wakil Ketua : Bripka Nursalim

Sekretaris : Ewin Arisman

Bendahara : Maria

Anggota : 1. Kamaruddin 2. Ahmad Hasyim 3. Hardi 4. Amaruzaman 5. Zainurrasidah 6. Aidil K 7. Simon.

7

Nomor Server SJI-SMS FKPM Polmas Berakit adalah: +6281261035581 dengan Kode Forum Penerima “FP02” (FP-nol-dua). Mengingat bahwa aliran listrik di Desa Berakit hanya ada pada malam hari, Server SJI-SMS juga akan dihidupkan malam hari, namun tidak setiap hari. Kepada Kasat Binmas Polres Bintan, Kanit Binmas Polsek Teluk Sebong, dan Babinkamtibmas Desa Berakit, diberikan dana pembinaan agar FKPM Polmas Berakit dapat beroperasi dengan baik dan mandiri. FKPM Polmas Berakit telah menerima penguatan usaha ekonomi sebesar Rp 10 juta yang digabungkan dengan usaha sembako yang sudah berjalan sebelumnya. Diharapkan usaha ekonomi FKPM Berakit dapat berkembang menjadi Koperasi yang kuat.

2. Batam, Kepulauan Riau

Rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesra dengan Kepolisian Resort Kota Barelang (Batam-Rempang-Galang) dan Kepolisian Sektor Nongsa membahas penguatan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di daerah perbatasan melalui penguatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) secara terpadu. FKPM Polmas daerah perbatasan diharapkan dapat menjadi pagar atau pos rakyat yang membantu mengawasi keluar masuknya orang-orang ‘asing’ terutama TKIB/PMIBS yang melintas melalui wilayah desanya. Sebagai warga negara Indonesia yang berhak atas perlindungan, FKPM Polmas diposisikan sebagai garda terdepan dalam mengkoordinasikan pemberian perlindungan kepada TKIB/PMIBS dan keluarganya yang memerlukan bantuan layanan informasi, penampungan sementara, pengobatan, transportasi dan bahkan pendampingan dalam penyelesaian masalah yang menimpanya selama berada di desa wilayah kerja FKPM.

Untuk dapat memberikan perlindungan TKIB/PMIBS secara komprehensif, perlindungan tidak hanya diberikan kepada TKIB/PMIBS yang pulang melalui entry point resmi seperti pelabuhan internasional Batam Center, Sekupang, dan Telaga Punggur, tetapi juga kepada TKIB/PMIBS yang pulang di luar entry point resmi, melalui lorong-lorong dan pelabuhan tradisionil yang banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Kepulauan Riau-Singapura-Malaysia, terutama di Pulau Batam, Rempang dan Galang.

Pemberian perlindungan kepada TKIB/PMIBS perlu diteruskan sampai dengan ke daerah asalnya, sehingga FKPM Polmas daerah asal juga perlu diberdayakan agar mampu memberikan perlindungan dan bantuan pelayanan kepada TKIB/PMIBS yang tiba di desa wilayah kerja FKPM. Potensi FKPM daerah asal tidak terbatas hanya memberikan perlindungan kepada TKIB/PMIBS yang pulang ke desa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai unsur pencegah melalui penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan cara bermigrasi yang baik dan benar, serta penyuluhan mengenai prosedur rekrutmen, persiapan, pemberangkatan dan penempatan TKI ke luar negeri. Diperlukan adanya sosialisasi secara terkoordinatif yang berkaitan

8

dengan penanganan TKIB/PMIBS kepada semua pihak di daerah-daerah pengirim/penerima terutama berkaitan dengan masalah-masalah identitas calon TKI, keimigrasian, pelatihan, proses pelayanan kesehatan serta prosedur transportasi pengiriman ke negara tujuan.

FKPM Polmas Sambau, Kec. Nongsa, Batam

Rapat koordinasi menyepakati dan menetapkan FKPM Polmas Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam sebagai percontohan penguatan FKPM Polmas daerah perbatasan di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Kelurahan ini ditengarai sebagai titik tempat keluar masuknya TKIB/PMIBS dari dan ke Johor Bahru, Malaysia.

FKPM Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Lurah Sambau tanggal 30 Mei 2007 dengan Kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : Usman Muharam

Wakil Ketua : Aiptu Suhartana

Sekretaris : Jefrizal

Bendahara : Raja Alip

Anggota : 1. Sahabudin Yusbin. 2. Syharil 3. Sopian

9

4. Erizal 5. Wagimin 6. Andrikus 7. Sardi 8. Baharuddin 9. Abdul Hamid 10. Zulkifli 11. Danggang 12. Jais 13. Samsul Bahri 14. Saparuddin, SH 15. Saidar 17. Alias Konggor.

Nomor Server SJI-SMS FKPM Polmas Sambau adalah: +6285264649793 dengan Kode Forum Penerima “FP01” (FP-nol-satu). Aliran listrik di Kelurahan Sambau 24 jam sehari, namun untuk menghemat pulsa, Server SJI-SMS hanya akan dihidupkan dua kali seminggu, sehingga berita akan tertunda selambatnya tiga hari baru sampai ke Forum Penerima SMS. Kepada Kasat Binmas Polresta Barelang, Kanit Binmas Polsek Nongsa, dan Babinkamtibmas Kelurahan Sambau, diberikan dana pembinaan agar FKPM Polmas Sambau dapat beroperasi dengan baik dan mandiri. Terkait dengan penguatan usaha ekonomi, FKPM Polmas Sambau sedang dalam proses penyusunan proposal dan pembuatan rekening FKPM Polmas di BRI setempat. Diharapkan dalam waktu dekat, usaha ekonomi FKPM Sambau dapat segera diinisiasi.

3. Entikong, Kalimantan Barat

Rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesra dengan Kepolisian Resort Sanggau, Kepolisian Sektor Entikong beserta Satgas Pemulangan TKIB setempat membahas penguatan Perpolisian Masyarakat (Polmas) khususnya di daerah perbatasan melalui penguatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) secara terpadu. FKPM Polmas daerah perbatasan diharapkan dapat menjadi pagar atau pos rakyat yang membantu mengawasi keluar masuknya orang-orang ‘asing’ terutama TKIB/PMIBS yang melintas melalui wilayah desanya. Sebagai warga negara Indonesia yang berhak atas perlindungan, FKPM Polmas diposisikan sebagai garda terdepan dalam mengkoordinasikan pemberian perlindungan kepada TKIB/PMIBS dan keluarganya yang memerlukan bantuan layanan informasi, penampungan sementara, pengobatan, transportasi dan bahkan pendampingan dalam penyelesaian masalah yang menimpanya selama berada di desa wilayah kerja FKPM.

Untuk dapat memberikan perlindungan TKIB/PMIBS secara komprehensif, perlindungan tidak hanya diberikan kepada TKIB/PMIBS yang pulang melalui entry point resmi seperti Pos Lintas Batas Entikong-Tebedu, tetapi

10

juga kepada TKIB/PMIBS yang pulang di luar entry point resmi, yaitu yang melalui lorong-lorong tradisionil yang banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak, Malaysia.

FKPM Polmas Entikong, Kec. Entikong, Sanggau


Rapat koordinasi menyepakati dan menetapkan FKPM Polmas Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sebagai percontohan penguatan FKPM Polmas daerah perbatasan di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan

11

Serawak, Malaysia. Di Kecamatan Entikong, selain terdapat satu Pos Lintas Batas resmi, daerah ini ditengarai mempunyai banyak jalur-jalur tradisionil sebagai tempat keluar masuknya TKIB/PMIBS dari Serawak, Malaysia ke Kalimantan Barat dan sebaliknya.

Kepengurusan FKPM Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

Ketua : Suyono

Wakil Ketua : 1. Kapolsek Entikong 2. Jamali, SSos

Sekretaris : 1. Drs. Mukhlasin 2. Bastiar, A ma

Bendahara : 1. Drs. H. Irwan Caniago 2. Aiptu Sadun

Seksi-seksi Pelaksana

A. Seksi Humas : 1. Maturus Yamin 2. Ade Sunardi 3. Neil Asril 4. Abang Sahrun 5. M. Amin 6. Anton

B. Seksi Pemuda dan Olah Raga:

1. Mus Mulyadi 2. Benni 3. Onno Suarno 4. Bambang 5. Carles 6. Dayang Asra

C. Seksi Kerohanian : 1. Antonius Kobus 2. Ade Seprium 3. Pdt. GPIB

D. Seksi Kebudayaan : 1. Donatus Musta’at 2. Antonius Aen 3. AB. Udaeni

E. Seksi Usaha Dana : 1. Emelianus Edy, SH 2. Syaiful 3. Saparmin 4. Sofyan 5. Andreas Taufik

12

F. Seksi Peranan Wanita: 1. Arsinah Sumitro 2. Ketua Bhayangkari Entikong 3. Ketua PKK Entikong 4. Dharma Wanita Entikong

G. Seksi Pendidikan : 1. Sofian, A ma Pd. 2. Martinus Junaedi, SPd 3. Suharna, SPd 4. Abidinsyah, SPd 5. Juanta, A ma Pd.

H. Seksi Keamanan :

1. Ade Alhatta 2. Supriadi 3. Salehudin 4. Ali Imran 5. Rusdi 6. Wahid 7. Imam Royani 8. Mursadat 9. Edi Sudiman 10. Japar 11. Imam Yun Abdul Talib 12. Moh. Yadi Hardiansyah 13. Iwansyah 14. Ade Hasbullah

15. Mohidin 16. Yanuar 17. Didi Rinto 18. Nurul Huda 19. Khairul Iskandar 20. Djohansyah 21. Jamdi Ahmad 22. Mohd. Idrus 23. Hermanto 24. Kubing 25. Raseb 26. Anggoh 27. Wek 28. Gak

29. Deni 30. Jakin 31. Ajis 32. Santai 33. Lihin 34. Buana 35. Bahtiar Lana

36. Sujiman 37. Dihai 38. Marwan 39. Hen 40. Budi 41. Ateng.

Nomor Server SJI-SMS FKPM Polmas Entikong adalah: +6282157741939 dengan Kode Forum Penerima “FP03” (FP-nol-tiga). Aliran listrik di Entikong 24 jam sehari, sehingga Server SJI-SMS dapat dihidupkan kapan pun diperlukan. Kepada Kasat Binmas Polres Sanggau, Kanit Binmas Polsek Entikong, dan Babinkamtibmas Desa Semangit, diberikan dana pembinaan agar FKPM Polmas Entikong dapat beroperasi dengan baik dan mandiri. FKPM Polmas Entikong sedang dalam proses penyusunan proposal dan pembuatan rekening FKPM Polmas di bank setempat. Diharapkan dalam waktu dekat, usaha ekonomi FKPM Entikong dapat segera diinisiasi.

13

4. Nunukan, Kalimantan Timur

Rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesra dengan Kepolisian Resort Nunukan, Kepolisian Sektor Nunukan Selatan beserta Satgas Pemulangan TKIB setempat membahas penguatan Perpolisian Masyarakat (Polmas) khususnya di daerah perbatasan melalui penguatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) secara terpadu. FKPM Polmas daerah perbatasan diharapkan dapat menjadi pagar atau pos rakyat yang membantu mengawasi keluar masuknya orang-orang ‘asing’ terutama TKIB/PMIBS yang melintas melalui wilayah desanya. Sebagai warga negara Indonesia yang berhak atas perlindungan, FKPM Polmas diposisikan sebagai garda terdepan dalam mengkoordinasikan pemberian perlindungan kepada TKIB/PMIBS dan keluarganya yang memerlukan bantuan layanan informasi, penampungan sementara, pengobatan, transportasi dan bahkan pendampingan dalam penyelesaian masalah yang menimpanya selama berada di desa wilayah kerja FKPM.

FKPM Polmas Nunukan Selatan, Nunukan

Untuk dapat memberikan perlindungan TKIB/PMIBS secara komprehensif, perlindungan tidak hanya diberikan kepada TKIB/PMIBS yang pulang melalui entry point resmi seperti pelabuhan internasional Tunon Taka, tetapi juga kepada TKIB/PMIBS yang pulang di luar entry point resmi, melalui lorong-lorong dan pelabuhan tradisionil yang banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Kalimantan Timur, Nunukan dengan Sabah, Malaysia.

14


Rapat koordinasi menyepakati dan menetapkan FKPM Polmas Desa Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan sebagai percontohan penguatan FKPM Polmas daerah perbatasan di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Sabah, Malaysia. Desa ini ditengarai sebagai titik tempat keluar masuknya TKIB/PMIBS dari Sabah, Malaysia ke Indonesia dan sebaliknya.

FKPM Desa Nunukan Selatan, dibentuk tanggal 1 Maret 2007 dberdasarkan Surat Keputusan Lurah Nunukan Selatan dan diketahui oleh Kepala Kepolisian Sektor Nunukan dan Camat Nunukan, dengan Kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : Bachtiar, SAg

Wakil Ketua : Briptu John Nofriansah

Sekretaris : Yoktan R. Oranay

Bendahara : Usman

Anggota : 1. Ustd. Darto 2. Muhammad 3. Mus Mulyadi 4. H. La Saalu 5. La Oheng 6. Saparuddin 7. Andi Nur, MS 8. Suardi 9. M. Sidiq 10. Darsa 11. Yusuf Palimbongan 12. Rahmat 13. Arman 14. H. Saide 15. M. Busra.

15

Nomor Server SJI-SMS FKPM Polmas Nunukan Selatan adalah: +6285247544204 dengan Kode Forum Penerima “FP06” (FP-nol-enam). Aliran listrik di Nunukan Selatan 24 jam sehari, sehingga Server SJI-SMS dapat dihidupkan kapan pun diperlukan. FKPM Polmas Nunukan Selatan telah menerima penguatan usaha ekonomi sebesar Rp 10 juta yang akan dipergunakan untuk pengembangan usaha rumput laut. Diharapkan usaha ekonomi FKPM Nunukan Selatan dapat berkembang menjadi Koperasi yang kuat.

B. FKPM Daerah Asal

1. Jawa Timur

Rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesra dengan Kepolisian Resort Blitar dan Kepolisian Resort Tulung Agung beserta tokoh masyarakat setempat membahas penguatan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di daerah asal TKIB/PMIBS, agar mampu memberikan perlindungan dan bantuan pelayanan kepada TKIB/PMIBS yang tiba di desa wilayah kerja FKPM. Potensi FKPM daerah asal tidak terbatas hanya memberikan perlindungan kepada TKIB/PMIBS yang pulang ke desa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai unsur pencegah melalui penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan cara bermigrasi yang baik dan benar, serta penyuluhan mengenai prosedur rekrutmen, persiapan, pemberangkatan dan penempatan TKI ke luar negeri. Diperlukan adanya sosialisasi secara terkoordinatif yang berkaitan dengan penanganan TKIB/PMIBS kepada semua pihak di daerah-daerah pengirim/penerima terutama berkaitan dengan masalah-masalah identitas calon TKI, keimigrasian, pelatihan, proses pelayanan kesehatan serta prosedur transportasi pengiriman ke negara tujuan.

Kepada peserta rapat koordinasi juga diinformasikan mengenai penguatan FKPM Polmas daerah perbatasan, yang diarahkan dapat menjadi pagar atau pos rakyat yang membantu mengawasi keluar masuknya orang-orang ‘asing’ terutama TKIB/PMIBS yang melintas melalui wilayah desanya. Sebagai warga negara Indonesia yang berhak atas perlindungan, FKPM Polmas diposisikan sebagai garda terdepan dalam mengkoordinasikan pemberian perlindungan kepada TKIB/PMIBS dan keluarganya yang memerlukan bantuan layanan informasi, penampungan sementara, pengobatan, transportasi dan bahkan pendampingan dalam penyelesaian masalah yang menimpanya selama berada di desa wilayah kerja FKPM.

Untuk dapat memberikan perlindungan TKIB/PMIBS secara komprehensif, perlindungan tidak hanya diberikan kepada TKIB/PMIBS yang pulang melalui entry point resmi seperti pelabuhan internasional dan Pos Lintas Batas di perbatasan, tetapi juga kepada TKIB/PMIBS yang pulang di luar entry point resmi, melalui lorong-lorong dan pelabuhan tradisionil yang banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Indonesia-Malaysia.

16

FKPM Polmas Campur Darat, Kec. Campur Darat, Tulung Agung

Rapat koordinasi menyepakati dan menetapkan FKPM Polmas Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung sebagai percontohan penguatan FKPM Polmas daerah asal. Kabupaten Tulung Agung ditengarai sebagai daerah asal TKIB/PMIBS yang cukup besar di Jawa Timur.

FKPM Desa Campur Darat, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Sektor Campur Darat No. Pol.:Skep/081/VIII/2006/Polsek tanggal 24 Agustus 2006 dengan Kepengurusan sebagai berikut:

Penasehat : 1. Kapolsek Campur Darat (AKP Sukarjito) 2. Camat Campur Darat (Sudarmono, SH)

Ketua : 1. Zakaria Ansori (Campur Darat) 2. Abdul Kholiq, SPd (Campur Darat)

Sekretaris : Srikam Abdullah, SH (Sawo)

Bendahara : 1. Suprapto, BA (Campur Darat) 2. Sukarman (Gedangan)

Anggota : 1. Karsi (Sawo) 2. Muntholib (Ngentrong) 3. Saidjo (Campur Darat) 4. Taslim) (Gamping) 5. Mrakih (Pelem)

17

6. Trimo Widodo (Pojok) 7. Panut (Wates) 8. Agus Sunyoto (Tanggung) 9. Panut Supriono (Gedangan) 10. Sudaryanto (Ngentrong)

Nomor Server SJI-SMS FKPM Polmas Campur Darat adalah: +6282143640369 dengan Kode Forum Penerima “FP04” (FP-nol-empat). Aliran listrik di Desa Campur Darat menyala 24 jam sehari, sehingga server SJI-SMS dapat dihidupkan sesuai dengan kebutuhan. Kepada Kasat Binmas Polres Tulung Agung, Kanit Binmas Polsek Campur Darat, dan Babinkamtibmas Desa Campur Darat, diberikan dana pembinaan agar FKPM Polmas Campur Darat dapat beroperasi dengan baik dan mandiri. FKPM Polmas Campur Darat sedang dalam proses penyusunan proposal dan pembuatan rekening FKPM Polmas untuk memulai usaha ekonomi, yang diharapkan dapat berkembang menjadi Koperasi yang kuat.

2. Nusa Tenggara Barat

Rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesra dengan Kepolisian Resort Lombok Tengah, Kepolisian Sektor Praya, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lombok Tengah beserta tokoh masyarakat setempat membahas penguatan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di daerah asal TKIB/PMIBS, agar mampu memberikan perlindungan dan bantuan pelayanan kepada TKIB/PMIBS yang tiba di desa wilayah kerja FKPM. Potensi FKPM daerah asal tidak terbatas hanya memberikan perlindungan kepada TKIB/PMIBS yang pulang ke desa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai unsur pencegah melalui penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan cara bermigrasi yang baik dan benar, serta penyuluhan mengenai prosedur rekrutmen, persiapan, pemberangkatan dan penempatan TKI ke luar negeri. Diperlukan adanya sosialisasi secara terkoordinatif yang berkaitan dengan penanganan TKIB/PMIBS kepada semua pihak di daerah-daerah pengirim/penerima terutama berkaitan dengan masalah-masalah identitas calon TKI, keimigrasian, pelatihan, proses pelayanan kesehatan serta prosedur transportasi pengiriman ke negara tujuan.

Kepada peserta rapat koordinasi juga diinformasikan mengenai penguatan FKPM Polmas di daerah perbatasan, yang diarahkan dapat menjadi pagar atau pos rakyat yang membantu mengawasi keluar masuknya orang-orang ‘asing’ terutama TKIB/PMIBS yang melintas melalui wilayah desanya. Sebagai warga negara Indonesia yang berhak atas perlindungan, FKPM Polmas diposisikan sebagai garda terdepan dalam mengkoordinasikan pemberian perlindungan kepada TKIB/PMIBS dan keluarganya yang memerlukan bantuan layanan informasi, penampungan sementara, pengobatan, transportasi dan bahkan pendampingan dalam penyelesaian masalah yang menimpanya selama berada di desa wilayah kerja FKPM.

18

Untuk dapat memberikan perlindungan TKIB/PMIBS secara komprehensif, perlindungan tidak hanya diberikan kepada TKIB/PMIBS yang pulang melalui entry point resmi seperti pelabuhan internasional dan Pos Lintas Batas di perbatasan, tetapi juga kepada TKIB/PMIBS yang pulang di luar entry point resmi, melalui lorong-lorong dan pelabuhan tradisionil yang banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Indonesia-Malaysia.

FKPM Polmas Panjisari, Kec. Praya, Lombok Tengah

Rapat koordinasi menyepakati dan menetapkan FKPM Panjisari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebagai percontohan penguatan FKPM Polmas daerah asal. Kabupaten Lombok Tengah ditengarai sebagai daerah asal TKIB/PMIBS yang cukup besar di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPM Desa Panjisari, susunan Kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : Ustandz Hayyun

Wakil Ketua : Saeful Yusroni, SP

Sekretaris : Mahli

Bendahara : Masriadi

1. Seksi Keagamaan : Haji Muslim

2. Seksi Pemuda dan Olah Raga : Saeful Haq, SH

19

3. Seksi Humas : Muhardi

4. Seksi Logistik : Haji Amirudin

5. Seksi Kessos : Sudiman

Nomor Server SJI-SMS FKPM Polmas Panjisari adalah: +6282145336346

dengan Kode Forum Penerima “FP05” (FP-nol-lima). Aliran listrik di Desa Panjisari menyala 24 jam sehari, sehingga server SJI-SMS dapat dihidupkan sesuai dengan kebutuhan. Kepada Kasat Binmas Polres Lombok Tengah, Kanit Binmas Polsek Praya, dan Babinkamtibmas Desa Panjisari, diberikan dana pembinaan agar FKPM Polmas Panjisari dapat beroperasi dengan baik dan mandiri. FKPM Polmas Panjisari telah menerima penguatan usaha ekonomi sebesar Rp 10 juta untuk inisasi usaha, yang diharapkan dapat berkembang menjadi Koperasi yang kuat.

C. Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja

Capaian kinerja kegiatan Penguatan FKPM Polmas Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %

a. Jumlah FKPM Polmas yang mendapat Sistem Jaringan Informasi SMS.

6 6 100

b. Jumlah FKPM Polmas yang mendapat Sistem Aplikasi Data Base TKIB/PMIBS

6 6 100

c. Jumlah FKPM Polmas yang mendapat Instalasi dan Pelatihan Operator

6 6 100

d. Jumlah FKPM Polmas yang mendapat biaya operasional data input

6 6 100

e. Jumlah Aparat Kepolisian yang mendapat biaya operasional Pem-binaan FKPM Polmas

18 18 100

Sistem Jaringan Informasi SMS (SJI-SMS) yang diberikan, diwujudkan dalam bentuk perangkat keras (komputer laptop, printer, modem, kartu komunikasi), perangkat lunak (Aplikasi Komputer SJI-SMS MWconn 5.4D, sistem aplikasi data base berbasis Excel 2003, dan Manual SJI-SMS yang disimpan dalam satu flashdisk), serta biaya operasional kartu komunikasi selama 6 bulan.

Untuk pembinaan SDM (brainware), dilakukan dengan memberikan pelatihan penggunaan SJI-SMS kepada anggota FKPM-Polmas, dan kepada mereka juga diberikan pembinaan kepolmasan yang dilakukan oleh Satbinmas Polres, Unit Binmas Polsek dan Babinkamtibmas Kepolisian setempat.

20

Pemberdayaan usaha ekonomi FKPM Polmas, dilakukan secara swadaya, oleh pembina dari Kepolisian serta dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang telah berhasil menghimpun dana untuk 3 FKPM Polmas (Berakit, Nunukan Selatan dan Panjisari, Lombok Tengah), masing-masing sebesar Rp 10 juta,-. Dengan adanya usaha ekonomi ini, diharapkan FKPM Polmas memiliki kemandirian untuk mendukung operasional SJI-SMS dan kebutuhan lainnya, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas, capaian kinerja Penguatan FKPM Polmas Tahun 2010 melebihi target yang ditetapkan, yaitu dengan adanya bantuan dana inisasi usaha ekonomi untuk 3 FKPM Polmas. Namun mengingat sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan, diperlukan adanya pembinaan lanjutan karena SJI-SMS termasuk aplikasi yang berteknologi tinggi yang memerlukan kemampuan teknis tertentu. Di samping itu, tiga FKPM Polmas lainnya perlu juga diupayakan untuk dapat menginisiasi usaha ekonominya sehingga meningkatkan kemandirian FKPM Polmas yang bersangkutan.

Dari sisi Sistem Jaringan Informasi-SMS, berdasarkan masukan yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan, diperlukan adanya pengembangan perangkat lunak (software aplikasi) terkait dengan proses filtering (penyaringan) informasi, serta perlunya pembedaan atau penjejangan Forum Penerima SMS berdasarkan hirarki instansi. Penyaringan informasi ini diperlukan agar informasi dipilah sesuai dengan derajat permasalahannya, dan sampai kepada Forum Penerima SMS yang berkenaan. Hal ini untuk menghindari Pusat kebanjiran SMS yang sebetulnya dapat diselesaikan di tingkat daerah. Namun sistem filering informasi ini memerlukan keahlian dan kemampuan penilaian tertentu dari petugas penyaring, agar jangan sampai informasi yang seharusnya sampai ke pusat, tetapi tidak diteruskan karena salah penilaian (misjudgement) informasi.

Selanjutnya terhadap sistem data base TKIB/PMIBS, secara aplikasi mudah dijalankan karena tidak terlalu rumit, namun untuk daerah asal perlu disesuaikan dengan kebutuhan, terutama jika akan dilengkapi dengan data biometrik (sidik jari dan foto wajah).

21

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan masukan selama rapat koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. FKPM Polmas merupakan kelembagaan masyarakat yang potensial dilibatkan dalam membantu memberikan perlindungan kepada TKIB/ PMIBS, baik di daerah perbatasan maupun di daerah asal TKIB/PMIBS.

2. FKPM Polmas daerah perbatasan, dapat difungsikan sebagai pagar nasional dan sekaligus sebagai garda terdepan atau penjuru dalam mengkoordinasikan perlindungan kepada TKIB/PMIBS yang lewat melalui wilayah kerjanya.

3. FKPM Polmas daerah asal, dapat difungsikan selain sebagai penjuru dalam mengkoordinasikan perlindungan kepada TKIB/PMIBS yang pulang ke daerahnya, juga sebagai counter untuk menangkal calo-calo tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.

4. FKPM Polmas juga dapat difungsikan sebagai suatu kekuatan wira usaha ekonomi lokal untuk memperoleh sumber daya bagi operasional FKPM, selain berpotensi juga sebagai penggerak ekonomi daerah.

5. Keberdayaan FKPM Polmas akan menunjang secara keseluruhan kestabilan ideologi, poltik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan perdesaan, yang secara kumulatif akan memperkuat kestabilan ipoleksosbudhankam kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

B. Saran

Untuk penguatan FKPM Polmas selanjutnya, disarankan:

1. Melanjutkan penguatan FKPM Polmas daerah perbatasan, terutama dalam membentuk sabuk FKPM Polmas sepanjang garis perbatasan RI-Malaysia.

2. Melanjutkan penguatan FKPM Polmas daerah asal, terutama di daerah kantong-kantong TKI.

3. Melanjutkan penguatan usaha ekonomi FKPM Polmas, sehingga berkembang menjadi koperasi yang kuat.

4. Menggalang kerjasama dengan pihak swasta (lokal, nasional dan inter-nasional) serta badan-badan internasional dan lembaga donor untuk mendukung kegiatan penguatan FKPM Polmas secara meluas.

22

BAB IV. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Penguatan FKPM Polmas Tahun 2010 ini disusun agar diperoleh gambaran obyektif mengenai hal-hal yang positif terkait dengan rencana penugasan FKPM Polmas dalam memberikan perlindungan kepada TKIB/ PMIBS baik di daerah perbatasan maupun di daerah asal.

FKPM Polmas yang didukung oleh Kepolisian dan keberadaannya sampai di tingkat perdesaan, sangat potensial untuk membantu penegakan hukum dan pemeliharan keamanan di perdesaan memperkuat jajaran keamanan yang sudah ada. Namun FKPM Polmas ternyata juga berpotensi menjadi suatu kekuatan wira usaha ekonomi yang dapat membantu operasional FKPM Polmas itu sendiri, maupun bagi perekonomian lokal perdesaan. Potensi lain FKPM Polmas adalah perannya sebagai penyampai pesan yang sangat dekat dengan masyarakat perdesaan.

Melalui percontohan penguatan FKPM Polmas di tingkat lapangan ini, dapat dilihat secara langsung manfaat tetapi juga hambatan dalam pengembangannya, yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi pengembangan FKPM Polmas selanjutnya.

Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penguatan FKPM Polmas ini, sehingga walaupun dalam waktu singkat, kegiatan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan memberkati upaya yang telah dilakukan dan kinerja yang telah dihasilkan.


Asisten Deputi Urusan Kesempatan Kerja

Perempuan dan Ekonomi Keluarga.

23

REFERENSI

Memahami Konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas), http://www.badiklat.dephan.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=komentar&id=43

Keberhasilan Polmas dalam Penyelenggaraan Operasional Polri Dapat Menjadi Tolok Ukur Kinerja Satwil sebagai Paradigma Baru Polri, http://diez.cs.googlepages.com/polmas.doc

Program-program Polmas Polri, http://polmas.wordpress.com/program-program-polmas-polri/

Penelitian: Keberhasilan Polmas Perlu Dukungan FKPM, http://www.selapa-polri.com/content/view/51/37/1/1/

penguatan fkpm polmas 2010

Documents