profil bkkm prov jabar

5/14/2018 Profil BKKM Prov Jabar - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/profil-bkkm-prov-jabar 1/10

Kontak KamiJL. RAYA RANCAEKEK KM.27 NO.612 KABUPATEN BANDUNG 4039

TLP : (022)7798778

FAX : (022)7798778

E-MAIL: [email protected]

Sejarah Singkat BKKM

Tahun 1992 Jamsostek menghibahkan dana pada pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya peningkatan

pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja. Biro Pelayanan Sosial, Dinas Kesehatan dan Kanwil Kesehatan Jabar

membuat konsep bentuk pelayanan kesehatan pada pekerja dan disepakati bentuknya adalah Pelayanan

Kesehatan Tenaga Kerja ( PKTK ) yang di bangun di kab/kota sentra industri di Jawa Barat.

Tahun 1994 dibangun gedung PKTK di 4 lokasi : Bandung, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Dilengkapi dengan

peralatan kesehatan kerja sederhana. Bangunan dan kelengkapannya diserahkan ke dinas kesehatan Provinsi

dan mulai dioperasionalkan pada tahun 1995.

Tahun 1997 berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 31 Tahun 1997 tentang

pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Tenaga Kerja terbentuklah BKTK.

Tahun 1999 Menko Wasbangpan memberikan persetujuan pembentukan 4 BKKM di Bandung, Bekasi, Bogor,

dan Tangerang. Namun dengan adanya otonomi daerah serta merger Dinas Kesehatan dan Kanwil Depkes pada

saat itu maka proses kelembagaan terhenti dan ada keinginan untuk menyerahkan semua aset Provinsi yang

ada di daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Berbagai usaha dilakukan,yang pada akhirnya

Tahun 2006 keluar surat perintah Gubernur Jawa Barat nomor : 593/516/Huk, kepada Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat untuk pengelolaan aset BKKM sebagai Pusat Pengembangan Kesehatan Kerja Provinsi

Jawa Barat. Sedangkan BKKM Bogor dan Bekasi masing masing di serahkan kepada Pemerintah

Kabupaten/Kotamadya.

Tahun 2009 dikeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 113 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja

unit pelaksana teknis dinas dan badan di lingkungan Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya memituskan

bahwa BKKM merupakan salah satu UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Company Profile

1. PENDAHULUAN

Industri di Provinsi Jawa Barat, khususnya industri kecil dan sektor informal merupakan tulang

punggung perekonomian daerah. Apalagi saat krisis ekonomi dimana industri besar banyak melakukan

pemutusan hubungan kerja (PHK), industri kecil dan sektor informal dapat bertahan dan menjadi

andalan jalan keluar bagi pemulihan ekonomi nasional, karena disektor tersebut banyak menyerap

tenaga kerja. Banyaknya industri kecil dan jenis usaha informal serta tenaga kerja yang terserap,

memerlukan perhatian serta penanganan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik sehingga

terhindar dari gangguan penyakit akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja dan kecelakaan kerja

yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Permodalan yang lemah dan kurangnya pengetahuan

tentang aspek kesehatan kerja, seringkali pekerja bekerja dalam lingkungan yang kurang baik serta

mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja. Program Pelayanan Kesehatan Kerja merupakan

suatu upaya pemberian perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi masyarakat pekerja yang

bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat pekerja, mencegah

timbulnya gangguan kesehatan, melindungi pekerja dari bahaya penyakit serta menempatkan pekerja

dilingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerja. Hubungan interaktif antara



pekerja dengan alat yang digunakan, metoda, proses kerja serta lingkungan kerja yang berlangsung

erat dan lama di tempat kerja dapat menimbulkan berbagai penyakit baik penyakit akibat kerja, penyakit

akibat hubungan kerja ataupun kecelakaan kerja. Upaya pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan

Kerja (K3) dalam setiap kegiatan usaha pada saat ini masih belum memperlihatkan hasil yang

menggembirakan. Masih tingginya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menunjukkan

sikap sehat selamat dalam bekerja belum menjadi perilaku dalam bekerja. Salah satu penyebabnyamungkin karena pekerja tidak mengetahui masalah, manfaat, bahkan mungkin tidak melaksanakan

upaya kesehatan kerja di tempat kerjanya . Pendirian BKKM Bandung berdasarkan atas kebutuhan

daerah yang mendesak terhadap pelayanan kesehatan pada pekerja, terutama di Jawa Barat yang

memiliki kawasan industri terbesar di Indonesia. Kehadiran kami sebagai solusi penerapan prinsip-

prinsip Alma Ata dalam kesehatan kerja dan merupakan usaha untuk menyediakan akses pelayanan

kesehatan kerja bagi para pekerja yang mayoritasnya tidak memiliki akses terhadap pelayanan

kesehatan ini. Keberadaan BKKM juga merupakan salah satu cara untuk pengembangan pelayanan

kesehatan kerja sesuai dengan tingkatan yang dipersyaratkan oleh Konvensi ILO no. 161 dan 155,

sebagai sarana pelayanan kesehatan kerja komprehensif yang memiliki kemampuan pelayanan

kesehatan kerja yang lengkap dan sebagai pusat rujukan spesifik kesehatan kerja termasuk rujukan

pengetahuan, teknis kesehatan kerja, serta pengembangan teknologi tepat guna.2. TUJUAN PEMBENTUKAN BKKM

i. Tujuan Umum :

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dan teknis lingkungan kerja yang komprehensif,

bermutu dan terjangkau sehingga tercipta masyarakat pekerja yang sehat dan produktif.

ii. Tujuan Khusus :

a. Tersedianya jejaring pelayanan kesehatan kerja yang menjangkau seluruh lapisan

masyarakat pekerja.

b. Terselenggaranya pelayanan kesehatan kerja yang bermutu, terjangkau dan merata

bagi seluruh masyarakat pekerja.

c. Terselenggaranya rujukan pengetahuan dan alih ketrampilan teknis kesehatan kerja

d. Terselenggaranya pengamatan, penelitian dan pengkajian masalah-masalah yang

berkaitan dengan kesehatan kerja.

e. Meningkatkan pelayanan kesehatan kerja bagi setiap individu yang bekerja di

manapun tanpa memandang sektor ekonominya, ukuran perusahaannya, area

geografisnya, atau sifat dari kontrak kerjanya.

f. Meningkatan perluasan cakupan dan aktivitas serta muatan kegiatan pelayanan

kesehatan kerja.

g. Memberikan pelayanan dengan menggunakan metode-metode kesehatan kerja yang

dapat diterima secara sosial dan aman secara ilmiah melalui pendekatan upaya

kesehatan masyarakat.

h. Meningkatkan lingkungan tempat kerja yang sehat agar dapat melindungi pekerja dari

ancaman bahaya potensial yang ada dilingkungan tempat kerjanya.

i. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kerja yang memadai untuk

mendukung pelaksanaan dan pengembangan upaya kesehatan kerja.

3. SASARAN

i. Masyarakat pekerja baik formal maupun informal.

ii. Masyarakat Umum

iii. Keluarga pekerja

iv. Industri/Perusahaan formal maupun informal

v. Pemilik dan Pengelola perusahaan

vi. Institusi/Organisasi dan NGO/LSM yang berhubungan dengan pekerja

4. KELEMBAGAAN

a. Kepemilikan: Pemerintah Provinsi Jawa Barat



b. Organisasi : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Visi & Misi

VISI :

• SEBAGAI LEMBAGA :

Menjadikan BKKM sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan kerja komprehensif.

• JAWA BARAT :

Menjadikan BKKM sebagai lini terdepan pelayanan publik bidang kesehatan kerja pada pemerintah

Provinsi Jawa Barat.

• NASIONAL :

Menjadikan BKKM sebagai pusat rujukan kesehatan kerja termaju di Indonesia.

MISI :

• Menjalankan pelayanan kesehatan kerja secara komprehensif

• Tercapainya efektifitas dan mutu pelayanan kesehatan kerja dan lingkungan kerja.

• Terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang senantiasa peka dan bertanggung jawab dalam

segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan lingkungan kerja.

Tugas dan Fungsi

TUGAS POKOK

• Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertugas untuk melaksanakan sebagian fungsi dinas

dibidang kesehatan kerja.

• Menyelenggarakan upaya kesehatan kerja strata dua (II) yaitu pelayanan kesehatan kerja tingkat

lanjut yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik untuk mengatasi

masalah kesehatan kerja pada masyarakat pekerja di Provinsi Jawa Barat.

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

FUNGSI

• Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa Pelayanan promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif yang berkaitan dengan kesehatan kerja.

• Memberdayakan masyarakat agar mampu mencegah dan mengatasi masalah kesehatan pada

masyarakat pekerja.

• Membantu Dinas untuk memberikan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kesehatan secara

berjenjang dalam bidang kesehatan kerja.

• Menyelenggarakan pelayanan kesehatan strata II di bidang kesehatan kerja .

• Mengembangkan jejaring kemitraan dan koordinasi dengan institusi terkait dalam mengatasi masalah

kesehatan pada masyarakat pekerja.

• Menyelenggarakan penelitian dan pelatihan teknis masalah kesehatan kerja.



Struktur dan Kedudukan

Fasilitas

Poli umum

Poli umum dengan 9 orang dokter umum, 9 orang perawat dan sarana 1 ruang klinik umum dan 1 ruangan

klinik Kesehatan Kerja



Poli gigi

Poli gigi Dengan jumlah dokter gigi 3 orang, perawat gigi 3 orang dengan 2 dental unit.

Poli kesehatan reproduksi

Poli kesehatan reproduksi Meliputi Kesehatan Ibu dan Anak Klinik KB dan Imunisasi, Kesehatan Reproduksi

dengan tenaga dokter umum 1 orang dan 2 orang bidan

Poli tindakan medis (UGD)

Poli tindakan medis (UGD) dengan fasilitas 7 hospital bed untuk penanganan one day care dan disertai oxygen

center

Laboratorium Klinis



Laboratorium Klinis Dengan tenaga laboratorium 2 orang analis

Laboratorium Kesehatan Kerja

Laboratorium Kesehatan Kerja

Ruang konsultasi gizi

Ruang konsultasi gizi dengan 1 ahli gizi

Ruang Fisioterapi

Ruang Fisioterapi dengan 1 ahli fisioterapi

Konsultasi Berhenti Merokok



Konsultasi Berhenti Merokok

Radiologi

Radiologi dengan 1 (satu) unit Rontgen Statis 500 mA dan 1 (satu) unit rontgen mobile 200Ma dan 1 (satu) unit

USG

Bentuk, Jenis dan Prosedur Pelayanan

Bentuk Pelayanan

BKKM Provinsi Jawa Barat memberikan pelayanan kesehatan Kerja berupa Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Diklat. Upaya pelayanan

kesehatan di BKKM berupa pelayanan yang bersifat komprehensiv yang meliputi;

i. Pelayanan Promotif

ii. Pelayanan Preventif

iii. Pelayanan Kuratif iv. Pelayanan Rehabilitatif



v. Pelayanan Rujukan

Jenis Pelayanan

a. Pelayanan Medical Check Up

b. Pelayanan Rawat Jalani. Klinik Umum

ii. Klinik Gigi

iii. Klinik Kesehatan Kerja

c. Pelayanan Rawat Darurat (UGD)

d. Pelayanan Ambulance

e. Pelayanan Persalinan

f. Pelayanan Tindakan Medik Umum

i. Tindakan Medik Sederhana

ii. Tindakan Medik Kecil

iii. Tindakan Medik Sedang

iv. Tindakan Medik Besar ( Belum Ada )

g. Pelayanan Tindakan Medik Gigi

i. Tindakan Sederhana

ii. Tindakan Kecil

iii. Tindakan Sedang

h. Pelayanan Penunjang Medik

i. Pelayanan Foto Rontgent Statis

ii. Pelayanan Foto Rontgent Mobile

iii. USG

i. Pelayanan Laboratorium Klinik

j. Pelayanan Elektromedik Laini. EKG ; Audiometri ; Spirometri

ii. Gas Detector ; Dust Sample Meter

iii. Sound Level Meter ; Pencahayaan ; Dll.

k. Pelayanan Konsultasi

i. Kesehatan Kerja Dan Lingkungannya

ii. Gizi

iii. Phisioterafi

l. Pendidikan Dan Pelatihan Kesehatan Kerja

i. PAK/PAHK

ii. OHN

iii. K3RSiv. K3 Perusahaan Dan P3K Bagi Pekerja

Prosedur Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) Provinsi

Jawa Barat memiliki beberapa prosedur yaitu :

a. Melalui provider jaminan kesehatan, prosedur ini melibatkan pihak ke tiga yaitu

provider jaminan kesehatan, seperti PT Jamsostek, PT Medika Pratama, dll. Biasanya

sistem pembayaran melalui pihak ke tiga dan memakai sistem kapitasi.

b. Ikatan Kerja Sama (IKS), dengan sitem ini perusahaan dapat langsung melakukan

ikatan kerja sama pelayanan kesehatan karyawannya dengan BKKM tanpa melalui



pihak ke tiga, Sistem pembayaran biasanya lebih banyak menggunakan sistem Fee for

Service.

c. Pasien Datang Langsung ke BKKM, ( pasien umum, pasien tenaga kerja yang tidak

memiliki jaminan kesehatan dari perusahaan)

Ketenagaan

NO SPESIFIKASI TENAGA PNS TKK PTT HNR JUMLAH

1. Dokter Spesialis - - - - -

2. Dokter S2 Kedokteran Kerja 1 - - - 1

3. Dokter Umum 3 - -2 - 5

4. Dokter Gigi 1 - -2 - 3

5. S1 Kesehatan Masyarakat 2 - - - 2

6. Perawat (Akper) 5 - - 5 10

7. Pembantu Perawat (SPK) 1 - - - 1

8. Perawat Gigi 2 - - - 2

9. Bidan 1 - - 2 3

10. Sanitarian / Kesling 1 - - - 1

11. Laboratorium / Analis 1 - - 1 2

12. Operator Rontgent 1 - - - 1

13. Penyuluh Kesehatan 1 - - - 1

14. Administrasi 8 1 - 1 10

15. Satpam - - - 8 8

JUMLAH 28 1 4 17 50

Daftar Kebutuhan Tenaga Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

NO JENIS TENAGA

JUMLAH TENAGA KEBUTUHAN / KEKURANGAN

JLH PNS THL JLH PENDIDIKAN



1. Dokter S2 K3 1 1 - 1 S2

2. Dokter Spesialis Peny.Dalam - - - 1 Dokter Spesialis Dalam

3. Dokter Spesialis Radiologi - - - 1 Dokter Spesialis Rad

4. Dokter Umum 8 3 5 - S1 Dokter Umum

5. Dokter Gigi 3 1 2 - Dokter Gigi

6. S1 Keperawatan - - - 1 S1

7. S1 K3 - - - 2 S1 K3

8. S1 Kesehatan Masyarakat 1 1 - 1 S1

9. Perawat (D3 Akper) 10 5 5 5 D3

10. Apoteker - - - 1 Apoteker

11. Asisten Apoteker - - - 1 D3

12. Ahli Gizi (Nutrisionis) - - - 2 D3

13. Rekam Medik (D3) 1 - 1 2 D3

14. Pembantu Perawat (SPK) 1 1 - - -

15. Perawat Gigi (D3) 1 1 - - -

16. Pemb.Perawat.Gigi (SPRG) 1 1 - - -

17. Farmasi - - - - -

18. Bidan (D3) 3 1 2 2 D3

19. Sanitarian / Kesling 1 1 - 3 D1

20. Laboratorium / Analis 2 1 1 2 Analis

21. Penata Rontgen - - - 1 D3

22. Operator Rontgen 1 1 - - -

23. Penyuluh Kesehatan 1 1 - - -

24. Administrasi 10 10 - - -

25. Satpam/Petugas Keamanan 8 - 8 - -

JUMLAH 53 29 24 26

profil bkkm prov jabar

Documents