rencana kerja dinas tenaga kerja kabupaten … · renja skpd mempunyai kedudukan strategis yaitu...

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

limpahan rahmat serta hidayah-Nya, Dokumen perencanaan tahunan berupa

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2018 dapat ditetapkan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun

Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun.

Renja SKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara

perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi

dan misi daerah.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Renja SKPD Tahun 2018

ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran sangat kami harapkan

untuk penyempurnaan dalam penyusunan dokumen selanjutnya.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Drs. MIFTACHUDDIN, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19581004 198703 1 007

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………….. i DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………….. ii DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………….. iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang ………………………………………………………………….. 1 1.2. Landasan Hukum ……………………………................................................ 3 1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………… 4 1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………….. 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD …………….............................................................................. 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD……………………………………...... 19 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD…. 28 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ……................................... 31 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………. 42 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi………….. 43 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………………… 44 3.3. Program dan Kegiatan ………………………............................................... 45 BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………………... 54 LAMPIRAN

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017……………………………….

9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Blitar……………………………………………………………………………………….

21

Tabel 2.3 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar 2012-2016….. 28

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten

Blitar………………………………………………………………………………………..

33

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Blitar Tahun 2018 dan Perkiranaan Maju Tahun

2019……………………………………………………………………………………..

46

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) adalah

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka

pelaksanaan amanat tentang Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mewajibkan setiap SKPD untuk

menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1

(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima

tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan

yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu

tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan

renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan

Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja,

serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD

merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi

dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu

penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra

SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman

di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada

tahun anggaran berkenaan.


Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana

Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu

kesatuan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Dokumen Renja SKPD

pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-

isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan

SKPD.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar merupakan SKPD yang melaksanakan

dua urusan yaitu urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan

pemerintahan bidang transmigrasi. Sebagai SKPD yang melaksanakan tugas dan

fungsi pelayan publik , maka diperlukan kemampuan untuk berinteraksi dan

menjalin hubungan yang harmonis, baik secara vertikal dan horisontal maupun

hubungan kepada masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah

perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari

ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi


kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan

dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun.

Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar merupakan

dokumen yang berisi informasi mengenai target kinerja berupa output dan outcome

yang ingin diwujudkan pada tahun 2018 dengan mengacu kepada Rencana Strategis

(RENSTRA) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten

Blitar Tahun 2018. Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Blitar nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi

yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang

ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka mendukung pencapaian visi misi

Kepala Daerah Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renja – SKPD Dinas Tenaga kerja Kabupaten Blitar

Tahun 2017 :

a. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997, tentang Ketransmigrasian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian;

b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;

c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

d. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;

e. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

f. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

g. Undang – Undang Nomor15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

h. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

i. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;

j. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang PertanggungJawaban

Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;

q. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentan Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Blitar;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar tahun 2018

disusun dengan maksud untuk mensinergikan program nasional, regional dan

sektoral yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik

dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) 2018 atau sumber dana lainnya;

2. Peningkatan pelayanan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka

peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan dan perluasan

kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja;


3. Memudahkan pemantauan pelaksanaan program SKPD meliputi perencanaan,

pelaksaan dan evaluasi program yang terimplementasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Blitar Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 tahun2010 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan

Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra

SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1.4. SistematikaPenulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya diakitkan dengan pencapaian

target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayaan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai


dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisi uraian mengenai :

a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan SKPD;

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi SKPD;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs

(Sustainable Development Goals);

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai :

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan rancangan awal RKPD, mislanya terdapat rumusan

program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD,

atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Pokok

Pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang

langsung ditujukan kepada SKPD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar

mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan

program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Blitar dan Wakil Bupati Blitar

Tahun 2016-2021, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar mempunyai tugas dalam

pencapaian misi ke-I ”Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat” . Guna

mendukung pencapaian misi tersebut, maka dijabarkan ke dalam tujuan dan

sasaran SKPD yang dituangkan pada Renstra SKPD.

Sebagaimana tujuan dan sasaran jangka menegah SKPD yang telah

ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan sesuai dengan program

prioritas yang telah ditetapkan pada RKPD Kabupaten Blitar tahun 2017, maka

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten pada tahun 2017 melaksanakan 10 program, dan

dijabarkan ke dalam 26 kegiatan. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan

Renja SKPD s/d Tahun 2017 disajikan pada tabel di bawah ini.


Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD S/D Tahun 2017

Kabupaten Blitar

SKPD : Dinas Tenaga Kerja

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan

(output)

target Kinerja capaian

Program (Renstra

SKPD) Tahun 2016

Realisasi Target kinerja

hasil program

dan keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun

Lalu (2016) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)

Prakiraan realisasi capaian target

Renstra SKPD s/d dengan tahun

2017

Catatan Target

Renja SKPD tahun 2016

Realisasi Renja SKPD tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun berjalan

2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/

6) 9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

URUSAN WAJIB TENAGA KERJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase kecukupan administrasi perkantoran

100% 99,8% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur SKPD selama 12 bln

12 jenis pelayanan

administrasi perkantoran

12 jenis pelayana

n administr

asi perkantor

an

12 jenis pelayana

n administr

asi perkantor

an

12 jenis pelayana

n administr

asi perkantor

an

100% 12 jenis pelayanan administra

si perkantor

an

12 jenis pelayanan administra

si perkantor

an

100%





(output)


Program (Renstra

SKPD) Tahun 2016


hasil program


s/d tahun 2015





2017

Catatan Target



Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi capaian

program dan


2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/

6) 9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak

63% 60%

63% 64,88%

102,98%

65% 65% 100%

Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

jumlah dan jenis pengadaan dan pemeliharaan sarpras

1 jenis pengadaan, dan 3 jenis

pemeliharaan

3 jenis pemeliha

raan

1 jenis pengadaan, dan 3

jenis pemeliha

raan

1 jenis pengadaan, dan 3 jenis pemeliharaan

100% 4 jenis pengadaan

, pemelihar

aan

1 tahun 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase aparatur yang disiplin

- - - - - 87% 87%

Peningkatan Disiplin Aparatur

jumlah pakaian dinas yang disediakan

- - - - - 40 buah 40 buah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Prosentase sumber daya aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi

75% 70% 75% 18,75%

25% 80% 100%

Pendidikan dan pelatihan formal

jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi

20 orang 20 orang 20 orang 6 orang 30% 30 orang 29 orang 30%





(output)


Program (Renstra

SKPD) Tahun 2016


hasil program


s/d tahun 2015





2017

Catatan Target



Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi capaian

program dan


2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/

6) 9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan pelaporan keuangan

73% 70% 73% 75%

102,74%

80% 75% 102.74%

Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun

2 dokumen perencanaan,

1 laporan kinerja, 7

duokumen laporan

keuangan

1 dokumen perencanaan, 1 dokumen laporan kinerja, 7 dokumen laporan keuangan

2 dokumen perencan

aan, 1 laporan

kinerja, 7 duokumen laporan keuangan

2 dokumen perencan

aan, 1 laporan

kinerja, 7 duokumen laporan keuangan

100% 2 dokumen perencana

an, 1 laporan

kinerja, 7 duokumen

laporan keuangan

100% 100%

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Prosentase penduduk usia kerja yang tidak bekerja yang mendapat pelatihan

0% 0%

0% 0

0 0,82% 0.75% Target

kinerja th

2016





(output)


Program (Renstra

SKPD) Tahun 2016


hasil program


s/d tahun 2015





2017

Catatan Target



Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi capaian

program dan


2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/

6) 9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

0%, karen

a pada

th 2016

belum dilaksanaka

n kegiat

an pelatihan.

Penyusunan database ketenagakerjaan Kab. Blitar

Jumlah dokumen database ketenagakerjaan yang disusun

- - - - - 1 dokumen

1 dokumen

100%

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah LPKS yang dibina 22 LPKS 22 LPKS 22 LPKS 22 LPKS 100% 22 LPKS 22 LPKS 100%





(output)


Program (Renstra

SKPD) Tahun 2016


hasil program


s/d tahun 2015





2017

Catatan Target



Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi capaian

program dan


2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/

6) 9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

Pelatihan berbasis kompetensi bagi lulusan SMK di Kab. Blitar

jumlah lulusan SMK yang mendapatkan pelatihan

- - - - - 20 orang 20 orang 100%

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan

73% 72,63 73% 75,55% 103,78%

72.80% 75.55% 103.78%

Informasi Pasar Kerja penyediaan informasi pasar kerja

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri

jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pameran bursa kerja

1 kali (40 perusahaan)

0 1 kali (40 perusahaan)

1 kali (40 perusaha

an)

100% 1 kali (40 perusahaa

n)

1 kali (40 perusahaa

n)

100%

Pelayanan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

jumlah pencari kerja yang dilayani

- - - - - 3500 orang

3500 orang

100%

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri melalui SISKOTKLN

Jumlah calon TKI yang dilayani 3615 orang 3236 3500 orang

3615 orang

103.29%

3500 orang

3500 orang

100%

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Pra Dan Purna

jumlah calon tenaga kerja yang diberikan sosialisasi, dan jumlah kasus yang difasilitasi

- - - - - jumlah calon tenaga

jumlah calon

tenaga

100%





(output)


Program (Renstra

SKPD) Tahun 2016


hasil program


s/d tahun 2015





2017

Catatan Target



Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi capaian

program dan


2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/

6) 9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

Penempatan) kerja yang diberikan sosialisasi : 3500, jumlah kasus yang difasilitasi : 100 kasus

kerja yang diberikan sosialisasi

: 3500, jumlah

kasus yang difasilitasi

: 100 kasus

Sosialisasi Program Disnakertrans Kab. Blitar

pelaksanaan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik

9 bulan 0 9 bulan 9 bulan 100% 8 bulan 8 bulan 100%

Publikasi Kegiatan Ketenagakerjaan

pelaksanaan publikasi kegiatan ketenagakerjaan

9 bulan 0 9 bulan 9 bulan 100% 8 bulan 8 bulan 100%

Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

jumlah wirausaha baru yang terbentuk

- - - - - 100 orang 100 orang 100%

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Prosentase perusahaan yang diberi pembinaan

7,5 % 7,5 % 32,54% 433,87%

8% 32.54% 433.87%





(output)


Program (Renstra

SKPD) Tahun 2016


hasil program


s/d tahun 2015





2017

Catatan Target



Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi capaian

program dan


2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/

6) 9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

Ketenagakerjaan

Fasilitasi pencegahan, penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan tentang PHI/PHK

60 perusahaan

60 perusahaan

60 perusahaan

100% 40 perusahaa

n

60 perusahaa

n

100%

Fasilitasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan

32 perusahaan

32 perusahaan

32 perusahaan

100% 32 perusahaa

n

32 perusahaa

n

100%

Fasilitasi Pembinaan Lembaga industrial


75 perusahaan

75 perusahaan

75 perusahaan

100% 30 perusahaa

n

30 perusahaa

n

100%

Fasilitasi pembinaan pelaksanaan persyaratan kerja di perusahaan


15 perusahaan

15 perusahaan

15 perusahaan

100% 30perusahaan

30 perusahaa

n

100%

Pembinaan Lingkungan Sosial

prosentase masyarakat/pencaker yang mendapatkan pelatihan (Fokus sasaran TKI purna

2% 0%

2% 4,43%

221,50%

3% 221.5%





(output)


Program (Renstra

SKPD) Tahun 2016


hasil program


s/d tahun 2015





2017

Catatan Target



Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi capaian

program dan


2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/

6) 9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

dan keluarga TKI)

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis wirausaha

jumlah masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan

80 orang - 160 orang

160 orang

200% 100 orang 100 orang 100%

URUSAN TRANSMIGRASI

Program Transmigrasi Regional

Prosentase transmigran yang diberangkatkan

23,00% 22,58% 23,00% 12,69% 55,17%

28% 28% 100%

Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Jumlah paket kerjasama antar daerah yang terlaksana

3 paket 2 3 paket 1 paket 2 paket 1 paket 33.33%

Alokasi

tujuan trans

migrasi

hanya





(output)


Program (Renstra

SKPD) Tahun 2016


hasil program


s/d tahun 2015





2017

Catatan Target



Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi capaian

program dan


2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/

6) 9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

mendapat 1 paket

Penyuluhan dan Pendaftaran Transmigrasi Regional

jumlah calon transmigran yang mendaftar dan terseleksi

25 KK 62 KK 25 KK 13 KK 52% 20 KK 20 KK 100%

Pelatihan Transmigrasi Regional

Jumlah calon transmigran yang dilatih

25 orang 25 orang 25 orang 40 orang 160 % 40 orang 40 orang 100%

Pemberangkatan Transmigrasi

jumlah transmigran yang diberangkatkan

8 KK 14 KK 8 KK 8 KK 100% 20 KK 2 KK 1% Tahun 2017 hanya mendapatkan alokas

i jumlah transmigran yang dibera





(output)


Program (Renstra

SKPD) Tahun 2016


hasil program


s/d tahun 2015





2017

Catatan Target



Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi capaian

program dan


2017

Tingkat

capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/

6) 9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

ngkatkan

sebanyak 2 KK

Monitoring dan Evaluasi Transmigran yang sudah ditempatkan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun

- - - - - 1 kali 1 kali 100%


Berdasarkan data pada tabel 2.1. dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja

masing-masing kegiatan dan program pada tahun 2016 pada umumnya sudah

memenuhi target, bahkan ada yang melebihi dari target renja maupun renstra yang

telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi cukup bagus.

Namun ada beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2016 yang belum

memenuhi target kinerja sehingga menjadi catatan penting yang harus diperhatikan

kedepan, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang hanya

mencapai realisasi target kinerja sebesar 25 persen , dan program transmigrasi regional

dengan realisasi target kinerja sebesar 55,17 persen.

Program peningkatan kapasitas aparatur hanya tercapai 25 persen karena

jumlah anggaran terbatas, sementara target kinerja sebanyak 20 orang, sehingga

dengan anggaran yang ada tidak mencukupi untuk mengikutsertakan sumber daya

aparatur yang ada untuk mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi secara keseluruhan.

Selain program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ada satu program yang

mendapat realisasi sebesar 55,17 persen yaitu program transmigrasi regional. Hal ini

terjadi karena jumlah transmigran yang diberangkatkan hanya 8 KK, dari target yang

diberangkatkan 13 KK. Ada 5 KK calon transmigran terseleksi tidak bisa

diberangkatkan, karena lokasi tujuan transmigrasi yang telah ditetapkan untuk

pengiriman calon transmigran dari Kabupaten Blitar setelah dilaksanakan peninjauan

belum siap untuk menerima transmigran. Sehingga pemberangkatan 5 KK tersebut

belum bisa dilaksanakan pada tahun 2016. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi

untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan program pada tahun

mendatang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan Peraturan Daerah

No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Blitar dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan perombakan Satuan Kerja Perangkat

Daerah pada akhir tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun


2016 tersebut, terjadi perubahan nomenklatur yang semula Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, kini menjadi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Namun demikian,

urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja tetap seperti sebelumnya, yaitu

urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar merupakan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan

pilihan transmigrasi. Meskipun sebagai organisasi pelaksana urusan non pelayanan

dasar, Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab besar bagi

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Blitar dalam rangka pencapaian visi misi

Kepala Daerah periode 2016-2021.

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dengan menggunakan dasar

Indikator SPM/ standar nasional, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja

Utama (IKU) SKPD yang telah ditetapkan pada Renstra SKPD. Adapun data

pencapaian kinerja pelayanan SKPD selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.2.

berikut ini.


Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Blitar

No Indikator SPM/standar

nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun (Tahun 2016)

Tahun (Tahun 2017)

Tahun (Tahun 2018)

Tahun (Tahun 2019)

Tahun (Tahun 2016)

Tahun (Tahun 2017)

Tahun (Tahun 2018)

Tahun (Tahun 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kinerja Utama SKPD

1. Prosentase kecukupan administrasi perkantoran dan sarana prasarana

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100%

2. Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

80% 82%

84% 86% 60% 65% realisasi capaian belum bisa maksimal sehingga perlu strategi yang tepat, serta perlu dilakukan telaah terhadap target kinerja yang ditetapkan

3. Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan

95% 100% 100% 100% 100 % 100% 100%

4. Prosentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi

80% 81% 82% 83% 97,5 % 97,5 % 97,5 %

5. Prosentase 80% 81% 82% 84% 77,59 % 78% 78,5%



nasional IKK



Tahun (Tahun 2017)

Tahun (Tahun 2018)

Tahun (Tahun 2019)

Tahun (Tahun 2016)

Tahun (Tahun 2017)

Tahun (Tahun 2018)

Tahun (Tahun 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

lowongan kerja yang terpenuhi

6. Prosentase peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil membentuk wirausaha baru (WUB)

0% 80% 82% 83% 0% 75% 75%

7. Prosentase Kasus Hubungan Industrial yang dilaporkan dan ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 %

8. Prosentase perusahaan yang menerapkan UMK

70% 72.50% 73% 74.50% 25 % 25 % 27%

9. Jumlah masyarakat yang mendaftar transmigrasi

65 KK 70 KK 70 KK 80 KK 63 KK 70 KK 80 KK tahun 2017 diperkirakan terjadi penurunan jumlah kuota transmigran yang diberangkatkan, sehingga diperkirakan jumlah yang mendaftar juga akan menurun

SPM

10 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan

75% 10%



nasional IKK



Tahun (Tahun 2017)

Tahun (Tahun 2018)

Tahun (Tahun 2019)

Tahun (Tahun 2016)

Tahun (Tahun 2017)

Tahun (Tahun 2018)

Tahun (Tahun 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

pelatihan berbasis kompetensi

11 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

60% 10% 0

12 Besaran tenaga

kerja yang

mendapatkan

pelatihan

kewirausahaan

60% 10 % 80

13 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

70% 10% 75.55 %

14 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

50% 10 % 43

15 Besaran

Pekerja/Buruh

yang menjadi

peserta

Jamsostek

50% 10 % 53.73%

16 Besaran 45% 10 % 10 % - -



nasional IKK



Tahun (Tahun 2017)

Tahun (Tahun 2018)

Tahun (Tahun 2019)

Tahun (Tahun 2016)

Tahun (Tahun 2017)

Tahun (Tahun 2018)

Tahun (Tahun 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

pemeriksaan perusahaan

17 Besaran pengujian peralatan di perusahaan 50% 10 % 50 % - - 30

IKK 18 Pelayanan

kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja / buruh 53.73 %

19 Pencari kerja yang ditempatkan 75.55 %

75% 75,5%

20 Transmigran swakarsa 0 0 0 0


Dari tabel 2.2. dapat dilihat ada beberapa indikator kinerja baik IKU, SPM dan

IKK yang telah memenuhi target, namun ada juga beberapa indikator kinerja yang

belum memenuhi target. Ketercapaian masing-masing indikator kinerja diuraikan

sebagai berikut :

1. Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran dan sarana prasarana

Tingkat capaian indicator kinerja ini adalah 100 %. Hal ini bisa tercapai karena

semua kegiatan administrasi perkantoran dan juga pengadaan maupun

pemeliharaan sarana dan prasarana dapat terlaksana sesuai dengan

perencanaan yang telah disusun pada tahun anggaran 2016.

2. Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

Diukur dari jumlah perjanjian kinerja yang terpenuhi dibagi dengan jumlah

perjanjian kinerja keseluruhan. Pada IKU ini hanya tercapai 71,43 %. Hal ini

tentunya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja tahun-tahun yang

akan datang. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah dengan

meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan

hard skill dengan memperhatikan dukungan sumberdaya yang ada sehingga

target-target kinerja yang telah ditetapkan bisa tercapai maksimal.

3. Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan

Realisasi indikator kinerja ini mencapai 100% menunjukkan angka yang lebih

tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 95 %. Apabila diukur maka tingkat

capaian sebesar 105,26%. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kerjasama

yang baik dari seluruh elemen yang ada pada SKPD, sehingga dokumen

perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan dapat tersusun sesuai dengan

ketentuan.

4. Prosentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi

Pada tahun 2016 indikator kinerja ini terealisasi 97,5 %, lebih tinggi dari target

yang ditetapkan sebesar 80 %, atau mendapatkan capaian 121,88 %. IKU ini

didukung oleh program pembinaan lingkungan sosial, berupa kegiatan pelatihan

bagi masyarakat/pencari kerja. Dari 80 peserta yang mengikuti pelatihan hanya

2 orang yang tidak lulus uji kompetensi. Hal ini berarti menunjukkan capaian

yang sangat baik. Program-program yang mendukung indikator ini harus terus

ditingkatkan karena merupakan salah satu program prioritas pendukung

pencapaian visi misi kepala daerah.


5. Prosentase lowongan kerja yang terpenuhi

Pada tahun 2016 terealisasi sebesar 77,59 % berada di bawah target yang

ditetapkan sebesar 80 % (tingkat capaian 96,99%). Jumlah pencari kerja

terdaftar cukup banyak, namun belum bisa memenuhi permintaan lowongan

yang ada. Hal ini terjadi karena kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh

perusahaan masih belum bisa dipenuhi oleh pencari kerja. Untuk itu perlu

dilakukan strategi agar pencari kerja di wilayah Kabupaten Blitar bisa terserap

secara maksimal, diantaranya dengan memberikan pelatihan berbasis

kompetensi sesuai dengan permintaan pasar kerja ;

6. Besaran tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2016 terealisasi sebesar

75,55 persen. Sudah melebihi target SPM yang ditetapkan sebesar 70%. Namun

demikian program-program pendukung pencapaian indikator kinerja ini harus

tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan, mengingat selain target SPM,

indikator kinerja ini juga merupakan program prioritas untuk mendukung

pencapaian visi-misi kepala daerah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan besaran tenaga kerja yang ditempatkan adalah melalui

optimalisasi pengelolaan dan penyebaran informasi pasar kerja melalui media

cetak, media elektronik dan memanfaatkan media sosial serta melakukan inovasi

pelayanan berbasis IT dalam rangka peningkatan dan perluasan kesempatan

kerja.

7. Prosentase peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil membentuk

wirausaha baru (WUB) pada tahun 2016 ditetapkan target 0%, karena pada

tahun 2016 kegiatan pelatihan berbasis wirausaha baru dilaksanakan, sehingga

belum bisa dilakukan pengukuran terhadap peserta pelatihan yang berhasil

membentuk wirausaha baru (WUB). Program pelatihan dan pembentukan

wirausaha baru merupakan salah satu upaya dalam rangka perluasan kerja,

sehingga mengurangi tingkat penangguran yang ada di Kabupaten Blitar. Untuk

itu perlu terus ditingkatkan.

8. Prosentase kasus hubungan industrial (HI) yang dilaporkan dan ditindaklanjuti

Sesuai dengan target yang ditetapkan, indicator kinerja ini dapat terealisasi

100%. Pada tahun 2016, ada 43 kasus HI yang dilaporkan, dan semua dapat

diselesaikan melalui LKS Bipartit. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar cukup


efektif untuk mengendalikan terjadinya kasus HI. Namun demikian diharapkan

tahun-tahun berikutnya, kasus yang dilaporkan dan ditindaklanjuti bisa

berkurang lagi.

9. Prosentase perusahaan yang menerapkan UMK terealisasi 25 %, lebih rendah

dari target yang ditetapkan sebesar 70 % (tingkat capaian 35,71 %). Hal ini

terjadi karena jumlah terbesar perusahaan di wilayah Kabupaten Blitar adalah

perusahaan kecil dan menengah yang mempekerjakan tenaga kerja dibawah 7

jam sehari. Bahkan ada yang sifatnya musiman, seperti pertanian, peternakan

dan perkebunan. Sehingga hanya sedikit perusahaan yang bisa menerapkan

UMK.

10. Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Jamsostek pada tahun 2016 terealisasi

sebesar 53,73 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada target SPM sebesar

50%. Ini menunjukkan prestasi yang cukup bagus, namun demikian program yang

mendukung tercapainya indikator kinerja ini harus tetap tetap dipertahankan dan

didorong agar bisa terus meningkat. Mengingat kepesertaan jaminan sosial

merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Salah satu

strategi yang harus dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pembinaan

terhadap perusahaan dalam menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan

untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.

11. Jumlah masyarakat yang mendaftar transmigrasi pada tahun 2016 terealisasi 63

KK, berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 65 KK (tingkat capaian

96,92%). Tidak berhasilnya dalam pencapaian target ini disebabkan oleh

turunnya kuota yang diperoleh Kabupaten Blitar dalam pengiriman transmigrasi

pada tahun 2016. Selain itu, daerah tujuan yang telah ditetapkan pemerintah

provinsi juga menjadi faktor penentu untuk menarik minat masyarakat

mendaftar transmigrasi. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan transmigrasi diantaranya adalah melalui peningkatan sinergi

antar stakeholder dalam penempatan transmigrasi, serta Meningkatkan kualitas

dan kemandirian calon transmigran melalui pelatihan keterampilan sesuai

kondisi daerah.


2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penduduk dan tenaga kerja merupakan faktor utama yang menggerakan proses

pembangunan disamping sumber daya lainnya, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja didalam proses pembangunan sehingga

permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan

terpadu dari berbagai pihak.

Gambaran Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar selama lima tahun

terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar 2012-2016

NO URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

1. Pencari Kerja Terdaftar Orang 20231 21688 12233 7146 6905

2. Penempatan Orang 4222 4124 4106 3363 3792

3. Penghapusan Pencari

kerja Orang

3878 10796 5611 1834 1093

4. Belum ditempatkan Orang 12131 6768 2516 1949 2020

5. Permintaan lowongan Lowongan 6029 5454 5041 4352 5039

6. Dipenuhi Lowongan 4222 4124 4106 3363 3792

7. Penghapusan lowongan Lowongan 1549 1287 908 853 1077

8. Sisa Lowongan Lowongan 258 43 27 136 170

9. Upah Minimum Kabupaten

Rp 820.000 946.850 1.000.000

1.260.000 1.420.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tahun 2012-2016

Dari tabel 2.3. dapat dilihat, jumlah pencari kerja terdaftar mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Namun apabila dilihat data permintaan lowongan yang

ada tidak berimbang dengan jumlah pencari kerja. Hal ini mengakibatkan munculnya

permasalahan-permasalahan diantaranya penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal

sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, tentunya banyak

permasalahan yang dihadapi baik disebabkan oleh faktor internal maupun faktor

eksternal. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Jumlah angkatan kerja cukup banyak, namun kompetensi dan daya saingnya masih

rendah. Permasalahan ini terjadi karena tingkat pendidikan angkatan kerja di

Kabupaten Blitar tergolong masih rendah, dengan jumlah tertinggi berpendidikan

SD dan SMTP. Berdasarkan data BPS tahun 2015, angkatan kerja dengan

pendidikan SD sebesar 268.794 orang, dan pendidikan SMTP sebesar 142.943

orang.

2. Jumlah pencari kerja dan jumlah lowongan kerja tidak seimbang, sehingga tingkat

kesempatan kerja masih rendah.

3. Masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi tenaga kerja baik

dalam maupun luar negeri, karena kurangnya pemahaman tentang prosedur , serta

hak dan kewajiban tenaga kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Belum maksimalnya komitmen pengusaha untuk menerapkan UMK bagi pekerja/

buruh;

5. Masih banyak perusahaan yang belum mampu memberikan hak-hak jaminan sosial

bagi tenaga kerjanya.

6. Tingginya animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi namun tidak

seimbang dengan jumlah kuota penempatan serta lokasi penempatannya.

Isu-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dipengaruhi oleh faktor-

faktor baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi kekuatan,

kelemahan, bahkan bisa juga menjadi peluang dan tantangan bagi SKPD dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Kekuatan (Strenght)

Adanya sumber daya aparatur dan dukungan sarana prasarana

Adanya regulasi tentang ketenagakerjaan dan transmigrasi

Adanya dukungan anggaran

2. Kelemahan (Weaknes)

Tenaga fungsional/teknis terbatas

Sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum optimal;

Belum optimalnya pengelolaan informasi pasar kerja

Belum maksimalnya jalinan kerjasama kemitraan baik dengan instansi pemerintah

maupun swasta

3. Peluang (Opportunity)


Jumlah angkatan kerja cukup banyak

MEA membuka kesempatan kerja cukup luas baik dalam maupun luar negeri

Animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi cukup tinggi

4. Tantangan (Treath)

Kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah

Belum maksimalnya komitmen pengusaha untuk menerapkan UMK bagi pekerja/ buruh

Masih rendahnya tingkat kemandirian calon transmigran

Dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, maka dapat dilakukan penyusunan strategi

dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (S-O)

Strategi ini dilakukan melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan

prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka

memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsiny masing-masing.

2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui penyusunan dokumen

perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas. (W-O)

Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen

perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan.

3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan

peningkatan keterampilan kerja dan pelatihan produktivitas (S-T)

Strategi ini dilakukan dengan percepatan terciptanya kualitas dan produktifitas

tenaga kerja melalui pelatihan peningkatan keterampilan kerja (berbasis kometensi,

masyarakat dan kewirausahaan), serta pelatihan produktivitas bagi tenaga kerja.

4. Optimalisasi pengelolaan dan penyebaran informasi pasar kerja dalam rangka

peningkatan dan perluasan kesempatan kerja (W-O)

Strategi ini dilakukan melalui peningkatan kerjasama baik dengan pemerintah

maupun swasta dalam hal penyediaan informasi pasar kerja, serta memanfaatkan

teknologi informasi yang ada agar lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Program kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendukung strategi ini diantaranya

pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), peningkatan kerjasama dengan Bursa

Kerja Khusus, maupun optimalisasi bursa kerja online (BKOL).


5. Optimalisasi pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka menerapkan

peraturan tentang ketenagakerjaan (S-T)

Strategi ini sangat perlu dilakukan karena tingkat kesadaran perusahaan/pemberi

kerja untuk menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan masih tergolong

rendah. Salah satu diantaranya adalah masih rendahnya komitmen perusahaan

untuk menerapkan UMK bagi pekerjanya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga

Kerja adalah melalui peningkatan pembinaan terhadap perusahaan serta melibatkan

perwakilan pekerja dan pengusaha untuk berperan aktif dalam pengusulan UMK

melalui sidang dewan pengupahan.

6. Meningkatkan kualitas dan kemandirian calon transmigran melalui pelatihan

keterampilan sesuai kondisi daerah tujuan (W-T)

Animo masyarakat di Kabupaten Blitar untuk mengikuti program transmigrasi masih

cukup tinggi dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian calon

transmigran adalah melalui pelatihan keterampilan sesuai dengan kondisi daerah

tujuan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Blitar

tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja tahun 2017, telaah tujuan dan tahapan

pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, telaah

arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-

2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, arah

kebijakan tahun 2018 yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021

dengan memperhatikan SKPD dan SOTK yang baru, maka tema RKPD-P Kabupaten

Blitar tahun 2018 adalah “Penguatan SDM Dan Usaha Mikro Serta Pengembangan

Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi Unggulan Yang Berwawasan Lingkungan Dengan

Didukung Peningkatan Infrastruktur”.

Dari tema tersebut ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blitar

tahun 2018 sebagai berikut :

1. Penguatan SDM di b idang pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan wirausaha

baru;

2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan;


3. Pengembangan kawasan perdesaan;

4. Peningkatan infrastruktur;

5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, dan Renstra SKPD, maka Dinas

Tenaga Kerja mengajukan 4 program rutin, 3 program prioritas dan 2 program

pendukung IKU SKPD, dengan rincian pada tabel 2.4. sebagai berikut.


Tabel 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Tahun 2018 Kabupaten Blitar

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja


Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar

Persentase kepuasan aparatur 85% 240,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kepuasan aparatur

85% 240,000,000



jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

5 jenis 240,000,000 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran



5 jenis 240,000,000


Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

70% 420.000.000 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur


70% 470,000,000



jumlah sarpras yang berfungsi baik

450 420,000,000 Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur


jumlah sarpras yang berfungsi baik

450 420,000,000


Prosentase sumberdaya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

100% 110,000,000


Prosentase sumberdaya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

100% 110,000,000

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD


jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek

27 orang 110,000,000 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD


jumlah sumber daya aparatur

27 orang 110,000,000


No





Target Capaian


Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

yang mengikuti bimtek

Program Perencanaan,penganggaran,pengendalian,dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kineerja SKPD yang disusun tepat waktu

80% 45,000,000



80% 45,000,000

Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja


jumlah dokumen yang disusun 4 dokumen 25,000,000 Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja


jumlah dokumen yang disusun

4 dokumen 15,000,000

Kegiatan : Penyusunan penganggaran dan laporan keuangan


jumlah dokumen yang disusun 5 dokumen 20,000,000 Kegiatan : Penyusunan penganggaran dan laporan keuangan


jumlah dokumen yang disusun

5 dokumen 10,000,000

Kegiatan : Penyusunan Database Ketenagakerjaan dan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)


Jumlah dokumen database ketenagakerjaan dan RTKD yang disusun

2 dokumen 20,000,000

Kegiatan baru gabungan dari kegiatan penyusunan database ketenagakerjaan dan RTKD. Semula penyusunan database masuk pada program peningkatan kualitas dan


No





Target Capaian


Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

produktivitas tenaga kerja. Menyesuaikan tugas dan fungsi pada SKPD baru

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja

Prosentase penduduk usia kerja yang tidak bekerja yang mendapatkan pelatihan

0,90% 835,000,000 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja


0,90% 835,000,000 Program prioritas

Kegiatan : Pelatihan berbasis kompetensi bagi lulusan SMA/SMK di Kab. Blitar

Kab Blitar jumlah orang yang mendapatkan pelatihan

100 601,200,000 Kegiatan : Pelatihan peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat/pencari kerja/penganggur di Kab. Blitar

Kab Blitar jumlah orang yang mendapatkan pelatihan

100 601,200,000 Sasaran kegiatan lebih diperluas

Kegiatan : Peningkatan Keterampilan dan produktivitas tenaga kerja

Kab Blitar Jumlah karyawan perusahaan yang mendapat pelatihan

40 orang 125,000,000 Kegiatan : Peningkatan Keterampilan dan produktivitas tenaga kerja

Kab Blitar Jumlah karyawan perusahaan yang mendapat pelatihan

40 orang 125,000,000

Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kab Blitar Jumlah LPKS yang dibina 23 LPKS 45,000,000 Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kab Blitar Jumlah LPKS yang dibina

23 LPKS 45,000,000


persentase tenaga kerja yang ditempatkan

75,50% 2,224,000,000 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

persentase tenaga kerja yang ditempatka

75,50% 2,224,000,000 Program prioritas


No





Target Capaian


Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n

Kegiatan : Sosialisasi program ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja

Pelaksanaan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik

Media cetak : 36 kali, media elektronik : 120 kali

160,000,000 Kegiatan : Sosialisasi dan publikasi program kegiatan ketenagakerjaan

Kab Blitar Pelaksanaan sosialisasi program dan pelaksanaan publikasi kegiatan ketenagakerjaan melalui media cetak dan elektronik

Sosialisasi : 10 kali , publikasi media cetak : 24 kali, media elektronik : 24 kali

300,000,000 Merupakan gabungan dari 3 kegiatan yang masuk pada Ranwal. Digabungkan karena hasil kegiatan cenderung sama

Kegiatan : Publikasi kegiatan ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja

Pelaksanaan publikasi pelayanan ketenagakerjaan

12 bulan 190,000,000

Kegiatan : Pengadaan Billboard Informasi Pelayanan Ketenagakerjaan

Kab. Blitar Jumlah billboard informasi pelayanan ketenagakerjaan yang terpasang

3 buah 200,000,000

Kegiatan : Informasi pasar kerja

Dinas Tenaga Kerja

Penyediaan informasi pasar kerja

12 bulan Kegiatan : Informasi Pasar Kerja dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKL, AKAD)


penyediaan informasi pasar kerja; dan jumlah pencari kerja yang dilayani

12 bulan ; 2000 orang

330,000,000 Gabungan dari 3 kegiatan karena sasaran kegiatan sama, yaitu pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri

Kegiatan : pelayanan penempatan tenaga kerja AKL dan AKAD

Dinas Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang dilayani

2000 orang 150,522,029

Kegiatan : Pembinaan Bursa Kerja Khusus di Kabupaten Blitar

Kab. Blitar Jumlah BKK yang diberi pembinaan

20 BKK 100,000,000

Kegiatan : Pameran bursa kerja dalam negeri

Kab. Blitar Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pameran bursa kerja

60 perusahaan 275,000,000 Kegiatan : Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri

Kab. Blitar Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pameran bursa kerja

50 perusahaan

215,000,000

Kegiatan : Pelayanan antar kerja antar negara

Dinas Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang dilayani

3750 orang 140,727,971 kegiatan : pelayanan antar kerja antar negara (AKAN) dan SISKOTKLN


jumlah pencari kerja yang dilayani

3750 orang 240,000,000 Gabungan dari 2 kegiatan karena objek/sasaran kegiatan sama

Kegiatan : pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri melalui SISKOTKLN

Dinas Tenaga Kerja

Jumlah CTKI yang dilayani 3750 orang 110,000,000


No





Target Capaian


Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan : Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Pra dan purna penempatan)


Jumlah CTKI yang diberikan sosialisasi, dan jumlah kasus yang difasilitasi

3750 orang 175,000,000 kegiatan : Perlindungan TKI pra dan purna penempatan


jumlah CTKI yg mendapat sosialisasi, perangkat Kegiatan desa yang mendapat sosialisasi , jumlah kasus yang difasilitasi

3750 orang CTKI, 250 orang perangkat desa; 100 kasus difasilitasi

355,000,000 Penggabungan dari 3 kegiatan, karena sasaran/tujuan kegiatan sama untuk memberikan perlindungan terhadap TKI

Kegiatan : Sosialisasi pencegahan TKI non prosedural

Kab. Blitar Pelaksanaan sosialisasi kepada perangkat desa/kelurahan dan kecamatan

250 orang 75,000,000

Kegiatan : Pembinaan dan monitoring tenaga kerja Kab. Blitar di luar negeri


Pelaksanaan pembinaan dan monitoring

1 kali 145,000,000

Kegiatan : Pemberdayaan TKI purna dan keluarga TKI

Kab. Blitar jumlah TKI Purna/ Keluarga TKI yang mendapatkan pelatihan

40 orang 220,000,000 Kegiatan Pemberdayaan TKI Purna/ Keluarga TKI melalui pelatihan keterampilan kerja

Kab. Blitar jumlah TKI Purna/ Keluarga TKI yang mendapatkan pelatihan

40 orang 200,000,000

Kegiatan : Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

Kab. Blitar Jumlah wirausaha baru yang terbentuk

25 orang 180,000,000 Kegiatan : Pengembangan kewirausahaan melalui TKM dan TTG

Kab. Blitar jumlah wirausaha baru yang terbentuk

40 WUB 240,000,000 Penggabungan 2 kegiatan karena bertujuan sama untuk membentuk wirausaha baru dalam rangka perluasan kesempatan kerja

Kegiatan : Penerapan TTG Kab. Blitar Jumlah pelatihan/pemberdayaan melalui terapan TTG WUB

40 orang 250,000,000

Kegiatan : Padat karya infrastruktur

Kab. Blitar Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang terserap

100 orang 225,000,000 Kegiatan : Padat Karya Infrastruktur dan Produktif

Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang terserap

100 orang 250,000,000 Penggabungan 2 kegiatan karena sasaran sama


No





Target Capaian


Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan : Padat Karya produktif


40 orang 94,500,000

Kegiatan : Penciptaan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja


1 Kawasan 94,000,000 Kegiatan : Penciptaan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja


1 Kawasan 94,000,000

Program Pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan

Kab. Blitar prosentase masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (Fokus sasaran : TKI purna dan keluarga TKI)

4% 450,000,000 Program Pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan

Kab. Blitar prosentase masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (Fokus sasaran : TKI purna dan keluarga TKI)

4% 450,000,000 Program prioritas

Kegiatan : Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis wirausaha

Kab. Blitar jumlah masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan

100 orang 450,000,000 Kegiatan : Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis wirausaha

Kab. Blitar jumlah masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan

100 orang 450,000,000

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Persentase perusahaan yang diberi pembinaan

8,80% 660,000,000 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan


8,80% 660,000,000


No





Target Capaian


Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan : Fasilitasi penetapan UMK



32 perusahaan 115,000,000 Fasilitasi pentepan UMK

Jumlah perusahaan dan anggota dewan pengupahan yang diberi pembinaan

32 perusahaan, 17 orang anggota Dewan

Pengupahan

155,000,000 Gabungan 2 kegiatan

Kegiatan : Fasilitasi peningkatan kapasitas Dewan Pengupahan


Jumlah anggota Dewan Pengupahan yang diberi pembinaan

17 orang

Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja


Jumlah pelaku HI mendapatkan pemahaman program jamsos bagi pekerja

200 orang 55,000,000 Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja


200 orang 55,000,000 Kegiatan baru

Kegiatan : Peningkatan dan Penguatan kapasitas anggota LKS Bipartit dan Tripartit


Jumlah anggota LKS Bipartit yang diberdayakan

LKS Bipartit : 19 orang,

50,000,000 Kegiatan : Peningkatan dan Penguatan kapasitas anggota LKS Bipartit dan Tripartit

Jumlah anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang diberdayakan

LKS Bipartit : 19 orang,

LKS Tripartit : 40 orang

110,000,000 Kegiatan baru

Kegiatan : Peningkatan dan Penguatan kapasitas anggota LKS Tripartit


Jumlah anggota LKS Tripartit yang diberdayakan


60,000,000

Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan Kerja di Perusahaan

Kab. Blitar Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan

30 perusahaan 80,000,000 Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan Kerja di Perusahaan


30 perusahaan

80,000,000

Kegiatan : Fasilitasi pencegahan perselisihan hubungan industrial

Kab. Blitar Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan dan diaudit

50 perusahaan 115,000,000 Kegiatan : Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan dan diaudit

perusahaan yang diberi pembinaan

= 40; perusahaan

yang diaudit = 55

120,000,000

Kegiatan : Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Kab. Blitar Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan dan diaudit

55 perusahaan 115,000,000

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi


No





Target Capaian


Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



21,42% 240,000,000 Program Transmigrasi Regional


475,000,000

Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja


2 Paket 80,000,000 Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja


2 Paket 80,000,000 Tahun 2016 dan tahun 2017 hanya terealisasi masing-masing 1 paket. Diharapkan tahun 2018 bisa tercapai target yang ditetapkan. Mengingat animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi masih cukup tinggi

Penyuluhan dan Pendaftaran Transmigrasi Regional

Dinas Tenaga Kerja


15 KK 10,000,000 Penyuluhan dan Pendaftaran Transmigrasi Regional

Dinas Tenaga Kerja


15 KK 10,000,000

Pelatihan Transmigrasi Regional

Kab Blitar jumlah calon transmigran yang dilatih

30 orang 60,000,000 Pelatihan Transmigrasi Regional

Kab Blitar jumlah calon transmigran yang dilatih

30 orang 60,000,000

Pemberangkatan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja


15 KK 45,000,000 Pemberangkatan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja

jumlah transmigran yang diberangkat

15 KK 45,000,000


No





Target Capaian


Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kan

Monitoring dan Evaluasi Transmigran yang sudah ditempatkan

Daerah tujuan transmigrasi


1 kali 45,000,000 Monitoring dan Evaluasi Transmigran yang sudah ditempatkan



1 kali 45,000,000


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar

melaksanakan kegiatan pelatihan menjahit dan pelatihan aneka kue dengan

dengan dana yang bersumber dari dana DBHCHT melibatkan peserta sejumlah

160 orang peserta (masing-masing kegiatan dengan peserta 80 orang). Pada tahun

2016, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut sangat antusias dan

menginginkan adanya pelatihan lanjutan, serta mengharapkan adanya bantuan

peralatan. Hal ini menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun

yang akan datang. Akan tetapi untuk bantuan peralatan masih belum bisa

dilaksanakan pada tahun 2018, karena ada peraturan perundangan yang harus

menjadi pedoman pelaksanaan mengenai hibah dan bansos.


BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan strategi pembangunan nasional, norma pokok

pembangunan kabinet kerja yang harus diperhatikan :

a. Pembangunan bersifat holistic komprehensif memperhatikan seluruh dimensi

terkait

b. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan

masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi

masyarakat yang lemah (entitled society)

c. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar

d. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan

dan ekosistem

e. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak

justru mematikan usaha yang sudah berjalan

Analisis yang perlu diperhatikan dari arah kebijakan pemerintah

pusat:

1. Pemerintah Daerah harus mengusung Program Prioritas Nasional untuk

masuk kedalam RPJM Daerah (mekanisme sinkronisasi ditetapkan oleh

pemerintah pusat);

2. Menggunakan pendekatan Perencanaan Terintegrasi terhadap Program

Prioritas Pembangunan Nasional;

3. Berorientasi pada “money follow program” daripada “money follow

functions” artinya review atas Kapasitas Kelembagaan menjadi penting;

4. Nomeklatur Program hanya sebagai ‘rumah’ dan dokumen penganggaran

(karena melekat kode rekening anggaran), yang terpenting adalah definisi

dari program tersebut dan kegiatan prioritas di dalam program tersebut;

5. Pembahasan RKP 2018 dimulai n-2 dengan mekanisme pembahasan

masing-masing tematik prioritas nasional.

Dalam rangka penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 perlu ditinjau perspektif dan sudut pandang pembangunan nasional

terhadap Kabupaten Blitar. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan dan


strategi pengembangan wilayah Pulau Jawa dan Bali dalam dokumen RPJMN

2015-2019 menyebutkan bahwa:

1. Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai wilayah pengembangan dan strategi

peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana

melalui penyediaan sistem pemantauan gunung merapi.

2. Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai Prioritas Lokasi Pengembangan

Pusat Kegiatan Pulau Jawa-Bali Periode 2015-2019, dimana Blitar sebagai

Pusat Kegiatan Wilayah (II/C/2)

Penekanan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional

terhadap keberadaan Kabupaten Blitar didasarkan pada karakteristik sekaligus

potensi yang dapat dikembangkan Kabupaten Blitar dalam rangka sebuah sistem

pembangunan nasional. Selain arah kebijakan dan strategi nasional, perlu

ditelaah penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2018 dalam

cakupan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Strategi umum pembangunan Jawa Timur 2014-2019 lebih tegas

menyatakan keberpihakannya (affirmative) kepada rakyat miskin melalui

strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, atau pro

poor growth, yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan

harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (trade off) satu terhadap

yang lainnya. Penegasan keberpihakan ini sejalan dengan label misi “Makin

Mandiri dan Sejahtera bersama wong cilik”, dimana wong cilik atau rakyat

miskin tidak boleh tertinggal atau ditinggalkan dalam memperoleh manfaat dari

pertumbuhan ekonomi.

Dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi Jawa Timur,

maka program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun

anggaran 2018, diupayakan semaksimal mungkin bisa mendukung tercapainya

kebijakan tersebut, dan juga memperhatikan prioritas pembangunan daerah

dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Dengan memperhatikan telaah kebijakan nasional dan provinsi, serta

berpedoman pada Renstra SKPD tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan


strategis rencana kerja SKPD Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten

Blitar adalah sebagai berikut :

“Peningkatan Kesempatan Kerja”

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan

sasaran-sasaran Renja SKPD tahun 2018 sesuai dengan sasaran yang telah

ditetapkan pada Renstra SKPD sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan SKPD melalui peningkatan

pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaporan Yang

Berkualitas melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan

pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan yang berkualitas

3. Meningkatnya keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

melalui pelatihan peningkatan keterampilan kerja bagi pencari

kerja/penganggur sesuai dengan kebutuhan pasar serta pelatihan

produktivitas bagi tenaga kerja;

4. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui

optimalisasi pengelolaan dan penyebaran informasi pasar kerja serta

pengembangan wirausaha baru ;

5. Meningkatnya hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja melalui

optimalisasi pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka menerapkan

peraturan tentang ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan

perlindungan terhadap tenaga kerja;

6. Meningkatnya transmigran asal Blitar yang meningkat pendapatannya

(diatas UMK) melalui peningkatan keterampilan calon transmigran dalam

rangka meningkatkan kemandirian transmigran.

3.3. Program dan Kegiatan

Dengan memperhatikan tema RKPD tahun 2018 serta program

kegiatan yang telah disusun pada Renstra SKPD tahun 2016-2021, maka pada

tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja menyusun program kegiatan sebagai berikut :


Tabel 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019

Lokasi target

capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu

indikatif

Sumber Dana

target capaian kinerja


indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja


Persentase kepuasan aparatur 85% 240,000,000 DAU

85% 242,047,160




5 jenis 240,000,000 DAU

5 jenis 242,047,160



70% 420,000,000 DAU

75% 425,919,707


jumlah sarpras yang berfungsi baik Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar

450 420,000,000 DAU

450 425,919,707


Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

100% 110,000,000 DAU

100% 113,491,846

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek


27 orang 110,000,000 DAU

28 orang 113,491,846


Kode



Program/Kegiatan



2019

Lokasi target

capaian kinerja


indikatif

Sumber Dana



indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10



80% 45,000,000 DAU

85% 45,428,483

Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

jumlah dokumen yang disusun Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar

4 dokumen 15,000,000 DAU

4 dokumen 15.000.000

Kegiatan : Penyusunan penganggaran dan laporan keuangan

jumlah dokumen yang disusun Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar

5 dokumen 10,000,000 DAU

5 dokumen 10.428.483

Kegiatan : Penyusunan Database Ketenagakerjaan dan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)

Jumlah dokumen database ketenagakerjaan dan RTKD yang disusun


2 dokumen 20.000.000 DAU

2 dokumen 20.000.000

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja


0,90% 771,000,000 DAU 0,99% 789,510,470


Kode



Program/Kegiatan



2019

Lokasi target

capaian kinerja


indikatif

Sumber Dana



indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10

Kegiatan : Pelatihan peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat/pencari kerja/penganggur di Kab. Blitar

jumlah orang yang mendapatkan pelatihan

Kab. Blitar 100 orang 601,000,000 DAU 100 orang 610,284,527

Kegiatan : Peningkatan Keterampilan dan produktivitas tenaga kerja

Jumlah karyawan perusahaan yang mendapat pelatihan


Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah LPKS yang dibina Kab. Blitar 23 LPKS 45,000,000 DAU 24 LPKS 50,000,000

Program Pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan

prosentase masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (Fokus sasaran : TKI purna dan keluarga TKI)

4% 450,000,000 DBHCHT

5% 464,284,826

Kegiatan : Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis wirausaha

jumlah masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan



Kode



Program/Kegiatan



2019

Lokasi target

capaian kinerja


indikatif

Sumber Dana



indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10


persentase tenaga kerja yang ditempatkan

Dinas Tenaga Kerja

75,50% 2,224,000,000 DAU 76,00% 2,227,596,736

Kegiatan : Sosialisasi dan publikasi program kegiatan ketenagakerjaan

Pelaksanaan sosialisasi program dan pelaksanaan publikasi kegiatan ketenagakerjaan melalui media cetak dan elektronik

Dinas Tenaga Kerja

Sosialisasi : 10 kali , publikasi media cetak : 24 kali, media elektronik : 24 kali

300,000,000 DAU Sosialisasi : 10 kali , publikasi media cetak : 24 kali, media elektronik : 24 kali

325,000,000

Kegiatan : Informasi Pasar Kerja dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKL, AKAD)

penyediaan informasi pasar kerja; dan jumlah pencari kerja yang dilayani

Dinas Tenaga Kerja

12 bulan ; 2000 orang

330,000,000 DAU 12 bulan; 2250 orang

350,000,000

Kegiatan : Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pameran bursa kerja

Dinas Tenaga Kerja

50 perusahaan

215,000,000 DAU 50 perusahaan

220,000,000

kegiatan : pelayanan antar kerja antar negara (AKAN) dan SISKOTKLN

jumlah pencari kerja yang dilayani Dinas Tenaga Kerja

3750 orang 240,000,000 DAU 4000 orang 250,000,000

kegiatan : Perlindungan TKI pra dan purna

jumlah CTKI yg mendapat sosialisasi, perangkat desa yang mendapat sosialisasi , jumlah kasus yang

Dinas Tenaga Kerja

3750 orang CTKI, 250 orang

355,000,000 DAU 4000 orang CTKI, 250 orang

250,000,000


Kode



Program/Kegiatan



2019

Lokasi target

capaian kinerja


indikatif

Sumber Dana



indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10

penempatan difasilitasi perangkat desa; 100 kasus difasilitasi

perangkat desa; 100 kasus difasilitasi

Kegiatan pemberdayaan TKI Purna/ Keluarga TKI melalui pelatihan keterampilan kerja

jumlah TKI Purna/ Keluarga TKI yang mendapatkan pelatihan


Kegiatan : Pengembangan kewirausahaan melalui TKM dan TTG

jumlah wirausaha baru yang terbentuk Kab. Blitar 40 WUB 240,000,000 DAU 40 WUB 240,000,000

Kegiatan : Padat Karya Infrastruktur dan Produktif



Kegiatan : Penciptaan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah kawasan yang terbentuk Kab. Blitar 1 Kawasan 94,000,000 DAU 1 Kawasan 98,000,000

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan


8,80% 520,000,000 DAU 9,70% 538,951,078


Kode



Program/Kegiatan



2019

Lokasi target

capaian kinerja


indikatif

Sumber Dana



indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10

Kegiatan : Fasilitasi pentepan UMK

Jumlah perusahaan dan anggota dewan pengupahan yang diberi pembinaan

Dinas Tenaga Kerja

32 perusahaan,

17 orang anggota Dewan

Pengupahan

155,000,000 DAU 32 perusahaan, 17 orang

anggota Dewan

Pengupahan

158,951,078

Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja



Kegiatan : Peningkatan dan Penguatan kapasitas anggota LKS Bipartit dan Tripartit

Jumlah anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang diberdayakan

Kab. Blitar LKS Bipartit : 19 orang,


110,000,000 DAU LKS Bipartit : 19 orang,


115,000,000

Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan Kerja di Perusahaan


Kab. Blitar 30 perusahaan

80,000,000 DAU 30 perusahaa

n

83,000,000

Kegiatan : Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan dan diaudit

Kab. Blitar perusahaan yang diberi pembinaan

= 40; perusahaan yang diaudit

= 55

120,000,000 DAU perusahaan yang diberi

pembinaan = 40;

perusahaan yang

125,000,000


Kode



Program/Kegiatan



2019

Lokasi target

capaian kinerja


indikatif

Sumber Dana



indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10

diaudit = 60

URUSAN PILIHAN : TRANSMIGRASI



21,42% 240,000,000 DAU 25,00% 298,000,000

Kegiatan : Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi



2 Paket 80,000,000 DAU 3 paket 100,000,000

Kegiatan : Penyuluhan dan Pendaftaran Transmigrasi Regional


Dinas Tenaga Kerja

15 KK 10,000,000 DAU 20 KK 11,000,000

Kegiatan : Pelatihan Transmigrasi Regional

jumlah calon transmigran yang dilatih Kab.Blitar 30 orang 60,000,000 DAU 40 orang 80,000,000

Kegiatan : Pemberangkatan Transmigrasi


Dinas Tenaga Kerja

15 KK 45,000,000 DAU 20 KK 60,000,000

Kegiatan : Monitoring dan


Daerah penempatan

1 kali 45,000,000 DAU 1 kali 47,000,000


Kode



Program/Kegiatan



2019

Lokasi target

capaian kinerja


indikatif

Sumber Dana



indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10

Evaluasi Transmigran yang sudah ditempatkan

transmigrasi


BAB IV

PENUTUP

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Blitar Nomor

56 Tahun 2016 . Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan wajib

ketenagakerjaan dan urusan pilihan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Blitar menjadi salah satu SKPD yang mendapat tugas dalam pencapaian misi ke-1

“Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat”.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana yang

telah ditetapkan pada RENSTRA SKPD serta mendukung program prioritas daerah,

maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada tahun 2018 mengusulkan 9

program yang terbagi menjadi 29 kegiatan. Dari 9 program tersebut, yang masuk

dalam program prioritas daerah adalah program peningkatan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja,program peningkatan kesempatan kerja, program

pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan dan program perlindungan

dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Dengan melihat hasil capaian kinerja masing-masing program pada tahun

2016, serta pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 sampai dengan tribulan I,

maka perlu dilakukan strategi-strategi guna mempertahankan dan meningkatkan

realisasi capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Strategi yang bisa dilakukan

diantaranya :

1. Meningkatkan efektifitas dan kualitas manajemen organisasi melalui

pemenuhan administrasi perkantoran, penyediaan sarana prasarana,

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta peningkatan kualitas

penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan;

2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelaksanaan

pelatihan peningkatan keterampilan kerja bagi pencari kerja/penganggur,

pelatihan poduktivitas bagi tenaga kerja, serta pembinaan terhadap LPKS

yang ada agar mampu mencetak tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan

daya saing tinggi;


3. Optimalisasi pengelolaan dan penyebaran informasi pasar kerja serta

pengembangan wirausaha baru dalam rangka perluasan kesempatan kerja;

4. Peningkatan pembinaan terhadap perusahaan selaku pemberi kerja serta

pembinaan terhadap pekerja tentang peraturan ketenagakerjaan dalam

rangka perlindungan terhadap tenaga kerja;

5. Peningkatan keterampilan calon transmigran melalui pelatihan sesuai

dengan kondisi daerah tujuan dalam rangka meningkatkan kemandirian

transmigran.

Program kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan akan

dilaksanakan semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan peran sumber daya

aparatur, sarana prasarana yang ada dan tentunya dukungan anggaran yang

tersedia. Apabila PAGU anggaran yang diperoleh SKPD tidak bisa mencukupi untuk

mengakomodir semua usulan, maka SKPD akan memprioritaskan kegiatan yang

mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebagai program

pendukung pencapaian visi misi kepala daerah, dan juga mendukung program

pemerintah provinsi maupun program nasional. Selain dari APBD, SKPD bisa

mengajukan usulan program kegiatan yang bisa didanai dari provinsi maupun

anggaran dari pusat, sepanjang program kegiatan dimaksud masih linear dan

bertujuan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program kegiatan yang telah diusulkan dibagi ke bidang-bidang

sesuai tugas dan fungsinya. Dengan menyusun penetapan kinerja pada awal tahun

anggaran, diharapkan pelaksana program kegiatan bisa mengoptimalkan

penggunaan anggaran yang ada guna pencapaian target kinerja yang telah

ditetapkan tersebut. Apabila terjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan

program kegiatan, diharapkan ada koordinasi yang baik di lingkup internal SKPD,

maupun koordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi dan pusat, sehingga

program kegiatan tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR

Drs. MIFTACHUDDIN, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19581004 198703 1 007

LAMPIRAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS TENAGA KERJA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatanPrioritasDaerah

SasaranDaerah

Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.01.2.01.1.1 Urusan Pemerintahan BidangTenaga Kerja

4.330.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 4.847.230.306,00

1.02.01.2.01.1.1.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 242.047.160,00

1.02.01.2.01.1.1.01.01 Penyediaan dan PeningkatanAdministrasi Perkantoran

DinasTenaga KerjaKab. Blitar

jumlah jenislayananadministrasi

5 jenis Persentasekepuasanaparatur

85% 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 242.047.160,00 3 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentasesarprasaparatur dengankondisi layakfungsi

90% 420.000.000,00 0,00 0,00 0,00 425.919.707,00

1.02.01.2.01.1.1.02.01 Penyediaan dan peningkatan saranadan prasarana aparatur

DinasTenaga kerja

jumlah sarprasyang berfungsibaik

450 Prosentasesarpras aparaturdengan kondisilayak fungsi

70% 420.000.000,00 0,00 0,00 0,00 425.919.707,00 3 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.03 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Persentaseaparatur yangmengikutikegiatanpeningkatankapasitas SDM

100% 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 113.491.846,00

1.02.01.2.01.1.1.03.01 Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

DinasTenaga Kerja

jumlah sumberdaya aparaturyang mengikutibimtek

27 orang Prosentasesumberdayaaparatur yangmengikutikegiatanpeningkatankapasitas SDM

100% 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 113.491.846,00 1 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.04 Program Perencanaan,Penganggaran, Pengendalian danPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.428.483,00

1.02.01.2.01.1.1.04.01 Penyusunan dokumen perencanaandan pelaporan capaian kinerja

DinasTenaga Kerja

jumlah dokumenyang disusun

4 dokumen Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankineerja SKPDyang disusuntepat waktu

80% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 3 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.04.02 Penyusunan penganggaran danlaporan keuangan

DinasTenaga Kerja

Jumlah dokumenyang disusun

5 dokumen Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankineerja SKPDyang disusuntepat waktu

80% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.428.483,00 1 ( Teknokratis )

RENJA SKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 1 dari 4



SasaranDaerah

Lokasi


Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung



Hasil Kegiatan


APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.01.2.01.1.1.04.03 Penyusunan DatabaseKetenagakerjaan dan RencanaTenaga Kerja Daerah (RTKD)

DinasTenaga Kerja

Jumlah dokumendatabaseketenagakerjaandan RTKD yangdisusun

2 dokumen Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

80% 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.05 Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

Prosentasependuduk usiakerja yang tidakbekerja yangmendapatkanpelatihan

4,18% 771.000.000,00 0,00 0,00 0,00 789.510.470,00

1.02.01.2.01.1.1.05.01 Pelatihan peningkatan keterampilankerja bagi masyarakat/pencarikerja/penganggur di Kab.Blitar

Kab Blitar jumlah orangyangmendapatkanpelatihan

100 Prosentasependuduk usiakerja yang tidakbekerja yangmendapatkanpelatihan

0.90% 601.000.000,00 0,00 0,00 0,00 610.284.527,00 1 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.05.02 Peningkatan Keterampilan danproduktivitas tenaga kerja

Kab.Blitar Jumlah karyawanperusahaan yangmendapatpelatihan

40 orang Prosentasependuduk usiakerja yang tidakbekerja yangmendapatkanpelatihan

0.9% 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 129.225.943,00 1 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.05.03 Pembinaan Lembaga Pelatihan KerjaSwasta

Kab. Blitar Jumlah LPKSyang dibina

23 LPKS Prosentasependuduk usiakerja yang tidakbekerja yangmendapatkanpelatihan

0.9% 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 3 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.06 Program Pembinaan LingkunganSosial Bidang Ketenagakerjaan

Prosentasemasyarakat/pencari kerjayangmendapatkanpelatihan(Fokus sasaran: TKI purna dankeluarga TKI)

7% 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 464.284.826,00

1.02.01.2.01.1.1.06.01 Pembinaan kemampuan danketerampilan kerja bagi tenaga kerjadan masyarakat melalui pelatihanberbasis wirausaha

Kab. Blitar jumlahmasyarakat/pencari kerjayangmendapatkanpelatihan

100 orang prosentasemasyarakat/pencari kerjayangmendapatkanpelatihan (Fokussasaran : TKIpurna dankeluarga TKI)

4% 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 464.284.826,00 3 ( Bottom up )

1.02.01.2.01.1.1.07 Program Peningkatan KesempatanKerja

Prosentasetenaga kerjayangditempatkan

77% 2.224.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.227.596.736,00




SasaranDaerah

Lokasi


Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung



Hasil Kegiatan


APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.01.2.01.1.1.07.01 Sosialisasi dan publikasi programkegiatan ketenagakerjaan

DinasTenaga Kerja

Pelaksanaansosialisasiprogram danpelaksanaanpublikasikegiatanketenagakerjaanmelalui mediacetak danelektronik

Sosialisasi :10 kali ,publikasi

media cetak: 24 kali,media

elektronik :24 kali

persentasetenaga kerjayangditempatkan

75.5% 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 3 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.07.02 Informasi Pasar Kerja dan PelayananPenempatan Tenaga Kerja DalamNegeri (AKL, AKAD)

DinasTenaga Kerja

penyediaaninformasi pasarkerja; dan jumlahpencari kerjayang dilayani

12 bulan ;2000 orang


75.5% 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 1 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.07.03 Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri Kab. Blitar Jumlahperusahaan yangberpartisipasidalam pameranbursa kerja

50perusahaan


75.5% 215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 3 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.07.04 Pelayanan antar kerja antar negara(AKAN) dan SISKOTKLN

DinasTenaga Kerja

jumlah pencarikerja yangdilayani

3750 orang persentasetenaga kerjayangditempatkan

75.5% 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 3 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.07.05 Perlindungan TKI pra dan purnapenempatan

DinasTenaga Kerja

jumlah CTKI ygmendapatsosialisasi,perangkat desayang mendapatsosialisasi ,jumlah kasusyang difasilitasi

3750 orangCTKI, 250

orangperangkatdesa; 100

kasusdifasilitasi


75.5% 355.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 3 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.07.06 Pemberdayaan TKI Purna/ KeluargaTKI melalui pelatihan keterampilankerja

DinasTenaga Kerja

jumlah TKIPurna/ KeluargaTKI yangmendapatkanpelatihan


75.5% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00 1 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.07.07 Pengembangan kewirausahaanmelalui TKM dan TTG

DinasTenaga Kerja

jumlah wirausahabaru yangterbentuk

40 WUB persentasetenaga kerjayangditempatkan

75.5% 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.07.08 Padat Karya Infrastruktur danProduktif

DinasTenaga Kerja

Jumlahpenganggur dansetengahpenganggur yangterserap


75.5% 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 279.596.736,00 1 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.07.09 Penciptaan Inkubasi Bisnis PerluasanKesempatan Kerja

DinasTenaga Kerja

Jumlah kawasanyang terbentuk

1 kawasan persentasetenaga kerjayangditempatkan

75.5% 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 1 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.08 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

Prosentaseperusahaanyang diberipembinaan

12% 520.000.000,00 0,00 0,00 0,00 538.951.078,00

1.02.01.2.01.1.1.08.01 Fasilitasi penetapan UMK DinasTenaga Kerja

Jumlahperusahaan dananggota dewanpengupahanyang diberipembinaan

32perusahaan,

17 oranganggotaDewan

Pengupahan

Persentaseperusahaan yangdiberi pembinaan

8.8% 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 158.951.078,00 3 ( Teknokratis )




SasaranDaerah

Lokasi


Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung



Hasil Kegiatan


APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.01.2.01.1.1.08.02 Fasilitasi Pembinaan Jaminan SosialBagi Pekerja

Kab. Blitar Jumlah pelaku HImendapatkanpemahamanprogram jamsosbagi pekerja

200 orang Persentaseperusahaan yangdiberi pembinaan

8.8% 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 1 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.08.03 Peningkatan dan Penguatankapasitas anggota LKS Bipartit danTripartit

Kab. Blitar Jumlah anggotaLKS Bipartit danTripartit yangdiberdayakan

LKS Bipartit: 19 orang,

LKS Tripartit: 40 orang


8.8% 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00 1 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.08.04 Fasilitasi Pembinaan PelaksanaanPersyaratan Kerja di Perusahaan

Kab. Blitar Jumlahperusahaan yangdiberi pembinaan

30perusahaan


8.8% 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 3 ( Teknokratis )

1.02.01.2.01.1.1.08.05 Fasilitasi pencegahan danpenyelesaian perselisihan hubunganindustrial

Kab. Blitar Jumlahperusahaan yangdiberi pembinaandan diaudit

perusahaanyang diberipembinaan

= 40;perusahaanyang diaudit

= 55


8.8% 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 3 ( Teknokratis )

2.01.08.2.01.1.1 Urusan Pemerintahan BidangTransmigrasi

240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 298.000.000,00

2.01.08.2.01.1.1.01 Program Transmigrasi Regional Prosentasetransmigranyangdiberangkatkan

25% 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 298.000.000,00

2.01.08.2.01.1.1.01.01 Kerjasama Antar Wilayah, AntarPelaku dan Antar Sektor dalamrangka pengembangan kawasantransmigrasi

DinasTenaga Kerja

Jumlah paketkerjasama antardaerah yangterlaksana

2 Paket Prosentasetransmigran yangdiberangkatkan

21.42% 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 3 ( Teknokratis )

2.01.08.2.01.1.1.01.02 Penyuluhan dan PendaftaranTransmigrasi Regional

DinasTenaga Kerja

jumlah calontransmigran yangmendaftar danterseleksi

15 KK Prosentasetransmigran yangdiberangkatkan

21.42% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 3 ( Teknokratis )

2.01.08.2.01.1.1.01.03 Pelatihan Transmigrasi Regional KAb. Blitar jumlah calontransmigran yangdilatih

30 orang Prosentasetransmigran yangdiberangkatkan

21.42% 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 3 ( Teknokratis )

2.01.08.2.01.1.1.01.04 Pemberangkatan Transmigrasi DinasTenaga Kerja

jumlahtransmigran yangdiberangkatkan

15 KK Prosentasetransmigran yangdiberangkatkan

21.42% 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 3 ( Teknokratis )

2.01.08.2.01.1.1.01.05 Monitoring dan Evaluasi Transmigranyang sudah ditempatkan

Daerahtujuantransmigrasi

pelaksanaanmonitoring danevaluasi dalam 1tahun

1 kali Prosentasetransmigran yangdiberangkatkan

21.42% 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00 3 ( Teknokratis )

TOTAL 4.570.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 5.145.230.306,00


rencana kerja dinas tenaga kerja kabupaten … · renja skpd mempunyai kedudukan strategis yaitu...

Documents