sekapursirih - pn-soasio.go.id · yang telah dicapai oleh pengadilan negeri cibinong di tahun 2014....

4

SEKAPURSIRIH

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas

ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 ini

dengan tepat waktu.

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong merupakan

laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja

yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong di tahun

2014. Laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus

pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Dalam kurun waktu tahun 2014, telah tergores tinta emas di Pengadilan Negeri Cibinong

dengan diterimanya Penghargaan (Reward) Adhi Dandapala dari Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum atas prestasi sebagai juara pertama penilaian kinerja kategori

Pengadilan Negeri Klas 1B seluruh Indonesia dan telah pula diterima penghargaan-

penghargaan lain yakni :

Juara I Tertib Administrasi dan Kebersihan se-Pengadilan Negeri Jawa Barat dari

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Juara Harapan I Pelaksanaan Website dan Implementasi IT dan CTS se-Pengadilan

Negeri Jawa Barat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Juara Harapan I Realisasi DIPA 03 (BADILUM) se-Pengadilan Negeri Jawa Barat dari

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan kegiatan dan program kerja serta

inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 antara lain :

Pertama, untuk mewujudkan keterbukaan informasi public, seluruh komponen yang

terlibat pengisian Aplikasi CTS (Case Tracking System) Versi 3 telah bekerja keras untuk

melakukan pengisian Aplikasi CTS dan direktori putusan.

Kedua, untuk meningkatkan pelayanan persidangan, Pengadilan Negeri Cibinong telah

melaksanakan sistem One Door Service, yakni sistem pelayanan persidangan satu pintu,

dimana para pihak terkait yaitu Jaksa, Penasehat Hukum, Penggugat, Tergugat dan Saksi

cukup melapor ke petugas Front Desk (Petugas Informasi), sehingga jadwal persidangan

menjadi lebih jelas dan tepat waktu.

5

Ketiga, sebagai salah satu Pengadilan yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung RI menjadi

Pilot Project uji coba draft perubahan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Negeri Cibinong telah menata sarana dan prasarana

antara lain : Ruang Mediasi, Ruang Kaukus dan Meja Informasi Mediasi yang berada di

Kepaniteraan Muda Perdata serta menunjuk Staff yang bertugas khusus mengelola

administrasi mediasi. Selain itu, Pengadilan Negeri Cibinong telah berkomitmen untuk

meningkatkan angka keberhasilan mediasi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya

keberhasilan mediasi ditahun 2014 dengan capaian keberhasilan 13,58%, dimana dari 81

perkara yang dilakukan mediasi, 11 diantaranya berhasil damai, baik didalam maupun

diluar pengadilan.

Keempat, untuk mewujudkan pengadilan ramah anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah

pula menata sarana prasarana pendukung terkait Implementasi Sistem Peradilan Pidana

Anak sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, antara lain Ruang Sidang Ramah

Anak, Ruang Tunggu Ramah Anak, Ruang Diversi dan Ruang Teleconference, dimana di

Ruang Teleconference ini telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi dan korban anak

secara terpisah dengan Ruang Sidang melalui perangkat audio visual.

Kelima, dalam rangka memenuhi amanah PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Pengadilan Negeri Cibinong

telah menyelenggarakan Sidang Keliling Terpadu dengan program One Day Service

dalam hal pelayanan pemenuhan Hak Identitas Hukum berupa Pencatatan Perkawainan

Non Muslim dan Pengesahan Anak, Perubahan akte kelahiran bagi masyarakat tidak

mampu (Acces To Justice for the Poor) secara Prodeo.

Berbagai keberhasilan dari kegiatan dan program kerja serta penghargaan yang di dapat

ini tidak saja sangat membanggakan, namun juga harus menjadi cambuk agar Pengadilan

Negeri Cibinong dapat mempertahankan kinerja dan penghargaan dengan terus

meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di tahun-tahun yang akan datang. Masih

banyak program prioritas dan target di Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung yang

belum kita wujudkan. Kita harus berupaya lebih keras dan ikhlas serta bekerja tuntas agar

visi Mahkamah Agung menjadi badan peradilan yang agung segera terwujud.

Kami juga berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada

keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

Demikianlah Laporan Tahunan ini kami sajikan. Kami menyadari,dalam pelaksanaan tugas-

tugas tersebut masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami

menerima kritik dan saran yang membangun demi terciptanya layanan publik yang prima

di Pengadilan Negeri Cibinong.

6

Atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, saya mengucapkan terima kasih dan

menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar

Pengadilan Negeri Cibinong atas kerja kerasnya selama ini untuk memberikan pelayanan

yang berkeadilan kepada masyarakat dan mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan.

Kepada seluruh anggota tim penyusun laporan tahunan Pengadilan Negeri Cibnong tahun

2014, saya ucapkan terima kasih. Dokumen tahunan ini mempunyai makna yang sangat

penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi kita semua di tahun-tahun yang akan

datang.

Wabilahitaufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr.Wb

CIBINONG, 05 Januari 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

HJ. DIAH SULASTRI DEWI, SH.,MH

NIP. 19610402 198203 2 003

7

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Cibinong sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan

Kehakiman, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan umum

yang tepat agar Tugas pokok dan Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam merumuskan suatu kebijakan umum, diperlukan pedoman yang jelas agar

kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah sehingga dapat memberikan

kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan

Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong telah

mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI,

termasuk didalamnya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.

Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah telah mengamanatkan bidang-

bidang apa saja yang harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan

Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh

Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan

berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan

secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan

terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,

cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang

aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya

peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi.

10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

8

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan

bidang-bidang perubahan yang menjadi skala prioritas, Pengadilan Negeri Cibinong telah

mengambil langkah kebijakan dan terobosan, yaitu :

1. Program Tunggakan Minutasi Nihil untuk menjawab Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara.

2. Program sistem pelayanan satu pintu (One Door Service) untuk pelayanan

persidangan, dimana semua pelayanan persidangan dikelola oleh satu pintu yakni

di bagian Front Desk / Petugas Informasi yang memberikan layanan kejelasan

waktu dan tempat bersidang bagi para pihak yang akan bersidang.

3. Program Keterbukaan Informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi

yang informatif dan akurat pada Website Pengadilan Negeri Cibinong “www.pn-

cibinong.go.id” serta menggalakkan dan memantau pengisian CTS serta

pelaksanaan Upload putusan ke Direktori Putusan.

4. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

dengan mengoptimalkan Meja informasi dan Meja Pengaduan serta

memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan disekitar gedung

kantor Pengadilan Negeri Cibinong.

5. Program Sidang Keliling Terpadu “One Day Service” dalam hal pemenuhan hak-hak

identitas hukum terutama pencatatan perkawinan dan perceraian yang belum

dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi masyarakat non muslim

yang kurang mampu diwilayah Kabupaten Bogor.

6. Pengadilan Negeri Cibinong telah berkomitmen untuk mensukseskan kepercayaan

yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI atas ditunjuknya Pengadilan Negeri

Cibinong sebagai Pilot Project dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui

Mediasi serta Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni :

”TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI,

yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

9

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu

Perencanaan Strategis yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh unsur

yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong. Rencana Strategis ini dibuat berdasarkan kondisi

nyata yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam 5 Tahun kedepan.

Pengadilan Negeri Cibinong telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahap I yakni

periode 2010-2014 yang tiap tahunnya Rencana Strategis itu dilakukan review untuk

dilakukan penyempurnaan. Fokus utama Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong

adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang

diemban oleh Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya dengan

baik. Sehingga Pengadilan Negeri Cibinong dapat memberikan kontribusi positif dalam

mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung RI, yakni terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia yang Agung.

Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai.

Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Cibinong adalah berorientasi kepada

terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum yang diberikan.

Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat pencari keadilan dapat diberikan dengan

proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan telah ditetapkannya Tujuan Strategis, maka ditentukanlah Sasaran

Strategis yang akan dicapai. Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara

terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun

kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak

dicapai Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

10

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Pengadilan Negeri Cibinong merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah

Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri

dari 40 Kecamatan, 417 desa dan 17 kelurahan dengan luas wilayah 298.838.304Ha.

Gambar 1

Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong

Sebagai Peradilan Tingkat Pertama, struktur organisasi Pengadilan Negeri Cibinong

telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

RI Nomor 5 tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan serta didalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang

No 8 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran dan undang-undang tersebut, suatu

Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan.

Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah

seorang Panitera/Sekretaris yang menangani administrasi perkara dan administrasi umum

disuatu Pengadilan. Lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri Cibinong

dapat dilihat dalam bagan berikut :

11

Gambar 2

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong

12

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.” Untuk

dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, maka

perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan

organisasi yang telah ditentukan.

Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi

Pengadilan Negeri Cibinong.

1. Ketua dan Wakil Ketua(Pimpinan Pengadilan Negeri)

Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis

Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta

tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional

serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun

Honorer secara berkala.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan

seksama.

Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh

Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2. Hakim

Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain

yang menjadi tanggung jawabnya.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.

Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang

ditugaskan kepadanya

3. Panitera / Sekretaris

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas-

tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti serta seluruh

pelaksana dibagian teknis Pengadilan Negeri

Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti bertugas membantu

hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di

kepaniteraan.

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang

berlaku.

Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,

akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga,

barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

13

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil

Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat administrasi umum, serta seluruh

pelaksana dibagian kesekretariatan di Pengadilan Negeri Cibinong,

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan

penggunaan anggaran.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas keberadaan,

Pengelolaan, Perawatan, Pemanfaatan, Penghapusan dan administrasi Barang

Milik Negara lainnya.

4. Wakil Panitera

Membantu Panitera dalam melaksanakan tugas di bidang teknis yuridis dengan

dibantu oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda

Hukum.

5. Wakil Sekretaris

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang administrasi umum/

kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas kepala Sub Bagian Umum, Sub

Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

6. Panitera Muda Pidana

Membantu Wakil Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan pidana,

administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana,

menyimpan berkas perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan

hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan

Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Panitera Muda Perdata

Membantu Wakil Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata,

melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara perdata,

menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan serta mengawasi staf,

mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan

kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

8. Panitera Muda Hukum

Membantu Wakil Panitera melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Hukum,

mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara

menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan mengirim laporan perkara

serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil

Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

9. Kepala Sub Bagian Keuangan

Membantu Wakil Sekretaris melaksanakan urusan Tata Usaha pengelolaan

keuangan, penyusunan rencana/program keuangan, realisasi dan pelaporan

anggaran, mengawasi dan membina staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil

14

kerja kepada Wakil Sekretaris sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM.

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Membantu Wakil Sekretaris melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian

organisasi dan tata laksana kantor serta penilaian kinerja organisasi, mengawasi

staff, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Sekretaris sesuai

dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

11. Kepala Sub Bagian Umum

Membantu Wakil Sekretaris melaksanakan urusan tata usaha perlengkapan,

rumah tangga,persuratan dan kearsipan, barang milik negara, pemeliharaan

sarana dan prasarana, mengelola perpustakaan serta pengamanan asset termasuk

pengamanan hakim, mengawasi staf umum, mengevaluasi dan melaporkan hasil

kerja kepada Wakil Sekretaris sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri


12. Panitera Pengganti

Membantu Panitera melaksanakan persidangan mendampingi majelis Hakim,

mencatat jalannya sidang, membuat berita acara sidang dan mengetik

putusan/penetapan.

13. Jurusita / Jurusita Pengganti

Membantu Panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan sidang serta Eksekusi

dalam rangka melaksanakan perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan serta

melaporkan hasil kerja kepada panitera sesuai kebijakan Ketua Pengadilan Negeri


14. Bendahara Pengeluaran

Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas

perbendaharaan yang bersumber dari APBN serta melaporkan pengelolaan

keuangan kepada atasan serta hasil kerja sesuai dengan kebijakan Ketua

Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP )

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan yang berasal dari

aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Standar Operasional

Prosedur dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan

oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat SOP yang telah dibukukan dan

disosialisasikan keseluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong. SOP yang telah

15

dibuat dan ditetapkan pemberlakuannya dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri Cibinong ini dilakukan review dan perbaikan disetiap tahunnya. Secara garis besar,

SOP Pengadilan Negeri Cibinong terangkum dalam Bagan Alur Kegiatan berikut ini :

8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

ALUR PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

PENGADILAN NEGERI CIBINONG

PENGGUGAT/KUASA HUKUM

Mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Perdata

(1 Hari)

PANMUD PERDATA - Memeriksa kelengkapan berkas

- Menerima pembayaran Biaya Perkara

melalui Bank

- Meregister dan member nomor perkara

- Memasukkan data umum dalam CTS

(1 Hari)

KETUA PENGADILAN - Menunjuk Majelis Hakim

- Memasukkan penetapan tersebut

kedalam CTS

(1 hari)

PANITERA/WAPAN - Menunjuk PP

- Memasukkan kedalam CTS

(1 hari)

JURUSITA Memanggil para Pihak - Di wilayah PN (7 hari) - Di wilayah PT (14 hari) - Diluar PT (30 hari) - Luar Negeri (3 bulan) - Tergugat tidak diketahui tempat

tinggalnya, melalui panggilan umum, 30 hari dipanggil 2kali

PERSIDANGAN - Pembacaan gugatan

- Jawaban/eksepsi

- Replik

- Duplik

- Putusan sela

- Sidang acara (Pembuktian)

- Simpulan

- Putusan

PP membuat BAP tiap persidangan dan memasukkan tiap perkembangan persidangan kedalam CTS.

Pemeriksaan perkara perdata selesai dalam waktu maksimal 5 bulan

MINUTASI - Putusan dikirim kepada yang

bersangkutan dalam waktu 14 hari

- Putusan dimasukkan kedalam Direktori

Putusan dan CTS

PANMUD PERDATA - Penunjukan Jurusita

- Petugas pendaftaran memberikan berkas

kepada Ketua Majelis

(1 Hari)

KETUA MAJELIS - Mempelajari berkas

- Penetapan hari sidang pertama

- Memasukkan dalam CTS

(1 Hari)

MEDIASI Upaya perdamaian 40 hari kerja (+15 hari kerja)

MEDIASI BERHASIL - Putusan Perdamaian

- Dimasukkan CTS

(7 hari)

MINUTASI - Putusan dikirim kepada yang bersangkutan


Putusan

- Dimasukkan kedalam CTS

(7 hari)

MEDIASI GAGAL - Perkara dilanjutkan

(7 hari)

8


ALUR PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

PENGADILAN NEGERI CIBINONG

JAKSA

Jaksa melimpahkan berkas melalui Panmud

Pidana

PANMUD PERDATA

- Menerima dan meneliti kelengkapan berkas

perkara

- Memberikan Nomor perkara dan mencatat

perkara kedalam Buku Register

- Memasukan data umum dalam CTS

KETUA PENGADILAN - Menunjuk Majelis Hakim

- Memasukkan penetapan tersebut kedalam

CTS

(1 hari)

PANITERA/WAPAN - Menunjuk PP

- Memasukkan kedalam CTS

(1 hari)

PANMUD PIDANA/MEJA I Memberikan berkas perkara kepada Ketua

Majelis Hakim yang ditunjuk

PERSIDANGAN

- Meneliti berkas perkara dan membagikan

kepada HA

- Menetapkan hari siding pertama

- Memasukkan penetapan hari siding pertama

dalam CTS

- Menetapkan status penahanan Terdakwa

Proses registrasi sampai penetapan hari

sidang pertama

(1 hari)

TERDAKWA Hadir pada jadwal yang telah ditentukan

pada sidang pertama

(7 hari)

PERSIDANGAN - Pembacaan dakwaan

- Penunjukkan PH

- Keberatan/ eksepsi

- Tanggapan Keberatan

- Putusan Sela

- Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa serta

barang bukti (Pembuktian)

- Tuntutan

- Pembelaan

- Putusan

Setiap tahap persidangan dimasukan dalam

CTS oleh PP.

Proses sidang diputus maksimal 10 hari

sebelum habis masa penahanan

MINUTASI - Putusan dikirim kepada yang bersangkutan


Putusan

- PP memasukkan data minutasi kedalam

CTS

(7 hari)

1


AANMANING

Surat masuk permohonan aanmaning, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek, dan mencatatnya kedalam reg. Eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi

Penyerahan berkas aanmaing/ peneguran oleh Bag. Eksekusi kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari itu juga)

Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM

Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga

Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan : 7 hari kerja untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri, dan 14 hari kerja apabila tempat tinggal Termohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri ybs

Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran

Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon pada hari itu juga dan atau paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan

2


SITA EKSEKUSI

Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek, dan mencatatnya kedalam reg. Eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi

KPN / Pansek meneliti Penetapan Sita Eksekusi untuk ditanda tangani oleh KPN pada hari itu juga

Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi

Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi

paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita eksekusi dari Bag. Eksekusi

Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Bag. Eksekusi Perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita eksekusi

3


EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN

Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek


Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi

Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga

Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita eksekusi dari Bag. Eksekusi

Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Bag. Eksekusi Perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita eksekusi

Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan

4


EKSEKUSI LELANG

Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek


Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang

Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang paling lama 2 hari setelah Penetapan ditandatangani

5

BANDING PIDANA

DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Penuntut Umum / PH atau Terdakwa

Pernyataan Banding disampaikan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir

Laporan banding ke Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga atau paling lambat hari kerja berikutnya

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima

Tenggang waktu inzage : 7 hari

Minutasi perkara diserahkan ke Panitera Muda Pidana dalam waktu 7 hari setelah permohonan Banding diajukan

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding), paling lama 14 hari

Jika permohonan banding dicabut harus diberitahukan ke Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya

Putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam waktu 2 hari setelah berkas diterima dari Pengadilan Tinggi

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap

6

BANDING PERDATA

DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Pembanding atau Kuasanya

Pernyataan Banding disampaikan 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada para Pihak yang tidak hadir

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima

Tenggang waktu inzage : 14 hari

Minutasi perkara diserahkan ke Panitera Muda Pidana dalam waktu 14 hari setelah permohonan Banding diajukan

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding), paling lama 30 hari

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap

Jika permohonan banding dicabut harus diberitahukan ke Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya

Pembanding dapat menyerahkan Memori Banding dalam waktu 14 hari

Memori Banding diberitahukan kepada Termohon Banding dalam waktu 2 hari setelah Memori diterima

Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dalam waktu 14 hari setelah Memori diterima

Putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam waktu 2 hari setelah berkas diterima dari Pengadilan Tinggi

7

C. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Agar kinerja dapat terukur, diperlukan suatu parameter yang jelas dan mudah

dimana pegawai yang bersangkutan dapat menilai sendiri kinerjanya serta dapat dinilai

pula oleh atasan pejabat penilainya.

Pemerintah telah membuat sistem penilaian untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut

yang disebut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja

dan target yang dibuat diawal tahun oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dengan atasan

penilainya dan terdapat realisasi atau pencapaian kinerja yang dihasilkan oleh Pegawai

Negeri Sipil dalam 1 tahun penilaian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 2011, per tanggal 1 Januari

2014, seluruh Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai. Para Hakim

dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat dan menilai

sendiri Sasaran Kerja Pegawai yang telah dibuat. Walaupun SKP merupakan hal baru,

namun demikian, seluruh Hakim dan PNS termasuk pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong

telah melaksanakannya dengan cukup baik.

Berikut Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang terdapat dilingkungan kantor Pengadilan

Negeri Cibinong :

1. SKP Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/

OUTPUT

KUALIT

AS/

MUTU

WAKTU

1. Menerima dan mendisposisi surat-surat

masuk -

surat 100 12 Bln -

2. Menerima dan mendiposisi berkas perkara -

berkas 100 12 Bln -

3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian -

kegiatan 100 12 Bln -

4. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan

Tinggi dan MA -


5. Menugaskan hakim pengawas bidang -

dokumen 100 12 Bln -

6. Memimpin pelaksanaan eksekusi -


7. Melaksanakan pemeriksaan keuangan

perkara -


8. Menerima, memeriksa dan memutus

perkara -

berkas 100 12 Bln -

8

2. SKP Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET

KUANTITAS/

OUTPUT

KUALIT

AS/

MUTU

WAKTU

1. Menerima dan menandatangani surat-

surat -

surat 100 12 Bln -

2. Menerima dan menetapkan berkas perkara -

berkas 100 12 Bln -


perkara -

Perkara 100 12 Bln -

4. Melaksanakan pembinaan kepegawaian -

Kegiatan 100 12 Bln -


Tinggi dan MA -


6. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para

Hakim Pengawas Bidang -

Laporan 100 12 Bln -

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang

didelegasikan oleh Ketua -


3. SKP Hakim Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET

KUANTITAS/

OUTPUT

KUALIT

AS/

MUTU

WAKTU


perkara Perdata Gugatan -

Berkas 100 12 Bln -


perkara Perdata Permohonan -

Berkas 100 12 Bln -


perkara Pidana Biasa/Khusus -

Berkas 100 12 Bln -


perkara Lalu Lintas/Ringan/Singkat -

Berkas 100 12 Bln -

5. Minutasi perkara Perdata Gugatan -

Berkas 100 12 Bln -

6. Minutasi perkara Perdata Permohonan -

Berkas 100 12 Bln -

7. Minutasi perkara Pidana Biasa/Khusus -

Berkas 100 12 Bln -

8. Melakukan mediasi -

Laporan 100 12 Bln

9. Melaksanakan pengawasan bidang -

Laporan 100 12 Bln

9

4. SKP Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET

KUANTITAS/

OUTPUT

KUALITA

S/ MUTU WAKTU

1. Menerima dan mendisposisi surat

surat 100 12 Bln -

2.

Menerima dan menandatangan Surat

Kuasa, serta mengecek dan memaraf Surat

Keterangan Insidentil

surat 100 12 Bln -

3.

Meneliti dan menandatangani laporan

bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan

tahunan

Dokumen 100 12 Bln -

4. Melaksanakan anggaran


5. Menunjuk panitera pengganti untuk

mendampinigi majelis hakim

berkas 100 12 Bln -

6. Menandatangani salinan putusan dan

penetapan

berkas 100 12 Bln -

7. Menandatangani akte banding, kasasi, PK

dan grasi

berkas 100 12 Bln -

8. Melaksanakan eksekusi

Kegiatan 100 12 Bln

9. Menetapkan pemberian tugas kepada

wapan, wasek, panmud dan kasubbag

Kegiatan 100 12 Bln

10. Melaksanakan Pengelolaan keuangan

perkara dan uang pihak ketiga

Kegiatan 100 12 Bln


Tinggi dan MA

Kegiatan 100 12 Bln

5. SKP Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT KUALITAS

/ MUTU WAKTU

1.

Melakukan kegiatan pembinaan,

pengawasan, dan mengkoordinir

pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda

-


2.

Mengoreksi surat-surat yang dibuat oleh

Panitera Muda sesuai dengan disposisi

pimpinan

-

Surat 100 12 Bln -

3. Mendisposisi surat-surat masuk yang

bersifat teknis sesuai dengan sifat surat -

Surat 100 12 Bln -

4. Memeriksa register perkara perdata dan

pidana -

Buku 100 12 Bln -

5.

Memeriksa dan mengoreksi laporan

perkara bulanan, triwulan, semester dan

tahunan

-


6. Meneliti berkas perkara dari Panitera -

Berkas 100 12 Bln -

10

Muda untuk kelengkapan berkas perkara

banding, kasasi, dan peninjauan kembali

yang akan dikirim

7. Penyelesaian berkas perkara -

Berkas 100 12 Bln -

8.

Mengkoordinir tugas-tugas kejurusitaan

dalam rangka sita jaminan, sita eksekusi,

dan eksekusi

-

Laporan 100 12 Bln

6. SKP Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET

KUANTITAS/

OUTPUT

KUALIT

AS/

MUTU

WAKTU

1 Mengkoordinir penyusunan Renstra, Lakip

serta Laporan Tahunan -


2 Mengkoordinir penyusunan Laporan

Tahunan -


3

Bersama-sama dengan Pejabat dan staff

kesekretariatan merumuskan, dan

membuat SKP

-


4 Membuat Konsep Rencana Umum

Pengadaan untuk di tandatangani oleh KPA -


5 Membuat Surat Perintah Bayar serta

menandatangani SPP -

Dokumen 100 12 Bln

6 Membuat Spesifikasi teknis serta HPS

Barang/Jasa -

Dokumen 100 12 Bln

7

Membuat dan melakukan perjanjian

kerjasama dengan pihak ke 3 (SPK

/Kontrak)

-

Dokumen 100 12 Bln

8

membuat Surat Perintah Jalan (SPD)

berdasarkan Surat Tugas dan

menandatanganinya

-

Dokumen 100 12 Bln

9 Mengoreksi dan memaraf surat-surat Dinas

dibagian kesekretariatan -

Surat 100 12 Bln

10 Melaksanakan konsultasi dan pembinaan

ke PT dan Mahkamah Agung -

Kegiatan 100 12 Bln

11 Menyusun RKAKL 2015 beserta data

dukungnya -

Kegiatan 100 12 Bln

12 Pengusulan kenaikan pangkat

Kegiatan 100 12 Bln

13

Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

Kegiatan 100 12 Blm

11

7. SKP Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET


/ MUTU WAKTU

1.

Penyelesaian administrasi perkara perdata

secara tertib dan mempersiapkan

kelengkapan berkas perkara perdata

-

Berkas 100 12 Bln -

2.

Membuat laporan keadaan perkara

perdata yang sudah diminutasi/belum

diminutasi, banding, kasasi, dan

peninjauan kembali

-


3.

Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat

masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas

Kepaniteraan Perdata

-

Surat 100 12 Bln -

4. Penyelesaian berkas perkara perdata

Gugatan/Bantahan -

Berkas 100 12 Bln -


Permohonan -

Berkas 100 12 Bln -

6. Penyelesaian berkas perkara pidana -

Berkas 100 12 Bln -

7. Memasukan data perkara ke CTS (SIPP) -


8. SKP Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET


/ MUTU WAKTU

1.

Penyelesaian administrasi perkara pidana

secara tertib dan mempersiapkan

kelengkapan berkas perkara pidana

-

Berkas 100 12 Bln -

2.

Membuat laporan keadaan perkara pidana

yang sudah diminutasi/belum diminutasi,

banding, kasasi, dan peninjauan kembali

-


3.



Kepaniteraan Pidana

- Surat 100 12 Bln -

4. Penyelesaian administrasi perkara tindak

pidana lalu lintas (tilang) secara tertib - Berkas 100 12 Bln -

5. Penyelesaian berkas perkara perdata - Berkas 100 12 Bln -

6. Penyelesaian berkas perkara pidana - Berkas 100 12 Bln -

7. Memasukan data perkara ke CTS (SIPP) - Kegiatan 100 12 Bln -

9. SKP Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET


/ MUTU WAKTU

1. Membuat dan mengevaluasi laporan

bulanan, enam bulanan, dan tahunan -


12

perkara perdata dan pidana

2.

Menerima, mencatat, menyusun, dan

menyimpan berkas perkara perdata dan

pidana secara tertib

-

Berkas 100 12 Bln -

3. Melaksanakan penyajian statistik perkara

perdata dan pidana -

Statistik 100 12 Bln -

4.

Melaksanakan administrasi pendaftaran

notaris, penasihat hukum, badan hukum,

dan balai harta peninggalan

-


5.

Melaksanakan penataan kembali arsip

perkara perdata dan pidana yang sudah in

aktif

-


6.



Kepaniteraan Hukum

-

Surat 100 12 Bln -


Gugatan/Bantahan -

Berkas 100 12 Bln -


Permohonan -

Berkas 100 12 Bln


Berkas 100 12 Bln

10. Memasukan data perkara ke CTS (SIPP) -

Kegiatan 100 12 Bln

10. SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET


/ MUTU WAKTU

1. Meneliti surat-surat masuk -

Surat 100 12 Bln -

2. Menyusun konsep surat dan

mengoreksinya -

Surat 100 12 Bln -

3. Membuat dan menyusun laporan

kepegawaian -


4. Menyiapkan bahan-bahan rapat -


5. Mengelola aplikasi kepegawaian -


11. SKP Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET

KUANTITAS/

OUTPUT

KUALIT

AS/

MUTU

WAKTU

1

Mengkoordinir pembayaran Gaji Hakim

dan Pegawai serta Pembayaran

Remunerasi Pegawai

-


2 Membuat dan Menandatangani SPM serta

melakukan Inject PIN PPSPM untuk SPM -

Surat 100 12 Bln -

13

yang akan diajukan Ke KPPN

3

Melakukan Pengecekan SPP beserta

Dokumen pendukungnya serta

menandatangani SPP

-

Surat 100 12 Bln -

4 Mengkoordinir pelaksanaan Rekonsiliasi

Internal dan dengan KPPN -


5 Mengkoordinir Laporan pengelolaan PNBP -


6 Mengkoordinir Laporan Pengelolaan Pajak -


7 Mengkoordinir pembuatan Laporan

Keuangan Semesteran dan Tahunan -


8

Mengkoordinir Pengelolaan Arsip Surat

Masuk, Arsip Spm/SP2D, Arsip Pajak, Arsip

PNBP dan Arsip Potongan

-

Berkas 100 12 Bln

12. SKP Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET


/ MUTU WAKTU

1. Mengelola Administrasi Surat Masuk dan

Surat Keluar -

Surat 100 12 Bln -

2. Mengelola Tata Kearsipan Surat Masuk

dan Surat Keluar -

Arsip 100 12 Bln -

3.

Mengelola Administrasi perpustakaan,

termasuk Pencatatan buku baru dalam

buku induk dan buku peminjaman,

Katalogisasi Buku perpustakaan serta

Perawatan buku secara berkala

-


4.

Mengelola Administrasi Barang Milik

Negara Seperti Penetapan Status BMN,

usul Pemanfaatan BMN, Inventarisasi

BMN, Penghapusan serta Pembuatan DBR

-


5

Mengkoordinir pelaksanaan Rekonsiliasi

Internal antara Simak BMN dan Sakpa

serta Rekonsiliasi dengan KPKNL

Laporan 100 12 Bln

6

Mengkoordinir pembuatan Laporan

Barang Milik Negara dan Laporan Tahunan

Bagian Umum

Laporan 3 12 Bln

7

Mengkoordinir pelaksanaan Penginputan

data dalam Aplikasi Simak BMN dan

Aplikasi Persediaan, serta memasukkan file

nya kedalam aplikasi KOMDANAS

Kegiatan 100 12 Bln

8 Melaksanakan Kegiatan pelaksanaan

belanja anggaran DIPA khususnya Kegiatan 100 12 Bln

14

pelaksanaan Belanja Barang dalam rangka

pemenuhan operasional dan pemeliharaan

13. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET


/ MUTU WAKTU


Gugatan/Bantahan -

Berkas 100 12 Bln -


Permohonan -

Berkas 100 12 Bln -


Berkas 100 12 Bln -

4. Penyelesaian berkas perkara tindak pidana

lalu lintas -

Berkas 100 12 Bln -

14. SKP Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET


/ MUTU WAKTU

1. Melaksanakan proses sita jaminan - Berkas 100 12 Bln -

2. Melaksanakan proses

aanmaning/peneguran - Berkas 100 12 Bln -

3. Melaksanakan proses sita eksekusi - Berkas 100 12 Bln -

4. Melakukan pemberitahuan proses

eksekusi kepada para pihak - Berkas 100 12 Bln -

5. Melaksanakan proses eksekusi

riil/pengosongan - Berkas 100 12 Bln -

6. Melaksanakan eksekusi lelang - Berkas 100 12 Bln

15. SKP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong


TARGET


/ MUTU WAKTU

1. Melaksanakan pemanggilan para pihak -

Relaas 100 12 Bln -

2.

Melaksanakan pemberitahuan isi

putusan/penetapan PN/PT/MA kepada

para pihak

-

Relaas 100 12 Bln -

3.

Melaksanakan pemberitahuan Pernyataan

Banding, Memori Banding, Kontra Memori

Banding, Pencabutan Banding, dan Inzage

kepada para pihak

-

Relaas 100 12 Bln -

15

4.


Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori

Kasasi, Pencabutan Kasasi, dan Inzage

kepada para pihak

-

Relaas 100 12 Bln -

5.


PK, Memori PK, Kontra Memori PK,

Pencabutan PK, dan Inzage kepada para

pihak

-

Relaas 100 12 Bln -

16

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus untuk menjadikan pegawai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga

sampailah kepada titik profesional. Suatu pembinaan yang baik berangkat dari

perencanaan pembinaan yang baik yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk

dapat membuat perencanaan pembinaan yang baik, diperlukan kebijakan umum sebagai

batasan dalam membuat perencanaan pembinaan.

Kebijakan pembinaan para Hakim lebih ditekankan pada kemampuan Teknis

Yudisial dan kemampuan kepemimpinan dan kepribadian, karena Hakim merupakan

unsur penting dalam organisasi Pengadilan dan sebagai sumber daya manusia Pengadilan

yang harus dipersiapkan menjadi pimpinan dilingkungan Pengadilan.

Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga Peradilan

yang berada dibarisan paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat

pencari keadilan dan masyarakat lainnya, sehingga perilaku Hakim baik didalam maupun

diluar kedinasan akan berada dalam pantauan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan

terhadap Hakim dilakukan secara berjenjang mulai dari pengawasan melekat dari atasan

langsung, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial.

Selain itu, secara langsung atau tidak langsung Hakim diawasi publik.

Pengadilan Negeri Cibinong merupakan sub bagian organisasi pelaku kekuasaan

kehakiman yakni sebagai Pengadilan tingkat pertama. Dalam menjalankan tugas pokok

dan kewenangan yang telah ditetapkan, akan selalu berkaitan dengan apa yang disebut

“bekerja secara system”.

Agar Hakim dan Pegawai dapat bekerja dengan system secara baik, diperlukan

pembinaan yang berkesinambungan dalam rangka memberikan motivasi dan gairah kerja

serta meningkatkan kemampuan dan skill yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi yang diembannya. Pembinaan ini sangat penting dilakukan terutama

oleh unsur pimpinan. Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri

Cibinong telah dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat rutin bulanan dan rapat minutasi perkara dengan seluruh

Hakim dan Pengawai Pengadilan Negeri Cibinong setiap minggu kedua setiap

bulannya.

Gambar 3

Rapat Rutin Bulanan / Rapat Minutasi

17

2. Mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk

memecahkan permasalahan yang dihadapi, seperti rapat khusus Panitera

Pengganti, rapat khusus hakim dll.

3. Memberikan petunjuk dan pembinaan secara langsung kepada masing-masing

bagian untuk meningkatkan mutu, waktu dan ketepatan pelayanan.

4. Melalui Baperjakat mengadakan usulan mutasi dan promosi bagi hakim dan

pegawai yang layak untuk itu

5. Mengadakan penilaian dan menetapkan Role Model Pengadilan Negeri Cibinong

setiap 1 tahunnya yang dapat dijadikan panutan peran oleh pegawai lainnya.

Gambar 4 Role Model Tahun 2014

6. Mengikutsertakan Hakim, pegawai / pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti setiap

diklat, pendidikan maupun orientasi baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah

Agung (MA), Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun

Instansi lainnya.

7. Secara rutin mengadakan Apel Pagi disetiap hari senin dan Apel Sore disetiap hari

Jumat sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Gambar 5

18

Apel Pagi dan Apel Sore

8. Memperingati hari besar Nasional seperti upacara HUT Kemerdekaan RI beserta

kegiatan lainnya.

Gambar 6 Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2014

19

9. Mengadakan senam pagi setiap hari Jumat yang diikuti oleh seluruh Hakim dan

Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong.

Gambar 7 Senam Pagi setiap Jumat Pagi

10. Mengadakan pengajian rutin mingguan setiap hari kamis serta perayaan hari-hari

besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Qurban,

Buka Bersama, Halal Bihalal dll.

Gambar 8 Kegiatan Kerohanian

Buka Puasa dan Taraweh Bersama

Santunan Anak Yatim Halal Bihalal

20

Pemotongan Hewan Qurban

Tadarus Al Quran Pengajian Rutin Kamis

A. Sumber Daya Manausia

1. Rekruitmen

Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan

rekruitmen Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan Sumber Daya Manuasianya,

harus mengajukannya ke Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri

Cibinong tidak mendapatkan tambahan SDM baru hasil rekruitmen Mahkamah Agung RI.

Namun demikian, terdapat 5 orang Honorer Kategori II yang mengikuti seleksi dan 2

diantaranya lulus untuk diangkat sebagai CPNS.

Terkait pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong

telah mengusulkan permintaan penambahan SDM kepada Mahkamah Agung RI melalui

Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1 Daftar Usulan Permintaan SDM

Pengadilan Negeri Cibinong

No Jenis Jabatan Jumlah Yang Diminta Keterangan

1 Hakim 2 Orang Pengganti 2 Hakim Yang

pindah

2 Staff Pengelola IT 2 Orang Tenaga Fungsional IT

3 Operator Komputer 6 Orang 1 orang operator di tiap

bagian

4 Staf Keuangan /Akuntasi 2 Orang Sebagai kasir perdata dan

Bendaharawan

5 Staf Administrasi 4 Orang Sebagai pelaksana

TOTAL 16 Orang

21

Namun demikian, sampai saat ini Pengadilan Negeri Cibinong belum mendapatkan

penambahan SDM yang sangat dibutuhkan.

2. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.

Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong Per 31

Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2 Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial

Pengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2014

No. Jabatan Jumlah Keterangan

1 Hakim 17 Orang Termasuk Ketua dan

Wakil

2. Panitera Pengganti 34 Orang

Termasuk Panitera,

Wakil Panitera dan

Panitera Muda

3. Jurusita 5 Orang Definitif

4 Jurusita Pengganti 11 Orang

Diperbantukan juga

sebagai staff di

masing-masing

bagian

Total 67 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan

1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 67 Orang, yang

terdiri dari 17 Hakim, 34 Panitera pengganti dan 5 Orang Jurusita.

2. 17 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua tersebut sebenarnya sudah mencukupi

kebutuhan Pengadilan Negeri Cibinong dalam menangani perkara yang diterima,

namun demikian terdapat 2 Orang Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang masuk

kedalam hasil TPM mendapat promosi menjadi Wakil Ketua di Pengadilan Negeri

lain, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong membutuhkan 2 Orang Hakim

penggantinya.

3. Jumlah Panitera dan Jurusita sudah mencukupi kebutuhan, namun untuk Jurusita

Pengganti jumlahnya masih kurang.

3. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial.

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Cibinong

terbagi dalam 2 golongan, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff jelas dapat

dilihat dalam Tabel 3 dibawah ini :

22

Tabel. 3

Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial

Pengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2014

No. Jabatan Jumlah Keterangan

1 Pejabat Struktural kesekretariatan 4 Orang

2. Staff Administrasi 7 Orang Termasuk 1 Orang

petugas IT

Total 11 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 11 Orang, yang

terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural bidang kesekretariatan dan 7 Orang Staff

Administrasi termasuk didalamnya 1 orang petugas IT.

2. Seluruh Jabatan Struktural telah terisi setelah Suryo Wiji Utomo, SH dilantik pada

tanggal 05 Februari 2014.

3. 7 orang Staff Administrasi dirasakan sangat kurang memenuhi kebutahan

Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat. Tidaklah heran, banyak bagian yang tidak memiliki staff administrasi

seperti di Kepaniteraan Hukum, sub bagian umum dan Sub Bagian Kepegawaian.

Sementara dibeberapa bagian hanya memiliki 1 orang Staff administrasi seperti

dibagian kepaniteraan Pidana dan kepaniteraan Hukum. Sementara Kepaniteraan

Perdata dan Sub Bagian Keuangan memiliki 2 orang staff administrasi. Hal inilah

yang menyebabkan banyaknya Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang

mendapat tugas tambahan sebagai staff administrasi serta banyak pekerjaan

administrasi yang diberikan kepada honorer.

Grafik 1 Data Kepegawaian Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014

24

5. Promosi dan Mutasi

Promosi dan Mutasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Cibinong selama tahun 2014

adalah sebagai berikut :

1. Pergantian Pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong

a) Bapak Sujatmiko,SH.,MH mendapatkan promosi menjadi Ketua Pengadilan

Negeri Klas IA Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor : 83/DJU/SK/KP04.5/6/2014 Tanggal 24 Juni 2014 dilantik

Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2014.

b) Ibu Hj. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil

Ketua Pengadilan Negeri Cibinong mendapatkan Promosi menjadi Ketua

Pengadilan Negeri Cibinong Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 83/DJU/SK/KP04.5/6/2014 Tanggal 24 Juni 2014 dan dilantik oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada Tanggal 25 Agustus 2014

c) Bapak Joni, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan

promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 83/DJU/SK/KP04.5/6/2014 Tanggal 24

Juni 2014 dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19

September 2014.

2. Hakim yang masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong

Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong telah menerima 8 (delapan)

orang Hakim pindahan, yaitu :

Tabel 4

Daftar Hakim yang Masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014

No. Nama Hakim Asal Pengadilan

1. Zaufi Amri, S.H., Pengadilan Negeri Limboto

2. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Bitung

3. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Jombang

4. Yuliana, S.H., Pengadilan Negeri Bangkinang

5. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H., Pengadilan Negeri Subang

6. Nusi, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Bogor

7. Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Bogor

8. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Purwakarta

3. Hakim yang promosi dan pindah tugas

4 (empat) orang Hakim yang promosi dan pindah tugas keluar Pengadilan

Negeri Cibinong, yaitu :

Tabel 5

Daftar Hakim yang Pindah Tugas dari Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014

No. Nama Hakim Pengadilan yang dituju

25

1. Loise Betti Silitonga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Serang

2. Hj. Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI

3. Ni Luh Perginasari Artitah Rini, S.H., M.Hum., Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI

4. Pegawai yang mendapat promosi dengan penempatan di Pengadilan Negeri

Cibinong

Berikut ini daftar Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan promosi di tahun

2014 dengan penempatan di Pengadilan Negeri Cibinong :

Tabel 6

Daftar PNS yang mendapat Promosi dan Mutasi Tahun 2014

No. Nama Pegawai /

Panitera Pengganti

Jabatan Awal Jabatan Baru TMT

1. Iyus Yusuf, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum

pada PN Cibinong

Panitera Muda Perdata

pada PN Cibinong 05 -02- 2014

2. Jumali, S.H., Panmud Perdata pada

PN Cibinong

Panitera Muda Hukum

pada PN Cibinong 05 -02- 2014

3. Suryo Wiji Utomo, S.H., Plh Kasubbag Umum

PN. Cibinong Kepala Sub Bagian Umum 05 -02- 2014

4. Sri Gusliawatni, S.H., Staff pada Pengadilan

Negeri Cibinong

Panitera Pengganti pada

PN Cibinong 05 -02- 2014

5. Rooy Saragih, S.H., Staff pada Pengadilan

Negeri Cibinong


PN Cibinong 05 -02- 2014

6. Abdul Shomad, S.H.,

M.H.,

Staff pada Pengadilan

Tinggi Jakarta


PN Cibinong

21 Maret

2014

7. Ari Palti Siregar, S.T.,

S.H., M.H.,


Tinggi Jakarta


PN Cibinong

21 Maret

2014

8. Tri Indroyono, S.E., S.H., Staff pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat


PN Cibinong 01 Juli 2014

9. Christoffer Oliverty,

S.H.,


Negeri Cibinong

Jurusita Pengganti pada


10. Benyamin Samuel

Tuankotta


Negeri Cibinong

Jurusita Pengganti pada


11. Supriyati, S.H., Staff Pada Pengadilan

Negeri Jakarta Timur


PN Cibinong

12 Agustus

2014

12. Ni Kadek Yulianti, S.H., Staff pada Pengadilan

Tinggi Jakarta


PN Cibinong

12 Agustus

2014

13. Aris Kustiawan, S.H.,

M.H.,

Kasubbag Kepegawaian pada PT Jakarta


PN Cibinong

03 Oktober

2014

14. Ahadi Budiarto, S.H., Staff pada Pengadilan



PN Cibinong

03 Oktober

2014

15. Dwi Ira Marwanti, S.H.,

M.H.,




PN Cibinong

03 Oktober

2014

16. Budi Utoyo, S.H., Staff pada Pengadilan Panitera Pengganti pada 03 Oktober

26

Negeri Jakarta Utara PN Cibinong 2014

5. Pegawai yang promosi dan pindah tugas

5 (lima) orang Pegawai yang promosi dan pindah tugas keluar Pengadilan

Negeri Cibinong di tahun 2014, yaitu :

Tabel 7

Daftar Pegawai yang Pindah Tugas Tahun 2014

No. Nama Pegawai / Panitera Pengganti Pengadilan yang dituju

1. HN. Eka Putera, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat

2. Agus Sadikin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat

3. Muhamad Hoesna, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan

4. Agus Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat

5. Dra. Helen Dotor M. Sirait, Staff Pengadilan Negeri Karawang

6. Data Pegawai yang Naik Pangkat ditahun 2014

Pada tahun 2014, terdapat 14 (empat belas) orang Hakim dan pegawai yang

naik pangkat dengan tepat waktu, yaitu :

Tabel 8

Daftar Hakim dan Pegawai yang Naik Pangkat Tahun 2014

No. Nama Hakim / Pegawai Pangkat TMT

1. Muhamad Hoesna, S.H., M.H., IV/a 01 April 2014

2. Agus Sadikin, S.H., III/d 01 April 2014

3. Agus Widodo, S.H., M.H., III/d 01 April 2014

4. Syafrinaini, S.H., III/c 01 April 2014

5. Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., III/c 01 April 2014

6. Eli Suheli, S.H., III/d 01 April 2014

7. Cut Dahlia, S.H., III/d 01 April 2014

8. Andriyani, A.Md., III/b 01 April 2014

9. Dimas Lingga Wicaksana, S.H., III/a 01 April 2014

10. Suci Handayani, A.Md., II/d 01 April 2014

11. Margiyanti II/c 01 April 2014

12. Benyamin Samuel Tuankotta II/c 01 April 2014

13. Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H., III/d 01 Oktober 2014

27

14. Sarni, S.H., III/b 01 April 2014

7. Pensiun

Terdapat 2 orang pegawai Pada Pengadilan Negeri Cibinong yang pensiun ditahun

2014 ini, yakni :

a) Sunarto, pensiun TMT : 01 Juni 2014;

b) Saortua Saragi, S.H., pensiun TMT : 01 September 2014;

8. Piagam Penghargaan

Selain itu, telah diusulkan dan telah keluar Penghargaan Tanda Jasa Satyalancana

Karya Satya 20 Tahun dan 30 Tahun serta Piagam Satya Karya Dwi Windu yang

penyerahannya diberikan pada tanggal 17 Agustus 2014. Adapun Pegawai yang menerima

penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Satya Karya Dwi Windu dari Ketua Mahkamah Agung RI, yaitu :

Syafrinaini, S.H.

Andriyani, A.Md.

b. 20 Tahun dari Presiden RI, yaitu :

Sudianto, S.H., M.H.

Anny Marthauli Silalahi, S.H.

Sukirno, S.IP., S.H.

Syamsul Bahri, S.H.

Jotolembah Mulyaman

c. 30 Tahun dari Presiden RI, yaitu :

Fransisca Tri Dwi Martanti, S.H.

Wilson Sinaga, S.H.

Amat Kardi

Nurul Setyawati

Temu Wantoro

4. Pendidikan dan Pelatihan

Berikut ini data Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai

Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 9

Daftar Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Hakim dan Pegawai Tahun 2014

No. Nama Jenis Pelatihan Waktu Tempat

A. Hakim

1. Sujatmiko, Sh.,MH

Bimbingan Teknis Hakim Tahun 2014

12 Mei 2014 s/d 14 Mei 2014

Hotel Ibis Jakarta

2. Hj. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH

Diklat TOT (Training of Trainers) Peningkatan Metode

09 Feb 2014 s/d

Kampus Balitbang Diklat Kumdil

28

Mengajar TA 2014 14 Feb 2014 MARI

Pelatihan untuk Pelatih ( Training of Trainers)

12 Mei 2014 s/d 14 Mei 2014

Red Top Hotel Jakarta

3. Joni, SH.,MH Diklat Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Pengadilan (KIP) TA. 2014

28 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014

Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI

4. Zaufi Amri, SH Diklat Teknis Fungsional Komputer Forensik bagi Hakim Peradilan Umum

01 Juni 2014 s/d 06 Juni 2014


5. Ardhi Wijayanto, SH.,M.Hum

Diklat Hakim Hukum Lingkungan

12 Juni 2014 s/d 27 Juni 2014


6. Yuliana, SH Bintek Hakim / Panitera Pengganti

22 Okt 2014 s/d 24 Okt 2014

Hotel Mercure Jakarta

7. ST. Iko Sudjatmiko, SH

Diklat Teknis Fungsional Hakim Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

07 Sept 2014 s/d 12 Sept 2014


8. Didit Pambudi Widodo, SH

Diklat Teknis Fungsional calon Wakil Ketua Pengadilan

31 Agust 2014 s/d 06 Sept 2014


9. M. Eri Justiansya, SH

Diklat Etika pengambilan keputusan dalam persidangan mengenai pengamanan pengadilan bagi hakim tingkat pertama

14 Okt 2014 s/d 15 Okt 2014

Hotel Grand Melia Jakarta

Diklat perlindangan Saksi dan Korban bagi hakim tingkat pertama

02 Des 2014 s/d 03 Des 2014

Hotel Borobudur Jakarta

B Pegawai

1. Isarael Situmeang, SH.,mH

Bintek Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata untuk para Panitera/ Sekretaris dan Wakil Panitera Pengadilan Tingkat pertama

23 April 2014 s/d 25 April 2014

Hotel Padjajaran Resort Bogor

2. Endri Novian, SE

Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Angkatan 1

02 Juni 2014 s/d 06 Juni 2014


3. Ujang Rossidi Bintek Aplikasi SILABI 08 Juni 2014 Aula KPPN Bogor

4. Suryo Wiji Utomo, SH

Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang /Jasa

21 April 2014 s/d 25 April 2014

Hotel Gumilang Regency Bandung

Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang /Jasa

28 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014


Diklat Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

26 Okt 2014 s/d 31 Okt 2014


5. Tansidi, SH Diklat Teknis Fungsional Jurusita/ Jurusita Pengganti

13 April 2014 s/d

Kampus Balitbang Diklat Kumdil

29

dilingkungan Peradilan Umum 18 April 2014 MARI

6. Dimas Lingga Wicaksana, SH

Diklat Bendahara Angkatan III 02 Maret 2014 s/d 19 Maret 2014


7. Abdul Shomad, SH

Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti

21 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014


8. Ari Palti Siregar, ST, SH.,MH


21 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014


9. Sri Gusliawatni, SH


21 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014


10 Rooy Saragih, SH


21 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014


11. Aris Kustiawan, SH.,MH


06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014


12. Supriyati, SH Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti

06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014


13. Tri Indroyono, SE, SH


06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014


14. Syafrinaini, SH Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti

06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014


15. Nurul Prihadi, SH


06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014


16 Ahadi Budiarto, SH


06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014


17. Budi Utoyo, SH Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti

06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014


18. Sarni, SH Bintek Hakim / Panitera Pengganti

22 Okt 2014 s/d 24 Okt 2014

Hotel Mercure Jakarta

Disamping itu, Ketua Mahkamah Agung RI juga telah menugaskan Ketua

Pengadilan Negeri Cibinong Ibu Hj. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH untuk mengikuti “

Regional Work Shop on Responding to Violence Againts Children in Contact With The

Justice System ” pada tanggal 3 – 7 November 2014 di Bangkok -Thailand yang

diselenggarakan oleh United Nations Childrens Fund. Selain itu Ketua Mahkamah Agung

RI telah menugaskan pula Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Bapak Dr. Ronald

Lumbuun, SH, MH untuk mengikuti program training ASC (Advanced Security

Cooperation) yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Centre For Security Studies yang

30

dilaksanakan dari tanggal 25 September 2014 – 29 Oktober 2014 di Hawai, Amerika

Serikat. Berikut kegiatan Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam mengikuti

Lokakarya dan Pelatihan diluar Negeri.

Gambar 9 KPN Cibinong dalam Regional Work Shop on Responding to Violence Againts Children

in Contact With The Justice System di Bangkok - Thailand

Gambar 10 Hakim PN Cibinong {Dr. Ronald Lumbuun, SH, MH} dalam kegiatan training ASC

(Advanced Security Cooperation) Hawai – Amerika Serikat

31

B. Keadaan Perkara

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong adalah menerima, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai

sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri

Cibinong.

Selama tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan

29.787 perkara pidana dari 29.936 perkara pidana (99,9%) Sedangkan untuk Perkara

Perdata, telah berhasil menyelesaikan 421 Perkara dari 563 perkara perdata(74,7%).

Sebagai Pengadilan Negeri Pilot Project Implementasi Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah

berhasil melaksanakan pengadministrasian yang baik terhadap perkara pidana anak yang

diterimanya. Dari 38 perkara anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil

menyelesaikannya secara tepat waktu (100%).

Dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, Pengadilan Negeri Cibinong telah

berhasil menyelesaikan 11 perkara melalui mediasi dengan hasil damai, dari 80 Perkara

yang dilakukan mediasi, dengan rincian 5 perkara damai dengan penetapan hakim, 6

perkara damai diluar Pengadilan. Dengan demikian keberhasilan penyelesaian perkara

melalui upaya mediasi mencapai 15,4%.

32

Untuk lebih jelas, berikut grafik / tebel keadaan perkara Pidana dan Perdata di

Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2014

a. Perkara Pidana

Tabel. 10

Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014

No Jenis Perkara Sisa

2013

Diterima

2014

Putus

2014

Minutasi

2014

Belum

Minutasi Sisa 2014

< 14 hr > 14 hr

A. Perkara Pidana

- Biasa/Khusus

(diluar perkara

anak)

123 744 735 718 1 16

132

- Perkara Anak 0 38 38 38 0 0 0

- Singkat 0 0 0 0 0 0 0

- Cepat 0 7 7 7 0 0 0

- Lalulintas 0 29.024 29.024 29.024 0 0 0

Total 123 29.813 29.804 29.787 1 16 132

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Total Perkara Pidana yang ditangani selama tahun 2014 sebanyak 29.974 perkara,

yang terdiri dari 123 perkara sisa tahun 2013 dan 29.851 perkara baru tahun 2014.

2. Dari 29.974 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak

29.825 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2014

mencapai 99,5%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalulintas,

Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 801 Perkara dari 950

yang ditangani atau mencapai 84,3%. Belum dapatnya semua perkara diputus,

karena perkara tersebut diterima pada bulan November dan Desember 2014.

3. Untuk program tunggakan minutasi nihil, dari 29.842 Perkara Pidana yang telah

diputus, 29.825 diantaranya telah berhasil minutasi (99,9%). Dari tabel 6 dapat

terlihat, terdapat 17 Perkara pidana yang sudah putus namun belum minutasi, 1

perkara diantaranya masih dalam tenggang waktu 14 hari penyelesaian perkara.

Adanya tunggakan minutasi ini dikarenakan tingginya beban kerja serta banyaknya

pegawai dan hakim yang mengambil cuti akhir tahun. Sebagai informasi,

Pengadilan Negeri Cibinong sebenarnya telah berhasil mewujudkan program

tunggakkan minutasi nihil per 02 Desember 2014, dimana semua perkara yang

diputus sebelum tanggal 19 Desember 2014 sudah selesai diminutasi.

33

4. Sisa Perkara Pidana tahun 2014 yang masih berjalan ditahun 2015 sebanyak 132

Perkara.

Berikut keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong yang disajikan dalam bentuk

grafik, sebagai berikut :

123

744 735 718

1 16 1320

100

200

300

400

500

600

700

800

SISA TAHUN 2013

DITERIMA TAHUN 2014

PUTUS TAHUN 2014

MINUTASI TAHUN 2014

BELUM MINUTASI <

14 Hr

BELUM MINUTASI >

14 Hr

SISA TAHUN 2014

Grafik 2Penyelesaian Perkara Pidana Biasa/Khusus (Di Luar Perkara Pidana Anak) Tahun 2014

0

38 38 38

0 0 00

5

10

15

20

25

30

35

40

SISA TAHUN 2013

DITERIMA TAHUN 2014

PUTUS TAHUN 2014

MINUTASI TAHUN 2014

BELUM MINUTASI <

14 Hr

BELUM MINUTASI >

14 Hr

SISA TAHUN 2014

Grafik 3Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tahun 2014

0

7 7 7

0 0 0012345678

SISA TAHUN 2013

DITERIMA TAHUN 2014

PUTUS TAHUN 2014

MINUTASI TAHUN 2014

BELUM MINUTASI <

14 Hr

BELUM MINUTASI >

14 Hr

SISA TAHUN 2014

Grafik 4Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Tahun 2014

34

0

29,024 29,024 29,024

0 0 00

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

SISA TAHUN 2013

DITERIMA TAHUN 2014

PUTUS TAHUN 2014

MINUTASI TAHUN 2014

BELUM MINUTASI <

14 Hr

BELUM MINUTASI >

14 Hr

SISA TAHUN 2014

Grafik 5Penyelesaian Perkara Pidana Singkat dan Lalu Lintas Tahun 2014

32

15

0

10

20

30

40

PIDANA TINDAKAN PIDANA DAN TINDAKAN

Grafik 6Jenis Putusan Perkara Pidana Anak (Anak Sebagai Pelaku) Tahun

2014

62

32

0

5

10

15

20

25

30

35

BANDING KASASI INCRACHT

Grafik 7Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana Anak

(Anak Sebagai Pelaku) Tahun 2014

35

Tabel.11 Perkara Pidana dengan Saksi Anak

Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 No. Jenis Perkara Jumlah Perkara Jumlah Saksi

Anak

1. Pencabulan 3 7

Jumlah 3 7

Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan : Perkara pencabulan merupakan

satu-satunya perkara yang didalamnya terdapat saksi anak, yakni 7 Saksi Anak dalam 3

Perkara Pencabulan.

Tabel. 12

Perkara Pidana Anak yang Mengajukan Diversi Tahun 2014

No Nomor dan

Tanggal Surat Nama Anak Pasal

Tanggal

Kesepakatan

Tanggal dan

Nomor penetapan

PN

Tanggal

pelaksanaan isi

Diversi

1 B/137/X/2014/Reskrim

06 November 2014

Ika

Maulana

Pasal 363

KUHP

10-11-

2014

10 – 11- 2014

01/Pid.Sus-

Anak/2014

10-11-2014

Tabel. 13

Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014

No Jenis Perkara Sisa

2013

Diterima

2014

Dicabut

2014

Putus

2014

Minutasi

2014

Belum

Minutasi

Sisa 2014

(masih

berjalan) < 14 hr > 14 hr

1. Perkara Perdata 104 234 22 203 194 4 5 113

1

24

2 41 13

37

2 1 1 1

Kecelakaan Lalu Lintas

Pencabulan Penganiayaan Pengeroyokan Pencurian dengan

kekerasan

Pengelapan

Grafik 8Jumlah Korban Anak berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2014

JUMLAH KORBAN JUMLAH PERKARA

36

Gugatan

2. Perkara Perdata

Permohonan 4 221 26 181 179 1 1 18

Total 108 455 48 384 373 5 6 131

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Total Perkara Perdata yang ditangani selama tahun 2014 sebanyak 563 perkara

yang terdiri dari 108 perkara sisa tahun 2013 dan 455 perkara baru tahun 2014.

2. Dari 604 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 421

Perkara (48 perkara dicabut + 373 perkara yang minutasi). Hal ini berarti tingkat

penyelesaian perkara perdata tahun 2014 mencapai 74,7%.

3. Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 384 Perkara Perdata yang

telah diputus, 373 diantaranya telah berhasil minutasi (97%), yang berarti

terdapat 11 perkara yg belum minutasi (5 Perkara masih masa tenggang 14 hari, 6

perkara lebih dari masa tenggang 14 hari).

4. Sisa Perkara Perdata tahun 2014 yang masih berjalan ditahun 2015 sebanyak 131

Perkara.

Berikut grafik penanganan perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2014.

Tabel. 14

104

234

22

203194

4 5

113

4

221

26

181 179

1 118

SISA TAHUN 2013

DITERIMA TAHUN 2014

DICABUT TAHUN 2014

PUTUS TAHUN 2014

MINUTASI TAHUN 2014

BELUM MINUTASI <

14 Hr

BELUM MINUTASI >

14 Hr

SISA TAHUN 2014

Grafik 9Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2014

Perkara Perdata Gugatan Perkara Perdata Permohonan

37

Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014

No Dilakukan Mediasi

2014

Mediasi Berhasil Masih

Berjalan

Tidak

Berhasil Dengan

Penetapan Diluar PN

1 81 6 5 12 57

Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan : dari 81 perkara yang dilakukan

mediasi, telah berhasil mediasi damai sebanyak 11 Perkara ( 13,58%) dengan rincian 6

Perkara berhasil dibuatkan penetapan kesepakatan damai oleh Hakim Mediator, 5

Perkara lainnya mediasi berhasil dengan dilakukan di luar Pengadilan.

Tabel. 15 Data Upaya Hukum Terhadap Putusan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014

No Jenis Perkara Jumlah Putusan PN 2014

Menerima

Mengajukan Upaya Hukum thd Putusan PN

Cibinong

Banding yang

Dicabut

Banding

Dikirim

Ke PT

Belum

Dikirim

Ke PT Banding Kasasi

1 Perkara Pidana (Pidana biasa, Khusus termasuk perkara anak)

800 771 26 3 5 19 2

2 Perkara Perdata (Gugatan dan Permohonan)

174 140 34 0 2 18 14

Total 974 914 60 3 7 37 16

Dari tebel tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Tingkat Aksepbilitas putusan hakim untuk perkara pidana lebih tinggi dibandingkan

putusan perkara perdata. Dimana, dari 800 putusan pidana ditahun 2014, 771

perkara tidak mengajukan upaya hukum, 26 perkara mengajukan banding dan 3

Perkara mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong.

Selanjutnya, dari 26 permohonan banding yang diterima tersebut, 5 permohonan

banding dicabut, sehingga total perkara pidana yang tidak mengajukan banding

sebanyak 776 Perkara (97%). Sedangkan untuk perkara perdata, dari 140 Putusan

Perkara Gugatan yang dihasilkan, 126 perkara tidak mengajukan upaya hukum

banding, yang berarti terdapat 34 perkara yang mengajukan banding. Selanjutnya,

dari 34 perkara yang mengajukan banding tersebut, 2 perkara diantaranya

mencabut permohonan bandingnya. Dengan demikian jumlah putusan yang

diterima menjadi 128 perkara (91,4%) Tingginya angka Aksepbilitas putusan hakim

ini menunjukkan kualitas putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong semakin baik

38

dan dirasakan semakin memenuhi rasa keadilan oleh berbagai pihak. Hal ini tidak

terlepas dari upaya Mahkamah Agung RI untuk terus meningkatkan kemampuan

dan pengetahuan para Hakimnya dengan terus mengadakan Pendidikan dan

pelatihan yang berjenjang dan berkesinambungan.

2. Dari 21 Permohonan banding ditahun 2014, 19 diantaranya sudah dikirim dan 2

permohonan yang belum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yakni :

No. Nomor perkara / nama terdakwa Alasan belum dikirim

1.

Nomor 23/Akta.Pid/2014/PN Cbi.Jo.

Nomor 256/Pid.B/2014/PN Cbi.

Atas nama terdakwa R.YAYAT

RUSTIATI Binti R.BASUNI

Pemberitahuan banding, inzage dan

penyerahan memori banding dengan

panggilan delegasi ke PN Jakarta

Barat dan belum kembali

2.

Nomor 26/Akta.Pid/2014/PN Cbi.

Jo. Nomor 538/Pid.Sus 2014/PN

Cbi. Atas nama terdakwa JEJEN

SUDARJAN Bin H. MANSUR

Masih dalam proses pemberitahuan,

menyatakan banding per tanggal 11

desember 2014 (berkas belum

minutasi)

3. Dari 32 Permohonan banding Perdata yang diterima, 18 perkara sudah dikirim ke

Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan 14 Perkara belum kirim. Keterlambata

pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat karena Relaas Pemberitahuan

Putusan dan penyerahan memori banding yang dilaksanakan melalui panggilan

delegasi ke Pengadilan Negeri lain.

39

Tabel. 16 Tabel Perkara Kasasi


No Jenis Perkara

Kasasi 2013 yang

belum dikirim

Permohonan Kasasi yang

Diterima 2014

Gugur /Dicabut

Sudah Dikirim Ke MA

Belum Dikirim Ke MA

Keterangan (Perkara Kasasi yang belum

dikirim)

1 Perkara

Pidana

0 16 1 14 1 Nomor 16/AktaPid/ 2014/PN

Cbi.

Jo. Nomor

566/PID.B/2014/PN.Cbi

Alasan :

Masih dalam proses

pemberitahuan, menyatakan

kasasi per tanggal 29 desember

2014 (berkas belum minutasi)

2 Perkara

Perdata

25 25 0 40 10 Alasan :

Dalam Proses

Total 25 41 1 34 11

Dari tabel 12 diatas, dapat disimpulkan :

1. Dari 16 Permohonan Kasasi Pidana yang diterima, telah dikirim ke Mahkamah

Agung sebanyak 14 berkas, 1 permohonan Kasasi gugur dan 1 berkas belum

dikirim.

2. Dari 50 berkas perkara perdata yang mengajukan Kasasi, 40 berkas telah

dikirimkan ke Mahkamah Agung dan 10 berkas belum dikirimkan karena

menunggu kelengkapan bundel berkas perkaranya.

Tabel. 17 Tabel Perkara Peninjauan Kembali

Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 No Jenis

Perkara

Permohonan

PK yang

Diterima

2014

Gugur

/Dicabut

Sudah

Dikirim

Ke MA

Belum

Dikirim

Ke MA

Keterangan

(Perkara PK yang belum dikirim)

40

1 Perkara

Pidana

6 0 4 2 1. No.03/Akta.Pid/PK/2014/PN.Cbn

Jo. No. : 111 PK/Pid/2006.

Jo. No. 293 / PID/2003/PT.Bdg.

(berkas belum minutasi)

2. No : 6/Akta.Pid/PK/2014/PN Cbi.

Jo. No: 494 K/Pid.Sus/2012.

Jo. No : 366/Pid/2011/PT.Bdg

Jo. No : 248/Pid.B/2011/PN.Cbn

( masih dalam proses persidangan/

belum minutasi)

2 Perkara

Perdata

0 0 0 0 Tidak ada permohonan PK yang

diterima

Total 41 1 34 11

Untuk Perkara Pidana Yang Mengajukan Grasi yang diterima kepaniteraan Pidana

Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut :

Belum putus s/d Des 2013 : 8 perkara

Masuk tahun 2014 : 0 perkara

Dikirim ke MA tahun 2014 : 0 perkara

Putus tahun 2014 : 2 perkara

Sisa tahun 2014 : 6 perkara

Untuk Perkara Eksekusi yang diterima oleh kepaniteraan Perdata Pengadilan

Negeri Cibinong sebagai berikut :

- Sisa tahun 2013 : 11 Perkara

- Dimohonkan Eksekusi tahun 2014 : 24 Perkara

- Dapat diselesaikan : 9 Perkara

- Sisa tahun 2014 : 26 Perkara

Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong selama

tahun 2014 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Perkara Perdata Gugatan Mengenai :

Tanah : 30 Perkara

Barang bukan tanah/perumahan : 2 Perkara

Perceraian : 92 Perkara

Harta Perkawinan : 1 Perkara

Asuransi : 1 Perkara

Penyalahgunaan hak : 1 Perkara

Wanprestasi : 36 Perkara

Perbuatan Melawan Hukum : 65 Perkara

Ganti rugi : 4 Perkara

Pengangkatan anak : 1 Perkara

Lain-lain : 1 Perkara

41

2. Perkara Perdata Permohonan Mengenai :

Ganti nama : 31 Perkara

Pengangkatan anak : 6 Perkara

Wali Pengampu : 2 Perkara

Perbaikan akta kelahiran : 68 Perkara

Akte Kematian : 1 Perkara

Akte Perkawinan : 10 Perkara

Perwalian dan Ijin Jual : 72 Perkara

Perwalian : 6 Perkara

Lain-lain : 25 Perkara

Tabel. 18

Tabel Keuangan Perkara Pidana (Pelanggaran Lalulintas dan Tipiring)


No. Jenis Perkara Jumlah Pidana

Ket. Denda Subsidair

1.

2.

3.

Pelanggaran Lalu Lintas

Tindak Pidana Ringan :

Leges

29.024

7

-

Rp. 461.198.000

Rp. 3.300.000

Rp. -

- Hari

- Hari

-

Jumlah 29.031 Rp. 464.498.000 - Hari

Tabel. 19 Tabel Keuangan Perkara Perdata

Per 31 Desember 2014

NO URAIAN JUMLAH

PENERIMAAN PENGELUARAN

1 Sisa Awal Rp 583.108.500 -

2 Penerimaan Bulan Ini Rp 101.401.000 -

3 Biaya Administrasi (PNBP) - Rp 1.990.000

4 Biaya Panggilan - Rp 23.915.000

5 Biaya Penerjemah - -

6 Biaya Sita - -

7 Biaya Pemeriksaan Setempat - Rp 1.000.000

8 Biaya Sumpah - -

9 Biaya Pemberitahuan - Rp 11.150.000

10 Pengiriman Biaya Perkara - Rp 2.400.000

11 Materai - Rp 204.000

12 Lain-lain (biaya proses) - Rp 2.950.000

42

13 Hak-hak Kepaniteraan - Rp 170.000

14 Pengembalian Sisa Panjar kedua

pihak berperkara - Rp 13.710.000

S A L D O - Rp 627.020.500

J U M L A H Rp 684.509.500 Rp 684.509.500

Selain melaksanakan Tugas Pokok “menerima, memeriksa dan menyelesaikan

perkara yang diterimanya”, terdapat juga tugas-tugas lain yang dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri Cibinong, diantaranya menerima dan memberikan surat keterangan

dan legalisasi Badan Hukum berdasarkan permohonan yang diterimanya. Salah satu Jenis

permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong adalah

Permohonan Legalisasi Badan Hukum, Permohonan Ijin Kuasa Insidentil, Permohonan

Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana dan tidak berperkara, Surat Kuasa Pidana dan

Surat Kuasa Perdata. Berikut Jumlah Permohonan yang diterima di Kepaniteraan Hukum


Tabel. 20

Tabel Permohonan Legalisasi Badan Hukum

Yang Diterima Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014

No. Jenis Permohonan

yang diterima Jumlah Permohonan yang

diterima

1. Legalisasi Badan Hukum

- Legalisasi CV Baru 1.011 Berkas

- Legalisasi PD 6 Berkas

- Legalisasi LSM 14 Berkas

- Pembubaran CV 10 Berkas

- Perubahan CV 170 Berkas

Total 1.211 Berkas

2. Surat Ijin Kuasa Insidentil 15 Surat

3. Surat Keterangan tidak pernah

dipidana dan tidak berperkara

675 Surat

4. Surat Kuasa Pidana 527 Surat

5. Surat Kuasa Perdata 133 Surat

43

Seperti telah diketahui, salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan Hukum

adalah mengelola arsip berkas perkara pidana dan perdata yang telah minutasi dan telah

diserahkan dari Kepaniteraan Pidana dan Perdata ke Kepaniteraan Hukum. Dalam tahun

2014, jumlah arsip berkas perkara yang diterima Kepaniteraan Hukum sebagai berikut :

Tabel. 21 Data Jumlah Berkas Perkara Yang Diterima

Bagian Arsip Kepaniteraan Hukum Tahun 2014

No. Jenis Berkas Perkara Jumlah Permohonan yang

diterima

1. Berkas Perkara Pidana 469 Berkas

2. Berkas Perkara Perdata Gugatan 196 Berkas

3. Berkas Perkara Permohonan 205 Berkas

Jumlah Arsip Baru yang diterima 1.211 Berkas

Dari data tabel 17 diatas, dapat disimpulkan penambahan arsip berkas perkara di

Pengadilan Negeri Cibinong sudah sangat tinggi yakni sebanyak 1.211 berkas perkara

setiap tahunnya. Kondisi ruang arsip dan rak arsip yang ada saat ini sudah tidak dapat

menampung lagi berkas yang diterima, sehingga diperlukan penambahan ruangan dan rak

baru baik untuk arsip berkas perkara pidana maupun perdata.

Selain itu, Pengadilan Negeri Cibinong harus menindaklanjuti semua Pengaduan

atau pertanyaan yang disampaikan masyarakat. Berikut data Pengaduan yang diterima

Pengadilan Negeri Cibinong selam tahun 2014

Tabel 22

Data Pengaduan yang Diterima selama Tahun 2014

No Tanggal Pengaduan

Pelapor Ditujukan Kepada

Perihal Tindak Lanjut

1. 24 Februari 2014

Penggugat dalam Perkara No.196/Pdt.G/2013/PN.Cbn

Ketua MARI (ditembuskan kepada KPN Cibinong)

Proses acara persidangan

Dicatat dibuku Register

2. 24 Maret 2014

Penggugat dalam Perkara No.196/Pdt.G/2013/PN.Cbn

KPN Cibinong Agar Proses beracara bisa dipercepat cukup 2x persidangan

Klarifikasi dan memberikan penjelasan tentang tahapan/ Proses beracara.

3. 14 April Penggugat KPN Cibinong Proses beracara Klarifikasi dan

44

2014 dalam Perkara No.196/Pdt.G/2013/PN.Cbn

yang terlalu lama memberikan opsi damai (Mediasi), dan mediasi tercapai.

4. 9 Juni 2014 Penggugat dalam Perkara No.91/Pdt.G/ 2013/PN.Cbn

KPN Cibinong keberatan dengan biaya SKUM dan Biaya Banding

Membentuk Tim penanganan pengaduan untuk mempelajari pengaduan serta memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada pelapor

5. 17 Agustus 2014

masyarakat Desa Cipinang

Bupati Bogor (ditembuskan kepada KPN Cibinog)

Laporan adanya galian tanah lempung secara ilegal

Dicatat pada buku register pengaduan

C. Pengelola Sarana dan Prasarana

1. Sarana Prasarana Gedung

Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Komplek Pemda

Cibinong Jl. Tegar Beriman No. 05 Cibinong mulai dibangun tahun 1997 diatas tanah

seluas. 7.315 M2. Gedung terdiri dari 2 lantai dengan luas keseluruhan mencapai 3.477

M2.

Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cibinong adalah :

a. Ruang Pelayanan, terdiri dari :

3 ruang sidang dewasa, 1 ruang sidang anak, 1 ruang teleconference korban/saksi

anak, 1 ruang tunggu ramah anak, 2 ruang mediasi dan 1 ruang kaukus, 1 ruang

tahanan Pria, 1 ruang tahanan wanita, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kantor kas BRI,

1 ruang poliklinik dan 1 ruang pos bantuan hukum.

b. Ruang kerja, terdiri dari :

- Ruang Kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil

Sekretaris, Jurusita, Sub Bagian Umum, Keuangan, Kepegawaian serta

Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum

- 2 ruang kerja Panitera Pengganti serta 3 ruang kerja hakim.

- 2 ruang arsip pidana, 1 ruang arsip perdata, 1 ruang tunggu Jaksa

Berikut Foto Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cibinong berikut sarana

prasarana / Fasilitas yang ada

Gambar. 11 Gedung Pengadilan Negeri Cibinong

45

Tampak Depan Gedung Pengadilan Negeri Cibinong

Tampak Samping Halaman Dalam

Gambar 12 Ruang Kerja Pimpinan

46

Ruang Kerja Ketua

Tampak Samping Ruang Kerja Panitera/Sekretaris

47

Gambar 13 Ruang Sidang

R. Sidang Utama “Kusumah Atmadja” R. Sidang II “Prof. Asikin”

R. Sidang III “Mudjono” R. Sidang Ramah Anak

48

Gambar 14

Sarana Prasarana Persidangan Pidana Anak

R. Sidang Ramah Anak

R. Teleconference Korban / Saksi Anak R. Tunggu Ramah Anak

Ruang Diversi

Gambar 15 Ruang Mediasi Perdata dan R. Kaukus

49

R. Mediasi Perdata R. Kaukus

Gambar 16

Ruang Arsip Perkara

Arsip Perkara Pidana Arsip Perkara Perdata

Gambar 17 R. Perpustakaan dan Posbakum

Gambar 18

Mesjid Al Jimahelah, Poliklinik dan Kantor Kas Bank BRI PN Cibinong

51

Saat ini, kondisi gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong perlu dilakukan rehab

gedung kantor karena beberapa hal, diantaranya :

- Kondisi atap gedung sudah rusak dan lapuk, dimana genteng beton yang ada

sudah banyak yang pecah dimakan usia yang menyebabkan plafond rusak

dan hitam. Sebagai informasi, genteng dan plafond gedung kantor

Pengadilan Negeri Cibinong belum pernah diganti sejak kantor ini berdiri.

- Tampak depan gedung belum sesuai dengan Prototype yang telah ditetapkan

oleh Mahkamah Agung RI. Selain itu sisi kanan gedung lebih panjang

dibandingkan sisi kirinya.

- Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 3 Ruang Sidang Dewasa dan 1 Ruang

Sidang Anak. Kondisi ke 3 ruang sidang dewasa ini perlu dilakukan perbaikan

karena tidak adanya jalur evakuasi serta interior ruang sidang kurang baik

tidak mendukung wibawa persidangan. Sedangkan untuk fasilitas

persidangan ramah anak, kondisi ruangan yang ada masih kecil serta

meubelair yang ada kurang mendukung rasa aman dan nyaman anak.

- Ruang kerja hakim dan Pejabat Struktural kurang memadai. Dimana ruang

hakim hakim yang ada terlalu kecil serta tidak ada ruang ganti pakaian dan

kamar kecil.

- Ruang-ruang kerja yang ada terlalu kecil dan kurang tertata.

2. Tanah Gedung Kantor dan Tanah Rumah Dinas

Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 4 tanah yang telah masuk kedalam aplikasi

SIMAK BMN dan telah terdaftar sebagai asset Pengadilan Negeri Cibinong.

Tabel. 23 Data Tanah Pengadilan Negeri Cibinong

Tahun 2014

No Keterangan

Tanah

Luas Nilai Perolehan

/ Taksiran (Rp)

Alamat Bukti Kepemilikan

1 Tanah Gedung

Kantor

5.315 m2 531.500.000 Jl. Tegar Beriman No.05,

Kel. Pakansari, Kec.

Cibinong, Kab. Bogor

Sertifikat Hak Pakai No. 42

An. Pemerintah RI Cq.

Mahkamah Agung RI

tanggal 11/09/2009

2 Tanah Rumah

Dinas

995 M2 308.450.000 JL. Kesadaran

Rt.02/Rw.05, Kel.

Pakansari, Kec.



(a.n Pemerintah Republik

Indonesia c.q. Mahkamah

Agung Republik Indonesia,

tanggal 25/10/1997)

3 Tanah Rumah

Dinas

2.393 m2 1.914.400.000,- JL. Sirojul Munir/Kp.

Cikempong

Rt.002/Rw.09, Kel.

Pakansari, Kec.

Sertifikat Hak Pakai No.

6298 (a.n Pemerintah

Republik Indonesia c.q.

Mahkamah Agung

Republik Indonesia,

52

Tabel. 24

Data Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cibinong

No Type Rumah

Dinas

Luas

Tanah

Luas

Bangunan Alamat

Keterangan

Penghuni

1 Rumah dinas

Golongan I Type

C permanen

200 M2 70 M2 Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05,

Kel. Pakansari, Kec. Cibinong,

Kab. Bogor

Erent Janes Ulaen.,SH,

Jabatan Hakim

2 Rumah dinas

Golongan I Type

C permanen



Kab. Bogor

Tantowi Rais, Staf

Kepaniteraan Hukum

3 Rumah dinas

Golongan I Type

C permanen



Kab. Bogor

Endri Novian, SE

Jabatan Wakil

Sekretaris

4 Rumah dinas

Golongan I Type

C permanen



Kab. Bogor

Dameria Silalahi, SH.,

Jabatan Kasubag

Kepegawaian

5 Rumah dinas

Golongan I Type

C permanen



Kab. Bogor

Jumiati, SH, Staf

Kepaniteraan Perdata

Tabel. 25 Data Kendaraan Roda 4


No Merk/Type Kendaraan Tahun

Pembuatan Nomer Polisi Nilai Perolehan Keterangan

1 Mobil Toyota Kijang

Innova Tahun 2008

2008 F 1342 F Rp.160.868.328,-

2 Mobil Toyota Kijang KF

83 LSX Tahun 2003

2003 F 1158 F Rp.118.726.000,-

3 Mobil Toyota Kijang KF

83 LGX Tahun 2004

2004 F 3 F Rp.110.210.000,-

4 Mobil Sedan Proton

Tahun 2010

2010 B 1411 PQA Rp.152.274.000,- Transfer Masuk

Dari MA-RI

5 Mobil Toyota Avanza

Tahun 2011

2011 F 1533 F Rp.168.500.00,-

Tabel. 26

Cibinong, Kab. Bogor tanggal 09/6/2014)

4 Tanah Kantor

PN. Cibinong

Hibah dari

Pemkab. Bogor

2.000 m2 2.843.910.000,- Jl. Tegar Beriman No.05,

Kel. Pakansari, Kec.



An. Pemerintah RI Cq.

Mahkamah Agung RI

tanggal 27/09/2013

53

Data Kendaraan Roda 2 Pengadilan Negeri Cibinong

No Merk/Type

Kendaraan

Tahun

Pembuatan

Nomer

Polisi Nilai Perolehan Keterangan

1 Honda Supra X PGM

125 CW

2011 F 3088 G Rp. 14.465.000,- Digunakan oleh

Riyanto, SH., staf di

Bagian Kepegawaian

2 Honda Supra X 125

CW

2008 F 4698 F Rp. 17.500.000,- Digunakan oleh

Dimas Lingga W., SH,

SH., staf di Bagian

Keuangan

3 Honda Supra X 125

CW


Suryo Wiji Utomo.,

SH, Kasubag Umum

4 Honda Supra X 125 /D 2007 F 4474 F Rp. 17.500.000,- Digunakan oleh

Temu Wantoro Staf

Kepaniteraan

Perdata

5 Honda Supra 125 2005 F 4287 F Rp. 14.645.000,- Digunakan oleh

Jumali,SH Panmud

Hukum

6 Honda Mega Pro GLP

III


Sudianto,SH.,MH

Panmud Pidana

7 Honda Mega Pro GLP

III


Ujang Rossidi

Tabel. 27 Data Transfer Masuk BMN Tahun 2014

No. Nama Barang Jumlah Nilai

(Rp)

1. Sedan Proton 1 Unit 152.274.000,-

2. Meja kerja kayu 17 Unit 12.843.900,-

3. Meja computer 1 Unit 858.000,-

4. Meja rapat 1 Unit 557.889,-

5. Kursi istirahat 1 Unit 2.567.000,-

6. Sice 1 Unit 5.517.564,-

7. Lemari besi 7 Unit 5.348.000,-

8. Printer 1 Unit 745.000,-

9. P.C Unit 4 Unit 20.890.000,-

54

a. Semua Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Cibinong telah diusulkan

Penetapan Status Penggunanya, dan telah keluar surat penetapan status

penggunaan terhadap Meubelair dan Peralatan kantor Pengadilan Negeri

Cibinong. Untuk BMN berupa Tanah, Gedung Bangunan serta Kendaraan dinas

surat keputusan penetapan status pengguna belum keluar.

b. Telah diusulkan Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa sewa ruangan

untuk kantor kas BRI senilai Rp. 14.000.000,- /tahun dan telah disetorkan ke

Kas Negara.

c. Telah diusulkan penghapusan untuk BMN yang telah rusak/usang sejumlah

140 Unit dengan nilai limit sebesar Rp. 2.312.500,- ijin penghapusannya belum

keluar.

D. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP.

DIPA.005.01.2.613519/2014 dengan Pagu sebesar Rp. 8.016.458.000,- dan DIPA 03

(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA :

SP.DIPA.005.03.2.613520/2014 dengan PAGU sebesar RP. 168.000.000,-

Berikut PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Pada Pengadilan Negeri

Cibinong Tahun Anggaran 2014.

Tabel. 28

PAGU dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrai

Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014

No Uraian MAK PAGU (Rp.)

Realisasi

Sisa Anggaran

Nilai (Rp)

% Nilai (Rp)

%

1. Belanja Pegawai

(MAK 51)

7.081.508.000,- 7.077.222.105 99,96 4.285.895,- 0,04

2. Belanja Barang

(MAK 52)

934.950.000,- 934.848.802,- 99,99 101.198,- 0,01

3 Belanja Modal

(MAK 53)

0 0 0 0 0

Total 8.016.458.000 8.012.070.907 99,96

4.387.093 0,04

Dari tebel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Total Pagu Anggaran yang diterima sebesar Rp. 8.016.458.000,-

2. Pagu Anggaran tersebut hanya terdiri dari 2 jenis belanja, yakni belanja pegawai

sebesar Rp. 7.081.508.000,- dan belanja barang sebesar Rp. 934.950.000,- tanpa

terdapat anggaran untuk belanja modal.

55

3. Pengadilan Negeri Cibinong berhasil merealisasikan anggaran dengan persentase

yang sangat tinggi yakni sebesar 99,97% atau sebesar Rp. 8.012.070.907,- dan yang

tidak berhasil diserap sebesar Rp. 4.387.093,- atau sebesar 0,03%.

Tabel. 29

PAGU dan Realisasi DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014

No Uraian MAK PAGU (Rp.)

Realisasi

Sisa Anggaran

Nilai (Rp)

% Nilai (Rp)

%

1. Belanja Bahan (ATK/Fotocopy/Penggandaan)

9.000.000 9.000.000 100 % 0 0 %

2. Belanja Bahan (ATK/Fc./Penggandaan.Konsumsi Pengamanan Terdakwa / pengamanan Sidang

156.500.000 156.500.000 100 % 0 0 %

3. Belanja Perjalanan Biasa (Pemberitahuan/ Pengiriman Berkas/ Transport

1.500.000 1.500.000 100 % 0 0 %

4. Belanja Barang Non Operas.Lainnya (Berkas Kasasi/PK/Grasi)

1.000.000 600.000 60 % 400.000 40 %

Total 8.016.458.000 8.012.070.907 99,76 4.387.093 0,24 %

Untuk merealisasikan anggaran pada DIPA Pengadilan Negeri Cibinong tersebut,

perlu dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, yang selanjutnya KPPN Bogor akan menerbitkan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga anggaran dapat dicairkan. Selama tahun

2014 ini, Pengadilan Negeri Cibinong telah mengeluarkan 97 berkas SPM dan KPPN Bogor

telah menerbitkan 97 berkas SP2D.

Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil mengelola Pendapatan Negara Bukan

Pajak (PNBP) TA 2014 dengan baik. PNBP yang dikelola berasal dari pemungutan hak-hak

kepaniteraan yang dilaporkan kedalam pelaporan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum serta PNBP yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara yang

dilaporkan kedalam pelaporan DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI.

Penyetoran PNBP telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan telah

dibukukan dan dilaporkan secara berjenjang ke Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan

Tinggi Agama Bandung selaku Koordinator Wilayah pelaporan SAKPA 01 dan Ke Biro

56

Keuangan Mahkamah Agung RI. Berikut Tabel penerimaaan PNBP Pengadilan Negeri

Cibinong TA. 2014

Tabel. 30 Penerimaan PNBP Yang Berasal Dari Pemungutan Hak-Hak Kepaniteraan

Disetor melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014

NO BULAN MAP 423411 MAP 423413

MAP

423415 MAP 423419 TOTAL

1 JANUARI 680.000 204.000 1.710.000 1.631.500 4.225.500

2 FEBRUARI 380.000 114.000 1.130.000 2.039.900 3.663.900

3 MARET 180.000 54.000 1.100.000 1.032.600 2.366.600

4 APRIL 420.000 126.000 1.380.000 1.459.700 3.385.700

5 MEI 550.000 165.000 1.700.000 1.504.700 3.919.700

6 JUNI 680.000 204.000 1.390.000 1.751.000 4.025.000

7 JULI 410.000 123.000 960.000 1.060.000 2.553.000

8 AGUSTUS 210.000 63.000 780.000 617.300 1.670.300

9 SEPTEMBER 620.000 186.000 1.590.000 1.403.000 3.799.000

10 OKTOBER 770.000 231.000 1.720.000 2.336.200 5.057.200

11 NOVEMBER 780.000 234.000 1.670.000 2.396.600 5.080.600

12 DESEMBER 570.000 171.000 1.530.000 1.846.800 4.117.800

Total 43.864.300

Total : Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah

Keterangan :

MAP 423411 : Pendapatan Legalisasi Tandatangan

MAP 423413 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan

MAP 423415 : Pendapatan Ongkos Perkara

MAP 423419 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya

Tabel. 31 Penerimaan PNBP Yang Berasal Dari Pemungutan Hak-Hak Kepaniteraan

Disetor melalui DIPA 01 Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014

NO BULAN MAP 423141 MAP 423221 TOTAL

1 JANUARI 0 0 0

2 PEBRUARI 0 0 0

3 MARET 0 0 0

4 APRIL 0 0 0

5 MEI 13.000.000 0 13.000.000

6 JUNI 0 0 0

57

7 JULI 0 0 0

8 AGUSTUS 0 0 0

9 SEPTEMBER 14.000.000 0 14.000.000

10 OKTOBER 0 8.986 8.986

11 NOPEMBER 0 0 0

12 DESEMBER 0 105.776.494 105.776.494

4.298 4.298

JUMLAH

1 TAHUN 27.000.000 105.789.778 132.789.778

MAP 423141 : PENDAPATAN SEWA TANAH,GEDUNG DAN BANGUNAN

MAP 423221 : PENDAPATAN JASA LEMBAGA KEUANGAN(JASA GIRO)

Sisa uang persediaan per 24 Desember yang terdapat dalam Kas Bendahara

Pengeluaran Dipa 01 Pengadilan Negeri Cibinong sebesar Rp. 35.068,- dan untuk Dipa 03

Rp. 400.000,- dan telah disetorkan ke Kas Negara pertanggal 24 Desember 2014 dengan

Nomor NTPN : 1114031007080712 (01) 0904091315010506 (03) sehingga Kas di

bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2014 sebesar nol “0” Rupiah.

Dalam Tahun Anggaran 2014, telah terjadi 4 kali Revisi DIPA, yakni :

1. Revisi Dipa 1 tanggal 22 mei 2014 Perjalanan dinas paket meeting luar kota ke

Perjalanan Dinas Biasa.

2. Revisi Dipa 2 tanggal 20 Agustus 2014 Pemotongan Pagu Uang Lembur sebesar

Rp. 27.629.000,-

3. Revisi Dipa ke 3 tanggal 30 Oktober 2014 Perubahan atau pergeseran rincian

anggaran dalam hal pagu tetap

4. Revisi Dipa Ke 4 Tambahan Anggaran Belanja Daya Listrik Sebesar Rp.

40.000.000,-

Bendahara Pengeluaran PN Cibinong telah melaksanakan pembukuan

perbendaharaannya dengan menggunakan aplikasi Silabi dan secara tepat waktu dari

bulan juni 2014 dan telah membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban

bendahara ke KPPN Bogor disetiap bulannya.

E. Dukungan Teknologi Informasi

1. Sumber Daya Manusia IT

Saat ini di Pengadilan Negeri Cibinong belum memiliki Pegawai Negeri Sipil sebagai

Fungsional IT dan sementara waktu Maintenance IT dilakukan oleh Tenaga Honorer dan

beberapa Pegawai Negeri Sipil yang sedikit mengerti tentang IT

2. Perangkat Pendukung (Infrastruktur)

Saat ini perangkat pendukung server yang terdapat di Pengadilan Negeri Cibinong

untuk melakukan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

58

1. Jaringan

a. Modem ADSL : ADSL 2+ Router

b. Jumlah HUB/SWITCH : 4 Buah

c. Jumlah Wireless Router : 8 Buah (1 Rusak)

2. Server Aplikasi CTS/SIPP

a. Type Model : HP Proliant ML330 G6

b. Processor : Intel(R) Xeon (R) 2.00GHz

c. Memory : 2 Gb

d. Harddisk : 250 Gb

e. Sistem Operasi : Windows Server 2008

3. Webhosting

a. Nama Webhosting : Jayahost

b. Bandwitch : Unlimited

c. Disk Space : Unlimited

59

3. Tentang Website www.pn-cibinong.go.id

a. Tampilan(Design) Website

Terdapat perubahan tampilan (design) dari website Pengadilan Negeri

Cibinong dari yang dahulu berbentuk kaku dan terkesan kurang menarik menjadi

bentuk yang interaktif dan variatif yang dapat dilihat dari penggunaan animasi

pada header(Bagian Judul Website). Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat

dari masyarakat untuk melihat dan menyimak berita-berita dan konten yang

terkandung didalam website Pengadilan Negeri Cibinong dimana isi dari konten-

konten tersebut akan dibahas pada sub bahasan selanjutnya.

Bukan berarti kelebihan tersebut membuat website yang dimiliki oleh

Pengadilan Negeri Cibinong tidak memiliki kelemahan. Tampilan yang menarik dan

animasi yang berjalan pada website Pengadilan Negeri Cibinong tersebut memiliki

dampak negatif dimana masyarakat harus memiliki akses internet yang lebih cepat

dari sebelumnya. Selain itu, proses pengambilan data (loading) dari animasi

tersebut berjalan cukup berat ketika pertama kali diakses.

b. Fitur Website

Selain terdapat perubahan pada segi tampilan (design), website Pengadilan

Negeri Cibinong juga mengalami perubahan dalam segi fitur-fitur yang disajikan,

dimana fitur-fitur yang tersedia dalam website Pengadilan Negeri Cibinong untuk

saat ini, yaitu :

o Fitur Translate, Fitur ini bertujuan agar Warga Negara Asing yang ingin

mencari informasi Peradilan pada website Pengadilan Negeri Cibinong

dapat menterjemahkan (translate) sesuai dengan bahasa yang mereka

gunakan.

o Fitur Map Lokasi Kantor PN Cibinong, Fitur ini bertujuan untuk

memudahkan masyarakat ketika mencari Lokasi Pengadilan Negeri

Cibinong dalam Peta Online yang disediakan oleh mesin pencarian Google

Maps.

o Fitur Support Online, Fitur ini bertujuan untuk memberikan bantuan secara

langsung, saat itu juga (realtime) pada saat jam kerja, bagi masyarakat yang

mengalami kesulitan dalam mencari informasi.

o Fitur Kotak Pengaduan, Fitur ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas

Pengaduan masyarakat yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan

Negeri Cibinong.

o Fitur Jajak Pendapat (Pooling), Fitur ini bertujuan untuk mendapatkan

masukan dari masyarakat mengenai program dan kegiatan yang dilakukan

di Pengadilan Negeri Cibinong guna meningkatkan pelayanan yang

diinginkan masyarakat.

http://www.pn-cibinong.go.id/

60

o Fitur Statistik Perkara, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan Grafik

statistik perkara yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong.

o Fitur Statistik Pengunjung, Fitur ini bertujuan untuk mengetahui jumlah

masyarakat yang mengunjungi dan melihat website Pengadilan Negeri

Cibinong setiap hari, setiap minggu dan setiap bulannya.

o Link Terkait & Link Media, Fitur ini bertujuan untuk memudahkan

masyarakat ketika ingin mencari informasi mengenai Peradilan di beberapa

instansi dan media terkait.

o Gallery Foto, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan beberapa

dokumentasi kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong.

o Pencarian Cepat, Fitur ini bertujaun untuk memudahkan masyarakat dalam

melakukan pencarian informasi di dalam website Pengadilan Negeri

Cibinong.

o Fitur Live Traffic, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan Lokasi Masyarakat

yang mengakses website Pengadilan Negeri Cibinong.

4. Direktori Putusan

Direktori putusan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung

RI dengan tujuan agar putusan dapat terpublikasi dan masyarakat dapat melihatnya

dengan mudah.

Seluruh pengadilan telah memiliki username masing-masing untuk dapat

menginputkan putusan kedalam Direktori Putusan.

Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2014 ini telah berhasil menginputkan

putusan kedalam direktori putusan sejumlah 506 naskah putusan.

5. Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP (Case Tracking System/CTS)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS) secara

definisi dari USAID merupakan “ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis WEB yang

diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri dalam Administrasi dan Penelusuran

(Tracking) terhadap Data Perkara”.

Pengguna dari SIPP/CTS di Pengadilan Tingkat Pertama terbagi menjadi 4 bagian,

yaitu : Operator, Pengguna Utama, Supervisi dan Administrator. Dimana

penjabaran mengenai tanggung jawab dan petugas dari masing-masing bagian

tersebut terdapat pada lampiran Penerapan Otorisasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara/Case Tracking System.

Penginputan Data Perkara kedalam Aplikasi SIPP/CTS pada Pengadilan Negeri

Cibinong terus berjalan dan berkembang menuju arah yang lebih baik, indikator

61

ini dapat dilihat dari prosentase jumlah pendaftaran perkara baik itu perkara

pidana maupun perkara perdata yang dilakukan secara manual dengan yang

diinputkan kedalam SIPP/CTS diatas 95%.

Dalam penerapan SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Cibinong tentunya juga

masih memiliki beberapa kelemahan, dimana faktor-faktor yang menghambat

tersebut diantaranya sebagai berikut :

o Banyaknya kesibukan persidangan dari beberapa Pengguna Utama (Panitera

Pengganti dan Staf Kepaniteraan Pidana dan Perdata) untuk menginputkan data

kedalam SIPP/CTS terutama pada bagian penetapan, perpanjang penahanan,

pengunduran jadwal sidang, tuntutan, pembelaan, putusan, mediasi, dan

tanggal minutasi

o Terdapat beberapa komputer/laptop dari panitera pengganti yang belum

mendukung akses dari penginputan SIPP/CTS.

o Kecepatan akses jaringan yang tidak dapat dibagi secara merata

F. Kebijakan Internal Tahun 2014

Tahun 2014 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat kebijakan internal

dengan menerbitkan Surat Keputusan dan Nota Dinas antara lain :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : W11-U20/

3008/KP.11.01/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kelompok

Kerja Pengadilan Negeri Cibinong. Adapun kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk

adalah sebagai berikut :

Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case

Tracking System (CTS) dan Direktori Putusan

Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma)

Nomor 1 Tahun 2014

Kelompok Kerja (Pokja) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak

Kelompok Kerja (Pokja) Penilaian Role Model

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : W11-U20/

06/KPN. Cbi/HK.02/XII/2014tanggal 18 Desember 2014 tentang Penujukkan Tim

Pemeriksa Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Cibinong.

3. Nota Dinas Nomor : 01/Not.Din/KPN/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang

Tertib Absensi dan Disiplin Kerja

4. Nota Dinas Nomor : 02/Not.Din/KPN/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang

Pembagian Waktu Sidang, Jadwal Hari Sidang dan Pemakaian Ruang Sidang.

62

G. Inovasi tahun 2014

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagaimana di amanatkan dalam

cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan

kegiatan- kegiatan yang bersifat inovatif antara lain :

1. Sistem “One Door Service” Pelayanan persidangan satu pintu melalui petugas di

“Front Desk”. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada para

pencari keadilan, sehingga jadwal dan waktu persidangan lebih cepat dan lebih

jelas. Pihak-pihak yang terkait dengan persidangan, yaitu Jaksa, Penasehat

Hukum/Advokat, Penggugat, Tergugat, maupun para saksi melapor ke Front Desk,

yang selanjutnya oleh petugas Front Desk perkara yang telah lengkap pihaknya

akan dipanggil untuk bersidang.

Gambar.GGa

Gambar 19 Suasana Pelayanan Front Desk

63

2. Menata sarana prasarana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Negeri Cibinong

telah mempersiapkan Sarana dan Prasarana untuk persidangan perkara anak

dalam rangka menyongsong berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak tersebut pada tanggal 04 Agustus 2014. Sarana Prasara tersebut diantaranya

: Ruang Sidang Ramah Anak, Ruang Teleconference Korban Anak, Ruang Tunggu

Ramah Anak dan Ruang Diversi.

bar.Gambar 20

Sarana dan Prasarana serta Simulasi SPPA

Suasana Persidangan Anak Diversi

R. Kaukus Teleconference

3. Melakukan Rapat Koordinasi untuk persamaan persepsi antar aparat penegak

hukum se-Kabupaten Bogor terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun

64

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli

2014 dan 23 Desember 2014 yang menghasilkan 25 kesepakatan bersama yang

ditandatangani oleh unsur pimpinan Penegak Hukum se-Kabupaten Bogor.

Gambar 21

Rapat Koordinasi APH Kab Bogor dalam Menyongsong Implementasi UU. SPPA Tanggal 16 Juli 2014

Gambar 22

Rakor APH Kab. Bogor dalam Implementasi UU SPPA Tanggal 23 Desember 2014

65

4. Bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bogor khususnya dengan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor melaksanakan Sidang Keliling

Terpadu dengan program One Day Service dalam hal pelayanan pemenuhan Hak

Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu (prodeo). Sidang Keliling Terpadu

One Day Service ini dilaksanakan di Kecamatan Cibinong pada tanggal 29

Desember 2014.

Gambar 23

Sidang Keliling Terpadu One Day Service 29 Desember 2014

66

Penyuluhan Hukum Pentingnya Identitas Hukum

Suasana Persidangan One Day Service

Penyerahan Penetapan Hakim Foto Bersama

5. Melaksanakan Sistem “Nomor antrian sidang” untuk persidangan perkara

pelanggaran lalu lintas guna memberi kemudahan bagi pelanggar dalam mengikuti

persidangan serta untuk menghapus praktek percaloan.

Gambar 24

Sistem Nomor Antrian Sidang Pelanggaran Lintas

67

6. Melaksanakan Mediasi pada tahap Aanmaning/Tegoran Eksekusi, sehingga

penyelesaian sengketa tidak berlanjut sampai kepada tahap eksekusi pengosongan

yang berarti keadilan lebih dirasakan oleh keduabelah pihak dengan waktu yang

lebih cepat serta biaya ringan. Selama tahun 2014, Mediasi yang berhasil pada

tahap Aanmaning sebanyak 4 Perkara/

7. Menerima Studi Banding dan Kunjungan Kerja berkaitan dengan implementasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Gambar 25

Studi Banding Pengadilan Negeri lain Ke PN Cibinong

68

Pengadilan Negeri Bandung 01 September 2014

Pengadilan Negeri Banjarmasin 15 Desember 2014

Pengadilan Negeri Kendari 01 September 2014

Pengadilan Negeri Depok 03 November 2014

Pengadilan Negeri Bau Bau 25 Agustus 2014

Pengadilan Negeri Sleman 01 September 201

Gambar 26 Kunjungan Kerja / Study Banding dari Luar Mahkamah Agung ke PN Cibinong

Diklat BPSDM Kemenkumham RI 2014

Ketua Konsorsium Catatan Sipil dan Kependudukan 11 Juni 2014

69

Komisioner Komisi Yudisial RI 08 September 2014

Diklat Kementrian Keuangan RI 11 September 2014

Balai Pemasyarakatan Serang 16 Oktober 2014

Diklat Pengembangan SDM Kemenkumham 03 November 2014

Anggota Komisi III DPR RI 11 Desember 2014

Tim Review Independence AIPJ 2014

70

BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL

A. Pengawasan Internal

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri

Cibinong telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penunjukan

Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni dengan

menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih

efektif dan terarah. Selama Tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong telah

menerbitkan 2 SK Hakim Pengawas Bidang karena adanya hakim yang mendapat

promosi dan mutasi serta adanya penambahan hakim baru.

Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku untuk saat ini:

Tabel 32 Hakim Pengawas Bidang

Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 SK KPN Nomor : W11.U20/2688.a/KP.01.10/IX/2014

NO HAKIM PENGAWAS BIDANG N A M A JABATAN

1 2 3 4

1. Koordinator dan Penanggung

Jawab Seluruh Bidang JONI, S.H., M.H.

Wakil Ketua PN

Cibinong

2. Kepaniteraan Perdata ST. IKO SUDJATMIKO, S.H. Hakim

3. Kepaniteraan Perdata (Mediasi) ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H. Hakim

4. Kepaniteraan Pidana ZAUFI AMRI, S.H. Hakim

5. Peradilan Pidana Anak R. AGUNG ARIBOWO, S.H. Hakim

6. Wasmat (Hakim Pengawas dan

Pengamat) DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H. Hakim

7. Kepaniteraan Hukum NUSI, S.H., M.H. Hakim

8. Kepaniteraan Hukum (Arsip) MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H. Hakim

9. Pelaporan, Pengaduan, dan

Pelayanan Publik EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H. Hakim

10. Sub Bagian Kepegawaian YULIANA, S.H. Hakim

11. Sub Bagian Keuangan ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H. Hakim

12. Sub Bagian Umum LILIK SUGIHARTONO, S.H. Hakim

13. Bapor NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H. Hakim

14. Humas / Website dan CTS Dr. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H. Hakim

15. Humas / Website dan CTS ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. Hakim

16. Kebersihan, Keindahan, dan

Kerapihan (K3) AGUSTINA DYAH PRASETYANINGSIH, S.H. Hakim

71

2. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:

Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim

pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.

Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik

yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang

berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan

pegawai Pengadilan Negeri Cibinong

Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan CTS dan Direktori

putusan

3. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti

serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membahas permasalahan yang

dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya

serta mencari solusi pemecahannya.

4. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaanya sudah

sesuai SOP, seperti pengisian kolom-kolom di buku Register, pengecekan pengisian

data-data pada aplikasi CTS (Case Tracking System) Versi 3.0. Apabila ditemukan

kekurangan/kekeliruan, dilakukan upaya perbaikan pada saat itu juga.

5. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi

Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para

Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap

bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Cibinong selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera/Sekretaris.

6. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran,

serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

7. Menindaklanjuti semua pengaduan yang masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong.

Selama tahun 2014 Tim dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah melakukan 2 kali

pembinaan dan pengawasan rutin yakni pada tanggal 24 Juni 2014 dan tanggal 02

Desember 2014. Pembinaan dan Pengawasan dipimpin langsung oleh Ketua

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang terdiri dari Hakim Tinggi dan Panitera serta

beberapa orang Panitera Pengganti dan Staff. Pembinaan dan Pengawasan ini

dilakukan secara menyeluruh disemua bidang baik administrasi teknis yudisial

maupun administrasi umum.

Pada tanggal 07 Juli 2014 Pengadilan Negeri Cibinong mendapat kunjungan kerja

dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum beserta untuk melakukan pembinaan dan

pengawasan sekaligus untuk mengadakan penilaian kinerja sehubungan dengan

diselenggarakannya lomba penilaian kinerja untuk Peradilan Umum se-Indonesia.

72

Gambar 27

Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa Barat 24 Juni 2014

Gambar 28

Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa Barat 02 Desember 2014

73

Gambar 29

Penilaian Kinerja oleh Dirjen Badilum 07 Juli 2014

B. Evaluasi

Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian,

masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping

tugas pokok yang diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya

jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Cibinong,

2. Akibat dari kekurangan pegawai ini, disamping pegawai yang mempunyai

tugas rangkap, terdapat juga beberapa tenaga Honorer yang diberdayakan

74

untuk membantu administrasi setelah yang bersangkutan menyelesaikan

tugas-tugas pokoknya sebagai pramubhakti.

3. Koneksi internet dan jaringan LAN sering mengalami gangguan

ketidakstabilan koneksi, sehingga pengisian CTS dan Upload Direktori

Putusan sering terganggu.

4. Ruangan dan Rak arsip Perkara yang tersedia sudah tidak memadai untuk

menampung berkas yang masuk. Untuk itu akan diusulkan pembangunan

ruang arsip baru yang lebih representatif.

5. Sarana dan prasarana alat pengolah data seperti Laptop, Komputer dan

Printer untuk Hakim, Panitera Pengganti dan Staff masih sangat kurang.

Sehubungan dengan hal tersebut , akan diusulkan anggaran untuk itu.

75

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Dalam meningkatkan Pelayanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik,

Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan berbagai Inovasi dan menjadi unggulan

yaitu:

- Program “One Door Service” dimana pelayanan persidangan dipusatkan disatu

pintu yakni di “Front Desk” yang berfungsi juga sebagai Meja Informasi dan Meja

Pengaduan.

- Program “One Day Service” yaitu pelayanan satu hari sidang keliling terpadu

dalam hal pelayanan Hak Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu berupa

perbaikan akte kelahiran.

- Sistem “Nomor Antrian Sidang” untuk persidangan perkara pelanggaran lalulintas.

- Pelaksanaan Sidang perkara pidana anak dengan menggunakan Ruang

Teleconference untuk pemeriksaan Terdakwa, Korban dan Saksi Anak.

- Membentuk beberapa kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari :

Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case

Tracking System (CTS) dan Direktori Putusan;

Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma)

Nomor 1 Tahun 2014 ;

Kelompok Kerja (Pokja) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak;

Kelompok Kerja (Pokja) Penilaian Role Model;

2. Dalam hal penyelesaian perkara, selama tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong

telah berhasil menyelesaikan 29.825 perkara pidana dari 29.974 perkara (99,9%), dan

Perkara Perdata sebanyak 421 dari 563 perkara (74,7%).

3. Dalam hal Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah menyiapkan sarana

prasarana terkait. Disamping itu, telah diselenggarakan rapat koordinasi dengan

Aparat Penegak Hukum se Kabupaten Bogor untuk penyamaan persepsi mengenai

penerapan undang-undang tersebut sebanyak 2 kali. Hasil dari kedua rakor tersebut,

telah ditandatangani 25 point kesepakatan oleh masing-masing pimpinan Aparat

Penegak Hukum se Kabupaten Bogor.

4. Sebagai salah satu Pengadilan yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung RI menjadi Pilot

Project uji coba draft perubahan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Negeri Cibinong telah berupaya untuk

meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi. Dari 97 Perkara yang dilakukan

Mediasi, 18 perkara diantaranya telah berhasil damai.

5. Pengelolaan arsip perkara sudah berjalan cukup baik, namun demikian ruangan serta

rak yang tersedia sudah tidak memadai dan tidak dapat menampung seluruh berkas

yang ada. Ditahun 2014, Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong telah

76

menerima 1.211 berkas baru yang membuat ruang arsip Pengadilan Negeri Cibinong

semakin penuh.

6. Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan,

Pengadilan Negeri Cibinong menghadapi beberapa kendala, diantaranya :

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama untuk SDM Teknis Non Yudisial,

dimana Pengadilan Negeri Cibinong hanya memiliki 11 Orang Jurusita Pengganti

dan 7 Orang Staff Administrasi. Kurangnya SDM ini terutama juga untuk SDM IT.

b. Bangunan Kantor yang belum sesuai dengan Prototype, Ruang sidang yang

kurang dan belum memenuhi standar, Kekurangan Ruang Kerja dan Ruang Arsip.

c. Kondisi gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong terutama untuk atap /

gentengnya sudah banyak mengalami kerusakan karena sudah usang. Selain itu,

diperlukan adanya beberapa penambahan ruang kerja dan ruang sidang. Ruang

sidang yang adapun kurang representatif serta beberapa ruang sidang tidak ada

jalur evakuasi hakimnya.

d. Kurangnya sarana prasarana penunjang Alat Pengolah Data dan peralatan

inventaris kantor lainnya, seperti Komputer, Laptop, Microtik, Monitor LCD untuk

media informasi.

e. Minimnya dana operasional kantor yang diterima melalui DIPA.

f. Tidak adanya rumah dinas Pimpinan dan Hakim yang representatif. 5 unit rumah

dinas yang ada kondisinya tidak memenuhi syarat.

7. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Pengadilan Negeri Cibinong berhasil merealisasikan

anggaran DIPA 01 sebesar 99,96% yakni sebesar Rp. 8.012.070.907 dari Pagu sebesar Rp.

8.016.458.000,- Sedangkan untuk DIPA 03 berhasil merealisasikan anggaran sebesar

99,76% yakni sebesar Rp. 167.600.000,- dari Rp. 168.000.000,- yang tersedia.

B. REKOMENDASI

1. Agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah 16 Orang dengan

rincian 2 Orang Hakim, 2 Orang Pengelola IT, 6 Orang Operator komputer IT, 2

orang akuntan (sebagai kasir perdata dan pengelola Keuangan DIPA) serta 4 Orang

staff administrasi.

2. Perlu dilakukan Renovasi total / pembangunan gedung kantor baru karena gedung

kantor yang ada saat ini kurang representatif, sudah cukup tua dan belum sesuai

dengan Prototype yang ditentukan Mahkamah Agung RI. Pembangunan kembali

Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong sangat dimungkinkan karena saat ini

Pengadilan Negeri Cibinong memiliki tanah gedung kantor yang cukup luas yakni

mencapai 7.315 M2 setelah diterimanya hibah tanah seluas 2.000 M2 dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

3. Perlu diberikan anggaran untuk pelaksanaan Sidang Keliling Terpadu “One Day

Service” sebagai cara meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak

mampu (Acces To Justice For The Poor).

4. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi seperti Mikrotik,

Peningkatan / Perbaikan jaringan LAN, LCD Monitor, Komputer dan Laptop.

5. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas SDM.

sekapursirih - pn-soasio.go.id · yang telah dicapai oleh pengadilan negeri cibinong di tahun 2014....

Documents