SISTEM PEMERINTAHAN DAN KETATANEGARAAN ISLAMBAB I PENDAHULUAN

Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis

Fungsinya untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam serta mengembang dakwah Islam keseluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad.

Islam tanpa Negara tidak eksis (yang ada Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlaq semata

Landasan Negara Islam AKIDAH ISLAM (sekaligus asas)Syahadat sebagai dasar pijakan :

1. Mencegah terjadinya tindak kedzaliman

2. Menyelesaikan persengketaan3. Pemerintahan dan kekuasaan

Akibatnya Negara Islam tidak diperbolehkan (memiliki satu pun pemikiran, konsep hukum ataupun standar yang tidak digali dari aqidah Islam.

Demokrasi bukan yang lahir dari Aqidah Islam

Nasionalisme

Patriotisme Struktur Negara Islam tidak dapat kementrian

Kekaisaran, Monarchie, ataupun Republik

Pengawas/Murasabah, Partai

Dasar hukum S. An Nisa 65, S. Al-Maidah 49

System Pemerintahan Islam : Berbeda sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada didunia1. Bukan Monarchie

Alasannya - Pemerintahannya sistem waris

Adanya hak-hak tertentu/istimewa untuk raja

Raja di atas UU/kebal hukum Merupakan simbol umat

Raja sebagai sumber hukumIslam :

1. Pemerintahan di pegang oleh orang yang dibawa oleh umat dengan penuh ridha dan kebebasan memilih2. Khalifah/Iman tidak ada hak tertentu/Istimewa/haknya = Rakyat

3. Bukan merupakan simbol tapi wakil umat agar merupakan Syariat Islam

4. Islam tidak mengenal putra mahkota2. Bukan RepublikSystem Republik berdiri diatas pilar Demokrasi. Kedaulatan ada ditangan rakyat.

Realisasinya : - memiliki hak untuk memerintah

Membuat aturan (hapus, ganti, rubah)

Memiliki hak untuk menentukan seseorang menjadi penguasa dan memecat

Islam :

Diatas pilar akidah Islam dan hukum-hukum syara

Kedaulatan ditangan syara bukan di tangan uamt

Umat/Khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri kecuali bersumber pada Al Quran dan Sunnah (wajib ada illat hukumnya)

Mat boleh menulis Khalifah tapi tidak berhak mecat, kecuali karena hukum

System Republik bentuknya : PRESIDENSIAL

Sebagai Kepala Negara

Sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana menteriParlementer Presiden sebagai Kepala Negara

PM (memegang pemerintahan)

Adanya masa jabatan

Islam

Tidak ada menteri maupun kementrian (yang ada adalah Muawin. (pembantu khalifah tugasnya tugas-tugas pemerintahan (pembantu dan sekaligus pelaksana) (tidak ada cabinet)

Bertanggung jawab di hadapan umat dan wakil-wakilnya, termasuk menerima kritik dan koreksi tapi tidak dapat di berhentikan kecuali apabila menyimpang dari hukum syara yang menyebabkannya harus diberhentikan

Yang menentukan MAHKAMAH MADZALIM (Modern MK) akibatnya tidak ada masa jabatan tertentu BATASANNYA apakah masih menerapkan hukum syara ataukah tidak.

3. BUKAN KEKAISARAN Tidak menganggap sama antara ras yang satu dengan ras yang lain dalam hal pemberlakuan hukum di wilayah kekaisaran

Adanya fanatisme kesukuan Adanya wilayah Kolonial/lahan eksploitasi (di keruk oleh pusat)

Islam Semua ras sama haknya

Tidak ada fanatisme kesukuan4. BUKAN FEDERASIMembagi-bagi wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri, dan bersatu dalam pemerintahan secara umum.Islam

Bentuknya kesatuan

Adanya kabupaten

Pemerintahan Sentralisasi (dengan penguasa cukup di pusat) Menolak terjadinya separatis (contoh : GAM)

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM SISTEM KHALIFAHKhalifah Kepemimpinan Umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam & mengemban dawah Islam

Kata lain IMAMAH.

Tegaknya system Pemerintahan Islam diatas 4 pilar

1. Kedaulatan di tangan syara2. Kekuasaan milik umat

3. Mengangkat satu khalifah hukumnya Fardlu bagi seluruh kaum muslimin

4. Hanya Khalifah yang berhak melakukan

TABANNI (ADOPSI) terhadap hukum syara

Membuat UUD

Membuat peraturan-peraturan yang lainnya

Kedaulatan di tangan Syara bukan ditangan Umat. AS SIYADAH kedaulatan

Maknanya Yang menangani (MUMARIS)

Yang menjalankan (MUSAYYIR)

Suatu KEHENDAK/ASPIRASI (IRADAH)

Jadi Kedaulatan di tangan Syara yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah SYARA

(S. An nisa 65 S. An Nisa 59) taqwa

KEKUASAAN DITANGAN UMAT

Fakta Syara telah menjadikan pengangkatan Khalifah oleh umat (Seorang Khalifah hanya memiliki kekuasaan melalui BAIAT)

(HR. Muslim)

Baiat dari tangan rakyat/umat

Pembaiatan : HR Muslim dan HR Abi Hurairah

Siapa saja yang telah membaiat Imam ..hendaklah ia mentaatinya

Khalifah baru mendapatkan kekhalifahannya dengan melalui baiat, dan umat wajib mentaatinya.

MENGANGKAT SATU KHALIFAH Hukumnya Fardlu bagi seluruh Kaum Muslimin (HR Muslim dari NAFI)

Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa memperoleh Hujjah dan siapa saja yang mati sedangkan diatas pundaknya tidak ada baiat, maka ia mati dalam keadaan mati Jahiliyah.

(yang ada baiat adalah setiap muslim!)

Khalifah harus satu (HR Muslim) = Apabila dibaiat 2 orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.

TABANNI (ADOPSI) Hak Khalifah

Yang di adopsi adalah hukum-hukum Syara

(Bagi seorang khalifah diperbolehkan untuk mengambil keputusan hukum sesuai dengan masalah yang terjadi)Pemerintahan dimasa Rosulullah

Nabi menata kehidupan sosial politik melalui 2 jalur Jalur I. Menata Muhajirin dan Anshar dengan mempersaudarakan secara effektif dengan ikatan keimanan

Jalur II. Nabi mempersatukan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya melalui perjanjian tertulis (yang terkenal dengan PIAGAM MADINAH)

Yaitu suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial dan politik yang isinya ada 47 pasal.

= Nabi tidak menetapkan SISTEM POLITIK dan BENTUK PEMERINTAHAN/NEGARA yang harus diikuti oleh umat yang ditetapkan adalah prinsip-prinsip ajaran yang bersifat umum dalam menjalankan pemerintahan, sedang soal sistem dan bentuk diserahkan kepada umat sesuai dengan tuntutan zaman.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang terkandung dalam PIAGAM MADINAH1. Prinsip UmatAdalah pernyataan Umat yang satu. Artinya kaum muslimin dan non muslim yang berada dikawasan Madinah adalah umat yang satu.

Sejalan dengan S. Al Baqorah (213)

2. Prinsip Persatuan Dan PersaudaraanTegaknya Negara apabila di dalamnya terdapat persatuan dan persaudaraan sesama warganya. (S. Ali Imron 103, S. Al-Hujurat 10)

3. Prinsip PersamaanRosullulah menetapkan seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama, tidak ada satu golongan ataupun qabilah yang istimewa. Persamaan seluruh umat manusia S. An Nisa 1

4. Prinsip KebebasanBentuk-bentuk kebebasan dalam Islam. Kebebasan berkeyakinan (S. Al Baqorah 256)Kebebasan politik dan sosial (S. Al Ashr)

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat

Kebebasan dari rasa takut dan kelaparan (S Al Maum) dsb

Kaitannya dengan kebebasan berpendapat

HR Muslim Kemungkinan di ubah dnegan tangan, lisan hati (selemah-lemahnya iman).

5. Prinsip Tolong Menolong dan Membela yang TeraniayaTolong menolong adalah sebagai aktualisasi dari adanya kebersamaan dan persahabatan.

S. Al-Maidah (2) Tolong menolong dalam kebaikan bukan tolong menolong dalam kejahatan

6. Prinisp Hidup Bertentangan

(S. An Nisa 36) Berbuat baiklah kepada

- ortu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang muslim, tetangga yang dekat dan yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil & Hamba Sahayamu

HR. Ibu Majah Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah berbaik-baik kepada tetangganya.

7. Prinsip KeadilanTegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal bagi setiap insan penghuni bumi ini.

S. An Nisa 38

8. Prinsip Musyawarah

Demi keselamatan dan kepentingan Umat Rasul selalu berijtihad dan bermusyawarah. Sistem musyawarah dan mekanisme terserah umat S. Asyura 38 musyawarah)

9. Prinsip Pelaksanaan Hukum

Hukum harus di tegakkan terhadap siapapun yang melanggarnya tanpa pandang bulu dari penguasa Rakyat jelata (orang lain/kerabat)

10. Prinsip Kebebasan Beragama

Untukmu agamamu, untukku agamamu (S. Kafirun 6)

11. Prinsip Hubungan IntensAl Quran boleh mumin untuk menjalin hubungan kerjasama dengan golongan/Negara lain yang berbeda agama dengan syarat tidak memusuhi, tapi kalau memusuhi dilarang untuk bersahabat.

(S. Mumtaranah 8,9)

S. Al Maidah 5 kaum muslimin boleh makan binatang sembelihan ahli kitab dan mengawini perempuan-perempuannya.

12. Prinsip Pertahanan dan PerdamaianDalam Piagam Madinah di sebut Hak dan Kewajiban Umum seluruh rakyat Madinah wajib mewujudkan pertahanan bersama dan bersama-sama mengeluarkan biaya perang selama mereka menghadapi musuh.

(S. Al Hujurat 9)

13. Prinsip Amar Maruf dan Nahi Mungkar S. Ali Imron 104

14. Prinsip KepemimpinanNabi Muhammad dikukuhkan selalu kepala Pemerintahan Negara Madinah yang telah ditetapkan dalam SHAHIFAH (Konst) S. An Nisa 59 15. Prinsip Ketaqwaan dan Disiplin

Sebab sifat-sifat orang taqwa : menepati janji, bersabar dalam kesempitan, mengucapkan perkataan yang baik dan benar, berlaku adil dsb. S. Al Hujurat 13

HAM dalam Liberalisme mempunyai kaitan dengan

Aliran RATIONALISME memdewakan akal

Aliran Individualisme Mengagung-agungkan kepentingan diri sendiri

HAM dalam liberalisme Di laksanakan seluas-luasnya tanpa memperhatikan masyarakat dan neagra Fungsi Negara menjaga keamanan dan ketertiban

Hukum yang tertinggi adalah kebebasanAKIBAT Menimbulkan bentuk pola hidup yang kapitalisme, Materialistis dan Sekuler

SEKULER Nilai-nilai agama tidak diindahkan akibatnya orang yang AGNOSTIK : Ragu-ragu terhadap adanya TUHANBAB IIKEDUDUKAN KHALIFAH DALAM PEMERINTAHAN ISLAMImamah, Khalifah seorang yang memimpin Umat dalam Agama dan Dunia

Standard dalam kepemimpinan demi kemaslahatan dan mengatur umat serta menjaga agama dan politik dunia.

Mengangkat pemimpin hukumnya wajibAlasannya :

1. Konsensus sahabat atas adanya figure seorang pemimpin

2. Menegakkan hukum dan benteng kekuasaan itu wajib

3. Setiap umat pasti membutuhkan kekuatan untuk mengatur peraturan dan mengatur individu, karena keberadaan seseorang pemimpin merupakan kebutuhan kehidupan sosial manusia4. Semua masalah Umat Islam wajib di musyawarahkan, tidak boleh di monopoli seorang dan kepemimpinan tinggi harus di angkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pidato Politik Abu BakarWahai manusia sungguh kami memimpin kalian, padahal kami bukan terbaik darimu, bila kami baik, bantulah kami, bila kami menyimpang maka luruskanlah.

Taatlah kepadaku, selama kami taat kepada Allah SWT dan RosulNya. Bila kami durhaka kepada Allah SWT, maka tidak ada taat kepadaku bagi kalian.

Kedudukan Khalifah adalah seorang pemimpin yang tidak hanya bertanggung jawab kepada Allah SWT saja tetapi juga harus bertanggung jawab kepada umat manusia.

(Q. S. Qof. 45) Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka.

(Q.S Al Ghasyiyah 21-22) Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.

POLITIK LUAR NEGERI

Adalah mengatur hubungan dengan Negara lain.

Munculnya Undang-undang Internasional yaitu untuk menetapkan peraturan hak-hak dan kewajibannya setiap Negara dalam situasi perang atau damai.

Hukum-hukum Perdamaian adalah mengakui Negara lain yang sudah menepati syarat untuk menjadi Negara. Dan setiap Negara berhak melakukan kebebasan kemerdekannya dalam mengatur politik dalam negeri dan bagi Negara lain wajib menghormati duta besar dari konsal negara lainHukum-hukum peperangan wajib mengumumkan waktu perang dengan perjanjian tidak saling mengingkari, tidak boleh memakai senjata yang dapat menyiksa manusia, harus membantu korban yang luka berat dan para tawanan.

HUBUNGAN NEGARA ISLAM DENGAN NEGARA NON ISLAMNegara Islam berdasarkan pada kesatuan agama dan semua bangsa yang dihimpun oleh kesatuan tersebut. Bangsa yang satu walaupun bahasa, kebangsaan, pemerintahan, kerajaan dan nasionalnya berbeda-beda.

Dasar Hub Antar Negara Islam dan Non Islam DAKWAH

Dakwahnya 2 - Dakwah Lesan

Dakwah dengan perangA. Alasan dengan perang/memerangi

1. Perintah Allah Q.S. Al Baqorah 216

Q.S Al Anfal 65

Q.S At Taubah 29

2. HR Bukhori Muslim dari Ibn UmarPerintah memerangi orang-orang musrik agar masuk Agama Islam merupakan cara dakwah dalam Islam.

3. Dalam beberapa ayat l-Quran Allah SWT melarang menjadikan orang-orang kafir menjadi pemimpin dan menyampaikan kepada mereka berita-berita kejelekan Islam karena rasa lebih sayang.

Q.S. Ali Imron 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin

Q.S Al-Maidah 51 Islam mengangkat orang-orang kafir jadi pemimpinnya maka = orang-orang kafir Orang-orang yang diberikan dakwah memeluk Islam sesuai dengan cara yang benar.B. Barangsiapa yang tidak menerima ajakan masuk Islam, tetapi ia tidak menentangnya dan tidak pula memulai mengadakan permusuhan, orang-orang itu tidak boleh diperangi dan jaminan keimanan (Hub nya adalah perdamaian bukan atas dasar peperangan) perang terpaksa. S. Mumtahanah ayat 8-9

1. Alasan tidak ada paksanaan dalam beragama S. Al baqorah 256

2. Diperangi apabila memerangi

3. Larangan mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin

Kesimpulan dari 2 pendapat perang merupakan strategi pengecualiaan

Syaraiat peraturan perang dalam Islam sebagai berikut :1. UU Internal telah menetapkan bahwa Negara yang terpaksa harus mengumumkan perang, maka sebelumnya wajib mengumumkan lebih dahulu kepada Negara lain tentang waktu memulainya.

Tujuannya menghendaki penghormatan dan tipu muslihat

2. Syariat Islam menggariskan bahwa : wanita, anak-anak pendeta di gereja, orang tua lanjut usia, orang sakit dan orang yang mengasingkan diri dari ikut perang atau orang cacat tidak boleh di bunuh.3. Syariat Islam melarang membunuh petugas palang merah

4. Melarang penyiksaan contoh : bom-bom racun

5. Melarang meracuni sumber-sumber air

POLITIK KEUANGAN DALAM ISLAMPolitik keuangan : bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan.

Penggunaan keuangan itu bisa adil apabila memenuhi dua hal :

1. Harus diperhatikan dan di jaga prinsip keadilan dan asas persamaan dalam memperoleh pemasukan keuangan. Artinya seorang individu tidak boleh dituntut membayar kepada Negara yang melebihi kepada apa yang telah ditetapkan UU.

2. Tidak boleh memprioritaskan suatu masalah sementara kemaslahatan yang lain tidak diperhatikan.

Sumber Keuangan Islam

1. Zakat

2. Pajak - tanah

perorangan

3. Bea cukai

4. 1/5 harta rampasan, 1/5 harta karun

5. Harta pusaka harta yang tidak meninggalkan ahli waris

Klasifikasi sumber keuangan dalam Islam

1. Tetap

2. Tidak tetapTetap zakat, pajak, bea cukaiTidak tetap 1/5 harta rampasan perang, 1/5 harta karun, harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris

Hukumnya

Zakat wajib S. At Taubah 103, 11

S. Al Baqarah 43 Untuk moeslim

Pajak tanah wajib pajak untuk non Islam dasar pajak tanah dan hasil bumi adalah Ijtihad Umar bin Khatab UU. PBB

Bea cukai pajak barang import (eksport 1/10 pedagang muslim

2/5 pedagang non muslim Pada waktu era Umar

Sumber keuangan tidak tetap dasar hukumnya Q.S. Al Anfal 41 (Rampasan perang) yaitu 2/5, juga harta karun, harta warisan yang tidak ada ahli warisPENDAYAGUNAAN KEUANGAN DALAM ISLAM

Semua sumber Keuangan Negara Islam yang masuk adalah menjadi hak bagi rakyat, penguasa tidak diperkenankan untuk mempergunakan keuangan tersebut kecuali untuk kepentingan umum.Al-Quran secara rinci pos-pos penyaluran harta zakat, harta rampasan tetap tidak menjelaskan pos-pos penggunaan sumber-sumber keuangan lainnya.

Tentang Kewajiban Pajak Dalam Islam

Kewajiban membayar pajak (timbulnya)

1. Teori Transaksi Sosial

Dasar kewajiban membayar pajak : kerelaan individu

Pemerintah (tekenprestasi) : melaksanakan perlindungan terhadap sebagian harta yang lain.

2. Dengan paksaan UU dari Pemerintah

Sesuai dengan tugasnya memegang kekuasaan umum. Yang dilimpahkan kepadanya dan pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kepentingan rakyatnya. Contoh pembuatan jalan-jalan, jembatan, dsb

Menurut rakyat : pajak (membayar) kewajiban yang sifatnya terpaksa! (yang diwajib kan oleh pemerintah)

Perbedaanya

Pendapat 1 Membayar pajak : sebagai imbalan kepada pemerintah

Pendapat 2 karena pemerintah mempunyai kekuasaan

JIZYAH membayar upeti sebagai ganti dari zakat yang diwajibkan atas orang non muslimAlasannya : sebagai imbalan mereka telah menikmati beberapa hak. Haknya di samping diri dan harta mereka yang telah terjamin keamanannya juga telah memanfaatkan sarana-sarana Negara yang sifatnya umum.

AL KHARAN pajak tanah yang dikelola oleh orang-orang non muslim.Tentang Pajak : S. At Taubah 103, Al Maarif 24, Ijtihad

Syarat-syarat Pajak :1. Harus adil dan sama dengan satu ketentuan

2. Ekonomis tidak boleh melebihi ketentuan

3. Sistematis setiap orang dapat mengetahui kewajiban membayar pajak dan cara melaksanakan

4. Mementingkan kepentingan individu dalam membayar pajak dan cara-caranya tidak boleh memungut pajak kecuali pada harta kekayaan yang dapat berkembang dan tidak boleh dari harta yang diperoleh dari harta yang bisa habis.

Syarat lain Harus memenuhi beberapa sarat ilmu ekonomi dengan mempertahankan prinsip keadilan dan mengkompromikan kepentingan individu dan umum.

KESIMPULAN

Sumber-sumber keuangan dalam Islam :

1. Zakat

2. Pajak

3. Upeti (jizyah)

4. Bea cukai

Zakat dasar hukumnya S. At Taubah, 11 & 103, S. Al. Baqaroh 43 (tunaikan zakat)

Hadist : Anas Ibn Malik

Zakat Bisa membersihkan dirimu dan menyambung kerabat, dan mengerti hak orang miskin dan tetangga serta orang peminta.

Pajak

Tanah yang ditanami yang wajib pajak ada 2

1. Hasil tanah 1/10 / 1/5

2. Luas tanah (tanah itu sendiri) sebesar tanah wajib pajak

Dasar pembagian wajib zakat/wajib pajak

Melihat sifat keadaan tanah waktu menetapkan pertama kali

Bila tanah tersebut dikelola secara Islami zakat

Bila tanah tersebut dikelola secara non Islami pajak

Zakat dan pajak dikenakan sama 1/10 / 1/5

1/10 bila tanah disiram air hujan

1/5 bila tanah dirima dengan irigasi

Pajak bumi 1/10 hasil bumi

Hukum pajak pertama pada era Umar Ibn Khatab. Dasarnya/hk Ijtihad Klasifikasi tanah wajib pajak1. Tanah yang baik untuk ditanami/tanah yang tandus

2. Tanah yang dapat ditanami dan banyak hasilnya

3. Tanah yang membutuhkan irigasi

(akibat pajaknya berbeda)

Upeti (Jizyah)Pajak yang diwajibkan atas orang-orang non Islam

Kedudukannya = zakat bagi muslim

Dasar hukum S. At Taubah 29

Prinsip pengunaannya :

Keadilan

Tidak menjadi beban yang memberatkanSiapakah yang wajib membayar upeti? Wajib bagi orang non muslim yang berakal sehat dan mampu untuk membayarnya.

Besarnya upeti berapa?

Abu Hanifah konglomerat 48 dirham

menengah24 dirham

bawah

12 dirham

Iman Syafii terkecil 1 dinar

Terbesar tidak ditentukan

Diserahkan kepada ijtihad penguasaImam Malik tidak ada batas terkecil dan terbesar (diserahkan atas ijtihad penguasa dengan melihat situasi dan tidak memaksa di luar batas kemampuannya). Bea cukai bagian eksport dan import1/10 untuk pedagang muslim

1/5 untuk pedagang non muslim

PEMUNGUTAN SUMBER KEUANGAN DAN PENYALURANNYA

Dari orang-orang yang memiliki harta

Penyaluran pada pos-pos nya termasuk urusan yang ditangani oleh para penguasa.Cara memungut sumber keuangan Negara 2 macam

1. Para pemilik harta sekaligus mengalokasikannya pada pos-pos yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

2. Pemungutan sekaligus penyalurannya di serahkan kepada penguasa.

POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN KETATANEGARAAN ISLAM

Tatatan Dasar politik hukum PerUUan yang paling fundamental pada setiap umat tercakup dalam 3 (tiga) masalah :

1. Bentuk Pemerintahan Islam dan kekuasaannya2. Hak-hak individu

3. Yang merupakan bagian dan hak-hak individu yaitu : kekuasaan, sumber dan ruang yang memimpinnya.

Bentuk Pemerintahan Islam dan Kekuasaannya adanya batasan kekuasaan penguasa dan kebebasan masyarakat.

Macam-macam bentuknya :

Negara Konstitusional

Negara Otoriter

Al-Quran dan Sunnah Sahih Pemerintahan yang berdasar atas konstitusionalSebab masalah itu tidak khusus untuk individu, tetapi bersifat integral. Contoh: DPR

Alasannya Allah SWT menjadikan urusan umat Islam itu berdasarkan asas musyawarah (Q.S. Asy-Sura 38)

Rosulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk bermusyawarah dalam suatu urusan (Q.S. Ali Imron 159) dan Allah memerintah untuk taat kepada pemimpin (Q.S. An Nisa 59).

Pidato Umar ketika menjadi khalifah wajib dibentuknya DPR yaitu badan musyawarah dan penasehat. Bila rakyat tidak mempunyai hak mengkritik terhadap penguasa, tentu tidak di perintah untuk bermusyawarah.

Pemerintahan dalam Islam itu berdasarkan asas musyawarah dan tanggung jawab.

HAK-HAK INDIVIDU

Diantara asas yang dijadikan system per-UUan adalah jaminan hak individu dan asas persamaan.

Unsur umumnya :

1. Kebebasan individu

2. Persamaan antara individu dalam hak dari masyarakat dan dari politik

Kebebasan Individu : Seseorang mampu untuk mendistribusikan urusan pribadinya dan hal yang berkaitan denga pribadinya dengan situasi yang aman dari bahaya, baik kehormatan, harta, tempat tinggal.Bentuknya HAM

Kebebasan jiwa, kebebasan tempat tinggal, kebebasan milik, kebebasan keyakinan, pendapat dan belajar.

ASAS PERSAMAAN

Islam tidak membedakan antara sesamanya dalam mentaati peraturan perUUan tidak ada orang yang lebih tinggi dari padanya.

Pemimpin dan rakyat sama kedudukannya sama dihadapan hukum. Sabda Nabi Muhammad SAW : Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang asing kecuali taqwa.Dasar hukum asas persamaan :

QS. Al Hujurat 10 : Seungguhnya orng-orang mukmin adalah bersaudara Realisasinya

Haji pakaian tidak berjahit

Sholat baris lurus sama

Nasehat dari orang yang berilmu dsb.

KEKUASAAN DALAM ISLAM, SUMBER DAN ORANG YANG MEMIMPINNYAKEKUASAAN HUKUM ISLAM

Orang yang memimpin kekuasaan hukum Islam dalam pemerintahan yang berdasarkan UU. Masa kini adalah dewan Perwakilan Rakyat, mereka adalah orang yang mengurusi UU dan hukum yang relevan dengan situasi untuk kemaslahatan hidup manusia serta mengawasi pelaksanaan hukum tersebut.Dalam Islam orangnya : - Para mujtahid

Para ulama fatwa

Kekuasaannya tidak lepas dari 2 (dua) perkara :1. Jika perkaranya disebutkan dalam nas maka tugas mereka adalah memahami nas dan menjelaskan hukum yang ditunjukkannya.2. Jika perkaranya tidak ada nasnya maka tugas mereka adalah menganalogikan terhadap perkara yang ada nasnya dan mengistimbatkan hukum dengan jalan ijtihad serta mencari sebab dan menelitinya.

Jadi setiap Pemerintahan Islam pada setiap periode pasti membutuhkan segolongan ulama ahli Ijtihad syarat dan kemampuannya sempurna.

Kelemahannya Ijtihad dari dulu tidak pernah di kodifikasikan dalam kitab hukum.

Agar hukum Islam tidak rancu dan penyimpang maka kasus tersebut mendorong 2 (dua) perkara;

1. Menghimpun hadist hukum2. Para mujtahid menghimpun ijtihad dan dasar-dasarnya yang dijadikan pedoman dalam istimbath yang melaksanakan Iman Al Zuhri atas perintah Khalifah Umar Al Azis. Imam yang lainnya Abu Hanifah, malik, SyafiI, Ahmad, Dawud, Zaid bin Ali, Jafar Sadiq dll sebagai acuannya adalah Al-Quran, Hadist dan Ijtihad.KEKUASAAN PERADILAN

Yang paling berhak menguasai dalam lembaga peradilan Islam adalah ahli praktisi hukum. Selain itu juga sebagai pemisah antara kekuasaan.

Peradilan dalam pemerintahan Islam ada 2 macam :

1. Pedoman acuan peradilan adalah UUD dan mereka termasuk ulama yang mempunyai otoritas kekuasaan peradilan yaitu di bidang hukum.

2. Pedoman acuan peradilan bersumber dari Imam Mujtahid dan mereka hanya mengikuti dari pelaksana hukum itu.Islam menjamin kebebasan bagi praktisi hukum dalam menegakkan keadilan diantara manusia.KEKUASAAN LEMBAGA EKSEKUTIF

Orang yang memegang kekuasaan lembaga eksekutif adalah :

Para pemimpin wilayah

Panglima militer

Penarik pajak

Pengatur keamanan dan semua aparat keamananBAB IIISTRUKTUR NEGARA ISLAM

Berdiri di atas 8 (delapan) struktur1. Khalifah (Kepala Negara)

2. Muawin widh (Pembantu Khalifah bidang Pemerintahan)3. Muawin Tanfidz (Pembantu Khalifah bidang ADM)

4. Amirul Jihad (Panglima Perang)

5. Wali (Pimpinan daerah propinsi)

6. Qodhi (Hakim)

7. Mashalih Daulah (Departemen Negara)

8. Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat)

1. KHALIFAH

Khalifah Orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara.

Islam Pemerintahan dan kekuasaan milik umat.

Jadi Tidak ada seorang khalifahpun kecuali setelah ia dibuat oleh umat akibatnya umat wajib mentatinya. Istilah lain Imam, Amirul Mukminin

Syarat-syarat Khalifah 7 syarat

A. Syarat Iniqad

B. Syarat Afdhaliyah

Syarat Iniqod

1. Muslim hukumnya mutlak (QS. An Nisa 59)

2. Laki-laki. Tidak boleh seorang wanita. (Hadist yang diriwayatkan oleh Abi Barkah). Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.

3. Baligh HR. Abu Dawud

Mampu melakukan perbuatan hukum baik phisik maupun psikhis

4. Berakal Berilmu pengetahuan

mengatur urusan pemerintahan melaksanakan perintah-perintah syara (HR. Abu Dawud)

5. Adil orang yang konsisten dalam menjalankan agamanya, disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil S. At Thalaq 2.

6. Merdeka tidak ada ikatan apapun dengan jabatan apapun/karena beliau menjadi milik umat.

7. Mampu melaksanakan amanat Khalifah bentuknya adalah dapat memberikan pertanggung jawaban kepada Allah dan Umat.

Syarat InIqod (syarat yang menentukan sah tidak syarat wajibnya pengangkatan seorang Khalifah).Syarat Af Dzaliyah Syarat Sunnah.

Contoh :

Khalifah tidak harus seorang MUJTAHID (orang yang dapat berijtihad) Tidak harus seorang pemberani dan politikus ulung

Tidak harus keturunan Quraisy. Contoh diangkatnya Usamah bin Zaid, Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Haritsah

Sahnya pengangkatan seorang Khalifah

Akadnya harus dilakukan atas dasar : kerelaan ddan kebebasan memilih

Sebab : mengangkat seorang Khalifah berarti baiat untuk mentaati seseorang yang berhak ditaati dalam kekuasaan (pemerintahan)

Menjadi Khalifah tidak ada unsur paksaan/tekanan. Akibatnya pengantian Khalifah tidak dibenarakan dengan kudeta/makar.

Akad tidak akan terlaksana kecuali adanya 2 pihak yaitu :

1. Orang yang mencalonkan diri/dicalonkan

2. Kaum muslimin yang sepenuhnya rela kepada I

Yang berhak mengangkat Khalifah hak bagi seluruh kaum muslimin bukan hanya segelintir orang/kelompok tertentu.

Baiat hukumnya WAJIB HR. Muslim, Abdullah bin umar

Bahkan orang-orang Fasik dan Munafir selama mereka masih muslim dan baligh.(Fardlunya Kifayah bukan fardlu ain/telah diletakkan oleh sebagian orang, maka kewajiban sebagian yang lain telah gugur).

METODE (THARIQAH) Pengangkatan Khalifah

Dasarnya al-Quran, Al Sunnah dan Ijma

Metode Baiat

Baiat pertama kepada Nabi SAW

(bukan aiat atas kenabiannya, tetapi baiat atas kepemimpinan beliau di bidang pemerintahan; SEBAB baiat untuk melaksanakan (perintah) bukan untuk mempercayai kenabiannya) S. Muntahanah 12 dan Al Fath (10). Pengakuan terhadap kenabian/kerosulan adalah persoalan keimanan, bukan persoalan baiat

Teknisnya

1. Mayoritas warga yang tinggal di wilayah pusat Khalifah mereka berkumpul untuk mencalonkan satu atau beberapa orang kemudian di pilih dengan baiat Inqod

2. Khalifah melaksanakan musyawarah dengan kaum muslimin/para pimpinan dan tokoh dari kalangan mereka untuk menentukan pemimpin. (sistem perwakilan)

3. Khalifah bisa menunjuk beberapa orang baik inisiatifnya/dan orang lain (tidak boleh lebih dari 3 hari sepenggal Khalifah untuk di musyawarahkan.

4. Sepeninggal Khalifah pengangkatan dari mayoritas kaum muslimin/kelompok yang memiliki kekuatan.

5. Dengan suara terbanyak yang telah diadposi dalam UUD/UU.Masa Jabatan Khalifah

Tidak mempunyai batasan masa kerja dengan patokan waktu tertentu. (HR. Bukhori dari Anas Bin Malik) yang membatasi adalah ketika Khalifah itu tidak lagi memberlakukan syariat/bertentangan dengan syariat.WEWENANG KHALIFAH

Wewenangnya adalah wewenang yang dimiliki Negara yaitu :1. Menjadikan/hukum-hukum Syara yang dia adopsi, sampai pada UU pelaksanaannya.

2. Penanggung jawab politik dalam dan LN

Punya hak untuk mengumumkan, perang, damai, gencatan senjata adalah (dalam bentuk perang)

3. Berhak mutlak dan menerima duta Negara lain dan mengangkat dan memberhentikan duta-duta kaum muslim.

4. Mengangkat pembantu-pembantu dan walinya/Muawin mereka bertanggungjawab kepada khalifah da bertanggung jawab kepada Majelis Umat.

5. Mengangkat dan mengisi struktur pemerintahan contoh : Dirjen, Panglima dsb6. Penyusunan APBN Berdasarkan hukum2. MUAWIN Pembantu yang telah di angkat oleh Khalifah agar membantunya dalam ragka mengemban tugas-tugas serta tanggung jawab kekhalifahan.

2 bidang Muawin

1. Muawin Tafwidh (Bidang Pemerintahan)

2. Muawin Tanfidh (Bidang Administratif)MUAWIN TAFWID

Bersama-sama dengan Khalifah memikul tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. Akibatnya Muawin Tafwidh diberikan kekuasaan untuk mewakili, memutuskan urusan-urusan Negara dengan pendapatnya dengan mempergunakan ijtihadnya, berdasarkan hukum-hukum syara.Muawin menteri cabinet (lowzara) dalam system demokrasi.

Menteri kabinet merupakan pemerintah dan merupakan kumpulan individu yang menjalankan pemerintahan seabgai tim tertetu (kekuasaannya kolektif, bukan tunggal. Mereka semua mempunyai wewenang untuk memerintah

Syarat-syarat Muawin Fafwidh

= syarat-syarat untuk menjadi Khalifah yaitu laki-laki, merdeka, Islam, baligh, berakal, adil.

Tugas Muawin Tafwidh

Menyampaikan laporan kegiatannya serta melaksanakannya selama tidak ada teguran atau pembatalan dari khalifah, karena dia sebagai wakil hanya melaksanakan kegiatannya berkaitan dengan statusnya.

MUAWIN TANFIDH

Pembantu yang diangkat oleh seorang khalifah dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.Tugas-tugasnya :

1. Seorang protokoler yang menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyatnya

2. Menyampaikan kebijakan-kebijakan dari khalifah

3. Menyampaikan informasi-informasi dari rakyat kepada Khalifah.3. AMIRUL JIHADOrang-orang yang diangkat oleh Khalifah untuk menjadi pimpinan hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian.Departemennya : LN, Kemiliteran, Hamkam, Perindustrian.

DPLU

Tugas mengurusi semua masalah luar negeri yang menyangkut hubungan khalifah dengan Negara-negara lain.

Bidang-bidangnya : Pol, Ekonomi, Perdagangan, postel

Kemiliteran

Tugas mengurusi semua masalah yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Contoh : tentara, polisi, persenjataan dsb.

Hukum

Mengurusi semua urusan yang berhubungan dengan keamanan dalam Negara khsusunya.

S. Al Maidah (33)

Pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RosulNya membuat kerusakan di muka bumi dibunuh dan di salib/di potong tangan dan kaki/dibuang dari Negara

Perindustrian

Yang mengurusi masalah-masalah yang berhubungan dengan Industri, baik berat atau ringan

4. WALIOrang yang diangkat oleh Khalifah untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah.

Pemda Wilayah (setingkat propinsi) pemimpinnya disebut Wali

Wilayah (setingkat Kabupaten) pemimpinnya Amil

Wali dibagi 2 dikaitkan dengan wewenangnya Wali dengan wewenang umum

Wali dengan wewenang khusus

Wewenang umum bidang pemerintahan

Wewenang khusus :

1. Di luar pemerintahan

Contoh : menjaga daerah dari hal-h al yang terlarang

2. Tidak berhak memutuskan hukum3. Tidak berhak mengumpulkan zakat.

Pengangkatan dan pemberhentian wali dan Amil

1. Wali diangkat oleh Khalifah

2. Amil diangkat oleh Khalifah/bisa juga wali

Syarat-syaratnya Muawin :

Laki-laki, muslim, merdeka, baligh, adil, berakal juga memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Khususnya Ahli, taqwa, kuat pribadinya

Laki-laki HR. Bukhori dari Abi Barkah

Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.

Merdeka (bukan budak)

Budak tidak memiliki wewenang terhadap dirinya sendiri, maka bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa.

Muslim S. An Nisa (141)

Dan Allah sekali-sekali tidak akan memberi jalan bagi orang-orang Kafir

Baliqh dan berakal HR. Abu DawudSelain anak kecil hingga dewasa dan orang gila hingga sembuh

Adil QS. Al Hujurot (6)

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Contoh informasinya bagaimana

Mampu melaksanakan tugas-tugasnya HR : Muslim dari Abu Zar

Wahai Abu Zar, sesungguhnya kamu itu lemah, sedangkan (jabatan) merupakan amanah

Jadi orang mampu = orang yang ahli

PEMBERHENTIAN

Tergantung pada Khalifah dan / atau Wali/Rakyat setempat/anggota Majelis Umat tetap yang berhak memberhentikan : Khalifah5. QODHI HakimQodha Lembaga Peradilan Lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat.

QS. Al-Maidah 49

Dan hendaklah kamu mementingkan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.

QS. An Nuur 48

Dan apabila mereka dipanggil Allah dan RosulNya, agar Rosul mengadili mereka.

HR. At. Tirmidzi dan Ahmad

Apabila 2 orang yang berselisih datang menghadap kepadamu, jangan segerakan putusan salah satu diantara mereka, sebelum engkau mendengarkan pengakuan dari pihak yang lain sehingga engkau akan tahu bagaimana engkau harus member keputusan.

Macam-macam Qodhi1. Qodhi yang mengurusi penyelesaian perkara sengketa di tengah masyarakat dalam hal muamalah dan Uqubat (sanksi hukum) Al-Qurdhi

2. Qurdhi hisbah/muhtasib Qurdhi yang mengurusi penyelesaian perkara penyimpangan yang bisa membahayakan hak jamaah.

Contoh : mengawasi dana pelaku bisnis, majikan dan pekerja contohnya mengurangi takaran dan timbangan

3. Qurdhi Madzalim Qurdhi yang menguasai penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan Negara.

Syarat-syarat Qordhi1. Muslim, 2. Merdeka, 3. Baligh, 4. Berakal, 5. Adil

2. Ark Fiqh yang mengetahui hukum Islam serta aplikasinya terhadap fakta hukumKhusus Qurdhi Madzalim + 7, laki-laki dan Mujtahid6. MASHALIH DAULAH (Departemen Negara)Departemen Negara di pimpin oleh Dirjen yaitu yang menangani urusan Negara serta kepentingan rakyat.

Departemen jawatan unit-unit

Indonesia Departemen Kanwil Dinas-dinas

Jawatan dan Unit bertanggung jawab kepada Departemen,

Dirjen, Kep. Jawatan dan Kepala Dinas tidak harus muslim

S. At Thalaq 6 kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) kalian untuk kalian, maka berikanlah mereka upahnya.HR Bukhori dari Abi Hurairah

Tiga orang yang aku memusuhinya kelak pada hari kiamat antara lain memperkerjakan seorang buruh, namun setelah ia mendapatkan manfaat dari bawah itu ia tidak memberikan upah kepadanya.

7. MAJELIS UMATMajelis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili aspirasi kaum muslimin agak menjadi pertimbangan khalifah dan tempat khalifah meminta masukan dalam urusan-urusan kaum muslimin.

Tugasnya control dan koreksi (murasabah) terhadap para pejabat pemerintahan

14 orang (Anshor dan Muhajirin) pemimpin untuk menjadi tempat rujukan, untuk meminta nasehat dalam berbagai hal.

Anggotanya Para ulama

Mufti/pemikir

Disebut majelis umat, karena wakil umat dalam melakukan muhasabah dan syara.Di era Umar anggotanya boleh dari non muslim yang menjadi Warga Negara

Tugasnya dari non muslim dalam rangka menyampaikan pengaduan tentang kedzoliman para pejabat pemerintahan terhadap mereka/tentang kesalahan dalam penerapan Islam terhadap mereka.

Hak seluruh kaum muslimin terhadap Khalifah

(Q.S. Ali imron, 159)

KEANGGOTAAN MAJELIS UMATDi pilih melalui PEMILU bukan dengan penunjukan atau pengangkatan.

Syarat-syaratnya :

Warga Negara

Laki-laki dan perempuan, Baligh, berakal

Muslim dan non muslim

Majelis Umat TIDAK 1. Memiliki wewenang untuk memerintah

2. Membuat aturan

Islam memandang rakyat yang diperintah oleh Negara Islam, semata-mata sebagai manusia, terlepas dari agama, suku ras maupun jenis kelamin.

AKIBAT HUKUM

Semua rakyat memiliki hak dan kewajiban sama. Semuanya wajib dikenai pemberlakuan HUKUM-HUKUM SYARA.

Dasar hukumnya Q.S. An Nisa 174

Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu (Muhammad dengan mujizatnya) dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Quran)

Q.S. Al-Araf 158

Katakanlah Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada mu semua.

WEWENANG MAJELIS UMAT

1. Memberikan masukan kepada Kholifah

Misal : masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan ekonomi, perang, industri, pertanian (pendapatnya bersifat mengikat)

2. Kholifah boleh menyodorkan hukum-hukum dan UU yang ingin diadopsi kepada Majelis. Anggota majelis yang muslim, mempunyai hak untuk memberikan masukan dan menjelaskan mana yang benar dan salah. (pendapatnya tidak mengikat).

3. Mengoreksi khalifah, atas seluruh tindakan yang secara riil terjadi di Negara, baik masalah dalam/luar negeri, finansiil, pasukan atau yang lain. (kalau suara mayoritas majelis maka mengikat, kalau suara minoritas majelis maka tidak mengikat).

Kalau terjadi perbedaan antara kholifah dengan suara mayoritas majelis, maka masalahnya diserahkan kepada Mahkamah Madzalim (putusannya bersifat mengikat).

4. MU berhak untuk menampakkan ketidaksukaannya terhadap para muawin, Wali dan Amil (bersifat mengikat). Kholifah harus memberhentikan mereka.

5. Anggota muslim berhak membatasi calon yang akan menjadi Kholifah

Hak-hak Majelis

1. Hak berbicara

2. Hak menyampaikan pendapat

(tidak ada pencekalan apapun)BAB IV

DASAR-DASAR PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

1. Kekuassan per UUan Ilahi

Dasar utama Al Harimiyah Kekuasaan legislative dan kedaulatan hukum tertinggi ada di tangan Allah SWT.

2. Keadilan antar manusiaBahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak berhadapan UU Allah (Rakyat pejabat). Q.S Asy Syuro15)3. Persamaan antara kaum musliminSemua kaum muslimin memiliki hak-hak yang sempurna (S. Al Hujurat 10 sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara)

4. Tanggung jawab pemerintahPemerintah dan kekuasaannya serta kekayaan adalah amanah Allah dan kaum muslimin yang harus dibenarkan penanganannya kepada orang-orang yang takut kepada Allah, bersifat adil dan benar-benar beriman. (QS. An Nisa 58).

5. PermusyawaratanKeharusan bagi para pemimpin Negara dan pejabatnya untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin. Hasil musyawarah dilaksanakan secara konsekuen dalam pelaksanaan pemerintahan (Q.S Ali Imron 159).

6. Ketaatan daam hal kebajikanKewajiban menaati pemerintah dalam hal-hal yang baik saja, dan tidak ada hak bagi seseorang untuk ditaati dalam perbuatan maksiat. (QS. Muntahanah 12).

7. Berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang

Orang yang ambisi di dalam pemerintahan, secara umum, dan didalam khilafah, secara khusus, serta berdaya upaya untuk itu mereka sesungguhnya adalah orang yang paling sedikit keahlian dan kelayakannya untuk itu. (QS. Al Qasshos 83).

8. Tujuan adanya Negara

Kewajiban pertama atas seorang penguasa dan pemerintahannya dalam Negara Islam, ialah menegakkan system kehidupan Islam dengan sempurna tanpa mengurangi/mengganti. (Q.S. Al Khajj 41) orang-orang yang diteguhkan kedudukan mereka di bumi yaitu :

Mendirikan sholat

Menunaikan zakat

Menyuruh berbuat maruf

Mencegah berbuat mungkar

Artinya menciptakan sistem keagamaan yang murni (Al. Quran, Sunnah, Ijma)

9. Amr Bil Maruf nary anil munkarSetiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak bahkan wajib mengatakan yang benar, menyerukan yang maruf, membela kebaikan dan mempertahankannya berupaya sungguh-sungguh dalam mencegah kemungkaran, melarangnya dan menghukum kebathilan. (QS AL-Maidah 2)

Konsep Dasar Per-Undang-Undangan/Prinsip-prinsip yang merupakan tumpuan UUD Negara :1. Q.S. An Nisa 59 6 hal ybs dengan Konstitusi Dasar :

a. Ketaatan kepada llah dan RosulNya didahulukan dari segala ketaatan kepada yang lain.

b. Ketaatan kepada Ulil Amai setelah (a)

c. Ulil Amai haruslah terdiri atas orang? Mukmin

d. Rakyat mempunyai hak menggugat para penguasa

e. Penyelesaian Konflik UU Allah & RosulNya

f. Badan yang bebas dan merdeka dari :

Tekanan rakyat

Tekanan penguasa/mempengaruhi

2. Kekuasaan badan eksekutif haruslah dibatasi dan diikat dengan UU Allah dan RosulNya.Pembentukannya adalah dengan jalan permusyawaratan yakni PEMILIHAN (dan itu adalah yang dibenarkan)3. Lembaga legislative harus bekerja berdasarkan musyawarah dan bersumber pada Al Quran dan Sunnah dalam membentuk UU.4. Lembaga Yudikatif haruslah bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan/pengaruh baik dari rakyat/penguasa. (sesuai dengan konstitusi).

Ciri-ciri Negara Islam

1. Negara didirikan atas dasar kesadaran suatu bangsa yang merdeka dan bersedia bekerja sesuai dengan hukum-hukum Allah dan RosulNya.

2. Kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi di dalamnya sepenuhnya bagi Allah

3. System pemerintahan pokok-pokok demokrasi pendapat rakyat harus sesuai dengan hukum-hukum Allah dan RosulNya4. Negara yang berdasarkan konsep-konsep tertentu (Islam) dan di kelola oleh orang-orang yang benar-benar beriman.

5. Negara berdiri atas dasar ideologi semata-mata dan tidak atas dasar ikatan-ikatan warna, ras, batas/batas-batas geografis.

6. Semangat yang menjiwai Negara-negara mengikuti akhlaq bukannya mengikuti politik serta tujuan-tujuannya serta menjalankan urusan-urusannya berdasarkan taqwa kepada allah dan takut kepadaNya.

Memilih pemimpin Akhlaq intelegentia fisik

Tegaknya atas dasar amanat keadilan persamaan ketulusan

7. Tugas Negara tidak hanya kewajiban-kewajiban kepolisian tapi juga kewajiban melaksanakan keadilan sosial, menjadi kemungkaran.

8. Nilai-nilai asasi Negara ialah persamaan hak, kedudukan dan kesempatan serta pelaksanaan UU, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, tidak dalam dosa dan pelanggaran, kesadaran akan tanggung jawab dihadapan Allah.9. Tidak menjadikan Negara sebagai penguasa mutlak tapi tetap melindungi HAM.

KEDUUDKAN ROSUL DALAM PEMERINTAHAN

Rosul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dibidang Pek UUan dalam kehidupan dalam kehidupan manusia ketaatannya ketaatan kepada Allah (S. An Nisa 64 dan kami tidak mengutus seorang Rosul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah).S. An Nisa 80 barang siapa menaati Rosul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah.

Jadi Hukum Allah = Hukum Rosul

Pemberhentian khalifahKhalifah secara otomatis akan diberhentikan, apabila terjadi perubahan keadaan :

A. Langsung (dalam dirinya) otomatis

B. Tak langsung (menurut hukum) putusan MAHKAMAH MADZALIM

A. Perubahan KeadaanYang secara Otomatis berhenti sebagai Khalifah

1. Khalifah murtad dari Islam(Q.S An Nisa 14 Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orng-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman).

2. Khalifah gila

3. Khalifah ditawan musuh yang tidak mungkin bisa melepaskan diri

B. Perubahan Keadaan Khalifah yang tidak secara otomatis berhenti, ada 5 hal :1. Khalifah telah kehidupan ADALAHNYA yaitu telah melakukan kefasikan secara terang-terangan (adalah adil)2. Khalifah berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan

(HR Bukhari dari Abi Barkah)

Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.3. Khalifah menjadi gila tapi tidak parah. (sembuh terkadang gila).4. Khalifah tidak lagi mampu/dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah karena suatu sebab (cacat tubuh/sakit yang tidak mungkin dapat di sembuhkan secara medis).

5. Adanya tekanan yang menyebabkan Khalifah tidak mampu lagi menangani urusan kaum muslimin dengan akal pikirannya sendiri sesuai dengan hukum syara.Contonh pendamping khalifah (untuk kepentingan golongan sendiri) mendekte dan menguasai khalifah. Khalifah dibawah kekuasaan musuh. (politik, ekonomi, hukum)

Paradigm Q.S. An Nisa 59. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rosul. (Al Quran dan SunnahNya) (mengembalikannya kepada penghasilan yaitu MAHKAMAH MADZALIM.

TABANNI (ADOPSI) KHALIFAH WAJIB TERIKAT DENGAN HUKUM SYARA

Haram hukumnya bila tabanni suatu hukum yang tidak digali dengan cara yang benar berdasarkan dalil-dalil syara termasuk dengan method ISTIMBAT (penggalian hukum)nya.Logika hukumnya keterikatannya terhadap Syariat Islam dalam membuat UU.1. Apa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada tiap muslim baik sebagai khalifah ataupun bukan, agar melaksanakan semua perbuatannya sesuai dengan hukum-hukum syara. (Q.S. An Nisa 65).

2. Dalilnya adalah Nash baiat yang dipergunakan untuk membaiat khalifah yang mengharuskan khalifah untuk terikat dengan Syariat Islam, karena baiat itu esensinya merupakan baiat berdasarkan kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya.3. Dalilnya adalah bahwa khalifah diangkat untuk menerapkan hukum Syara karena itu tidak halal baginya untuk mengambil selain hukum syara untuk dia terapkan kepada kaum muslimin.4. Dalilnya adalah khalifah kekuasaannya dibatasi oleh hukum-hukum Ilahi

KAIDAH-KAIDAH PER UU-AN

Ahli Ushul Fiqh Qawaiput Tasriiyah

Tata aturan yang dibuat pedoman oleh pembuat UU dalam menyusun UU dan merealisir tujuan yang ingin dicapainya melalui pemberian beban kewajiban kepada orang-orang muhallaf.

Sumber-sumber hukum Syariat (Al Adillatul Ahkam Kaidahnya)

I. 1. Al-Quran2. Al Hadist

II. Peristiwa yang sudah ditunjuk oleh NASH, tidak boleh ditetapkan hukumnya berdasarkan hukumnya berdasarkan pendapat logika < rayu)

III. Peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya/sudah ada tetapi tidak qathi, hukumnya ditetapkan dengan ijtihad.

IV. Keputusan dari ijtihad jamai (kolektif) harus didahulukan mengamalkannya dari pada hasil pendapat dari ijtihad Fardi (perorangan).

V. Landasan utama adalah Qiyas atau memelihara kemaslahatan orang banyak.

Tujuan Umum Per-UUan (Maqashidut Tasyriiyah) :

Untuk merealisir kemaslahatan umum

Memberikan kemanfaatan

Menghindarkan kemafsadaran

Jenis-jenis tujuan Umum Per-UUan

Ada 3 macam

1. Memelihara AL-UMURUDH DHARURIYAH dalam kehidupan manusia

Yaitu Hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.

Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrowi tidak bakal dapat dinikmati

AL UMURUDH DHARURIYAH (Urusan-urusan Dharruri) ada 5 macam :

Urusan agama

Urusan jiwa

Urusan akal

Urusan keturunan dan

Urusan harta milik

Hukumnya di sebuat HUKUM DHARURI

Urusan Agama ibadah

Urusan jiwa dan akal makan, pakaian, rumah dsb.

Urusan keturunan dan harta milik bidang muamalat

(UU yang berkaitan dengan urusan-urusan tersebut harus dibentuk) baik dari segi pengadaan menetapkan ketentuan-ketentuannya serta hukumnya bila di langgar.

2. Untuk memenuhi AL-UMURUL-HAJIYAH dalam kehidupan manusia yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan.Artinya : Bila hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau balau melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran saja.

UMURUL HAJIYAH (Urusan-urusan kebutuhan manusia)

Contoh : dalam bidang muamalat jual beli inden

3. Untuk merealisir AL UMURUT TAHSINIYAHYaitu tindakan ada sifat yang harus dijauhi oleh akal yang sehat di pegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihayati oleh kepribadian yang umat.Contoh :

Oleh hendaknya bersopan santun dalam melaksanakan dan minum, menjauhi yang berlebihan.

Jual beli dengan menipu

Kecuali dengan aqidah Islam