Syarat DEBITOR Pailit (Psl 2 (1) UU 37/2004)

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

1Heri Hartanto - FH UNS

Permohonan Pailit dapat diajukan oleh:(Pasal 2 UU K-PKPU)

Debitor sendiri Salah satu Kreditornya, atau lebih Jaksa Bank Indonesia Jika debitornya Bank Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jika debitornya perusahaaan efek (Penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manager Investasi)

Menteri Keuangan Jika debitornya BUMN, Asuransi dan Reasuransi.

Kepailitan diajukan oleh Debitor

OrangDebitor

Badan Hukum

Jika Debitor adalah orang dan sudah menikah, maka kepailitan diajukan HARUS dengan persetujuan suami/istri debitor pailit

Jika Debitor adalah PT.

Pasal 104 (1) UU 40/2007 ttg PT :“Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

RUPS harus dihadiri oleh ¾ dari jumlah saham, dan disetujui oleh ¾ jumlah suara yg hadir.(Psl 89 (1) UU PT)

Jaksa

Pengajuan Kepailitan oleh Jaksa didasari alasan untuk kepentingan umum.

Kepentingan Umum : kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas.

Contoh alasan Kepentingan Umum

- Debitor melarikan diri- Debitor menggelapkan sebagian dari hartanya- Debitor mempunyai utang kepada BUMN dan badan

usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat- Debitor tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dlm

menyelesaikan masalah utang-piutang yg telah jatuh waktu

- Dalam hal lainnya menurut kejaksaan menurut kepentingan umum

Permasalahan :

Bagaimana jika permohonan pailit diajukan oleh Debitor yg sengaja utang kanan-kiri dengan maksut tidak membayar, lalu mengajukan pailit atas dirinya sendiri. Apakah permohonan spt itu diterima atau tidak?

Kepailitan diajukan oleh Kreditor yg berteman baik dgn Debitor dan membuat kolusi dgn cara mengajukan pailit thdp org/PT dgn alasan yg lemah, shg permohonan pailit ditolak. Permohonan ini diajukan agar kreditor lain tdk mengajukan pailit thdp debitor.

Permohonan pernyataan pailit diajukan melalui Panitera Pengadilan Niaga (scr Tertulis oleh Kuasa Hukum)

Panitera mendaftar dan menerbitkan tanda terima

Dlm 1 x24 jam Panitera harus menyampaikan kepada Ketua Pengadilan

Dlm 2 x 24 jam sudah ditetapkan hari sidang

Panggilan Sidang

Penggilan Sidang dgn surat kilat tercatat nimimal 7 hari sebelum sidang (pls 8 (2) UU K-PKPU).

Jika Permohonan pailit diajukan oleh Kreditor/BI/BAPPEPAM/Men Keu Hakim WAJIB memanggil Debitor.

Jika permohonan pailit diajukan oleh Debitor, Hakim DAPAT memanggil Kreditor jika ada keraguan syarat pailit telah terpenuhi (Psl 8 (1) UU

K –PKPU).

ISI DAN SISTEMATIKA PERMOHONAN PAILIT1. Tempat & tanggal permohonan diajukan2. Pengadilan Niaga yg berwenang3. Identitas Pemohon dan Kuasa Hukumnya4. Identitas Termohon5. Alasan permohonan pailit (posita) :

1. Uraian fakta yg sederhana2. Permohonan sita jaminan3. Permohonan provisi4. Usulan pengangkatan kurator5. Usulan pengangkatan Hakim Pengawas

6. Tuntutan (petitum) :1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon2. Menyatakan Termohon dlm keadaan pailit3. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan4. Mengabulkan tuntutan provisi5. Mengangkat dan menunjuk Kurator6. Menetapkan hakim pengawas7. Membebankan biaya perkara

7. Tanda tangan kuasa hokum8. Lampiran : Surat Pernyataan Kurator

SITA JAMINAN

Selama Pailit belum diputus, Pemohon (kreditor/Jaksa/BI/Men Keu/Bapepam) dapat mengajukan sita jaminan thdp sebagian atau seluruh harta debitor.

Sita Jaminan tindakan pengamanan. Syarat dikabulkannya permohonan sita

Jaminan = perkara perdata. Ada uang jaminan yg dianggap wajar.

Pengertian Kepailitan (Pasal 1 angka 1 UU 37/2004) Kepailitan adalah sita umum atas

semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannyadilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas

14Heri Hartanto - FH UNS

PERMOHONAN PROVISI

Putusan sementara yang berisi tindakan sementara diluar pokok perkara menunggu sampai Putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Selama permohonan pailit belum di putus, Kreditor/BI/Jaksa/Bapepam/Men Keu dapat mengajukan permohonan provisi untuk menunjuk kurator sementara

Tujuannya : Mengawasi pengelolaan usaha debitor Mengawasi pembayaran kpd kreditor, pengalihan dan

penggabungan kekayaan debitor

PROSES PERSIDANGAN1. Pengajuan permohonan

Diajukan scr Tertulis oleh Kuasa Hukum/Advokat melalui Panitera Pengadilan

Dlm waktu 2 hari, permohonan HARUS sudah diajukan kepada Ketua Pengadilan

2. Penetapan hari sidang Dlm waktu 3 hari, Majelis Harus sudah menetapkan

hari Sidang Sidang pertama dilaksanakan paling lambat 20 hari

sejak pendaftaran Sidang pertama dapat ditunda paling lama 25 hari

sejak pendaftaran

3. Panggilan Sidang Penggilan Sidang dgn surat kilat tercatat

nimimal 7 hari sebelum sidang (pls 8 (2) UU K-

PKPU). Jika Permohonan pailit diajukan oleh

Kreditor/BI/BAPPEPAM/Men Keu Hakim WAJIB memanggil Debitor.

Jika permohonan pailit diajukan oleh Debitor, Hakim DAPAT memanggil Kreditor jika ada keraguan syarat pailit telah terpenuhi (Psl 8 (1) UU

K –PKPU).

4. Pembacaan Permohonan Sebelum dibacakan, Pemohon diberi

kesempatan untuk memperbaiki permohonannya

Batasan perubahan permohonan Tidak boleh merubah pokok perkara (peristiwa

yg menjadi dasar tuntutan) Tidak boleh menambah tuntutan

5. Tanggapan TermohonTermohon dapat mengajukan Tanggapan atas permohonan pailit. Tanggapan dapat berisi EKSEPSI, dan/atau JAWABAN POKOK PERKARA.

6. Pembuktian Pemohon7. Pembuktian Termohon8. Putusan Hakim

Hakim harus menjatuhjan Putusan dlm waktu 60 hari sejak permohonan didaftarkan

Dlm waktu 3 hari sejak putusan, salinan putusan harus disampaikan pada Kurator, Hakim Pengawas, debitor pailit dan Pemohon/Kreditor.

Proses Pemeriksaan Perkara Pailit

JAWABAN TERMOHON PAILIT

- EKSEPSI- KONPENSI- REKONPENSI ?

EKSEPSI

Tanggapan/bantahan termohon diluar pokok perkara : Permohonan prematur Error in persona Obscurlibel Pembuktiannya tidak sederhana Permohonan pailit diajukan oleh pihak yg tidak

memiliki kepentingan langsung Declinatoir : relatif maupun absolut Disqualificatoir Exceptio ad emplimity contractus

KONPENSI

Jawaban menyangkut pokok perkara Dapat berisi bantahan maupun pengakuan

Termohon tidak memiliki utang pd Pemohon Termohon hanya memiliki 1 kreditor Utang belum jatuh tempo Utangnya tidak dapat ditagih Utang termohon telah dilunasi Sita yang diajukan tidak beralasan

Rekonpensi

Gugat balikUU K-PKPU tidak mengatur ttg gugatan

rekonpensi

Dapatkah Rekonpensi diajukan dlm perkara Kepalitan?

Pasal 8 (4) UU K-PKPU

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Pembuktian Sederhana

Pembuktian secara Summir Yang yang dibuktikan scr sederhana : adanya

fakta 2 / lebih kreditor, fakta ada utang yang telah jatoh tempo dan dapat ditagi tetapibelum dibayar.

Dalih perbedaan besar utang tdkmenghalangi dijatuhkannya putusan pailit

Sederhana : terbukti dengan sederhana :Debitor punya 2/lebih kreditorTidak membayar lunas, salah 1 utang debitor

telah jatuh waktu & dapat ditagih Pebuktian sederhana sumir (proses

peradilan yg pendek) tanpa pembuktia terperinci

Dibuktikan peristiwa kpd Hakim

KELEMAHAN UU K-PKPU

Tidak ada definisi/batasan yg dimaksut dengan sederhana muncul penafsiran /perbedaan pendapat ttg batasan sederhana

MA dlm rakernas 2002 : “pemeriksaan perkara permohonan kepailitan tidak mengenal adanya Rekonpensi, Replik, duplik dan kesimpulan (spt halnya dlm Perkara perdata)

Hakim terikat dengan kekuatan alat bukti

Alat bukti :

Prinsip Hukum Acara di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata, alat bukti :

164 HIR Surat Saksi Persangkaan Pengakuan Sumpah

PUTUSAN PAILIT

Perkara kepailitan diperiksa & diputus dlm sidang Hakim Majelis

Diputus dalam waktu 60 hari sejak pengajuan permohonan

Dibacakan dlm sidang yg terbuka untuk umum

Putusan bersifat Uitvoerbaar bij Vooraad

SISTEMATIKA PUTUSAN PAILIT Nomor Putusan Kepala Putusan/irah-irah : Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” Identitas Pemohon &kuasa Hukumnya,

Identitas Termohon dan Kuasa Hukumnya. Tentang Duduk Perkara Pertimbangan Hukum Amar Ttd Majelis Hakim dan Penitera

Disenting Opinion

Salah 1 hakim memiliki pendapat yg berbeda Hakim yg tdk sependapat dgn isi Putusan,

tetap dicantumkan pertimbangan hukumnya dalam putusan dlm bentuk lampiran putusan

Hakim Ad Hoc

Seorang ahli (bukan Hakim karir) yg diangkat berdasar Keppres atas usul MA untuk menjadi Hakim Pengadilan Niaga

Pengertian AHLI : memiliki disiplin ilmu dan berpengalaman dibidang hukum minimal 10 thn.

Hakim Ad Hoc dapat berkedudukan sbg Hakim Anggota

UPAYA HUKUM BIASA

Upaya Hukum thdp Putusan Pailit : KASASI Diajukan 8 hari sejak putusan pailit Wajib mengajukan memori kasasi pada hari

menyatakan kasasi Yang dapat mengajukan Debitor, Kreditor

Pemohon, Kreditor lain, BI,BAPEPAM,JAKSA, MENKEU.

ALASAN KASASI

1. HAKIM TIDAK BERWENANG / HAKIMMELAMPAUI BATAS WEWENANG

2. HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM3. HAKIM LALAI MEMENUHI SYARAT-

SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERAT PER-UU-AN YG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Thpd putusan yg telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK)

PK diajukan dgn alasan : Setelah di Putus ditemukan bukti baru yg

menentukan, waktu pemeriksaan sudah ada tp belum ditemukan (harus sudah diajukan dlm 180 hari)

Dlm Putusan pailit terdapat kekeliruan yg nyata (harus sudah diajukan dlm 30 hari)

Publikasi KepailitanPasal 15 (4) UU K PKPU 5 hari setelah putusan pailit diterima oleh Kurator,

harus mengumunkan di Berita Negara & 2 surat kabarharian yg berisi :

a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;b. nama Hakim Pengawas;c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia

Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dane. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama

Kreditor.

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)38

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT Kepalitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur

pd saat putusan diucapkan dan harta yg diperoleh selama proses kepailitan berlangsung

Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya

Semua perikatan yg dibuat setelah putusan pailit tdk lagi dibayar dr harta pailit, kecuali perikatan yg menguntungkan harta pailit

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)39

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT…

Tuntutan mengenai hak dan kewajiban menyangkut harta pailit harus diajukan kepada kurator

Putusan pailit berakibat segala penetapan pelaksanaan putusan pengadilan thdp harta debitor pailit yg telah dimulai kepalitan, harus dihentikan& tdk ada lagi putusan yg dpt dieksekusi termasuk menyandera debitor.

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)40

Apabila Debitor Pailit ditahan (gizeling), harus dibebaskan.Penyitaan yg telah dilakukan manjadi

hapus dan jika diperlukan hakim pengawas memerintahkan percoretan, KECUALI PENYITAAN DALAM PERKARA PIDANA ( psl. 39(2) KUHAP)Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

41