transparansi pemerintah lokal dalam membangun good...
TRANSCRIPT
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
927
Transparansi Pemerintah Lokal dalam Membangun Good Governance
Local Government Transparency in Building Good Governance
Nanang Haryono Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga, Surabaya
Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia
Email: [email protected] Telepon +6231 5011744
Abstract
The objective of the study was to describe local government transparency in East Java in developing good
governance. The paradigm shift in governance related to post-reformed public information became transparent.
Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2008 on Public Information Transparency,
local governments are encouraged to apply transparency. Based on a study of 38 local government websites in
East Java, 97.3% of 37 districts / cities presented the vision and mission of the government on the website; only
34.2% are 13 districts / municipalities that publish APBD for the current year ie APBD in 2016 and 57.8% or 22
districts / municipalities present RPJM and RPJP documents. Conclusion Based on the findings of the data,
public information disclosure of local government websites in East Java is still low.
keywords: transparency, good governance
Abstrak
Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan transparansi pemerinta lokal di Jawa Timur dalam membangun good
governance. Perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintah terkait informasi publik pasca reformasi yang
sebelumya tertutup menjadi transparan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pemerintah lokal didorong menerapkan transparansi. Berdasarkan
penelitian 38 website pemerintah lokal di Jawa Timur, 97,3% yaitu 37 kabupaten/kota memaparkan visi dan
misi pemerintah di website; hanya 34,2% yaitu 13 kabupaten /kota yang mempublikasi APBD tahun berjalan
yaitu APBD tahun 2016 dan 57,8% atau 22 kabupaten/kota memaparkan dokumen RPJM dan RPJP.
Kesimpulan berdasarkan temuan data tersebut keterbukaan informasi publik website pemerintah daerah di Jawa Timur masih rendah.
Kata kunci: transparansi, good governance
Good Governance
Penyelenggaraan pemerintah
daerah saat ini cenderung menerapkan
prinsip good governance. Penyelenggaraan
pemerintah yang sebelumnya
menggunakan pendekatan rule government
berkembang menjadi good governance.
Pendekatan rule government dalam
penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan
penyelenggaraan pelayanan publik
menggunakan landasan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pendekatan good governance tidak
terbatas pada penggunaan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, tetapi
menerapkan prinsip penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, yang tidak hanya
melibatkan pemerintah atau negara semata,
tetapi harus melibatkan internal maupun
eksternal birokrasi (Sabarno, 2007).
Munculnya prinsip good
governance berangkat dari dinamika
kehidupan bernegara pasca perang dunia
kedua banyak diwarnai dengan orientasi
pembangunan pada pertumbuhan ekonomi
yang diharapkan dapat dengan sendirinya
menghasilkan kesejahteraan yang tersebar
secara merata kepada mayoritas rakyat
(pohan, 2000). Eksploitasi besar-besaran
sumberdaya alam untuk menunjang
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
928
pertumbuhan dengan harapan proses
trickle-down effect dan pemerataan yang
terjadi sangat jauh dari yang diharapkan.
Definisi umum governance adalah
tradisi dan institusi yang menjalankan
kekuasaan di dalam suatu negara,
termasuk (1) proses pemerintah dipilih,
dipantau, dan digantikan, (2) kapasitas
pemerintah untuk memformulasikan dan
melaksanakan kebijakan secara efektif,
dan (3) pengakuan masyarakat dan negara
terhadap berbagai institusi yang mengatur
interaksi antara mereka. Unsur yang
terakhir dapat dilakukan melalui tiga
struktur komunikasi, yaitu kewenangan,
legitimasi, dan representasi (Rohman,
1998).
Sejak era 80-an, berbagai kritik ini
meluas dan perhatian yang lebih diberikan
kepada berbagai hal seperti isu
kemiskinan, lingkungan hidup, hak asasi
manusia, perempuan, dan sebagainya.
Konsep „pembangunan partisipatif‟
(participatory development) seiring
dengan „pembangunan yang berkelanjutan‟
(sustainable development) berkembang
untuk menjawab berbagai permasalahan
tersebut di atas. Konsep ini ternyata juga
belum berhasil memastikan bahwa
masyarakat dapat berkembang secara
demokratis, sehingga muncullah konsep
pembangunan berbasis komunitas
(community based development) yang
memposisikan masyarakat sebagai pelaku
utama dalam pembangunan. Konsep
untuk menciptakan kesejahteraan
masyarakat terus berkembang.
Berbagai penelitian menunjukkan
bahwa baik buruknya tata pemerintahan
dijalankan mempunyai hubungan
kausualitas yang erat dengan hasil-hasil
pembangunan. Misalnya, penelitian
Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton
(1999) menunjukkan bahwa kenaikan satu
standar deviasi salah satu indikator
pemerintahan. Beberapa penelitian lainnya
juga menunjukkan hubungan kausalitas
positif antara efisiensi birokrasi dan
menurunnya tingkat korupsi dengan
pertumbuhan ekonomi dan investasi asing
(ADB, 1999).
Bank Dunia memperkenalkan
konsep tata pemerintahan yang baik (good
governance) pada awal dekade 90-an (Sen,
1999) awalnya untuk mengatasi masalah
kemiskinan di Afrika. Sejalan dengan hal
ini, para developmentalist menekankan
pentingnya pertumbuhan yang berpihak
kepada masyarakat miskin (pro-poor
growth). World Bank mendefinisikan good
governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi,
dan pencegahan korupsi baik secara politik
maupun administratif, menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal
and political framework bagi tumbuhnya
aktivitas usaha.
United Nations Development
Programme (UNDP) merumuskan istilah
governance sebagai suatu exercise dari
kewenangan politik, ekonomi, dan
administrasi untuk menata, mengatur dan
mengelola masalah-masalah sosialnya.
Istilah “governance” menunjukkan suatu
proses di mana rakyat bisa mengatur
ekonominya, institusi dan sumber-sumber
sosial dan politiknya, tidak hanya
dipergunakan untuk pembangunan, tetapi
juga untuk menciptakan kohesi, integrasi
dan untuk kesejahteraan rakyatnya.
Dengan demikian jelas sekali, bahwa
kemampuan suatu negara mencapai
tujuan-tujuan pembangunan itu sangat
tergantung pada kualitas tata
kepemerintahannya di mana pemerintah
melakukan interaksi dengan organisasi-
organisasi komersial dan civil society.
Karakteristik atau prinsip-prinsip yang
harus dianut dan dikembangkan dalam
praktek penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik (good governance)
dikemukakan oleh UNDP (1997) yaitu
meliputi:
a. Partisipasi (Participation): Setiap
orang atau warga masyarakat, baik
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
929
laki-laki maupun perempuan memiliki
hak suara yang sama dalam proses
pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga
perwakilan sesuai dengan kepentingan
dan aspirasinya masing-masing
b. Akuntabilitas (Accountability): Para
pengambil keputusan dalam sektor
publik, swasta dan masyarakat madani
memiliki pertanggungjawaban
(akuntabilitas) kepada publik,
sebagaimana halnya kepada
stakeholders.
c. Aturan hukum (Rule of law):
Kerangka aturan hukum dan
perundang-undangan harus
berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi
secara utuh, terutama aturan hukum
tentang hak azasi manusia.
d. Transparansi (Transparency):
Transparansi harus dibangun dalam
rangka kebebasan aliran informasi.
Informasi harus dapat dipahami dan
dapat dimonitor.
e. Daya tangkap (Responsiveness):
Setiap intuisi dan prosesnya harus
diarahkan pada upaya untuk melayani
berbagai pihak yang berkepentingan
(stakeholders).
f. Berorientasi konsensus (consensus
Orientation): Pemerintah yang baik
akan bertindak sebagai penengah bagi
berbagai kepentingan yang berbeda
untuk mencapai konsensus atau
kesempatan yang terbaik bagi
kepentingan yang berbeda untuk
mencapai konsensus atau kesempatan
yang terbaik bagi kepentingan
masing-masing pihak, dan berbagai
kebijakan dan prosedur yang akan
ditetapkan pemerintah.
g. Berkeadilan (Equity): Pemerintah
yang baik akan memberikan
kesempatan yang baik terhadap laki-
laki maupun perempuan dalam upaya
mereka untuk meningkatkan kualitas
h. hidupnya.
i. Efektifitas dan Efisiensi (Effectifitas
and Effeciency): Setiap proses
kegiatan dan kelembagaan diarahkan
untuk menghasilkan sesuatu yang
benar-benar sesuai dengan kebutuhan
melalui pemanfaatan yang sebaik-
baiknya dengan berbagai sumber yang
tersedia.
j. Visi Strategis (Strategic Vision): Para
pemimpin dan masyarakat memiliki
persfektif yang luas dan jangka
panjang tentang penyelenggaraan
pemerintah yang baik dan
pembangunan manusia, bersamaan
dengan dirasakannya kebutuhan untuk
pembangunan tersebut.
Prinsip-prinsip good governance
atau tata kepemerintahan yang baik
menurut Bappenas yaitu:
a. Wawasan ke Depan (Visionary);
b. Keterbukaan dan Transparansi
(Openness and Transparency);
c. Partisipasi Masyarakat
(Participation);
d. Tanggung Jawab (Accountability);
e. Supremasi Hukum (Rule of Law);
f. Demokrasi (Democracy);
g. Profesionalisme dan Kompetensi
(Profesionalism and Competency);
h. Daya Tanggap (Responsiveness);
i. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency
and Effectiveness);
j. Desentralisasi (Decentralization);
k. Kemitraan dengan Dunia Usaha
Swasta dan Masyarakat (Private
Sector and Civil Society
Partnership);
l. Komitmen pada Pengurangan
Kesenjangan (Commitment to
Reduce Inequality);
m. Komitmen pada Perlindungan
Lingkungan Hidup (Commitment to
Environmental Protection);
n. Komitmen pada Pasar yang Fair
(Commitment to Fair Market)
Berdasarkan keterangan diatas
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
pada pemerintah daerah era otonomi
daerah perlu mengedepankan prinsip-
prinsip good governance atau tata
kepemerintahan yang baik. Poin penting
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
930
dalam mewujudkan good governance
adalah dengan menerapkan prisnsip
transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
Kebijakan Komunikasi
Membangun good governance
pada pemerintah lokal tidaklah mudah.
Perlu kemauan semua pihak baik
pemeritah lokal, masyarakat, swasta dan
media. Upaya mewujudkan good
governance pada pemerintah lokal tidaklah
akan terwujud tanpa kepedulian
pemerintah lokal untuk menyadari dan
mengimplementasi keterbukan informasi
publik terkait penyelenggaraan pemerintah
daerah kepada warga masyarakat.
Anderson (1984) memaparkan Kebijakan
Publik (Public Policy) adalah “ a
purposive course of action followed by an
actor or set of actors in dealing with a
problem or matter of concern”
(Serangkaian tindakan yang mempunyai
tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau
sekelompok pelaku guna memecahkan
suatu masalah tertentu). Berdasarkan
pendapat diatas keterbukaan informasi
publik bertujuan memberikan informasi
pada masyarakat (publik) berkaitan dengan
keberadaan website pemerintah sebagai
media informasi, komunikasi dan transaksi
antara pemerintah dan masyarakat.
Untuk mendeskripsikan bagaimana
kebijakan komunikasi dalam konteks
kehidupan masyarakat, ada baiknya
terlebih dahulu menyimak pendapat yang
dikemukakan oleh L. Sommeriad. Ia
mengatakan, “the ways in which
communication is used, the network trough
which it flows, the structures of the media
system, the regulatory framework for the
system, and the decisions of people who
operate it, are all the outcome of
communication policies.” (Dalam Kuo dan
Chen, 1983:41). Kutipan tersebut
menggambarkan betapa kebijakan
komunikasi menghasilkan begitu banyak
implikasi bagi kehidupan masyarakat.
Dimulai dari cara berkomunikasi hingga
keputusan masyarakat untuk menggunakan
media komunikasi.
Hal ini kemudian dipertegas pula
oleh Unesco sebagaimana dikutip
Ugboajah (1980:50) yang memaknai
kebijakan komunikasi sebagai kumpulan
prinsip-prinsip dan normanorma yang
sengaja diciptakan untuk mengatur
perilaku sistem komunikasi. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa,
kebijakan komunikasi adalah instrumen
yang amat penting bagi kelancaran suatu
sistem komunikasi. Sistem komunikasi
yang dimaksud adalah sistem yang berlaku
disuatu negara. Setiap negara diyakini
memiliki pola-pola komunikasi yang
berjalan dan berproses membentuk sistem.
Sistem yang terdiri dari sub-sub sistem
menjalankan peran dan fungsinya masing-
masing. Oleh karena itulah dibutuhkan
regulasi agar kerja sistem tersebut dapat
berjalan dengan lancar tanpa adanya
hambatan maupun sumbatan. Dalam
konteks penelitian ini, kebijakan
komunikasi yang dimaksud adalah UU
KIP yang saat ini tengah
diimplementasikan di seluruh Indonesia,
termasuk juga di pemerintah lokal di Jawa
Timur. UU KIP dimaksudkan untuk
memperlancar sistem komunikasi antara
masyarakat dengan lembaga pemerintahan
maupun non-pemerintahan yang
sumberdananya sebagian atau seluruhnya
berasal dari keuangan negara atau luar
negeri.
Keberadaan UU KIP yang
memberikan ruang besar bagi masyarakat
untuk mengakses informasi ke berbagai
lembaga yang menggunakan anggaran
publik sebagai bentuk partisipasi aktif
masyarakat dalam mengawal perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi
program-program pembangunan. Jaminan
akses informasi publik dan kebebasan di
dalamnya telah integral dengan
pembangunan sistem negara demokratis
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
931
(democratic state) dan pembangunan
pemerintahan yang baik (good
governance). Kebebasan informasi
membuat masyarakat dapat mengontrol
setiap langkah dan kebijakan yang diambil
oleh pejabat yang berpengaruh pada
kehidupan mereka. Sedangkan negara
demokrasi, penyelenggaraan kekuasaannya
harus setiap saat dapat
dipertanggungjawabkan kembali kepada
rakyat. Disinilah kebijakan komunikasi
memainkan perannya sebagai sarana untuk
menjembatani komunikasi yang baik
antara warga dengan pemerintah dalam
bingkai negara demokrasi.
Keterbukaan Informasi Publik
Jurgen Habermas (1993)
membayangkan adanya situasi dimana
munculnya ruang publik, dalam konteks
ini komunikasi dilakukan dalam wilayah
sosial yang bebas dari sensor dan
dominasi. Dalam esainya, The Public
Sphere Habermas melihat perkembangan
wilayah sosial macam itu dalam sejarah
masyarakat modern. Dunia publik yaitu
wilayah kehidupan sosial kita yang
memungkinkan pembentukan opini publik
dimana semua orang terlibat didalamnya.
Publik ini berisikan personal, bukan orang
dengan kepentingan bisnis atau
profesional, bukan pejabat atau politikus,
tetapi percakapan mereka membentuk
suatu publik yang membicarakan
kepentingan umum tanpa paksaan. Mereka
memiliki jaminan untuk berkumpul,
berserikat dan beropini secara bebas.
Secara filosofis, Habermas berpendapat
bahwa tujuan akhir evolusi sosial adalah
terwujudnya masyarakat rasional yang
memiliki sistem komunikasi terbuka, baik
dari gagasan maupun kritik. Rasionalitas
disini berarti mereduksi penghalang yang
menyebabkan distorsi komunikasi di
masyarakat, membebaskan komunikasi
dari dominasi kekuatan tertentu.
Rasionalisasi tindakan komunikasi juga
berarti
memerdekakan dan membuka ruang
komunikasi, yaitu memberikan
penghargaan atau emansipasi terhadap
individu, dan menyingkirkan penghalang
komunikasi.
Komunikasi turut memberikan
konstruksi atas realitas sosial. Menurut
pemikiran Habermas perlu upaya
melenyapkan perintang komunikasi bebas.
Keterbukaan Komunikasi adalah tuntutan
sejarah dan keniscayaan evolusi sosial.
Karenanya cepat atau lambat, pasti akan
datang. Orang yang tidak setuju hanya bisa
menunda, memperlambat sejarah tapi arah
sejarah tidaklah bisa dirubah oleh
siapapun. Keterbukaan informasi juga
untuk mengeliminasi budaya kerahasiaan
yang mana ditengarai banyak orang hidup
dari budaya ketertutupan, Dampaknya
adalah muncul “penyelewengan”. Disini
asumsi yang mendasari adalah sebagai tool
of social engineering. Secara teoritis, hak
informatif merupakan diskursus
modernitas yang tidak kunjung selesai.
Modernitas ,menurut Habermas, adalah
sistem yang diarahkan oleh masyarakat
kapitalis kepada totalitarianisme birokratis
demi kepentingan akumulasi modal.
Birokrasi dengan berbagai kerangka kerja
institusionalnya menjadi alat korporasi dan
modal untuk memperkokoh sistem
akumulasi dalam satu tatanan
pemerintahan.
Informasi merupakan alat yang
mengantarkan diskursus publik dan
melakukan penilaian terhadap berbagai
unsur dalam informasi. Peniadaan
informasi berarti peniadaan terhadap
diskursus dan wacana publik terhadap
berjalannya satu kesepakatan sistem.
Konteks itulah yang diperalat rezim
“privat” untuk membangun jejaring,
kekuasaan dan penguatan akumulasi
modal didalamnya. Sistem yang tertutup
merupakan ajang konspirasi dan
penyalahgunaan kekuasaan satu rezim.
Keterbukaan informasi atau
jaminan atas akses publik terhadap
informasi, sistem negara yang demokratis
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
932
(democratic state) dan tata pemerintahan
yang baik (good governance) merupakan
tiga konsep yang saling terkait satu dengan
lainnya. Kebebasan informasi menjadi
semangat demokratisasi yang menawarkan
kebebasan sekaligus tanggung jawab
secara melekat. Kebebasan ini juga
melahirkan governability dimana negara
dapat memfungsikan dirinya secara efektif
dan efisien tanpa mengesampingkan
prinsip-prinsip demokrasi.
Keterbukaan informasi publik
(KIP) merupakan amanah Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
yang mengatur tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Landasan hak atas
informasi publik adalah UUD 1945, Pasal
28 F yang menegaskan: setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, enyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia. Dalam negara hukum yang
demokrasi, negara dilaksanakan
berdasarkan manat rakyat yang diatur
dengan Undang-Undang. Dalam
pelaksanaan penyelenggaraan negara,
pemerintah bertanggungjawab kepada
rakyat sehingga gegala informasi yang
dihasilkan dalam hal penyelenggaraan
negara merupakan milik rakyat
(Retnowati, 2012).
Pelaksanaan UU KIP diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan lebih operasional
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah. Berdasarkkan
regulasi tersebut setiap badan publik wajib
mempublikasikan informasi publik yang
dikelola lembaga publik. Informasi Publik
adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu badan publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya yang sesuai dengan
Undang-Undang ini serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Badan Publik adalah lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
organisasi nonpemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri. Tujuan terbitnya Undang-Undang
KIP menurut pasal 3 disebutkan:
a. menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan
publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan kebijakan
publik;
c. meningkatkan peran aktif
masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan pengelolaan
Badan Publik yang baik;
d. mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;
e. mengetahui alasan kebijakan publik
yang mempengaruhi hajat hidup orang
banyak;
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
933
f. mengembangkan ilmu pengetahuan
dan mencerdaskankehidupan bangsa;
dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan
Badan Publik untuk menghasilkan
layanan informasi yang berkualitas.
Kewajiban Badan Publik menurut
Undang-Undang KIP Pasal 7 (1) Badan
Publik wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi Publik
yang berada di bawah kewenangannya
kepada Pemohon Informasi Publik,
selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan. (3) Untuk
melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Badan Publik
harus membangun dan mengembangkan
sistem informasi dan dokumentasi untuk
mengelola Informasi Publik secara baik
dan efisien sehingga dapat diakses dengan
mudah. Berdasarkan ketentuan diatas
dapat diketahui bahwa badan publik wajib
menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi Publik yang
berada di bawah kewenangannya melalui
suatu website pemerintah yang merupakan
bagian dari upaya membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi
Publik secara baik dan efisien.
Informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala diatur
dalam Pasal 9 (2) Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. informasi yang berkaitan dengan Badan
Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan
kinerja Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan;
dan/atau
d. informasi lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Kemudia ayat (3) Kewajiban
memberikan dan menyampaikan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan paling singkat 6 (enam)
bulan sekali. Berdasarkan regulasi tersebut
informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala diantaranya:
(a). informasi yang berkaitan dengan
Badan Publik; (b). informasi mengenai
kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
seperti APBD tahun berjalan yang memuat
rencana pembangunan kegiatan dan
kinerja Badan Publik; dan (c). informasi
mengenai laporan keuangan seperti
LAKIP dan SAKIP. LAKIP adalah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan, SAKIP Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
kedua dokumen tersebut merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai
aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah.
Ketentuan membangun website untuk
membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk
mengelola Informasi publik secara baik
dan efisien untuk memenuhi hak pemohon
informasi publik (warga negara) yang
diatur dalam Undang-Undang KIP Pasal 4
(1) setiap orang berhak memperoleh
informasi publik sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang
berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi
Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang
terbuka untuk umum untuk
memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi
Publik melalui permohonan sesuai
dengan Undang-Undang ini; dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Memalui website pemerintah yang
dikelola dengan baik, masyarakat (warga
negara) akan terpenuhi hak-hak nya dalam
memperoleh informasi publik sehingga
masyarakat dapat mengehui rencana
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
934
pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses
pengambilan keputusan publik, serta
alasan pengambilan suatu keputusan
publik; terdorong partisipasinya dalam
proses pengambilan kebijakan publik;
meningkat peran aktif masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan Badan Publik yang baik;
upaya mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel
serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
untuk mengetahui kebijakan publik yang
berpihak pada masyarakat yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
Penelitian ini berangkat dari keprihatinan
penulis karena terbatasnya dokumen
publik yang bisa diakses dari website
pemerintah daerah yang ada di Jawa
Timur. Permasalahan yang ingin dijawab
adalah bagaimana keterbukaan informasi
publik website pemerintah daerah di Jawa
Timur dalam membangun good
governance. Tujuan penelitian
mendiskripsikan keterbukaan informasi
publik website pemerintah daerah di Jawa
Timur dalam membangun good
governance. Untuk menjawab
permasalahan penelitian digunakan metode
kualitatif studi kasus pada website
pemerintah daerah kabupate dan kota di
Jawa Timur. Jumlah keseluruhan yang
diteliti adalah 38 website. Pengambilan
data dilakukan pada rentang waktu 1-30
bulan November Tahun 2016. Analisis
data dilakukan secara analisis data
kualitatif mengikuti Miles dan Huberman
(1992:15-21). Analisis ini terdiri dari tiga
alur yaitu: (a) reduksi data, yang diartikan
sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan dan transformasi data kasar
yang muncul dari catatan-catatan tertulis di
lapangan, (b) Penyajian data dilakukan
dengan menggunakan bentuk teks naratif,
(c) penarikan kesimpulan
Transparansi Pemerintah Lokal
Informasi merupakan kebutuhan
pokok setiap orang, baik dalam rangka
mengembangkan kualitas pribadi maupun
dalam rangka menjalani kehidupan
sosialnya. Setiap orang dalam kualitas dan
latar belakang apapun membutuhkan
informasi sesuai kadarnya (Subagiyo
dkk,2009). Pada masyarakat modern,
kebutuhan atas informasi semakin
banyak dan semakin urgen. Informasi
menjadi kebutuhan dasar dalam
pengambilan keputusan-keputusan
personal dan sosial. Perkembangan
teknologi komunikasi turut mendorong
perkembangan informasi.
Di negara-negara demokratis,
pengakuan terhadap hak atas informasi
sekaligus merupakan sarana untuk
memantau dan mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintahan yang demokratis akan
berusaha semaksimal mungkin membuka
ruang informasi yang dibutuhkan publik.
Itu sebabnya, di negara demokratis
konstitusional, keterbukaan informasi
publik merupakan sarana untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan
negara secara umum, mengoptimalkan
peran dan kinerja badan-badan publik,
serta segala sesuatu yang berakibat pada
kepentingan publik.
Pemerintahan yang terbuka berisi
badan-badan publik yang terbuka kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan.
Dengan membuka akses publik terhadap
informasi diharapkan semua badan
publik termotivasi untuk bertanggung
jawab dan berorientasi pada pelayanan
rakyat dengan sebaikbaiknya.
Keterbukaan informasi bukan hanya
menguntungkan bagi masyarakat tetapi
juga penyelenggara pemerintahan, baik
eksekutif dan legislatif, maupun yudikatif.
Jika informasi publik tersedia dengan
cukup, maka pimpinan lembaga
penyelenggara pemerintahan dalam arti
luas bisa memanfaatkan pengawasan
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
935
oleh masyarakat untuk meningkatkan
kinerja dan gerak organisasi hingga ke
daerah-daerah. Rodney A Smollar
menggambarkan kebutuhan akan
keterbukaan semua elemen masyarakat
sebagai berikut:
“A society that wishes to
adopt openness as a value
of overarching significance
will not merely allow citizen
a wide range of individual
expressive freedom, but will go
on step further and actually
open up the deliberate
processes of government itself
to the sunlight of public
scrunity. In a truly open
culture, the normal rule is that
government does not conduct
the business of the people
behind closed door.
Legislative, administrative, and
judicial proceedings should –
as a matter of routine—be open
to the public (Smollar,
1992:12)
Tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) mensyaratkan
pemerintahan yang terbuka sebagai
salah satu fondasinya, dan kebebasan
memperoleh informasi (public access to
information) merupakan salah satu
prasyarat untuk menciptakan
pemerintahan terbuka (open
government). Pemerintahan terbuka adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang
transparan, terbuka, dan partisipatoris.
Semakin terbuka penyelenggaraan
negara untuk diawasi publik, maka
penyelenggaraan negara tersebut makin
dapat dipertanggungjawabkan. Pada
tataran badan usaha, konsep pengelolaan
yang baik (good corporate governance)
juga sudah dianggap sebagai suatu
kebutuhan. Tata kelola yang baik
memiliki sejumlah indikator antara lain
keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas,
efektivitas, dan koherensi.
Menurut Mas Achmad Santosa
(2001), pemerintahan yang terbuka
mensyaratkan adanya jaminan atas lima
hal, yaitu: (i) hak untuk memantau
perilaku pejabat publik dalam
menjalankan peran publiknya; (ii) hak
untuk memperoleh informasi; (iii) hak
untuk terlibat dan berpartisipasi dalam
proses pembentukan kebijakan publik;
(iv) kebebasan berekspresi yang antara
lain diwujudkan dalam kebebasan pers;
dan (v) hak untuk mengajukan
keberatan terhadap penolakan atas
keempat hak terdahulu (Mas Achmad
Santosa, 2001: 22).
Sebagian negara mengatur akses
terhadap informasi itu ke dalam
konstitusinya. Sebagian lagi mengatur
dalam undang-undang khusus dengan
beragam sebutan. Hak atas informasi di
berbagai negara dianggap sebagai bagian
dari kebebasan berekspresi dan
kebebasan pers. Negara yang sudah
memiliki undang-undang khusus mengenai
akses informasi antara lain Amerika
Serikat, Denmark, Norwegia, Belanda,
Prancis, Australia, Selandia Baru, Kanada,
India, Hungaria, Korea Selatan, Irlandia,
Israel, Jepang, Afrika Selatan, dan
Thailand. Pada hakekatnya, jaminan dan
perlindungan akses terhadap informasi di
negaranegara tersebut dilandasi upaya
mengembangkan tata kelola pemerintahan
yang baik.
Sebagai bagian dari masyarakat
dunia, Indonesia pun tidak lepas dari
kebutuhan akan keterbukaan informasi.
Era reformasi telah menjadi pendorong
yang kuat untuk membuka kesadaran
penyelenggara pemerintahan bahwa
keterbukaan informasi publik merupakan
suatu keniscayaan. Reformasi telah
berjasa mengubah paradigma pelayanan
publik, dari aparatur yang dilayani
menjadi aparatur yang melayani
masyarakat. Meskipun ada perubahan
paradigma, pada tataran empiris sistem
pelayanan masyarakat masih amburadul,
korupsi masih menjadi penyakit yang
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
936
sulit disembuhkan, dan egoisme sektoral
tetap terpelihara hingga kini. Minimnya
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga-lembaga pemerintahan juga
terkait dengan minimnya informasi yang
diperoleh masyarakat mengenai lembaga-
lembaga tersebut.
Keterbukaan Informasi Publik pada
Website Pemerintah Daerah di Jawa
Timur untuk Mengembangkan Good
Governance.
Secara administratif Jawa Timur
terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota
jumlah keseluruhan 38 kabupaten dan
kota. Provinsi Jawa Timur secara geografis
terletak di antara 11100 Bujur Timur –
11404‟ Bujur Timur dan 70 12‟Lintang
Selatan – 8048”Lintang Selatan, dengan
luas wilayah sebesar 47.963 km2 yang
meliputi dua bagian utama. Yaitu Jawa
Timur daratan dan Kepulauan Madura.
Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70
persen atau 42.541 km2, sementara luas
Kepulauan Madura memiliki luas 11.30
persen atau sebesar 5.422 km2. Jumlah
penduduknya pada tahun 2010 mencapai
37.476.757 jiwa. (Sumber : Database BPS
Tahun 2010 ).
Tabel 1
Daftar Nama Domain Website Kabupaten/Kota di Jawa Timur
NO Kabupaten/ Kota Alamat website
1 Kabupaten Madiun http://madiunkab.go.id
2 Kabupaten Magetan http://www.magetankab.go.id
3 Kabupaten Pacitan http://www.pacitankab.go.id
4 Kabupaten Ponorogo http://www.ponorogo.go.id
5 Kabupaten Ngawi http://www.ngawikab.go.id
6 Kabupaten Trenggalek http://www.trenggalekkab.go.id
7 Kabupaten Tulungagung http://www.tulungagung.go.id
8 Kabupaten Blitar http://www.blitarkab.go.id
9 Kabupaten Nganjuk http://www.nganjukkab.go.id
10 Kabupaten Bojonegoro http://bojonegorokab.go.id
11 Kabupaten Tuban http://www.tubankab.go.id
12 Kabupaten Mojokerto http://www.mojokertokab.go.id
13 Kabupaten Kediri http://www.kedirikab.go.id
14 Kabupaten Jombang http://www.jombangkab.go.id
15 Kabupaten Lamongan http://www.lamongan.go.id
16 Kabupaten Malang http://www.malangkab.go.id
17 Kabupaten Pasuruan http://www.pasuruankab.go.id
18 Kabupaten Probolinggo http://www.probolinggokab.go.id
19 Kabupaten Lumajang http://www.lumajang.go.id
20 Kabupaten Jember http://www.jemberkab.go.id
21 Kabupaten Bondowoso http://www.bondowosokab.go.id
22 Kabupaten Situbondo http://www.situbondokab.go.id
23 Kabupaten Banyuwangi http://www.banyuwangikab.go.id
24 Kabupaten Sidoarjo http://www.sidoarjokab.go.id
25 Kabupaten Gresik http://www.gresik.go.id
26 Kabupaten Bangkalan http://www.bangkalankab.go.id
27 Kabupaten Sampang http://www.sampangkab.go.id
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
937
28 Kabupaten Pamekasan http://www.pamekasan.go.id
29 Kabupaten Sumenep http://www.sumenepkab.go.id
30 Kota Madiun http://www.madiunkota.go.id
31 Kota Blitar http://www.blitarkota.go.id
32 Kota Mojokerto http://www.mojokertokota.go.id
33 Kota Kediri http://www.kedirikota.go.id
34 Kota Malang http://www.malangkota.go.id
35 Kota Batu http://www.batukota.go.id
36 Kota Pasuruan http://www.pasuruankota.go.id
37 Kota Probolinggo http://www.probolinggokab.go.id
38 Kota Surabaya http://www.surabaya.go.id
Jumlah 38
Sumber: http://kominfo.jatimprov.go.id/read/data-kominfo/daftar-nama-website-kab-kota-di-
jawa-timur-s-d-agustus-2015 diakses 12 Desember 2016
Berdasarkan tabel diatas yang berasal dari
website kominfo.jatimprov.go.id diketahui
bahwa terdapat 38 kabupaten dan kota
memiliki website resmi. Website tersebut
merupakan media komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat atau dunia
usaha dalam membangun good
governance sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang No.
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Untuk mengetahui
implementasi UU KIP selanjutnya
dilakukan pengumpulan data visi, misi,
link website SKPD, dokumen APBD
kabupaten dan kota tahun berjalan yaitu
tahun 2016 dan dokumen RPJM dan RPJP
masing-masing kabupaten kota. Hasil dari
pengumpulan data diperoleh data sebagai
berikut:
Tabel 2
Dokumen Visi Misi, APBD Tahun 2016, RPJM, dan RPJP yang Termuat dalam
Website Pemerintah Daerah di Jawa Timur No. Kota/Kab. Visi
dan
Misi
Terhubung
dengan link
SKPD
Data APBD Tahun
Berjalan 2016
RPJM dan RPJM Alamat web
resmi Kab/Kota
di Jawa Timur
1. Kabupaten
Pasuruan V V
V
Ada, terbaru tahun 2016
X
Hanya ada RPJP
Tahun 2005-2025
V
www.pasuruank
ab.go.id
2.
Kota Pasuruan V V
X
Sudah terdapat kolom
transparansi anggaran daerah, namun tidak
terdapat datanya
X
Hanya terdapat
dasar hukum RPJMD, sedangkan
datanya tidak ada
V
www.pasuruankota.go.id
3. Kabupaten
Lamongan V V
V
Ada, terbaru tahun 2016
X
Hanya ada RPJP
Tahun 2005-2025
V
www.lamongan
kab.go.id
4. Kabupaten
Lumajang V V
V
Ada (terupdate 2016)
V
Ada (terupdate
2016)
V
www.lumajangk
ab.go.id
5.
Kabupaten
Gresik V V
V
Ada (terupdate 2015)
X
Tidak ada, namun
yang ada adalah
capaian indikator
kinerja RPJMD
V
www.gresikkab.
go.id
6. Kota
mojokerto V V
X
Yg Ada hanya Raperda
V
Ada (terupdate
V
www.mojokerto
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
938
APBD 2014 DAN 2015 2016) kota.go.id
7. Kabupaten Mojokerto
V V V
Ada (terupdate 2016) X -
V
www.mojokertokab.go.id
8. Kabupaten
tulungagung V V
V
Ada, terupdate 2005
X
-
V
www.tulungagu
ng.go.id
9.
Kota Batu V V
X
Tidak ada sama sekali di
web resmi Kota Batu
X
Hanya ada tulisan
menunya saja, link
download-nya mati
V
www.batukota.g
o.id
10.
Kabupaten
Kediri V V
X
Tidak ada data APBD
terbaru, yang ada hanya
PDF dari Perda tentang
APBD Tahun 2015 dan
Neraca beserta Arus Kas Kab. Kediri Tahun 2013
& 2014
X
Tidak terdapat
RPJMD, yang ada
data PDF terkait
Perda RPJPD 2005-
2025 dan Program Pembangunan
Daerah Kab. Kediri
2016-2021.
V
www.kedirikab.
go.id
11. Kabupaten
Bondowoso V V
V
Ada (terupdate 2016)
V
Terdapat RPJMD
tahun 2014-2018
V
www.bondowos
okab.go.id
12.
Kabupaten
Blitar V V
V
Ada (terupdate 2016)
X
Tidak ada, namun
terdapat Renja
setiap tahunnya dan
yang terbaru tahun
2016
V
www.blitarkab.
go.id
13. Kota
Probolinggo V V
X
tidak dapat diakses.
V
Terlampir dalam website
V
www.probolinggokota.go.id
14.
Kabupaten
Probolinggo V V
X
Tidak Ada keterangan
V
Ada RPJMD
(terupdate 2016)
2013-2018
V
www.proboling
gokab.go.id
15.
Kota Kediri V V
X
tidak bisa diakses oleh
umum, harus login
terlebih dahulu.
X
tidak bisa diakses
oleh umum, harus
login terlebih
dahulu.
V
www.kedirikota
.go.id
16.
Kota Malang V V V
Ada, terbaru tahun 2015
V
Indikator kinerja
utama kota Malang
2013-2018
V
www.malangkot
a.go.id
17. Kabupaten Malang
V V V
Ada, terbaru tahun 2015 V
Data terlampir
V
www.malangkab.go.id
18.
Kota Surabaya V V V
Ada, terbaru tahun 2015
V
Hanya ada
Keterkaitan
Program RPJMD
Kota Surabaya
Tahun 2016-2021
dengan Program
Prioritas Nasional
dalam RPJMN
Tahun 2015-2019
V
www.surabaya.
go.id
19. Kabupaten V V X V V
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
939
Madiun - RPJMD Tahun
2009-2014 yang dipublikasi
www.madiunka
b.go.id
20.
Kota Madiun V
V
ada namun
tidak dapat
diakses
V
Ada, terbaru tahun 2014
V
Ada, terbaru tahun
2014
V
www.madiunkot
a.go.id
21.
Kabupaten
Nganjuk V V
V
Tetapi
rancangan
perubahan
APBD (2015)
V
Ada, terbaru 2016
V
www.nganjukka
b.go.id
22.
Kabupaten
Ponorogo V V X
X
Hanya ada
RENSTRA
(Rencana Strategi) 2011-2015 yang
disusun
berdasarkan RPJM
V
www.ponorogo.go.id
23.
Kabupaten
Jombang V V
V
Ada, terbaru tahun 2016
V
Namun masih
RPJMD th 2009-
2013
V
www.jombangk
ab.go.id
24.
Kota Blitar V V V
Ada, terbaru tahun 2016
V
Ada, terbaru tahun
2016 (2016-2021)
V
http://www.blita
rkota.go.id/
25. Kabupaten
Banyunwangi V V
V
Ada, terbaru tahun 2016
V
Ada RPJMD tahun
2010-2015
V
www.banyuwan
gikab.go.id
26. Kabupaten
Sampang V V
V
Ada 2015
V
Ada dari tahun 2013 – 2018
V
www.sampangkab.go.id
27. Kabupaten
Jember V V
V
Ada, 2011-2015
V
Ada, 2010-2015
V
https://jemberka
b.go.id/
28. Kota
Bangkalan V V X X
V
www.bangkalan
kota.go.id
29.
Kabupaten
Bojonegoro V V
V
Ada,
terbaru
2016
X
Hanya terdapat
dasar hukum
RPJMD,datany
a tidak ada
V
www.bojonegor
okab.go.id
30.
Kabupaten
Ngawi X V
X
Ada menu transparansi
anggaran tapi data tidak dapat diakses
X
Tidak
ada
kolom RPJM
V
http://www.nga
wikab.go.id/
31.
Kabupaten
Pacitan V V
X
Tidak dapat diakses
V
Ada. Didalam
(SAKIP / Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintahan)
V
www.pacitanka
b.go.id
32. Kabupaten
Tuban V V
X
Tidak dapat diakses
V
Ada terupdate 2015
V
www.tubankab.
go.id
33. Kabupaten
Trenggalek V V
V
Terbaru 2016
X
Tidak dapat diakses
V
www.trenggalek
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
940
kab.go.id
34.
Kabupaten
sumenep V
V
Klik menu pelayanan
publik lalu
pilih dinas
yg
dikunjungi
V
Terbaru thun 2016
V
Ada, namun masih
RPJMD tahun
2011-2015
V
http://www.sum
enepkab.go.id/
35.
Kabupaten
pamekasan V
V
Klik menu
lembaga
daerah lalu
pilih dinas
nya
X
Tidak ada sama sekali
X
Hanya ada
RESTRA
SKPD/Unit Kerja
Kabupaten
Pamekasan 2013-
2018
V
http://www.pam
ekasankab.go.id
/
31.
Kabupaten
Pacitan V V
X
Tidak dapat diakses
V Ada. Didalam
(SAKIP / Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintahan)
V
www.pacitanka
b.go.id
36
Kabupaten
sidoarjo V V
X
Hanya ada
beritasosialisasi
penyusunan APBD
V
RPJMD terbaru
tahun 2016-2021
http://www.sido
arjokab.go.id
37.
Kabupaten
Situbondo V V
X
tidak ada, hanya Berupa
ringkasan apbd 2014.
Terdapat meni tranparansi keuangan
pada web, Tapi belum
bisa diakses
X
www.situbondo
kab.gp.id
38.
Kabupaten
Magetan V V
V
Terbaru APBD 2016
V
(RPJM lama utk
analisis 2009-2014
yang dilanjutkan
untuk masa bhakti
2013-2018)
http://kabmaget
an.jdih.jatimpro
v.go.id
Sumber: primer penelitian berasal pengambilan 1-29 November 2016 dari penelusuran
website resmi pemerintah daerah di Jawa Timur
Hasil penelitian dari 38 website kabupaten
dan kota di Jawa Timur, 97,3% yaitu 37
kabupaten/kota memaparkan visi dan misi
pemerintah di website; hanya 34,2% yaitu
13 kabupaten /kota yang mempublikasi
APBD tahun berjalan yaitu APBD tahun
2016 dan 57,8% atau 22 kabupaten/kota
memaparkan dokumen RPJM dan RPJP.
Kesimpulan
Berdasarkan temuan data tersebut
disimpulkan keterbukaan informasi publik
website pemerintah daerah di Jawa Timur
dalam membangun good government
sebagian besar masih rendah. Hasil
penelitian dari 38 website kabupaten dan
kota di Jawa Timur, 97,3% yaitu 37
kabupaten/kota sudah memaparkan visi
dan misi pemerintah di website; hanya
34,2% yaitu 13 kabupaten /kota yang
mempublikasi APBD tahun berjalan yaitu
APBD tahun 2016 dan lebih dari separuh
yaitu 57,8% atau 22 kabupaten/kota telah
memaparkan dokumen RPJM dan RPJP
dalam website. Hal ini karena komitmen
dari pemerintah daerah yang masih rendah
dalam menjalankan UU Nomor 14 Tahun
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
941
2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Hal ini karena Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian,
penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan,
distribusi, dan pelayanan informasi di
lingkungan pemerintahan daerah belum
berjalan optimal dalam implementasi UU
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik sehingga
informasi yang disajikan dalam website
resmi pemerintah daerah di Jawa Timur
masih minim, tidak update dan cenderung
tidak transparan pada publik.
Saran yang diajukan berdasarkan
hasil kesimpulan penelitian adalah a)
disarankan pada masing-masing
pemerintah kabupaten dan kota di Jawa
Timur menguatkan kembali Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian,
penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan,
distribusi, dan pelayanan informasi di
lingkungan pemerintahan daerah;
disarankan pada masing-masing
pemerintah kabupaten dan kota di Jawa
Timur memisahkan SKPD komunikasi dan
informasi dari SKPD perhubungan untuk
optimalisasi dan implementasi UU Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
Daftar Pustaka
Anderson, James E. 1984. Public Policy
Making, New York: Holt, Rinehart
and Winston, cet. ke-3, h. 12
Ana Nadhya Abrar. Kebijakan
Komunikasi: Konsep, Hakekat, dan
Praktek .Yogyakarta: Gava Media,
2008), h. 9-10
anonimous. Sekilas Jawa Timur.
http://jatimprov.go.id/read/sekilas-
jawa-
timur/sekilas-jawa-timur diakses 12
Desember 2016
anonimous. Daftar nama website kab/kota
di Jawa Timur s/d Agustus 2015.
http://kominfo.jatimprov.go.id/read
/data-kominfo/daftar-nama-
website-kab-kota-
di-jawa-timur-s-d-agustus-2015
diakses 12 Desember 2016.
Asian Development Bank (ADB). 1999.
Good Governance and
Anticorruption: The Road Forward
for Indonesia. makalah yang
disajikan pada pertemuan CGI VIII
di Paris. Juli 1999.
Habermas, Jurgen. 1997. The Public
Sphere: An Encyclopedia Article,
in Media and Cultural Studies (eds.
Meenakshi Durham & Douglas
Kellner) (Massachusetts:
Blackwell, h. 27.
Hardiman, F. Budi. 2009. Menuju
Masyarakat Komunikatif
Yogyakarta: Kanisius, h.128-129
Koirudin. 2005. Sketsa Kebijakan
Desentralisasi di Indonesia Format
Masa Depan Otonomi Menuju
Kemandirian Daerah. Malang :
Averroes Press. hal.159
NKRI. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi
Publik
NKRI. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi
Publik
NKRI. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 35 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi Dan Dokumentasi Di
Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri Dan Pemerintahan Daerah
Pohan, Max H. . 2000. Mewujudkan Tata
Pemerintahan Lokal yang Baik:
(Local Good Governance) dalam
Era Otonomi Daerah.
http://bappenas.go.id/files/7813
/5022/6072/goodgov-
Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
942
musibanyuasin__
20091008103033__2165__0.pdf.
akses 2 Desember 2016
Retnowati, Endang.2012. Keterbukaan
Informasi Publik dan Good
Governance (Antara Das Seindan
Das Sollen). Jurnal Perspektif.
Volume XVII No. 1 Tahun 2012
Edisi Januari.
http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/2
01303262718521985/6.pdf. diakses
22 Desember 2016
Rochman, Meuthia Ganie. 1998. Good
Governance dan Tiga Struktur
Komunikasi Rakyat dan
Pemerintah. makalah yang
disajikan pada Seminar “Good
Governance dan Reformasi
Hukum” di Jakarta.
Smollar, Rodney A .1992. Free Speech
in an Open Society. New York:
Vintage Book.
Santosa, Mas Achmad.2001. Good
Governance dan Hukum
Lingkungan.(Jakarta: ICEL. 2001)
Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi
Daerah Menjaga Kesatuan
Bangsa. Jakarta : Sinar Grafika
Offset. hal. 16
Subagiyo Rino dkk. 2009. Anotasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Edisi Pertama).
Komisi Informasi Pusat Republik
Indonesia Bekerjasama dengan
Indonesian Center for
Environmental Law (ICEL).
Jakarta. 2009.
http://komisiinformasi.jabarprov.go
.id/wp-
content/uploads/2016/03/anotasi-
uu-kip.pdf. diakses 22 Desember
2016
Sen, Amartya. 1999.Development as
Freedom. New York:Alfred A.
Knopf. Inc.
Thoha, Mifthah. 2003. Birokrasi dan
Politik Indonesia. Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada. hal. 63
.