universitas muhammadiyah jakarta lembaga ... - bpm.umj.ac… filewebsite: e-mail : ... ketua lppm...

1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

REKRUTMEN PENILAI (REVIEWER)

PENGABDIAN MASYARAKAT

Tanggal Revisi : 01 Maret 2018

Tanggal Berlaku : 01 April 2018

Kode Dokumen : 01- SOP-PM

Tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan penilai

pengabdian masyarakat sesuai persyaratan dari Simlitabmas, agar proposal

yang diajukan ke Dikti dinilai oleh Penilai yang kompeten dan kredibel

sesuai dengan bidang keahliannya.

Ruang Lingkup Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur Perekrutan Penilai dari

pengumuman calon peserta sampai penetapan sebagai Penilai.

Target Mutu Semua proses prosedur perekrutan Penilai Pengabdian Masyarakat

terlaksana dengan baik.

Definisi Rekrutmen Penilai Internal merupakan kegiatan perekrutan penilai

(reviewer) internal sesuai persyaratan dari Simlitabmas.

Referensi - Standar Pengabdian Masyarakat PP Muhamadiyah

- Buku Panduan Pengabdian Masyarakat Dikti

- Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

Prosedur :

Ketentuan

Umum

1. Kegiatan rekrutmen penilai internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu

tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal Pengabdian Masyarakat

eksternal Dikti).

2. Peserta rekrutmen penilai (reviewer) internal adalah dosen yang telah

memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan Dikti.

3. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan rekrutmen

penilai internal.

4. Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan oleh sebuah

panitia yang dibentuk oleh Ketua LPPM.

5. Koordinator Pengabdian Masyarakat sebagai Ketua Panitia bertanggung

jawab atas pelaksanaan kegiatan rekrutmen penilai internal.

Prosedur

Rekrutmen

Penilai Internal

1. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai

Pengabdian Masyarakat internal perguruan tinggi.

2. Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Fakultas ke

LPPM.

3. Syarat penilai adalah :

a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik

penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai

b. Berpendidikan Doktor.

c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Tangerang Selatan, Telp. (021) 7424950

Website : https://lppm.umj.ac.id E-mail : [email protected]

https://lppm.umj.ac.id/

mailto:[email protected]

2

d. Berpengalaman dalam bidang Pengabdian Masyarakat sedikitnya

pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada Pengabdian Masyarakat

kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan Pengabdian

Masyarakat berskala internasional.

e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan

atau nasional terakreditasi sebagai first author atau corresponding

author.

f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah

internasional dan atau seminar ilmiah nasional.

g. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan HKI.

h. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional

dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal

ilmiah.

4. Ketua LPPM, Wakil Rektor I beserta Tim Seleksi menseleksi calon

Penilai Pengabdian Masyarakat.

5. Apabila calon yang mendaftar kurang, maka Ketua LPPM berhak

menunjuk calon penilai internal yang sesuai dengan persyaratan.

6. LPPM mengumumkan hasil seleksi penilai Pengabdian Masyarakat

internal secara terbuka.

7. Penilai internal ditetapkan dengan SK Rektor dengan masa tugas dua

tahun.

Evaluasi

Penyelenggaraan

Rekrutmen

Penilai Internal

1. Evaluasi penyelenggaran rekrutmen penilai internal dilaksanakan sesuai

dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen penilai

internal, berita acara pelaksanaan rekrutmen penilai internal, dan

dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

2. Ketua LPPM memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan rekrutmen

penilai internal pada tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal

meliputi persiapan, pelaksanaan dan halhal yang mendukung dan

menghambat kelancaran pelaksanaan rekrutmen penilai internal.

4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan

pada periode rekrutmen penilai internal berikutnya.

5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat

wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua LPPM

sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Wakil Rektor

I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ

Dr. Susilahati, M.Si

Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, MM

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH

3


PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL





Tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaksanaan

kegiatan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat yang

sumber dana berasal dari Dikti secara rinci dan cermat dengan

mengundang nara sumber penilai (reviewer) Dikti.

Ruang Lingkup Lingkup panduan ini merinci persiapan hingga pelaksanaan kegiatan

pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat yang dikenal

sebagai klinik proposal pengabdian masyarakat.

Target Mutu Semua proses persiapan pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal

pengabdian masyarakat terlaksana dengan baik.

Definisi Kegiatan pelatihan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan

pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat dengan

mengundang nara sumber penilai (Reviewer).

Referensi - Buku Panduan Pengabdian Masyarakat Dikti

- Standar Mutu Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti.

- Standar Mutu UMJ.

- Buku Panduan Pengabdian Masyarakat UMJ.

Ketentuan Umum

1. Kegiatan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat

dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik.

2. Peserta pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat

adalah pengusul yang akan mengajukan usulan pengabdian

masyarakat ke Dikti.

3. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan

penyusunan proposal pengabdian masyarakat.

4. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan proposal pengabdian

masyarakat dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh

Ketua LPPM.

5. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan proposal pengabdian

masyarakat dipimpin oleh Koordinator Pengabdian Masyarakat






4

6. Koordinator Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal pengabdian

masyarakat.

Prosedur

Pelatihan

Penyusunan

Proposal

Pengabdian

Masyarakat Dikti.

1. LPPM menyusun program kerja lengkap dengan jadwal

pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan proposal Pengabdian

Masyarakat;

2. LPPM mensosialisasikan rencana kegiatan ini ke Fakultas agar

para dosen mengetahui kegiatan tersebut dan segera

mempersiapkan diri menyusun proposal;

3. LPPM menghubungi pakar, konfirmasi kesediaan menjadi

narasumber kegiatan pelatihan;

4. LPPM membuat surat ke Dekan agar mengirimkan dosen untuk

menjadi peserta klinik/pelatihan;

5. Peserta pelatihan diharapkan menyiapkan draf proposal untuk

dikonsultasikan kepada Nara Sumber;

6. Draf proposal idealnya diterima oleh LPPM 1 minggu sebelum

hari pelaksanaan.

7. LPPM mengirimkan kepada Nara Sumber sehingga penilai

memiliki waktu untuk menilai draf proposal yang sudah

diterimanya;

8. Pengusul yang sudah mengirimkan draf proposalnya dapat

diberikan kesempatan untuk memaparkan draf proposalnya;

9. Pengusul memperbaiki draf proposal yang sudah diberi komentar;

10. Proposal yang sudah diperbaiki dijilid dengan warna cover sesuai

dengan skim yang dituju;

Evaluasi

Pelatihan

Penyusunan

Proposal

Pengabdian

Masyarakat Dikti

1. Evaluasi pelatihan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat

Dikti dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab

pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian

Masyarakat Dikti, berita acara pelaksanaan pelatihan penyusunan

proposal Pengabdian Masyarakat Dikti, dan dinamika

perkembangan situasi dan kondisi.

2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi pelatihan penyusunan

proposal Pengabdian Masyarakat Dikti pada tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi pelatihan penyusunan proposal Pengabdian

Masyarakat Dikti meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal

yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan

pelatihan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat Dikti.

4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus

dilakukan pada periode pelatihan penyusunan proposal

Pengabdian Masyarakat Dikti berikutnya.

5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen

rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada

Ketua LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

5

6. Koordinator Pengabdian Masyarakat wajib memberikan verifikasi

atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan,

Koordinator Pengabdian Masyarakat wajib mengambil tindakan

pencegahan agar tidak terjadi lagi.

7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Wakil

Rektor I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, M.M

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.M.H

6


PENGAJUAN PROPOSAL





Tujuan 1. Mengatur pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen baik yang

dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) maupun

oleh pihak eksternal sesuai dengan aturan yang berlaku dan jadwal

yang sudah ditetapkan.

2. Memberikan jaminan terhadap mutu hasil pengabdian masyarakat

dosen UMJ.

3. Meningkatkan motivasi dosen dalam melakukan pengabdian

Masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Catur Dharma

Pergutuan Tinggi.

Ruang

Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur pengajuan proposal

pengabdian masyarakat sampai dengan ditetapkan diterima atau tidak

proposal dimaksud.

Target Mutu Semua proses prosedur pengajuan proposal pengabdian masyarakat

terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian dari panduan

pengabdian masyarakat.

Definisi Pengabdian Masyarakat adalah usaha mencari kebenaran ilmiah dengan

menggunakan pendekatan ilmiah secara prosedural, ketat, dan benar.



- Standar Mutu UMJ.


Prosedur :

Ketentuan

Umum

1. Kegiatan pengajuan proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu

tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal pengabdian

masyarakat eksternal Dikti).

2. Yang berhak mengajukan proposal pengabdian masyarakat adalah

dosen-dosen yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana terdapat

pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh penyandang dana.

3. Proposal yang dinilai adalah proposal yang memenuhi syarat-syarat

administrasi.

Tahap-

Tahapan

1. Sosialisasi program pengabdian masyarakat. LPPM

mensosialisasikan adanya hibah pengabdian masyarakat baik






7

pembiayaan internal maupun pihak eksternal, dilengkapi dengan

jadwal pembuatan proposal sampai laporan akhir.

2. Penyusunan proposal. Dosen secara mandiri atau kelompok

menyusun proposal pengabdian masyarakat.

a. Proposal ditulis sesuai dengan panduan penulisan ilmiah baik

yang diterbitkan oleh DP2M edisi terakhir (sesuai), atau UMJ

(panduan yang diikuti sesuai dengan pihak pemberi biaya

pengabdian masyarakat )

b. Pihak yang mengesahkan proposal yaitu, Dekan dan Ketua

LPPM.

c. Lembar pengesahan disesuaikan dengan panduan yang

dikeluarkan oleh pihak pemberi dana.

d. Warna sampul proposal sesuai dengan warna bendera Fakultas

(bila proposal pengabdian masyarakat akan dibiayai universitas).

e. Warna sampul proposal disesuaikan dengan jenis hibah yang

dituju (hibah bersaing sampul berwarna kuning ; hibah kompetisi

sampul berwarna merah, dst).

f. Proposal dilengkapi dengan rincian biaya yang diperlukan dengan

ketentuan sesuai panduan.

3. Pengajuan Proposal ke LPPM. Dosen menyerahkan proposal yang

sudah disetujui Dekan kepada LPPM dalam bentuk soft file dan hard

copy. LPPM menerima, mencatat/ mengadministrasikan proposal

yang masuk.

4. Penugasan Tim Review Internal. LPPM menunjuk Tim Review

Internal dan menyerahkan proposal kepada Tim Review Internal

sesuai dengan bidang keahliannya

5. Review proposal. Tim Review Proposal di bawah koordinasi LPPM

mereview proposal dengan hasil tiga kemungkinan:

a. Proposal diterima tanpa perbaikan untuk diusulkan mendapatkan

biaya dari UMJ atau lembaga pemberi dana pengabdian

masyarakat lainnya.

b. Proposal diterima dengan revisi, (LPPM memberitahukan kepada

Ketua Pengabdi melalui surat atau media lainnya).

c. Ditolak atau tidak lolos.

6. Proposal yang diterima, dan apabila yang dituju dana hibah Dikti,

maka LPPM memerintahkan kepada pengabdi untuk mengupload ke

Simlitabmas Dikti

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, M.M

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. M.H

8

STANDAR OPERASOINAL PROSEDUR

SELEKSI ADMINISTRASI PROPOSAL





Tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur seleksi

administrasi proposal agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku

pedoman Pengabdian Masyarakat Simlitabmas dan atau UMJ.

Ruang Lingkup Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seleksi administrasi

sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti/LPPM UMJ.

Target Mutu Semua proses seleksi administrasi proposal oleh Penilai Internal

terlaksana sesuai dengan aturan Dikti dan atau LPPM UMJ

Definisi Seleksi administrasi merupakan kegiatan penilaian terhadap

persyaratan-persyaratan administratif proposal oleh penilai internal

UMJ



- Standar Mutu UMJ.


Prosedur :

Ketentuan Umum

1. Kegiatan seleksi administrasi proposal dilakukan 1 (satu) kali

dalam setiap pengajuan proposal pengabdian masyarakat.

a. Peserta seleksi administrasi proposal adalah Pengabdi yang

telah mengajukan atau mengunggah usulan proposal

pengabdian masyarakat ke Dikti dan menyerahkan hard copy

nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar.

b. Pengabdi yang telah mengajukan usulan pengabdian masyarakat

ke LPPM.

2. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan seleksi

administrasi proposal.

3. Penyelenggaraan seleksi administrasi proposal dilaksanakan oleh

sebuah Panitia yang dibentuk oleh Ketua LPPM.

4. Penyelenggaraan seleksi administrasi proposal dipimpin oleh

Koordinator Pengabdian Masyarakat.







9

pelaksanaan kegiatan seleksi administrasi proposal.

Prosedur Seleksi

Administrasi

Proposal

1. Copy semua proposal pengabdian masyarakat yang akan diunggah

ke Simlitabmas akan diseleksi secara administrasi sesuai dengan

skema yang ditawarkan.

2. LPPM menugaskan dan memplotting Penilai Internal UMJ dan

atau penilai eksternal yang ditunjuk oleh LPPM

3. Setiap proposal dinilai oleh satu Penilai, bila tidak memenuhi

syarat-syarat sesuai panduan Simlitabmas, maka diperlukan

proposal dikembalikan ke Peneliti untuk perbaikan sesuai dengan

catatan Penilai.

4. Yang sudah lengkap syarat administras menutut Tim Seleksi

administrasi proposal dapat langsung diunggah ke Simlitabmas.

Evaluasi

Penyelenggaraan

Desk Evaluasi

Proposal

1. Evaluasi penyelenggaraan seleksi administrasi proposal

dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan

seleksi administrasi proposal, berita acara pelaksanaan seleksi

administrasi proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan

kondisi.

2. Ketua LPPM memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan seleksi

administrasi proposal pada tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan seleksi administrasi

proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang

mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanan seleksi

administrasi proposal.


pada periode seleksi administrasi proposal berikutnya.









Rektor I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, MM

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ


10


DESK EVALUASI PROPOSAL





Tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur desk evaluasi

proposal pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Penilai Internal

UMJ dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang

diajukan ke Dikti dan atau LPPM UMJ agar sesuai dengan kriteria

penilaian dalam buku pedoman Pengabdian Masyarakat Simlitabmas

dan atau UMJ.

Ruang Lingkup Mengatur prosedur desk evaluasi proposal pengabdian masyarakat oleh

penilai internal sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti/ LPPM UMJ.

Target Mutu Semua proses desk evaluasi proposal pengabdian masyarakat oleh

penilai internal terlaksana sesuai aturan Dikti Diknas dan atau LPPM

UMJ

Definisi Desk evaluasi proposal pengabdian masyarakat merupakan kegiatan

penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal UMJ



- Standar Mutu UMJ.


Ketentuan

Umum

1. Kegiatan desk evaluasi proposal pengabdian masyarakat dilakukan 2

(dua) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal

pengabdian Masyarakat eksternal Dikti). a. Peserta desk evaluasi proposal pengabdian masyarakat adalah

Pengabdi yang telah mengajukan (mengunggah) usulan

penelitian ke Dikti dan menyerahkan hard copynya ke LPPM

sebanyak 2 (dua) eksemplar.

b. Pengabdi yang telah mengajukan usulan pengabdian masyarakat

ke LPPM

2. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan desk evaluasi

proposal.

3. Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dilaksanakan oleh sebuah

Panitia yang dibentuk oleh Ketua LPPM.

4. Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dipimpin oleh Koordinator

Pengabdian Masyarakat.


pelaksanaan kegiatan desk evaluasi proposal.

Prosedur Desk 1. LPPM mendaftarkan pengusul pengabdian masyarakat dalam






11

Evaluasi

Proposal

Simlitabmas sesuai dengan skema yang ditawarkan.

2. Pengusul pengabdian masyarakat melengkapi identitas usulan dan

mengunggah dokumen usulan yang dibuat.

3. LPPM menugaskan dan memplotting Penilai Internal UMJ dan atau

penilai eksternal yang ditunjuk oleh LPPM.

4. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian

disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku

panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat edisi terbaru dari

Dikti.

5. Setiap proposal dinilai oleh dua penilai, bila skor tidak memenuhi

syarat sesuai panduan Simlitabmas, maka diperlukan penilai ke 3.

6. Hasil penilaian oleh penilai diranking berdasarkan nilai skor dan

pendanaan.

7. Ketua LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan

pengabdian masyarakat sesuai dengan Simlitabmas dan panduan

pengabdian masyarakat Dikti.

8. Pengumuman pemenang hasil desk evaluasi proposal pengabdian

masyarakat diumumkan oleh LPPM.

Evaluasi

Penyelenggaraan

Desk Evaluasi

Proposal

1. Evaluasi penyelenggaran desk evaluasi proposal dilaksanakan sesuai

dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan desk evaluasi

proposal, berita acara pelaksanaan desk evaluasi proposal, dan


2. Ketua LPPM memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan desk

evaluasi proposal pada tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan desk evaluasi proposal

meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan

menghambat kelancaran pelaksanan desk evaluasi proposal.


pada periode desk evaluasi proposal berikutnya.


rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua

LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.


atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Koordinator

Pengabdian Masyarakat wajib mengambil tindakan pencegahan agar

tidak terjadi lagi.


Rektor I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, M.M

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.M.H

12


SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL





Tujuan Untuk mengatur prosedur seminar pembahasan proposal sesuai dengan

kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian masyarakat

Simlitabmas.

Ruang Lingkup Mulai dari pengumuman proposal yang telah lolos seleksi desk

evaluasi sampai ada penilai dari reviewer internal.

Target Mutu Semua proses prosedur seminar pembahasan proposal terlaksana

dengan baik.

Definisi Seminar pembahasan proposal merupakan salah satu bagian dari

proses seleksi pengabdian masyarakat dengan tujuan untuk

menyempurnakan proposal pengabdian masyarakat. Seminar ini

melibatkan Reviewer Internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam

Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat Dikti.



- Standar Mutu UMJ.


Prosedur :

Ketentuan Umum

1. Kegiatan seminar pembahasan proposal dilakukan 1 (satu) kali

dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal

pengabdian masyarakat eksternal Dikti).

2. Peserta seminar pembahasan proposal adalah calon Pengabdi yang

telah lolos dalam tahap desk evaluasi.

3. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar

pembahasan proposal.

4. Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dilaksanakan oleh

sebuah panitia yang dibentuk oleh Ketua LPPM.

5. Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dipimpin oleh

Koordinator Pengabdian Masyarakat.


pelaksanaan kegiatan seminar pembahasan proposal.






13

Prosedur 1. LPPM menugaskan dan memplotting penilai untuk proposal yang

telah lolos desk evaluasi.

2. Calon Pengabdi yang dinyatakan lolos desk evaluasi diharuskan

memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai

yang telah ditunjuk.

1. Penilai melakukan penilaian yang mengacu pada panduan penilaian

proposal desentralisasi edisi terbaru.

2. Penilai memasukkan hasil penilaiannya ke dalam sistem

Simlitabmas meliputi nilai, rekomendasi dana dan lama kegiatan


3. Ketua LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan

pengabdian masyarakat sesuai dengan Simlitabmas dan buku

Panduan Pengabdian Masyarakat Dikti.

4. Panitia merangking hasil penilaian pembahasan proposal.

Evaluasi

Pelaksanaan

1. Evaluasi seminar pembahasan proposal dilaksanakan sesuai dengan

catatan penanggung jawab pelaksanaan seminar pembahasan

proposal, berita acara pelaksanaan seminar pembahasan proposal,

dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

2. Ketua LPPM memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan seminar

pembahasan proposal pada tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi seminar pembahasan proposal meliputi

persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan

menghambat kelancaran pelaksanaan seminar pembahasan

proposal.


pada periode seminar pembahasan proposal berikutnya.









Rektor I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, MM

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ


14


PEMENANG PROPOSAL





Tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan

pemenang proposal pengabdian masyarakat sesuai dengan kriteria

penilaian dalam buku Pedoman Pengabdian Masyarakat Simlitabmas.

Ruang Lingkup Mulai dari penetapan yang lulus desk evaluasi pengumuman penetapan

pemenang proposal pengabdian masyarakat.

Target Mutu Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian

masyarakat terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian

dari Dikti.

Definisi Penetapan Pemenang proposal pengabdian masyarakat merupakan

kegiatan akhir dari evaluasi proposal pengabdian masyarakat yang

diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti.



- Standar Mutu UMJ.


Prosedur :

Ketentuan Umum

1. Kegiatan penetapan pemenang proposal pengabdian masyarakat

dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal pengabdian masyarakat eksternal Dikti).

2. Peserta penetapan pemenang proposal pengabdian masyarakat

adalah calon Pengabdi yang telah mengikuti seminar pembahasan

proposal.

3. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal


4. Penetapan pemenang proposal pengabdian masyarakat

dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ketua LPPM.


pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang proposal pengabdian

masyarakat.

Penetapan

Pemenang

1. Panitia memutuskan nama-nama calon Pengabdian yang akan

ditetapkan menjadi pemenang;

2. Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang

tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk

dan alokasi dana pengabdian masyarakat yang tersedia;






15

3. Data daftar pemenang pada semua skema Pengabdian Masyarakat

disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandangani

dan distempel oleh Rektor;

4. Pemenang yang sudah disahkan oleh Rektor diunggah ke dalam

Simlitabmas;

Evaluasi

Pelaksanaan

1. Evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian masyarakat


penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat, berita acara

pelaksanaan penetapan pemenang proposal Pengabdian

Masyarakat, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang

proposal Pengabdian Masyarakat pada tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian

masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang

mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan

pemenang proposal pengabdian masyarakat.


pada periode penetapan pemenang proposal pengabdian masyarakat

berikutnya.




6. Koodinator Pengabdian Masyarakat wajib memberikan verifikasi

atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Koodinator

Pengabdian Masyarakat wajib mengambil tindakan pencegahan

agar tidak terjadi lagi.


Rektor I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, MM

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ


16


KONTRAK PENUGASAN PELAKSANAAN





Tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur

penandatanganan Kontrak Penugasan Pengabdian Masyarakat

sumber pendanaan Dikti tahapan dan ketentuan tentang Kontrak

Penugasan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan ketentuan

Simlitabmas Dikti.

Ruang Lingkup Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penandatanganan

kontrak penugasan pengabdian masyarakat eksternal.

Target Mutu Semua proses Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Eksternal

terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan Dikti.

Definisi Kontrak penugasan pengabdian masyarakat eksternal merupakan

kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh Pengabdi, yang

merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan

program Pengabdian Masyarakat.



- Standar Mutu UMJ.


Prosedur :

Ketentuan Umum

1. Kegiatan kontrak penugasan pengabdian masyarakat eksternal

dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik yang

waktunya sesuai dengan jadwal pengabdian masyarakat

eksternal.

2. Peserta kontrak pengabdian masyarakat eksternal adalah

Pengabdian yang telah terpilih sebagai pemenang program

desentralisasi Dikti dan telah ditetapkan oleh Rektor sebagai

penerima dana.

3. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kontrak

pengabdian masyarakat eksternal.


pelaksanaan kegiatan kontrak pengabdian masyarakat

eksternal.

Langkah langkah

Pelaksanaan

1. Operator pengabdian masyarakat perguruan tinggi mengentri

/mengedit identitas surat perjanjian penugasan dan






17

Kontrak mengunggah dokumen pendukungnya ke dalam aplikasi

Simlitabmas (http://simlitabmas.dikti.go.id).

2. Operator pengabdian masyarakat perguruan tinggi

mengakses dan mengunduh Naskah Surat Perjanjian dan

dokumen pendukung lainnya di Simlitabmas Dikti dengan

melakukan login menggunakan user dan password yang telah

diberikan.

3. Operator pengabdian masyarakat perguruan tinggi

menyerahkan dokumen surat perjanjian penugasan kepada

penandatangan dokumen tersebut yaitu penanggungjawab

pelaksanaan program kegiatan hibah (Rektor/Ka LPPM)

4. Rektor/Ketua LPPM menandatangani dokumen Surat

Perjanjian Penugasan serta mengirimkan ke Dikti.

5. Setelah dokumen surat perjanjian penugasan ditandatangani

oleh Dikti (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya dokumen

dikirim kembali ke Perguruan Tinggi.

6. LPPM mengarsipkan dokumen surat perjanjian penugasan

dan memperbanyak dokumen serta mengirimkan kepada para

dosen perguruan tinggi yang lolos seleksi proposal


7. Dana Pengabdian Masyarakat ditransfer ke perguruan tinggi

dengan termin 70% dan 30%.

8. Dari dana 30% ditahan sebagian oleh LPPM yang akan

diserahkan kembali ke Pengabdi setelah Pengabdi

menunjukkan bukti luaran pengabdian masyarakat sesuai

ketentuan DIKTI.

9. LPPM membuat surat perjanjian internal dengan masing-

masing Pengabdi

10. Dana dari LPPM diberikan kepada Pengabdi setelah Pengabdi

mengisi tanda tangan perjanjian internal dengan LPPM

Evaluasi

Pelaksanaan

1. Evaluasi kontrak pengabdian masyarakat eksternal

dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab

pelaksanaan kontrak pengabdian masyarakat eksternal, berita

acara pelaksanaan kontrak pengabdian masyarakat eksternal,


2. Ketua LPPM memimpin rapat evaluasi kontrak pengabdian

masyarakat eksternal pada tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi kontrak pengabdian masyarakat

eksternal meliputi persiapan, pelaksanaan dan halhal yang

mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kontrak

pengabdian masyarakat eksternal.


dilakukan pada periode kontrak pengabdian masyarakat

eksternal berikutnya.

5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam

notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya

kepada Ka LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam

notulen rapat.

6. Koordinator Pengabdian Masyarakat wajib memberikan

verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila

18

diperlukan, Koordinator Pengabdian Masyarakat wajib

mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.

7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada

Wakil Rektor I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, MM

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ


19


PEMBAYARAN TAHAP PERTAMA





Tujuan Menjamin bahwa pembayaran dana tahap pertama (70% dari

jumlah) sesuai dengan aturannya dan tepat waktu dan tepat

sasaran.

Ruang Lingkup Mulai dari dikeluarkan Surat Keputusan penetapan pemenang

pengabdian masyarakat tahun yang bersangkutan sampai cairnya

dana pengabdian masyarakat di rekening masing-masing Ketua

dan/atau Pengabdi.

Target Mutu Masing-masing Pengabdi menerima sesuai jumlah dana

pengabdian masyarakat yang mestinya (70% x jumlah) yang

diterima.

Definisi Pembayaran Pertama adalah pembayaran dana pengabdian

masyarakat tahap pertama kepada pengabdi melalui rekening

Ketua Tim Pengabdi.



- Standar Mutu UMJ.


Prosedur :

Ketentuan Umum

1. Nama Pengabdian terdapat dalam Surat Keputusan Rektor

sebagai pemenang Pengabdian Masyarakat.

2. Dana diterima melalui rekening Ketua Tim Pengabdi.

Prosedur

Penerimaan Dana

1. Berdasar keputusan rektor tentang penerima hibah pengabdian

masyarakat umj memberitahukan kepada fakultas dosen-dosen

yang menerima hibah pengabdian masyarakat.

2. Ketua pengabdian menyampaikan nomor rekening masing-

masing ke Sekretariat LPPM.

3. LPPM menyiapkan surat perjanjian pelaksanaan pengabdian

masyarakat yang akan ditandatangani oleh Ketua LPPM dan






20

ketua Pengabdian.

4. LPPM menyiapkan berita acara penyerahan dana tahap

pertama.

5. Setoran Dana tahap 1 ke rekening Ketua Tim Pengabdi

dilakukan setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan


6. Pencairan dana dapat dilakukan melalui rekening.

Out Put 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

2. Berita acara penyerahan dana tahap pertama.

3. Laporan penyerahan dana tahap pertama.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ

Dr. Susilahati, M. Si

Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, M. M

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. M. H

21


MONITORING LAPORAN KEMAJUAN





Tujuan Tujuan SOP ini adalah sebagai pedoman dalam proses pembuatan

dan penyampaian laporan kemajuan hasil Pengabdian Masyarakat.

Ruang Lingkup 1. Ruang lingkup SOP ini adalah pada proses penyampaian laporan

kemajuan Pengabdian Masyarakat untuk semua jenis Pengabdian

Masyarakat baik yang didanai dari UMJ, pihak swasta dan hibah

Dikti, maupun sumber dana mitra sponsor.

2. Penyampaian laporan kemajuan sesuai dengan periodisasi program

pelaporan Pengabdian Masyarakat.

Target Mutu Pembuatan laporan kemajuan dilakukan dengan target:

a. Mengendalikan proses Pengabdian Masyarakat agar berlangsung

secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan.

b. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan

Pengabdian Masyarakat dan hasil-hasilnya serta memperoleh

bahan informasi untuk keberlanjutan Pengabdian Masyarakat

berikutnya.

Definisi Laporan kemajuan Pengabdian Masyarakat adalah laporan

perkembangan Pengabdian Masyarakat setelah dilakukan pencairan

dana tahap I sebagai dasar untuk mencairkan pendanaan tahap II.



- Standar Mutu UMJ.


Prosedur :

Umum Penanggung Jawab Penanggung jawab utama adalah Kepala LPPM

Ketentuan Umum

1. Format laporan kemajuan Pengabdian Masyarakat mengacu pada

pedoman dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan

skim Pengabdian Masyarakat yang diikuti.

2. Pengumpulan laporan kemajuan oleh peneliti tidak boleh

melewati batas waktu yang ditentukan.

Prosedur Laporan

Kemajuan

1. Peneliti membuat laporan kemajuan Pengabdian Masyarakat

dalam bentuk hardcopy sebanyak minimal 3 eksemplar dan

softcopy dalam 1 keping cd-rom, dengan sistematika dan format

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Peneliti melakukan legalisasi laporan kemajuan Pengabdian

Masyarakat berupa tanda tangan Dekan Fakultas dan Kepala

LPPM disertai dengan Cap/Stempel pada Halaman Pengesahan

Laporan Pengabdian Masyarakat.

3. Sampai batas waktu yang ditentukan, peneliti mengumpulkan






22

laporan kemajuan Pengabdian Masyarakat kepada Sekretariat

LPPM.

4. Koordinator Pengabdian Masyarakat LPPM memeriksa

kelengkapan laporan kemajuan Pengabdian Masyarakat yang

diserahkan oleh peneliti.

5. Koordinator Pengabdian Masyarakat LPPM membuat tanda

terima penyerahan laporan kemajuan hasil Pengabdian

Masyarakat yang disertai cap LPPM secara resmi sebanyak

rangkap 2

6. Koordinator Pengabdian Masyarakat LPPM menyerahkan salah

satu salinan tanda terima kepada peneliti.

7. Koordinator Pengabdian Masyarakat LPPM mengadministrasikan

laporan kemajuan Pengabdian Masyarakat.

8. LPPM membuat rekapitulasi Laporan Kemajuan Hasil Pengabdian

Masyarakat yang telah dikumpulkan.

Evaluasi

Penyelenggaraan

Desk Evaluasi

Proposal

1. Evaluasi penyelenggaran Laporan Kemajuan Hasil Pengabdian

Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung

jawab pelaksanaan monev internal, berita acara pelaksanaan

monev internal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan

Laporan Kemajuan Hasil Pengabdian Masyarakat pada tiap akhir

kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan Laporan Kemajuan Hasil

Pengabdian Masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-

hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan

monev internal.


dilakukan pada periode Laporan Kemajuan Hasil Pengabdian

Masyarakat berikutnya.









Rektor I.

Out Put 1. Laporan Kemajuan Pengabdian Masyarakat

2. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pengabdian Masyarakat

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ

Dr. Susilahati, M. Si.

Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, M. M.

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H. M.H.

23


MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL





Tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan

pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Ruang Lingkup Lingkup panduan ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi Pengabdi dan

tim pemantau atau petugas monev dalam menjalankan tugas monitoring

dan evaluasi Pengabdian Masyarakat di LPPM.

Target Mutu Kegiatan monitoring dan evaluasi Pengabdian Masyarakat dilakukan

dengan target:

a. Mengendalikan proses Pengabdian Masyarakat agar berlangsung

secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan.

b. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengabdian

Masyarakat dan hasil-hasilnya serta memperoleh bahan informasi

untuk keberlanjutan Pengabdian Masyarakat berikutnya.

c. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka

pengambil kebijakan Pengabdian Masyarakat lebih lanjut.

Definisi 1. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang

berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan

mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan

yang telah ditetapkan.

2. Monitoring Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan pemantuan

terhadap kegiatan Pengabdian Masyarakat agar pelaksanaannya

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas Pengabdian Masyarakat dan

hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang

tepat.

4. Evaluasi Pengabdian Masyarakat berarti upaya menggali informasi

terhadap proses dan hasil Pengabdian Masyarakat untuk menilai

kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat.



- Standar Mutu UMJ.


Prosedur : 1 Kegiatan monev internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun

akademik (menyesuaikan dengan jadwal Pengabdian Masyarakat

eksternal Dikti).

2 Peserta monev internal adalah Pengabdi yang telah melaksanakan

Pengabdian Masyarakat Dikti.

3 Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan monev

internal Pengabdian Masyarakat .






24

4 Penyelenggaraan monev internal dilaksanakan oleh sebuah panitia

yang dibentuk oleh Ketua LPPM.

5 Koordinator Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan monev internal.

Prosedur Monev

Internal

1 Mekanisme Pelaksanaan Monev Internal terdiri dari tiga tahap yaitu:

persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Tahap persiapan dilakukan

melalui kegiatan : (a) Penyusunan jadwal monev, (b) Penentuan Tim

dan Personil monev, (c) Penyampaian surat pemeberiatahuan kepada

peneliti, (d) Penyiapan instrumen monev (instrumen terlampir), (e)

Konfirmasi kesediaan waktu dan tempat pelaksanaan monev, (e)

Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu. Pelaksanaan

Monev dilakukan melalui kegiatan : (a) Kunjungan ke tempat monev,

(b) Wawancara/pemantauan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

dengan menggunakan instrumen terlampir, (c) Penyusunan laporan

hasil monev. Tindak Lanjut monev internal dilakukan melalui

kegiatan : (a) Penafsiran hasil monev dan (b) Pemberian rekomendasi

untuk tindak lanjut Pengabdian Masyarakat .

2. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan setelah peneliti

mengumpulkan laporan kemajuan, laporan keuangan 70% dan log

book ke LPPM dan Simlibtabmas. Koordinator Monev melakukan

persiapan yang dikoordinasikan Ka LPPM untuk pelaksanaan

monev. LPPM membuat surat undangan untuk pelaksanaan monev.

Petugas Monev memberikan rekomendasi dari hasilprogress

Pengabdian Masyarakat yang disampaikan ke Ka LPPM untuk

disahkan.

3 Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan Pengabdian

Masyarakat dengan melakukan halhal berikut:

a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan

Harian Pengabdian Masyarakat (logbook) dan mengisi kegiatan

harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian

Pengabdian Masyarakat ;

b. Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal melalui

Simlitabmas dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan

mengikuti format pada borang monitoring dan evaluasi lapangan;

c. Menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian dan usulan

(sesuai format formulir evaluasi penilaian pembahasan/ kelayakan

dan monev terpusat);

d. Bagi peneliti yang dinyatakan lolos dalam presentasi kelayakan,

harus mengunggah proposal tahun berikutnya dengan format

mengikuti proposal tahun sebelumnya;

e. Kompilasi luaran Pengabdian Masyarakat sesuai dengan Formulir

Evaluasi Atas Capaian Luaran Kegiatan (Lampiran 10 pada

Pedoman Pengabdian Masyarakat Dikti Edisi terbaru) pada akhir

pelaksanaan Pengabdian Masyarakat melalui Simlitabmas

termasuk bukti luaran Pengabdian Masyarakat yang dihasilkan.

4. PrinsipPrinsip Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengabdian Masyarakat

dilaksanakan berdasarkan pada kejelasan tujuan dan hasil

monitoring dan Evaluasi

b. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara obyektif dan inpersonal

c. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh pihak LPPM dan

25

berkoordinasi dengan Tim Monev

d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dipertangung

jawabkan secara internal dan eksternal

e. Monitoring dan Evaluasi mencapai semua aspek, baik

kelembagaan,kemanusiaan, keuangan, akademik dan administrasi

umum

f. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan

berkelanjutan

Evaluasi

Penyelenggaraan

Desk Evaluasi

Proposal

1. Evaluasi penyelenggaran monev internal dilaksanakan sesuai dengan

catatan penanggung jawab pelaksanaan monev internal, berita acara

pelaksanaan monev internal, dan dinamika perkembangan situasi

dan kondisi.

2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan monev

internal pada tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan monev internal meliputi

persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan

menghambat kelancaran pelaksanaan monev internal.


pada periode monev internal berikutnya.


rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua



atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Koordinator


tidak terjadi lagi.


Rektor I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, MM

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ


26


PEMBAYARAN TAHAP KEDUA PENGABDIAN

MASYARAKAT




Tujuan Menjamin bahwa pembayaran dana Kahap Kedua (30% dari jumlah)

sesuai dengan aturannya dan tepat waktu dan tepat sasaran. Ruang Lingkup Mulai dari penandatanganan berita acara pelaksanaan monitoring dan evaluasi

hasil akhir penelitian sampai cairnya dana penelitian di rekening masing-masing

peneliti.

Target Mutu Masing-masing peneliti menerima dana penelitian Tahap Kedua sesuai jumlah

yang mesti diterimanya.

Definisi Pembayaran Tahap Kedua adalah pembayaran dana penelitian Tahap Kedua

kepada Peneliti melalui rekening Ketua Tim Peneliti.



- Standar Mutu UMJ.

- Buku Panduan Pengabdian Masyarakat UMJ. Prosedur :

Ketentuan Umum 1. Nama Peneliti terdapat dalam SK Penerima Hibah Pengabdian Masyarakat

2. Dana diterima melalui rekening Ketua Tim Peneliti.

3. Telah menyerahkan Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat copynya ke

LPPM setelah mengunggahnya ke Simlitabmas

Prosedur

Penerimaan Dana

1. LPPM menyiapkan Berita Acara Penyerahan Dana Tahap Kedua.

2. Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dana.

3. Pencairan Dana dapat dilakukan melalui rekening. Out Put 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.

2. Berita Acara Penyerahan Dana Tahap Pertama.

3. Laporan Penyerahan Dana Tahap Pertama.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, MM

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ







27


PELAPORAN PELAKSANAAN





Tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur pelaporan akhir

pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, guna memberi panduan secara rinci

tahapan dan ketentuan tentang pelaporan pelaksanaan Pengabdian

Masyarakat sesuai dengan Pedoman Pengabdian Masyarakat Kemenristek

Dikti.

Ruang Lingkup Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penyusunan laporan

pelaksanaan Pengabdian Masyarakat mulai dari draf laporan hasil

Pengabdian Masyarakat hingga pengiriman laporan pelaksanaan

Pengabdian Masyarakat ke Simlitabmas Dikti.

Target Mutu Semua proses pelaporan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat terlaksana

dengan baik sesuai dengan aturan Kemenristek Dikti.

Definisi Pelaporan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan yang

wajib dilakukan oleh Pelaksana/Pengabdi sebagai wujud pertanggung-

jawaban terhadap Pengabdian Masyarakat yang telah dilaksanakan.



- Standar Mutu UMJ.


Ketentuan Umum

1. Kegiatan pelaporan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dilakukan 1

(satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal

Pengabdian Masyarakat eksternal Dikti).

2. Peserta pelaporan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat adalah pengabdi

yang telah melaksanakan Pengabdian Masyarakat .

3. Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaporan

pelaksanaan Pengabdian Masyarakat .

4. Penyelenggaraan pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh

Koordinator Pengabdian Masyarakat

5 Koordinator Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatan pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat.

Prosedur Pelaporan

Hasil Pengabdian

Masyarakat

Desentralisasi Dikti

1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat akan dipantau dan dievaluasi oleh

Penilai.

2. Hasil evaluasi oleh penilai akan dilaporkan oleh LPPM melalui

Simlitabmas;

3. Pada akhir pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, setiap Pengabdi

melaporkan kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk

luaran Pengabdian Masyarakat ;

4. Pengabdi mengunggah ke Simlitabmas softcopy laporan tahunan atau

laporan akhir (mengikuti format pada Lampiran 9 pada Pedoman






28

Pengabdian Masyarakat Dikti Edisi terbaru) yang telah disahkan oleh

LPPM dalam format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut

softcopy luaran Pengabdian Masyarakat (publikasi ilmiah, HKI, makalah

yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan

lain-lain) atau dokumen bukti luaran;

Evaluasi Pelaporan

Hasil Pengabdian

Masyarakat

1. Evaluasi pelaporan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat desentralisasi

Dikti dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan

pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat, berita acara pelaksanaan

pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat, dan dinamika perkembangan

situasi dan kondisi.

2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi pelaporan pelaksanaan

Pengabdian Masyarakat desentralisasi Dikti pada tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi pelaporan h pelaksanaan asil Pengabdian

Masyarakat desentralisasi Dikti meliputi persiapan, pelaksanaan dan

halhal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan

pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat desentralisasi Dikti.

4. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada

periode pelaporan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat desentralisasi

Dikti berikutnya.

5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat

wajib memberikan laporan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada Ketua


6. Koordinator Pengabdian Masyarakat wajib memberikan verifikasi atas

perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Koordinator


tidak terjadi lagi.

7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Wakil Rektor I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, MM

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ


29


SEMINAR INTERNAL LAPORAN HASIL





Tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur seminar hasil

pengabdian masyarakat di UMJ yang melibatkan peneliti dan

anggota peneliti.

Ruang Lingkup Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar hasil

pengabdian masyarakat internal.

Target Mutu Semua proses prosedur seminar hasil pengabdian masyarakat

internal terlaksana dengan baik.

Definisi Seminar hasil pengabdian masyarakat internal merupakan salah

satu bagian dari proses pengabdian masyarakat dengan tujuan

untuk menyempurnakan laporan hasil pengabdian.



- Standar Mutu UMJ.


Prosedur :

Ketentuan Umum

1. Kegiatan seminar hasil pengabdian masyarakat internal

dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik

(menyesuaikan dengan jadwal pengabdian masyarakat

eksternal Dikti).

2. Peserta seminar hasil pengabdian masyarakat internal adalah

peneliti yang telah melaksanakan pengabdian masyarakat

Dikti.

3. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar

hasil pengabdian masyarakat internal.

4. Penyelenggaraan seminar hasil pengabdian masyarakat

internal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh

Ka. LPPM.

5. Penyelenggaraan seminar hasil pengabdian masyarakat

internal dikoordinir oleh Koordinator Pengabdian Masyarakat.


pelaksanaan kegiatan seminar hasil pengabdian masyarakat

internal.

Prosedur Seminar

Hasil Pengabdian

Masyarakat

Internal

1. LPPM menentukan jadwal seminar hasil Pengabdian

Masyarakat.

2. Seminar hasil pengabdian masyarakat melibatkan penilai dan

anggota peneliti.






30

3. Peserta seminar berhak untuk meminta penjelasan terhadap

hasil pengabdian masyarakat yang belum dimengerti atau

difahami.

4. Semua pertanyaan dan masukan dari peserta seminar dicatat

dalam berita acara seminar hasil pengabdian masyarakat.

5. Notulis (mewakili LPPM) membuat berita acara seminar hasil

pengabdian masyarakat ditetapkan dengan SK Rektor dengan

masa tugas satu tahun.

Evaluasi

Penyelenggaraan

Seminar Hasil

Pengabdian

Masyarakat

1. Evaluasi penyelenggaran kegiatan seminar hasil pengabdian

masyarakat internal dilaksanakan sesuai dengan catatan

penanggung jawab pelaksanaan kegiatan seminar hasil

pengabdian masyarakat internal, berita acara pelaksanaan

kegiatan seminar hasil pengabdian masyarakat internal, dan


2. Ketua LPPM memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan

kegiatan seminar hasil pengabdian masyarakat internal pada

tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil

pengabdian masyarakat internal meliputi persiapan,

pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat

kelancaran pelaksanaan kegiatan seminar hasil pengabdian

masyarakat internal.


dilakukan pada periode kegiatan seminar hasil pengabdian

masyarakat internal berikutnya.



kepada Ketua LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam

notulen rapat.

6. Koordinator Pengabdian Masyarakat wajib memberikan

verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila

diperlukan, Koordinator Pengabdian Masyarakat wajib

mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.

7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada

Wakil Rektor I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, MM

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ


31

STANDAR OPERASINAL PROSEDUR

TINDAK LANJUT HASIL





Tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasil

pengabdian meliputi HKI, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna

dan/atau kebijakan, penerbitan.

Ruang Lingkup Ruang lingkup panduan ini untuk mengatur prosedur tindak lanjut

hasil pengabdian.

Target Mutu Semua prosedur tindak lanjut hasil pengabdian terlaksana dengan

baik sesuai dengan aturan.

Definisi 1. Tindak lanjut hasil pengabdian adalah luaran pengabdian yang

berupa publikasi ilmiah, buku ajar, HKI, teknologi tepat guna

dan luaran pengabdian lainnya.

2. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal

internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional

tidak terakreditasi (ber ISSN).



- Standar Mutu UMJ.


Prosedur :

Umum 1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan

atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan

harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam SOP

Pengendalian Dokumen.

2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab

untuk memastikan :

a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti

dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam

prosedur ini.

b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus

memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam pedoman

wewenang dan tanggungjawab.






32

Ketentuan Umum

1. Kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian dilaksanakan dalam

beberapa bentuk yaitu: Publikasi ilmiah, HKI, teknologi tepat

guna dan /atau kebijakan, penerbitan sesuai dengan yang

tercantum pada proposal pengabdian yang diajukan pertama

kali.

2. Peneliti bertanggung jawab atas tindak lanjut hasil penelitian.

3. Tindak lanjut hasil pengabdian dilaporkan kepada LPPM

4. Peneliti Utama wajib menindaklanjuti hasil pengabdian dalam

bentuk luaran pengabdian.

Publikasi Ilmiah 1. Pengabdi melaporkan luaran pengabdian masyarakat berupa

publikasi ilmiah ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang

berisi data diri dan bukti publikasi.

2. Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik yang

perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program

studi, skim pengabdian, tahun penelitian, judul artikel, nama

jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika

tersedia online), serta Softcopy naskah artikel dalam format

PDF disampaikan dalam bentuk full text atau minimal halaman

pertama ke LPPM.

3. LPPM akan memberikan sura tanda terima yang

ditandatangani.

Buku Ajar 1. Pengabdi melaporkan luaran penelitian berupa buku ajar ke

LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan

bukti buku ajar.

2. Buku ajar yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen,

NIDN, program studi, skim pengabdian, tahun pengabdian,

ISBN dan copy halaman judul buku ajar.

HKI 1. Pengabdian melaporkan luaran penelitian berupa HKI ke LPPM

dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti

HKI.

2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari

kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen.

Data HKI yang disampaikan meliputi nama dosen perguruan

tinggi sebagai inventor, NIDN, program studi, judul HKI, jenis

HKI (Hak Kekayaan Intelektual diberikan dalam bentuk Paten,

Paten Sederhana, Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Cipta,

Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri,

Indikasi Geografis, dan Perlindungan Topografi Sirkuit

Terpadu), status (terdaftar atau granted), nomor pendaftaran,

serta nomor dan dokumen sertifikat HKI.

Evaluasi Tindak

Lanjut Hasil

Penelitian

1. Evaluasi tindak lanjut hasil penelitian dilaksanakan oleh LPPM

dengan memperhatikan dinamika perkembangan situasi dan

kondisi.

2. Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi tindak lanjut hasil

penelitian pada tiap akhir kegiatan.

33

3. Materi rapat evaluasi tindak lanjut hasil penelitian meliputi

persiapan, pelaksanaan dan halhal yang mendukung dan

menghambat kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil

penelitian.

4. Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus

dilakukan pada periode tindak lanjut hasil penelitian

berikutnya.



kepada Ka LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam

notulen rapat.

6. Koordinator Penelitian wajib memberikan verifikasi atas

perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan,

Koordinator Penelitian wajib mengambil tindakan pencegahan

agar tidak terjadi lagi.

7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil

Rektor I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, MM

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ


34


PEMBERIAN PENGHARGAAN

HASIL ABDIMAS




Tujuan 1. Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur tentang

sistem pemberian penghargaan kepada para dosen yang berhasil

mendapatkan hibah eksternal dan prestasi.

2. Sebagai bukti kepedulian lembaga kepada para dosen yang

sudah berhasil mengangkat nama di kancah nasional maupun

internasional, dan sebagai motivasi kepada para dosen lain agar

mengikutinya

Ruang Lingkup Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur pemberian

penghargaan oleh UMJ kepada Pengabdi khususnya yang

mendapatkan hibah eksternal disertai prestasi lainnya dalam

pengabdian masyarakat..

Target Mutu Semua proses prosedur pemberian penghargaan terlaksana dengan

baik.

Definisi Sistem penghargaan merupakan kegiatan pemberian penghargaan

yang dilakukan oleh lembaga kepada dosen khususnya yang

mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya.



- Standar Mutu UMJ.


Prosedur :

Ketentuan Umum

1. Pemberian penghargaan dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun

akademik.

2. Penerima penghargaan adalah dosen yang telah mendapatkan

hibah eksternal serta prestasi lainnya dalam pengabdian

masyarakat.

3. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pemberian penghargaan.

4. Penyelenggaraan pemberian penghargaan dilaksanakan oleh

sebuah panitia yang dibentuk oleh Ketua LPPM.

Prosedur

Pemberian

Penghargaan

1. LPPM menyusun Prokera kegiatan pemberian penghargaan

kepada dosen yang mendapat hibah eksternal serta prestasi

lainnya dalam pengabdian masyarakat.






35

(Reward) 2. Penghargaan diberikan selain kepada dosen yang mendapatkan

hibah eksternal Dikti dan prestasi lainnya dalam pengabdian

masyarakat.

3. Selain mendapatkan insentif berupa dana yang nilainya

disesuaikan dengan jumlah dana prokera yang disetujui, para

dosen tersebut juga mendapatkan Piagam Penghargaan.

4. Insentif berupa dana diberikan untuk setiap kegiatan, sedangkan

sertifikat / piagam diberikan kepada penerima penghargaan.

5. Sertifikat / Piagam Penghargaan ditandatangani oleh Rektor dan

Ketua LPPM.

Evaluasi

Penyelenggaraan

Desk Evaluasi

Proposal

1. Evaluasi penyelenggaran pemberian penghargaan dilaksanakan

sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pemberian

penghargaan, berita acara pelaksanaan pemberian penghargaan,


2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan

pemberian penghargaan pada tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan

meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung

dan menghambat kelancaran pelaksanaan pemberian

penghargaan.


dilakukan pada periode pemberian penghargaan berikutnya.


Rektor I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ


Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, MM

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ


36


PENJAMINAN MUTU




Kode Dokumen : 17 SOP-LPPM-ADM

Tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu

Pengabdian Masyarakat dengan tujuan menjamin proses pengajuan

usulan Pengabdian Masyarakat, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi

hasil Pengabdian Masyarakat serta Sumber Daya Manusia.

Ruang Lingkup Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu

Pengabdian Masyarakat serta Sumber Daya Manusia sebagai peneliti

yang berkualitas dan bermutu.

Target Mutu Semua proses Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh peneliti

sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Definisi 1. Penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat didasarkan atas standar

yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk

memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja


2. SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang

menerapkan dan berpedoman pada etika Pengabdian Masyarakat,

termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam

melakukan Pengabdian Masyarakat.



- Standar Mutu UMJ.


Prosedur :

Ketentuan Umum

1. Kegiatan penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat dan SDM

dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan

mutu Pengabdian Masyarakat dan SDM, berkoordinasi dengan

UPT Penjaminan Mutu.

Prosedur

Penjaminan Mutu

Pengabdian

Masyarakat dan

SDM

1. LPPM membuat Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIP)

yang di dalamnya mencakup Roadmap Pengabdian Masyarakat,

yang menjadi rujukan semua usulan Pengabdian Masyarakat /jenis


2. Standar mutu Pengabdian Masyarakat, terbagi atas: standar

Pengabdian Masyarakat, standar peneliti dan standar manajemen


3. Setiap Pengabdian Masyarakat yang diajukan harus memenuhi






37

standar Pengabdian Masyarakat sesuai dan memenuhi kaidah-

kaidah yang baku;

4. Semua Pengabdi harus berpedoman pada etika Pengabdian

Masyarakat dalam melakukan Pengabdian Masyarakat.

5. LPPM sebagai lembaga yang mengelola Pengabdian Masyarakat

harus menerapkan manajemen Pengabdian Masyarakat yang baik

dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan

wewenang serta tanggung jawabnya.

Evaluasi

Penjaminan Mutu

Pengabdian

Masyarakat Dan

SDM

1. Evaluasi penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat dan SDM


penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat dan SDM, berita acara

pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat dan SDM,


2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu

Pengabdian Masyarakat dan SDM pada tiap akhir kegiatan.

3. Materi rapat evaluasi penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat

dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang

mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan

mutu Pengabdian Masyarakat dan SDM.


pada periode penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat dan SDM

berikutnya.





Rektor I.

Dipersiapkan oleh :

Ketua LPPM – UMJ

Dr. Susilahati, M. Si

Diperiksa oleh :

Ketua LPM – UMJ

Ir. Mutmainah, M. M

Disahkan oleh :

Rektor – UMJ

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.

universitas muhammadiyah jakarta lembaga ... - bpm.umj.ac… filewebsite: e-mail : ... ketua lppm...

Documents