bab iii
DESCRIPTION
jTRANSCRIPT
-
5/26/2018 BAB III
1/3
8
BAB III
PENUTUP
III.1. KesimpulanSemburan lumpur Lapindo yang bermula dari kesalahan teknis pengeboran sumbur Banjar
Panji 1 oleh PT Lapindo Brantas pada 29 Mei 2006 termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang berat. Bencana itu telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak
terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban. Hak-hak yang terlanggar antara lain:
1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti dijamin
dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945
2. Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan
kerja sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945
3. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin
Pasal 27A UUD 1945
4. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi seperti
dijamin Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945
5. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat
lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat layanan kesehatan sebagaimana
dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945
6. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar; hak mendapat
pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia seperti dijamin Pasal 28C
UUD 1945
7. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin
Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945
Di Indonesia, peraturan yang mempidanakan kejahatan korporasi atau dibidang lingkungan
hidup, yaitu tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan antara lain :
1. UU Lingkungan Hidup No 4/1982 (terutama Pasal 16 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Lingkungan Hidup) dan Peraturan Pemerintah No. 29/1986 tentang AMDAL (Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan)
2. Pasal 27 UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberi
kewenangan bagi instansi pemberi izin usaha untuk mencabut izin usaha bila terjadi
-
5/26/2018 BAB III
2/3
9
pelanggaran tertentu yang dianggap berbobot, mulai pelanggaran syarat administratif,
pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan terhadap penduduk setempat, sampai
pelanggaran yang menimbulkan korban
3. UU No. 5/1984 tentang Perindustrian yang memberi dasar yang kuat bagi pemerintah
untuk menjatuhkan sanksi bagi kegiatan industri yang menimbulkan pencemaran atau
perusakan lingkungan hidup.
III.2. SaranBerdasarkan kasus ini, diharapkan dapat dilakukan introspeksi diri dan mengambil pelajaran
agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena, sedikit saja kesalahan
akan mengakibatkan banyak orang kehilangan nyawa, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan
dan lain sebagainya. Kesalahan yang telah dibuat harus segera dipertanggungjawabkan agar
nasib korban tidak terkatung-katung dan mendapat kejelasan untuk masa depannya.
Mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkan kesalahan bukan mencari kambing
hitam yang lain. Segera memulihkan keadaan di sekitar lumpur Lapindo tersebut tentunya
dalam hal mental masyarakat agar kembali pulih setelah musibah itu dan mempersiapkan
segala sesuatunya seperti tempat tinggal baru, pekerjaan baru dan pendidikan tentunya bagi
anak-anak mereka.
Tapi semua itu membutuhkan komitmen pemerintah pusat, membutuhkan komitmen
negara memenuhi kewajibannya melindungi rakyat bukannya melindungi korporat, sebesar
apa pun keuntungan negara yang diperoleh dari korporat itu, termasuk sedekat apa pun
hubungan penguasa dengan pemilik korporat itu. Tanpa ketegasan komitmen negara, tanpa
ketegasan pengambil keputusan tertinggi pemerintahan, lumpur panas ini akan kian
membakar semangat masyarakat, yang bukan mustahil dapat membiak ke seluruh rakyat
Jawa Timur.
-
5/26/2018 BAB III
3/3
10
DAFTAR PUSTAKA
Batubara, B. dan Utomo, P.W., 2012. Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri
Pengeboran Migas di Sidoarjo.INSIST PRESS, Yogyakarta.
Subagyo, 2010. Lumpur Lapindo dan Hukum Usang. Kompas, 31 Mei 2010, halaman 6.
http://indoprogress.com/2013/03/pelanggaran-ham-berat-kasus-lumpur-lapindo/ (diakses
pada 15 April 2014, pukul 15.00 WIB)
http://lhkisby.blogspot.com/2008/06/pelanggaran-ham-berat-kasus-lumpur.html (diakses
pada 15 April 2014, pukul 15.00 WIB)
http://indoprogress.com/2013/03/pelanggaran-ham-berat-kasus-lumpur-lapindo/http://lhkisby.blogspot.com/2008/06/pelanggaran-ham-berat-kasus-lumpur.htmlhttp://lhkisby.blogspot.com/2008/06/pelanggaran-ham-berat-kasus-lumpur.htmlhttp://indoprogress.com/2013/03/pelanggaran-ham-berat-kasus-lumpur-lapindo/