77

BAB III

PEMILIHAN UMUM KDH DAN WKDH

KOTA SALATIGA TAHUN 2011

A. Mengenai Pemilu KDH dan WKDH Salatiga

Tahapan Pemilihan Umum di Indonesia -

sebagaimana dirancang oleh KPU - pada prinsipnya

melalui 10 (sepuluh) tahapan teknis. Tahapan teknis

sesuai Pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 UU Nomor 10

tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang

dijabarkan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibagi

dalam dua tahapan besar yaitu tahap persiapan dan

tahap pelaksanaan, sebagai berikut :

Tahap persiapan

a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai

berakhirnya masa jabatan; b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai

berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;

c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan

tatacara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah;

d. Pembentukan Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK), Panitia Pemungutan Suara(PPS), dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS);dan

e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

Tahap Pelaksanaan

a. Penetapan daftar pemilih;

b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/ wakil

kepala daerah;

c. Kampanye;

78

d. Pemungutan suara; e. Penghitungan suara; dan

f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil

kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut

merupakan cerminan dari demokrasi prosedural

yang dijalankan di Indonesia khususnya dalam

Pemilihan KDH dan WKDH di Kota Salatiga pada

tahun 2011 yang merupakan periode kedua dari

rezim pemilihan KDH dan WKDH secara langsung

setelah pelaksanaan pertama tahun 2006.

Lebih lanjut pembahasan mengenai Pemilihan

KDH dan WKDH akan didahului dengan gambaran

singkat mengenai Salatiga. Secara administratif Kota

Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 22

Kelurahan dengan luas wilayah 5.678,110 hektare

atau 56.781 km2. Adapun keempat kecamatan

tersebut adalah Kecamatan Tingkir, Kecamatan

Argomulyo, Kecamatan Sidomukti, dan Kecamatan

Sidorejo. Total seluruh kelurahan yang ada di

Salatiga berjumlah 22 Kelurahan yaitu ; Kel. Ledok;

Kel. Tegalrejo; Kel. Noborejo; Kel. Kumpulrejo; Kel.

Randuacir; Kel. Cebongan; Kel. Gendongan; Kel.

Tingkir Lor; Kel. Tingkir Tengah; Kel. Kalibening; Kel.

Kutowinangun; Kel. Sidorejo Kidul; Kel. Dukuh; Kel.

Kalicacing; Kel. Kecandran; Kel. Mangunsari; Kel.

Sidorejo Lor; Kel. Salatiga; Kel. Blotongan; Kel.

Pulutan; Kel. Bugel; dan Kel. Kauman Kidul.

79

Jumlah penduduk Salatiga hingga 2009 sebesar

170.022 jiwa.1 Dari jumlah ini, sebanyak 124.072

orang tercatat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih

Sementara2, ditambah lagi pemilih yang tercatat

dalam Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 1.495

orang3. Lebih lanjut mengenai sebaran pemilih dapat

dilihat pada tabel 2.

Pada Pemilihan Umum KDH dan WKDH Kota

Salatiga Tahun 2011, dari seluruh wilayah ini dibagi

menjadi 376 TPS termasuk TPS di Lembaga

Pemasyarakatan dengan jumlah anggota KPPS

sebanyak 2.632 orang. Adapun masing-masing TPS

ditempatkan 1(satu) Ketua dan 6(enam) anggota

ditambah 2(dua) anggota Linmas.4

1 Tim Bappeda Salatiga, Salatiga dalam Angka 2009, Bappeda

Salatiga : 2009. 2 Tim KPU, Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, Salatiga : 2011. Bab II - Hal 22. 3 Loc. Cit, Bab III - Hal 26. 4 Op. Cit, Bab II - Hal 57.

80

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Lk Pr

1 LEDOK 3,432 3,586 7,018

2 TEGALREJO 3,318 3,652 6,970

3 NOBOREJO 1,875 2,012 3,887

4 KUMPULREJO 2,493 2,523 5,016

5 RANDUACIR 1,748 1,849 3,597

6 CEBONGAN 1,570 1,638 3,208

JUMLAH 14,436 15,260 29,696

1 TINGKIR LOR 1,474 1,498 2,972

2 TINGKIR TENGAH 1,581 1,634 3,215

3 SIDOREJO KIDUL 1,757 1,875 3,632

4 KALIBENING 665 661 1,326

5 GENDONGAN 2,138 2,297 4,435

6 KUTOWINANGUN 7,487 7,914 15,401

JUMLAH 15,102 15,879 30,981

1 DUKUH 3,796 4,080 7,876

2 KALICACING 2,147 2,644 4,791

3 KECANDRAN 1,829 1,892 3,721

4 MANGUNSARI 5,476 5,747 11,223

JUMLAH 13,248 14,363 27,611

SIDOREJO

1 SIDOREJO LOR 4,809 5,195 10,004

2 SALATIGA 4,980 5,422 10,402

3 BLOTONGAN 4,046 4,145 8,191

4 KAUMAN KIDUL 1,129 1,238 2,367

5 BUGEL 978 1,020 1,998

6 PULUTAN 1,390 1,432 2,822

JUMLAH 17,332 18,452 35,784

60,118 63,954 124,072

Jumlah

ARGOMULYO

TINGKIR

SIDOMUKTI

TOTAL

Jumlah PemilihKec/KelNo

*Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga

Pemilihan KDH dan WKDH Kota Salatiga 2011

diikuti oleh empat pasangan calon yakni (bukan

berdasar nomor urut) berdasarkan keputusan KPU

81

Kota Salatiga nomor 078/Kpts/KPU-SLG-

012.329537/2011 yakni:5

1. Ir. Hj. Diah Sunarsasi dan Milhous Teddy Sulistyo, SE

dengan partai pengusul PDI-P, Partai Amanat

Nasinonal(PAN), Partai Damai Sejahtera(PDS) dan Partai

Golongan Karya(GOLKAR). Nomor urut 2(dua).

2. Yulianto, SE, MM dan H. Muhammad Haris, SS, M.Si

dengan partai pengusul Partai Keadilan Sejahtera,

Partai Indonesia Sejahtera(PIS), Partai Persatuan

Pembangunan(PPP), dan Partai Demokrat. Nomor urut 3(tiga).

3. H. Bambang Soetopo, SE dan Rosa Maria Delima Sri

Darwanti, SH, M.Si dengan partai pengusul Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI) dan Partai

Peduli Rakyat Nasional(PPRN). Nomor urut 4(empat).

4. Bambang Supriyanto, SH, MH dan Ir. Hj. Adriana Susi

Yudhawati, M.Pd dengan partai pengusung Partai Hati

Nurani Rakyat(HANURA), Partai Gerakan Indonesia

Raya(GERINDRA), Partai Karya Peduli Bangsa(PKPB) dan Partai Kebangkitan Bangsa(PKB). Nomor Urut

1(satu).

Hasil Rekapitulasi dalam Pemilihan Umum KDH

dan WKDH Kota Salatiga Tahun 2011 diperoleh hasil

sebagai berikut :6

1. Ir. Hj. Diah Sunarsasi dan M. Teddy Sulistyo, SE

sebanyak 37.086 suara (37,70 %).

2. Yulianto, SE, MM dan H. Muh Haris, SS, M.Si sebanyak

42.396 suara (43,09 %). 3. H. Bambang Soetopo, SE dan Rosa Maria Delima Sri

Darwanti, SH, M. Si sebanyak 13.317 suara (13,54 %).

4. Bambang Supriyanto, SH, MH dan Ir. Hj. Adriana Susi

Yudhawati, M.Pd sebanyak 5.580 suara (5,67 %).

5 Tim KPU, Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, Salatiga : 2011. Bab III - Hal 61. 6 Tim Panwaslu, Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2011,Panwaslu, Salatiga 2011.

82

Setelah proses penghitungan suara dan

rekapitulasi hasil pemungutan suara oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU), dan berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian

Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 95

Ayat (1) dan (2) berikut:

Ayat (1) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 %

(lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan

sebagai pasangan calon terpilih.

Ayat (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh

suara lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari

jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan

suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon

terpilih.

Maka ditetapkanlah pasangan Yulianto-Haris

sebagai pasangan terpilih. Namun demikian,

gugatan ke MK diajukan oleh salah satu pasangan

hingga keluar amar putusan dari MK yang

menyatakan menolak permohonan keberatan dari

pasangan Diah-Teddy.

Setelah proses hukum selesai dan menghasilkan

keputusan hukum tetap, selanjutnya KPU Kota

Salatiga menetapkan pasangan calon terpilih yaitu

Yulianto, SE, MM dan H. Muh Haris, SS, M.Si

83

dengan Keputusan KPU nomor 140/Kpts/KPU-SLG-

02.329537/2011.7

B. Identifikasi Problematika Hukum

Pemilihan KDH dan WKDH Kota Salatiga

Tahun 2011.

Sesuai urutan tahapan Pemilihan KDH dan

WKDH dapat diidentifikasi setiap permasalahan

yang muncul sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan

a. Terdapat laporan dari masyarakat dan

Panwaslu, bahwa ada 2(dua) anggota PPS yang

tidak memenuhi syarat dikarenakan masih

menjadi anggota partai politik yaitu Sholli,

SE(PPS Pulutan) dan Tatik Hermiyati, SH(PPS

Gendongan).8 Hal ini melanggar Pasal 11 Ayat

3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang menyatakan bahwa :

“Anggota PPS …….berasal dari tokoh

masyarakat yang independen ”, hal ini

diperkuat dengan Pasal 13 huruf (e) yaitu;

“Syarat untuk menjadi PPS, PPK dan KPPS

adalah (e) Tidak menjadi anggota Partai

7 Tim KPU, Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, Salatiga : 2011. Bab IV – hal 9. 8 Tim KPU, Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, Salatiga : 2011. Bab II - Hal 47.

84

Politik”. Oleh karena itu, kemudian diambil

tindakan dengan pemberhentian yang

bersangkutan dari keanggotaan.

b. Adanya kebijakan Walikota Salatiga tentang

mutasi dan promosi kepegawaian di

lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang

berakibat pada Pergantian Antar Waktu yang

terjadi pada sekretariat di tingkat PPK

maupun di tingkat PPS. Hal ini didasarkan

pada Keputusan Walikota Salatiga No. 274-

05/193/2011 tentang Susunan Keanggotaan

PAW Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan(PPK) pada Pemilu Walikota dan

Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.9

2. Tahap Pelaksanaan

a. Dalam proses penetapan pasangan calon yang

mendaftarkan diri melalui partai politik terjadi

beberapa problematika hukum. Pertama,

Pasangan calon Bambang Soetopo dan Rosa

Darwanti yang merupakan kader partai Golkar

justru tidak didukung oleh partai Golkar.

Berdasarkan penjaringan aspirasi di tingkatan

kecamatan diusulkan pengajuan calon dari

partai Golkar atasnama Rosa Darwanti akan

tetapi hal ini tidak disetujui oleh DPD II.

Kedua, pasangan calon atas nama Teddy

9 Tim KPU, Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, Salatiga : 2011. Bab II - Hal 50.

85

Sulistiyo dan Bambang Riantoko yang

diajukan lewat rapat kecamatan hingga Dewan

Pimpinan Cabang(DPC) PDI-Perjuangan Kota

Salatiga untuk diusulkan Ke Dewan Pimpinan

Pusat(DPP) ternyata tidak disetujui. Dengan

alasan hasil survei independen yang dilakukan

DPP pusat PDI-Perjuangan, maka dikeluarkan

rekomendasi untuk Diah Sunarsasi(sebagai

calon walikota) berpasangan dengan Teddy

Sulistyo(sebagai calon wakil walikota). Hal ini

melanggar prinsip demokrasi dan transparansi

dalam penjaringan pasangan calon lewat

partai politik seperti tertuang dalam Pasal 29

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Partai Politik :

Ayat (1) Partai Politik melakukan rekrutmen

terhadap warga negara Indonesia untuk

menjadi: ……..

c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah; dan

…….

Ayat (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui

seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai

dengan AD dan ART dengan

mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga

puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara

demokratis dan terbuka sesuai dengan AD

dan ART serta peraturan perundang

undangan.

Selain itu, penetapan pasangan calon ini juga

melanggar Pasal 59 Ayat (3) dan (4) UU No. 32

86

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

berikut:

Ayat (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang

seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan

yang memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya

memproses bakal calon dimaksud melalui

mekanisme yang demokratis dan transparan. Ayat (4) Dalam proses penetapan pasangan

calon, partai politik atau gabungan partai

politik memperhatikan pendapat dan

tanggapan masyarakat.

b. Pelanggaran terkait kampanye dengan arak-

arakan dan pengumpulan massa mengganggu

pengendara jalan serta pemasangan alat

peraga kampanye tidak pada tempatnya

merupakan pelanggaran terhadap Pasal 78

huruf (e) dan huruf (j) UU No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yaitu: “huruf

(e). mengganggu keamanan, ketenteraman,

dan ketertiban umum” dan huruf (j)

“melakukan pawai atau arak-arakan yang

dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau

dengan kendaraan di jalan raya”.

Dimana pelanggaran ini dilakukan oleh

seluruh peserta Pemilihan KDH dan WKDH.

c. Keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) dalam

tim pemenangan salah satu calon secara

langsung maupun tidak langsung, bahkan

melibatkan salah satu pejabat eselon II, dalam

87

hal ini Kepala Dinas.10 Penuturan salah satu

PNS Dishubkombudpar yang baru saja purna

tugas(Juni 2012):”dukungan PNS terhadap

salah satu calon merupakan suatu kewajaran

sebagai bagian dari masyarakat, meskipun

ada yang secara langsung(vulgar), namun ada

pula yang secara diam-diam mempengaruhi

pemilih lainnya.11 Jika ditinjau dari prinsip

netralitas aparatur negara, hal ini sangat

bertentangan dengan larangan bagi PNS

seperti tertuang dalam Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu:

Setiap PNS dilarang memberikan dukungan

kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah, dengan cara:

a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk

mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. Menggunakan fasilitas yang terkait

dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. Membuat keputusan dan/atau tindakan

yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

d. Mengadakan kegiatan yang mengarah

kepada keberpihakan terhadap pasangan

calon yang menjadi peserta pemilu

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,

himbauan, seruan, atau pemberian

barang kepada PNS dalam lingkungan

10 Dinilai Berpihak, Panwas Tegur 5 PNS. Jawa Pos. Published: 19

April 2011. 11 Wawancara dengan PNS Dishubkombudpar yang kini terlibat

dalam kepengurusan partai Gerindra dimana Diah Sunarsasi

menjadi ketua DPC terpilih periode 2012-2017. Selain yang

bersangkutan ada pula mantan Ka. Dishubkombudpar yang

bergabung dalam partai Gerindra, Senin 4 Oktober 2012 di kediaman bersangkutan.

88

unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

d. Politik uang yang terjadi di sebagian besar

daerah di Salatiga, bahkan di salah satu TPS

di daerah Tingkir sangat terencana dan

sistemik. Dimana Tim Sukses menunggu para

pemilih agak jauh dari TPS sambil menunggu

bukti rekaman foto handphone untuk

kemudian diberikan imbalan uang merupakan

pelanggaran terhadap Pasal 117 Ayat (2) UU

No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya

kepada seseorang supaya tidak menggunakan

hak pilihnya, atau memilih pasangan calon

tertentu, atau menggunakan hak pilihnya

dengan cara tertentu sehingga surat

suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)

bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp.

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah).

Meskipun demikian, money politics sulit untuk dibuktikan karena kurangnya alat bukti serta saksi-saksi yang ada.

Sehingga penindakannya sebatas teguran lisan dari saksi lainnya dan dari panitia

pengawas Pemilu, namun tidak dapat dilakukan penegakan secara hukum.

89

C. Analisa Problematika Pemilihan KDH dan

WKDH Kota Salatiga Tahun 2011

Hasil penelitian menunjukkan proses

demokrasi yang berlangsung melalui mekanisme

Pemilihan Umum KDH dan WKDH di Kota Salatiga

menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat

partisipasi pemilih mencapai 82,16 %. Persentase

partisipasi pemilih ini dapat menjadi indikator

keberhasilan proses demokrasi secara prosedural

dimana pelibatan masyarakat sangat tinggi, akan

tetapi secara substansial proses demokrasi tersebut

belum menunjukkan hasil yang memuaskan hal ini

nampak pada beberapa fenomena yang muncul

dalam proses persiapan hingga pelaksanaan

Pemilihan KDH dan WKDH Kota Salatiga.

Pemberlakuan hukum dalam Pemilihan KDH dan

WKDH tidak absolut dapat dilaksanakan. Hal ini

telah diprediksi oleh William Chambliss dengan teori

keberlakuan hukum yang dipengaruhi faktor-faktor

eksternal dari hukum itu sendiri. Terlebih, proses

Pemilihan Umum KDH dan WKDH merupakan

proses pengisian jabatan politis, sehingga sudah

tentu faktor-faktor politik tidak dapat dinihilkan.

Berikut ini merupakan analisa persoalan yang

muncul berdasarkan tahapan Pemilihan KDH dan

WKDH.

1. Tahapan Persiapan

a. Syarat keanggotaan serta tugas pokok dan

fungsi dari PPK, PPS, KPPS sebagai bagian

sistem penyelanggaraan Pemilihan KDH dan

WKDH diatur dalam Peraturan Pemerintah

90

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 11 Ayat (2a)

merupakan fungsi krusial dan strategis dari

PPS yakni “melakukan rekapitulasi hasil

penghitungan suara dari seluruh TPS dalam

wilayah kerjanya dan membuat berita acara

dan sertifikat rekapitulasi penghitungan

suara”. Sehingga dalam proses pemilihan KDH

dan WKDH posisi ini penting untuk

melakukan kecurangan-kecurangan dengan

manipulasi data. Hal ini dikarenakan sebagian

besar Panitia pemilihan di masing-masing TPS

mempercayakan rekapitulasi sepenuhnya

pada PPS tanpa pengawasan.

Berkaitan tugas dan fungsi krusial dan

strategis dari PPS, posisi ini banyak

diperebutkan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan. Salah satunya adalah partai

politik yang ikut serta dalam pemilihan KDH

dan WKDH. Partai politik sengaja

menempatkan kadernya sebagai PPS untuk

mempermudah koordinasi serta melakukan

kecurangan dalam pemungutan suara.

b. Kebijakan mutasi dan promosi kepegawaian di

lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

merupakan wewenang penuh dari seorang

Walikota sebagai Kepala Pemerintahan di

91

Daerah dengan mendasarkan pada

pertimbangan Dewan Kepegawaian Daerah.

Meskipun demikian, mutasi dan rotasi

tersebut seharusnya tidak mengganggu

jalannya proses demokrasi yang sedang

berlangsung melalui Pemilihan Umum KDH

dan WKDH.

Utamanya bila rotasi dan promosi

tersebut berakibat pada Pergantian Antar

Waktu yang terjadi pada sekretariat di tingkat

PPK maupun di tingkat PPS, sehingga

mengubah susunan keanggotaan Sekretariat

Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) pada

Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

Tahun 2011.12

Perubahan yang terjadi ditengah proses

pemilihan Umum tentu akan mengacaukan

pengadministrasian yang telah dilakukan

sebelumnya, mengingat tugas pokok dan

fungsi sekretariat PPK dan PPS yang krusial

untuk pendataan hingga memunculkan Daftar

Pemilih Tetap.

Celah ini dapat digunakan untuk

menggelembungkan suara ataupun

penghilangan suara dengan alasan tenaga

administrasi baru sehingga banyak data yang

hilang dan tidak dipahami. Terlebih salah satu

12 Tim KPU, Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, Salatiga : 2011. Bab II - Hal 50.

92

pasangan calon merupakan istri dari walikota

yang saat itu menjabat.

Bukan tidak mungkin dalam

keanggotaan KPU disusupi oleh pihak-pihak

yang berkepentingan seperti disampaikan oleh

J.Kristiadi dengan melihat fenomena yang ada:

“fenomena yang menyedihkan adalah politik

uang dalam KPUD karena lebih mudah membeli

suara dari KPUD dari pada langsung dari

rakyat.”13

2. Tahapan Pelaksanaan

a. Pasangan calon Bambang Soetopo dan Rosa

Darwanti yang merupakan kader partai

Golkar(Rosa) justru tidak didukung oleh partai

Golkar. Berdasarkan penjaringan aspirasi di

tingkatan kecamatan diusulkan pengajuan

calon dari partai Golkar atasnama Rosa

Darwanti akan tetapi hal ini tidak disetujui

oleh DPD II.

Keputusan Dewan Pengurus Pusat(DPP)

Partai Golkar memberikan dukungan kepada

Ir. Hj. Diah Sunarsasi dan Milhous Teddy

Sulistyo, SE menjadi polemik diinternal Partai

Golkar sekaligus sebagai bentuk pengingkaran

terhadap demokrasi berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik meskipun

13 Wawancara Metro TV : genta demokrasi, 2 Oktober 2012, Pukul

23:29

93

Hal ini sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan

Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Bab III

poin (1a) Nomor. JUKLAK-

13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang

Perubahan JUKLAK-

02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Pemilihan

Umum Kepala Daerah dari Partai Golongan

Karya. Para kader partai Golkar kecewa dan

protes karena Golkar tak mengusung kader

sendiri dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota (Pilwakot) 2011, hal ini sebelumnya

telah diusulkan oleh DPD II Partai Golkar14.

Di lain pihak, menurut penuturan dari

Ketua DPD II Partai Golkar Salatiga. Proses

pencalonan Rosa darwanti tidak melalui

mekanisme partai yang sah, mengacu pada

ketentuan partai seharusnya lewat rapat luar

biasa yang melibatkan pengurus-pengurus

kecamatan, sehingga klaim bahwa para

pengurus kecamatan telah melakukan

mekanisme yang demokratis untuk

mendukung Rosa merupakan tidak benar.

Meski demikian, Ketua DPD II Golkar

mengakui mekanisme dalam partai Golkar

bergantung pada keputusan dari DPP(pusat)

dan mekanisme ditingkatan bawah hanya

memberi rekomendasi dan membuat urutan

elektabilitas sesuai hasil survei lokal

merupakan suatu mekanisme yang tidak

14 Fungsionaris Mundur dari Tim Sukses. Semarang Metro.

Published : 11 Februari 2011.

94

demokratis dengan catatan bahwa demokratis

yang dimaksud adalah benar-benar aspirasi

dari pengurus lokal tanpa ada politik uang

yang menyertai.15

Pola yang sama terjadi dalam penetapan

Pasangan calon atasnama Teddy Sulistiyo dan

Bambang Riantoko yang diajukan lewat rapat

kecamatan hingga Dewan Pimpinan

Cabang(DPC) PDI-Perjuangan Kota Salatiga

untuk diusulkan Ke Dewan Pimpinan

Pusat(DPP).

Secara prosedural, Proses penjaringan

PDI-P telah sesuai dengan amanat Undang -

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 59 Ayat (4) dan UU no 2 tahun

2011 tentang partai politik16,17.Hal ini

diperkuat dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 tahun 200518 dimana usulan

tersebut telah disampaikan secara resmi

kepada Dewan Pertimbangan Daerah(DPD)

15 Wawancara dengan Ketua DPD II partai Golkar sekaligus anggota DPRD Kota Salatiga (Agung Setiyono), Senin 19 Juni 2012

di kediaman bersangkutan. 16 Pasal.29 ayat 1c “Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap

warga negara Indonesia untuk menjadi: c. bakal calon kepala

daerah dan wakil kepala daerah” 17 berbunyi : “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka

sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. 18 Pasal 37 Ayat 5 yang menyatakan proses dalam penjaringan

dilakukan secara demokratis dan transparan dan mendapat masukan dari masyarakat, bukan sekedar keputusan dari DPP.

95

PDI-P Jawa tengah di Semarang, melalui surat

bernomor 120/DPC.PDI-P/IN/I/2011

tertanggal Selasa (4/1/2011). Surat usulan itu

ditandatangani 11 pengurus teras DPC dan 4

ketua Pengurus Anak Cabang(PAC). Ketua

DPC PDI-P Kota Salatiga M Teddy Sulistio

mengatakan, usulan tersebut berdasarkan

hasil rapat pleno diperluas pengurus DPC,

Senin (3/1/2011). Adapun pertimbangan

diusulkannya pasangan tersebut, kondisi

politik Kota Salatiga dan berdasarkan hasil

survei dari lembaga independen yang

dilaksanakan Oktober dan Desember 201019.

Pada akhirnya klaim sebagai partai

penegak demokrasi ternyata tidak terbukti

dalam proses penetapan calon dari PDI-P. DPP

PDI-P secara sepihak memutuskan untuk

mencalonkan Ir Hj Diah Sunarsasi-Milhous

Teddy Sulistio SE20 sebagai pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota.

Hal ini bertentangan dengan fakta yang

terjadi berkaitan dengan partai politik dalam

rezim Pemilihan Umum secara langsung.

Sistem kepartaian yang oligarkis21 dan

19 DPC PDIP Usulkan Bambang Riantoko-Teddy Sulistio. Semarang

metro. Published: 7 Januari 2011 20 PDIP-PAN Gandeng PDS. Semarang metro. Published : 29

Januari 2011. 21 Menurut Airlangga P. K, oligarki dalam politik di Indonesia

dimaknai sebagai kepentingan elite ekonomi dalam kancah politik

serta kekeluargaan dalam sistem kepartaian yang ada. Hal ini

menyebabkan kader-kader politik yang bermunculan bukanlah orang yang memiliki kapabilitas serta pengalaman yang memadai,

96

cenderung bertumpu pada satu orang

mematahkan semangat demokrasi yang

hendak dibangun melalui partai politik.

Berbeda dengan demokrasi yang berjalan di

Amerika Serikat misalnya, ada 4 fungsi partai

politik yang dimaknai oleh orang awam yaitu

:22

1. Kesinambungan organisasi, suatu kelestarian yang jangka lebih panjang

daripada masa hidup orang-orang yang

sedang memegang pimpinan.

2. Struktur organisasi yang permanen dan

menurun hingga tingkat lokal.

3. Kepemimpinan berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan untuk

membuat keputusan dan tidak hanya

sekedar untuk mempengaruhi

pelaksanaan dari kekuasaan semacam

itu. 4. Usaha untuk meyakinkan pemilih agar

memilih calon-calon mereka.

Adapun fungsi partai politik bertumpu pada

kesinambungan organisasi bukan pada

kharisma pemimpin semata.

Kembali pada partai politik yang ada di

Indonesia yang sebagian besar menyatakan

diri sebagai partai terbuka dan demokratis

namun fakta berlainan dengan konsep yang

dibangun. Bahkan secara terang-terangan

melainkan mereka yang dekat(keluarga) dengan ketua partai,

selain keluarga dekat, akses bagi munculnnya seorang kader juga

bergantung pada kepemilikan modal untuk maju dalam pemilihan

legislatif maupun eksekutif yang ada. (Kompas, 6 Oktober 2012,

hal 5) 22 Robert P.Clark, Menguak Kekuasaan dan Politik di Dunia Ketiga,

Erlangga, Jakarta : 1986

97

Ketua Umum PDI-P dalam orasinya di GOR

Jatidiri Semarang baru-baru ini menyatakan,

“segala keputusan menyangkut calon yang

diusung merupakan kewenangan Ketua

Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.”23 Hal

ini disampaikan kaitannya dengan Pemilihan

Gubernur Jawa Tengah yang akan segera

berlangsung bahkan seperti dikutip Suara

Merdeka, Megawati mengatakan:”Ya (soal

siapa yang mendapat rekomendasi) itu

kewenangan DPP partai. Urusan saya”. Suatu

pola demokrasi terpimpin yang diterapkan

ayahnya yaitu Soekarno dalam masa

kepemimpinananya sebagai Presiden Republik

Indonesia.

Menyikapi hal tersebut Teddy Sulistio

menanggapi bahwa ihwal yang terjadi dalam

penetapan pasangan calon dari PDI-P

merupakan suatu proses demokrasi yang

harus ditaati sebagai kader partai.

Rekomendasi apapun yang dikeluarkan oleh

DPP pusat merupakan perintah yang wajib

dilaksanakan oleh kader ditingkatan bawah,

meski dalam proses tidak sesuai dengan

demokrasi. Apabila sebuah partai

mengandalkan sebuah proses demokrasi dari

23 Rekomendasi Bisa di Luar 20 Nama, Suara Merdeka. Published:

2 Oktober 2012.

98

“bawah” saja tentu akan merusak sistem

kepartaian yang ada.24

b. Berkaitan Pelanggaran kampanye, seluruh

peserta melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan kampanye yang diatur dalam Pasal

78 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan

melanggar Pasal 60 Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah. Hal ini utamanya arak-arakan

dan pengumpulan massa mengganggu

pengendara jalan serta pemasangan alat

peraga kampanye tidak pada tempatnya.

c. Keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) dalam

tim pemenangan salah satu calon secara

langsung maupun tidak langsung, bahkan

melibatkan salah satu pejabat eselon II, dalam

hal ini Kepala Dinas merupakan sebuah

pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.25

Meski demikian, bila dicermati alasan

keterlibatan PNS aktif pada umumya,

merupakan suatu fenomena pertahanan diri

dan “cari aman” ketika salah satu pasang

24 Wawancara dengan Teddy Sulistio (Ketua DPC PDI-P), Rabu 18

Oktober 2011 di kantor DPRD Kota Salatiga. 25 Dinilai Berpihak, Panwas Tegur 5 PNS. Jawa Pos. Published: 19

April 2011.

99

calon yang diprediksi menang akan menajdi

pemimpin mereka secara birokratis, maka

perlu pendekatan non-formal karena

kepentingan-kepentingan tertentu yang

selama ini telah berjalan. Selain itu, ada pula

motif mencari peluang setelah pensiun kelak,

sehingga menjadi pendukung salah satu calon

merupakan cara efektif untuk mencari

perlindungan setelah pensiun dalam

kaitannya penempatan sebagai pejabat BUMD

ataupun jabatan lainnya.

d. Berkaitan dengan isu politik uang yang

dilakukan secara massif, terencana dan

sistematis menjadi alasan yang sering

dikemukakan untuk pengajuan banding

terhadap keputusan rekapitulasi hasil

Pemilihan Umum. Beberapa pasangan calon

yang di kemudian hari tidak puas seringkali

menggunakan alasan politik uang sebagai

alasan untuk memohon Pemilihan Umum

ulang.

Kenyataannya, banyak dugaan

pelanggaran politik uang yang sengaja

dilakukan oleh pihak pasangan calon lain

yang mengatasnamakan calon A(misalkan)

yang diduga melakukan politik uang, sehingga

ketika “makelar” uang tersebut tertangkap

akan menyebutkan bahwa dia merupakan

orang yang ditugaskan oleh calon A padahal si

calon A tidak pernah melakukan hal tersebut.

100

Demikian fenomena politik uang ini hadir

dalam pemilihan KDH dan WKDH.26

Hal serupa terjadi dalam Pemilihan

Umum KDH dan WKDH Kota salatiga 2011.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara oleh KPU mendapat tanggapan berupa

keberatan oleh pasangan calon H. Diah

Sunarsasi dan Milhous Teddy Sulistiyo.

Pasangan ini mengajukan gugatan kepada

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Juni

2011 atas perkara nomor 55/PHPU.D-IX/2011

dengan termohon KPU Kota Salatiga.27,28

Pada akhirnya dugaan politik uang ini

tidak dapat dibuktikan sehingga Mahkamah

Konstitusi memutus perkara dengan menolak

gugatan dari pasangan calon H. Diah

Sunarsasi dan Milhous Teddy Sulistio dan

memberikan wewenang kepada KPU untuk

mensahkan hasil rekapitulasi yang telah ada.

Pada kenyataannya meskipun politik

uang29 terjadi dalam Pemilihan Umum KDH

26 Wawancara dengan Siskawentar (Ketua DPC[kecamatan] PAN),

Kamis 28 Juni 2011 di kediaman bersabgkutan. 27 Tim KPU, Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, Salatiga : 2011. Bab II - Hal 99. 28 Risalah persidangan terkait gugatan ini dapat dilihat di situs

resmi www.mahkamahkonstitusi.go.id 29 Penuturan dari salah seorang petugas KPPS di daerah Tingkir

memberikan gambaran praktek politik uang yang terjadi

sedemikian rupa sehingga mampu mempengaruhi pemilih secara

signifikan. Oknum Tim pemenangan salah satu calon

memeberikan sejumlah uang kepada pemilih dengan catatan mereka memberikan bukti berupa gambar dari telepon gengam

101

dan WKDH Kota Salatiga 2011, hakim MK

memiliki pertimbangan tersendiri mengenai

hal ini. Sehingga hasil keputusan KPU telah

final dan bersifat tetap.

Politik uang itu sendiri dicermati sebagai

sebuah pragmatisme pemilih yang lebih

mementingkan uang untuk jangka pendek

daripada suatu proses demokrasi dimana

pemilih pada saat pemilihan berlangsung

menjadi penentu bagi pemenang Pemilihan

Umum dan tidak berhenti disitu, namun

pemilih dapat menyampaikan aspirasinya

suatu saat kelak ketika calon yang menjadi

pilihan berhasil memenangi Pemilihan Umum.

Bahkan ironisnya sebagian orang

berpikir bahwa meskipun calon yang dipilih

berhasil memenangkan Pemilihan Umum,

sudah barang tentu mereka akan melupakan

pemilih dan tidak dapat dikontrol kelak ketika

telah menjabat sebagai Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah. Sehingga secara

substansial proses demokrasi tidak berjalan

dengan baik sesuai yang diharapkan.

Pemilihan Umum hanya menjadi proses yang

demokratis secara prosedural.

bahwasanya yang bersangkutan telah memilih pasangan calon yang dimaksud.(wawancara dengan BS, 2 Juli 2012)

102

D. Perbaikan Pemilihan Umum KDH dan

WKDH pada masa yang akan datang

Setelah mencermati Problematika Pemilihan

KDH dan WKDH Kota Salatiga tahun 2011, maka

dalam rangka mewujudkan Pemilihan KDH dan

WKDH yang lebih demokratis secara prosedural

maupun substansial30 di masa yang akan datang,

ada beberapa alternatif perbaikan, yaitu:

a. Berkenaan dengan penyelenggara Pemilihan

Umum KDH dan WKDH, selama ini pendanaan

bersumber dari APBN dan APBD sehingga dalam

operasional terjadi kendala dalam rekrutmen

tokoh-tokoh masyarakat yang netral untuk

menjadi PPK, PPS, maupun KPPS serta

kesekretariatan yang menyertai. Hal ini pada

akhirnya disiasati dengan melibatkan unsur PNS

dalam kesekretariatan sehingga rotasi

kepegawaian dapat mengganggu jalannya proses

demokrasi.

Sehingga perlu dipertimbangkan untuk

memperbesar porsi anggaran dari APBN

dibandingkan kemampuan APBD. Sekalipun

tidak mampu diakomodir, hal ini dapat dilakukan

dengan menciptakan suatu sistem Pemilihan

Umum yang serentak sehingga akan sangat

menghemat anggaran namun dapat maksimal

melibatkan masyarakat yang netral dalam tim

penyelenggaranya.

30 Soemantri, S , Bunga Rampai Hukum Tatanegara Indonesia,

penerbit alumni, Bandung, 1992.

103

b. Berkenaan dengan Partai Politik yang selama ini

masih menganut sistem oligarki ekonomi dan

kekeluargaan dalam pengajuan pasangan calon

KDH dan WKDH, harus dilakukan suatu

reformasi organisasi dalam partai politik.

Reformasi sistem kepartaian yang ada dapat

dilakukan dengan penjaringan kader yang

memiliki kapabilitas serta kemampuan

intelektual dan aktif dimasyarakat sehingga

dapat mengembalikan fungi partai pada jalurnya

yaitu sebagai wadah untuk memberikan

pendidikan politik kepada masyarakat serta

sebagai penyalur aspirasi masyarakat bukan

sebagai “kendaraan” politik di masa pemilihan

KDH dan WKDH.

Selain itu dalam internal partai perlu

dilakukan perombakan organisasi dan

pemantapan peran dan fungsi masing-masing

organ maupun pengurus sehingga dapat

dilakukan check and balances dalam keuangan

partai, serta manajemen kerja partai politik.

Sistem ini nantinya akan menjadi penentu dalam

pengambilan kebijakan kepartaian khususnya

berkaitan dengan pencalonan KDH dan WKDH.

c. Berkenaan dengan netralitas Pegawai Negeri Sipil,

sanksi hukum yang selama ini tidak pernah

diterapkan didalam Korps Pegawai Negeri

Sipil(KORPRI) harus diterapkan dengan tegas dan

berimbang sesuai kadar pelanggaran yang ada.

Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan fungsi

penyidik PNS yang berfungsi mengawasi kinerja

104

dan pelanggaran PNS yang terjadi. Ketegasan

serta penegakan hukum bagi PNS yang

melanggar ketentuan akan memberikan efek jera,

terlebih bila sanksi tersebut dijatuhkan pada

pejabat yang memiliki jabatan struktural cukup

tinggi akan berdampak signifikan pada jajaran

dibawahnya.

d. Berkenaan dengan Pemilih, pragmatisme pemilih

terhadap Pemilihan Umum KDH dan WKDH

dengan anggapan sebagai suatu sistem politik

semata dengan meninggalkan perspektif

demokrasi dan hukum harus diluruskan. Perlu

upaya perubahan paradigma dalam masyarakat

melalui pendidikan politik yang benar dan tidak

memihak. Dalam hal ini peran Komisi Pemilihan

Umum menjadi penting dalam memberikan

pendidikan politik kepada masyarakat selama

masa jeda dari satu Pemilihan Umum ke

Pemilihan Umum berikutnya. Pendidikan politik

yang dilakukan oleh KPU utamanya berkaitan

dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum

yang telah dan akan berlangsung sehingga

tercipta suatu pemikiran aktif partisipatif dari

masyarakat dalam mengawasi dan menjalankan

Pemilihan Umum secara demokratis dan sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku.

e. Berkenaan dengan Pasangan Calon, perlu peran

serta aktif dari masyarakat dalam menentukan

pasangan calon dari partai maupun perseorangan

yang ikut serta dalam Pemilihan KDH dan WKDH.

Partisipasi aktif dari masyarakat ini dapat

105

terbangun dengan adanya pendidikan politik

yang berkesinambungan. Upaya selektif

masyarakat untuk memberikan masukan kepada

partai politik berkaitan dengan pasangan yang

dicalonkan akan menjadi penting dalam sebuah

Pemilihan Umum KDH dan WKDH yang

dijalankan secara demokratis dengan melakukan

“Pemilihan internal partai” sebelum menentukan

pasangan calon yang akan ditentukan.