KONSEP PROFIL DAN PETA MUTU PENDIDIKAN

A. PendahuluanPendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua,

pemerintah, dan masyarakat. Pendidikan bermutu menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai pihak serta bertumbuh menjadi budaya mutu. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Diperlu informasi yang komprehensif terkait dengan implementasi penjaminan mutu dari seluruh pemangku kepentingan, melalui materi konsep profil dan peta mutu pendidikan diharapkan menjadi salah satu upaya proses perbaikan yang dilaksanakan secara terus menerus ini akan bermuara pada terciptanya budaya mutu pendidikan.

Perlu adanya merupakan penjaminan mutu pendidikan yang digerakkan oleh semua unsur di dalam institusi satuan pendidikan.Kegiatan ini diawali dengan penetapan baseline SNP, menjalankan proses pemenuhan standar, monitoring proses, melakukan evaluasi diri, audit mutu internal, dan perumusan perbaikan SNP.

Aktivitas yang bersifat siklus dan merupakan kebutuhan internal satuan pendidikan (internally driven) tersebut secara periodik perlu mendapat pengakuan publik sehingga aktivitas yang dijalankan itu memang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Kondisi ini memberikan arti bahwa, satuan pendidikan sebagai institusi publik berarti telah menjaminkan seluruh klaim mutu yang diberikan kepada masyarakat secara akuntabel.

Dalam implementasinya di lapangan, satuan pendidikan perlu dilengkapi dengan manual yang dapat menjadi landasan kerja operasional. Praktik-praktik yang dialami dalam perjalanannya akan terekam di pangkalan data sebagai profil mutu satuan pendidikan dan secara agregatif menjadi peta mutu pendidikan yang sangat bermanfaat untuk pengembangan program.

Profil dan peta mutu pendidikan sebagai terobosan baru dalam pengelolaan data dan informasi pendidikan diharapkan memiliki kontribusi dalam upaya mengurai benang kusut manajemen data tersebut dengan mendukung sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan data mutu pendidikan. Profil dan peta diharapkan mempermudah akses mutu pendidikan bagi setiap penyelenggara pendidikan kapan pun dan di mana pun mereka berada. Profil mutu merupakan awal bagi pengelola satuan pendidikan untuk peningkatan mutu berbasis data yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan

B. Profil Mutu PendidikanPada umumnya, profil mutu pendidikan merupakan gambaran tentang kondisi mutu

satuan pendidikan berdasarkan 8 (delapan) SNP yang telah digariskan dalam PP Nomor 19/2005. Didukung aplikasi software dan hardware di dalam komputer, profil mutu pendidikan setiap satuan pendidikan dapat disajikan dalam aneka bentuk dan asesorisnya, termasuk tabel dan grafik, yang dapat disesuaikan dengan selera, kemampuan, dan kebutuhan bagi pemakai data mutu program dan/atau satuan pendidikan bersangkutan. Selain tampilan sajian data mutu pendidikan yang menarik, setiap pemangku kepentingan diharapkan dapat mengkases secara cepat dan mudah terhadap profil mutu pendidikan melalui media cetak maupun elektronik. Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini, profil data mutu pendidikan menjadi sesuatu yang menarik bagi orang tua dan siswa, dan bisa diakses secara fleksibel di seluruh nusantara.

Profil mutu satuan pendidikan dapat didefinisikan sebagai gambaran singkat yang menjelaskan karakteristik satuan pendidikan menurut jenjang, jalur, dan jenis satuan pendidikan yang disusun berdasarkan data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan

1

melalui evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi yang mencerminkan pemenuhan dan pencapaian standar. Dengan deksripsi mutu tersebut diharapkan secara sekilas profil mutu dapat menarik perhatian dan mudah bagi pembaca untuk mengetahui mutu masing-masing satuan pendidikan. Secara mendalam, profil mutu menyediakan karakteristik mutu dilengkapi dengan data yang akurat, mutakhir, relevan dengan acuan standar.

Gambaran kondisi satuan pendidikan yang muncul dalam profil idealnya dapat memberikan informasi utuh tentang satuan pendidikan baik dalam tataran input, proses maupun output dari satuan pendidikan tersebut. Untuk mendapatkan gambaran utuh yang dimaksudkan, berbagai sumber data yang disebutkan dalam sistem penjaminan mutu telah dapat digunakan sebagai data awal untuk menyusun profil mutu satuan pendidikan. Sumber data dalam sistem penjaminan mutu pendidikan secara garis besar dapat dibedakan menjadi sumber data internal dan sumber data eksternal. Sumber data internal merupakan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan informasi oleh satuan pendidikan yang menggambarkan kondisi nyata dalam tahun berjalan, sedangkan sumber data eksternal diperoleh dari hasil pengumpulan informasi dari pihak lain yang menggambarkan hasil penilaian kinerja satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Kedua sumber data tersebut sebaiknya difokuskan untuk menjawab pertanyaan mengenai capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan, dengan demikian keduanya dapat menjadi modal utama untuk memperbaiki sistem penjaminan mutu secara internal dan eksternal secara terpadu.

Peluang untuk menyatukan standar sebagai acuan mutu, instrumen pengumpulan data yang lebih terpadu dan memudahkan satuan pendidikan, pengelolaan data yang mudah dan cepat diakses oleh semua pemangku kepentingan pendidikan, penguatan kapasitas asesor di setiap provinsi dan kabupaten/kota sangat terbuka. Bahkan instrumen-instrumen evaluasi yang ada sekarang, untuk sementara dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan profil mutu pendidikan. Agar tidak 're-inventing the wheel', dalam penjaminan mutu pendidikan, setiap kegiatan evaluasi tersebut di atas perlu dipertahankan dan (jika perlu diperbaiki kekurangan-kekurangannya) karena kegiatan-kegiatan tersebut telah, sedang, dan akan terus menghasilkan data mutu pendidikan di setiap program/satuan pendidikan.

Sebagai garda terdepan dalam penjaminan mutu pendidikan di setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan, tim pengembang sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, pendidik, pengawas, dan wakil masyarakat di satuan pendidikan merupakan pelaku utama yang bertanggung jawab secara langsung atas pemenuhan dan pencapaian mutu pendidikan kepada masyarakat sebagai pengguna dan penerima layanan pendidikan. Dalam pelaksanaan penjaminan mutu, satuan pendidikan perlu mengumpulkan, mengolah, memutakhirkan, menganalisis, dan memubliksikan data mutu pendidikan secara akuntabel dan terbuka kepada semua pemangku kepentingan pendidikan.

Sampai saat ini, banyak satuan pendidikan menyusun program peningkatan mutu pendidikan tanpa didasarkan pada data mutu sebagai 'baseline' sehingga setiap kemajuan dan pencapaian standar mutu tidak dapat diukur dan dibandingkan antarwaktu, antarsatuan pendidikan, dan antardaerah. Profil mutu pendidikan diharapkan dapat membantu program dan/atau satuan pendidikan untuk menyusun program dan anggaran pendidikan berdasarkan data mutu yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

Tujuan utama penyajian profil mutu pendidikan pada satuan pendidikan adalah untuk menggambarkan mutu pendidikan berdasarkan 8 (delapan) SNP dan menyajikan mutu pendidikan sesuai dengan indikator setiap standar. Dengan profil mutu, setiap anggotaTim Pengembang Sekolah (TPS) dapat mendalami dan memetakan indikator dan standar mutu yang mana yang sudah atau belum memenuhi dan/atau melampui standar pendidikan. Dengan demikian manfaat profil mutu ditingkat satuan pendidikan antara lain adalah :• Sekolah dapat mengetahui potret, capaian, dan kemajuan mutu pendidikan yang

2

telah, sedang, dan akan dilakukan di masing-masing satuan pendidikan.• Tim pengembang sekolah dapat mempunyai data nyata yang akurat, lengkap, dan

mutakhir untuk penyusunan RKS dan RAPBS.• Pengawas dapat menggunakan data mutu satuan pendidikan untuk melakukan

supervisi baik akademik maupun manajerial berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan untuk pencapaian dan pengembangan kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan.Sebagai sebuah alternatif yang masih membuka peluang sangat besar untuk

dikembangkan, profil mutu di satuan pendidikan minimal memuat informasi sebagai berikut:1. Data pokok satuan pendidikan yang minimal memuat informasi tentang : NPSN, nama,

jenjang, status, alamat satuan pendidikan, telepon, fax, website, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, status akreditasi, tanggal validasi dokumen KTSP terakhir, nama pengawas untuk masing-masing bidang kepengawasan dan nama kepala sekolah.

2. Data pendidik dan tenaga kependidikan yang minimal memuat informasi tentang: jumlah, kualifikasi, status kepegawaian, status NUPTK dan status sertifikasi masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran dan per status ketenagaan, jumlah capaian hasil penilaian kinerja untuk masing-masing kriteria.

3. Data siswa yang minimal memuat informasi tentang jumlah siswa per rombongan belajar, jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin, jumlah siswa berkebutuhan khusus,

4. Data penilaian sekolah yang minimal memuat informasi tentang rata-rata KKM per mata pelajaran yang diperoleh dari agregasi KKM per kompetensi dasar, capaian rata-rata nilai hasil UN atau UASBN untuk masing-masing mata pelajaran, capaian rata-rata hasil belajar per mata pelajaran.

5. Data sarana dan prasarana satuan pendidikan yang memuatinformasi tentang jenis, jumlah dan kondisi fisik ruangan yangada di satuan pendidikan.

6. Data capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan yang minimal memuat informasi tentang deskripsi capaian masing-masing standar dan deskripsi identifikasi kekuatan serta kelemahan masing-masing standar yang ada di satuan pendidikan beserta usulan program untuk masing-masing standar.

Sebagai sebuah alternatif format dari profil mutu satuan pendidikan dengan kriteria informasi tersebut dapat dilihat dalam lampiran buku ini.

C. Peta Mutu PendidikanPeta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan

pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diagregasi dalam batasan wilayah tertentu

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakekatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal

3

(baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut:• Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan

untuk penyusunan kebijakan, program, dan angaran pendidikan di wilayah kabupaten/kota.

• Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antarkabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu.

• Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil

di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu (penjelasan pasal 91 PP 19/2005).

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil EDS hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan.

Agregasi profil mutu satuan pendidikan di tiap jenjang wilayah hendaknya minimal dapat dikembangkan untuk menghasilkan peta capaian kinerja satuan pendidikan atas delapan SNP dengan informasi minimal sebagai berikut:I. Deskripsi umum kondisi pendidikan

i. Jumlah satuan pendidikan perjenjang dan per status sekolah. ii. Hasil akreditasi perjenjang maupun per program keahlian (khusus SMK/MAK)

II. Deskripsi ketercapaian SNP dalam lingkup wilayah1. Standar Isi :

i. Persentase kepemilikan Dokumen 1 dan Dokumen 2 KTSPii.Persentase kepemilikan rencana tinjauan dan perbaikan atas KTSP yang terjadwal.

2. Standar Proses :i. Persentase Kepemilikan silabus dan RPP oleh semua pendidikii.Persentase Kesesuaian silabus dan RPP dengan implementasinya iii.Persentase kepemilikan Rencana perbaikan atas RPP dan Silabus iv.Persentase rasio siswa dalam satu rombel (SD 1:28, SMP 1:32, SMA 1:32)

3. Standar Kompetensi Lulusan :i. Persentase kelulusan di satuan pendidikan minimal dalam rentang waktu 3 tahun

terakhir. ii.Persentase ketercapaian KKM per mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan

4. Standar Pengelolaan

4

i. Persentase kepemilikan rencana pencapaian SNP ii. Persentase kepemilikan program kemitraan

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikani. Persentase Kualifikasi PTK sesuai standar PTK ii. Persentase Sertifikasi Pendidikiii. Persentase capaian hasil penilaian kinerja guruiv. Persentase kepemilikan PKB di tingkat satuan pendidikanv. Persentase rasio guru dan siswa sesuai standar pendidik (SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA = 1:20, SMK 1:15, MAK =6. Standar Pembiayaan

i. Persentase kesesuaian penggunaan biaya sesuai standar pembiayaan7. Standar Sarana dan Prasarana

i. Persentase ruang kelas yang sesuai dengan jumlah rombelii.Persentase sumber belajar sesuai dengan standar iii. Persentase kepemilikan ruang

perpustakaan iv. Persentase kepemilikan ruang laboratorium8. Standar Penilaian

i. Persentase kepemilikan jadwal penilaian (Ulangan harian dan remedialnya, ulangan tengah semester, ulangan semester dan ujian akhir sekolah).

ii.Persentase kepemilikan kisi-kisi dan soal ulangan per mata pelajaran (Ulangan harian dan remedialnya, ulangan tengah semester, ulangan semester dan ujian akhir sekolah).

iii. Persentase kepemilikan analisis soal dan hasil penilaian.Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

D. Pemanfaatan Profil dan Peta Mutu Pendidikan Profil mutu pendidikan yang secara ringkas menggambarkan karakteristik mutu

pendidikan di suatu satuan pendidikan idealnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan kinerja satuan pendidikan dengan acuan SNP. Bentuk konkret dari rencana peningkatan dan pengembangan kinerja satuan pendidikan berupa rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun (Pasal 53 PP 19/2005).

Lebih detail dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa sekolah wajib membuat:

1. rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan;

2. rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.

Rencana Kerja Sekolah (RKS) dalam kerangka empat tahun maupun tahunan merupakan hal yang sangat penting, karena RKS dapat digunakan sebagai:

1. pedoman kerja (kerangka acuan) dalam mengembangkan Sekolah dasar untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan Sekolah; serta

2. bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan Sekolah.

Tujuan utama penyusunan RKS adalah agar Sekolah mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan sehingga tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan Sekolah dapat dicapai. RKS juga menjamin bahwa semua program dan

5

kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan Sekolah sudah memperhitungkan harapan-harapan pemangku kepentingan dan kondisi nyata sekolah/ madrasah. Karena itu proses penyusunan RKS harus mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:1. Terpadu, mencakup perencanaan keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh

Sekolah,2. multi-tahun, mencakup periode empat tahun,3. multi-sumber, mengindikasikan jumlah dan sumber dana masing-masing program.

Misalnya dari BOS, DAK, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, sumbangan dari masyarakat atau sumber dana lainnya,

4. berbasis kinerja, dalam arti semua program/kegiatan memiliki indikator-indikator yang harus dicapai dengan jelas termasuk kerangka waktu pencapaian indikatornya,

5. disusun secara partisipatif oleh kepala Sekolah, komite Sekolah dan dewan pendidik dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

6. mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa ke dalam program dan kegiatan sekolah/madrasah

7. sensitif terhadap isu jender, adalah adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam penyusunan program,

8. responsif terhadap keadaan bencana, menunjukan daya tanggap sekolah/ madrasah terhadap kemungkinan terjadinya bencana, dan

9. pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi oleh komite Sekolah dan pemangku kepentingan lainnya.

Alur penyusunan RKS dalam tabel di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut:I. PersiapanSebelum penyusunan RKS dilakukan, Dewan Pendidik (kepala Sekolah dan guru)

bersama Komite Sekolah membentuk tim pengembang sekolah/ madrasah (TPS/M) yang salah satu tugasnya adalah menyusun RKS. Pembentukan TPS/M hendaknya dilakukan melalui proses demokratis dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Sekolah yang sudah memiliki TPS sebelumnya dapat mengoptimalkan tim yang sudah ada dengan mempertimbangkan beban kerja dan tanggungjawab yang sesuai dan relevan.

Setelah terbentuk, TPS/M disarankan melakukan pendalaman/orientasi mengenai kebijakan-kebijakan pengembangan pendidikan dan penyusunan RKS. Materi yang perlu didalami antara lain: peraturan dan perundang-undangan mengenai pendidikan perlindungan anak, kebijakan pendanaan pendidikan, kebijakan peningkatan mutu dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, prioritas pendidikan tingkat kabupaten/ kota, manajemen berbasis sekolah/ madrasah (MBS/M), pendekatan, strategi dan metode pembelajaran inovatif seperti pembelajaran aktif, pembelajaran aktif-kreatif-efektif dan menyenangkan (PAKEM), peranserta masyarakat dalam pendidikan, perencanaan pendidikan di Sekolah. Selain itu juga dibahas penyusunan RKS, peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama-sama dalam kelompok kerja kepala sekolah (KKKS), kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) serta pertemuan/rapat Sekolah yang dihadiri baik oleh Dewan Pendidik, Komite Sekolah maupun secara mandiri oleh anggota TPS/M.

II. Proses Penyusunan RKSSecara umum proses penyusunan RKS dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut

ini :1. Menentukan Kondisi Sekolah Saat ini

Kondisi sekolah saat ini dapat ditentukan dengan mengkaji profil satuan pendidikan yang telah disusun berdasarkan proses evaluasi diri yang mengedepankan

6

kejujuran dan obyektifitas dalam pengumpulan data dan informasi tentang capaian kinerja sekolah atas 8 SNP. Sumber data dalam proses evaluasi diri seperti telah disebutkan sebelumnya berasal dari sumber internal sekolah maupun dari sumber eksternal. Dengan mengintegrasikan semua sumber data tersebut dalam profil mutu sekolah, diharapkan kajian dan tinjauan atas kondisi sekolah dapat lebih obyektif dan akuntabel.

Tujuan melakukan evaluasi diri adalah untuk melihat gambaran yang jelas tentang situasi sekolah saat ini. Karena itu, evaluasi diri sekolah harus dilakukan dengan seksama dan seobjektif mungkin. Informasi yang dihasilkan dari evaluasi diri sekolah/madrasah juga berguna untuk membantu para pemangku kepentingan Sekolah dalam menyusun RKS dan RKT yang didasarkan pada kondisi nyata sekolah yang berikutnya dituangkan dalam profil sekolah.

Hasil kajian profil sekolah hendaknya dapat dijadikan dasar untuk menentukan capaian kinerja sekolah saat ini. Kinerja sekolah yang dimaksud hendaknya dapat mengidentifikasi misalnya, bagian yang mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang mengalami penurunan. Dari hasil identifikasi tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS 2011, dapat disusun program sekolah yang terdiri dari:1. Pengembangan kompetensi lulusan (bidang akademik dan non akademik)2. Pengembangan kurikulum/KTSP3. Pengembangan pembelajaran4. Pengembangan sistem penilaian5. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan6. Pengembangan sarana dan prasarana Sekolah7. Pengembangan manajemen Sekolah8. Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler9. Budaya dan lingkungan Sekolah10. Penanaman karakter (budi pekerti).

Dengan mempertimbangkan hasil kajian dari profil sekolah yang ada, TPS hendaknya mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan tingkat kebutuhan program untuk memberikan layanan yang baik dan bermutu untuk seluruh siswa. Tingkat kebutuhan yang dimaksud idealnya lebih memprioritaskan pada capaian kinerja yang belum memenuhi SNP untuk ditingkatkan minimal sesuai dengan SNP dengan kerangka waktu yang jelas.2. Menentukan kondisi sekolah yang diharapkan

PP Nomor 19/2005 tentang standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan. Mengacu pada pencapaian SNP sekolah harus menentukan kondisi sekolah yang diharapkan dalam merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah sekaligus dalam menentukan indikator keberhasilan kinerjanya termasuk dengan menetapkan kerangka waktu yang jelas dalam pencapaiannya.3. Menyusun program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang disusun sekolah secara ideal bertujuan untuk memberikan layanan yang baik dan bermutu kepada para pemangku kepentingan dengan target memenuhi atau melampaui SNP dengan jadwal dan tahapan yang jelas. Program adalah upaya untuk mencapai sasaran. Untuk mencapai satu sasaran, bisa dengan melalui satu atau beberapa program. Oleh sebab itu, program yang dicanangkan oleh sekolah tergantung pada sasaran yang telah ditetapkan oleh sekolah/ madrasah itu sendiri. Program bisa dilaksanakan oleh pihak Sekolah maupun

7

melibatkan pihak lain, misalnya komite Sekolah atau warga masyarakat yang lebih luas. Agar pelaksanaan program lebih terkoordinasikan dengan baik, maka perlu ditentukan penanggung jawab program. Penanggung jawab program bisa berupa suatu unit kerja, misalnya komite sekolah/ madrasah, atau bisa juga perorangan, misalnya guru kelas atau kepala sekolah.

Kegiatan adalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di dalam suatu program. Kegiatan dirumuskan sebagai tindakan dalam memenuhi atau menjawab tantangan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang baik adalah yang mengarah pada pencapaian tantangan yang telah dirumuskan dengan efektif dan efisien dari segi biaya, waktu dan penggunaan sumberdaya yang lainnya.

Jadwal adalah alokasi waktu suatu program dan kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan. Tujuan penyusunan jadwal kegiatan ini adalah untuk mempermudah pelaksana dalam menentukan urutan kegiatan dan mengatur penggunaan sumberdaya dan dana yang dimiliki Sekolah sehingga alur kegiatan dan keuangan sekolah/ madrasah dapat dikontrol lebih efektif.4. Perumusan Rencana Anggaran Sekolah

Setelah program, penanggungjawab program, kegiatan dan jadwal kegiatan dirumuskan, tahap selanjutnya adalah menyusun Rencana Anggaran Jangka Menengah Sekolah/ Madrasah untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Pada tahap ini ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan: a. Membuat rencana biaya Sekolah

Rencana biaya program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, dan apakah sekolah/ madrasah cukup memiliki dana, dan dari mana dana tersebut diperoleh. Berikut ini adalah cara menyusun rencana biaya: 1) mendapatkan dan menghitung biaya satuan dari semua kegiatan yang telah ditetapkan; 2) menghitung rencana biaya

b. Membuat Rencana Pendanaan SekolahRencana pendanaan adalah rencana sumber pendapatan sekolah yang sesuai

dengan kebutuhan dan urutan tingkat kepastian perolehan dana. Berikut adalah contoh tingkat kepastian perolehan dana Sekolah: 1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang sudah dianggarkan dan ditetapkan; 2) Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi Sekolah yang terpilih; 3) APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berbeda-beda untuk setiap daerah; 4) Sumbangan masyarakat, belum dapat dipastikan; dan 5) Donatur (perusahaan/industri, alumni, dsb.), belum dapat dipastikan.

c.. Menyesuaikan Rencana Biaya dengan Sumber PendanaanSebelum menyesuaikan rencana biaya dan sumber pendanaan, maka Tim

Pengembang Sekolah perlu mempelajari terlebih dahulu aturan penggunaan sumber pendanaan; karena biasanya masing-masing pemberi dana mempunyai aturan mainnya sendiri. Aturan penggunaan tertulis yang sudah tersedia adalah program BOS. Aturan tertuju pada pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dan boleh dibiayai dengan dana BOS. Aturan dari sumber dana lain diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan pemberi dana.

Langkah berikutnya adalah menyesuaikan Rencana Biaya dengan Sumber Pendanaan. Dengan selesainya langkah ini, maka RKS telah selesai karena Sekolah sudah mempunyai rencana yang lengkap, yaitu: Sasaran, Program, Kegiatan, Rencana Biaya, dan Pendanaan.

8

5. Merumuskan Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS/M) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, ada tiga hal yang harus dilakukan, yaitu:

a. Menetapkan Program/Kegiatan Strategis;b. Menetapkan Kegiatan Kegiatan Rutin/reguler;c. Menetapkan Jadwal Rencana Kerja Tahunan.

Sedangkan tahapan dalam penyusunan RKAS adalah sebagai berikut:a. Menghitung Biaya Rutin/Reguler;b. Menghitung Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan Rutin/

Reguler;c. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

III. Pengesahan, dan Sosialisasi RKSTahapan terakhir yang harus dilakukan dalam penyusunan RKS/RKAS adalah

melakukan pengesahan dan sosialisasi, dengan langkah sebagai berikut:a. Penyetujuan RKS oleh rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan

pertimbangan dari Komite Sekolahb. . Pengesahan berlakunya RKS oleh Dinas Pendidikan/Kantor kemenag (untuk

sekolah/madrasah negeri), atau oleh penyelenggara Sekolah (bagi Sekolah swasta);

c. c. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan Sekolah.

B. Pengembangan Program Tingkat Kabupaten/KotaPasal 1 Permendiknas 63 /2009 menyebutkan mutu pendidikan adalah

tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Pada tataran ini muara penjaminan mutu adalah meningkatnya kecerdasan peserta didik yang diindikasikan dari ketercapaian kriteria ketuntasan minimal untuk setiap kompetensi dasar di setiap mata pelajaran. Penjaminan mutu menurut Permendiknas 63/2009 adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Dengan kata lain setiap kegiatan di tingkat satuan pendidikan, program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat harus secara sistemik dan terpadu menuju peningkatan kecerdasan bangsa.

Pada tingkat satuan pendidikan hasil evaluasi diri yang dituangkan dalam profil satuan pendidikan dengan menggunakan berbagai sumber data dan informasi yang didalamnya juga memuat hasil akreditasi dan sertifikasi dalam konteks sistem penjaminan mutu pendidikan harus dapat menjadi bagian integral bagi upaya penjaminan mutu pendidikan di tingkat wilayah berikutnya. Salah satu pemangku kepentingan pengguna profil satuan pendidikan adalah pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang dalam hal ini diwakili oleh dinas pendidikan kabupaten/kota di lingkungan pemerintah daerah.

Agregasi dari profil mutu satuan pendidikan di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang berupa peta mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota idealnya disusun oleh Tim Pengembang Kabupaten/Kota yang dibentuk dalam upaya pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan yang ada di wilayahnya. Tim Pengembang Kabupaten/Kota dapat dibentuk dengan melibatkan

9

Pengawas, Pegawai Dinas Pendidikan, para Ketua Kelompok Kerja baik kepala sekolah maupun guru yang bertanggung jawab kepada kepala dinas pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan termasuk berbagai rangkuman rekomendasi untuk mendorong perbaikan maupun pengembangan kinerja satuan pendidikan untuk memenuhi ataupun melampaui standar sesuai dengan amanat Pasal 91 PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, program pengembangan tingkat kabupaten/kota dapat dirumuskan dengan menggunakan kerangka di bawah ini.1. Agregasi dari profil satuan pendidikan per jenjang, jalur dan jenis

pendidikan2. Penyusunan peta mutu pendidikan tingkat kabupaten dengan fokus pada

capaian SNP perjenjang, jalur dan jenis pendidikan.3. Berbasis peta mutu tersebut, disusun daftar program tindak lanjut.4. Berdasarkan daftar program tindak lanjut, disusun kebijakan pengembangan

program peningkatan mutu di tingkat kabupaten/kota.5. Penyusunan skala prioritas pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan,

baik dari segi jenis maupun jumlah sasaran yang akan direalisasikan setiap tahun.

Agregasi dari profil satuan pendidikan untuk wilayah kabupaten akan lebih mudah dan lebih cepat dilakukan dengan sentuhan teknologi informasi, sehingga penguatan kapasitas baik sarana dan prasarana maupun kapasitas sumber daya manusia menjadi tuntutan mutlak yang harus dijadikan fokus perhatian pemerintah daerah dalam mendukung berbagai upaya penjaminan mutu pendidikan untuk setiap satuan pendidikan di wilayahnya.

Penguatan kapasitas yang dimaksud akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pembentukan jaringan kerjasama antar sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah dengan berbagi sumberdaya yang dimiliki baik dalam bentuk program, kegiatan, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia agar terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan a tau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah (pasal 2 ayat 2 butir (e) Permendiknas 63/2009 tentang SPMP).

Pasal 59 PP 19/2005 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan salah satu prioritas programnya adalah penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Wujud nyata kegiatan penjaminan mutu sesuai pasal 20 Permendiknas 63/2009 di tingkat pemerintah daerah adalah melalui pemberian bantuan, arahan, fasilitasi, supervisi dan/atau pengawasan, saran dan/atau bimbingan kepada satuan pendidikan berdasarkan kegiatan evaluasi dan pemetaan mutu satuan dan program pendidikan. Peta mutu sebagai data dasar bagi penyusunan program yang diperoleh dari agregasi profil satuan pendidikan dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah daerah. Peta mutu yang dikembangkan harus memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi dengan visualisasi yang sederhana dan menarik agar mudah dipahami dengan basis data yang berasal dari profil tingkat satuan pendidikan agar dapat menjadi data dasar bagi pengambilan kebijakan maupun bagi penyusunan program dan alokasi anggaran.

Kajian atas peta mutu mutlak menjadi bahan penyusunan daftar rekomendasi program. Daftar rekomendasi yang dikembangkan difokuskan pada upaya pemenuhan maupun pengembangan capaian acuan mutu baik ditingkat satuan pendidikan maupun di tingkat

10

pemerintah daerah dengan mengacu pada regulasi yang relevan. Daftar rekomendasi hendaknya mencantumkan target sasaran dan kerangka waktu yang jelas untuk pencapaiannya. Sebagai bahan bagi penyusunan kebijakan dan program, daftar rekomendasi sebaiknya menggunakan bahasa kegiatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk memastikan rekomendasi yang disusun dapat dilaksanakan tepat arah dan tepat sasaran dalam kerangka waktu yang dituliskan.

Daftar rekomendasi yang telah disusun perlu ditindaklanjuti oleh pihak dinas pendidikan dengan memperhitungkan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai program peningkatan mutu sesuai. Anggaran ini akan menjadi masukkan bagi pemerintah daerah (bupati/walikota) untuk menyusun RAPBD untuk tahun mendatang. Tentu saja di tingkat pemerintah daerah, usulan anggaran peningkatan mutu ini masih akan diolah lagi sesuai dengan program-program pembangunan semua aspek kehidupan sosial dan kemasyarakatan di daerah yang akan diproyeksikan untuk tahun mendatang. Secara komprehensif, usulan RAPBD akan diusulkan dan dibicarakan di tingkat DPRD untuk disahkan menjadi APBD.

E. C. Pengembangan Program ProvinsiPasal 52 PP 19/2005 tentang SNP menyebutkan Pemerintah Provinsi

mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. Permendiknas No 63 tahun 2009 dalam bagian ke tujuh pasal 32 hingga pasal 34 mengatur tentang tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penjaminan mutu. Tanggung jawab pemerintah provinsi adalah melakukan supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi kepada satuan atau program pendidikan formal dalam penjaminan mutu termasuk kewajiban untuk menciptakan sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilakukan bekerjasama dan berkoordinasi dengan LPMP.

Berdasarkan aturan tersebut maka Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP, yang memiliki kewajiban dalam melakukan penjaminan mutu di tingkat provinsi, perlu membuat peta mutu pendidikan di wilayahnya berdasarkan input peta mutu kabupaten/kota yang berada dalam lingkungannya sebagai dasar bagi pelaksanaan supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi kepada satuan atau program pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kewenangannya. Peta mutu pendidikan di tingkat provinsi merupakan agregat peta mutu kabupaten/kota. Peta mutu tingkat provinsi idealnya disusun oleh tim pengembang provinsi yang terdiri dari unsur dinas pendidikan provinsi bekerjasama dengan LPMP sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyusunan dan pelaporan peta mutu pendidikan di wilayahnya.

Peta mutu pendidikan tingkat provinsi merupakan deskripsi ringkas karakteristik mutu pendidikan mengacu pada 8 SNP di tingkat provinsi yang idealnya mampu mengidentifikasi satuan pendidikan yang kinerjanya telah atau hampir memenuhi SNP dan satuan pendidikan yang belum memenuhi SNP. Peta mutu pendidikan dengan kata lain dapat dijadikan dasar bagi pemerintah provinsi untuk mengkategorikan sekolah kriteria mandiri dan kriteria standar sesuai penjelasan pasal 11 PP 19/2005 tentang SNP. Kategorisasi tersebut bermanfaat bagi penentuan prioritas program peningkatan mutu di tingkat provinsi.

11

Integrasi proses pemetaan mutu pendidikan perlu dilakukan dengan proses sertifikasi dan akreditasi sebagai bagian integral dari proses penjaminan mutu. Dinas Pendidikan Provinsi sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan di tingkat pemerintah daerah provinsi perlu melakukan koordinasi dengan LPMP sebagai unit pelaksana teknis pemerintah sesuai dengan pasal 23 PP 17/2010 dalam berbagai upaya penjaminan mutu, termasuk dalam proses pemetaan mutu pendidikan. Kajian dari hasil peta mutu pendidikan tingkat provinsi idealnya merupakan dasar bagi pemerintah provinsi dalam menentukan alokasi sumberdaya untuk mendorong satuan pendidikan minimal mencapai kategori mandiri.

Kapasitas kewenangan dan otoritas wilayah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi merupakan sumberdaya bagi upaya penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi. Kajian atas peta mutu pendidikan tingkat provinsi merupakan dasar bagi upaya intervensi pemerintah provinsi untuk mendorong satuan pendidikan mencapai SNP. Intervensi pemerintah provinsi ke satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi peningkatan mutu di tingkat satuan pendidikan.

F. Pengembangan Program NasionalPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 44 tahun 2010 tentang Renstra

Kemendiknas 2010-2014 mengamanatkan terwujudnya akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu output dan outcome dalam pemanfaatan APBN. Renstra menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin accountable. Dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukan (input) untuk setiap unit kerja. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih memantapkan kembali penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional. Mengacu kepada perubahan struktur organisasi Kemdiknas sesuai dengan Perpres 67 Tahun 2010 Tentang Perubahan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Eselon I di Kementerian dan Lembaga, Kemdiknas memiliki 9 Unit Eselon I, dan 9 Program. Bagan struktur organisasi Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan

Program-program pembangunan pendidikan telah disusun Kemendiknas dalam upaya pencapaian tujuan Renstra pada tahun 2014 berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Pengelompokan program tersebut adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Program dan Unit Eselon I Kemdiknas

KODE PROGRAM UNIT ESELON IP1 Program Pendidikan Anak Usia Dini,

Non Formal Dan InformalDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal

P2 Program Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan DasarP3 Program Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan

MenengahP4 Program Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan

TinggiP5 Program Pengembangan SDM

Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Badan Pengembangan SDM Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan

P6 Program Penelitian Dan Pengembangan

Badan Penelitian Dan Pengembangan

12

P7 Program Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra

P8 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Jenderal

P9 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Inspektorat Jenderal

Sebagai bagian integral dari organisasi Kemendiknas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan bertanggungjawab sepenuhnya atas perencanaan dan pelaksanaan Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu upaya sistematis bagi peningkatan mutu pendidikan yang secara simultan dapat menjawab ketercapaian indikator kinerja utama BPSDMPPPMP. Hal ini dapat terukur melalui adanya capaian indikator kinerja kegiatan berupa persentase satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikan yang mengharuskan adanya output berupa dokumen profil mutu di tingkat satuan pendidikan, dokumen peta mutu tingkat provinsi atau kabupaten dan dokumen peta mutu tingkat nasional. Dokumen peta mutu tingkat nasional diperoleh dari agregasi dokumen peta mutu tingkat provinsi yang merupakan output agregasi dokumen peta mutu tingkat kabupaten/kota.

Profil mutu di tingkat satuan pendidikan merupakan sumber data yang idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pada tataran nasional suatu peta mutu pendidikan diharapkan dapat merepresentasikan profil mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi pemerintah untuk mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality assurance).

Integrasi ProsesPeta mutu pendidikan di tingkat nasional dihasilkan dengan baik dengan adanya

integrasi proses akreditasi, sertifikasi dan evaluasi dalam berbagai bentuk program, kegiatan dan anggaran baik di tingkat unit utama Kemendikbud, tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat satuan pendidikan. Dengan integrasi proses tersebut diharapkan adanya peta mutu yang merupakan agregasi dari profil di tingkat satuan pendidikan yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data agar program, kegiatan dan anggaran yang disusun oleh para pengambil kebijakan dapat lebih tepat arah dan tepat sasaran.

Berbagi sumber dayaIntegrasi proses yang dimaksud sebelumnya dapat terjadi dengan optimal untuk

menghasilkan peta mutu pendidikan apabila semua unit kerja ditingkat Kemendikbud, pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat bekerjasama dalam bentuk program, anggaran, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi sebagai bahan penyusunan profil mutu di tingkat satuan pendidikan dan peta mutu di tingkat selanjutnya agar dapat dimanfaatkan bersama sebagai base-line data untuk kepentingan peningkatan dan pengembangan kinerja satuan pendidikan dan stakeholders terkait dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di tiap satuan pendidikan.

Sentuhan Teknologi InformasiKemampuan teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan

menampilkan data mutu pendidikan dari tingkat satuan pendidikan yang di agregasi di

13

tingkat selanjutnya mutlak diperlukan agar peta mutu yang dihasilkan lebih akurat dalam memberikan informasi kepada penggunanya. Akurasi data dan informasi yang ditampilkan dalam suatu peta mutu dengan visualisasi yang menarik dan tingkat keterbacaan yang tinggi dapat memudahkan stakeholder menjadikan peta mutu sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk penyusunan program, kegiatan dan anggaran bagi berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan untuk pemenuhan maupun pengembangan Standar Nasional Pendidikan.

Deskripsi implemetasi integrasi proses, berbagi sumberdaya dengan sentuhan teknologi informasi dalam penyusunan profil mutu di tingkat satuan pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:1. Satuan pendidikan melakukan entry data pokok satuan pendidikan dengan primary

key NPSN ke dalam database.2. Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan melakukan entry

maupun updating data individunya ke dalam database NUPTK sebagai bagian dari proses awal sertifikasi profesi guru.

3. Untuk pendidik yang sudah bersertifikat profesi, satuan pendidikan berkewajiban melakukan penilaian kinerja guru sebagai base-line data penyusunan program pengembangan keprofesian berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan yang diinput ke dalam database dengan primary key NUPTK.

4. Data dan informasi dari langkah 1 sampai dengan 3 merupakan bahan bagi pelaksanaan evaluasi diri satuan pendidikan dalam menilai kinerjanya atas delapan standar nasional pendidikan sebagai bahan penyusunan rencana pengembangan sekolah dan rencana kerja anggaran sekolah. Proses evaluasi diri ini dilakukan terus menerus dan terjadwal sebagai bagian dari persiapan satuan pendidikan untuk dinilai kinerjanya oleh pihak eksternal melalui mekanisme akreditasi.

5. Hasil dari evaluasi diri satuan pendidikan ini disusun dalam bentuk profil mutu satuan pendidikan yang secara umum dapat menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas delapan standar.

Profil mutu di tingkat satuan pendidikan secara umum sudah mengintegrasikan proses akreditasi, sertifikasi dan evaluasi yang perlu diagegasi di tingkat selanjutnya dalam lingkup wilayah yang ditentukan. Hasil agregasi profil mutu satuan pendidikan akan menjadi suatu peta mutu yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan untuk mengintegrasikan semua program, kegiatan dan anggaran antar unit kerja tingkat pemerintah daerah maupun antar unit utama Kemendikbud dengan base-line data yang sama yaitu profil mutu satuan pendidikan sebagai hasil evaluasi diri satuan pendidikan.

PenutupSemangat memberikan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu

bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menuntut berbagai upaya bagi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan sebagai langkah awal dalam rangkaian proses penjaminan mutu akan memiliki efektifitas dan efisiensi tinggi apabila terwujud integrasi dari berbagai proses dalam pemetaan mutu dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah dan pemerintah dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menampilkan berbagai data dan informasi dari satuan pendidikan.

Penyusunan profil mutu satuan pendidikan yang diagregasi di tingkat berikutnya

14

dengan sebutan peta mutu pendidikan merupakan gambaran nyata kondisi mutu pendidikan dalam konteks capaian Standar Nasional Pendidikan. Profil dan peta mutu yang dihasilkan akan bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan apabila disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan akurat. Peningkatan mutu dapat terwujud apabila profil dan peta mutu yang telah digunakan sebagai sumber data bagi penyusunan program dan kegiatan ditindaklanjuti dalam implementasi program berbasis profil dan peta mutu di setiap tingkatan, yaitu satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah.

Upaya bersama dari berbagai pihak pemangku kepentingan pendidikan dengan semangat memberikan pelayanan kepada seluruh peserta didik harus dimulai dari proses pengumpulan data yang selanjutnya diolah dan dianalisis sebagai bahan penyusunan program peningkatan mutu sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab bersama dalam peningkatan mutu pendidikan.

15