peta mutu tahun 2018 dan rekomendasi peningkatan mutu sma · 2020. 1. 30. · peta mutu tahun 2018...

PETA MUTU TAHUN 2018 DAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU SMA JAKARTA UTARA

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan

bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling

terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan

kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa pendidikan merupakan urusan pelayanan dasar

yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan urusan pendidikan

ini, dalam lampiran undang-undang tersebut tertera pembagian kewenangan antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, ditegaskan bahwa satuan

pendidikan harus menjalankan budaya mutu pendidikan. Untuk melaksanakan hal tersebut,

satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan, LPMP, dan lembaga

terkait lainnya. Dinas Pendidikan adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap

peningkatan mutu pendidikan di wilayah sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena

itu, dibutuhkan suatu sistem dan mekanisme implementasi penjaminan mutu pendidikan

untuk memberikan arahan/pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam

menjalankan penjaminan mutu pendidikan.

Pemberlakuan regulasi tentang otonomi daerah melalui Undang-undang tentang

Pemerintahan Daerah (terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) berdampak

terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Kebijakan otonomi pendidikan sangat

berpengaruh positif terhadap berkembangnya satuan pendidikan sebagai lembaga

pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah.

Keragaman potensi sumber daya pendidikan di daerah menyebabkan mutu lulusan satuan

pendidikan sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis

yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman

kebutuhan masyarakat, layanan proses pendidikan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik

dan kependidikan, serta mutunya.

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung

jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat.

Pada level Pemerintah Pusat penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan

menengah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam

Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan Provinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedangkan pada level

pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 28 Tahun 2016, satuan

pendidikan harus menjalankan penjaminan mutu pendidikan. Guna mencapai terjadinya

budaya mutu di satuan pendidikan, satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh

Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di wilayah provinsi.

Guna menjamin terlaksananya penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah di satuan pendidikan, maka perlu disusun rekomendasi peningkatan mutu

berdasarkan hasil analisis rapor mutu untuk mewujudkan budaya mutu pendidikan.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP Nomor 32

tahun 2013 dan perbaharuan kedua melalui PP Nomor 13 tahun 2015 menyatakan

kewajiban setiap satuan pendidikan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk

memenuhi ataupun melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

3. Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM) menyatakan bahwa

pemetaan mutu sebagai tahapan pertama dalam SistemPenjaminan Mutu Internal dan

Sistem Penjaminan Mutu Ekesternal.

3. Tujuan

Tujuan disusunnya buku ini adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu

pendidikan di provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten /Kota serta analisisnya dan untuk

menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan

pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun

pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

4. Manfaat

Pada akhirnya hasil analisis peta capaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP) ini

diharapkan dapat menjadi salah satu sumber data dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan (SPMP) sebagai elemen yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan

sehingga SPMP dapat terlaksana dengan tepat, baik dan berkelanjutan.

BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP) DASAR DAN MENENGAH

1. Pengertian SPMP

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah terdiri atas Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI

dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan. Pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah

(SD, SMP, SMA, dan SMK) dilaksanakan sistem penjaminan mutu dengan cara yang sama.

Hal yang berbeda adalah substansi kurikulum.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Badan/Lembaga Standar Pendidikan, dan Badan/Lembaga Akreditasi. Kedua sistem

penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah tersebut ditunjang oleh Sistem Informasi

Penjaminan Mutu Pendidikan.

Gambar 1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan suatu siklus kontinu yang dilaksanakan oleh

Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta

terbangunnya budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu

pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya terpadu dan sistematis antara

seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan yang meliputi Kepala Satuan

Pendidikan, Guru, dan Tenaga Kependidikan/Tata Usaha, dan bekerja sama dengan Komite

Satuan Pendidikan.

Gambar 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dibagi menjadi lima

tahapan yaitu: i) Pemetaan mutu

ii) Penyusunan rencana peningkatan mutu

iii) Implementasi rencana peningkatan mutu/pelaksanaan

iv) Monitoring evaluasi/audit internal

v) Penetapan strategi mutu pendidikan.

Guna mengetahui capaian satuan pendidikan dalam hal mutu pendidikan pada saat akan

menjalankan SPMI yang pertama kali, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan

pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri yang di dalamnya termasuk

instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai

standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu selanjutnya

dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan visi, misi dan kebijakan satuan pendidikan

dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan.

3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Gambar 3 Posisi dan Peran masing-masing Lembaga dalam SPME

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan oleh Badan/Lembaga Standar Pendidikan,

Badan/Lembaga Akreditasi Satuan Pendidikan, Pemerintah (Direktorat Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah), dan Pemerintah Daerah. Pada Gambar di atas, posisi lembaga-

lembaga tersebut dalam SPME dijelaskan lebih rinci.

Agar tercipta keharmonisan antar lembaga dalam pelaksanaan SPME, disusun pembagian

tugas sebagai berikut. Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah :

a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan

SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;

b. Menyusun dan mengembangkan pedoman SPMIDikdasmen;

c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan

pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;

d. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM

pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;

e. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMIDikdasmen berdasarkan data dan

informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;

f. Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan

kewenangannya;

g. Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah;

h. dan Menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada

Menteri berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.

Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang bertugas:

a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan

pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;

b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan

informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota;

c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM

pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;

d. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat

provinsi dan kabupaten/ kota kepada Dirjen Dikdasmen berdasarkan pemetaan mutu

pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sesuai kewenangan dan wilayahnya;

e. dan Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat

provinsi dan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi dan Suku Dinas Pendidikan Kab/Kota

sebagai representasi Pemerintah Provinsi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :

a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan

SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan;

b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian

satuan pendidikan dalam pengembangan SPMIDikdasmen pada satuan pendidikan;

c. Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada

satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu

pendidikan;

d. Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan

kewenangannya;

e. dan Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil

pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.

4. Pemetaan Mutu Pendidikan

Pemetaan Mutu Pendidikan adalah proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan,

analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari

mulai tingkatsatuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pemetaan mutu

pendidikan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang

capaian pemenuhan standar nasional pendidikan.

Hal ini perlu dilakukan untuk: 1) Menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat

dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan

dalam perencanaan, 2) Sebagai salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan

penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal.

Pemetaan Mutu dilakukan dengan cara:

1. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dengan menggunakan instrumen yang

dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Standar Nasional Pendidikan dijabarkan dalam bentuk indikator mutu dan sub-indikator

mutu. Variabel pertanyaan dalam instrumen dibangun dari sub-indikator mutu dan

diidentifikasi sumber data dan informasi yang mendukung.

3. Berdasarkan sumber data dan informasi, instrumen pemetaan mutu disusun dalam dua

jenis yaitu kuesioner pemetaan mutu dan formulir data pokok pendidikan. Data dan

informasi untuk formulir data pokok pendidikan diambil dari rekam data satuan

pendidikan yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Data

dan informasi untuk kuesioner pemetaan mutu perlu dihimpun kembali dari satuan

pendidikan.

4. Satuan pendidikan melakukan kegiatan pemetaan mutu melalui Evaluasi Diri Satuan

Pendidikan (EDS) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk data dan

informasi sesuai dengan instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Data dan informasi dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan untuk diolah menjadi

peta mutu yang memuat capaian pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan

untuk disampaikan kepada satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah

pusat.

6. Peta mutu dianalisa lebih lanjut sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan

pendidikan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pusat sehingga upaya

pemenuhan mutu pendidikan berjalan sinergis karena berasal dari sumber data dan

informasi yang sama.

Warga satuan pendidikan yang memberikan data dan informasi pada level satuan

pendidikan yaitu :

1. Kepala satuan pendidikan

2. Siswa minimum 5 orang per tingkat kelas. Untuk SD hanya siswa kelas 4-6 (Total

responden siswa minimum 15 orang/satuan pendidikan)

3. Guru SD minimum 1 guru per tingkat kelas dan minimum 1 guru Agama dan Penjaskes

(Total responden guru SD mininum 8 orang)

4. Guru SMP/SMA/SMK minimum 1 guru per mata pelajaran

5. Komite Satuan pendidikan minimal 1 orang perwakilan pimpinan komite dan 2 orang

perwakilan orangtua siswa

6. Pengawas yang merupakan pengawas pembina melakukan proses verifikasi dan validasi

atas data yang akan disampaikan oleh satuan pendidikan.

7. Petugas pemetaan mutu atau operator DAPODIK Tingkat Kecamatan dan tingkat Suku

Dinas yang telah dilatih oleh LPMP DKI Jakarta, dilibatkan untuk menyosialisasikan dan

membantu satuan pendidikan dalam merekam dan mengirimkan data dan informasi

pemetaan mutu melalui aplikasi pengumpulan data yang ada di satuan pendidikan.

8. LPMP DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah yaitu Pusdatikomdik (UPT

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta) untuk mengkoordinasi agar seluruh satuan

pendidikan dapat terpetakan mutunya.

Gambar 4 Alur Pengumpulan Data PMP

Pemetaan mutu dilaksanakan di satuan pendidikan melalui kegiatan Evaluasi Diri Satuan

pendidikan. Pemetaan mutu pada level kewilayahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan

pusat dengan menghimpun hasil evaluasi diri satuan pendidikan melalui instrumen

pemetaan mutu yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan bantuan aplikasi

pengumpulan data terpadu berbasis komputer yang ada di satuan pendidikan (DAPODIK)

dan dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan. Pengolahan dan penyajian hasil pemetaan

mutu dilakukan oleh sistem informasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gambar 5 Alur Pengiriman Data Peta Mutu

5. Analisis Peta Mutu Pendidikan

Hasil pemetaan mutu Pendidikan melalui aplikasi PMP adalah berupa rapor mutu di tingkat

satuan pendidikan dan agregasi rapor mutu satuan pendidikan dapat menjadi peta mutu

pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Rapor mutu tahun 2018 disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk radar dan tabel. Rapor

mutu dalam bentuk radar menggambarkan posisi capaian mutu satuan pendidikan terhadap

8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), selama 3 tahun pengisian PMP sejak 2016, 2017 dan

2018.

Gambar 6 Rapor Mutu dalam bentuk radar

Dalam bentuk tabel, pada rapor mutu satuan pendidikan dapat dilihat capaian mutu satuan

pendidikan yang terdiri atas: capaian 8 Standar (Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi,

Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependiidkan,

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, Standar Pengelolaan Pendiidkan dan Standar

Pembiayaan. Selain itu juga dapat dilihat capaian per indikator serta sub indikator dari

setiap standar. Capaian mutu dalam rapor mutu digambarkan dengan bintang dan skor

capaian sebagai berikut:

Tabel 1 Kategori Capaian Rapor Mutu

Tabel 2 Rapor Mutu Per Standar

Tabel 3 Cuplikan Rapor Mutu per Indikator dan Sub Indikator

Capaian rapor mutu jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di DKI Jakarta pada tahun 2016, 2017

dan 2018 adalah sebagai berikut:

Jenjang Capaian Rapor Mutu Tahun

2016 2017 2018

SD 4.87 5.47 5.59

SMP 4.55 5.27 5.51

SMA 4.91 5.27 5.54

SMK 4.42 5.27 5.42

Tabel 4 Capaian Rapor Mutu Tahun 2016 s.d 2018

Gambar 7 Capaian Rapor Mutu Tahun 2016 s.d 2018

Data tersebut memperlihatkan, bahwa berdasarkan data rapor mutu pendidikan tahun 2016

hingga 2018, mutu pendidikan di DKI Jakarta mengalami tren kenaikan pada seluruh jenjang.

Meskipun demikian, perlu terus dilakukan upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan agar

capaian mutu pendidikan dapat memenuhi SNP (jika skornya lebih besar atau sama dengan

7).

Sebaran mutu satuan pendidikan berdasarkan kategori mutu per jenjang dapat terlihat pada

grafik-grafik berikut ini:

4.87

5.47 5.59

4.55

5.275.51

4.91

5.27

5.54

4.42

5.27

5.42

2016 2017 2018

SD SMP SMA SMK

Gambar 8 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SD

Gambar 9 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMP

Gambar 10 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMA

Gambar 11 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMK

Mutu satuan pendidikan di DKI Jakarta pada periode 2016 hingga 2018 mengalami

pergeseran ke arah kanan (menuju SNP 4) yang signifikan pada seluruh jenjang, tapi upaya

peningkatan mutu harus terus dilanjutkan agar setiap satuan pendidikan dapat memenuhi

SNP seperti yang telah diamanahkan dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lembaga-lembaga terkait dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), berfungsi untuk

melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan

kewenangannya dan menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan

berdasarkan hasil pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.

Agar fungsi tersebut dapat terlaksana dengan optimal, maka dilakukan telaah serta analisis

mendalam dan menyeluruh terhadap capaian rapor mutu, baik di tingkat provinsi, kab/kota

maupun satuan pendidikan. Telaah dan analisis tersebut akan menghasilkan berbagai

rekomendasi program peningkatan mutu yang sesuai dengan kebutuhan, dan bermuara

pada peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, serta lahirnya budaya mutu

pendidikan di DKI Jakarta.

BAB III ANALISIS

3.1. Capaian SNP SMA Jakarta Utara

a. Rerata Capaian SNP 3 Tahun terakhir

Rerata capaian 8 SNP tingkat kotamadya Jakarta Timur tahun 2016 sebesar 4,11, naik

menjadi 5,28 pada 2017, dan tahun 2018 naik lagi menjadi 5,42.

Adapun Rata-rata capaian SNP pada SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Utara menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam tiga tahun pelaksanaan SPMI. Ada peningkatan capaian SNP sebesar 18,57 % di tahun 2018. Namun peningkatan capaian dari tahun 2017 ke tahun 2018 cukup kecil (1,57 %)

Nomor Standar Nasional Pendidikan 2016 2016 2016

1 Standar Kompetensi Lulusan 4.7 5.94 6.47

2 Standar Isi 4.84 5.41 5.83

3 Standar Proses 4.82 6.41 6.58

4 Standar Penilaian Pendidikan 4.12 5.95 6.24

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.85 3.71 3.31

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 3.93 3.49 3.09

7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4.04 5.75 5.98

8 Standar Pembiayaan 3.64 5.6 5.82

Rata-rata 4.12 5.28 5.42

b. 10 SMA di Jakarta Utara dengan Capaian SNP 2018 Tertinggi

Capaian SNP SMA di Wilayah Jakarta Utara untuk 10 sekolah teratas pada tahun 2018

adalah SNP 4. Berdasar pada angka capaian untuk SNP 4 dengan interval 5,07 sampai

6.66, maka katagori yang dicapai oleh 10 sekolah tersebut berada SN4 batas bawah.

No. Nama Sekolah Capaian SNP KATEGORI

1. SMAN 41 JAKARTA 6.07 M4

2. SMAS FONS VITAE 2 JAKARTA 6.01 M4





7. SMAS PGRI 12 JAKARTA 5.85 M4

8. SMAS GIDEON JAKARTA 5.85 M4



c. 10 SMA di Jakarta Utara dengan Capaian SNP 2018 Terendah

Capaian SNP SMA di Wilayah Jakarta Utara untuk 10 sekolah terbawah pada tahun 2018

adalah SNP3 (3,71 ≤ SNP3 ≤ 5,06). Berdasar pada angka capaian untuk SNP3 maka

katagori yang dicapai oleh 10 sekolah tersebut berada SNP3 daerah tengah.

No. Nama Sekolah Capaian SNP KATEGORI

1. SMA DARMA SATRIA PERSADA 5.11 M4

2. SMAS TUNAS GADING 4.9 M3

3. SMAS BUNGA HATI BANGSA 4.87 M3

4. SMAS AL KHAIRIYAH JAKARTA 4.86 M3

5. SMAS LAPHAT PLUS 4.82 M3

6. SMA SIS KELAPA GADING 4.82 M3

7. SMAS SANTO LUKAS 1 JAKARTA 4.76 M3

8. SMAS KRISTEN MAWAR SARON 4.71 M3

9. SMA BEACON ACADEMY 4.56 M3

10. SMA SIS PIK 3.82 M3

3.2. Capaian per Standar SMA Jakarta Utara

a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

1 Rerata Deskripsi Capaian SNP 2016-2018

Tahun Rerata Capaian SNP Predikat

2016 4.70 ***

2017 5.94 ****

2018 6.47 ****

2 Indikator dan Sub Indikator Unggulan (bintang 5) Tahun 2018

Nomor Indikator

Indikator/Sub Indikator Capaian Predikat

1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6.89 *****

1.1.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME

6.89 *****

1.1.2. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter

6.93 *****

1.1.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin 6.87 *****

1.1.4. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun 6.93 *****

1.1.5. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur 6.83 *****

1.1.6. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli 6.89 *****

1.1.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri

6.88 *****

1.1.8. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab

6.92 *****

1.1.9. Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat 6.83 *****

1.1.10. Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani 6.94 *****

1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan

5.16 ****

1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan

6.71 *****

1.3.3. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis 6.86 *****

1.3.4. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri 6.94 *****

1.3.5. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif

6.97 *****

1.3.6. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

6.83 *****

3 Indikator dan Sub-Indikator yang Perlu Ditingkatkan (bintang 3, 2 dan 1) Tahun 2018

Tidak ditemukan indikator atau sub-indikator katagori menuju SNP 3 atau dibawahnya.

4 Rekomendasi Program Peningkatan Mutu

Penguatan dan Pengembangan capaian SKL melalui workshop, Bimlat, Bimtek dan Diklat

untuk mencapai katagori melampaui SNP.

b. Standar Isi

1 Rerata Deskripsi capaian Standar Isi 2016-2018


2016 4.84 ***

2017 5.41 ****

2018 5.83 ****

2 Indikator dan Sub-Indikator Unggulan (bintang 5) Tahun 2018

Nomor Indikator


2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan

5.05 ***

2.2.2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan 6.98 *****

2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 5.87 ****

2.3.1. Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku

6.99 *****

2.3.4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa 6.78 *****

3 Indikator dan Sub-Indikator yang Perlu Ditingkatkan (bintang 3, 2 dan 1) Tahun

2018

Nomor Indikator


2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 5.95 ****

2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi

4.28 ***


Workshop

Workshop pengembangan bahan ajar

Workshop Penyusunan pedoman dan instrumen penilaian kegiatan ekstra kurikuler

Workshop penyusunan dan pengembangan KTSP

Workshop Pengembangan Silabus dan Penilaian Ekstra Kurikuler

Program kemitraan

Program Kemitraan dengan Kemendikbud, LPMP dan Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran

Program Kemitraan dengan Komite dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran

Program kemitraan dengan organisasi/lembaga penggiat budaya dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran

c. Standar Proses

1 Rerata Deskripsi Capaian Standar Proses 2016-2018


2016 4.82 ***

2017 6.41 ****

2018 6.58 ****


3 Indikator dan Sub Indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 3, 2 dan 1) Tahun

2018

Semua indikator pada standar proses berhasil dipenuhi sampai pada menuju

SNP 5. Informasi yang diperoleh dari fenomena ini ialah bahwa dalam hal

layanan pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas, relatif baik.

Nomor Indikator


3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan

6.64 ****

3.1.1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan

6.92 *****

3.1.2. Mengarah pada pencapaian kompetensi 6.9 *****

3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat

6.76 *****

3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan

6.75 *****

3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran

6.76 *****

3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu 6.81 *****

3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah

6.79 *****

3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi

6.84 *****

3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu 6.84 *****

3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;

6.77 *****

3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif

6.76 *****

3.2.9. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat

6.88 *****

3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.

6.86 *****

3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.

6.85 *****

3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran 6.84 *****

3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran

6.35 ****

3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik 6.67 *****

3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

6.75 *****


Penguatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Mutu Layanan pembelajaran

di kelas dengan berbagai program kemitraan melibatkan antara lain

Kemendikbud, LPMP, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.

d. Standar Penilaian

1 Rerata Deskripsi capaian Standar Penilaian 2016-2018


2016 4.12 ***

2017 5.95 ****

2018 6.24 ****


Nomor Indikator


3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan

6.6 ****

3.1.1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan 6.85 *****

4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 6.47 ****

4.3.1. Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian 6.7 *****

3 Indikator dan Sub Indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 3, 2 dan 1) Tahun

2018

Semua indikator pada standar proses berhasil dipenuhi sampai pada menuju

SNP 4 dan SNP 5. Informasi yang diperoleh dari fenomena ini ialah bahwa dalam

hal layanan penilaian yang dilakukan guru di dalam kelas relatif baik.


Penguatan Peningkatan Strategi dan Teknik Penilaian pembelajaran dengan

berbagai program kemitraan melibatkan antara lain Kemendikbud, LPMP, dan

Perguruan Tinggi.

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 Rerata Deskripsi Capaian Standar PTK 2016-2018


2016 2.85 **

2017 3.71 ***

2018 3.31 **


Rerata capaian Standar PTK dalam tiga tahun terakhir belum ditemukan Indikator

dan Sub Indikator yang mencapai SNP (bintang 5). Capaian Standar PTK Wilayah

Jakarta Utara pada tahun 2018, tertinggi adalah bintang 4 untuk Kepala Sekolah dan

Tenaga Pelaksana Urusan Adminstrasi.

3 Indikator dan Sub-Indikator yang Perlu Ditingkatkan (bintang 3, 2 dan 1) Tahun

2018

Nomor Indikator


5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 3.48 **

5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran 0 *

5.1.4. Bersertifikat pendidik 4.7 ***

5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik 4.48 ***

5.1.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik *

5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik 4.69 ***

5.1.8. Berkompetensi sosial minimal baik 0 *

5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan

5.01 ***

5.2.4. Berpangkat minimal III/c atau setara 0.84 *

5.2.5. Bersertifikat pendidik 4.23 ***

5.2.6. Bersertifikat kepala sekolah 2.57 **

5.2.7. Berkompetensi kepribadian minimal baik 1.66 *

5.2.8. Berkompetensi manajerial minimal baik 1.91 *

5.2.9. Berkompetensi kewirausahaan minimal baik 2.02 **

5.2.10. Berkompetensi supervisi minimal baik 1.55 *

5.2.11. Berkompetensi sosial minimal baik 1.86 *

5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan

1.64 *

5.3.1. Tersedia Kepala Tenaga Administrasi 0 *

5.3.2. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/sederajat

0 *

5.3.3. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat *

5.3.4. Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi 4.85 ***

5.3.5. Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan

4.29 ***


5.3.7. Berkompetensi sosial minimal baik *

5.3.8. Berkompetensi teknis minimal baik *

5.3.9. Berkompetensi manajerial minimal baik *

5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan

0.55 *

5.4.1. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium 0 *

5.4.2. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai

1.93 *

Nomor Indikator


5.4.3. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat *

5.4.4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai

1.93 *

5.4.5. Tersedia Tenaga Teknisi Laboran 0 *

5.4.6. Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan

*

5.4.7. Tersedia Tenaga Laboran 1.1 *

5.4.8. Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan

*




5.4.12. Berkompetensi profesional minimal baik *

5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan

1.02 *

5.5.1. Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan 2.67 **

5.5.2. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai

2.3 **

5.5.3. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat *

5.5.4. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai

1.28 *

5.5.5. Tersedia Tenaga Pustakawan 0 *

5.5.6. Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan

0.55 *


5.5.8. Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik *

5.5.9. Berkompetensi kependidikan minimal baik *



5.5.12. Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik *


Untuk Program Peningkatan Mutu dapat dilakukan dengan beberapa cara antara

lain:

a) Workshop

Workshop penguatan management sekolah

Workshop Pengelolaan pendidikan

Workshop antara tenaga administrasi dengan Kepala TAS yang berperan

untuk menggerakkan seluruh tenaga administrasi dalam melayani

pendidikan di sekolah.

Workshop managemen pengelolaan Pengorganisasian, pengembangan dan

pembinaan staf

Workshop aplikasi Sistem informasi manajemen agar dapat menghasilkan

kerja yang relevan.

Workshop kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah .

Workshop Pengelolaan laboratorium sekolah

Workshop sosial kepribadian Kepala dan Tenaga laboratorium

Workshop kompetensi kepribadian Tenaga Laboran

Workshop kompetensi sosial Tenaga Laboran

Workshop Kompetensi manajerial

Workshop kompetensi profesional

Workshop manajerial Kepala Tenaga Pustakawan

Workshop manajerial Tenaga Pustakawan

Workshop pengelolaan informasi Tenaga Pustakawan

Workshop Tenaga Pustakawan

Workshop kepribadian sumber daya manusia Tenaga Pustakawan

Workshop kompetensi sosial tenaga Pustakawan

Workshop 4 kompetensi pendidik Profesional, Paedagogik, sosial dan

kepribadian sangat menunjang kinerja guru agar dalam melaksanakan

tupoksi memiliki soft skill yang bermanfaat dalam pembelajaran abad 21

dibarengi dengan pengetahuan sains dn teknologi.

b) Diklat dan Bimtek

Pelatihan pengembangan profesi guru

Diklat Peningkatan/penguatan Kompetensi Guru

Pelatihan Penguatan kompetensi Kepala Sekolah

Pelatihan pembinaan kepribadian KS secara berkala (misal :ESQ)

Pelatihan dan pembinaan KS dalam hal PKG, Supervisi dan PKB

Pelatihan pembinaan kepribadian KS secara berkala

Bimbingan Teknis tenaga kependidikan

BIMTEK Kepala Tenaga Laboran

Pengangakatan Ka Tenaga Administrasi mengingat ka tenaga administrasi

kurang.

Pelatihan/Bimtek bagi Ka Tenaga Administrasi sangat diperlukan mengingat

masih banyak Ka Tenaga Administrasi yang tidak memiliki kompetensi

Profesional, Teknis, Sosial dan Kpribadian

Pelatihan dan Bimtek sangat diperlukan untuk peningkatan kompetensi

tenaga administrasi agar bekerja dengan maksima

c) Suparvisi/Monev

Penyusunan Standar Operasi Pekerjaan yang baku untuk teknisi dan laboran laboratorium sekolah

Supervisi dari Disdik DKI dari aplikasi online sarana dan prasarana

laboratorium sekolah.

Monitoring Evaluasi kinerja teknisi dan laboran serta kegiatan laboratorium

sekolah

Uji Kompetensi pengelolaan tenaga Kependidikan

Menyusunan kebijakan pengangkatan kepala Tenaga Laboratorium

berpengalaman sesuai

Penugasan kepala laboran.

Uji Kompetensi pengelolaan tenaga teknisi laboran

Penyusunan kebijakan pengangkatan Tenaga Laboratorium berpengalaman

sesuai

Rekrutmen Tenaga Laboran

Rekrutmen Kepala Tenaga Pustakawan sesuai dengan analisis kebutuhan

dan kompetensi.

Rekrutmen Kepala Tenaga Pustakawan

Rekrutmen Tenaga Pustakawan sesuai dengan kompetensi dan analisis

kebutuhan.

Rekrutmen Kepala TAS yang kompeten

Rekrutmen Tenaga TAS disesuaikan dengan ANJAB di setiap sekolah.

f. Standar Sarana dan Prasarana

1 Rerata Deskripsi Capaian Standar Sarpras 2016-2018


2016 3.93 ***

2017 3.49 **

2018 3.09 **


Nomor Indikator


6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 3.11 **

6.1.3. Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan 6.9 *****

6.1.5. Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan 6.69 *****

6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak

2.39 **

6.2.13. Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai 6.94 *****

6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak

3.69 **

6.3.11. Menyediakan kantin yang layak 6.72 *****

6.3.12. Menyediakan tempat parkir yang memadai 6.73 *****

6.3.20. Kondisi ruang sirkulasi layak pakai 6.84 *****

3 Indikator dan Sub-Indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 3, 2 dan 1) Tahun

2018

Nomor Indikator


6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 3.11 **

6.1.1. Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai

*

6.1.2. Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa 0 *

6.1.4. Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa 0 *

Nomor Indikator


6.1.6. Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan 3.92 ***

6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak

2.39 **

6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 0.15 *

6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar 2.19 **

6.2.4. Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar 0 *

6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar 0 *

6.2.6. Memiliki laboratorium fisika sesuai standar 0.17 *

6.2.7. Memiliki laboratorium kimia sesuai standar 0.11 *

6.2.8. Memiliki laboratorium komputer sesuai standar 3.04 **

6.2.9. Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar 1.08 *

6.2.11. Kondisi laboratorium IPA layak pakai 0 *

6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai 2.45 **

6.2.14. Kondisi laboratorium biologi layak pakai *

6.2.15. Kondisi laboratorium fisika layak pakai 2.04 **

6.2.16. Kondisi laboratorium kimia layak pakai 0 *

6.2.17. Kondisi laboratorium komputer layak pakai 1.41 *

6.2.18. Kondisi laboratorium bahasa layak pakai 0.94 *

6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak

3.69 **

6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 4.34 ***

6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 2.28 **

6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 1.69 *

6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 2.22 **

6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar 4.8 ***

6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 1.26 *

6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar *

6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar 2.6 **

6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar 3.69 **

6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar 1.49 *

6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai 3.03 **

6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai 2.11 **

6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai 2.37 **

6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai 1.7 *

6.3.18. Kondisi jamban sesuai standar 3.65 **

6.3.19. Kondisi gudang layak pakai *

6.3.21. Kondisi ruang tata usaha layak pakai 1.71 *

6.3.22. Kondisi ruang konseling layak pakai 0 *

6.3.23. Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai 1.07 *


Peningkatan Mutu SARPRAS dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai

berikut:

1. Membuat sistem pemetaan SARPRAS sekolah menggunakan aplikasi yang

sederhana dan terintegrasi

2. Diskusi terpumpun terkait kebijakan tentang SARPRAS di tingkat wilayah untuk

menemukan rumusan format kolaborasi pemanfaatan dan pengadaan SARPRAS.

3. Menyusun regulasi SARPRAS yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi

terkini

4. Meningkatkan peran Instansi Pemerintah, Swasta dan lembaga lainnya dalam

pembinaan dan penguatan kompetensi PTK dalam pemanfaatan SARPRAS

5. Pelatihan kompetensi teknis PTK yang sesuai perkembangan teknologi secara

berkesinambungan dan berkelanjutan

g. Standar Pembiayaan

1 Rerata Deskripsi Capaian Standar Pembiayaan 2016-2018


2016 3.64 **

2017 5.60 ****

2018 5.82 ****


Nomor Indikator


8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang 6.53 ****

8.1.3. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu

6.72 *****

8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan 6.73 *****

8.2.1. Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan

6.73 *****

3 Indikator dan Sub-Indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 3, 2 dan 1) Tahun

2018

Nomor Indikator


8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 4.19 ***

8.3.1. Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya

0 *


1. Melakukan perbaikan/penyesuaian tentang regulasi pembiayaan yang

berorientasi pada fasilitasi peserta didik secara proporsional

2. Diskusi terpumpun untuk menyusun strategi dan teknis pembiayaan serta

penggunaannya secara berkelanjutan dan berkesinambungan

3. Menyusun strategi dan teknis pengawasan pembiayaan

4. Membuat aplikasi yang memudahkan sekolah dalam merencanakan,

melaksanakan dan melaporkan penggunaan dana

h. Standar Pengelolaan

1 Rerata Deskripsi Capaian Standar Pengelolaan 2016-2018


2016 4.04 ***

2017 5.75 ****

2018 5.98 ****


3 I

n

d

ikator dan Sub-Indikator yang Perlu Ditingkatkan (bintang 3, 2 dan 1) Tahun 2018

4 R

e

k

o

m

e

n

d

a

si Program Peningkatan Mutu

a) Sosialisasi peran stakeholder dalam peningkatan mutu pendidikan

b) Workshop Penyusunan/ pengembangan pedoman Pengelolaan

c) Diklat Peningkatan kompetensi kepemimpinan dan kewirausaan bagi kepala

sekolah secara berkala

d) Spervisi dan Monev secara berkesinambungan dan berkelanjutan

Nomor Indikator


7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 6.37 ****

7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan 6.74 *****

Nomor Indikator


7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan

2.19 **

7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik *

7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik 0 *

7.3.5. Berjiwa kewirausahaan 0 *

7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik 0 *

7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan

2.19 **

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Hasil pemetaan capaian SNP jenjang SMA Wilayah Jakarta Utara Tahun 2018 yang

bersumber pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan e_PMP didapatkan hasil sebagai

berikut :

a. Capaian SNP SMA Jakarta Utara Rata-rata capaian SNP pada SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Utara menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam tiga tahun pelaksanaan SPMI. Ada peningkatan capaian SNP sebesar 18,57 % di tahun 2018 dibandingkan tahun 2016. Namun peningkatan capaian dari tahun 2017 ke tahun 2018 cukup kecil (1,57 %) Capaian SNP 10 sekolah teratas dengan katagori SNP4 batas bawah dan untuk 10 sekolah terbawah dengan katagor SNP3 daerah tengah.

b. Secara umum ada perubahan (peningkatan/penurunan) Capaian SNP jenjang SMA Jakarta Utara dari tahun 2016 ke tahun 2018. Peningkatan paling besar terjadi pada Standar Penilaian Pendidikan (30 %) dan peningkatan paling sedikit adalah Standar PTK (6 %). Terjadi penurunan capaian SNP pada Standar Sarana dan Prasarana sebesar 12% Perubahan paling rendah adalah pada Standar PTK dan SARPRAS. Dalam proses pendataan mutu data Standar PTK dan SARPRAS diperoleh dari Data Pokok Pendidikan yang proses penginputannya dilakukan terpisah dari e_PMP.

No. Standar Nasional

Pendidikan 2016 2017 2018

% 2016

% 2017

% 2018

% Perubahan 2016 ke 2018

1 Standar Kompetensi Lulusan 4.7 5.94 6.47 67% 85% 92% 25%

2 Standar Isi 4.84 5.41 5.83 69% 77% 83% 14%

3 Standar Proses 4.82 6.41 6.58 69% 92% 94% 25%

4 Standar Penilaian Pendidikan 4.12 5.95 6.24 59% 85% 89% 30%

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.85 3.71 3.31 41% 53% 47% 6%

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 3.93 3.49 3.09 56% 50% 44% -12%

7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4.04 5.75 5.98 58% 82% 85% 27%

8 Standar Pembiayaan 3.64 5.6 5.82 52% 80% 83% 31%

Rata-rata 4.12 5.28 5.42 59% 75% 77% 18%

c. Proses Penjaminan Mutu Pendidikan melalui SPMI menunjukkan peningkatan mutu yang signifikan di jenjang SMA.

2. Rekomendasi a. Pengisian data DAPODIK yang menjadi sumber data mutu pendidikan perlu dilakukan

secara benar oleh pihak sekolah.

b. Dinas pendidikan sebagai penanggung jawab mutu di tingkat provinsi dan ditingkat kabupaten kota perlu melakukan pendampingan dan monitoring secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

c. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota perlu melakukan perencanaan yang berorientasi pada kebutuhan SARPRAS dan PTK di masing-masing sekolah.

d. Fasilitator PMP di kabupaten/kota (FASDA) melakukan pendampingan secara berencana, berkelanjutan dan berkesinambungan kepada pengawas dan satuan pendidikan

e. Peningkatan kompetensi TPMPS dalam melaksanakan SPMI dilakukan secara berencana,

berkelanjutan dan berkesinambungan oleh FASDA dan Pengawas .

peta mutu tahun 2018 dan rekomendasi peningkatan mutu sma · 2020. 1. 30. · peta mutu tahun 2018...

Documents