MAKALAH

MAKALAHMekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah:TA4202 Kebijakan Tambang

Disusun oleh:KELOMPOK 2Barkah Tutuka Aji12109019Fadhlan Adit Rachmawan12110022Andre Sebastiano Ginting12110042Hafidha Dwi Putri A12111003Joel Goklasmartua N12111022Galih Pertiwi12111040Cynthia Valentina12111062

PROGAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGANFAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKANINSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG2014KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.Penyusunan makalah yang berjudul Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan ini merupakan tindak lanjut dari materi terkait yang telah diberikan pada mata kuliah Kebijakan Pertambangan (TA - 4202).Dalam penulisan makalah ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :1. Bapak Prof. Dr. Ir. Made Astawa Rai selaku dosen pengajar mata kuliah Kebijakan Pertambangan yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.2. Ucapan terima kasih juga penulis persembahkan kepada semua sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga makalah ini dapat terselesaikan.Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Bandung, April 2014

Penulis .

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iiDaftar Isi iiiDaftar Tabel iv Bab I PENDAHULUAN 11.1 Latar Belakang 11.2 Definisi Pelelangan 1Bab II USAHA PERTAMBANGAN 2Bab III IZIN USAHA PERTAMBANGAN 33.1 Izin Usaha Pertambangan (IUP) 33.2 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 33.3 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 4Bab IV MEKANISME PEMBERIAN IUP 54.1 Wewenang Pemberian IUP 54.2 Pemegang IUP 54.3 Aturan Umum 54.4 mekanisme Pemberian IUP 6Bab V IUP EKSPLORASI 9Bab VI IUP OPERASI PRODUKSI 10Bab VII PENUTUP 12Daftar Pustaka 13

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Wewenang Pemberian IUP 5Tabel 4.2 Persyaratan Administratif Lelang WIUP 7Tabel 5.1 Jangka Waktu dan Luas IUP Eksplorasi 9Tabel 6.1 Jangka Waktu dan Luas IUP Operasi Produksi 11

ii

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangBumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan amanat dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Artinya, negara memiliki kekuasaan terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Peraturan pengusahaan tambang yang berlaku sebelum tahun 2009 mengatur bahwa izin usaha pertambangan diberikan dalam bentuk kontrak karya, dimana posisi antara pemerintah dan pengusaha dalam tingkat yang sama. Oleh karena itu, untuk memenuhi amanat dari UUD 1945, dibentuk aturan baru mengenai pengusahaan tambang, yaitu adanya izin usaha pertambangan sebagai syarat memulai kegiatan pertambangan, yang menegaskan bahwa posisi negara sebagai pemegang kuasa atas barang tambang, dan memberikan izin pengelolaan terhadap pengusaha.

1.2 TujuanAdapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah mempelajari mekanisme pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak pemerintah ke pihak pengusaha. 1.3 Batasan MasalahMakalah ini akan mengkhususkan bahasan mengenai usaha pertambangan beserta aturan yang terkait, bentuk pelaksanaan usaha pertambangan, mekanisme Pemberian IUP berdasarkan Bagian Kesatu Bab 7 UU NO 4 TAHUN 2009 dan PP no 23 tahun 2010, serta penjelasan mengenai IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

1.4 MetodeMetode yang penulis gunakan dalam menyusun makalah ini adalah studi literatur, baik literatur cetak maupun elektronik.

BAB IIUSAHA PERTAMBANGAN

Berdasarkan UUnomor4tahun2009, pertambanganadalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang; sedangkanUsaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang bersifat profit-sentris. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan, seorang pengusaha tambang tidak bisa serta merta menggali kekayaan alam dan langsung menjualnya. Berdasarkan UU Minerba no. 4/2009 pasal 4, Pertambangan spesifik Mineral dan Batubara dikuasai oleh Negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Meskipun demikian, seorang pengusaha tambang tetap bisa berusaha asalkan memiliki kuasa pertambangan, yakni wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan (UU 11 1967 bab 1 pasal 2 i), kuasa pertambangan tersebut meliputi: Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, yakni izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (UU 4 2009 pasal 1 ayat 7).

BAB IIIIZIN USAHA PERTAMBANGAN

Berdasarkan UU no. 11/1967 pasal 10, pada awalnya usaha pertambangan diatur dalam bentuk Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (SIPR). Akan tetapi, ketika terbit UU Minerba no. 4/2009, bentuk usaha pertambangan diubah sesuai pasal 35, yaitu:1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

3.1 Izin Usaha Pertambangan (IUP)Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP dapat diberikan kepada:1. Badan Usaha (BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta);2. Koperasi; dan3. Perseorangan (Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemberian IUP juga diatur dalam PP yang sama. Yang berhak memberikan IUP ialah:a. bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; b. gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan c. Menteri sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur bahwa IUP diberikan terbatas pada 1 jenis mineral atau batubara. Dalam hal pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya, maka pemegang IUP tersebut mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral yang ditemukannya. Sebelum pemegang IUP tersebut mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, diatur bahwa pemegang IUP tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pemegang IUP tersebut tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, maka pemegang IUP tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lainnya yang tidak berwenang.

3.2 Izin Pertambangan Rakyat (IPR)Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Pertambangan rakyat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat setempatdalammengusahakan bahan galianuntuk turut sertamembangun negara dalam bidang pertambangandenganbimbingan pemerintah.Menurut UU Nomor 11 Tahun 1967, definisi pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Bahan galian yang dimaksud ialah:a. golongan bahan galian strategisb. golongan bahan galian vitalc. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau bKegiatan pertambangan rakyat dapat dilaksanakan dalam suatuWilayah Pertambangan Rakyatyang selanjutnya disebut WPR. WPR merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP), yaitu wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahanyang merupakan bagian dari tata ruang nasional. IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

3.3 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa IUP diberikan oleh:1. Menteri sesuai dengan kewenangannya;2. Gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau3. bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

IUP diberikan kepada:1. Badan Usaha (BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta);2. Koperasi; dan3. Perseorangan (Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Dalam pelaksanaannya, IUPK tidak dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan selain yang tertera dalam pemberian IUPK. Dalam hal proses eksplorasi, jika pemegang IUP ingin menjual mineral logam atau batubara, maka pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang diberikan oleh menteri.

BAB IVMEKANISME PEMBERIAN IUP

4.1. Wewenang pemberian IUPIUP diberikan oleh:1. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; 2. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan WIUPYang berwenang memberikan IUPKeterangan

Dalam satu wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantaiBupati/Walikota

Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantaiGubernur

Lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantaiMenteriSetelah mendapatkan persetujuan dari gubernur dan bupati/walikota setempat

Tabel 4.1 Wewenang Pemberian IUP

4.2. Pemegang IUPIUP dapat diberikan kepada:a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan.

4.3. Aturan umuma. IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.b. Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. c. Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. d. Pemegang IUP dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. e. Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. f. IUP untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. g. IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP

4.4. Mekanisme Pemberian IUPIUP diberikan melalui tahapan 2 tahapan, yaitu pemberian WIUP dan pemberian IUP.

1. Pemberian WIUPa. Pemberian WIUP terdiri atas: WIUP radioaktif, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan WIUP mineral logam, diperoleh dengan cara lelang WIUP batubara, diperoleh dengan cara lelang WIUP mineral bukan logam, diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah WIUP batuan, diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.b. Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPc. Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUPd. Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubaraa. Adanya permintaan rekomendasi pelelangan WIUPb. Menteri mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota; gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; terkait dengan pelelangan WIUP, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasic. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelangd. Pembentukan panitia pelaksanaan pelelangan WIUP oleh: Menteri, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; gubernur, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan bupati/walikota, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. Panitia lelang WIUP ditetapkan oleh: Menteri, beranggotakan gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara; gubernur, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara; dan bupati/walikota, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara. Dalam panitia lelang dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP meliputi: menyiapkan lelang WIUP; menyiapkan dokumen lelang WIUP; menyusun jadwal lelang WIUP; mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP; melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu); menilai kualifikasi peserta lelang WIUP; melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; melaksanakan lelang WIUP; dan membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.e. Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP harus memenuhi persyaratan: administratif; PersyaratanBadan UsahaKoperasiPerseoranganFirma dan Komanditer

Formulir yang disiapkan panitia lelang

Profil

Akte pendirian yang sah

NPWP

KTP

Tabel 4.2 Persyaratan Administratif Lelang WIUP

teknis1) pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan; 2) mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan 3) rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi

finansial. 1) laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik; 2) menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan 3) pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang. f. Tahap pelelangan pengumuman prakualifikasi; pengambilan dokumen prakualifikasi; pemasukan dokumen prakualifikasi; evaluasi prakualifikasi; klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi; penetapan hasil prakualifikasi; pengumuman hasil prakualifikasi; undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; pengambilan dokumen lelang; penjelasan lelang; panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang (biaya dibebankan kepada peserta pelelangan) pemasukan penawaran harga1) apabila hanya 1 peserta lelang yang memasukkan penawaran harga, dilakukan pelelangan ulang;2) dalam hal peserta lelang ulang tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan3) pembukaan sampul; 4) penetapan peringkat; 5) penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang. g. Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga h. Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP. i. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menetapkan dan memberitahukan secara tertulis pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.

2. Pemberian IUPi. IUP EksplorasiPemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP. Apabila pemenang lelang WIUP tidak menyampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu yang ditetapkan, ia dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah atau milik pemerintah daerah. Jika pemenang lelang WIUP telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama. Jika tidak ada peserta lelang yang berminat, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP.

ii. IUP Operasi ProduksiPemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi. IUP Operasi Produksi diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Jika lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda, IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIUP EKSPLORASI

IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada:1. Badan usaha2. Koperasi3. Perseorangan

IUP Operasi Produksi diberikan oleh: 1. bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;2. gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau3. Menteri sesuai dengan kewenangannya.

IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: a. nama perusahaan; b. lokasi dan luas wilayah; c. rencana umum tata ruang; d. jaminan kesungguhan; e. modal investasi; f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; g. hak dan kewajiban pemegang IUP; h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; i. jenis usaha yang diberikan; j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; k. perpajakan; l. penyelesaian perselisihan; m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan n. amdal.

Jenis Bahan GalianPenyelidikan UmumEksplorasiStudi KelayakanLuas

Logam1 tahun3 tahun (dengan perpanjangan max. 2 x 1 tahun)1 tahun (dengan perpanjangan max. 1 x 1 tahun)max. 100.000 ha; min 5.000 ha

Batubara1 tahun2 tahun (dengan perpanjangan max. 2 x 1 tahun)2 tahunmax. 50.000 ha; min. 5.000 ha

Nonlogam (batu gamping untuk industri semen, intan, & batu mulia)1 tahun3 tahun (dengan perpanjangan max. 1 x 1 tahun)1 tahun (dengan perpanjangan max. 1 x 1 tahun)max. 5.000 ha

Nonlogam1 tahun1 tahun1 tahunmax. 25.000 ha; min. 500 ha

Batuan1 tahun1 tahun1 tahunmax. 5.000 ha; min. 5 ha

Radioaktiftergantung penugasan

Tabel 5.1 Jangka Waktu dan Luas IUP EksplorasiBAB VIIUP OPERASI PRODUKSI

IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada:4. Badan usaha5. Koperasi6. Perseorangan

IUP Operasi Produksi diberikan oleh: 4. bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;5. gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau6. Menteri sesuai dengan kewenangannya.

IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: a. nama perusahaan; b. luas wilayah; c. lokasi penambangan; d. lokasi pengolahan dan pemurnian; e. pengangkutan dan penjualan; f. modal investasi; g. jangka waktu berlakunya IUP; h. jangka waktu tahap kegiatan; i. penyelesaian masalah pertanahan; j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang; k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang; l. perpanjangan IUP; m. hak dan kewajiban pemegang IUP; n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; o. perpajakan; p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi; q. penyelesaian perselisihan; r. keselamatan dan kesehatan kerja; s. konservasi mineral atau batubara; t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara

Jenis Bahan GalianKonstruksiProduksiLuas

Logam2 tahun20 tahun (dengan perpanjangan max. 2 x 10 tahun)max. 25.000 ha

Batubara2 tahun10 tahun (dengan perpanjangan max. 2 x 5 tahun)max. 15.000 ha

Nonlogam (batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia)2 tahun20 tahun (dengan perpanjangan max. 2 x 10 tahun)max. 5.000 ha

Nonlogam10 tahun (dengan perpanjangan max. 2 x 5 tahun)max. 5.000 ha

Batuan1 tahun5 tahun (dengan perpanjangan max. 2 x 5 tahun)max. 1.000 ha

Radioaktiftergantung penugasan

Tabel 6.1 Jangka Waktu dan Luas IUP Operasi Produksi

BAB VIIPENUTUP

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang bersifat profit-sentris. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan, seorang pengusaha tambang tidak bisa serta-merta menggali kekayaan alam dan langsung menjualnya. Berdasarkan UU Minerba no. 4/2009 pasal 4, Pertambangan spesifik Mineral dan Batubara dikuasai oleh Negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, negara memberikan wewenang kepada pengusaha tambang untuk melakukan seluruh tahap kegiatan pertambangan, dengan terlebih dahulu mengajukan WIUP (wilayah izin usaha pertambangan), dan kemudian dapat memulai usaha pertambangannya setelah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP), baik berupa IUP eksplorasi ataupun IUP operasi produksi dengan mekanisme tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Mineral dan Batubara no. 4 tahun 2009

Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2010

nationalinks.blogspot.com/2009/07/definisi-usaha-pertambangan-dan.html

http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-pertambangan/#sthash.81TfUB5O.dpuf

http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-pertambangan-khusus-iupk/#sthash.XVOnnUMb.dpuf

http://minoritystudyclub.blogspot.com/

http://esdm.jatimprov.go.id/esdm/attachments/article/29/Rapermen%20ESDM%20Pedoman%20Perizinan%20Kegiatan%20Usaha%20Pertambangan%20Mineral%20Bukan%20Logam%20dan%20Batuan.pdf