MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS MELALUI PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

eraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan harus berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Untuk menjamin penerapan ketiga prinsip tersebut, standar biaya pendidikan perlu

diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan indikator ekonomi, dinamika kebutuhan, dan target capaian pendidikan itu sendiri. Tahun 2003 Balitbang Kemendikbud telah melakukan survei untuk menghitung kebutuhan biaya pendidikan dasar dan menengah. Hasil studi tersebut menjadi dasar dari penetapan kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) yang mulai digulirkan pada tahun 2005.

Penelitian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018 telah menyimpulkan bahwa besaran biaya operasional dan personal yang selama ini dibelanjakan oleh Pemerintah untuk mendanai pendidikan tidak lagi relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 telah melakukan studi pendanaan pendidikan dasar dan menengah pada satuan pendidikan formal dengan mempertimbangkan hasil-hasil penelitian-penelitian terdahulu serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan, dan juga variasi antar wilayah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis: (i) biaya operasional dan investasi SDM dari penelitian terkait sebelumnya; (ii) besaran dan proporsi biaya operasional dan investasi SDM.

PPENDAHULUAN

1

Biaya satuan operasional terdiri dari biaya satuan operasional personalia dan biaya satuan operasional non personalia. Biaya nonpersonalia diantaranya alat tulis sekolah; daya dan jasa (listrik, telepon, gas, dll); pemeliharaan dan perbaikan ringan untuk gedung, peralatan, perabot, dan mebeler; pembinaan siswa; pendidikan sistem ganda (khusus untuk SMK); pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan; peralatan olahraga; bahan-bahan praktikum; rapat pengurus sekolah; kegiatan komite sekolah; dan lain-lain. Sedangkan biaya Investasi SDM mencakup pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah, seminar, workshop, dan sebagainya

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, terdapat sejumlah perbedaan pada penelitian tahun 2019 ini dengan tahun 2003, dimana pada penelitian ini tidak memasukkan biaya satuan investasi SDM karena tidak terdapat studi terdahulu yang relevan. Menyangkut biaya operasional personalia, terdapat kenaikan yang cukup signifikan antara temuan Depdiknas 2003 dan temuan Kemendikbud 2019. Hal ini wajar karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai indikator ekonomi selama 16 tahun terakhir.

Mengenai biaya pribadi juga diperoleh hasil yang menarik. Besaran biaya yang ditemukan dalam studi Kemendikbud 2019 lebih kecil dibandingkan studi tahun 2003. Hal ini dapat dijelaskan dari aspek konseptual tentang komponen biaya pembentuk biaya pribadi. Dalam studi tahun 2003, terdapat sejumlah komponen yang dikeluarkan dari studi 2019 yaitu: konsumsi, kesehatan, dan akomodasi. Hal ini di antaranya karena terdapat sejumlah kebijakan jaminan sosial dari Pemerintah yang beririsan dengan ketiga komponen tersebut. Selain itu, studi ini juga tidak memasukkan sekolah berasrama, sehingga tidak diperlukan biaya akomodasi. Namun, jika dibandingkan dengan hasil Susenas MSBP yang dilakukan BPS tahun 2018, terdapat selisih peningkatan yang wajar karena perbedaan tahun studi.

Satuan Pendidikan

Peningkatan Biaya Operasional dan Investasi SDM Berdasarkan Penelitian Terdahulu

SD 804.500 2.126.975

SMP 1.205.000 2.479.755

SMA 1.494.000 2.944.210

SMK 1.657.500 3.422.833

SLB - 7.454.654

Tabel 1 Perbandingan Biaya Satuan Operasional Personalia Hasil Studi Depdiknas 2003 dan Kemendikbud 2019 (Rp)

Penelitian ini mengambil sampel di wilayah Sumatra Utara (Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Dairi, Kota Medan); Jawa Barat (Kab. Majalengka, Kota Cirebon, Kota Bandung); Kalimantan Barat (Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak); Nusa Tenggara Timur (Kab. Kupang, Kab. Manggarai Barat, dan Kab. Sumba); Sulawesi Selatan (Kab. Bone, Kab. Tana Toraja, dan Kota Makassar); dan Papua (Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika, dan Kota Jayapura). Pemilihan sampel tersebut berdasarkan kerangka kelompok peringkat indeks kemahalan konstruksi (IKK): tinggi, rendah, dan sedang yang dilakukan dengan teknik kategorisasi berdasarkan nilai kuartil.

Depdiknas 2003 Kemendikbud 2019

2

Komponen terbesar biaya operasional personalia adalah biaya gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan dengan kisaran 80%. Sisanya adalah biaya untuk honor bagi guru dan tenaga kependidikan tidak tetap. Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa proporsi biaya satuan operasional personalia yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PTK berkisar 78,8% - 89,7%. Sedangkan untuk honor PTK berkisar 10,3% - 21,2%. Kondisi ini menegaskan, meskipun ada kebijakan untuk membatasi pengangkatan guru dan pegawai honorer, masih banyak sekolah yang mempekerjakan guru honorer untuk menutupi kekurangan guru.

No

1.

Tabel 2 Perbandingan Biaya Satuan Pribadi Hasil Studi Depdiknas 2003, Susenas MSBP 2018, dan Kemendikbud 2019 (Rp)

Tabel 3 Besaran dan Proporsi Biaya Operasional dan Investasi SDM

Hasil penelitian Puslitjakdikbud menunjukkan, bahwa pengeluaran komponen paling besar terdapat di komponen biaya satuan operasional personalia pada semua jenjang pendidikan dengan rentang 48%-75%. Dibandingkan jenjang pendidikan yang lain, SMK lebih banyak mengeluarkan biaya untuk keperluan operasional non personalia.

Penelitian ini telah menghasilkan nilai besaran biaya operasional personalia, operasional non personalia, dan biaya investasi SDM. Grafik dibawah ini menunjukkan hasil perhitungan besaran biaya-biaya tersebut pada setiap jenjang pendidikan.

Besaran dan Proporsi Biaya Operasional dan Investasi SDM

Satuan Pendidikan

SD 6.736.500 2.404.982

SMP 7.695.000 4.230.439

SMA 9.333.000 6.529.853

SMK 10.739.500 -

SLB - -

3.146.791

4.245.027

7.457.218

7.935.895

3.890.667

Kemendikbud 2019

Komponen

Biaya OperasionalPersonalia

2.Biaya Operasional NonPersonalia

2.126.975

3.175.106

67,0%

995.972

31,4%

3. Biaya Investasi SDM

Jumlah

52.160

1,6%

SD

2.479.755

4.084.752

60,7%

1.538.713

37,7%

66.285

1,6%

SMP

2.944.210

4.692.814

62,7%

1.651.400

35,2%

97.204

2,1%

SMA

7.454.654

10.343.625

72,1%

2.651.609

25,6%

237.362

2,3%

SLB

3.422.833

7.062.695

48,5%

3.348.669

47,4%

291.193

4,1%

SMK

3

Depdiknas 2003 Susenas MSBP 2018

Pada biaya operasional non-personalia, besar kecilnya biaya ditentukan oleh banyaknya komponen, besaran biaya setiap komponen dan jumlah siswa di sekolah tersebut. Besar kecilnya biaya satuan pengembangan SDM ditentukan oleh jumlah aktivitas pengembangan SDM di sekolah, jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan pengembangan SDM meliputi pelatihan, seminar, workshop, dan pengembangan profesi lainnya. Namun demikian, mengingat proporsi biaya ini adalah biaya terkecil yang dibelanjakan sekolah, maka biaya investasi SDM dapat dimasukkan kedalam komponen biaya operasional baik personalia ataupun non-personalia.

Untuk biaya satuan pribadi, hasil survei terhadap sekolah negeri dan swasta pada seluruh jenjang, komponen biaya satuan pribadi terbesar digunakan untuk keperluan transportasi siswa. Besaran komponen tersebut jika dibagi jumlah hari minimal KBM efektif yaitu sebesar 170 hari per tahun (34 minggu setahun dikalikan 5 hari seminggu). Untuk biaya transportasi tertinggi ditunjukkan pada siswa SLB karena perlunya transportasi khusus yang aman dalam mengantarkan anak ke sekolah. Besaran biaya transportasi bertambah sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Ini mengindikasikan semakin tinggi jenjang pendidikan, maka jumlah ketersediaan satuan pendidikan (akses pendirian sekolah) di daerah tersebut semakin berkurang.

Tabel 4 Komponen Biaya Satuan Pribadi menurut jenjang pendidikan

Besaran biaya satuan BOS secara nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan biaya operasional non-personalia. Kebutuhan BOS untuk SMK perlu lebih diperhatikan karena terdapat selisih yang sangat tinggi dengan kebutuhan biaya operasional non-personalia secara faktual.

Besaran biaya satuan BOS perlu dibuat variasi antar wilayah untuk mengatasi keragaman tingkat kemahalan masing-masing wilayah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah indeks kemahalan konstruksi (IKK).

REKOMENDASI

No

1.

Komponen

Buku dan Alat Tulis Sekolah

2. Seragam dan Perlengkapan

304.972

9.494.330

886.496

3. Alat dan Bahan Pelajaran

Total Jika Seluruh Komponen Dipenuhi

192.998

SD

368.735

10.834.164

1.102.820

272.018

SMP

445.703

15.382.568

1.230.409

305.244

SMA

210.027

15.351.824

800.562

433.423

SLB

346.919

15.623.583

3.146.791 Total Biaya Riil 4.245.027 7.457.218 3.890.667 7.935.895

1.348.756

304.697

4. Transportasi Siswa

5. Kursus di Luar Sekolah

2.546.160

1.375.588

6. Karya Wisata 396.470

2.628.472

1.513.659

368.499

2.798.658

2.174.931

307.074

4.423.736

1.627.007

182.524

2.967.050

1.169.725

479.829

7. Iuran ke Sekolah

8. Uang saku

1.440.554

1.598.966

9. Biaya Pendidikan Lainnya 752.125

1.159.155

2.124.071

1.296.736

3.439.753

2.790.271

1.890.525

1.963.092

2.809.159

2.902.293

3.741.993

3.045.080

2.219.533

SMK

1.

2.

4

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ghozali, Abbas. 2003. “Analisis Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.” Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Depdikna. Laporan Penelitian

Badan Pusat Statistik. 2018. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2019. “Hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2018.” Data Olah Tidak Diterbitkan

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. 2008. Bantuan Operasional Sekolah pada Pendidikan Dasar. Jakarta: Puslitjaknov, Balitbang, Depdiknas.

DAFTAR RUJUKAN

Dana BOS sebaiknya tidak dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Alokasi untuk kebutuhan ini sebaiknya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui APBD, khususnya untuk SD dan SMP.

Biaya satuan pribadi yang dihasilkan dari kajian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penentuan besaran bantuan Pemerintah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan biaya pribadi peserta didik seperti Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, penentuan besarannya dilakukan dengan mengeluarkan komponen iuran sekolah karena seharusnya keperluan yang ditanggung oleh iuran tersebut dapat dipenuhi melalui skema bantuan lain seperti BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.

2.

5

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh

Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2020.Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanKompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19

Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270Telp. 021-5736365, 5713827

website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.

Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanRepublik Indonesia

Tim Penyusun:Irsyad ZamjaniHerlinawatiSiti Nur AzizahNovrian Satria PerdanaFerdi Widiputera