JURNA

L

REPUBLIKAwww.republika.co.id

Hal 5-8

SELASA, 11 OKTOBER 2011 13 DZULQAIDAH 1432 HNOMOR 266/TAHUN KE-19

Rp 2.900 / 28 HalamanLUAR P JAWA Rp 4.000 DITAMBAH ONGKOS KIRIM

WAJIB MENANG!Oleh Sammy Abdullah

MAHAKA MEDIAIKLAN: Telp: 021 791 84744, Faks: 021 798 1169, e-mail: iklan@republika co.id SIRKULASI: Telp 021 791 84746 Faks: 021 791 98442 e-mail: sirkulasi@republika co.id

T

Kejakgung Bidik Ketua KPUA Syalaby Ichsan, Bilal Ramadhan JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejakgung) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary. Hafiz dibidik terkait kasus pemilu legislatif di Halmahera Barat. SPDP atas nama Hafiz Anshary sudah diterima. Posisi kasusnya tanyakan kepada Bareskrim, ujar Kepala Pusat Penerangan Kejakgung, Noor Rachmad, saat dihubungi, Senin (10/10). Dalam SPDP yang diterima dari Mabes Polri, Hafiz dikenakan Pasal 266 dan 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan Pemberian Keterangan Palsu. Mabes Polri mengakui telah menerbitkan SPDP dengan Nomor Spdp.No.B./81-DP/VII/2011/Dit.Tipidum. Surat ini diterbitkan Mabes Polri pada 27 Juli 2011 dan diterima Kejakgung pada 15 Agustus 2011. Kepala Bareskrim Komjen Sutarman menegaskan, pihaknya belum menetapkan Hafiz sebagai tersangka karena saksi-saksi belum diperiksa semua. Sutarman menerangkan, penetapan SPDP dilakukan karena KPU tak mendasarkan penghitungan suara KPUD Halmahera Barat. SPDP dikirim ke Kejakgung atas laporan Abdul Sukur Mandar ke polisi terhadap terlapor Ketua KPU, katanya.Bersambung ke hlm 11 kol 3-7

M Roby

ak ada pilihan lain bagi tim nasional Indonesia bila ingin tetap memegang mimpi ikut bertanding di Piala Dunia 2014 di Brasil. Skuat Garuda wajib memenangi pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Qatar pada Selasa (11/10) malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Seri apalagi kalah, itu sama saja dengan memupus harapan untuk terbang ke Brasil karena timnas telah dua kali mengalami kekalahan ketika melawan Iran dan Bahrain. Pelatih timnas Wim Rijsbergen pun menyadari kemutlakan yang mesti dihadirkan anak-anak asuhnya ini. Pelatih asal Belanda ini pun menjanjikan timnas akan bermain habis-

habisan demi meraih tiga poin perdana. Apalagi, Garuda akan bertanding di hadapan publik sendiri. Kita perlu menang untuk tetap berada di jalur persaingan menuju Brasil, kata pelatih yang pernah ikut membela Tim Oranye di Piala Dunia ini, Senin (10/10). Indonesia takluk 0-3 dari Iran saat menjalani laga perdana di babak kualifikasi di Teheran awal September lalu. Selang beberapa hari, giliran Bahrain yang memukul Indonesia 2-0 di SUGBK. Rijsbergen menilai anak-anak asuhnya dalam kondisi mental yang baik seusai menahan imbang Arab Saudi 0-0Bersambung ke hlm 11 kol 1-2

Soria

SIARAN LANGSUNGSELASA (11/10) PUKUL 19.00 WIB

INDONESIA (4-3-3)

QATAR (4-3-3)

ABDULLMAJED SUPARDI M ILHAM F SINAGA S AHMED EL SAYED RAJAB I MADE WIRAWAN HAMKA IRFAN QASEM BUSTOMI M ROBY ALI HUSSEIN MAJID AMARAL

ILUSTRASI: DAAN YAHYA

HASIL ENAM PERTEMUAN KEDUA NEGARA:21 Sep 1986 2 Okt 1988 4 Okt 1988 9 Apr 1993 24 Apr 1993 18 Jul 2004 Kualifikasi Asian Games Persahabatan di Jakarta Persahabatan di Jakarta Kualifikasi Piala Dunia Kualifikasi Piala Dunia Piala Asia di Beijing Indonesia Indonesia Indonesia Qatar Indonesia Indonesia 1-1 0-1 1-4 3-1 1-4 2-1 Qatar Qatar Qatar Indonesia Qatar Qatar

WAHYU W ZULKIFLI PELATIH : WIM RIJSBERGEN

GONZALES

SORIA

MONTESIN QUAYE PELATIH : SEBASTIAO LAZARONI

Djoko: Tak Ada PencaplokanMalaysia akan membangun kawasan wisata Tanjung Datu.JAKARTA Kabar adanya pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia di Tanjung Datu dan Camar Bulan (atau Wulan), Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, membuat jajaran Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggelar rapat koordinasi membahas perbatasan, Senin (10/10). Rapat dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Djoko membantah kabar pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu. Berdasarkan survei Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) barubaru ini, tidak ada patok yang bergeser, hanya ada patok di titik A1 dan A104 yang terendam laut karena abrasi. Batas RI dan Malaysia, jelas Djoko, tak hanya ditandai dengan patok, tetapi juga titik koordinat yang disepakati berdasarkan perjanjian 1978. Di situ sudah ditetapkan koordinatnya. Tidak berubah. Saya tidak tahu di mana dicaploknya, kata Djoko, kemarin. Ia menjamin Indonesia tidak akan memberikan sejengkal tanah pun di perbatasan. Djoko menilai isu pergeseran patok yang dipermasalahkan Komisi I DPR tidak jelas dan sangat mungkin terjadi pemahaman keliru oleh DPR. Djoko bahkan balik menuding Komisi Pertahanan itu tidak tahu definisi patok batas wilayah negara. Isu itu harus di-clear-kan. Tidak ada dasarnya. Tahu tidak mereka persoalan perbatasan ini? kata Djoko. Tanjung Datu termasuk salah satu dari 10 outstanding border problems yang masih terus dirundingkan dengan Malaysia, termasuk pembicaraan pada Oktober ini di Jakarta. Adalah Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin yang menyuarakan masalah perbatasan ini di tingkat pusat. Dia mengatakan Indonesia telah kehilangan wilayah Dusun Camar Bulan seluas 1.495 hektare dan Tanjung Datu seluas delapan hektare. Menurut anggota Fraksi PDIP itu, pencaplokan wilayah itu terjadi sebulan lalu setelah aparat Polis Diraja Malaysia masuk ke wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu dengan tanda batas patok negara yang telah bergeser. Dia mengingatkan pemerintah segera bertindak karena Malaysia sudah mulai membangun infrastruktur di tempat itu. Menurut Utusan, Malaysia mengucurkan 20 juta ringgit untuk membangun kawasan wisata Santubong di wilayah ujung barat Serawak, mencakup Tanjung Datu yang dibagi berdua dengan Indonesia itu. Meski pemerintah telah membantah pencaplokan, Komisi I DPR tetap menjadwalkan pemanggilan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengingatkan perilaku negeri jiran itu yang selalu mengulur-ulur waktu ketika Indonesia mulai mempersoalkan perbatasan. Pemerintah harus memberi perhatian serius, ujarnya. Indonesia dan Malaysia berbagi 2.004 kilometer perbatasan darat di Kalimantan. Menurut Panglima Kodam XII Tanjungpura Mayjen Geerhan Lantara, titik rawan perbatasan hanya dijaga 32 pos. Tentara Malaysia dan Indonesia berpatroli berpedoman pada koordinat perbatasan. Ketika terjadi pertemuan patroli TNI dan tentara Malaysia, kedua pihak akan langsung mencocokkan data di alat global positioning system (GPS). Dia juga memastikan wilayah Camar Bulan tidak bergeser karena selalu digelar patroli bersama kedua negara. c13/mansyur faqih/antaraed: rahmad budi harto

:: pro kontra ::Baca selengkapnya di hlm 11Anda bisa memberi komentar pro kontra ini di www.republika.co.id

JERAT HUKUM KOMISIONER KPUI GUSTI PUTU ARTHA KOMISIONER KPU

Kasusnya tidak JelasBenarkah Ketua KPU menjadi tersangka? Saya baru membaca beritanya, tidak akurat dan ini masih tidak jelas sebenarnya dalam kasus apa. Karena, kalau dalam pemilu legislatif di Halmahera Barat, tidak ada itu surat menyurat. Kita juga di internal KPU sudah kontak-kontak dan masih belum jelas kasus mana yang melibatkan Pak Ketua.

MASALAHDI TAPAL BATASRI-MALAYSIAPERBATASAN DARATPanjang perbatasan: 2004 km dengan 19.328 buah patok batas tipe A,B,C dan D. SENGKETA: Klaim Indonesia: Pulau Sebatik, Daerah D 400, Gunung Jagoi, dan Tanjung Datu Kalim Malaysia: Pulau Sinapad, Sungai Simantipal, Daerah B2700B3100, Daerah C500-C600, dan Gunung Raya. Klaim kedua pihak: Batu Aum. Malaysia hanya mengakui sembilan masalah saja karena Tanjung Datu dianggap Malaysia sudah rampung. Di tingkat teknik kedua negara sudah menandatangani hasil pengukurannya, namun belakangan Indonesia menyadari bahwa hasil pengukuran di Tanjung Datu keliru dan menghendaki pengkajian ulang. Namun, pihak Malaysia menolak.

D

ari sekian banyak negara yang berbatasan darat maupun laut dengan Indonesia, Malaysia dan Timor Leste menyumbang permasalahan perbatasan terbanyak karena berpotensi mengubah luas wilayah Indonesia.

HADAR NAVIS GUMAY DIREKTUR CETRO

Banyak Potensi PelanggaranApa saja potensi pelanggaran hukum yang bisa dilakukan komisioner KPU? Kalau pelanggaran pidana yang umum bisa berupa korupsi, pemalsuan surat, pengambilan keputusan yang tak sesuai suara masyarakat hingga manipulasi suara. Tetapi, perlu dilihat juga aturan yang berkaitan dengan KPU, misalnya UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pemilu. Sering kali aturan politik itu terlalu mepet disahkan sehingga ruang gerak penyelenggara pemilu sangat terbatas.

Mengenang Steve Apple Jobs (Bagian 1)

RI-TIMOR LESTEPERBATASAN DARATPanjang perbatasan: 268,8 km dengan 907 tugu batas dari rencana 5.000 tugu. Sengketa: Noel Besi. RI menginginkan Noel Besi sebagai batas wilayah, sedangkan UNTAET menginginkan Sungai Nono Noemna. Saat ini terdapat 44 kk Timor Leste tinggal Desa Naktuka, Noel Besi. Manusasi RI menginginkan garis batas dipindahkan ke utara Sungai Miomafo, ditarik dari pilar yang dibuat tahun 1966, menyusuri punggung bukit. Pulau tengah sungai Dilumil/Memo seluas 58 ha. RI ingin batas berada di sebelah timur pulau, sedangkan Timor Leste ingin batas di sebelah barat pulau.

Berayah Muslim, Menyangkal KeturunanPAUL SAKUMA/AP

Ditto Papilanda

K

rehatTifatul: Koalisi SBY-PKS masih berlanjut Namanya jadi SKS (setelah ketemu semalam) Pencurian pulsa akan dibawa ke ranah hukum Awas, berubah jadi pencurian pasal

abarnya, ada tiga apel yang telah mengubah dunia: apel yang dipetik Nabi Adam, apel yang jatuh ke hadapan Isaac Newton, dan terakhir apel milik Steve Jobs. Tentu saja dengan kematian Jobs yang menjadi buah bibir warga dunia sepekan lalu, apel yang disebut belakangan mengacu pada Apple Inc. Apple Inc merupakan perusahaan perangkat komputer asal Amerika Serikat yang terkenal dengan produk Macintosh dan jajaran gadget dengan inisial i, seperti iPod dan iPad. Kisah hidup pria bernama lengkap Steven

Paul Jobs yang menemui ajalnya 5 Oktober lalu itu banyak dibicarakan karena berbagai perangkat teknologi buatannya dinilai telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Kebesaran Jobs membuatnya terus disorot, bahkan sete-

lah kematiannya. Bukan hanya kisah yang terbuka bagi publik, melainkan juga kehidupan pribadi yang selama ini ditutupi Jobs dengan baik. Sebut saja nama Abdul Fattah Jandali yang kini berusia 80 tahun. Siapa yang akan menyangka Muslim asal Suriah ini ayah biologis Jobs? Ironisnya, dua lelaki yang memiliki darah yang sama ini tidak pernah bertatap muka sekalipun hidup di benua yang sama selama puluhan tahun. Menurut Al-Arabiya, pada masa mudanya, Jandali adalah aktivis kampus di American University di Beirut. Bukan sembarang aktivis karena Jandali aktivis yang cepat dikenalBersambung ke hlm 11 kol 1-2

PERBATASAN LAUT PERBATASAN LAUT:Berdasarkan batas landas kontinen dari Sipadan dan Ligitan, Malaysia mengklaim Blok Ambalat di laut Sulawesi, sebelah timur Pulau Sebatik. Perlu penentuan garis-garis pangkal kepulauan di Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, Pantar, hingga Pulau Vatek.

S

alah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan ghaizh (marah). Ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134. Dalam tafsir Imam Qurthubi dijelaskan, ghoizh itu ar tinya hampir mirip dengan ghadhab (marah). Namun, secara rasa bahasa, ghadhab tidaklah sama persis dengan ghaizh. Ghadhab adalah marah yang diwujudkan dengan anggota tubuh seseorang. Orang yang marah dalam pengertian ghadhab, mulutnya akan mengeluarkan kata-kata keji, kadang-kadang tangannya ikut menampar, memukul, atau membanting barang-barang yang ada di sekitarnya, sementara kakinya juga ikut bertindak. Arti yang paling tepat

untuk kata ghadhab dalam bahasa Indonesia adalah murka. Adapun ghaizh adalah marah yang terjadi pada diri seseorang, namun kemarahan itu hanya bergolak di dalam hati dan tidak mewujud pada anggota tubuhnya. Paling-paling wajahnya sedikit memerah atau matanya berkilat. Sementara tangan, kaki, dan lidahnya tidak mengeluarkan tindakan keji dan merugikan orang lain. Arti yang paling tepat untuk kata ghaizh itu adalah marah. Diceritakan dalam banyak hadis bahwa Rasulullah SAW kalau marah tidak pernah menampakkan wujud pada diri Beliau hal-hal yang menyakiti orang lain atau merendahkan harga diri sendiri. Pernah suatu hari

hikmahOleh KH Tengku Zulkarnain

Antara Marah dan Murkabeberapa orang Yahudi lewat di depan rumah Nabi. Saat itu Nabi sedang bersama Aisyah ra. Orang Yahudi itu memberikan salam dengan ucapan: Assamualaik!(mati kena racunlah kamu). Nabi menjawab: Alaikum (Atasmu juga). Serta-merta Aisyah menjawab: Waalaikumus sam wal lanah (kamu semua mati kena racun dan kena laknat). Saat itu Nabi menasihati Aisyah bahwa Allah menyukai kasih sayang pada tiap sesuatu. (HR Bukhari dan Muslim). Pada suatu hari, Maimun bin Mahran ra sedang duduk di rumahnya dan bersiap-siap untuk makan dengan para tamu. Tiba-tiba, budak wanitanya terpeleset dan wajah beliau tersiram kuah sup panas. Serta-mer-

ta beliau bangkit dan hendak memukul budaknya itu. Sang budak membaca ayat Alquran: Orang ber takwa mampu menahan marah. Maimun menjawab, Ya, aku menahan marahku. Kemudian, sang budak melanjutkan ayat tersebut: Dan memaafkan kesalahan orang. Maimun menjawab, Aku memaafkanmu karena Allah. Kemudian, budak itu menutup ayat tersebut: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka, Maimun berkata, Aku membebaskanmu karena Allah. Allah menegaskan, orang bertakwa itu adalah mereka yang mampu menahan marah. Sementara sekarang ini, banyak di antara manusia yang justru tidak mampu menahan

kemurkaan. Dalam perjalanan ke kantor saja, di tengah kemacetan lalu lintas, mulut keluar kata-kata layaknya kebun binatang. Belum lagi tawuran yang merajalela dan sudah hampir menghinggapi seluruh lapisan masyarakat. Semua itu adalah wujud ketidakmampuan menahan murka. Jika menahan murka yang merusak dan menyakiti orang lain saja belum mampu, bagaimana dapat menahan marah? Padahal, orang bertakwa tidak diminta menahan murka, tetapi justru diminta untuk menahan marah yang jauh lebih sulit melakukannya. Dengan demikian, tampaknya kedudukan kita masih jauh dari level orang bertakwa. Wallahu alam.

nasional:: dinamika ::Tersangka Kasus Irzen Octa Segera DisidangkanJAKARTA Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara lima tersangka kasus penganiayaan Irzen Octa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dengan begitu, lima tersangka itu akan segera disidangkan. Sudah dilimpahkan pada 5 Oktober 2011 ke PN Jaksel, kata Kepala Kejari Jaksel, Mashudi, dalam pesan singkatnya, Senin (10/10). Penyerahan berkas perkara itu, kata dia, dilakukan karena sudah dinyatakan lengkap (P21) dan Polres Jakarta Selatan juga telah melakukan pelimpahan tahap dua. Humas PN Jaksel, Ida Bagus Dwiyantara, membenarkan pelimpahan berkas tersebut. Menurutnya, Kejari Jaksel baru menerima berkasnya pada Jumat (7/10). Pihak PN Jaksel juga belum menunjuk hakim yang menangani perkara mereka. Hakim belum ditunjuk siapa yang menyidangkan. Nanti kalau sudah ditunjuk, baru sidang, ujarnya. Lima tersangka itu termasuk dalam dua berkas perkara terpisah. Pada berkas pertama, atas nama tersangka Humisar Silalahi dan Boy Yanto Tambunan. Sedangkan pada berkas perkara kedua atas nama tersangka Arief Lukman, Henry Waslington, dan Donal Haris Bakara. Mereka disangkakan dengan dakwaan primer Pasal 333 KUHP ayat 3 juncto Pasal 55 KUHP karena dianggap merampas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan kematian. Sedangkan subsider Pasal 333 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, atau ketiga Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. bilal ramadhan ed: dewi mardiani

REPUBLIKA SELASA, 11 OKTOBER 2011

2

Sembilan Pelajar Tewas Terbakar di KosSAMOSIR Sembilan orang pelajar SMA Negeri Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara tewas akibat empat unit rumah kos yang mereka tempati terbakar, Senin (10/10) sekitar pukul 03.00 WIB. Si jago merah itu menghanguskan empat rumah semi permanen milik Nadeak yang letaknya persis berada di depan gedung sekolah tersebut, kata Staf Ahli Bupati Samosir, Melani Butar-butar di Pangururan,IMAM BUDI UTOMO/REPUBLIKA

Senin (10/10). Ia mengatakan, sembilan korban yang menghuni lantai dua di rumah kost tersebut diduga tidak bisa menyelamatkan diri karena api dengan cepat merambat. Penyebab kebakaran tersebut, diduga akibat arus pendek listrik, kata Melani. Dia menjelaskan, sembilan pelajar yang meninggal dunia itu, yakni Nixon Sitanggang, Paskah Tarapul Sinaga, Lamra Sihotang Bonita Rumapea, Dormauli Devi Lumbanraja, Syukur Manutur Parhusip masingmasing siswa kelas I. Bernardo Sinaga serta Saut Sinaga masingmasing pelajar kelas 2 di SMA

Negeri tersebut. Sementara itu, seorang korban lainnya, sampai saat ini belum bisa dipastikan identitasnya, sebab hingga kini jenazah masih berada di Rumah Sakit Pangururan. Ada 13 orang siswa yang kos di rumah Nadeak, tetapi kebetulan tiga orang di antaranya tidak berada di tempat kejadian, karena pulang ke rumah orang tuanya di kecamatan Palipi. Sedangkan, seorang pelajar lainnya, Boru Sinaga hingga kini belum diketahui kabarnya bersama pemilik rumah dan sedang dilakukan pencarian oleh petugas dibantu sejumlah warga. antara ed: joko sadewo

Capim KPK Mentok LagiMansyur Faqih

Usulan Fraksi di Komisi III DPRFraksi Partai Golkar PDIP Hanura PKS Gerindra PPP PAN PKB Demokrat Jumlah Capim 10 10 10 10 10 8 8 8 8

Lima fraksi inginkan sepuluh calon.JAKARTA Komisi III DPR memutuskan untuk menunda penentuan jumlah calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penundaan itu diputuskan setelah dilakukan lobi lintas fraksi di Komisi III yang berlangsung selama 1,5 jam. Sebagian besar fraksi di Komisi III DPR menghendaki penundaan itu. Hasil rapat lintas fraksi tadi menyatakan mayoritas fraksi meminta pengambilan keputusan jumlah calon pimpinan KPK akan dilakukan pada Senin (17/10). Fraksi Hanura, Golkar, dan PDIP tetap meminta agar penetapan dilakukan hari ini dengan jumlah capim 10 orang, kata Ketua Komisi III, Benny K Harman, di DPR, Senin (10/10). Dalam masa tenggang itu, tambahnya, masing-masing kelompok fraksi (poksi) akan melakukan konsultasi dengan pimpinan fraksi terkait masalah ini. Putusan penundaan itu mendapatkan reaksi dari fraksi Hanura, Golkar, dan PDIP. Fraksi Hanura yang diwakili Syarifudin Suding menyayangkan penundaan itu. Apalagi, dalam rapat kapoksi (ketua poksi) sempat mengemuka kalau penundaan ini terkait dengan isu reshuffle. Ini sungguh disayangkan ketika hanya persoalan delapan nama diterima atau tidak dan menunggu hasil reshuffle kabinet. Ini kacau. Yang meminta masalah ini diendapkan, yaitu fraksi Demokrat, PKS, PPP PAN, dan , PKB. Pihaknya bersama Golkar dan PDIP tetap sepakat untuk 10 nama dan Busyro Muqoddas masuk ke dalam sebagai jalan komprominya. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Golkar, Aziz Syamsudin, mengaku memahami permintaan penundaan itu. Menurutnya, konsultasi dengan pimpinan fraksi dan partai

BANTAH PENCAPLOKAN: Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kedua dari kanan) menjelaskan isu pencaplokan wilayah RI di kawasan Camar Bulan,Kalimantan Barat, di Jakarta, Senin (10/10). Pemerintah membantah ada patok batas negara Indonesia yang digeser oleh Pemerintah Malaysia di wilayah Tanjung Datu, Kalimantan Barat.

Uji Materi UU PP DidaftarkanJAKARTA Sejumlah kalangan mengkhawatirkan ekspansi partai politik ke dalam ruang independensi penyelenggara pemilu. Soalnya, hampir seluruh elemen, termasuk partai politik terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu, Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay mengatakan, adanya ancaman terhadap independensi penyelenggara pemilu ini. Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat Selamatkan Pemilu (Amankan Pemilu) mendaftarkan gugatan uji materi (judical review) UU Penyelenggara Pemilu (UU PP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun uji materi dilakukan tujuh lembaga, yaitu Cetro, Perludem, IPC, JPPR, GPSP, Elpagar Pontianak, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Kuasa hukum pemohon adalah Veri Junaidi, Maheswara Prabandono, Wahyudi Djafar, dan Alvon Kurnia Palma. Permohonan ini diajukan 49 perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu, kata Hadar saat pengajuan uji materinya di MK, Senin (10/10). Menurut Hadar, UU PP ini bermasalah, khususnya jika dilihat dari Pasal 11 huruf i; Pasal 85 huruf i; dan Pasal 109 Ayat 4 huruf c, huruf d, huruf e, Ayat 5, dan Ayat 11 juncto UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada 20 September 2011. Kondisi yang dijelaskan dalam pasal-pasal itu menyebabkan terbukanya ruang bagi kader parpol untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu terjadi karena dihapusnya ketentuan syarat keanggotaan KPU dan Bawaslu, yaitu tidak menjadi anggota parpol minimal lima tahun sebelum mendaftar. Keadaan serupa berlaku dalam keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hadar menyebutkan, keanggotaan DKPP secara tegas memerintahkan memasukkan perwakilan partai politik. DKPP berasal satu dari anggota KPU, satu dari Bawaslu, satu dari perwakilan pemerintah, serta empat dari unsur masyarakat dan masing-masing anggota parpol yang duduk di DPR. Untuk unsur masyarakat masing-masing diajukan pemerintah dan DPR. Artinya, hampir seluruh elemen penyelenggara pemilu tidak satu pun yang lepas dari dominasi parpol, ujar Hadar. Ia yakin, gugatannya tidak mengganggu persiapan pemilu 2014. Pasalnya, UU perubahan pemilu yang baru, saat ini sedang menunggu penandatanganan Presiden dan pemberian nomor UU. Ia melanjutkan, ada waktu dua bulan untuk pembentukan panitia penyelenggaraan pemilu yang bisa dimanfaatkan MK untuk memutuskan uji materi. Kami berharap prioritas dan tidak menggangu tahapan penyelenggaraan pemilu. c13 ed: dewi mardiani

perlu dilakukan. Seminggu itu cepat. Tidak ada masalah, itu biasa. Partai Golkar memilih sesuai Pasal 30 ayat 9 dan 10 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam pasal itu, DPR harus memilih lima pimpinan KPK dan pemerintah menyerahkan dua kali jumlah pimpinan KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR dari PKS Fahri Hamzah berpendapat, Busyro harus diajukan kembali jika ingin menjabat sebagai pimpinan KPK untuk periode berikutnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berlaku surut dan tidak membatalkan keputusan dewan untuk umur jabatan Busyro yang hanya setahun. Di pihak lain, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa berpendapat, keputusannya harus dirapatkan terlebih dahulu oleh semua poksi dengan masing-masing fraksi dan partai. Ia menegaskan bantahannya bahwa penundaan keputusan itu terkait dengan reshuffle kabinet. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar mengaku menghormati keputusan Komisi III DPR. Ini demokrasi, jadi tidak usah terlalu saklek melihatnya. Ini sesuatu yang wajar. Perbedaan itu untuk menuju satu keputusan, katanya usai rapat dengan Komisi III DPR. Pihaknya menegaskan, delapan capim KPK itu sudah final dan satu posisi di KPK sudah diisi oleh Busyro Muqoddas. ed: dewi mardiani

Posisi PKS Masih AmanTeguh Firmansyah, Mansyur Faqih JAKARTAKencangnya suara dari PKS telah memunculkan spekulasi akan didepaknya partai ini dari koalisi pendukung pemerintah. Namun, spekulasi ini kemungkinan tidak akan terjadi karena hingga Ahad (9/10), empat posisi menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid Dua masih aman. Usai bertemu dengan Presiden SBY, Ahad (9/10) malam, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, sampai dengan Ahad (9/10) malam posisi PKS di kabinet masih aman. Sampai semalam tetap. Gak tahu besok. Saya tidak tahu, presiden yang berhak, kata Tifatul di Istana Merdeka, Senin (10/10). Presiden SBY telah bertemu dengan menteri-menteri dari PKS. Dalam pertemuan itu, hanya tiga menteri dari PKS yang hadir, yaitu Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Riset dan Teknonologi Suharna Surapranata. Sementara itu, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri tidak hadir dengan alasan menjadi tamu dalam pertemuan menteri sosial se-ASEAN. Menurut Tifatul, Presiden SBY belum akan mengubah kontrak politik dengan PKS. Meski demikian, ia tidak akan menyampuri urusan yang merupakan kewenangan dari Presiden. Dengan demikian, kontrak itu berjalan hingga 2014 mendatang. Ga ada perubahan kontrak politik, kata mantan presiden PKS itu. Tifatul juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Presiden SBY mengingatkan agar para politikus PKS dan Demokrat tidak berbuat gaduh sehingga berdampak kepada stabilitas dalam negeri. Beliau meminta agar ketidaknyamanan dan pertengkaran di bawah itu disetop. Intinya begitu, kata Tifatul. Peringatan yang disampaikan SBY ini terkait dengan adanya keributan antara teman-teman di koalisi. Baik antara Partai Demokrat dan PKS atau Partai Golkar. Semuanya saling membalas dan beradu pernyataan di media massa. Jadi, kami akan ingatkan teman-teman kami di bawah tentang suasana ini. SBY juga ingatkan ini ke Partai Demokrat, ujar Tifatul. Politikus PKS Fachri Hamzah mengatakan, SBY tidak perlu mendramatisasi isu reshuffle. Kabinet presidensil itu harusnya tidak ada reshuffle. Presiden tidak perlu mendramatisasi pergantian menterinya. Tiap jam dia bisa mengganti siapa pun, kata dia. Mengenai reaksi keras PKS atas reshuffle, ia menganggap setiap anggota koalisi berhak bicara gamblang dan kritis. Ia juga menyatakan, PKS siap jika harus berada di luar koalisi. PKS tidak ada yang tidak siap. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, sudah ada komunikasi dengan sejumlah parpol. Ada yang sudah, ada yang belum, jelasnya. Namun, Sudi enggan menyebutkan partai yang sudah diajak berkomunikasi itu. Menko Kesra Agung Laksono, di sela-sela acara pertemuan tingkat menteri praKTT ASEAN di Semarang, mengatakan, presiden terus mengevaluasi kinerja para menteri kabinet. Cara mengevaluasi kinerja kabinetnya, kata Agung, ada yang melalui komunikasi langsung dengan para menteri dan ada juga yang melalui laporan dari Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) yang dikepalai Kuntoro Mangkusubroto.

Pengesahan RUU Intelijen Diminta DitundaJAKARTA Pemerintah dan DPR diminta menunda pengesahan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara. Hal itu disampaikan Koalisi masyarakat sipil dalam menyikapi rencana pengesahan RUU Intelijen Negara di kantor Imparsial, Senin (10/10). Draf RUU Intelijen masih memiliki banyak kelemahan dan belum mengalami perubahan substansial, ujar Direktur Program Imparsial Al Araf. Menurut dia, draf RUU Intelijen Negara dapat mengembalikan rezim yang tertutup seperti di masa lalu. Rezim ini dikhawatirkan dapat mengancam kebebasan dan demokrasi di Indonesia. Koalisi juga menyebutkan ada lima pasal yang masih bermasalah di dalam RUU ini. Pertama adalah RUU Intelijen tidak mengatur secara perinci tentang kategori rahasia intelijen yang menjadi bagian dari rahasia negara. Tidak adanya pengategorian ini akan berakibat pada multitafsir, yaitu dimaknakan secara luas dan sepihak oleh penguasa. Hal inilah, kata Al Araf, yang dapat mengancam kebebasan informasi dan pers. Kedua, lanjutnya, adalah penggantian istilah pemeriksaan intensif dan pendalaman di draf RUU Intelijen. Sebelumnya, kata itu menjadi penggalian informasi dalam Pasal 31 RUU Intelijen. Kata ini bersifat karet karena tidak ada perincian penjelasan dan definisi kata dalam RUU ini. Kata itu semestinya dihapus karena dapat mengancam kebebasan dan demokrasi. Untuk masalah ketiga, tambahnya, adalah mengenai proses pengangkatan kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam RUU, terdapat pasal yang mengatur proses pengangkatan kepala BIN harus mendapatkan pertimbangan parlemen. Hal itu dinilainya dapat menyebabkan terjadinya politisasi. Menurut Koalisi, pengangkatan kepala BIN harus menjadi hak presiden. Hal yang keempat adalah belum diaturnya pengawasan secara perinci terhadap RUU ini. Sedangkan kelimanya adalah belum diaturnya mekanisme pengaduan oleh agen intelijen kepada komisi intelijen parlemen secara tertutup. Dia berpendapat, mekanisme ini harus diatur jika terjadi perintah dari atasan pada agen intelijen yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan melawan hukum. Ditegaskannya, mekanisme ini penting untuk meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan oleh intelijen. Dengan disahkannya RUU Intelijen, akan mudah sekali menjerat orang yang dianggap melakukan pembocoran informasi, ujar Wahyudi Jafar, peneliti hukum dan HAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Menurut dia, siapa pun aktivis jurnalis yang dianggap melakukan pembocoran informasi intelijen dapat dijerat ancaman pidana. Misalnya, jurnalis itu tidak sengaja membawa dokumen yang tidak diketahui sebagai informasi intelijen, bisa menjadi alasan membocorkan informasi. c27 ed: dewi mardiani

Diumumkan di JakartaJuru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha memberikan sinyal kuat pengumuman itu akan dilakukan di Jakarta. Insya Allah (di Jakarta), kata Julian. Sebelum pengumuman reshuffle, Presiden SBY akan menyampaikan pidato mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Menurut Julian, dalam penentuan nama kali ini tidak ada kandidat lagi, akan tetapi langsung ditetapkan. Memang, ada pertimbangan dari Wapres selama ini, tetapi pada akhirnya Presiden yang akan menetapkan. Mengenai waktu pengumumannya, Julian mengaku tidak mengetahuinya. Ia hanya menegaskan SBY akan mengumumkan itu sebelum 20 Oktober. Kalau ada yang bilang tanggal 17, silakan saja, tapi bukan saya yang ngomong. Yang jelas sebelum 20 Oktober, paparnya. Pada pekan ini, rencananya SBY akan pergi ke Belitung dari Rabu (12/10) sampai Kamis (13/10). Presiden akan membuka Sail Wakatobi Belitung. Kemudian, pada 1921 Oktober, Presiden dijadwalkan akan berangkat ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu agendanya, yakni untuk meresmikan bandara setempat. eh ismail ed: joko sadewo

Alat E-KTP Belum Lengkap di 100 KecamatanJAKARTA Dari 2.348 kecamatan di 197 kabupaten/kota, tersisa 100 kecamatan di luar DKI Jakarta yang perangkat KTP elektroniknya (e-KTP) belum lengkap. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, peralatannya akan dilengkapi sampai target tercapai. Targetnya tanggal 15 Oktober ini sudah lengkap semua, sudah berjalan, katanya, di Jakarta, Senin (10/10), saat peninjauan pembuatan e-KTP di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, belum lengkapnya peralatan di sejumlah kecamatan itu terjadi karena masalah distribusi. Dia sebelumnya telah meminta kepada konsorsium untuk menyelesaikan distribusi ke kecamatan segera dan pada 15 Oktober semua kecamatan sudah harus memberikan pelayanan KTP elektronik. Pihaknya berharap, semua proses e-KTP di 197 kabupaten/kota bisa selesai pada akhir 2011. Untuk memenuhi target tersebut, Mendagri meminta agar jam layanan pembuatan e-KTP di kelurahan/kecamatan ditambah dan dilaksanakan tujuh hari dalam seminggu. Mudah-mudahan tidak mundur, akhir Desember sudah bisa selesai, kata Gamawan menyampaikan harapannya. Menurut data dari Ketua Tim Teknis e-KTP Husni Fahmi, sampai Ahad (9/10), jumlah penduduk di luar DKI Jakarta yang telah memproses e-KTP sebanyak 1.171.595 orang. Kecamatan yang terlayani baru 1.217 kecamatan dan hanya 965 kecamatan di antaranya yang telah terhubung dengan pusat data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data untuk DKI Jakarta, warga yang memproses e-KTP mencapai 1.068.335 orang dan data terakhir sampai kemarin mencapai 1.685.457 warga. Pada 17 Oktober 2011, Mendagri mengundang bupati/wali kota terkait untuk mempercepat pembuatan eKTP, khususnya membahas pelaksanaan dan kemajuan programnya. Pihaknya akan meminta daerah untuk mendorong masyarakat dalam menyelesaikan program e-KTP, terutama untuk meningkatkan jumlah warga yang memproses e-KTP sesuai kemampuan alatnya, yaitu mencapai 150 orang per alat. Sementara itu, juru bicara Kemendagri, Reydonnizar Moenek, menegaskan, untuk pencetakan e-KTP masih menunggu konsolidasi data terlebih dahulu. Itulah sebabnya warga yang sudah melakukan pencatatan diri di kelurahan belum bisa mendapatkan kartu e-KTP secara fisik. Konsolidasi data ini mencakup penyesuaian data warga yang sudah mencatatkan dirinya di kelurahan masing-masing. Pencetakan kartu ini, dijelaskannya, dilakukan terpusat di Kemendagri. Sudah ada 59 juta blanko e-KTP, untuk saat ini. Sesegera mungkin kami akan lakukan pencetakan sehingga kartu pun dapat langsung diterima masyarakat. antara/c04 ed: dewi mardiani

nasional

REPUBLIKA SELASA, 11 OKTOBER 2011

3

Freeport Bentrok, Satu TewasSPEDY PAERENG/ANTARA

Polisi Prioritaskan Laporan Sedot PulsaMansyur Faqih, Bilal Ramadhan Elektonik (ITE) dan UU tentang perlindungan konsumen. Feri menerangkan, kejadian berawal pada Maret 2011, saat dia mencoba ikut salah satu tayangan undian berhadiah di salah satu stasiun televisi. Feri kemudian mendaftarkan diri melalui pesan singkat berdasarkan format tulisan ke nomor content provider 9133. Setelah pendaftaran, Feri dikenakan biaya pemotongan pulsa premium sebesar Rp 2.000 setiap menerima pesan dari nomor 9133 sejak Maret hingga Oktober 2011. Feri menyatakan, dia kesulitan berhenti berlangganan (unreg) layanan konten tersebut. Pengacara PT Colibri Netwoks, Andri W Kusuma, membantah kliennya memotong pulsa secara ilegal terhadap Feri. Pihak PT Colibri Networks lalu melaporkan balik Feri ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik, penistaan, dan fitnah dengan memberikan keterangan palsu atas nama pelapor Tricahyo Novanto. Pengacara David Tobing juga berencana mengadukan kasus pencurian dan penyedotan pulsa ke Polda Metro Jaya dalam waktu dekat. Dia juga mengimbau masyarakat tidak takut melaporkan content provider nakal ke kepolisian. Dalam waktu dekat ini, saya akan mengadukan kepada Polda Metro Jaya, kata David kepada Republika, kemarin.

Esthi Maharani, Bilal Ramadhan

Polisi melepaskan tembakan karena aksi massa rusuh.TIMIKASeorang karyawan PT Freeport Indonesia bernama Petrus Ayamseba (36 tahun) tewas dalam bentrokan antara ribuan karyawan perusahaan tambang multinasional itu dan ratusan polisi di Terminal Gorong-Gorong Timika, Papua, Senin (10/10). Petrus yang bekerja di Departemen Underground (tambang bawah tanah) PT Freeport meregang nyawa dalam perjalanan menuju RSUD Mimika. Ia mengalami luka robek pada ketiak sebelah kiri akibat ditembus peluru yang ditembakkan aparat kepolisian. Dalam insiden itu, sejumlah karyawan dan polisi juga terluka akibat terkena peluru dan lemparan batu. Bentrokan yang terjadi sekitar pukul 10.30 WIT ini bermula saat ribuan karyawan Freeport bersama istri dan anak-anak mereka melakukan konvoi jalan kaki dari sekretariat SPSI PT Freeport di Jalan Perintis Kemerdekaan Timika Indah menuju Terminal Gorong-Gorong. Maksud kedatangan ribuan karyawan Freeport ke Terminal Gorong-Gorong untuk meminta manajemen menghentikan operasional perusahaan untuk sementara waktu sampai adanya penyelesaian kasus mogok kerja dan tuntutan kenaikan gaji karyawan. Tuntutan penghentian sementara operasional PT Freeport merupakan salah satu rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua dalam pertemuan di Jayapura pada Jumat (7/10) lalu. Di pintu masuk Terminal Gorong-Gorong, massa dihadang aparat polisi yang di-

JAKARTA Penyidik Polda Metro Jaya memprioritaskan penanganan kasus korban pemotongan pulsa secara ilegal, M Feri Kuntoro, ketimbang laporan balik terhadapnya dari penyedia layanan konten. Feri dinilai lebih dahulu melaporkan kasus sedot pulsa ke kepolisian. Karena kasus utamanya pelaporan (oleh) Feri, penyidik akan memprioritaskan laporan tersebut, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Baharudin Djafar, di kantornya, Senin (10/10). Baharudin menerangkan, awal permasalahan yang dilaporkan Feri ke Polda Metro Jaya adalah dugaan pemotongan pulsa telepon seluler (ponsel) yang dilakukan salah satu penyedia layanan konten, PT Colibri Networks. Atas laporan Feri itu, penyidik Cyber Crime Polda Metro Jaya telah MOGOK BENTROK: Sejumlah aparat kepolisian Mimika berusaha menghindari lemparan batu dari karyawan PT Freeport Indonesia yang berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan. Belakangan, melakukan aksi unjuk rasa di jalan masuk menuju terminal bus milik perusahaan tersebut, Gorong-Gorong, Timika, Papua, Senin (10/10). barulah datang laporan dari Akibat bentrokan itu, seorang karyawan tewas. Empat karyawan lain serta puluhan aparat kepolisian mengalami luka-luka. PT Colibri Netrworks yang menuding Feri telah melakukan pencemaran nama baik. lengkapi tameng. Juru Bicara demonstran, polisi malah me- yawan yang mogok kerja. tempat. Dua orang pendemo Menurut Baharudin, penyiPT Freeport Indonesia (PT FI) lepaskan tembakan untuk Freeport juga tidak memberi- terkena tembakan, tidak ada dik Polda Metro Jaya akan lekan gaji bulan September korban tewas, kata Yoga Ana Ramdani Sirait mengatakan, membubarkan massa. bih dulu membuktikan adaTembakan itu, kata Budi, kepada pekerja yang mogok, dalam pesan singkat kepada massa juga berniat naik ke areal tambang di Tembagapura dilakukan dalam jarak 15 me- yang seharusnya dicairkan 20 Republika. nya tindak pidana dalam kasus Yoga menjelaskan, unjuk melalui Terminal Gorong-Go- ter selama sekitar 20 menit. September lalu. sedot pulsa yang dilaporkan Kepala Bidang Humas Pol- rasa itu dilakukan oleh putra rong. Terminal ini merupakan Akibatnya, Petrus meninggal Feri. Jika nantinya memang tempat pemberangkatan kar- tertembus peluru polisi dan da Papua Kombes Wahyono asli dari tujuh suku di Papua. terbukti adanya tindak pidana yawan menuju Tembagapura. sembilan pengunjuk rasa lain- mengatakan, polisi terpaksa Massa ingin bertemu dengan dalam praktik pemotongan Tetapi, massa yang mogok nya luka-luka. Korban luka melepaskan tembakan karena CEO PT Freeport terkait tunpulsa ponsel milik Feri, pekerja itu melempari polisi de- yang baru terdata atas nama massa rusuh dan melempari tutan hak ulayat. Karena tunnyidik tidak akan melanjutkan ngan batu dan terjadilah ben- Leo Wandagau, Alius Komba, batu ke arah polisi. Menurut- tutan itu tak dipenuhi manalaporan polisi terhadap PT CoMelkias Rumbiak, Yunus Ngu- nya, beberapa polisi juga ter- jemen, massa bertindak anartrokan, kata Ramdani. libri Networks. Namun, keterangan Ram- luduan, Philiton Kogoya, dan luka akibat lemparan batu ini. kis dengan membakar mobil Berdasarkan Laporan Polisi dani dibantah Juru Bicara Ahmad Mustofa. Sangat jelas Namun, ia membantah adanya operasional Freeport. AkibatNomor TBL/3409/X/2011/Komite Aksi Solidaritas untuk polisi melindungi kepentingan korban tewas dalam ben- nya, tiga kendaraan operasioPMJ/Dit Reskrimum, Feri nal Freeport terbakar dan tujuh trokan tersebut. Buruh Freeport, Budi War- Freeport, ujar Budi. mengadukan dugaan penarikKepala Biro Penerangan polisi terkena lemparan batu. Budi menjelaskan, mogok doyo. Menurut Budi, demonan pulsa melalui modus pesan Menurut Yoga, situasi kini strasi pekerja Freeport awal- kerja sekitar delapan ribu kar- Masyarakat Divisi Humas Polsingkat berlangganan (regisnya berjalan aman tanpa keru- yawan Freeport telah berlang- ri, Brigjen Ketut Untung Yoga telah aman kembali. Pendemo trasi) yang ditayangkan pada suhan. Saat salah seorang sung sejak 15 September 2011. Ana, membenarkan pernyata- dilokalisasi di dalam Terminal salah satu televisi swasta. Prakpengunjuk rasa yang juga pe- Saat proses mediasi berjalan, an anak buahnya di Polda Pa- Gorong-Gorong. Pimpinan tik penarikan pulsa itu dinilai milik tanah ulayat di lokasi manajemen Freeport tiba-tiba pua. Ia menegaskan, dua pe- pengunjuk rasa juga telah bermelanggar Undang-Undang tambang Freeport berorasi di merekrut karyawan baru un- kerja terluka tembak dan ma- negosiasi dengan Polres Mimi(UU) Nomor 11 Tahun 2008 hadapan sekitar delapan ribu tuk menggantikan ribuan kar- sih dirawat di rumah sakit se- ka. antara ed: budi rahardjo tentang Informasi Transaksi

PidanaKetua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai, operator sebagai penyedia jasa layanan komunikasi bisa dikenai pidana jika ternyata ikut terlibat dalam kasus penyedotan pulsa yang dikabarkan merugikan masyarakat hingga Rp 1 Miliar per bulan. Mereka (operator) bisa dikenakan juga dengan pasal membiarkan kalau bukan ikut bekerja sama. Itu karena mereka mendapat keuntungan. antara ed: andri saubani

EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA

DIPERIKSA KPK: Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng usai menjalani pemeriksaandi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (10/10). Politikus Partai Demokrat tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap dalam proyek Wisma Atlet SEA Games, M Nazaruddin.

Kasus Hambalang Segera ke PenyelidikanMuhammad Hafil JAKARTA Peningkatan status kasus pembangunan Stadion Olahraga Hambalang dari pengumpulan barang bukti dan keterangan (pulbaket) menuju ke tingkat penyelidikan semakin kuat. Tunggu saja, sekarang (rencana peningkatan status) itu masih diproses dan dianalisis, kata Wakil Ketua KPK M Jasin melalui pesan singkatnya, Senin (10/10). Pernyataan Jasin ini senada dengan keterangan Juru Bicara KPK Johan Budi yang pekan lalu mengisyaratkan ditingkatkannya status kasus Hambalang. Menurut Johan, KPK segera melakukan gelar perkara atau ekspose untuk kasus itu. Saya dengar informasinya seperti itu, akan segera diekspose, kata Johan. Munculnya dugaan praktik korupsi dalam proyek Hambalang setelah mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin menyebar tudingan adanya permainan anggaran. Nazaruddin mengatakan, sekitar Rp 50 miliar dari dana proyek itu mengalir ke Kongres Partai Demokrat pada 2010 lalu. Petinggi Partai Demokrat membantah tudingan Nazaruddin. Penyidik KPK, kemarin, melanjutkan penyidikan kasus suap dalam proyek Wisma Atlet SEA Games 2011 dengan memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng. Oleh penyidik, Andi ditanya soal mekanisme anggaran dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Saya ditanya soal anggaran, bagaimana proses anggaran itu, kata Andi usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta. Andi mengatakan, keterangannya mengenai anggaran itu sudah disampaikan pada saat ia menjadi saksi bagi tersangka Wafid Muharram di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu. Sebagian sudah saya sampaikan di pengadilan, imbuhnya. Penyidik kemarin pun memeriksa anggota DPR yang juga sepupu M Nazaruddin, M Nasir, untuk kasus yang sama. Nasir memilih bungkam usai menjalani pemeriksaan selama empat jam di kantor KPK. Sorry, Mas. Maaf ya, Mas, ujar Nasir, saat dicegat wartawan. Sama dengan Nasir, Ketua Komisi X DPR Mahyuddin juga enggan memberikan pernyataan kepada wartawan seusai diperiksa penyidik. Mahyuddin tidak mau mengomentari soal pertemuannya dengan Angelina Sondakh dan Wafid Muharram di kantor Menpora. Ia juga tak menggubris pertanyaan wartawan soal dugaan aliran uang komisi atau fee kepada anggota dewan. Itu tanya saja sama penyidik, kata Mahyuddin. Mahyuddin diperiksa penyidik KPK untuk tersangka M Nazaruddin. Dalam surat dakwaan terdakwa Mindo Rosalina Manulang dan M El Idris, Nazaruddin disebut menerima komisi sebesar Rp 4 miliar dari PT Duta Graha Indah (DGI). Uang itu adalah komisi untuk Nazaruddin karena telah membantu PT DGI memenangi proyek Wisma Atlet SEA Games senilai Rp 191,6 miliar. ed: andri saubani

opini

REPUBLIKA SELASA, 11 OKTOBER 2011

4

Pemikiran Ekonomi Pak SjafLukman HakiemSekretaris Panitia Satu Abad Mr Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011) nya dalam menilai kebijaksanaan Bung Karno yang benar. Yang benar dari Bung Karno, ia katakan sebagai kebenaran.

Tajuk

KPU Bermasalah LagiDulu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, pada 2005 silam, Ketua KPU Pusat, Nazaruddin Syamsuddin, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Di saat bersamaan, anggota KPU Pusat lainnya, yakni Mulyana W Kusumah juga menjadi tersangka dan akhirnya dipidana penjara. Kini, giliran Ketua KPU Pusat yang masih aktif, Abdul Hafiz Anshary, yang dibidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam kasus sengketa Pemilukada Maluku Utara. Penyidikan terhadap ketua KPU ini diungkapkan Wakil Jaksa Agung, Darmono, Senin (10/10). Bareskrim Polri sudah menetapkannya pada 27 Juli silam yang tertuang dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bareskrim Polri dan diterima Kejaksaan Agung pada 15 Agustus 2011. Di sejumlah daerah, beberapa anggota KPU Daerah (KPUD) juga ada yang menjadi tersangka karena tersandung berbagai kasus, seperti sengketa pilkada, korupsi (suap), kepemilikan senjata tajam, dan lainnya. Ada puluhan orang jumlahnya. Mencermati banyaknya anggota KPU tersandung masalah ini, memang sangat memprihatinkan. Mengingat, sebagai penyelenggara pemilu, anggota KPU dituntut harus teguh memegang prinsip dan independensi dalam menjalankan tugas. Namun apa daya, idealisme dan independensi anggota KPU ternyata terlalu mudah untuk dikalahkan, baik dengan kekuasaan, uang, maupun lainnya. Jika ini yang terjadi, maka bisa dipastikan, penyelenggaraan pemilu tak akan pernah terlaksana secara demokratis, jujur, dan adil. Ujung-ujungnya, malah kekuasaan, jabatan, dan materi semata. Siapa pun pasti sedih melihat kasus seperti ini. Melalui pemilu, rakyat berharap dapat memilih pemimpin daerah dan bangsa yang terbaik. Mereka dipilih melalui cara-cara yang demokratis, adil, dan jujur. Namun, sering kali pemilu dan pemilukada ditengarai sarat dengan money politics, kecurangan, penggelembungan suara, dan lainnya. Begitu juga penyelenggaranya (baca: KPU/KPUD), begitu mudah terjebak dalam arus yang terjadi. Jika penyelenggara tidak jujur, pemain tidak jujur, saksi tidak jujur, panitia pengawas juga tidak jujur, pemilih tidak jujur, maka yang terjadi adalah kepalsuan. Semuanya palsu dan bohong. Uang miliaran bahkan triliunan rupiah habis percuma hanya untuk membiayai sebuah penyelenggaraan pemilu yang amburadul, busuk, dan penuh dengan kecurangan. Rakyat tentu sudah muak dengan ulah koruptor yang menggerogoti harta negara. Rakyat sudah jenuh dengan obrolan dan janji palsu para politikus. Janjinya sangat manis sewaktu belum terpilih. Namun, tak pernah ditepati ketika sudah duduk di parlemen. Janjinya busuk semata. Apakah kasus Abdul Hafiz Anshari ini yang terakhir? Tampaknya belum. Sebab, di sejumlah daerah, beberapa anggota KPU juga masih ada yang bermasalah. Dan, kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini sedang ditangani kepolisian juga melibatkan nama mantan komisioner KPU Andi Nurpati yang sekarang menjadi salah seorang politikus Partai Demokrat. Kita berharap, siapa pun yang terlibat dalam kecurangan pemilu, termasuk korupsi, harus segera diadili. Semoga, UU Penyelenggara Pemilu yang sedang dibahas DPR bisa menjadi rujukan agar penyelenggara pemilu terdiri atas orang-orang yang profesional, netral, independen, dan bebas dari partai politik. I

Tentang kapital

D

ari tulisan-tulisan yang dikumpulkan dan disunting oleh Ajip Rosidi, Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan Terpilih 2 (CV Haji masagung, Jakarta, 1988) pikiran utama Sjafruddin (1911-1989) di bidang ekonomi terlihat sangat jelas. Ketika mengomentari kebijaksanaan pemerintah tanggal 30 Maret 1983 (Karet 30) yang mendevaluasikan rupiah terhadap mata uang asing, Sjafruddin antara lain menulis: Kalau pemerintah mengelola dan membangun ekonomi Indonesia secara wajar dengan berpedoman kepada APBN yang benarbenar berimbang, yaitu tidak terlalu bergantung pada pinjaman-pinjaman luar negeri dan penerimaan-penerimaan dari minyak bumi, kita pada tahun 1978 itu tidak perlu mengadakan devaluasi, tidak perlu ada Kenop 15. Dan, begitu juga sekarang, Maret 30 tidak perlu diadakan kalau pemerintah berkenan memperhatikan pandangan dan anjuran saya itu. Lima tahun sebelumnya, ketika mengomentari kebijaksanaan pemerintah pada 15 November 1978 (Kenop 15) yang melahirkan devaluasi rupiah, Sjafruddin menulis: Kalau kita dalam Repelita II (yang meliputi masa 1974/1975-1978/1979) telah bersedia berdikari dan menyusun anggaran pembangunan yang benar-benar berimbang tidak mengharapkan bantuan (pinjaman) dari luar negeri maka kita masih dapat menyusun rencana pembangunan yang progresif, mulai dari tahun 1974/1975-1978/1979 tanpa minta-minta bantuan dari luar negeri. Sikap antipinjaman dari luar negeri itu bukanlah tanpa alasan, sebab menurut Sjafruddin, hasil ekspor kita sejak tahun 1972/1973 hingga 1977/1978 melonjak-lonjak nilainya. Di mata Sjafruddin, rencana pembangunan yang disusun pemerintah terlampau ambisius, jauh di atas kemampuan rakyat dan kurang memperhatikan prinsip berdikari. Meskipun Sjafruddin dikenal sebagai lawan politik Bung Karno yang amat tangguh, tapi ia tidak kehilangan objektivitas-

Dalam soal kebijakan ekonomi, Sjafruddin tampak amat apresiatif terhadap kebijaksanaan ekonomi terpimpin yang diintroduksi Bung Karno karena ia melihat tujuan ekonomi terpimpin adalah melindungi dan memperkuat ekonomi rakyat pribumi yang miskin. Meskipun Sjafruddin mengkritik pelaksanaan ekonomi terpimpin yang terlalu ekstrem, ia menilai, kebijakan ekonomi moneter dan liberal zaman orde baru terlalu mementingkan uang sebagai alat pembangunan. Kepentingan rakyat adalah kepedulian utama pikiran-pikiran ekonomi Sjafruddin. Ia berpendapat, yang menjadi korban dari ekonomi bebas orde baru adalah perusahaan-perusahaan nasional, baik kepunyaan negara maupun swasta, yang bukan saja sangat kekurangan modal dan pada umumnya tidak dapat mengadakan

sudah maju itu, modal yang mengesampingkan manusia dimiliki (pada umumnya) oleh warga negara sendiri. Dan, tenaga-tenaga yang mengganggur ditempatkan di lapangan-lapangan kerja baru tanpa atau setelah mendapat pelatihan atau pendidikan kembali. Di Indonesia, modal asing menggantikan modal pribumi kecil, juga di bidang-bidang usaha yang tidak (kurang) penting, seperti industri minuman dan pemerintah kurang memperhatikan manusia-manusia yang tersingkirkan. Ringkasnya, demikian ungkap Sjafruddin, karena terlampau mengagungkan peranan modal (asing), maka pemerintah kurang melindungi modal dan (tenaga) manusia Indonesia dalam usaha pembangunannya. Di samping itu, pemerintah kurang mampu memobilisasikan tenaga dan daya kreasi rakyat Indonesia supaya benar-benar turut berpartisipasi dalam usaha pembangunan. Seharusnya, pembangunan itu merupakan kreasi bangsa Indonesia sendiri yang disesuaikan dengan keadaan alam dan lingkungan

kok pikiran Sjafruddin yang jelas amat memihak kepada kepentingan rakyat. Jika dari uraian di atas tertangkap kesan Sjafruddin antimodal asing, sesungguhnya kesan serupa itu tidak tepat sama sekali. Benar Sjafruddin memang tidak setuju kepada kredit atau utang luar negeri karena dianggapnya mengandung beban. Menurut Sjafruddin, lebih baik kita mengimpor modal karena yang akan menanggung risikonya nanti orang asing itu sendiri.

Soal keberpihakanDi manakah posisi Sjafruddin di dalam percaturan pemikiran ekonomi Indonesia? Apa dan bagaimanapun posisinya, Sjafruddin tetap tegar membela kepentingan rakyat. Sjafruddin bergerak menghimpun para pengusaha Muslim di dalam wadah Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia (Husami). Ketika PT Arafat yang sahamnya sebagian besar dimiliki kaum Muslim Indonesia mengalami kebangkrutan drastis karena faktor dari dalam dan luar perusahaan, Sjafruddin melalui Husami menyelenggarakan perjalanan haji yang ongkos naik haji (ONH)-nya terbukti lebih murah ketimbang tarif resmi pemerintah. Sayangnya, ONH yang lebih murah dan jelas-jelas menguntungkan rakyat itu dilarang oleh pemerintah. Ketimbang menurunkan tarif dan memperbaiki pelayanan kepada umat, pemerintah lebih suka menggunakan kekuasaan untuk memonopoli perjalanan haji. Sebuah disertasi yang ditulis oleh John Sutter menyebut Sjafruddin sebagai figur yang sangat rasional dalam memandang fungsi kapital. Di mana saja kapital sama, tidak merugikan. Yang harus dikontrol adalah orangnya, kapitalnya sendiri harus dimanfaatkan. Bagi Sutter, Sjafruddin adalah seorang ahli moneter dan sangat ahli di bidang bujet. Bagi orang Belanda, Sjafruddin terkenal sangat teliti dan berhati-hati dalam menghitung anggaran. Dalam zaman serba bebas sekarang ini, sungguh menarik mengkaji kembali pikiran-pikiran ekonomi Sjafruddin Prawiranegara. Ramalannya bahwa politik ekonomi Presiden Soeharto akan mengalami kegagalan jika dijalankan terlampau praktis-pragmatis, perlu direnungkan oleh semua yang berkepentingan terhadap susksesnya pembangunan menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan bagi segelintir rakyat Indonesia. I

Kepentingan rakyat adalah kepedulian utama pikiran-pikiran ekonomi Sjafruddin.

off-shore-loans seperti perusahan milik asing atau setengah asing, tetapi juga kekurangan manajerial knowledge dan skill. Selanjutnya, modal asing yaitu perusahan-perusahan asing yang bermodallebih suka bekerja sama dengan warga negara Indonesia yang sejak dulu biasa dan oleh karena itu mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam usaha dagang dan industri, yaitu warga negara turunan asing, khususnya Cina. Apalagi kalau modal asing itu milik Cina asing, warga negara Singapura, Taiwan, atau Hong Kong, tentu mereka akan mencari pembantu atau partner di kalangan WNI turunan Cina. Sjafruddin masih melanjutkan uraiannya yang membenarkan bahwa lenyapnya perusahaan-perusahaan kecil milik pribumi digantikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memerlukan modal besar adalah proses alamiah yang terjadi di seluruh negara industri. Tetapi, lanjut Sjafruddin, dalil itu dapat dibantah. Benar, (tenaga) manusia di mana-mana dikalahkan oleh (tenaga) mesin, tetapi di negara-negara yang

bangsa Indonesia umumnya, tulis Sjafruddin. Bagi Sjafruddin, mengutamakan modal sudah terang berlawanan dengan Pancasila yang mengutamakan manusia tanpa melupakan kebutuhan-kebutuhan materialnya, yang harus dapat dinikmati oleh rakyat seluruhnya supaya tercipta keadilan sosial. Di mata Sjafruddin, pembangunan yang dilaksanakan oleh orde baru tidak atau sangat kurang berakar ke dalam rakyat karena (rakyat) tidak/kurang diajak berpartisipasi, tatapi segala sesuatu direncanakan dan kemudian dipaksakan dari atas ke bawah. Sepintas lalu, hasil pembangunan itu menggembirakan dan mengagumkan. Tetapi, kalau datang resesi ekonomi dunia, harga minyak jatuh, pinjaman-pinjaman lunak tidak/sukar diperoleh, kecuali pinjaman komersial dengan bunga dan kewajiban bayar kembali yang jauh lebih tinggi dan berat dari biasa, sedang modal swasta yang ada cenderung untuk meninggalkan tanah air kita dan dipermudah. Demikianlah, beberapa po-

:: suarapublika ::Bank CIMB NiagaTanggapan untuk Bapak MunkarSehubungan dengan surat Bapak Munkar yang berjudul Kartu Kredit CIMB Niaga Visa Gold, Saya Merasa Tertipu (Republika, 14 September 2011) dengan ini kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Bapak Munkar atas layanan Bank CIMB Niaga. Sebagai tindak lanjut dari keluhan tersebut, kami telah menghubungi Bapak Munkar untuk menyampaikan penjelasan bahwa pembatalan transaksi hanya dapat dilakukan oleh nasabah langsung kepada pihak merchant. Pihak bank hanya sebagai media pembayaran. Demikian kami sampaikan. Atas kerja sama dan dimuatnya tanggapan ini, kami ucapkan terima kasih. Deffy L Hardjono Corporate Communication Head PT Bank CIMB Niaga Tbk

Jalan Margonda di DepokWarga Berharap Dibangun Jembatan PenyeberanganSebagai warga Depok yang sering menyeberangi Jalan Margonda, saya merasakan bahaya yang mengancam bagi para penyeberang jalan ini. Mereka sangat mungkin ditabrak oleh kendaraan roda empat atau roda dua (sepeda motor). Saya melihat pada saat ini sedang dibangun taman pembatas Jalan Margonda di sekitar Mal Depok. Mengapa bukan jembatan penyeberangan yang lebih diprioritaskan dibangun daripada taman ini? Menurut beberapa tulisan di media ini, Jalan Margonda yang panjangnya sekitar lima kilometer hanya mempunyai dua buah jembatan penyeberangan. Oleh karena itu, kami usulkan kepada bapak Wali Kota Depok agar segera dibuat jembatan penyeberangan secukupnya (setiap 500 meter) supaya dapat diminimalisasi tertabraknya penyeberang jalan. Syarifuddin RW 013/003, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok

>> resonansi