skripsi analisis akuntabilitas dan transparansi

‌أ

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN

KEUANGAN DANA DESA DI DESA PINCARA KEC. MASAMBA KAB.

LUWU UTARA

SAMSUN

105730443813

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2020

v

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang maha kuasa karena atas

berkat dan karunianyala sehingga penulis dapat menyelasaikan proposal yang

berjudul “Analisis akuntabilitas dan transparansi pengololaan keuangan

Dana Desa ( Desa Pincara Kec. Masamba Kab. Luwu Utara”.) Penulis

menyadari bahwa proposal ini masi terdapat kekurangan, oleh karna itu penulis

sangat mengharapkan kritikdan saran untuk perbaikan kedepanya semoga skripsi

ini bermanpaat bagi pembacanya.

Makassar, April 2017

Samsun

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... iii

DAFTAR ISI ...................................................................................................

ABSTRAK ...................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ........................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... vii

BAB. I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang ............................................................................... 1

B. TujuanPenelitian ........................................................................... 7

C. RumusaMasalah……………………………………………….... 7

D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 7

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

a. PSAK 27TetagDana Desa.................................... .............. 8

b. Dana Desa .......................................................................... 10

c. PengelolaanKeuanganDesa ................................................ 13

d. RangkaianPelaksanaanPengelolaanKeuanganDesa ........... 14

e. Akuntabilitas………………………………………….. .... 16

B. Penelitian Terdahulu ................................................................... 28

C. Kerangka Pikir .................................................... ....................... 31

D. Hipotesis ...................................................................................... 32

vii

BAB. III METODE PENELITIAN

A. MetodePengumpulan Data ....................................................... 33

B. Jenis Data ................................................................................. 34

C. Sumber Data ............................................................................. 34

D. Metode Analisis Data ............................................................... 35

BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Propil Desa Pincara ..................................................................

2. Kependudukan ...........................................................................

3. Pengololaan Dana Desa Pincara ................................................

4. Perencanaan Dana Desa Pincara ................................................

5. Pelaksanaan Pengelolaan dana desa pincara ............................

B. PEMBAHASAN

1. Penata Usahaan Dana Desa ......................................................

2. Pelaporan Dana Desa ................................................................

3. Pertanggungjawaban Dana Desa ...............................................

4. Transparansi Dana Desa ............................................................

5. Akuntabilitas Dana Desa ...........................................................

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan ......................................................................................

B. Keterbatasan Penelitian ...................................................................

C. Saran ................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA

viii

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan suatu pertangung jawaban pemerintah untuk

melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada

masyarakat. Pertanggun gjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat

transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya.

Pemerintah desa pincara, kecamatan masamba, kabupaten luwu utara adalah

pemerintah desa yang mendukung adanya Good Governance khususnya

akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas

dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di desa

Pincara, kecamatan masamba, kabupaten luwu utara. Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif berbabis studi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang

digunakan berupa wawancara dengan teknik semi-terstruktur. Wawancara

dilakukan dengan pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggaraan

pemerintahan dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan

dari masyarakat, yang berjumlah 9 orang informan. Hasil penelitian ini

menunjukan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah

desa pincara sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa

Pincara menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar

tiap-tiap dusun melalui ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi

yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang

dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat

mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah

1. kata kunci

2. Tujuan penelitian

3. Metodologi

4. Hasil

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang

ditransfer melalui anggaran pendapatan dan

belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelengg

aran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan

kemasyarakatan. fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada

implementasi pengalokasian dana desa agar bisa sesempurna gagasan para

inisiatornya. Skenario awal dana desa ini diberikan dengan mengganti program

pemerintah yang dulunya disebut pnpm, namun dengan berlakunya dana desa

ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke

daerah di indonesia dengan program-

program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,

pemerintah mengalokasikan dana desa, melalui mekanisme transfer kepada

kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota

mengalokasikannya ke pada setiap desa

berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), l

uas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut

disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat

dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan

2

berkeadilan. besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa

ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on

top) secara bertahap.

Berdasarkan peraturan pemerintah no. 60 tahun 2014 tentang dana desa

yang bersumber dari apbn, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam

rangkamengoptimalkan

penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk

membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan

prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan

kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dana desa di dalam apbn 2015

dianggarkan sebesar RP 9.066,2 miliar,

namun sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun indonesia dari

pinggiran dalam kerangka nkri maka anggaran ini ditambah alokasinya di

dalam apbn-p 2015 menjadi RP 20.766,2 miliar. sedangkan pada tahun anggaran

2016 dana desa dialokasikan sebesar RP. 46.982 miliar.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014

sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015

dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dengan rahmat tuhan

yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : (a). bahwa

berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang

nomor 6 tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal

3

dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; (b). bahwa alokasi

anggaran pendapatan dan belanja negara kepada desa perlu dilaksanakan secara

transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan anggaran

pendapatan dan belanja negara; (c). bahwa dalam rangka memberikan kepastian

hukum, pengalokasian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara perlu diatur dalam peraturan pemerintah; (d). bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan peraturan pemerintah tentang dana desa yang bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja negara; mengingat : (1). pasal 5 ayat 2 undang-

undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; (2). undang-undang nomor

6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2014

nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5495);

memutuskan menetapkan : peraturan pemerintah tentang dana desa yang

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Pengendalian intern dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah organiasi

untuk memberikan keamanan terhadap assets dari pemborosan, kecurangan dan

ketidak efesienan penggunaan serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat

kepercayaan dalam laporan keuangan.Oleh kerena itu, undang undang dibidang

keuangan Negara membawa implikasi tentang perlunya system pengelolaan

keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai

pengendalian intern yang memadai. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah tidak

hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana

perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument

4

atau system pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa

manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan

bertanggung jawab untuk mewujudkan Good Governance.

Tuntutan dan kebutuhan era globalisasi, perwujudan keperintahan yang

baik (Good Governance), upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta

pemulihan kepercayaan yang baik secara local, nasional maupun internasional

terhadap pemerintah Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk mengambil

langkah-langkah strategis dengan adanya pengendalian intern (sambirin, 2009).

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di

indonesi.Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan dipusat pemerintahan, tetapi

juga didaerah.Setelah terjadinya reformasi, system pemerintahan yang awalnya

bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi.Hal ini ditandai dengan

dikeluarkannya Undang Undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang

semakin besar kepada daerah ( Martani dan Saelani, 2011).

Perubahan-perubahan mendasar pada awal reformasi pengelolaan

keuangan Negara berkaitan dengan: (a) System penganggaran (b) Struktur

anggaran (c) Peristilahan (d) Pengukuran kinerja (e) Konsep pusat-pusat

pertanggung jawaban (f) Desentralilasasi (g) Standar dan kebijakan akuntansi (h)

Perubahan system akuntansi keuangan ke sistem ganda (double entry) dengan

dasar pencatatan atas dasar kas yang mengarah pada basis akrual (cash basic

toward accrual). Maka dari itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya

perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keungan Negara/daerah untuk

5

memperkecil potensi kecurangan.Banyanya pemerintahan di Indonesia dengan

otonomi yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangant

dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (fraud).Kecurangan dalam organisasi

baik disektor pemerintahan maupun disektor swasta biasanya disebabkan oleh

lemahnya pengendalian intern.

Adanya peningakatan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance government) mendorong pemerintah

pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan adanya pengendalian intern

dalam pemerintah daerah.Pengendalian intern dalam pemerintah daerah dapat

dilakukan dengan mengadakan pengawasan intern yang berfungsi untuk

melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi

pemerintah.Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan,

lingkup tugas, kompetensi daya manusia, kode etik, standar audit, dan pelaporan.

Menurut Wilopo (2006) pengendalian intern yang efektif mengurangi

kecenderungan kecurangan dalam organisasi. Hal ini senada dengan survei

KPMG tahun 2006 dimana sebagian besar kecurangan (38%) terdeteksi karena

adanya pengendalian intern.

Pengendalian intern memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah

organisasi, termasuk pemerintah daerah.Pemerintah daerah harus mampu

menjalankan pengendalian intern yang baik agar dapat memperoleh keyakinan

yang memadai dalam mencapai tujuan.Pasal 56 ayat 4 Undang Undang no 1

tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara menjelaskan bahwa pengelolaan

keuangan daerah harus didukung oleh system pengendalian intern yang

6

memadai.Pertumbuhan pemerintah daerah membuat setiap pemerintah daerah

memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi keberahsilan

implementasi system pengendalian intenr. Oleh karena itu, penting untuk

mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhanan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kompleksitas pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian

intern pada pemerintah daerah indonesia.

Petrovits, Shakespeare, dan Shis (2010) dalam penelitiannya menemukan

bahwa pengendalian intern yang lemah biasanya berhubungan dengan komitmen

yang kurang dalam pengendalian akuntansi, berdasarkan analisis statistic peneliti

menemukan bahwa kompleksitas (diukur dengan jumlah segmen operasi dan

translasi uang asing) dan profitabilitas (dilihat dari rasio return on assets dan

nilai cash from operation) berhubungan positif dengan kelemahan material

pengendalian intern.

Peneitian dilakukan Doyle,Ge,dan McVay (2007) ingin memeriksa

factor determinan dari kelemahan pengendalian intern dalam pelaporan

keuangan. Sebanyak 779 perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian ini,

peneliti menemukan bahwa perusahaan yang memiliki banyak kelemahan

pengendalian intern cenderung lebih kecil, lebih mudah, lemah secara keuangan,

kompleks, sedang tumbuh dan dalam restrukturisasi.

Penelitian yang dilakukan Ashbaugh-Skife, Collins, dan Kinney

(2007).Berdasarkan hasil analisis menemukan bahwa perusahaan kompleksitas

organisasi (jumlah segmen usaha, penjualan dengan mata uang asing, dan

7

jumlah persedian) berpengaruh positif terhadap masalah pengendalian

intern.Begitu juga untuk perubahan organisasi yang dilihat dari data merger dan

akuisisi, pertumbuhan dan restrukturisasi memiliki pengaruh positif.

Peniliti sejenis di Asia dilakukan oleh Zhang, Niu, dan Zheng (2009).Banyak

sekali perusahaan di China membangun system pengendalian intern yang dikenal

dengan Enterprise Internal Control Basic Standard (EICBS).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang maka perumusan masalah dalam penelitian ini

adalah “Bagaimanakah Akuntabilitas dan transparansidana desa di Desa Pincara

Kec. Masamba Kab. Luwu utara” ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian

ini adalah “Bagaimana penerapan /implementasi akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan keuangan dana desadi Desa Pincara Kec. Masamba Kab. Luwu utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah desa khususnya di Desa Pincara

Agar lebih transparansi dalam mengolola dana desa.

2. Sebagai referensi dan informasi bagi teman teman mahasiswa maupun

masyarakat untuk mengetahui tentang pengololaan dana desa yang

transparansi.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PSAK 27 Dana Desa

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat

antaralain perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya yang

berhubungan dengan laporan keuangan koperasi. Koperasi Unit Desa (KUD)

Amertha Buana yang beralamat di Br. Taman Ayun, Desa Baluk, Kecamatan

Negara, Kabupaten Jembrana adalah koperasi yang bergerak dalam bidang

simpan pinjam Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 5 Nomor :

1 Tahun: 2015 Page 3 dan jasa Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Keanggotaan koperasi berasal dari masyarakat yang mendaftarkan diri

menjadi anggota dengan segala jenjang pendidikan yang berjumlah sebanyak

365 orang memutuskan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK

No. 27 pada tahun 2014.Dari penelitian awal yang penulis lakukan, bagian

keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Amertha Buana menyatakan bahwa

telah mendapatkan sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan

berdasarkan PSAK No. 27.Dari sosialisasi tersebut koperasi menyusun

laporan keuangannya untuk periode 2014 berdasarkan PSAK No. 27, namun

penyajiannya belum sepenuhnya dilakukan. Laporan keuangan yang

dihasilkan hanya berupa laporan sisa hasil usaha dan laporan neraca, koperasi

tidak membuat laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan

catatan atas laporan keuangan, hal ini dikarenakan manajemen koperasi

tersebut kurang mengerti bagaimana membuat pembukuan yang benar dalam

9

menyusun laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 27. Laporan neraca yang dibuat Koperasi Unit Desa

Amertha Buana, antara aktiva lancar dan aktiva tetap dijadikan satu begitu

pula dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.Dengan

demikian pencatatan aktiva dan kewajiban bertentangan dengan PSAK No. 27

karena dalam PSAK No. 27 aktiva lancar dan aktiva tetap dicatat dalam neraca

secara terpisah begitu juga dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban

jangka panjang. Konsekuensinya jika koperasi tidak menyusun laporan

keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan prinsip berlaku, maka

dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan koperasi Adanya kondisi dan

permasalahan yang telah ditemukan penulis saat dilakukan penelitian awal,

maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Laporan

Keuangan pada Kope Laporan keuangan koperasi berdasarkan PSAK No. 27

terdiri dari (1) laporan sisa hasil usaha, (2) laporan neraca, (3) laporan arus

kas, (4) laporan promosi ekonomi anggota, dan (5) catatan atas laporan

keuangan. Laporan sisa hasil usaha menyajikan mengenai pendapatan, beban

usaha dan sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi selama periode

tertentu.Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan dibagi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku pada koperasi.

Koperasai Unit Desa Amertha Buana berdasarkan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27”.

10

B. Dana Desa

a) Pengertian dana desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang

diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah

kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN

berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6/2014 tentang

Desa.Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 direncanakan

sebesar Rp 2.039,5 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.392,4

triliun serta anggaran transfer kedaerah dan dana desa sebesar Rp 646,96

triliun. Anggaran transfer kedaerah direncanakan sebesar Rp 637,9 triliun

dan dana desa direncanakan sebesar Rp 9,06 triliun atau 0,44 persen dari

total belanja APBN 2015.

b) Transparan- Akuntabel

Memasuki tahun 2015, kita telah berada dalam fase pelaksanaan

anggaran Dana Desa untuk APBN 2015. Pelaksanaan anggaran adalah

fase ketika segala sumber pendanaan APBN di implementasikan sesuai

dengan arah kebijakan, termasuk kebijakan transfer kedaerah dan dana

desa.Alokasi APBN untuk dana desa menjadi pos pendapatan bagi

keuangan desa dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara

merata dan berkeadilan. Alokasi dana desa diharapkan dapat membawa

dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam

11

memperkuat upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin

merata. Mengingat APBN 2015 merupakan tahun pertama dialokasikannya

dana desa, penting bagi kita untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan

anggaran tersebut. Menurut Salvatore Schiavo-Campo dan Daniel

Tommasi dalam Managing Government Expenditure (Asian Development

Bank, 1999) “sasaran kunci manajemen keuangan publik terbagi menjadi

empat kategori (categories of public expenditure management objectives),

yakni dimensi ekonomi/finansial, dimensi manajemen, dimensi

kepentingan publik, dan dimensi politik”.

Pengawasan dana desa yang mulai dialokasikan dalam APBN 2015

ini dapat kita pandang dari dimensi kepentingan publik. Sasaran kunci

manajemen keuangan publik dari dimensi kepentingan publik berupa

transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan masyarakat.Sisi

transparansi menghendaki bahwa dana APBN dialokasikan secara jujur

dan terbuka. Transparansi anggaran dilakukan antara lain dengan

meningkatkan kualitas dokumentasi anggaran yang menggambarkan

tujuan alokasi dana desa dan bagaimana dana tersebut digunakan.Sisi

akuntabilitas mengandung pengertian bagaimana alokasi dana desa ini

disalurkan dalam bentuk barang dan jasa untuk kepentingan umum.

Akuntabilitas dana desa tidak semata-mata bagaimana dana ini tersalurkan

kemasyarakat desa, tetapi lebih jauh lagi adalah bagaimana dana desa

bermanfaat bagi masyarakat desa.Sisi akuntabilitas juga menitikberatkan

pada pertanggung jawaban dana desa yang pada hakikatnya berasal dari

12

kontribusi warga Negara dalam membiayai pengeluaran Negara melalui

pembayaran pajak.Sisi orientasi terhadap masyarakat terkandung maksud

bahwa alokasi dana desa didesain memenuhi tujuan pemberdayaan desa

agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan begitu, ia

diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan di desa.Masyarakat desa jadi sasaran

utama dalam manajemen alokasi dana desa ini. Karena itu, pemanfaatan

dana desa hendaknya memfasilitasi adanya partisipasi dan interaksi

masyarakat desa di dalamnya hingga manfaatnya sampai kepada

masyarakat desa, baik langsung maupun tidak langsung.

Salah satu pilar dari tatakelola pemerintahan yang baik adalah

keterlibatan para pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan dana

desa ini, dalam memenuhi prinsip tatakelola pemerintahan yang baik,

masyarakat desa perlu terlibat dalam pelaksanaan anggaran dana desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan

melalui musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang

diikut oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur

masyarakat desa untuk memusyawaratkan hal yang bersifat strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa.Aspirasi masyarakat diserap,

ditampung, dihimpun, dan ditindak lanjuti oleh Badan Permusyawaratan

Desa. Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta

keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada

pemerintah desa.Mereka juga berhak menyatakan pendapat atas

13

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan

pemerintahan desa, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap alokasi

dana desa yang bersumber dari APBN, sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam UU No 6/2014 tentang Desa.Dari paparan di atas dapat

disimpulkan bahwa implementasi alokasi dana desa dalam APBN 2015

perlu mendapat pengawasan dan partisipasi masyarakat agar alokasi dana

desa yang baru di inisiasi dalam APBN tahun 2015 initransparan,

akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa. Hanya

dengan begitu, ia membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa.

c) Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan APBDesa yang dihasilkan pada tahap Perencanaan,

dimulailah tahap Pelaksanaan. Kegiatan pokok pada tahap ini mencakup:

penyusunan RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan

selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal yang juga sangat

penting untuk dipahami dengan tepat dan benar adalah tugas dan tanggung

jawab masing-masing pelaku (Pengelola). Tulisan kali ini akan

memaparkan secara rinci topik tersebut.

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian

kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan

http://keuangandesa.blogspot.com/2015/11/perencanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html

http://keuangandesa.blogspot.co.id/2015/11/pengelola-keuangan-desa.html

http://keuangandesa.blogspot.co.id/2015/11/pengelola-keuangan-desa.html

14

dalam APBDesa. Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada

dasarnya bisa dipilah menjadi dua, yaitu:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan

2. Pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalampelaksanaan

Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (pasal 24

ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014).

2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti

yang lengkap dan sah (pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014).

3) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa

ditetapkan menjadi peraturan desa(pasal 26 ayat 1 Permendagri 113

Tahun 2014). Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat

mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan

dalam Peraturan Kepala Desa

d) Rangkaian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan awal yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi:

1) Penyusunan RAB

Sebelum menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data

tentang standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan.Standar harga dimaksud diperoleh

http://keuangandesa.blogspot.co.id/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html

http://keuangandesa.blogspot.co.id/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html

15

melalui survei harga di lokasi setempat (desa atau kecamatan

setempat).Dalam hal atau kondisi tertentu, standar harga untuk barang

dan jasa (tertentu) dapat menggunakan standar harga barang/jasa yang

ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun prosedur dan tatacara penyusunan RAB adalah sebagai berikut:

Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi) menyiapkan RAB untuk

semua rencana kegiatan

Sekretaris Desa memverifikasi RAB dimaksud

Kepala Seksi mengajukan RAB yang sudah diverifikasi kepada

Kepala Desa

2) Kepala Desa menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya

Kegiatan (RAB).

3) Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan

rencana teknis pengerjaan kegiatan di lapangan, Kepala Seksi

(Pelaksana Kegiatan) memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang

dan Jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu

kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola

maupun oleh pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa dimaksud

bertujuan untuk dan menjamin

http://keuangandesa.blogspot.co.id/2015/11/pedoman-tata-cara-pengadaan-barang-dan.html

16

4) Pengajuan SPP

Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana

Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai

prosedur dan tatacara sebagai berikut:

Berdasarkan RAB tersebut, Pelaksana Kegiatan membuat Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi

dengan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Bukti Transaksi.

Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta

lampirannya.

Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi

kepada Kepala Desa.

Kepala Desa menyetujui SPP dan untuk selanjutnya dilakukan

pembayaran.

5) PembayaranProsedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai

berikut:

Kepala Seksi menyerahkan dokumen SPP yang telah

disetujui/disahkanKepala Desa.

Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP.

17

e) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan

Kepala Seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap

tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Buku Kas Pembantu

Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan

pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Pelaksana Kegiatan.

C. Akuntabilitas

a) Pengertiaan akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) adalah:

“Sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelasanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu

media pertanggungjawaban yabg dilaksanakan secara periodik”.

Pengertian akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2010:23) adalah

“Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi

mandat (prinsipal)”.

Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-

undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati

independent yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi

18

mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan

tingkat tinggi pemerintah.

Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk

menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatannya terutama

di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.

Dalam hal ini, terminology akuntabilitas dilihat dari sudut pandang

pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu

merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

instansi bersangkutan.

Menurut Ghartey dan Crisis, Accountability and Development in

the Third World (2000) yang dikutip oleh Mardiasmo (2006:4)

“Akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap

pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada

siapa, milik siapa yang mana dan bagaimana”.

Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain ada

yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus

diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian

kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring

dengan kewenangan yang memadai.

19

b) Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006:5) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam,

yaitu:

Akuntabilitas vertikal (vertical accountability, dan

Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability)

c) Akuntabilitas vertikal (Vertical accountability) adalah

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih

tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada

pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada

MPR.

d) AkuntabilitasHorizontal (Horizontal Accountability)

adalahpertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas.Dalam

konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian

informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

(Mardiasmo, 2006:4).

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) seperti yang

dikutip oleh BPKP ada tiga macam akuntabilitas yaitu:

Akuntabilitas keuangan,Akuntabilitas keuangan merupakan

pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan,

dan ketaatan terhadap peraturan.

20

Akuntabilitas manfaat, akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi

perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas prosedural, merupakan pertanggungjawaban mengenai

apakah suatu prosedur dari pelaksanaan suatu kebijakan telah

mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan

ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan

akhir yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai

integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.Jenis akuntabilitas ini memerlukan dukungan sistem informasi

akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan.Sistem akuntansi yang

tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab tidak diperolehnya laporan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat

dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas keuangan daerah.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik

terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh

lembaga-lembaga publik tersebut antara lain menurut Mahmudi (2010:28) yang

mengutip dari Hopwood dan Tomkins, 1984;Elwood, 1993.

a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

b) Akuntabilitas Manajerial

c) Akuntabilitas Program

d) Akuntabilitas Kebijakan

e) Akuntabilitas Finansial.

21

D. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran dan hukum yang terkait dengan penghindaran

penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan hukum adalah

pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam

bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Akuntabillitas kejujuran berarti penyajian informasi yang sesuai

dengan kenyataan yang ada. Akuntabilitas hukum dan peraturan terkait

dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang

diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik (Pristwanto seperti

dikutip Nurkholis, 2005:12).

“Accountability for probity is concorned with the avoidance of

malfeasance. It ensures that fund used properly and in the manner authorised.

Accounting for legality is concerned with ensuring that the powers given by

the law are not exceeded”.

Akuntabilitas hukum menghendaki kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan lain dalam mengoperasikan organisasi sektor publik. Akuntabilitas

hukum menjamin ditegakannya hukum.Akuntabilitas kejujuran berhubungan

dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan.

E. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik

untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan

efisien.Akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas

kinerja (performance accountability). Akuntabilitas manajerial juga

22

berhubungan dengan akuntabilitas proses (process accountability) yang berarti

bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain

tidak terjadi inefisien dan ketidakefektivan organisasi.

F. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan

yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal

dengan biaya yang minimal. Lembaga publik harus

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada

pelaksanaan program.

G. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas

kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan

mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus

dipertimbangkan tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan diambil, siapa

sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang terpengaruh dan

memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

H. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban lembaga-

lembaga publik untuk menggunakan uang publik (public money) secara

ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta

korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan

23

publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial

mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan

untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Mardiasmo (2006:5) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya

sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung.Akuntabilitas

tidak langsung merujuk pada pertanggungjawaban kepada pihak eksternal

seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan

akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban vertikal melalui

rantai komando tertentu.

Mardiasmo (2006:4) lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama

akuntabilitas, yaitu:

1) Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah

keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur

perilaku birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan

prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah

tertentu diambil.Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional

dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap

departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-

masing).

2) Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat

untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus

dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang

langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma

24

manejemen publik baru (new public management). Hal ini mungkin saja

tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan

manajemen publik baru.

3) Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi

suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan

oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen,

atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara

seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan

ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali

bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

Di samping itu ada beberapa metode untuk menegakkan akuntabilitas, yaitu:

a. Kontrol legislatif: di banyak negara, legislatif melakukan pengawasan

terhadap jalannya pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi di

dalamnya. Jika komisi-komisi legislatif dapat berfungsi secara efektif,

maka mereka dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan

(meningkatkan responsivitasnya terhadap kebutuhan dan tuntutan

masyarakat), mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui

investigasi, dan menegakkan kinerja.

b. Akuntabilitas legal; ini merupakan karakter dominan dari suatu negara

hukum.Pemerintah dituntut untuk menghormati aturan hukum, yang

didasarkan pada badan peradilan yang independen. Aturan hukum yang

dibuat berdasarkan landasan ini biasanya memiliki sistem peradilan, dan

semua pejabat publik dapat dituntut pertanggungjawabannya di

25

depanpengadilan atas semua tindakannya. Peran lembaga peradilan dalam

menegakkan akuntabilitas berbeda secara signifikan antara negara, antara

negara yang memiliki sistem peradilan administratif khusus seperti

Perancis, hingga negara yang memiliki tatanan hukum di mana semua

persoalan hukum diselesaikan oleh badan peradilan yang sama, termasuk

yang berkaitan dengan pernyataan tidak puas masyarakat terhadap pejabat

publik. Dua faktor utama yang menyebabkan efektivitas akuntabilitas legal

adalah kualitas institusi hukum dan tingkat akses masyarakat atas lembaga

peradilan, khususnya yang berhubungan dengan biaya pengaduan. Institusi

hukum yang lemah dan biaya yang mahal (tanpa suatu sistem pelayanan

hukum yang gratis) akan menghambat efektivitas akuntabilitas legal.

c. Ombudsman: dewan ombudsman, baik yang dibentuk di dalam suatu

konstitusi maupun legislasi, berfungsi sebagai pembela hak-hak

masyarakat. Ombudsman mengakomodasi keluhan masyarakat, melakukan

investigasi, dan menyusun rekomendasi tentang bagaimana keluhan

tersebut diatasi tanpa membebani masyarakat.Sejak diperkenalkan pertama

kali di Swedia pada abad 19, Ombudsmen telah menyebar ke berbagai

negara maju maupun negara berkembang. Secara umum, masyarakat dapat

mengajukan keluhannya secara langsung kepada lembaga ini, baik melalui

surat maupun telepon. Di beberapa negara, misalnya Inggris, Ombudsmen

dilihat sebagai perluasan kontrol parlemen terhadap eksekutif dan keluhan

masyarakat disalurkan melalui anggota parlemen.Pada hampir semua

26

kasus, Ombudsmen melakukan tugas investigasinya tanpa memungut

biaya dari masyarakat.

d. Desentralisasi dan partisipasi: akuntabilitas dalam pelayanan publik juga

dapat ditegakkan melalui struktur pemerintah yang terdesantrilisasi dan

partisipasi. Terdapat beberapa situasi khusus di mana berbagai tugas

pemerintah didelegasikan ke tingkat lokal yang dijalankan oleh para

birokrat lokal yang bertanggungjawab langsung kepada masyarakat

lokal.Legitimasi elektoral juga menjadi faktor penting seperti dalam kasus

pemerintah pusat.Tetapi cakupan akuntabilitas di dalam sebuah sistem

yang terdesentralisasi lebih merupakan fungsi otonomi di tingkat

lokal.Itupun sangat bervariasi secara signifikan sesuai derajat otonomi

yang diperoleh, dari otonomi yang sangat luas seperti di AS hingga

otonomi terbatas yang umum dijumpai di negara-negara

berkembang.Ketergantungan yang tinggi terhadap NGOs dan berbagai

organisasi dan koperasi berbasis masyarakat dalam penyediaan pelayanan

publik menjadi salah satu perkembangan yang menjanjikan bagi

terwujudnya manajemen publik yang terdesentralisasi dan bertanggung

jawab.

e. Kontrol administratif internal: pejabat publik yang diangkat sering

memainkan peran dominan dalam menjalankan tugas pemerintahan karena

relatif permanennya masa jabatan serta keterampilan teknis. Biasanya,

kepala-kepala unit pemerintahan setingkat menteri diharapkan dapat

mempertahankan kontrol hirarkis terhadap para pejabatnya dengan

27

dukungan aturan dan regulasi administratif dan finansial dan sistem

inspeksi.Untuk negara-negara berkembang dan beberapa negara komunis,

metode kontrol tersebut memiliki dampak yang terbatas.Masalah ini

disebabkan karena hubungan yang kurang jelas antara kepemimpinan

politik yang bersifat temporer dan pejabat publik yang diangkat secara

permanen.Jika mereka melakukan persekongkolan, akuntabilitas tidak bisa

diwujudkan (hal ini juga terjadi sejak lama di negara-negara maju) dan jika

mereka terlibat dalam konflik, maka yang menjadi korban adalah

kepentingan publik.

f. Media massa dan opini publik: hampir di semua konteks, efektivitas

berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas sebagaimana diuraikan

di atas sangat tergantung tingkat dukungan media massa serta opini publik.

Tantangannya, misalnya, adalah bagaimana dan sejauhmana masyarakat

mampu mendayagunakan media massa untuk memberitakan

penyalahgunaan kekuasaan dan menghukum para pelakunya. Terdapat 3

faktor yang menentukan dampak aktual dari media massa dan opini publik.

Pertama, kebebasan berekspresi dan berserikat harus diterima dan

dihormati.Di banyak negara, kebebasan tersebut dilindungi dalam

konstitusi. Derajat penerimaan dan rasa hormat umumnya dapat diukur

dari peran media massa (termasuk perhatian terhadap pola kepemilikkan)

dan pentingnya peran kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi

wanita, lembaga konsumen, koperasi dan asosiasi profesional. Kedua,

pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus transparan.Kuncinya adalah

28

adanya akses masyarakat terhadap informasi.Hal ini harus dijamin melalui

konstitusi (misalnya, UU Kebebasan Informasi) dengan hanya

mempertimbangkan pertimbangan keamanan nasional (dalam pengertian

sempit) dan privasi setiap individu. Informasi yang dihasilkan pemerintah

yang seharusnya dapat di akses secara luas antara lain meliputi anggaran,

akuntabilitas publik, dan laporan audit. Tanpa akses terhadap berbagai

informasi tersebut, masyarakat tidak akan sepenuhnya menyadari apa yang

dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah dan efektivitas media massa

akan sedikit dibatasi. Ketiga, adanya pendidikan sipil yang diberikan

kepada warga negara, pemahaman mereka akan hak dan kewajibannya.

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan

prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat,

gotong-royong, dan akuntabel serta sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat.Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan

barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang

baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan

desa.Prioritas bagi warga dan.atau pengusaha desa setempat, serta barang

dan jasa yang tersedia atau dapat disediakan di desa setempat,

mengandung maksud untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi

lolal/desa.Dengan demikian, memberikan dampak yang nyata bagi

perkembangan eknomi masyarakat desa.Namun, proses pengadaan itu

harus tetap berdasar pada ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam

peraturan.

29

Tabel Penelitian Terdahulu

N

o

Nama

Penelit

i

Judulpenelitian Metodepenelitian Hasilpenelitian

1 1 Aditya

Rizqi

Senoaji

(2014)

Gap Analysis

Penerapan SAK

ETAP

PadaPenyusunanLapo

ranKeuanganUkm Di

Kabupaten

Kudus(StudiPadaUk

mPadurenan Jaya)

Penelitianinimenggun

akanmetodekualitatifd

enganpendekatanstudi

kasus

Hasilpenelitianmenunj

ukkanbahwapenerapan

SAK ETAP padausaha

UKM di Kota Kudus

telahdilakukanolehusah

a

UKMwalaupundalamp

enerapannyamasihada

yang

kurangtepatuntukprose

s pembuatan model

laporankeuangannya.

Hal initerjadikarena

UKM yang

tidakmemilikisumberda

yamanusia

yangberkompetendala

mmembuatlaporankeua

30

ngan

2 VinaM

uktiAz

aria(20

13)

PenerapanAkuntansiP

adaUkmUnggulan Di

Kabupaten Kota

Blitar Dan

KesesuaiannyaDenga

n SAK ETAP



enganpendekatandesk

riptif

Hasilpenelitiandiketahu

ibahwapelaporankeuan

ganpada

UKMtersebutmasihsed

erhanayaitudenganmela

kukanpencatatanatastra

nsaksi yang

seringterjadidalamusah

anya. SAK ETAP

ternyatamasihbelumdip

ahamiolehparapelaku

UKM. Salah satuhal

yangmempengaruhiada

lahkarenalatarbelakang

pendidikan,

selainitudisebabkan

pula

olehsosialisasiataupunp

elatihandaripihakpemer

intahmaupunlembaga

yangmembawahi UKM

31

masihkurangmaksimal,

sehinggapemahamanak

anpentingnya SAK

ETAPmasihbelumdipa

hamipelakuUKM

3 Mekar

Sari

Rahay

uWiluj

eng

(2013)

PenerapanStandarAku

ntansiKeuanganEntita

sTanpaAkuntabilitasP

ublik (SAK ETAP)

pada Usaha Kecil

Menengah

(StudiKasusDistro

Lollypop Surabaya)



enganpendekatandesk

riptif

Hasilpenelitiandiketahu

ibahwadenganmelakuk

anpencatatanatastransa

ksi yang

seringterjadidalammasi

hbelumdipahamiolehpa

rapelaku UKM. Salah

satuhal

yangmempengaruhiada

lahkarenalatardisebabk

an pula

olehsosialisasipemerint

ahmaupunlembaga

yangmembawahi UKM

masihkurangmaksimal,

sehinggapemahamanU

KM

32

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan pola pikir bahwa sistem pengendalian intern melekat

sepanjang kegiatan ,dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya

memberikan keyakinan yang memadai ,bukan keyakinan yang mutlak

.berdasarkan pemikiran tersebut ,di kembangkan unsur pengendalian intern

yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur

pengujian evektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern ,

pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan

beberapa aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia,

kejelasan kereteria pengukuran efektivitas, dan pengembangan tekhnologi

informasi serta dilakukan secara konprehensif .sebagai sumber reformasi

keuangan Negara menuju good goverment pemerintah desa .maka di

perperlukan tata kelola organisasi pemerintah desa menggunakan

manajemen resiko terpadu dalam pencegahan kecurangan (fraud

deterrence).Gambar.

Kerangka pikir

Akuntabilitas

Transparansi

Pengololn keuangn dana

desa

33

G. Hipotesis

Berdasarkan permasalaan poko penelitian yang telah dilakukan

maka penulis behipotesis, antara lain :Akuntabilitas pengololaan dana

Desa di Desa Pincara Kc. Masamaba Kab. Luwu Utara. Telah akuntabel

dan transparan.

34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah

Desa pincara kec.Masamba kab.Luwu utara diperkirakan dalam jangka waktu

kurang lebih dua bulan.

B. Populasi dan sample

1. Populasi

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian,

atau hal minat yang ingin peneliti investigasi dimana peneliti ingin

membuat perbedaan.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai

dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang peneliti

teliti yaitu mengenai Pengukuran Kinerja Sektor Publik Dengan

Menggunakan Balance Scorecard.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi.Sampel terdiri atas sejumlah

anggota yang dipilih dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan

menggunakan nonprobability sampling,yaitu proses pengambilan sampel

yang tidakmenjamin adanya peluangbahwa setiap unsur populasi dipilih

sebagaianggota sampel. Dimana teknik penetuan sampel yang digunakan

adalah purposive sampling, yaitu metode penetapan sampel

35

denganberdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Ihyaul Ulum dan Ahmad

Juanda 2016;84).

Adapun kriteria untuk sampel yang akan dijadikan responden,

antara lain :

1. Berstatus sebagai pegawai tetap dan aktif (tidak cuti pada

saat penelitian) pada Kantor Kantor Desa Pincara Kec.

Masamba Kab. LUWU UTARA.

2. Pegawai dengan pertimbangan mereka adalah pihak-pihak

yang dapat memberikan informasi dan mengetahui masalah

mengenai Analisis Akuntabilitas dan

TransparansiPengelolaan Dana Desa.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Tinjuan Pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literature-

literature yang berhubungan erat dengan analisis akuntabilitas pengololaan

dana desa yang akan digunakan sebagai acuan untuk membahas

permasalahan yang ditemui

2. Penelitian lapangan

Metode penelitian dengan mengadakan observasi langsung terhadap objek

yang di teliti dengan cara mengumpulkan data-data tentang pengendalian

intern atas pengelolaan dana desa dari APBN di desa pincara.

36

3. Wawancara

Metode ini yaitu Tanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten

atau pemerintah desa mengenai masalah yang dibahas

4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen instansi

yang terkait khususnya pemerintah desa yang berkaitan dengan masalah

pokok dari materi penulisan.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kualitatif, yaitu data tentang pengendalian intern dalam bentuk lisan

maupun tulisan yang diperoleh dari pihak desa.

2. Data kuantitatif, yaitu data tentang mekanisme penganggaran dan

pengelolaan dana desa dalam bentuk struktur penganggaran yang

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

E. Sumber Data

Sember data yang digunakan adala data sekunder yaitu data yang telah

lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar diri penyelidik

sendiri. Data sekunder diperoleh dengan cara mencatat dan mengutip secara

langsung dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Data

sekunder berasal dari dokumen Desa Tarengge Timur, serta instansi lain yang

ada relevansinya dengan penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah

Analisis deskriptif kuantitatif dengan menggambarkan keadaan objek

37

penelitian tentang pengololaan dana desa yang diterapkan oleh desa itu sensiri.

Selanjutnya data kualitatif tersebut dibandingkan dengan mekanisme

pelaksanaan penelitaian.

38

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Pincara

Di zaman perintahan orde baru pemerintah desa pincara dinamakan “ kombong pitu masapi “ yang dipegang oleh dua kepala kampung yaitu : rante manuk dan salubomban serta pemangku adat yaitu

“TOMAKAKA” yang meliputi kombong pitu masapi. Setelah berakhir perang saudara antara DI/TII maka dibentuk Desa yang dinamakan Desa Pincara. Nama Pincara diambil dari sebuah alat transportasi penyebrangan yang ada disana yang biasa digunakan untuk menyebrangi sungai baliase pada zaman penjajahan belanda. Pada tahun 1990 Desa pincara dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa pincara dan Desa lantang Tallang dan dua tahun kemudian tepatnya tahun 1992 Desa pincara dibagi lagi jadi dua Desa yaitu Desa Sepakat sampai sekarang. Pada waktu itu masih dibawah pemerintaan Kabupaten LUWU Sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten LUWU UTARA Pada tahun 1999. Adapun kepala Desa yang pernah menjabat sebagai kepala Desa

yaitu :

SUMANG KARE TAHUN 1963 – 1965

M. DILLA TAHUN 1965 – 1973

S. PARMAN TAHUN 1973 – 1977

RABBANA. T TAHUN 1978

BATAR YASIN TAHUN 1978 – 1979

M. JUFRI TAHUN 1979 – 1982

SARMADAN. T TAHUN 1982 – 1984

S. HAMID TAHUN 1984 – 1992

39

DJAFAR ARBIE TAHUN 1992 – 1993

Drs JAHIDIN TAHUN 1993 -2002


NURLAN TAHUN 2007


MUSIBAR. A.MA TAHUN 2013 Sampai sekarang

B. Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan yang terdapat pada situs web Pincara

tahun 2017 jumlah penduduk desa Pincara sebanyak 1276 jiwa yang terdiri dari

penduduk laki-laki 532 jiwa dan peduduk perempuan 744 jiwa. Berdasarkan usia

penduduk desa Pincara, mayoritas berusia 35 tahun sedangkan penduduk

minoritas berusia lebih dari 65 tahun. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan

penduduk desaPincara, tingkat pendidikan mayoritas terakhir adalah SMA.

Penduduk desa Pincara mayoritas bermatapencaharian sebagai

petani.Pengelolaan Dana Desa di Desa Pincara

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014

mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri

Nomor37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam

peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance).

40

Hal yang menjadi perhatian penting dalam Good Governance yaitu

transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak

akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut (Ferina,

Burhanuddin, dan Lubis 2016). Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014

menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa

merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui

oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan

dalam peraturan desa (Perdes).

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitan ini yaitu alokasi

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana

Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat

kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat

menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana

untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuanuntuk meningkatkan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah

menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Berikut ini rincian Dana Desa yang diterima oleh Desa Pincara

Tabel rincian Dana Desa yang diterima oleh Desa Pincara

41

Tahun Jumlah Dana Desa Total APBDes

2016 Rp 1,044,290,000

2017 Rp 1,129,798,000

2018 Rp 1,178,745,000

Daftar gambar pengelolaan dana Desa di Desa pincara

Gambar.1.

42

Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama.

Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa

berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat

penerapannya tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam

implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian DD secara lebih

merata (Kompas 2015). Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP

Nomor 22 tahun 2015

Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22

tahun. 2015 pasal 11 :

1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.

2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :

a. Alokasi dasar, dan

b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap

kabupaten/kota.

3. Tingkat kesulitan ditunjukan oleh indeks kemahalan konstruksi.

4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks

kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.

5. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden

mengenai rincian APBN.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo dimulai

dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

43

yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum

yakni kepala desa sebagai pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan,

lembagalembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar

pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat desa.

Beberapa informan menjelaskan mengenai mekanisme sebelum

pengelolaan Dana Desa “Jadi kita pertama-tama bikin tim dulu sebelum adanya

musyawarah itu. yang isinya perwakilan pemerintah desa, ada juga dari

perwakilan masingmasing lembaga.

“Sebelum adanya musdus pada tingkatan perdukuhan, musdes pada tingkatan

desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa. Tentunya ada pembentukan tim

yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian… ada juga perwakilan dari

lembaga-lembaga masyarakat.

Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibuat oleh

pemerintah desa Pincara telah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014

tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai

pembentukan tim penyusun RKPDesa dan sesuai dengan peraturan daerah

kabupaten Luwu Utara Nomor 43 10 tahun 2009 tentang pedoman perencanaan

pembangunan desa pasal 2 yang berisi mengenai perencanaan pembangunan harus

dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan

desa. Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan

pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat

mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program-program yang

44

berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa. Sehingga

diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun

keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun

menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku

maupun dari RPJMDesa.

C. Perencanaan Dana Desa

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas,

agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan.

Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni DD seharusnya hanya fokus

untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan

kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan

dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian,

pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan

pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahunkedepan.

Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan

pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya

dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui

Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan

pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat

pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat

45

merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan.Kita

akan menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan RKPDesa.

Kita kan nyusun program itu, pertama menghasilkan RPJMDesa,

RPJMDesa kita tuangkan dalam RKPDesa, RKPDesa itu dapat memperoleh

informasi tambahan dari ketika musdus, ketika forum perdukuhan, itu menjadi

tambahan informasi untuk RKPDesa di tahun yang bersangkutan.

Kita pertama musdus pada tingkatan perdukuhan, musdes pada tingkatan

desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa. Tentunya ada pembentukan tim

yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian… ada juga perwakilan dari

lembaga-lembaga masyarakat.

1. Musdus (Musyawarah dusun)

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musdus.

Musdus di desa Pincara diadakan pada bulan ke-5 yaitu bulan Mei.Musyawarah

dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, perwakilan

Dusun, Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut.

Selain itu, terdapat juga perwakilan dari pemerintah desa seperti lurah desa, carik

desa, Kepala Urusan, dan kepala seksi. Musyawarah ini diadakan oleh panitia tim

penyusun:

Laporan program periode berjalan dan sosialisasi.

Menampung permasalahan tiap dusun.

Menerima usulan program untuk periode kedepanya. .

RKPDesa. Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di

desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat masing-

46

masing Dusun. Selain itu adapun alasan kenapa diadakan musdes untuk

mengipormasikan bahwa ada Dana Desa yang akan keluar atau cair kedepanya.

“Mekanismesnya. kita pertama musdus pada tingkatan perdukuhan, musdes pada

tingkatan desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa.Sehingga dapat

disimpulkan bahwa tujuan diadakannya Musdus oleh pemerintah desa Pincara

adalah untuk melakukan sosialisasi terkait data-data sumber keuangan desa serta

untuk menampung permasalahan-permasalahan setiap dusun. Hal itu juga selaras

dari mandat dari pemerintah untuk menyelenggarakan perencaan partisipatif. Jadi

perencanaan yang baik itu perencanaan yang dilakukan oleh masyarakatnya

sendiri, dikarenakan masyarakat lebih mengetahuipermasalahan yang dihadapi

secara teknis di lapangan, apa saja potensi yang terdapat di wilayahnya dan apa

saja yang harus dilakukan.

2. Musyawarah Desa (Musdes)

Tahapan yang ke-2 yakni Musyawarah desa (Musdes) yang biasanya

dilakukan sekitar bulan Juli. Forum musyawarah ini difasilitasi oleh BPD. Forum

ini dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sama

halnya dengan musdus, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan dari

masing masing pihak baik yang ada di dusun maupun yang ada di desa Pincara.

Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan

dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan

pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan pada 4 bidang yakni

penyelenggarakan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dilakukan dengan

47

meninjau kembali RPJMDesa yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan

RKPDesa. Pembahasan yang dihasilkan adalah draft untuk Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Hasil penjelasan tersebut dari

kutipan beberapa informan yang menjelaskan mengenai Musyawarah desa

(Musdes): “

Dengan terbitnya Undang-Undang tentang Desa, melalui prinsip rekognisi

dan subsidiaritas, musyawarah desa menjadi bagian dari hak desa untuk dapat

merumuskan dan mengambil keputusan setiap kebijakannya yang bersifat

strategis. Usulan-usulan kebijakan ini nantinya akan disetujui sebagai draft

rancangan awal RKPDesa. Oleh sebab itu musdes menjadi forum yang penting

untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan

ide-ide untuk pembangunan desa yang lebih baik pada periode selanjutnya.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) merupakan

forum tertinggi yang ada di desa yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk

membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Musrenbang ini dilakukan oleh

pemerintah desa pada bulan September. RKPDesa inilah yang menjadi dasar

dalam penyusunan Anggaran dan Belanja pemerintah desa (APBDesa). Berikut

beberapa informan yang menjelaskan mengenai Musrenbang :

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh desa Pincara

sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman

pembangunan desa dan Peraturan daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 10 tahun

48

2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa. Dengan menerapkan

sistem musyawarah yang dilakukan itu dapat meningkatkan keaktifan dari

masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diperoleh, desa diberikan haknya

berupa anggaran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Konsekuensi

logis dengan adanya pendapatan yang meningkat, maka keinginan masyarakat

juga akan meningkat. Pemerintah desa menggunakan pertimbangan-pertimbangan

dalam merumuskan setiap kebijakankebijakan pada tahapan perencanaan agar

sesuai dengan prioritas-prioritas dari mandatoris pusat dan sesuai dengan

RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang telah dilakukan

akan menghasilkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah desa Pincara dalam

tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program

sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang

diselenggarakan mulai dari tingkat pedukuhan sampai dengan tingkat desa.

Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat

mewujudkankonsep Good Governance.

D. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa

termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi

PTPKD. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, PTPKD di desa

pincara adalah sebagai berikut :

49

a. Carik desa selaku koordinator PTPKD.

b. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan.

c. Kaur keuangan bertindak sebagai urusan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati luwu Utara Nomor 34 tahun 2015 mengenai

pengelolaan Keuangan Desa, Lurah desa dalam melaksanakan pengelolaan

keuangan desa dibantu oleh PTPKD. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah

desa Pincara. Dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen desa terkait

dengan efisensi keuangan desa dalam pernyataan konsep birokrasi “setiap pejabat

berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan

secara disiplin” dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua

perangkat desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan

dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai

Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan

cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening

Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari

RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada

beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang

dilaksanakan melalui RKD.Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang

dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut

menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam

RKD wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan.

50

Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara

bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar

tersebut tidak kontraproduktif. Tetapi pemerintah desa Panggungharjo memiliki

pandangan lain terkait dengan Dana Desa yang bertahap Dana Desa setiap

tahunnya cair secara bertahap. Pada tahun 2015 Dana Desa cair dalam 3 tahap,

yaitu pada bulan Juli, November dan tahap terakhir cair pada bulan Desember.

Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 Dana Desa cair melalui 2 tahap, yaitu pada

tahun 2016 Dana Desa cair pada bulan Juni dan Oktober sedangkan pada tahun

2017 cair pada bulan Juni dan November. Pencairan Dana Desa secara bertahap

ini dapat mengganggu rencana-rencana yang telah direncanakan pemerintah desa

Panggungharjo sendiri. Kebijakan yang ada di desa Panggungharjo mengenai

pengelolaan Dana Desa, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan

pembangunan dimulai apabila Dana Desa sudah cair dan sudah masuk di rekening

kas desa. Fokus pada cakupan ini terkait dengan pengelolaan Dana Desa,

pengelolaan Dana Desa di desa Pincara sendiri pada tahun 2015 menggunakan

sistem mandatoris dari peraturan-peraturan, tetapi pada tahun 2016-2018

menggunakan sistem pembagian rata kepada seluruh dusun. Desa Panggungharjo

setiap tahunnya sudah menentukan dusun mana yang akan dibagikan Dana Desa.

Jadi setiap dusun akan mendapatkan pembagian dari Dana Desa sebesar 100juta

rupiah.

E. Penatausahaan Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati luwu Utara Nomor 34 tahun 2015 tentang

pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa,

51

bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan

pengeluran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan

keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada

pemerintah diatasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu

pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib

menyampaikan kepada masyarakat. Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak

terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan

khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama

laporan realisasi Dana Desa. juga menjelaskan demikian. Laporan realisasi Dana

Desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan

yang berlaku dalam perundang-undangan. Menurut Permendagri 113 tahun 2014

dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam

pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib

menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan.

Penyampaian laporan realisasi Dana Desa dilakukan paling lambat minggu

keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat

minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua.

Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD.

Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa

Panggungharjo setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya

52

wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena

itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota

hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan

Dana Desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap tahunnya

F. Pertanggungjawaban

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan

Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan.

Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa.

Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa

(pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan

kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Berikut

uraian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desabentuk

pertanggungjawaban dari pemerintah desa Pincara mengenai pengelolaan Dana

Desa yaitu melakukan tranparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa. Laporan

ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota

dan masyarakat.

G. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap

orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaporan dibangun

atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan

53

kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang

membutuhkan. Pemerintah desa Pincara memberikan informasi terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan menurut beberapa informasi.

Berdasarkan uraian dari informasi yang diatas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa transparansi yang dibangun oleh pemerintah desa Pincara menempatkan

dokumen desa sebagai dokumen publik, kecuali dokumen data kependuduan dan

data aset warga desa. Informasi-informasi mengenai penyelenggaraan

pemerintahan disampaikan melalui papan pengumuman di Kantor desa, dan

penyampaian informasi juga melalui perwakilan tiap-tiap ketua dusun..

H. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk

bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang

ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor

swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada

masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas

yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanaan visi misinya,

implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang

akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi

dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagi

antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di

dalamnya.

54

Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya berbeda-beda sesuai

dengan pedoman peraturan yang berlaku pada Peraturan Menteri

Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT).

Berikut Pedoman pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016,2017,

dan 2018 :

Tabel pedoman prioritas pengunaan dana desa

Dari pemaparan pedoman yang dibuat oleh Permendes PDTT diatas,

prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa

yang ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan

kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan

Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus mengetahui arah kebijakan

pemerintah pusat agar pemerintah desa dapat melaksanakan program-program

yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Pincara, menurut dua informasi

yang digunakan untuk membiayai 2 bidang yakni bidang pembangunan dan

bidang pemberdayaan masarakat dalam sektor pertanian.

2016 Permendes PDTT NO 7 2016



55

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Dana Desa secara umum

digunakan untuk 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah,

pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan. Akan

tetapi, prioritas penggunaan Dana Desa dalam beberapa tahun yang berjalan ini

hanya digunakan untuk 2 bidang yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dana Desa di desa Pincara,

penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 2 bidang. Pada tahun 2015 dan 2016,

penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat. Pada tahun 2017, penggunaan Dana Desa di desa Pincara digunakan

untuk 3 bidang yakni pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan

masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan-pengelolaan keuangan Dana Desa harus

sesuai atau harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan.

Sehingga dapat membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan

efektif, terbuka, serta bertanggungjawab

56

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian pengelolaan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan

Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Pincara Kecamatan masamba

Kabupaten luwu Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa

Pincara sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuanketentuan yang

berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan

masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun

pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat

mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.

2. Dalam hal pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa

Pincara melalui lembaga PSID sangat baik. Pelaporan dilakukan dengan

menggunakan media informasi digital, informasi-informasi yang disebar tiap-tiap

dusun melalui Ketua Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di

Kantor Desa.

3. Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerintah desa secara

teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi

57

penggunaan Dana Desa, pemerintah desa hanya membuat laporan dengan format

laporan seadanya. Dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang membahas

mengenai format yang seharusnya dilakukan.

4. BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang

optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni

Sumber Daya Manusia (SDM).

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses penyusunan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan

penelitian, adapun keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada pengelolaan Dana Desa sehingga

penelitian hanya menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa

dalam mengelola Dana Desa.

2. Penelitian ini tidak menggunakan seluruh sampel informan yang ada di

desa, baik itu masyarakat, lembaga-lembaga, sehingga hasilnya kurang generalisasi.

C. Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat

pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat penulis

berikan :

58

1. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan

kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada

perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun

pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan

undang-undang dan peraturan yang berlaku.

2. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas

penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui

proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang

diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.

3. Dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, menambahkan uraian

dari kegiatan atau program desa yang menjadi prioritas dalam peraturan

kebijakan yang berlaku.

4. Untuk menjaga stabilitas keuangan, BPD sebaiknya melakukan

pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat

mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.

5. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program

program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut

dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran

spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.

59

6. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel

penelitian sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan

transparansi pemerintah desa.

60

DAFTAR PUSTAKA

Habibie, N. (2013). Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada Pt Adira

Finance Cabang Manado. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3, 494–502.

Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2011). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), vol.5 no.3, 1–9.

Kaligis, G. M., Ilat, V., & Pontoh, W. (2015). Analisis Penerapan Sistem

Pengendalian Intern Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal

Berkala Ilmiah Efisiensi, vol.15no., 278–287.

Lumempouw, G., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Evaluasi Sistem Pengendalian

Intern Terhadap Penjualan Kredit Pada Pt. Sinar Pure Foods International.

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, vol.15 No., 312–323.

Maharani, P. O. (2013). Pengaruh Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Terhadap

Kinerja Perkreditan Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Denpasar. E-Jurnal

Akuntansi Universitas Udayana, vol.5 no.3, 666–675.

Mulyani, P., Suryawati, R. F., & Madura, U. T. (2011). Analisis Peran Dan Fungsi

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip/Pp No.60 Tahun 2008) Dalam

Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah

Daerah. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, vol.7 no.2, 102–166.

Timuriana, T., & Octaviandi, H. (2013). Peranan Sistem Pengendalian Internal

Terhadap Efektivitas Pengadaan Barang Pada Balai Besar Pascapanen Bogor.

Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE), vol.1,

73–77.

Triandi, & Siregar, J. D. (2007). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penjualan

Terhadap Peningkatkan Efektivitas Penjualan Kamar. Jurnal Ilmiah

Ranggagading, vol.7 no.2, 130–137.

Wardayanti, S. M., & Imaroh, S. P. (2015). Analisis Pengendalian Intern Coso Pada

Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis). Analisa Journal of Social

Science and Religion, vl.22 No 0, 227–238.

Zamzami, F., & Faiz, I. A. (2015). Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian

Internal: Studi Kasus Pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Jurnal Akuntansi

61

Multiparadigma, Volume 6, 20–27.

skripsi analisis akuntabilitas dan transparansi

Documents