PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PARTAI POLITIK DALAM MENYUSUN LAPORAN DANA KAMPANYE TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 2009Sugiono Poulus, SE, MBA, Ak.

Universitas Padjadjaran Fakultas EkonomiABSTRAK

Objective of this research is to investigate the impact of transparency and accoutability of political partys campaign fund report to effectivity of audit procedure in campaign fund report. Research methode employed is descriptive-analysis with survey approach. Data collected by questionairre and analyzed using multiple regression.

In Significance Level of 5%. The result show that there is an impact of transparency and accoutability of political partys campaign fund report to effectivity of audit procedure in campaign fund report. In partial test transparency of political partys campaign fund report impact effectivity of audit procedure in campaign fund report significantly. While accoutability of political partys campaign fund report not impact effectivity of audit procedure in campaign fund report significantly. Keyword : Political party transparency, political party accountability, audit of cmpaign fund

A. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki peran penting di suatu negara, maka tuntutan akan Good Governance partai politik tidak dapat dielakkan. World Bank (2000) mendefinisikan Good Governance sebagai :

Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Karakteristik pelaksanaan good governance menurut UNDP, meliputi :

a. Participation.

b. Rule of Law.

c. Transparency.

d. Responsiveness.

e. Consensus orientation.

f. Equity.

g. Efficiency and Effectiveness.

h. Accountability.

i. Strategic vision.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari konsep good governance. Partai politik tidak lagi dapat menafikan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik. Setelah reformasi, tuntutan akan dua hal tersebut sangat tinggi. Dahnil Anzar mengemukakan dalam artikel Partai Politik Miskin Akuntabilitas, 2008 : Sebagai institusi publik, maka partai politik harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada publik (akuntabel), termasuk secara transparan melaporkan kepada publik sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam membiayai kegiatan partai politik bersangkutan.

Yang dimaksud dengan transparan adalah publik dapat mengakses informasi-informasi keuangan dari partai politik tersebut. Selain transparan, partai politik juga harus akuntabel dalam melaporkan kegiatannya. Schiavo-Campo and Tomasi mengemukakan : Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo, 2006). Bentuk transparansi dan akuntabilitas partai politik kepada publik atas aktivitas yang dilaksanakannya adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun tentunya harus memenuhi standar agar dapat dipahami secara luas (universal). Standar dalam menyusun laporan keuangan partai politik adalah PSAK No. 45, standar akuntansi untuk organisasi nirlaba karena partai politik merupakan organisasi nirlaba. Salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh partai politik berkaitan dengan pemilu adalah laporan dana kampanye partai politik (Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009). Laporan dana kampanye merupakan bentuk keterbukaan dan kejujuran partai politik kepada masyarakat. Laporan dana kampanye (LDK) adalah laporan gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik (LPPDKP) di tingkat kabupaten/ kota, partai politik tingkat provinsi, dan partai politik tingkat pusat sebagai bentuk pengendalian internal organisasi partai politik (Pasal 4 ayat (1) Per KPU No. 01 Tahun 2009).Pengaturan tentang pelaporan dana kampanye tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye. Penyusunan Laporan Dana Kampanye ini menggunakan pendekatan aktivitas. Pendekatan aktivitas ini menuntut penyusun laporan dana kampanye menyajikan semua aktivitas yang dilakukannya dalam rangka penyelengaraan kampanye baik transaksi yang berupa uang maupun barang/jasa (Lampiran I Per KPU No.01 Tahun 2009). Setelah membuat LPPDKP sesuai dengan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye, LPPDKP tersebut haruslah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk meyakinkan masyarakat bahwa LPPDKP yang dibuat oleh partai politik telah memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh undang-undang.

Pada dasarnya, audit adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti atas suatu informasi entitas tertentu guna menetapkan dan melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang ada oleh orang yang profesional dan kompeten. Pelaksanaan audit mencakup perencanaan audit, pelaksanaan prosedur audit, dan pelaporan hasil audit (Arens, 2008 : 426). Pelaksanaan audit sangat bergantung pada keadaan yang mempengaruhi audit itu sendiri. Tata kelola yang baik (Good Governance) akan membuat laporan tersebut menjadi auditable.

Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif adalah audit berdasarkan prosedur yang disepakati/ agreed-upon procedures (Per KPU No. 01 Tahun2009). Agreed-upon procedures audit berarti audit yang dilaksanakan pada satu akun yang spesifik dan berdasarkan prosedur yang disepakati. When the auditor and a user agree that the audit will be limited to certain specific audit procedures, it is referred to as an agreed-upon-procedures engagement (Arens dkk., 2006 : 823).

Transparansi dan Akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye sangat berperan dalam membantu pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye. Shohib Masykur dalam artikelnya mengemukakan bahwa kejujuran para peserta pemilu untuk mencatat dan melaporkan semua dana yang masuk sangat diandalkan dalam melaksanakan prosedur audit, sehingga pelaksanaan audit dapat efektif. Ali Masykur Musa juga mengemukakan dalam artikelnya, Keharusan Akuntabilitas Dana Kampanye, 2008, transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam pelaporan dana Pemilu masih sangat rendah. Lain halnya dengan Ali Masykur, Emerson Yuntho (2008) mengaitkannya dengan audit dana kampanye. Menurutnya,

Integritas dan kapabilitas pengelola dana kampanye kurang baik. Padahal audit dana kampanye bisa berjalan jika dana-dana tersebut dicatat dan dilaporkan. Siapa pun yang melakukan audit pasti hasilnya akan jauh memenuhi harapan publik tentang akuntabilitas dan transparansi dana kampanye

Untuk membuktikan pengaruh transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun Laporan Dana Kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye Pemilu Legislatif dan juga karena penelitian sebelumnya mengenai audit laporan dana kampanye belum ada, maka penulis ingin meneliti hal tersebut.Tujuan penelitian ini adalah : Menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pemyusunan laporan kungan terhadap efektivitas prosedur audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif, baik secara parsial atau simultan. Penulis membatasi beberapa hal untuk memfokuskan penelitian ini. Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat diketahui sejauh mana penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan-batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini membahas pengaruh transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun Laporan Dana Kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif.2. Penyusunan laporan dana kampanye mengacu kepada Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009 mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Dana Kampanye.

3. Pelaksanaan prosedur audit yang diterapkan pada laporan dana kampanye yang dimaksud adalah pelaksanaan dari agreed-upon procedures engagements yang diterapkan pada Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif sesuai dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2009 mengenai Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif.

4. Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif yang dimaksud adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2009 periode 10 Juli 2008 s.d. 17 April 2009.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Sebagai peserta pemilihan umum, partai politik diharuskan transparan dan akuntabel terhadap masyarakat terutama berkaitan dengan pengelolaan dana kampanye. Transparansi dan akuntabilitas atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu Legislatif oleh Partai Politik peserta Pemilu merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Per KPU No. 22 Tahun 2009). Menurut Random House College Dictionary (1991 : 1418), transparan diartikan easily seen through, recognized, detected or easily understood dan transparansi (transparency) adalah the quality or state of being transparent. Sedangkan akuntabel (accountable) adalah subject to the obligation report or justify something; responsible; answerable; capable of being explained, explicable (Random House College Dictionary, 1991 : 10).Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye dapat diartikan sebagai keterbukaan dan tanggung jawab kepada masyarakat atas laporan dana kampanye (UU N0. 2/2008 tentang Parpol). Maksudnya, partai politik melaporkan segala yang berkaitan dengan dana kampanye, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan partai politik juga dapat mempertanggungjawabkan laporan tersebut. Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif memuat informasi tentang penerimaan dan juga pengeluaran untuk kegiatan kampanye. Yang dimaksud dengan dana kampanye adalah semua materi bisa berbentuk uang, barang, dan/atau jasa- yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye. Dana kampanye perserta pemilu diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas (Pasal 9 ayat (1) Per KPU No. 01 Tahun 2009). Sesuai dengan tuntutan undang-undang, maka semua partai politik peserta pemilu harus menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan transparan dan akuntabel.Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu, UU No. 10 Tahun 2008 mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.Menurut Arens, dkk. dalam bukunya yang berjudul Auditing and Assurance Services mengemukakan : Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria (2008 : 4). Dengan kata lain, auditing adalah evaluasi dari kesesuaian bukti-bukti atas informasi dengan kriteria yang berlaku. Pelaksanaan audit termasuk di dalamnya perencanaan audit, pelaksanaan prosedur audit, dan pelaporan hasil audit (Arens, 2008 : 426). Tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas akan membuat pelaksanaan audit menjadi efisien dan efektif.

Audit yang dilaksanakan oleh KAP atas laporan dana kampanye adalah audit sesuai prosedur yang disepakati/ agreed-upon procedures (Per KPU No. 01 Tahun2009). Agreed-upon procedures audit berarti audit yang dilaksanakan pada satu akun yang spesifik dan berdasarkan prosedur yang disepakati. When the auditor and a user agree that the audit will be limited to certain specific audit procedures, it is referred to as an agreed-upon-procedures engagement (Arens dkk., 2006:823).

Audit agreed-upon procedures ialah serangkaian prosedur yang disepakati antara KAP, entitas yang menyusun laporan, dan pengguna sebagai panduan dalam memeriksa suatu akun yang spesifik (Arens dkk., 2008 : 817). Suatu perikatan yang disepakati adalah perikatan yang di dalamnya akuntan (KAP) ditugasi oleh klien untuk menerbitkan laporan tentang temuan berdasarkan prosedur khusus yang dilaksanakan terhadap hal tertentu (SPAP, 2001 : 622.2). Klien menugasi KAP untuk membantu pemakai dalam mengevaluasi unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan sebagai hasil suatu kebutuhan pemakai laporan. Pemakai dan KAP setuju tentang prosedur yang harus dilaksanakan oleh akuntan yang menurut keyakinan pemakai prosedur tersebut memadai. Laporan akuntan (KAP) atas prosedur yang disepakati harus dalam bentuk prosedur dan temuan (SPAP, 2001 : 622.2).

Pelaksanaan prosedur audit yang efektif berarti prosedur audit yang dilaksanakan mampu menggambarkan dengan lengkap proses penyusunan laporan dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik dengan kata lain seluruh prosedur audit dapat dilaksanakan.

Dari uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik dalam menyusun Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif.

H2: Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik dalam menyusun Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif.METODE PENELITIAN Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey yaitu penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau pun suatu daerah dengan melalui suatu perhitungan statistik untuk menguji hipotesis sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Dilakukan uji validitas dan reliabilitas atas kuesioner. Pengujian hipotesis dilakukan secara kuantitatif dengan tujuan untuk menghitung signifikansi pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif. Pengujian kuantitatif ini dilakukan dengan regresi linier berganda. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengurus partai politik, populasi penelitian ini adalah pengurus partai politik. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga diambil 50 responden pengurus partai politik.Variabel dalam penelitian ini dioperasionalkan menjadi variable bebas dan variabel tidak bebas, yang dapat dirangkum dalam tabel sbb:Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

VariabelIndikator

Transparansi Partai Politik dalam Menyusun Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif (X1)1. Adanya penyediaan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye melalui penyusunan laporan dana kampanye;

2. Informasi yang disediakan adalah lengkap, tidak ditutup-tutupi;

3. Adanya kebebasan untuk memperoleh informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; dan

4. Adanya audit laporan dana kampanye.

Akuntabilitas Partai Politik dalam Menyusun Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif (X2)1. Adanya pembukuan atas catatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang terpisah dari pembukuan partai politik;

2. Pencatatan atas dana kampanye berupa barang dan / atau jasa berdasarkan harga pasar yang wajar saat barang dan / atau jasa tersebut diterima atau dibeli;

3. Adanya rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening partai politik;

4. Dana kampanye berupa uang wajib di masukan ke rekening khusus dana kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye;

5. Pemberi sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas, yaitu fotokopi KTP atau identitas lain yang sah bagi perseorangan dan akta pendirian kelompok, perusahaan, dan / atau badan usaha non pemerintah bagi penyumbang kelompok, perusahaan, dan / atau badan usaha non pemerintah, dan fotokopi NPWP untuk sumbangan di atas Rp 20 juta;

6. Semua aktivitas kampanye harus didukung oleh bukti-bukti transaksi;

7. Adanya laporan awal dana kampanye;

8. Adanya laporan dana kampanye; dan

9. Adanya audit laporan dana kampanye.

Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif (Y)1. Akuntan yang melakukan pemeriksaan harus mengetahui dan memahami undang-undang yang terkait dengan Partai Politik, Pemilu Legislatif, Penyusunan Laporan Dana Kampanye, dan Pemeriksaan Laporan Dana Kampanye;

2. Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu telah didapatkan dengan lengkap;

3. Buku-buku Pembantu Laporan dan Rekening Koran Dana Kampanye telah didapatkan dengan lengkap;

4. Bukti-bukti transaksi dana kampanye telah didapatkan dengan lengkap; dan

5. Adanya konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan dana kampanye.

Sumber :UU No. 2 Tahun 2008

UU No. 10 Tahun 2008

Per KPU No. 01 Tahun 2009 Per KPU No. 22 Tahun 2009

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4.14 di bawah ini, diperoleh konstanta dan koefisien korelasi untuk persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresi linier berganda secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.

BStd. ErrorBeta

1(Constant)-1.2239.610-.127.901

Transparansi.689.277.5132.481.029

Akuntabilitas.469.220.4402.128.055

a. Dependent Variable: efektivitas pelaksanaan audit

Sumber : Hasil Olahan SPSS ver. 15.0

Dari hasil output di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda antara variabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut :

Dimana :

Y= Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit yang diterapkan pada Laporan Dana Kampanye

X1= Transparansi Partai Politik dalam menyusun Laporan Dana Kampanye

X2= Akuntabilitas Partai Politik dalam menyusun Laporan Dana Kampanye

= faktor-faktor lain yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Audit atas Laporan Dana Kampanye

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 1.223; artinya jika transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye nilainya adalah 0, maka nilai efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye adalah 1.233 atau dengan kata lain tidak akan efektif.

2. Koefisien regresi variabel transparansi partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye (X1) sebesar 0.689; artinya jika variabel independen lainnya tetap dan transparansi mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka efektivitas pelaksanaan prosedur audit akan mengalami peningkatan sebesar 0.689 satuan. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan positif antara transparansi partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye dan efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye. Semakin transparan partai politik dalam menyusun laporan dana kampanyenya, maka pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP pun akan semakin efektif.

3. Koefisien regresi variabel akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye (X2) sebesar 0.469; artinya jika variabel independen lainnya tetap dan akuntabilitas mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka efektivitas pelaksanaan prosedur audit akan mengalami peningkatan sebesar 0.469 satuan. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan positif antara akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye dan efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye. Semakin akuntabel partai politik dalam menyusun laporan dana kampanyenya, maka pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP pun akan semakin efektif.Tabel 4.16

Hasil Analisis Determinasi

ModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the Estimate

1.906a.820.7905.199

a. Predictors: (Constant), akuntabilitas, transparansi

b. Dependent Variable: efektivitas pelaksanaan audit

Sumber : Hasil Olahan SPSS ver. 15.0

Berdasarkan hasil output di atas, diperoleh nilai R2 sebesar 0.820 atau 82%. Hal ini berarti besarnya sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye adalah 82% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis I

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1 dan X2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan membandingkan antara Fhitung dengan nilai Ftabel. Kriteria ujinyasebagai berikut :

Ho diterima jika : F hitung F tabel

Ho ditolak jika : F hitung > F tabel

Tabel 4.17

Hasil Uji F

ModelSum of SquaresdfMean SquareFSig.

1Regression1478.5972739.29927.353.000a

Residual324.3361227.028

Total1802.93314

a. Predictors: (Constant), akuntabilitas, transparansi

b. Dependent Variable: efektivitas pelaksanaan audit

Sumber : Hasil Olahan SPSS ver. 15.0

Dari tabel di atas diperoleh nilai Fhitung sebesar 27.353, sedangkan Ftabel dengan df1 = 2 (jumlah variabel independen) dan df2 = 12 (n k 1) adalah sebesar 3.885, sehingga dapat dikatakan bahwa Fhitung > Ftabel (27.353 > 3.885). dengan demikian, maka Ho ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan audit laporan dana kampanye. Oleh karena itu, hasil ini memperlihatkan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan fit model atau sesuai.Pengujian Hipotesis II

Untuk pengujian hipotesis 2, digunakan uji-t. Uji-t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ini variabel independen (X1 dan X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Untuk menguji hipotesis ini, kriteria yang digunakan adalah :

Ho diterima bila: Ho ditolak bila

: Tabel 4.18

Hasil Uji t

ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.

BStd. ErrorBeta

1(Constant)-1.2239.610-.127.901

Transparansi.689.277.5132.481.029

Akuntabilitas.469.220.4402.128.055

a. Dependent Variable: efektivitas pelaksanaan audit

Sumber : Hasil Olahan SPSS ver. 15.0

Oleh karena (2.481 > 2.179), maka Ho ditolak, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara transparansi partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye dan efektivitas pelaksanaan audit laporan dana kampanye.

Sementara variabel akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap efektivitas pelaksanaan audit laporan dana kampanye, karena 2.128 2.179.Pembahasan

Berdasarkan analisis Determinasi, diperoleh nilai R2 sebesar 0.820 atau 82%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya sumbangan pengaruh variabel-variabel independen (transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye) terhadap variabel dependen (efektivitas pelaksanaan audit laporan dana kampanye) adalah sebesar 82% dan 18% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Sedangkan pengujian hipotesisnya adalah :

Berdasarkan uji F, diperoleh nilai Fhitung sebesar 27.353, sedangkan Ftabel sebesar 3.885. Secara matematis Fhitung > Ftabel, dengan kata lain Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan audit laporan dana kampanye. Berdasarkan uji t, diperoleh nilai thitung untuk variabel transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye adalah masing-masing sebesar 2.481 dan 2.128, dimana nilai ttabel adalah sebesar 2.179. Secara matematis (2.481 > 2.179) untuk variabel transparansi partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye dan QUOTE 2.128 2.179 untuk variabel akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara transparansi partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan audit laporan dana kampanye. Sementara akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap efektivitas pelaksanaan audit laporan dana kampanye.SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye. Selain itu dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0.820 atau 82%, memberikan pengertian bahwa besarnya sumbangan pengaruh kedua variabel independen (transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye) terhadap variabel dependen (efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye) adalah sebesar 82% dan 18% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara transparansi partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye. Sedangkan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian, Penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Saran untuk Partai Politik

Sebagai salah satu pilar penting demokrasi, hendaknya partai politik membenahi diri untuk lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat karena masyarakat lah sebenarnya pemangku kepentingan (stakeholders) utama atas partai politik. Salah satu caranya yaitu dengan menyusun laporan dana kampanye yang betul-betul transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan anggota-anggota legislatif yang dipilih masyarakat merupakan orang-orang terbaik dan mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan serupa, Penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

a. Mengevaluasi kembali pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk kuesioner penelitian, pertanyaan dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan untuk meneliti aspek-aspek lainnya.

b. Memperbanyak sampel penelitian untuk mendekati karakteristik populasi yang sesungguhnya. Dengan demikian, diharapkan kesimpulan yang diambil dapat lebih tepat dan terhindar dari bias akibat tidak terwakilinya karakter populasi.

c. Penelitian dapat diperluas tidak hanya sebatas transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye, tetapi juga dalam menyusun laporan keuangannya.DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Publisher

Bastian, Indra.2002. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004. Jakarta: Penerbit IAI.Komisi pemilihan Umum. Peraturan KPU No. 22 tahun 2009.Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2007. Training of Trainers Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nordiawan et al. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Republik Indonesia.2005. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Sugiyono, Metode Penelitian._1334668159.vsdDEMOKRASIPemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat

Eksekutif Legislatif - Yudikatif

Partai Politik

Pemilu(Legislatif)

Laporan Keuangan

Laporan Dana Kampanye

Audit LaporanDana Kampanye

Dana Kampanye

Transparansi dan AkuntabilitasPartai Politik