tumbuh kembang anak

1

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK

31 AGUSTUS 2010

RENCANA KERJA 2010-2014

DEPUTI BIDANG

2

Bagian IKEBIJAKAN NASIONAL

TUMBUH KEMBANG ANAK

4

TUGAS:Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak (TKA).

FUNGSI:Penyiapan perumusan kebijakan di bidang TKA.Koordinasi kebijakan di bidang TKA.Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang TKA.Pelaksanaan tugas lain dari Menteri.

5

BIDANGTUMBUH KEMBANG ANAK

VISI

“Anak Indonesia yang tumbuh dan

berkembang secara optimal

dalam lingkungan yang layak anak”

MISI1. Memenuhi hak pendidikan

anak2. Memenuhi hak kesehatan anak3. Meningkatkan partisipasi anak

dalam proses pembangunan4. Meningkatkan kualitas

lingkungan dan menanamkan nilai-nilai luhur pada anak

5. Mewujudkan kabupaten/kota layak anak

6

PERMASALAHANTUMBUH KEMBANG

ANAK• Belum semua anak mengenyam pendidikan• Rendahnya kualitas kesehatan dan gizi

anak• Rendahnya partisipasi anak dalam proses

pembangunan• Terbatasnya lingkungan yang mendukung

tumbuh kembang anak, dan lunturnya nilai-nilai moral anak

• Belum semua kabupaten/kota yang layak bagi anak untuk tumbuh dan berkembang

7

NO. SEKTOR TERKAITt

KEGIATAN

PENYUSUNAN KEBIJAKAN

FASILITASI K/L/DAERAH

FASILITASI DATA

I. LEMBAGA LEGISLATIF

II. LEMBAGA YUDIKATIF

IIi. KPP&PA

DEPUTI I √ √

DEPUTI II √ √

DEPUTI III √ √

DEPUTI IV √ √ √

DEPUTI V √ √ √

MATRIKS KEMITRAAN MATRIKS KEMITRAAN DALAMDALAM

TUMBUH KEMBANG ANAKTUMBUH KEMBANG ANAK

8

NO. SEKTOR TERKAITt

KEGIATAN


FASILITASI K/L/DAERAH FASILITASI DATA

IV K/L

KEMENDAGRI √ √ √

KEMSOS √ √ √

KEMKES √ √ √

KEMENAG √ √ √

KEMHUKHAM √ √ √

KEMDIKNAS √ √ √

KEMHUB √ √ √

KEMKOMINFO √ √ √

KEM PU √ √ √

KEMENKOKESRA √

KEM LH √ √ √

KEMENPORA √ √ √

BPS √

MATRIKS KEMITRAANMATRIKS KEMITRAAN DALAM DALAM


9

NO. SEKTOR TERKAIT

KEGIATAN


FASILITASI K/L/DAERAH FASILITASI DATA

V. PEMDA

SKPD PROVINSI √ √ √

SKPD KAB/KOTA √ √ √

VI. LEMBAGA MASYARAKAT

TINGKAT NASIONAL √ √ √

TINGKAT PROVINSI √ √ √

TINGKAT KAB/KOTA √ √

VII. PERGURUAN TINGGI √

MATRIKS KEMITRAAN MATRIKS KEMITRAAN DALAM DALAM


10

Bagian IIPEMENUHAN HAK

PENDIDIKAN ANAK

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Upaya yang dilakukan untuk memberikan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan anak sesuai dengan minat

dan bakatnya

11

Pasal 9Ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.Ayat (2) ... khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

Pasal 48Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49Negara, Pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak

12

Pasal 50Pendidikan diarahkan pada:- Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik;-Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;-Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri;- Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;- Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. 13

Situasi Pendidikan

-Rata-rata lama sekolah masih SD;-Perbedaan APK antara keluarga miskin dan non miskin;-Tingkat kelulusan dan droup out;-Jumlah siswa mengulang kelas masih tinggi.

14

SITUASI PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIASITUASI PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA

APS dan APM berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2008

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

L P L +P

L P L +P

L P L +P

SD SMP SLTA

APS

APM

Sumber: Ketimpangan Gender dalam Pencapaian Kualitas Hidup di Indonesia, KPP dan PA Tahun 2009

Sumber: Ketimpangan Gender dalam Pencapaian Kualitas Hidup di Indonesia, KPP dan PA Tahun 2009

15

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin,di Daerah Perkotaan, Tahun 2006-2008

Sumber: BPS, Indikator Kesra 2007 & 2008


Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin,di Daerah Pedesaan, Tahun 2006-2008

Angka Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun, di Daerah Perkotaan, Tahun 2006-2008



Angka Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun, di Daerah Perdesaan, Tahun 2006-2008


Angka Putus Sekolah Usia 13 - 15 Tahun, di Daerah Perkotaan, Tahun 2006-2008


Angka Putus Sekolah Usia 13 - 15 Tahun, di Daerah Perdesaan, Tahun 2006-2008


Angka Putus Sekolah Usia 16 - 18 Tahun, di Daerah Perkotaan, Tahun 2006-2008


Angka Putus Sekolah Usia 16 - 18 Tahun, di Daerah Perdesaan, Tahun 2006-2008

24

Bagian IIIPEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK

PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK

• Menjamin taraf kesehatan terutama anak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan untuk Anak Indonesia Sehat. Karena “Sehat” merupakan salah satu Hak Anak dan “Anak Sehat” adalah investasi. (KHA pasal 24)

• Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri serta keluarganya. (Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB).

25

KONDISI SAAT INI

• Angka kematian Balita 2007 (SDKI) 44/1000 kelahiran hidup, target MDGs tahun 2015 32/1000 angka kelahiran akan tercapai tetapi masih perlu perhatian pada daerah prevalensi tinggi contohnya Provinsi SULBAR, NTT dan NTB

• Angka kematian Ibu pada tahun 2002 menujukkan angka 307/100.000, pada SDKI tahun 2007 menunjukkan angka 228/100.000, target MDGs 102/100.000, masih perlu upaya keras untuk mencapai target 2015.

• Status Gizi Balita Gizi kurang 18,04 ssaran 2014 15,0 (Riskesdas 1007)

26

Faktor – faktor Penyebab

• Lemahnya koordinasi dlm penangganan kesehatan anak antar sektor dan LM

• Kurangnya akses, pemerataan dan pelayanan kesehatan• Faktor ekonomi• Budaya masyarakat (pilihan bantuan persalinan dengan

dukun bayi)• Tinggal di daerah terpencil

27

CARA PENCAPAIAN PROGRAM

• Kebijakan Nasional – Pemerintah Daerah• Memperkuat dan harmonisasi landasan

hukum• Memperkuat antara Pemerintah, Dunia Usaha

dan Masyarakat

28

Bagian IV

PARTISIPASI ANAK

29

APA YG DIMAKSUD DGN

PARTISIPASI ANAK

Keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yg berbungan dgn

anak & dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, dan kemauan bersama

sehingga anak dpt menikmati perubahan hasil keputusan tersebut.

?

30

• Amanah UU PA, Psl (4)– Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlundungan dari kekerasan dan diskriminasi.

• KHA, Psl. 12 (1)– Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk

pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak” (ayat 1)

MENGAPA PARTISIPASI ANAK

DIPERLUKAN? 1. Amanah Undang-

Undang 1. Amanah Undang-

Undang

31

• A World Fit for Children (10)– Meningkatkan kesadaran dan pengakuan semua orang

dari segala usia akan hak setiap anak untuk BERPARTISIPASI PENUH dan bermakna dalam semangat KHA .

• MDGs (4)– Menurunkan hingga dua pertiga kematian anak di bawah

lima tahun


DIPERLUKAN ? 2. Komitmen Internasional 2. Komitmen Internasional

32

3. Kondisi obyektif

3. Kondisi obyektif


DIPERLUKAN ?1. Anak sebagai obyek vs subyek 2. Simbolis 3. Decoratif4. Orang dewasa dominan5. Komunikasi searah6. Perintah vs dialog7. Orang dewasa serba benar anak

serba salah8. Fenomena anak penurut vs anak

kritis

33

TTanggaangga P Partisipasi artisipasi AnakAnakTTanggaangga P Partisipasi artisipasi AnakAnak

36

PARTISIPASIPARTISIPASIANAKANAK

LembagaLembagaSEKOLAHSEKOLAH

MASYA-MASYA-RAKATRAKAT

KELU-KELU-ARGAARGA

DIMANA HAK PARTISIPASI ANAK DIPENUHI?

37

• Di KELUARGA• Pemilihan menu makanan, Memilih sekolah, Renovasi rumah, dll.

• Di SEKOLAH• Memilih ketua kelas, Menentukan jadwal, Membuat peraturan sekolah,

dll

• Di MASYARAKAT– LSM

• PERENCANAAN KEGIATAN, PELAKSANAAN KEGIATAN, EVALUASI KEGITAN

– KEBIJAKAN PUBLIK• Menentukan kebijakan UAN, BOS, Beasiswa, Ketertiban umum, dll

– PRODUKSI BARANG DAN JASA• Penentuan rasa susu, penentuan hadiah, warna bis sekolah

– PENELITIAN• Penelitian anak jalanan, pekerja anak, ukuran barak pengungsian dll.

DIMANA HAK PARTISIPASI ANAK

DIPENUHI ?

38

(ORGANISASI/

KELOMPOK) ANAK MENYUARAKAN

(KELOMPOK) ORANG

DEWASA MEMPERJUANGKAN

NEGARA

Duty-bearersPenuntutan

Hak

PEMEGANG HAK

Rights-holders

AKTOR LAIN

Other-actors

as moral duty-bearers

Pemenuhan

Kewajiban

SIAPA YANG MEMENUHI

HAK PARTISIPASI ANAK ?

39

SIAPA YANG MEMENUHI

HAK PARTISIPASI ANAK

sebagai individu

sebagai kelompo

k

NEGARA

Legislatif

Eksekutif

Yudikatif, Civil

society, dunia usaha

Berpendapat

Berpartisipasi dalam urusan

pemerintahan

Akses terhadap informas

i

Berorganisasi

Pemenuhan Kewajiban

?

40

KAPAN PEMENUHAN

HAK PARTISIPASI ANAKDIBERIKAN

?41

ANAK

(0-5 Tahun)Dasar partisipasi diberikan dengan cara merespon bahasa tubuh dan ekspresi fisik anak

ANAK

(6-12 Tahun)

Anak mampu mengekspresikan pandangannya melalui eksplorasi, pertanyaan dan akses atas informasi.

ANAK/REMAJA

(13-18 Tahun)Mendorong inisiatif anak/remaja yang lebih muda dan mendukung bentuk kemitraan dengan orang dewasa.

DEWASA

(sebagai warga negara

yang aktif)

mendorong anak perempuan dan laki-laki mengekspresikan pandanganny dan berpartisipasi pada keputusan yang berdampak pada anak

DEWASA

(sebagai bagian dari komunitas dunia)

Komunitas dunia menghargai partisipasi anak dalam usaha pemenuhan atas hak-hak anak. 42

BAGAIMANA CARA MEMENUHI

HAK PARTISIPASI ANAK ?FORUM ANAK

FORUM ANAK

PROVINSIPROVINSI

KAB/KOTAKAB/KOTA

KEC/DESA/KEL

KEC/DESA/KEL

NASIONALNASIONAL

43

44

Bagian VLINGKUNGAN DAN

PENANAMAN NILAI-NILAI LUHUR

Pengertian Lingkungan

• Lingkungan, di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup". Dalam Undang-Undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

45

http://wapedia.mobi/id/Lingkungan_hidup

Lanjutan

• Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup, generasi masa kini dan generasi masa depan

46

Nilai-Nilai Luhur

Pengertian1.Sebagai identitas atau jati diri suatu bangsa;2.Merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan

tata nilai antar manusia3.Secara universal berbagai karakter dirumuskan

sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas: kedamaian, menghargai, kerjasama, kebebasan kebahagiaan, kejujuran, kerendahan hati, kasih sayang, tanggungjawab, kesederhanaan, toleransi dan persatuan.

47

Mengapa Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur diperlukan?

• Terdapat hubungan yang sangat erat antara lingkungan tempat dimana seorang anak tinggal, baik fisik dan non fisik, dengan kualitas tumbuh kembangnya.

• Lingkungan fisik seperti tempat tinggal, lingkungan komuniti, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap anak dibanding dengan orang dewasa.

48

• Selain lingkungan fisik, lingkungan non fisik juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pengaruh globalisasi (selain positif juga negatif) telah banyak menghilangkan karakter dan jati diri individu anak bangsa. Anak-anak Indonesia saat ini hidup di tengah perilaku korupsi, perilaku seks bebas, kekerasan, dan narkoba yang dilakukan orang dewasa di sekelilingnya.

• Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk menciptakan lingkungan kondusif, baik fisik dan non fisik untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sehingga tercipta SDM yang berkualitas dengan pribadi-pribadi unggul yang berkarakter dan mempunyai jati diri bangsa yang kuat.

49

Kondisi Saat ini1. Anak lebih rentan terkena dampak negatif dari lingkungan

yang buruk dibanding orang dewasa. Namun kebijakan terkait lingkungan saat ini belum mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Belum ada kebijakan yang mempersiapkan lingkungan kondusif bagi tumbuh kembang anak

3. Pelibatan partisipasi anak dalam menjaga kelestarian lingkungan saat ini hanya difokuskan pada anak-anak yang menjadi peserta didik di sekolah-sekolah formal. Namun, anak-anak yang berada di luar pendidikan formal belum terjangkau, seperti anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang bekerja.

50

Cara Pencapaian Program

• Kebijakan Nasional ditujukan untuk Pemerintahan Daerah

• Pendekatan Partisipatif AnakMendengarkan suara anak dan mengajak anak berdiskusi dalam menyusun kebijakan

51

52

Bagian VIPENGEMBANGAN

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)

dalamMewujudkan INDONESIA LAYAK

ANAK

53

1

2

3

4

5

6

APA ?

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

MENGAPA ?

DIMANA ?

KAPAN ?

SIAPA melakukan apa?

BAGAIMANA ?

54

KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

1. APA yang dimaksud KLA?

55

Tujuan KLA

Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yg mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, seperti: kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan yang layak bagi anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

56

Ruang Lingkup KLAmeliputi seluruh bidang

pembangunan Tumbuh Kembang Anak

1. Kesehatan2. Pendidikan3. Partisipasi4. Lingkungan dan Nilai-nilai Luhur

Perlindungan1. Anak berhadapan hukum2. Kekerasan terhadap anak3. Hak sipil anak4. Anak berkebutuhan khusus5. Masalah sosial anak 57

2. MENGAPA dikembangkan KLA?

Mengapa harus mengembangkan KLA?

• Anak 30% dari total penduduk.• Anak merupakan investasi SDM:

harus tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi.

• Pembangunan selama ini masih parsial dan segmentatif, belum peduli/ramah anak: ke depan: harus holistik dan integratif.

• dll58

3. DIMANA KLA dapat diwujudkan?

Dimulai dari tingkatan paling bawah, atau dapat juga melalui fasilitasi dan dorongan dari pusat

• Dari individu• Dari keluarga• Dari desa/kelurahan• Dari kecamatan• Inisiatif kab/kota ybs

terealisasi di kab/kota

• Pemerintah nasional/pusat melakukan “sample” di beberapa prov atau di seluruh prov

• Prov melakukan “sample” di beberapa kab/kota atau di seluruh kab/kota

• Inisiatif kab/kota ybs terealisasi di kab/kota

59

4. KAPAN KLA dikembangkan?

• 2006: kebijakan KLA diinisiasi oleh KPP

• 2006: KLA di 5 kab/kota• 2007: KLA di 10 kab/kota• dst...• 2010: KLA di 20 kab/kota• 2014: KLA di 100 kab/kota

(target)60

5. SIAPA yang berperan mewujudkan KLA?

• Lembaga Legislatif• Lembaga Yudikatif• Pemerintah

- pusat/nasional- provinsi- kabupaten/kota batas terendah desentralisasi- kecamatan- desa/kelurahan

• Dunia usaha• Akademisi• Masyarakat - individu: anak dan orang dewasa - keluarga

61

6. BAGAIMANA mengembangkan KLA?

• Bottom-upIndividukeluargadesa/kelurahan kecamatan kab/kota

• Top-downNasional/pusat provinsikab/kota

• Kombinasi bottom-up dan top-down

62

Tahapan Pengembangan KLA

Rencana Aksi Daerah

Pengumpulan Data Basis

Pembentukan Gugus Tugas

Keputusan Politis

Tahap 4

Tahap 3

Tahap 2

Tahap 1

Mobilisasi sumber daya

Tahap 5

63

Anak

KLG

Desa/Kel.

DUNIAINDKab/Kota

Kec

Prov

RT RW

TAHAPAN PENGEMBANGAN “KLA”

64

65

Terima Kasih…

tumbuh kembang anak

Documents