bab ii tinjauan pustaka - repository.uksw.edu...proposal ini. liberalisme meyakini bahwa sebuah...
TRANSCRIPT
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Pada penelitian ini, ada beberapa teori dan konsep yang digunakan sebagai
dasar untuk menganalisis kerja sama Timor-Leste dengan Indonesia di bidang
pendidikan. Adapun teori dan konsep yang digunakan sebagai berikut:
2.1. Teori Liberal Klasik
Istilah ‘liberalisme’ berasal dari bahasa Latin, liber, yang artinya ‘bebas’ atau
‘merdeka’. Hingga penghujung abad 18 M, istilah ini terkait erat dengan konsep
manusia merdeka, baik merdeka semenjak lahir ataupun merdeka sesudah dibebaskan
dari yang semula berstatus ‘budak’ (Syamsuddin,2008: 76). Dalam perkembangan
Ilmu Hubungan Internasional banyak teori-teori yang muncul sebagai bahan
pembelajaran. Namun hanya yang relevan yang diambil oleh Ilmu Hubungan
Internasional. Bab ini akan membahas mengenai teori liberalisme dalam Ilmu
Hubungan Internasional sebagai penguat dalam pembahasan dalam penelitian
proposal ini. liberalisme meyakini bahwa sebuah perdamaian dapat dicapai tanpa
melalui perang terlebih dahulu. Isu utama yang diangkat oleh kaum liberalisme
adalah masalah yang muncul dalam mencapai perdamaian dan kerja sama
internasional yang abadi, dengan berbagai metode yang dapat berkontribusi
menyelesaikan masalah tersebut.
Liberalisme adalah teori pertama yang mendasari munculnya HI. Liberalisme
mereformasi sistem internasional dan struktur domestik negara autokratis dan
mencoba mengakhiri pemimpin yang gemar berperang (Jackson & Sorensen, 2013:
61). Liberalisme pada dasarnya menekankan pada kemakmuran dan stabilitas
nasional, yang percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang
bisa diajak bekerjasama satu sama lain. Kemakmuran dan stabilitas nasional itulah
diyakini para liberalis bisa dicapai dengan kerjasama. Implementasi nyata dari
11
liberalisme muncul ketika presiden Woodrow Wilson mendirikan Liga Bangsa –
Bangsa (LBB) seusai perang dunia pertama. LBB diharapkan bisa menjamin
perdamaian dunia dengan mencegah peperangan dan mengendalikan negara-negara
dengan hukum dan perjanjian internasional agar kerja sama internasional bisa
ditingkatkan (Sasha, 2016).
Perspektif liberalis merupakan lawan dari perspektif realis. Manusia
mempunyai kebebasan untuk memperoleh perdamaian dan ketenangan dalam
berinteraksi. Berinteraksi antar kelompok satu dengan kelompok yang lain, negara
satu dengan negara yang lain, dan antar organisasi juga melalui kesepakatan
kerjasama. Liberalisme itu menahan diri, karena banyak kepentingan berbagi,
kelompok Liberalis cenderung berperilaku dengan cara moderasi untuk terjalin
kompromi atau kerjasama guna menghindari bentrokan. Negara juga terlibat dalam
aksi kerjasama sosial dengan senantiasa menahan diri agar nafsu (manusia) tidak
mempengaruhi kekuasaan dalam politik internasional. Apabila kerjasama lebih
didahulukan maka berlakulah kemenangan atas kepentingan dan itu merupakan sifat
sistem internasional (Dugis, 2013 dalam Diah: 2015).
Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan,
Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property). Ada nilai-nilai pokok yang
bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tersebut yakni; manusia mempunyai
kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial,
ekonomi dan kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda,
sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung
kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan
kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi.
Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang
mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap
penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial,
12
ekonomi dan kebudayaan dan kenegaraan dan pendidikan dilakukan secara diskusi
dan dilaksanakan dengan persetujuan dimana hal ini sangat penting untuk
menghilangkan egoisme individu. Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang
diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi
harus bertindak menurut kehendak rakyat (kompasiana, 2016).
Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk membela
dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi
dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk
melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada
patokan terhadap hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan
persamaan sosial. Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.
Negara hanyalah alat . Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan
untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Di dalam ajaran
Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat
memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika
usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan.
Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Ada dua
macam Liberalisme, yakni Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. Liberalisme
Klasik timbul pada awal abad ke 16. Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul
sejak abad ke-20. Namun, bukan berarti setelah ada Liberalisme Modern, Liberalisme
Klasik akan hilang begitu saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, karena
hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme Klasik itu masih ada. Liberalisme Modern
tidak mengubah hal-hal yang mendasar ; hanya mengubah hal-hal lainnya atau
dengan kata lain, nilai intinya (core values) tidak berubah hanya ada tambahan-
tanbahan saja dalam versi yang baru. Jadi sesungguhnya, masa Liberalisme Klasik itu
tidak pernah berakhir.
13
Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah
diagungkan. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan
menghasilkan paham baru. Ada dua paham, yakni demokrasi (politik) dan
kapitalisme (ekonomi). Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki
individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan
yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, tetap ada keteraturan di dalam ideologi ini,
atau dengan kata lain, bukan bebas yang sebebas-bebasnya.
Tokoh yang memengaruhi paham Liberalisme Klasik cukup banyak – baik itu
dari awal maupun sampai taraf perkembangannya. Berikut ini akan dijelaskan
mengenai pandangan yang relevan dari tokoh yang berkaitan dengan Liberalisme
Klasik. John Locke dan Hobbes pada konsep State of Nature yang berbeda
Kedua tokoh ini berangkat dari sebuah konsep sama. Yakni sebuah konsep
yang dinamakan konsep negara alamiah atau yang lebih dikenal dengan konsep State
of Nature. Namun dalam perkembangannya, kedua pemikir ini memiliki pemikiran
yang sama sekali bertolak belakang satu sama lainnya. Jika ditinjau dari awal,
konsepsi State of Nature yang mereka pahami itu sesungguhnya berbeda. Hobbes
(1588 – 1679) berpandangan bahwa dalam ‘’State of Nature’’, individu itu pada
dasarnya jelek (egois) – sesuai dengan fitrahnya. Namun, manusia ingin hidup damai.
Oleh karena itu mereka membentuk suatu masyarakat baru – suatu masyarakat politik
yang terkumpul untuk membuat perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu
lain dimana perjanjian ini memerlukan pihak ketiga (penguasa) ( Friedmann,
1990:244). Sedangkan John Locke (1632 – 1704) berpendapat bahwa individu pada
State of Nature adalah baik, namun karena adanya kesenjangan akibat harta atau
kekayaan, maka khawatir jika hak individu akan diambil oleh orang lain sehingga
mereka membuat perjanjian yang diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah
namun harus ada syarat bagi penguasa sehingga tidak seperti ‘membeli kucing dalam
karung’. Sehingga, mereka memiliki bentuk akhir dari sebuah penguasa/ pihak ketiga
(negara), dimana Hobbes berpendapat akan timbul Negara Monarkhi Absolute
14
sedangkan Locke, Monarkhi Konstitusional. Bertolak dari kesemua hal tersebut,
kedua pemikir ini sama-sama menyumbangkan pemikiran mereka dalam konsepsi
individualisme. Inti dari terbentuknya negara, menurut Hobbes adalah demi
kepentingan umum (masing-masing individu) meskipun baik atau tidaknya negara itu
kedepannya tergantung pemimpin negara. Sedangkan Locke berpendapat, keberadaan
negara itu akan dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan negara menjadi terbatas
hanya bertindak sebagai penetralisasi konflik (Mochtar Lubis, 1994).
John Locke merupakan seorang filsuf dari Inggris dengan pandangan
empirismenya yang terkenal. Sepanjang hidupnya mulai dari tahun 1632 hingga
1704, John Locke dikenal sebagai tokoh yang memberikan titik terang dalam
perkembangan psikologi terutama dalam teorinya tentang gejala kejiwaan bahwa
pada awalnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Disamping itu, Locke
juga dikenal mempopulerkan sebuah teori yang sangat berpengaruh terhadap
perkembangan politik di Inggris pada zamannya. Pada saat itu, John Locke
berpendapat bahwa dulunya, secara alami, manusia itu hidup tanpa organisasi
pemerintahan, kemasyarakatan, ataupun dewan legislasi seperti yang ada sekarang
(Gutek: 1995). Menurutnya, setiap orang memiliki hak untuk hidup, merdeka, dan
memiliki sesuatu. Namun, karena kebutuhan hidup yang semakin kompleks, manusia
pada akhirnya menyadari akan betapa pentingnya membentuk suatu badan
pemerintahan yang menjamin hak-hak mereka secara komunitas. Badan ini, yang
belakangan disebut pemerintah, berfungsi mengatur hajat hidup orang banyak agar
tidak terjadi pelanggaran sosial antar sesama. Rakyat dari suatu pemerintahan berhak
mengajukan keberatan jika pemerintah yang mereka tunjuk tidak bisa menjalankan
roda pemerintahan dengan baik.
Menurut John Locke, yang saat itu mengkritisi sistem kerajaan Inggris, raja
juga termasuk orang yang harus mematuhi kontrak sosial dan boleh ditentang jika
dianggap melanggar kontrak tersebut. Pemahaman inilah yang belakangan menjadi
alasan lepasnya Amerika bagian utara dari koloni Inggris. Thomas Jefferson adalah
15
orang yang dianggap bertanggung jawab dalam "meminjam" teori yang pernah
dikemukakan oleh Locke. Jefferson mendeklarasikan kemerdekaan Amerika Utara
dengan alasan bahwa Raja George III, raja Inggris saat itu, tidak lagi menjalankan
kontrak sosial yang berhubungan dengan hak-hak rakyat koloninya di Amerika Utara.
Moment ini adalah titik awal dimana koloni Inggris di Amerika Utara memulai
sejarah barunya menjadi negara baru yang kini dikenal dengan Amerika Serikat dan
Canada.
Gambaran tersebut adalah bukti bahwa sebenarnya kebebasan menentukan
nasib sendiri memang sudah diakui oleh manusia sejak ratusan, bahkan mungkin,
ribuan tahun yang lalu. Manusia diturunkan ke dunia ini untuk menjadi khalifah di
muka bumi. Manusia tidak diturunkan untuk menjadi perusak di muka bumi, namun
untuk menjadi makhluk yang mampu membangun dirinya sendiri dan orang lain di
sekitarnya. Namun demikian, perkembangan yang saat ini kita saksikan di dunia
justru malah menunjukkan bahwa manusia sudah berbalik menjadi mesin perusak.
Banyak sekali kita melihat pemimpin yang dengan sekejap berubah menjadi diktator
bagi rakyatnya. Sudah sangat sulit untuk kita menemukan tempat di dunia ini yang
menerapkan praktik kehidupan seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Locke.
Paskah kemerdekaan Timor-leste hingga sekarang masih tidak terlihat ada
perubahan dalam kebebasan seperti yang dikatakan Locke. Teori liberal klasik sangat
menggambarkan penulisan dalam proposal ini, dimana teori ini mengatakan
mengenai kebebasan individu dalam menentukan nasib sendiri. Masyarakat Timor-
Leste masih belum mendapatkan hak individunya dengan baik, hal ini terlihat dimana
masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan layak di Timor-Leste
sehingga berpengaruh pada kualitas pendidikan disana. Padahal seperti yang kita
ketahui pendidikan sangat penting di era sekarang ini selain untuk peningkatan
kesejahteraan bagi manusia juga peningkatan SDM bagi negara tersebut. maka dari
itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang baik dan setiap Individu
16
memperoleh haknya. Negara harus memulai dengan melakukan kerjasama dengan
negara lain.
Kaum liberal juga percaya untuk membentuk kesejahteraan tidak mutlak
bertumpu pada pemerintah namun juga dapat ditentukan oleh individu. Agenda utama
dari liberalisme adalah perdamaian dan kerjasama, baik antara aktor negara maupun
aktor bukan negara. Perdamaian dan stabilitas internasional dilihat dari kacamata
liberalisme dapat dicapai melalui kolaborasi dan kooperasi. Teori ini menerangkan
pentingnya sebuah kerjasama untuk mencapai kesejahteraan, kerjasama yang
dimaksud antara Timor-leste dengan Indonesia yang sudah lama terjalin semenjak
terbentuknya hubungan diplomatik antara kedua negara ini. Hubungan dengan
Indonesia sangat baik dimana Indonesia sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar
Timor-leste dan terus meningkatkan saham. Kerjasama yang terjalin antara Timor-
Leste dengan Indonesia di segala bidang yaitu dibidang kebudayaan, ekonomi,
militer, kesehatan, kehutanan dan pendidikan. kerjasama ini dilakukan untuk
memperoleh kepentingan negara tersebut. namun, fokus kerjasama pada peneltian ini
adalah di bidang pendidikan. Pendidikan dinilai dapat meningkatkan Sumber Daya
manusia di Timor-Leste. Argument utama dalam penulisan yang berdasarkan
landasan teori di atas, dalam menulis argumen utama ini melihat bahwa beberapa
negara yang berada di kawasan Asia Pasifik yaitu negara Timor-Leste dan Indonesia
mengadakan kerjasama terutama dalam bidang pendidikan antara lain adalah sebagai
berikut :
1. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang
layak, untuk kesejahteraan setiap Individu
2. Pada dasarnya suatu negara tidak dapat menghindar dari hubungan
dengan negara-negara lain.
17
3. Bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan merupakan salah satu
aspek penting bagi negara dalam pengembangan sumber daya
manusianya.
2.2. Konsep Kerjasama Bilateral
Dalam dunia Hubungan Internasional, hubungan kerja sama antarnegara
merupakan pertemuan beragam kepentingan internasional dari beberapa negara yang
sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri. Kerja sama bilateral secara
umum adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling
mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara dua pihak. Menurut Holsti
rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut (Holsti
K,1964:194) :
a. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
b. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
c. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.
d. Presepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.
Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi
di dalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari
hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi
diantara state-to-state, yang di dalamnya terdapat pula aktor-aktor negara sebagai
peranan pembuat keputusan. Dalam perjanjian bilateral ini, kesepakatan-kesepakatan
yang timbul dapat meliputi bidang-bidang diantaranya bidang politik, ekonomi
perdagangan, kebudayaan, pendidikan, keamanan, dan pertahanan. Perjanjian yang
dihasilkan dalam hubungan bilateral ini, memiliki peran penting dan beberapa
keuntungan di dalam berbagai negosiasi dan dapat memberikan sebuah pertukaran
atas fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kedua negara yang bersepakat tercapainya
tujuan kedua negara. Sebagaimana yang diungkapkan Kusumohidjojo mengenai
hubungan bilateral:
18
Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerja sama diantara
kedua negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun
yang jauh di seberang lautan dengan sasaran utama untuk
menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan
politik, kebudayaan dan struktur ekonomi (Kusumohamidjojo,
1987:3)
Definisi di atas dapat menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya hubungan
bilateral atau kerja sama adalah untuk mencapai kepentingan nasional negaranya dan
mempererat persahabatan dan kerja sama dengan negara-negara lain. Oleh karena itu,
dalam menentukan terjalinnya kerja sama dengan negara lain maka diperlukan
langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam setiap hubungan
bilateral mengandung kepentingan-kepentingan strategis dan sasaran utama dari
negara-negara yang terlibat di dalamnya dalam pelaksanaan politk luar negerinya.
Dalam kotenks hubungan bilateral, kedekatan geografis menjadi dasar hubungan
kedua negara untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan juga hidup
bertetangga yang baik. Karena tujuan untuk melaksanakan hubungan bilateral itu
sendiri adalah untuk memberikan keuntungan timbal balik kepada kedua belah pihak
melalui hubungan yang baik dan harmonis.
Selanjutnya, Menurut Mahmuddin terdapat manfaat atau keuntungan yang
diharapkan dapat diperoleh setiap negara yang menjalin hubungan bilateral dengan
negara lain:
Bahwa setiap negara yang melakukan kerja sama bilateral
memiliki empat keuntungan dasar yang memperkuat kerja sama
bilateral tersebut yaitu; 1.saling memahami dan mengetahui
keberadaan masing-masing negara dalam melakukan hubungan
bilateral, 2.saling memberikan manfaat dan keuntungan di dalam
mendukung kelangsungan hidup dari masing-masing negara,
3.menciptakan suatu kerja sama yang berkelanjutan dan
berkesinambungan untuk meciptakan adanya perdamaian dan
4.menumbuhkan dan memperkuat aspek-aspek dominan yang
dimiliki oleh kedua negara tersebut (Mahmuddin, 2001:93)
19
Penjelasan Mahmuddin di atas dapat dikatakan bahwa kerjasama memiliki sebuah
tujuan yang dimana;
1. Hubungan kerjasama antara Timor-leste dengan Indonesia diyakini dapat
menjadikan masing-masing negara untuk saling memahami sehingga dari
saling memahami tersebut Indonesia dapat mengetahui keberadaan negara
Timor-leste paska kemerdekaan.
2. Kerjasama Timor-Leste dengan Indonesia di sektor pendidikan dapat
memberikan manfaat yakni bagi Timor-Leste dengan adanya kerjasama
pendidikan dapat memberikan dampak baik untuk peningkatan IPM negara
Timor-Leste, dan bagi Indonesia sendiri menjadikan Indonesia mampu
mengenalkan namanya di mata dunia. dengan begitu Indonesia diakui di mata
dunia. Karena dengan adanya pengakuan dari negara lain, tentu saja hal ini
lebih memudahkan bagi Indonesia untuk menjalankan aktivitas dan memenuhi
kesejahteraan rakyatnya.
3. Hubungan kerjasama Timor-Leste dengan Indonesia di sektor pendidikan ini
menjadikan sebuah kerjasama yang berkelanjutan sehingga tercipta pula
upaya untuk perdamaian untuk kedua negara ini.
4. Menumbuhkan aspek dominan seperti kebudayaan, pendidikan dan ekonomi.
Kerjasama Timor-Leste dengan Indonesia itu dominan terhadap aspek
kebudayaanya maka akan diperkuat hingga tumbuhnya aspek kerjasama lain
seperti kerjasama dalam bidang pendidikan.
Hubungan bilateral RI dan Timor-Leste telah lama. Hubungan bilateral kedua
negara ini memiliki sebuah sudut pandang. Salah satu yang patut menjadi prioritas
bersama adalah dengan memperkuat berbagai kerjasama yang memang telah
20
terbentuk selama ini. Dalam bidang sosial budaya, kerjasama peningkatan kapasitas
pendidikan sumber daya manusia juga dapat terus diperkuat. Hingga saat ini, memang
cukup banyak mahasiswa Timor Leste yang kini sedang menempuh jenjang
pendidikan tingginya di Indonesia. Sebagai referensi, jumlah mahasiswa Timor-Leste
yang menempuh pendidikan di Indonesia berjumlah sekitar 6000 orang yang tersebar
di beberapa provinsi di Indonesia (Ristekdikti.go.id). Jumlah ini tentunya dapat terus
bertambah di masa depan, terlebih dengan kemungkinan penjajagan kerjasama antar
berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Presiden dengan pihak
terkait di Timor Leste.
Dalam penelitian ini meneliti mengenai dua negara yang berinteraksi yaitu
Timor-Leste dengan Indonesia maka penulis akan membahas mengenai perjanjian
bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang diadakan oleh dua buah
negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002:127).
Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya
kepentingan yang sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya
hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan
untuk bertahan lama, perlu diketahui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu
negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa
kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-
negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing.
Konsep utama yang akan digunakan pada penulisan ini adalah konsep
kerjasama bilateral karena konsep ini memiliki hubungan yang kuat apabila dikaitkan
dengan judul penelitian dimana konsep ini menjelaskan sebuah negara yang
bekerjasama dengan mengejar kepentingan nasionalynya demi mendapatkan
keuntungan maksimal dengan cara membuat hubungan baik dan berkepanjangan
antar negara..Program kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Timor Leste
merupakan sebuah upaya yang patut terus dikedepankan. Universitas Presiden,
misalnya dapat turut membantu peningkatan sumber daya manusia di Timor Leste
21
dengan menyediakan berbagai beasiswa untuk para mahasiswa berpotensi di Timor
Leste. Selain itu, hal ini dapat dikembangkan untuk dapat menjadi sandaran utama
instrumen soft power Indonesia dalam hubungan bilateralnya dengan Timor Leste.
Dalam konsep penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan kerja sama yang
terjalin antara Timor-Leste dengan Indonesia di semua bidang, namun dalam konteks
ini penulis lebih kepada sektor yang menonjol yaitu di sektor pendidikan dalam
Memorendum of Understanding (MoU) oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan
RI dan departemen pendidikan dan kebudayaan Timor-Leste. Penulis akan
menjelaskan bentuk kerjasama yang sudah dilakukan di sektor pendidikan .
2.3. Kualitas Pendidikan
Dahlan Al-Barry mendefenisikan kata kualitas dalam Kamus Modern
Bahasa Indonesia adalah “kualitet”: “mutu, baik buruknya barang”. Seperti halnya
yang dikutip oleh Quraish Shihab yang mengartikan kualitas sebagai tingkat baik
buruk sesuatu atau mutu sesuatu. Sedangkan kalau diperhatikan secara etimologi,
mutu atau kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan
atau kemapanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya
sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan
disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu
keberhasilan (Al Barry, 2001: 329).
Pendidikan memerlukan tujuan, tanpa tujuan pelaksanaan pendidikan akan
acak-acak. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaan
proses pendidikan dan hasil yang di harapkan dalam proses pendidikan tersebut.
Hal ini bagi pemerintah untuk memenuhi kewajiban mereka baik hukum dan politik
dalam hal untuk menyediakan pendidikan bagi semua kualitas yang baik dan
untuk melaksanakan dan memantau lebih efektif strategi pendidikan. Pendidikan
adalah alat yang ampuh dimana orang dewasa terpinggirkan secara ekonomi dan
22
sosial dan anak-anak dapat mengangkat diri dari kemiskinan dan berpartisipasi
sepenuhnya sebagai warga negara.
Tujuan pendidikan mengarah pada kondisi yang diharapkan setelah
terjadinya proses pendidikan. Kondisi ini sesuai dengan pandangan hidup
seseorang dan kehendak negara tempat ia hidup. Pandangan hidup manusia tentang
tujuan pendidikan berbeda dengan tujuan pendidikan yang di anut kaum
kapitalis, misalnya tujuan pendidikan suatu negara berbeda pula dengan tujuan
pendidikan di negara lain. Akan tetapi, walaupun tujuan pendidikan di berbagai
Negara itu berbeda-beda, ada satu tujuan yang disepakati, yaitu manusia cerdas,
terampil, dan menjadi warga negara yang baik.
Pendidikan yang berkualitas seperti yang dikemukakan Dr. H. Dody dan
Ace Suryadi yaitu ada tiga macam sebagai berikut (Dody, 2013 : 47-49) :
1) Menetapkan tujuan pendidikan yang bermutu, tujuan tersebut harus
tanpak, empiris, dan terukur. Hal ini di karenakan ilmu itu harus logis dan
empiris.
2) Sumber tujuan pendidikan adalah tujuan pendidikan bias berbeda antara
satu negara dengan negara lainnya dan pandangan hidup masyarakat dan
masyarakat lainnya walaupun tujuan pendidikan di berbagai negara itu
berbeda-beda,ada satu tujuan yang disepakati,yaitu manusia
cerdas,terampil, dan menjadi warga Negara yang baik. Kehendak negara
dan agama bias dijadikan sebagai sumber bagi tujuan pendidikan.
3) Klasifikasi tujuan pendidikan dalam teori ilmu pendidikan, ada lima
kategori tujuan pendidikan yaitu tujuan umum, tujuan pendidikan nasional,
tujuan lembaga pendidikan, tujuan kurikuler, dan tujuan khusus. Semua
tujuan tersebut mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu. Untuk
memajukan suatu negara yang lebih diandalkan dalam kehidupan negara
adalah Sumber Daya Manusia. Kehidupan negara yang sedang dalam
23
proses pembangunan dibutuhkan Sumber daya manusia yang cukup
berkualitas untuk dijadikan sebagai sebuah kekuatan dalam proses
pembanguna negara.
Kemerdekaan Timor Leste untuk kebebasan sebagai negara dalam
konteks pembebasan tanah air sudah didapatkannya, namun pada konteks ini tidak
lepas dari sebuah pembebasan dari pembodohan dan kemiskinan masih
tergolong minim sehingga perlu adanya upaya – upaya untuk meningkatkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa memberikan suatu kontribusi pada
negaranya. Sedangkan kualitas pendidikan menurut Umaedi merupakan
kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumbersumber
pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.
Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal
ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks
“proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar:
kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan
kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana
dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif (Umaedi, 2004
dalam Rahmawati: 2006).
Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi
mensingkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen
dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana
pendukung di kelas atau di luar kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun
ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan substansi yang akademis maupun yang
non akademis dalam suasana yang mendukung proses belajar pembelajaran.
Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau
kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran
dan pelatihan. Sektor pendidikan menjadi salah satu modal yang paling utama
24
dalam proses pembagunan suatu negara sesuai dengan proses perkembangan
pendidikan di suatu negara sesuai dengan pengimplementasian program sistem
pendidikan dan kurikulum yang dapat menjamin proses pendidikan yang mampu
berikan suatu perubahan yang betul – betul berpihak pada masyarakat atau warga
negaranya.
Sedangkan menurut Wayne & Miskel menjelaskan bahwa mutu atau kualitas
pendidikan adalah hasil penilaian terhadap proses pendidikan dengan harapan
yang tinggi untuk dicapai dari upaya pengembangan bakat-bakat para pelanggan
pendidikan melalui proses pendidikan. Demikian mutu pendidikan merupakan
suatu hal yang penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu perbaikan proses
pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencapai keunggulan dalam
penyelenggaraan pendidikan (Wayne & Miskel, 2001: 15). Selain itu kualitas
pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi
pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif
untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output
yang setinggi-tingginya.
Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan
lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat
mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan
cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui
pembelajaran yang baik dan kondusif. Margono berpendapat agar mutu atau
kualitas pendidikan yang baik dapat tercapai, maka mutu tersebut harus didukung
oleh sekolah yang bermutu. Sekolah yang bermutu adalah “sekolah yang secara
keseluruhan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan (masyarakat)”.(
Margono, 2005: 25). Pendapat ini cukup beralasan, karena terlalu banyak
pengelolaan sekolah, yang mengabaikan kepuasan dan kebutuhan masyarakat,
sehingga hasilnya pun akhirnya tidak mampu untuk berkompetisi guna meraih
peluang dalam berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi kondisi global
25
dimana sekolah diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam mengembangkan
fungsinya.
Disini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah
kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-
sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan
atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif. Pendidikan yang
berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas,
yaitu lulusan yang memilki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu
menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai
tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa
yang akan datang (harapan bangsa).
Diharapkan dengan adanya kerjasama Pemerintah Timor-Leste dengan
Indonesia ini dapat meningkatkan mutu pendidikan individu ataupun kualitas
pendidik di Timor Leste yang masih kurang kualitas pendidikannya karena
ketidak adanya fasilitas dan kurang tenaga pengajar untuk pendidikan di Timor
Leste, dan diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat memberikan hasil yang
berdampak baik pada proses pembangunan nasional Timor Leste.
Pada konsep ini, akan lebih menjelaskan Timor-Leste memilih Indonesia
sebagai negara yang akan bekerjasama di sektor pendidikan. Kualitas pendidikan di
Timor-Leste jauh dari kata baik, berbeda dengan Indonesia yang memiliki pendidikan
yang berkualitas baik, pendidikan di Indonesia bekualitas baik karena memiliki tiga
macam seperti menetapkan tujuan pendidikan yang bermutu, sumber tujuan
pendidikan yang baik, dan terdapat klasifikasi tujuan pendidikan.
26
2.2. Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang “Hubungan Kerjasama Pemerintah Timor-Leste dengan
Indonesia di Sektor Pendidikan era SBY-JOKOWI” ini terinspirasi dari beberapa
penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
Kerjasama Timor-Leste dengan Indonesia di Sektor Pendidikan.
No. Penelitian Hasil Penelitian
1. Adhar, 2016, Peranan
Comunidade Dos Paises Lingua
Portuguesa (CPLP) Terhadap
Perkembangan Pendidikan di
Timor-Leste.Thesis.UPN
“Veteran” Yogyakarta
Penelitian ini menjabarkan
program-program yang diberikan
CPLP untuk peningkatan kualitas
SDM di sektor Pendidikan. Salah
satu program yang dilakukan
adalah meningkatkan kualitas guru.
2. Lucia, 2013, Kerjasama Bilateral
Antara Timor Leste Dan
Indonesia Di Bidang pendidikan
Pasca deklarasi Timor Leste.
Skripsi.UPN “Veteran” Jawa
Timur
Penelitian ini membahas strategi
pemerintah Timor Leste
membangun hubungan bilateral
dengan Indonesia di bidang
pendidikan khususnya pendidikan
perguruan tinggi pasca deklarasi
kemerdekaan Timor Leste
3. Badrus Sholeh, 2013, Membangun
Hubungan Damai Indonesia dan
Timor-leste: Kerjasama Negara
dan Masyarakat Sipil. Jurnal.
UINJKT
Peneltian ini membahas dinamika
hubungan antara Indonesia dengan
Timor-Leste pasca referendum
1999, dan memaparkan bagaimana
hubungan damai disepakati baik
oleh negara dan masyarakat sipil.
27
Peneltiian ini juga berusahan
menjelaskan bahwa kedekatan
budaya dan hubungan ekonomi
kedua negara “memaksa” kedua
belah pihak ,engubur masa lalu
yang kelam menuju masa depan
yang damai dan saling
menguntungkan.
4. Hastutining Dyah Wijayatmi,
2004, Hubungan Bilateral RI-
Timor Timur Paskah
Kemerdekaan Timor Timur.
Skripsi. Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Penelitian ini memaparkan
lepasnya Timor Timur dari
Indonesia dan bagaimana awal
terbentuknya hubungan bilateral
terlepas dai sejarah kedua negara
yang terlihat tidak baik.
Peneltian tersbeut juga
memaparkan keuntungan dari
kedua negara apabila melakukan
hubungan bilateral yang harmonis
dan baik.
.
Penelitian mengenai Peranan Comunidade Dos Paises Lingua Portuguesa
(CPLP) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Timor-Leste (2016) memaparkan
bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan ke-2 negara dalam peningkatan kualitas
pendidikan di timor-leste. Pada penelitian tersebut dijelaskan secara signifikan tentang
pentingnya sebuah pendidikan yang berkualitas terhadap keberhasilan pembangunan
nasional. Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai kerjasama dengan Indonesia di
sektor pendidikan juga untuk proses peningkatan kualitas pendidikan di Timor-Leste.
28
Penelitian Lucia, dengan judul “Kerjasama Bilateral Antara Timor Leste Dan
Indonesia Di Bidang pendidikan Pasca deklarasi Timor Leste” menjelaskan mengenai
strategi pemerintah Timor Leste membangun hubungan bilateral dengan Indonesia di
bidang pendidikan khususnya pendidikan perguruan tinggi pasca deklarasi
kemerdekaan Timor Leste dan juga menjelaskan tentang kerjasama bilateral yang
tertuang dalam perjanjian Join Ministerial Statment. Penelitian tersebut memiliki
persamaan dengan penelitian saya hanya pada penelitian skripsi saya, saya
memfokuskan pada era SBY dan Jokowi.
Penelitian Membangun Hubungan Damai Indonesia dan Timor-Leste: Kerjasama
Negara dan Masyarakat Sipil (2013) memaparkan bentuk-bentuk kerjasama yang
dilakukan ke-2 negara ini dalam meningkatkan hubungan persahabatan yang sudah
terjalin sejak lama. Membangun hubungan damai dengan menjalin kerjasama di bidang
pendidikan dan ekonomi. Pada penelitian tersebut dijelaskan secara signifikan tentang
pentingnya mengedepankan perdamaian, persahabatan dengan menjalin hubungan
kerjasama di segala bidang. Pada penulisan skripsi saya, kerjasama bilateral berfokus
hanya pada sektor pendidikan dan yang berperan untuk bekerjasama adalah
pemerintahan dari kedua negara (Timor-Leste dengan Indonesia).
Penulisan Hubungan Bilateral RI-Timor Timur Pasca Kemerdekaan Timor Timur
(2004). Pada penulisan skripsi tersebeut dengan rinci menjelaskan pisahnya timor-Leste
dari Indonesia serta menjelaskan masalah yang dialami dan pencapaian hubungan
kerjasama dengan Indonesia. Pada penulisan saya, skripsi tersebut sangat membantu
untuk menjadi bahan acuan saya untuk menulis skripsi saya dimana saya akan melihat
awal terbentuknya kerjasama antara Timor-Leste dengan Indonesia paskah
kemerdekaan (dan terlepas dari masa lalu yang kelam) menuju sebuah perdamaian. Dan
skripsi saya berfokus pada kerjasama di sektor pendidikan.
Penelitian terdahulu ini dipakai karena dapat dijadikan dasar pada penelitian yang
akan dilakukan. Peneltian yang akan dilakukan dengan peneltian terdahulu berbeda
karena pada peneltian ini akan berfokus pada asepek pendidikan.
29
2.3. Kerangka Berpikir
Keterangan Kerangka Berpikir :
Negara Timor-leste merdeka pada tahun 2002. paskah melepaskan diri dan tidak
bergabung lagi dengan Indonesia, Timor-Leste mulai merasa bawa belum bisa untuk
berdiri sendiri, muncul masalah-masalah pada negara yang baru merdeka tersebut
diberbagai sektor, salah satunya di sektor pendidikan, pendidikan Timor-Leste yang
terbatas. Hal tersebut juga dilihat dari data Indeks Pembangunan Manusia Timor-
Leste yang tidak mengalami peningkatan, masih berada pada urutan dibawah pada
golongan negara miskin di dunia. Dengan IPM terendah tersebutlah Timor-Leste
Timor-Leste INDONESIA
Kerjasama Bilateral
Pendidikan
TEORI LIBERAL KLASIK
Implementasi Pendidikan
Konsep Kualitas Pendidikan
30
harus terus membangun negaranya menjadi lebih baik lagi dengan melakukan
hubungan kerjasama dimana dalam hal ini adalah pada sektor pendidikan. Negara
yang memungkinkan untuk terjalinya hubungan kerjasama tersebut adalah Indonesia
karena dilihat dari kebudayaan yang tak beda jauh dengan Timor-Leste dan kedekatan
geografis , dan alasan lain adalah negara Timor-Leste pernah menjadi bagian dari
Indonesia sehingga tidak terlalu sulit untuk Timor-Leste melakukan Hubungan
kerjasama dengan Indonesia. Untuk menjelaskan kerjasama bilateral antara Timor-
Leste dengan Indonesia di sektor Pendidikan penulis menggunakan teori liberal klasik
, sedangkan konsep yang akan penulis gunakan adalah konsep hubungan bilateral
dengan kualitas pendidikan sehingga nanti pada bab berikutnya akan memudahkan
penulis untuk menjelaskan hasil dari penelitian ini.