teori keadilan - sosialisme - liberalisme

8/16/2019 Teori Keadilan - Sosialisme - Liberalisme

1/22

TUGAS ETIKA BISNIS

Keadilan dan Sosialisme - Liberalisme

Oleh:

Bagus Lutfi Novianto

13228050

FAKUTAS EKONOMI

JURUSAN MANAJEMEN

KELAS EKSTENSI 2013

UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

Jl. Terusan Raya Dieng no 62 – 64 Malang. Telp (0341) 568839


2/22


3/22

Pengertian Keadilan berdasarkan dari:

a. Pendekatan Sosiologi

Setiap masyakat berhak untuk memperoleh keadilan yang sama dengan orang lain tanpa

memperhatikan perbedaan suku bangsa, dan agama. Sehingga dapat terjalin keharmonisan dalam

berbangsa dan bernegara.

b. Pendekatan Yuridhis

am Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah

sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke

depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur."

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya atau martabatnya. Keadilan adalah sikap

memperlakukan seseorang dengan sama tanpa ada perbedaan. Sudah menjadi hak setiap orang untuk

diakuai dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, sama hak dan

kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya.

Hakikat Keadilan terdapat dalam:

1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima

2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV

3. GBHN 1999-2004 tentang visi


4/22

Agama tidak melepas tanggung jawabnya dari perspektif sebuah keadilan. Seperti yang

tercantum dalam alquran

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allahadalah Maha mendeng ar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisaa: 58 )

Dalam ayat tersebut Allah SWT menyuruh kepada setiap manusia untuk menjalankan hukum

secara tepat dan bersikap adil. Agama mengajarkan kepada setiap umatnya untuk bersikap adil baik

dengan diri sendiri, sesama manusia ataupun dengan alam. Dan hukum diperlukan untuk mengikat

tingkah laku baik rohani (nafsu) maupun jasmani (tingkah laku).

Menurut al-farabi, keadilan adalah kebaikan-kebaikan tertinggi yang di upayakan manusia

untuk di olah dan di tanam di dalam dirinya dan merupakan pondasi yang di atasnya di tegakkan

tatanan politik. (Fusul al-madani : 120-121)

Hukum dan keadilan seperti sebuah sistem yang saling berkaitan. Keadilan diidentikan dengan

hukum yang ada.

Menurut Sulistyowati Irianto, Masyarakat pada umumnya telah menganggap keadilan melekat

pada hukum yang dibentuk oleh negara. Padahal hukum adalah pedang bermata dua. Hukum bisa

menjadi sebuah acuan yang paling adil dan paling mengayomi, tapi juga bisa digunakan sebagai alat

untuk mendefinisikan kekuasaan dan kepentingan. Sehingga akan ada pihak yang menjadi korban dari

hukum yang tidak adil, karena hukum dapat mengklaim kebenaran-kebenaran sampai ranah yang tidak

terbatas. Bagaimana hukum akan digunakan, entah untuk tujuan baik atau tidak baik (dalam artian

hukum disalah gunakan) adalah tergantung bagaimana hukum dibentuk dan siapa yang memiliki

kekuasaan untuk membentuk hukum. ( 2005:32)

Menurut Carl Joachim Friedrich dalam buku “ Filsafat Hukum Perspektif Historis”, keadilan

hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya

untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan

banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam

kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. (2004:239)

Menurut Aristoteles dalam buku Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis

yang dikutip dari buku Aristotelesnicomachean ethics berpendapat bahwa keadilan mesti dipahami

dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan

numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu

unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita


5/22

mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap

orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari

pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Aristoteles juga menganggap bahwa keadilan merupakan inti dari filsafat hukum karena hukum hanya

bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. (2004:24)Lalu, dalam pandangan lain, John Rawls dalam bukunya a theory of j ustice menjelaskan teori

keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the

difference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan

manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-

ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk

mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of fair

equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk

mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas.( 1973: ). Mereka inilah yang harus diberi

perlindungan khusus.

A. Hakikat Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (to give

everybody his own). Definisi ini popular pada masa roma kuno sebagaimana diungkapkan oleh Celcus

(175 M).

Keadilan mempunyai tiga unsur hakiki :

Pertama , keadilan selalu tertuju pada orang lain. Masalah keadilan hanya bisa timbul dalam konteks

antar manusia, dengan kata lain konteks keadilan kita selalu berurusan dengan orang lain.

Kedua , keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Keadilan tidak hanya diharapkan atau dianjurkan

tapi mengikat kita, sehingga kita mempunyai kewajiban. Dalam konteks keadilan kita selalu berurusan

dengan hak orang lain.

Ketiga , keadilan menuntut persamaan ( equality ). Atas dasar keadilan kita harus memberikan kepada

setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa kecuali.

B. Macam - Macam Keadilan

Secara umum, keadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu keadilan individual dan keadilan sosial.


6/22

a. Keadilan individual

Keadilan individual adalah keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-

masing individu. Misalnya, seorang ibu memberikan uang saku kepada anaknya, sesuai kebutuhannya.

Kalau ibu tersebut memberikan uang saku yang sama kepada semua anaknya, tindakan ibu tersebut

dikatakan tidak adil meskipun ia memberi secara sama rata.Ada juga keadilan yang tidak tergantung dari kehendak individu orang-orang yang langsung

bersangkutan. Misalnya, seorang pemilik pabrik makanan yang tidak dapat menaikkan upah buruhnya,

karena tergantung harga produksi di pasaran. Sebagai seorang individu ia bukan orang yang tidak adil,

namun secara objektif ia dipandang tidak adil karena memberi upah yang rendah pada buruhnya. Jadi,

keadilan individual tidak hanya tergantung dari kemampuan individu yang langsung bersangkutan,

namun juga tergantung dari struktur proses dalam masyarakat.

b. Keadilan sosial

Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam

masyarakat. Adanya keadilan sosial ini dapat dilihat dari sedikitnya/ketiadaan masalah ketidakadilan

dalam masyarakat.

Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur yang memungkinkan

pelaksanaan keadilan. Keadilan sosial juga dapat dinilai dari meratanya pembangunan di berbagai

daerah sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama. Dengan demikian, keadilan sosial juga dipandang

sebagai suatu keadaan yang menggambarkan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh

masyarakat Indonesia.

Selain uraian di atas, itu ada beberapa jenis keadilan. Jenis-jenis keadilan menurut beberapa ahli

antara lain:

a. Ar istoteles

Aristoteles membagi keadilan menjadi empat jenis, yaitu keadilan komutatif, keadilan

distributif, keadilan kodrat alam, dan keadilan konvensional.

1) Keadilan komutatif

Keadilan komutatif yaitu perlakuan sama terhadap semua orang dengan tidak melihat jasanya.

Contohnya, setiap peserta didik memperoleh tugas yang sama , tanpa melihat kepandaian masing-

masing.


7/22

2) Keadilan distributi f

Keadilan komutatif yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa dan prestasi yang

dibuatnya. Contohnya yaitu pemberian nilai pada peserta didik sesuai dengan prestasi yang dimilikinya.

3) Keadilan kodrat alam Keadilan kodrat alam yaitu memberikan sesuatu sesuai yang diberikan orang lain kepada kita.

Contohnya yaitu setiap perbuatan baik dan jahat akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan

tersebut.

4) Keadil an konvensional

Keadlilan konvensional yaitu apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-

undangan yang telah diwajibkan. Contohnya yaitu setiap warga negara telah menaati peraturan lalu

lintas, membayar pajak, dan sebagainya.

b. Plato

Plato membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan moral dan keadilan procedural atau keadilan

hukum.

1) Keadilan moral

Keadilan moral yaitu keadilan yang didasarkan pada keselarasan, yang didasarkan pada pendapat

bahwa keadilan timbul karena adanya penyesuaian yang memberi tempat yang selaras pada bagian-

bagiannya.

2) Keadilan prosedural atau keadilan hukum

Keadilan prosedural atau keadilan hukum yaitu sarana untuk melaksanakan keadilan moral.

c. Keadilan dalam f il safat politi k

Dalam filsafat politik, keadilan dibedakan menjadi 3, yaitu:

1) Keadilan utili taris

Keadilan utilitaris maksudnya keadilan yang menekankan pada suatu tindakan yang dilakukan dengan

tujuan untuk menghasilkan kegunaan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebagian orang

berdasarkan moral.


8/22

2) Keadilan in tuisionis

Keadilan intuisionis maksudnya keadilan yang mendasarkan pada intuisi (kebenaran yang tidak dapat

dibuktikan). Keadilan ini tidak melihat baik atau buruk pemikiran logika. Oleh sebab itu, keadilan

intuisionisme mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

a)

kurang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudi, b) bersifat sangat subjektif, karena tergantung pada orang yang memiliki kelebihan menangkap

keadilan secara intuitif.

Keadilan intuisionis tidak tepat diterapkan dalam negara demokratis karena keadilan tergantung

pada persepsi intuitif dari sang pemimpin. Dalam negara demokratis, keadilan tergantung pada

pemikiran logika masyarakat.

3) Keadilan sebagai fai rness

Keadilan sebagai fairness maksudnya keadilan yang mendasarkan pengalaman bahwa manusia

merupakan yang rasional dan bermoral. Dalam konsep keadilan ini, manusia dituntut untuk selalu

rasional, mempunyai kemampuan nalar yang baik, dan bermoral. Setiap anggota masyarakat harus

berpartisipasi aktif dalam penentuan keadilan karena ukuran tergantung pada daya nalar masyarakat

dan moral masyarakat.

Dengan adanya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan mampu memberikan

kontribusi bagi adnya jaminan keadilan setiap orang. Bagi bangsa Indonesia jaminan keadilan telah

tercantum dalam dasar negara maupun konstitusi negara. Beberapacontoh prinsip keadilan tersebut

antara lain:

a. Pembukaan UUD 1945 alinea I, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala

bangsa….”

b. Pembukaan UUD 1945 alinea II, “…. mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang

kemerdekaan negara Indonesia ….”

c. Tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

d. Pancasila sila kedua dan sila kelima.

Jaminan keadilan tersebut berkaitan dengan hak-hak warga negara untuk mendapat keadilan

dari negara. Selanjutnya, jaminan keadilan tersebut dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan

berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:

a. dalam UUD 1945 tercantum pada Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal

30 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 1 dan Pasal 34,


9/22

b. Undang-undang Nomor 39 tentang HAM pada Pasal 3 Ayat 2.

C. Keadilan Distributif pada Khususnya

Dalam teori etika modern sering disebut dua macam prinsip untuk keadilan distributif: prinsip

formal dan prinsip material.

Prinsip formal hanya ada satu, yang menyatakan bahwa kasus-kasus yang sama harusdiperlakukan dengan cara yang sama sedangkan kasus-kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan

dengan cara yang tidak sama (equals ought to be treated equally and unequals may be treated

unequally).

Prinsip material keadilan distributif melengkapi prinsip formal. Prinsip material menunjuk pada

salah satu aspek relevan yang bisa menjadi dasar untuk membagi dengan adil hal-hal yang dicari oleh

pelbagai orang. Menurut Beauchamp dan Bowie ada enam prinsip material.

Keadilan distributif terwujud kalau setiap orang diberikan :

1. Bagian yang sama

Prinsip ini kita membagi dengan adil jika kita membagi rata: kepada semua orang yang

berkepentingan diberi bagian yang sama.

2. Kebutuhan

Prinsip ini menekankan bahwa kita berlaku adil jika kita membagi sesuai kebutuhan.

3. Hak

Hak merupakan hal yang penting bagi keadilan pada umumnya, termasuk keadilan

distributive.

4. Usaha

Mereka yang mengeluarkan banyak usaha dan keringat untuk mencapai suatu tujuan pantas

diperlakukan dengan cara lain daripada orang yang tidak berusaha.

5. Kontribusi kepada masyarakat

Orang yang karena kontribusinya besar kepada masyarakat.

6. Jasa

Jasa menjadi alasan untuk memberikan sesuatu kepada satu orang yang tidak diberikan

kepada orang lain.


10/22

Berdasarkan prinsip material tersebut, dibentuk tiga teori keadilan distributive :

1. Teori Egalitarianism

Teori egalitarianisme berdasar atas prinsip yang pertama, bahwa kita baru membagi dengan adil

bila semua orang mendapat bagian yang sama (equal).

2. Teori Sosialistis Teori sosialistis tentang keadilan distributif memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya.

Masyarakat diatur dengan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi.

3. Teori Liberalistis

Liberalisme menolak pembagian atas dasar kebutuhan sebagai tidak adil. Karena manusia

adalah mahluk bebas, kita harus membagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu

bersangkutan. Yang tidak berusaha tidak mempunyai hak pula untuk memperoleh sesuatu.

Dalam teori liberalisme tentang keadilan distributif digarisbawahi pentingnya dari prinsip hak,

prinsip usaha, khususnya prinsip jasa atau prestasi.

F. Keadilan Ekonomis

Keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi dan bisnis. Karena menyangkut

barang yang diincar banyak orang untuk memiliki atau memakai. Dalam sejarahnya, wacana keadilan

ekonomi mengalami pasang surut.

Pada zaman kuno keadilan ekonomis mendapat tempat yang amat penting khususnya pada

Aristoteles. Perhatian serupa juga tampak pada zaman pertengahan, khususnya pada tokoh Thomas

Aquinas. Keadilan dalam relasi-relasi ekonomis dianggap sebagai sesuatu yang harus diusahakan,

karena tidak terjadi secara otomatis.

Pada masa modern, keadilan ekonomis tidak mendapat perhatian hingga pada abad ke-19 dan

mencapai puncaknya pada abad ke-20. Ketidakadilan merupakan akibat ulah manusia, oleh karenanya

harus diperbaiki oleh manusia sendiri.

Masyarakat tidak mungkin dikatakan well ordered (teratur dengan baik) kalau tidak ada

keadilan. Masyarakat yang makmur sekalipun belum dikatakan baik jika terjadi ketidakadilan.

Keadilan, sebagaimana kemakmuran merupakan tujuan yang dicita-citakan dan terus-menerus

diupayakan. Karena keadilan sosial tidak mungkin mencapai kesempurnaan.

Masyarakat bisa hidup dengan baik jika memberi tempat kepada nilai-nilai moral. Dan dalam

konteks ekonomi dan bisnis salah satu nilai moral terpenting adalah keadilan.


11/22

Liberalisme

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme)

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang

didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan

berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari

pemerintah dan agama.

Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini

dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas.

Pokok-pokok Liberalisme

Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik

(Life, Liberty and Property). Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar

Liberalisme tadi:

Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being). Bahwa manusia mempunyaikesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan

kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan

persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing.

Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari

demokrasi.

Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang

sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang

dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara

diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan – dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan

egoisme individu.( Treat the Others Reason Equally.)

http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Filsafathttp://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Lifehttp://id.wikipedia.org/wiki/Politikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sosialhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sosialhttp://id.wikipedia.org/wiki/Politikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Lifehttp://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Filsafathttp://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi


12/22

Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak

menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat.(Government by the

Consent of The People or The Governed)

Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk membela dan mengabdi pada

rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau

hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk

menciptakan rule of law , harus ada patokan terhadap hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan

dimuka umum, dan persamaan sosial.

Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.(The Emphasis of Individual)

Negara hanyalah alat (The State is Instrument). Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan

untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Di dalam ajaran Liberal Klasik,

ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara

hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah

mengalami kegagalan.

Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (Refuse Dogatism). Hal ini disebabkan

karena pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan

itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah.

Dua Masa Liberalisme

Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Ada dua macam

Liberalisme, yakni Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. Liberalisme Klasik timbul pada awal

abad ke 16. Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20.

Namun, bukan berarti setelah ada Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik akan hilang begitu

saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme Klasik

itu masih ada. Liberalisme Modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar ; hanya mengubah hal-hal

lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya (core values) tidak berubah hanya ada tambahan-tanbahan

saja dalam versi yang baru. Jadi sesungguhnya, masa Liberalisme Klasik itu tidak pernah berakhir.

Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan.

Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan menghasilkan paham baru.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Filsafathttp://id.wikipedia.org/wiki/John_Lockehttp://id.wikipedia.org/wiki/Ideologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ideologihttp://id.wikipedia.org/wiki/John_Lockehttp://id.wikipedia.org/wiki/Filsafathttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum


13/22

Ada dua paham, yakni demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). Meskipun begitu, bukan

berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu

adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, tetap ada keteraturan di dalam ideologi ini,

atau dengan kata lain, bukan bebas yang sebebas-bebasnya.

Pemikiran Tokoh Klasik dalam Kelahiran dan Perkembangan Liberalisme Klasik

Tokoh yang memengaruhi paham Liberalisme Klasik cukup banyak – baik itu dari awal

maupun sampai taraf perkembangannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pandangan yang relevan

dari tokoh-tokoh terkait mengenai Liberalisme Klasik.

Martin Luther dalam Reformasi Agama

Gerakan Reformasi Gereja pada awalnya hanyalah serangkaian protes kaum bangsawan dan

penguasa Jerman terhadap kekuasaan imperium Katolik Roma. Pada saat itu keberadaan agama sangat

mengekang individu. Tidak ada kebebasan, yang ada hanyalah dogma-dogma agama serta dominasi

gereja.

Pada perkembangan berikutnya, dominasi gereja dirasa sangat menyimpang dari otoritasnya

semula. Individu menjadi tidak berkembang, kerena mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang

dilarang oleh Gereja bahkan dalam mencari penemuan ilmu pengetahuan sekalipun. Kemudian

timbullah kritik dari beberapa pihak – misalnya saja kritik oleh Marthin Luther; seperti : adanya

komersialisasi agama dan ketergantungan umat terhadap para pemuka agama, sehingga menyebabkan

manusia menjadi tidak berkembang; yang berdampak luas, sehingga pada puncaknya timbul sebuah

reformasi gereja (1517) yang menyulut kebebasan dari para individu yang tadinya “terkekang”.

John Locke dan Hobbes; konsep State of Nature yang berbeda

Kedua tokoh ini berangkat dari sebuah konsep sama. Yakni sebuah konsep yang dinamakan

konsep negara alamaiah" atau yang lebih dikenal dengan konsep State of Nature. Namun dalam

perkembangannya, kedua pemikir ini memiliki pemikiran yang sama sekali bertolak belakang satu

sama lainnya.

Jika ditinjau dari awal, konsepsi State of Nature yang mereka pahami itu sesungguhnya

berbeda. Hobbes (1588 – 1679) berpandangan bahwa dalam „‟State of Nature‟‟, individu itu pada

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Politikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ideologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Martin_Lutherhttp://id.wikipedia.org/wiki/Imperiumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Katolik_Romahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dominasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi_gerejahttp://id.wikipedia.org/wiki/John_Lockehttp://id.wikipedia.org/wiki/John_Lockehttp://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi_gerejahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dominasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Katolik_Romahttp://id.wikipedia.org/wiki/Imperiumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Martin_Lutherhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ideologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Politikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi


14/22

dasarnya jelek (egois) – sesuai dengan fitrahnya. Namun, manusia ingin hidup damai. Oleh karena itu

mereka membentuk suatu masyarakat baru – suatu masyarakat politik yang terkumpul untuk membuat

perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu lain dimana perjanjian ini memerlukan pihak

ketiga (penguasa).

Sedangkan John Locke (1632 – 1704) berpendapat bahwa individu pada State of Nature adalah

baik, namun karena adanya kesenjangan akibat harta atau kekayaan, maka khawatir jika hak individu

akan diambil oleh orang lain sehingga mereka membuat perjanjian yang diserahkan oleh penguasa

sebagai pihak penengah namun harus ada syarat bagi penguasa sehingga tidak seperti „membeli kucing

dalam karung‟.

Sehingga, mereka memiliki bentuk akhir dari sebuah penguasa/ pihak ketiga (Negara), dimana

Hobbes berpendapat akan timbul Negara Monarkhi Absolute sedangkan Locke, Monarkhi

Konstitusional. Bertolak dari kesemua hal tersebut, kedua pemikir ini sama-sama menyumbangkan

pemikiran mereka dalam konsepsi individualisme. Inti dari terbentuknya Negara, menurut Hobbes

adalah demi kepentingan umum (masing-masing individu) meskipun baik atau tidaknya Negara itu

kedepannya tergantung pemimpin negara. Sedangkan Locke berpendapat, keberadaan Negara itu akan

dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan Negara menjadi terbatas – hanya sebagai “penjaga malam”

atau hanya bertindak sebagai penetralisasi konflik.

Adam Smith

Para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mahzab ekonomi klasik merupakan dasar

sistem ekonomi kapitalis. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, haluan pandangan yang mendasari

seluruh pemikiran mahzab klasik mengenai masalah ekonomi dan politik bersumber pada falsafah

tentang tata susunan masyarakat yang sebaiknya dan seyogyanya didasarkan atas hukum alam yang

secara wajar berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu pemikir ekonomi klasik adalah Adam Smith (1723-1790). Pemikiran Adam Smith

mengenai politik dan ekonomi yang sangat luas, oleh Sumitro Djojohadikusumo dirangkum menjadi

tiga kelompok pemikiran. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik,

kedua, perhatian yang ditujukan pada identifikasi tentang faktor-faktor apa dan kekuatan-kekuatan

yang manakah yang menentukan nilai dan harga barang.

http://id.wikipedia.org/wiki/John_Lockehttp://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smithhttp://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smithhttp://id.wikipedia.org/wiki/Falsafahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smithhttp://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smithhttp://id.wikipedia.org/wiki/Falsafahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smithhttp://id.wikipedia.org/wiki/John_Locke


15/22

Ketiga, pola, sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan ekonomi ke arah

kemajuan dan kesejahteraan mesyarakat. Singkatnya, segala kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh

kekuatan pasar dimana kedudukan manusia sebagai individulah yang diutamakan, begitu pula dalam

politik.

Relevansi kekuatan Individu Liberalisme Klasik dalam Demokrasi dan Kapitalisme

Telah dikatakan bahwa setidaknya ada dua paham yang relevan atau menyangkut Liberalisme Klasik.

Dua paham itu adalah paham mengenai Demokrasi dan Kapitalisme.

* Demokrasi dan Kebebasan Dalam pengertian Demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia,

karena demokrasi dan Hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah negara yang mengaku dirinya demokratis mestilah

mempraktekkan dengan konsisten mengenai penghormatan pada hak-hak asasi manusia, karena

demokrasi tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap anggota masyarakat, bukanlah demokrasi

melainkan hanyalah fasisme atau negara totalitarian yang menindas.

Jelaslah bahwa demokrasi berlandaskan nilai hak kebebasan manusia. Kebebasan yang

melandasi demokrasi haruslah kebebasan yang positif – yang bertanggungjawab, dan bukan kebebasan

yang anarkhis.

Kebebasan atau kemerdekaan di dalam demokrasi harus menopang dan melindungi demokrasi

itu dengan semua hak-hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya. Kemerdekaan dalam demokrasi

mendukung dan memiliki kekuatan untuk melindungi demokrasi dari ancaman-ancaman yang dapat

menghancurkan demokrasi itu sendiri. Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-

tingginya pada kedaulatan Rakyat.

* Kapitalisme dan Kebebasan Tatanan ekonomi memainkan peranan rangkap dalam memajukan

masyarakat yang bebas. Di satu pihak, kebebasan dalam tatanan ekonomi itu sendiri merupakankomponen dari kebebasan dalam arti luas ; jadi, kebebasan di bidang ekonomi itu sendiri menjadi

tujuan. Di pihak lain, kebebasan di bidang ekonomi adalah juga cara yang sangat yang diperlukan

untuk mencapai kebebasan politik. Pada dasarnya, hanya ada dua cara untuk mengkoordinasikan

aktivitas jutaan orang di bidang ekonomi.

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Fasismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Totalitarianhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/Totalitarianhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fasismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi


16/22

Cara pertama ialah bimbingan terpusat yang melibatkan penggunaan paksaan – tekniknya

tentara dan negara dan negara totaliter yang modern. Cara lain adalah kerjasama individual secara

sukarela – tekniknya sebuah sistem pasaran. Selama kebebasan untuk mengadakan sistem transaksi

dipertahankan secara efektif, maka ciri pokok dari usaha untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui

sistem pasaran adalah bahwa ia mencegah campur tangan seseorang terhadap orang lain. Jadi terbukti bahwa kapitalisme adalah salah satu perwujudan dari kerangka pemikiran liberal.

Sosialisme

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisme)

Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan

ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal

abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert

Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada

tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam l'Encyclopédie Nouvelle[1]

.

Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh

berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh

industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan

memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani

masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.

Sosialisme sebagai ideologi

Menurut penganut Marxisme, terutama Friedrich Engels, model dan gagasan sosialis dapat dirunut

hingga ke awal sejarah manusia dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Pada masa pencerahan

abad ke-18, para pemikir dan penulis revolusioner seperti Marquis de Condorcet, Voltaire, Rousseau,

Diderot, Abbé de Mably, dan Morelly, mengekspresikan ketidakpuasan mereka atas berbagai lapisan

masyarakat di Perancis.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Robert_Owenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Robert_Owenhttp://id.wikipedia.org/wiki/1827http://id.wikipedia.org/wiki/Perancishttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Comte_de_Saint-Simon&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/1832http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Leroux&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Regnaud&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Encyclop%C3%A9die_Nouvelle&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Encyclop%C3%A9die_Nouvelle&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Encyclop%C3%A9die_Nouvelle&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Encyclop%C3%A9die_Nouvelle&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Egalitarian&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_ekonomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Marxismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engelshttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Marquis_de_Condorcet&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Voltairehttp://id.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Diderothttp://id.wikipedia.org/wiki/Perancishttp://id.wikipedia.org/wiki/Perancishttp://id.wikipedia.org/wiki/Diderothttp://id.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Voltairehttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Marquis_de_Condorcet&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engelshttp://id.wikipedia.org/wiki/Marxismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_ekonomihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Egalitarian&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Encyclop%C3%A9die_Nouvelle&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Encyclop%C3%A9die_Nouvelle&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Regnaud&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Leroux&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/1832http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Comte_de_Saint-Simon&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Perancishttp://id.wikipedia.org/wiki/1827http://id.wikipedia.org/wiki/Robert_Owenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Robert_Owenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi


17/22

Sosialisme sebagai sistem ekonomi

Sejumlah pakar ekonomi dan sejarah telah mengemukakan beberapa masalah yang berkaitan dengan

teori sosialisme. Diantaranya antara lain Milton Friedman, Ayn Rand, Ludwig von Mises, Friedrich

Hayek, dan Joshua Muravchik.

Kritik dan keberatan tentang sosialisme dapat dikelompokkan menjadi:

Insentif

Harga

Keuntungan dan kerugian

Hak milik pribadi

Sistem Ekonomi Sosialis mempunyai kelemahan sebagai berikut :

1) Sulit melakukan transaksi Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa

mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk

mendapatkan makanan sebanyak dua kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga

juga ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu stabilitas perekonomian Negara sosialis lebih

disebabkan tingkat harga ditentukan oleh Negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.

2) Membatasi kebebasan System tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri,

kewibawaan individu yang menghambatnyadalam memperoleh kebebasan berfikir serta

bertindak, ini menunjukkan secara tidak langsung system ini terikat kepada system ekonomi

dictator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.

3) Mengabaikan pendidikan moral Dalam system ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai

tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila

pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nlai-nilai moral tidak diperhatikan

lagi

Adapun kebaikan-kebaikan dari Sistem Ekonomi Sosialis adalah :

1) Disediakannya kebutuhan pokok Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk

makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-

lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik

dan mental berada dalam pengawasan Negara.

http://id.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedmanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ayn_Randhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwig_von_Mises&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayekhttp://id.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayekhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Joshua_Muravchik&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Joshua_Muravchik&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayekhttp://id.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayekhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwig_von_Mises&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Ayn_Randhttp://id.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman


18/22

2) Didasarkan perencanaan Negara Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara

Yang sempurna, di antara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan

dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam System Ekonomi Kapitalis tidak

akan terjadi.

3)

Produksi dikelola oleh Negara Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara,sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara.

1. Perbedaan antara Liberalisme, Sosialisme, Kapitalisme dan Komunisme

Pemetaan Ideologi dalam perspektif ekonomi.

1.1. Liberalisme dan Sosialisme dibedakan menurut ada/tidaknya peran Negara dalam kebijakan

ekonomi.

Liberalisme: menginginkan lepasnya peran Negara dalam kebijakan ekonomi dan menyerahkan

kepada mekanisme pasar. [free market dan free trade]

><

Sosialisme: menginginkan dominasi peran Negara dalam kebijakan ekonomi dan pasar hanya

terposisikan sebagai "follower"

1.2. Kapitalisme dan Komunisme dibedakan menurut kepemilikan.

Kapitalisme: mengakui kepemilikan Individu

><

Komunisme: meniadakan kepemilikan Individu [communal/state property]

"Extreme" Kuadran

"Extreme" Kuadran

LIBERALISME SOSIALISME

KAPITALISME

Negara = X

Individu =

Negara =

Individu =

KOMUNISME

Negara = X

Individu = X

Negara =

Individu = X


19/22

2. Penjabaran Konsep “Sosialis-Komunis” dan “Liberal-Kapitalis” : Pendekatan Teoretis dan

Praktek “riil” berbangsa dan bernegara

2.1. Sosialis-Komunis

Alur Pikir Perspektif Keilmuan:

Merunut kepada sejarahnya, Sosialisme diajukan Karl Marx sebagai antitesis dari Liberalisme yang

menginginkan peran Negara tidak ada dan melepaskan seluruh "kekuatan & kemampuan ekonomi"

kepada mekanisme pasar. Dengan filosofi sosialisme ini, maka Negara wajib mengambil peran penuh

dalam kebijakan ekonomi.

Jika paham sosialisme ini dikaitkan dengan Komunisme, maka tidak hanya "peran penuh/ dominasi"

Negara dalam mengatur kebijakan ekonomi, namun kepemilikan individu pun tidak diakui. Yang ada

dan diakui hanyalah kepemilikan Negara.

Alur Pikir Persfektif "Dunia Nyata” [Pemetaan Aplikatif]:

Tidak Memungkinkan untuk terwujud [Nonsens]

Logical approach yang dikedepankan K. Marx adalah membangun konsep "Sosialisme-Komunisme"

sebagai antitesis Liberalisme – Kapitalisme. Tesis tertinggi Marx tentang Sosialisme adalah tercipta

suatu 'society' tanpa kelas, dan tanpa Negara.

Masalah: Bagaimana mungkin menciptakan dan menempatkan Negara untuk mengambil peran

penuh dalam kebijakan ekonomi dan kepemilikan, jika Negara itu sendiri "tidak pernah ada" [tanpa

Negara]?

2.2. Liberal-Kapitalis

Alur Pikir Perspektif Keilmuan:

Teori Liberalisme Klasik Adam Smith cs maupun Neo-Liberal Michael Kinsley cs, menginginkan

terwujudnya "free market” dan "free trade" secara absolute. Kemampuan mekanisme pasar dan

kedaulatan interaksi individu mengedepan dan dianggap sebagai kondisi yang paling ideal. Dalam hal

ini Negara hanya mengambil peran sebagai "watching dog" [penonton pasif].


20/22

Jika paham Liberalisme ini dikaitkan dengan Kapitalisme, maka yang diakui hanya kepemilikan

individu, tidak ada kepemilikan Negara/ Masyarakat dan menginginkan "peran penuh/ dominasi" pasar

melalui kompetensi para pelaku ekonomi yang paling ideal dijalankan, tanpa campur tangan

Negara/pemerintah yang dianggap distortif.

Alur Pikir Persfektif "Dunia Nyata” [Pemetaan Aplikatif]:

Tidak Memungkinkan untuk terwujud [Nonsens]

Dari sisi "pure" macro-economic performance: Untuk mencapai tujuan nasional, setiap Negara ingin

membangun "kekuatannya" untuk mencapai "kemandirian ekonomi" dan mencapai "tingkat

kesejahteraan masyarakat" yang paling optimal.

Dari sisi socio-political/ economic performance: Setiap Negara/ pemerintahan memiliki kepentingan

untuk "mem-f ormat" kebijakan ekonomi sebagai wujud "achievement” pada setiap periode

kepemerintahan tersebut.

Contoh konkrit: di Negara AS yang dikenal sebagai Negara "Liberal-Kapitalis" pun, sebenarnya

tidak menjalankan teori "Liberalisme" murni. Dua Kekuatan utama Republikan dan Demokrat hanya

berganti mengambil kebijakan makro ekonomi dengan pendekatan Supply side (Reaganomics) atau

Demand side (Keynessian).

Pemerintah tetap "ikut campur tangan" dalam mengatur kebijakan ekonomi [DN dan LN],

khususnya untuk tujuan "keamanan" kepentingan Nasional Amerika.

Masalah: Dunia tidak hanya terdiri atas "satu Negara". Oleh karena itu setiap Negara, memiliki

kepentingannya masing-masing [nasional, bilateral, regional, global].

Berdasarkan kepentingan masing-masing Negara inilah yang menyebabkan Pemerintah setiap

Negara "masuk" untuk menetapkan dan mengatur kebijakan ekonomi demi kepentingan Nasional.

Dengan kata lain: Dunia tidak satu Negara dan setiap Negara memiliki kepentingannya masing-

masing ["struggle & survival”]. Setiap Negara akan mempertahankan "kedaulatan" ekonominya. Tidak

akan ada negara yang akan mau "melepaskan" kepentingan Nasionalnya kepada mekanisme pasar

murni. Sehingga teori system "Ekonomi Liberal"-nya Adam Smith [fully/ absolutely free-market &


21/22

free-trade] tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terwujud dalam praktek kehidupan berbangsa

dan bernegara.

Note: Joan Robinson dalam Economic Philosophy: An essay on the progress of economic thought

(1962): 'The very nature of economics is rooted in nationalism'

PERTENTANGAN dan PERDAMAIAN ANTARA LIBERALISME dan SOSIALISME

1. Liberalisme

Inti pemikiran liberalisme adalah tekanannya pada kebebasan individual. Di bidang politik, peranan

negara harus seminimal mungkin supaya diberikan kesempatan sebesar – besarnya kepada kebebasan

para warga negara. Tugas pokok Negara menurut liberalisme secara klasik dilukiskan sebagai

nightwatch state,“Negara jaga malam” karena harus membatasi diri pada perlindungan dan

pengamanan para warganya.

2. Sosialisme

Sosialisme berasal dari kata latin socius yang berarti “teman” atau “kawan”. Sosialisme memandang

manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai sesama yang hidup bersama orang lain.

KEKUATAN DAN KELEMAHAN LEBERALISME DAN SOSIALISME.

KEKUATAN LEBERALISME

Kekuatan liberalisme adalah milik pribadi diakui sebagai cara penting untuk mewujutkan

kebebasan pribadi. “kebebasan merupakan suata nilai yang sangat hakiki bagi manusia”.

Kelemahan dari liberalism adalah mereka kurang memperhatikan nasip kaum miskin dan orang

yang kurang beruntung dalam perjuangan hidup seperti kaum buruh dalam masyarakat industry.

Bagi liberalism, miskin sama dengan malas. Menurut anggapan mereka orang yang bersidia

bekerja keras pasti akan maju. Tetapi tidak selamanya benar.

Banyak orang yang sudah bekerja sekuat tenaga tetapi belum berhasil. Tidak benar orang

miskin sama dengan malas. Dalam industry modern orang miskin terkurung dalam lingkaran setan,

kerena bekerja butuh ketrampilan atau pendidikan yang membutuhkan biaya. Jika tidak dibantu tidak

bisa keluar dari lingkaran setan. Kritik Karx dan Engels untuk golongan kurang mampu “kebebasan”

Kata yang hampa belaka.


22/22

KEKUATAN SOSIALISME

Kekuatan sosialisme adalah mereka menemukan Transindividual dari milik. Milik selalu

mempunyai suatu fungsi social dan tidak pernah boleh dibatasi pada kepentingan pribadi saja. Barang

yang tersedia di bumi seharusnya dapat dinikmati oleh semua manusia seolah-olah ada hipotik social

yang senantiasa melekat pada milik pribadi. Fungsi social dari milik sekarang diakui secara umum juga politik praktis. Semua Negara modern membatasi milik pribadi dengan berbagai cara antara lain

tuntutan pajak.

KELEMAHAN SOSIALISME.

Kelemahan sosialisme bahkan menjadi fatal dalam pemerintahan sosialisme. Ekonomi yang

direncanakan sosialisme dengan ketat dari atas ternyata tidak bisa behasil. Sebab utama kehancuran

komunisme dieropa timur dipenghujung 80-an. Bahwa ekonomi yang dijalankan menurut prinsip

komunisme gagal total.

Nasionalisasi industry ternyata tidak merupakan cara terbaik untuk menggairahkan ekonomi.

Perusahaan-perusahaan yang dikelola Negara ditandai dengan inefisiensi dan kalah dengan perusahaan

sejenis yang dikelola oleh swasta. Kelemahan kedua bersifat psikologis namun dampak atas ekonomi

politik cukup besar. Jika barang milik bersama tanggungjawap kurang dirasakan. Akhirnya tidak

terawat sama sekali. Mengenai barang yang dimiliki bersama kurang ada rasa turut memiliki sedangkan

milik pribadi selalu mengandung factor kepentingan diri. Dan justru kepentingan diri yang merupakan

salah satu motifasi utama untuk menjalankan system ekonomi pasar bebas.

teori keadilan - sosialisme - liberalisme

Documents