buku 3 imigrasi final (1)
TRANSCRIPT
0
S. SUMARSONO
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN KEDEPUTIAN BATAS WILAYAH NEGARA
2012
Paket Sosialisasi Pengelolaan Lintas Batas Negara
S.SUMARSONO
1
PENGANTAR
Buku ke-3 ini, merupakan salah satu dari serial buku paket sosialisasi pengelolaan lintas batas negara, yang terdiri dari 7 (tujuh) buku, dengan substansi disajikan sedemikian rupa sehingga akan membantu dan mengantarkan para pembaca dengan mudah untuk memahami konsep dasar keimigrasian, sistem dan prosedur, serta kedudukannya dalam manajemen Tasbara.
Ada pun ketujuh buku paket sebagaimana dimaksud, secara berurut, yaitu :
Buku 1 Kebijakan Umum Pengelolaan Lintas Batas Negara Buku 2 Pembangunan Kawasan dan Manajemen Tasbara Buku 3 Imigrasi dalam Manajemen Tasbara Buku 4 Bea Cukai dalam Manajemen Tasbara Buku 5 Karantina dalam Manajemen Tasbara Buku 6 Securities dalam Manajemen Tasbara Buku 7 Sistem Pendukung dalam Manajemen Tasbara
Sekalipun telah diusahakan sebaik mungkin, disadari sepenuhnya tak ada gading yang tak retak. Tulisan inipun tak luput dari adanya kesalahan atau kekurangan. Oleh sebab itu, diucapkan terimakasih atas kritik dan saran konstruktif yang mungkin ada untuk penyempurnaannya serial buku paket sosialisasi ini. Salam.
Jakarta, 15 November 2012
DR.SUMARSONO,MDM
Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara
2
DAFTAR ISI
PENGANTAR ............................................................. 1 DAFTAR ISI ................................................................ 2 1. KEIMIGRASIAN ...................................................... 3 2. TPI DAN PLB .......................................................... 7 3. KEIMIGRASIAN DI WILAYAH PERBATASAN ............ 10 4. HAMBATAN DAN KEBUTUHAN .............................. 13 5. KEIMIGRASIAN DALAM MANAJEMEN TASBARA .... 16 PENUTUP .................................................................. 25
3
KEIMIGRASIAN
PENGERTIAN
Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian
“HAL IHWAL LALU LINTAS ORANG YANG MASUK
ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA SERTA
PENGAWASANNYA DALAM RANGKA MENJAGA
TEGAKNYA KEDAULATAN NEGARA”.
• OBJEK KEIMIGRASIAN adalah lalu lintas dan
pengawasan keimigrasian;
• SUBJEK KEIMIGRASIAN adalah orang yang
masuk atau keluar wilayah Negara Republik
Indonesia
• “ORANG” tidak hanya Warga Negara Indonesia
Saja, tetapi juga termasuk Warga Negara Asing.
4
FUNGSI KEIMIGRASIAN
DI WILAYAH PERBATASAN
Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian:
Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan
sesuai dengan tugasnya sebagai PENJAGA PINTU
GERBANG NEGARA, BUKAN PENJAGA GARIS
BATAS NEGARA.
DASAR PELAKSANAAN TUGAS
DAN KEBIJAKAN
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang
Keimigrasian;
‘FUNGSI KEIMIGRASIAN DI SEPANJANG
GARIS PERBATASAN WILAYAH INDONESIA
DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT IMIGRASI
YANG MELIPUTI TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI DAN POS LINTAS BATAS.’
5
2. Kesepakatan perjanjian perbatasan:
a) Perjanjian Lintas-Batas RI-MALAYSIA:
Agreement between the government of The Republic of
Indonesia and The Government of Malaysia on Border
Crossing, Bukittinggi 12 Januari 2006;
b) Perjanjian Lintas-Batas RI-FILIPINA:
Agreement on Immigration between the Republic of
The Philippines and The Republic of Indonesia, July
4th 1956;
Joint Directive and Guidelines on The
Implementation of The Immigration Agreement On
Repatriation and Border Crossing Arrangement
between The Republic of Indonesia and The Republic
of The Philippines September 16th 1965;
Joint Implementation of The Border Patrol
Agreement and Border Crossing Agreement between
The Government of The Republic of Indonesia and
The Government of The Republic of the Philippines,
March 11th 1975.
c) Perjanjian Lintas-Batas RI-TIMOR LESTE:
Arrangement on Traditional Border Crossing and
Regulated Markets between The Government of the
6
Democratic Republic of Timor Leste and The
Government of The Republic of Indonesia, June 2003;
d) Perjanjian Lintas-Batas RI-PNG:
Basic Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and The Government of Papua
New Guinea), Port Moresby, 18 Maret 2003.
7
TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI (TPI)
DAN
POS LINTAS BATAS (PLB)
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI)
adalah titik perlintasan yang dapat dilalui oleh setiap
orang baik WNI/WNA yang memenuhi persyaratan
umum untuk masuk/keluar wilayah Indonesia
dengan menggunakan dokumen perjalanan umum
(paspor);
POS LINTAS BATAS (PLB)
adalah titik perlintasan di wilayah perbatasan yang
hanya dapat dilalui oleh pelintas batas tradisional
(penduduk setempat) dengan menggunakan Pas
Lintas Batas sebagai dokumen perjalanan.
8
LOKASI
Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas
Batas (PLB) tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
JUMLAH
Jumlah TPI: 128 (ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Hukum dan HAM), dan Jumlah PLB: 79
(tujuh puluh sembilan) (beradasarkan perjanjian
Lintas batas antara Indonesia dengan negara yang
berbatasan langsung).
KELENGKAPAN
Setiap TPI dilengkapi dengan perangkat Border
Control Management (BCM) karena setiap data
perlintasaan (data real time) harus terekam dalam
database Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
(SIM KIM), sesuai dengan yang diamanatkan dalam
UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
CATATAN
Ada PLB yang juga berstatus sebagai TPI ; sebagai
contoh: TPI darat (Entikong, Aruk, dan Nanga
Badau), dan TPI Laut (Nunukan);
9
79 Pos Lintas Batas (47 Darat + 32 Laut)
PONTIANAK
PROVINSIKALBAR
PROVINSIKALTENG
PALANGKARAYA
BANJ ARMASIN
PROVINSIKALSEL
PROVINSISULTENG
PROPINSIGORONTALO
PROVI NSISULSEL
MEDANPROVINSISUMUT
PEKAN BARU
PROVINSIRIAUPADANG
PROVINSISUMBAR
JAM BI
PROVINSIJAMBI
BENGKULU
PALEMBANG
PROVINSISUMSEL
Bd.LAMPUNG
PROVINSIJABAR
PROPINSIBANTEN
DENPASAR
PROVINSINTB
PROPINSINTT
TIMORLOROSAE
PROVINSIPAPUA
TIMIKA
JAYAPURA
PROVINSIMALUKU UTARA
PROVINSIMALUKU
LAUT A RAFU RA
LAUT SULAWESI
AUSTRALIA
PROVINSIJATIM
PROVINSIBALI
PROVINSILAMPUNG
PROVINSIDKI J AYA
PROVINSISULTRA
PROVINSISULUT
PROVINSIJ ATENG
PROVINSID. I.Y
PROVINSIKEPRI
PROVINSIBENGKULU
BALIKPAPAN
PROVINSIKALTIM
BANDA ACEHPROVINSINAD
PHIL IPINA
BANDUNGYKA
SMG
SURABAYASERANG
9P LB d i Wilayah
NT T O epoli, M ot a ’a in,
Napan , M etama uk,
Buila lo, Tur iskain ,
Laksm aras , Win i,
Haum eneana
16 PL B di Wilay ah
KAL BAR Temanju k, L iku ,
Sa jingan, Ar uk , Siding,
Ja g oibabang, Sapara n,
Entikong, S eg umon, Ba nt an,
Ja sa , N anga Bayan,
Semarah, M eraka i Pan jang ,
Langau, Na nga B ada u
28PLB Laut di Wi layah RIAU dan
KE PPRI P an ipahan, Sinaboi, Ta nju ng
M e dan g, S e lat Baru , Tanjung Se ma,
S ungai Pakm ing, Te luk B elitung ,
S e rapung, K uala Gaun g, M era l, Tanjung
B a tu, M oro , M ap ur, Se nayang, Te luk
B in tan, Bin ta n Ut ar a , Da ek, Be la kang
P a dang, Bula ng, S eras an, Tarem pa,
S e danau, Se kunyam, M ida l, Tam belan,
L et ung, G untung , K ua la Enok
2 PLB di Wilaya h
SUL UT M aror e ,
M iangas
10 PLB d i Wilayah
KALT IM L ongnaw ang, Apau
P ing, Long Layu , Lo ng
M id an g, Labang , Tau
L umbis , Lasan Tuyan,
S ema nggaris , N unukan,
S ungai Pancang
14 PLB d i Wi layah
PAPUA S KO U, W em bi,
W ar is , Sengg i, U bruk,
K iw irok , Iwu r, Bo tom, Sot a,
E ra mbu, B upul, M indip tan a,
W ar opko, K ondo
Perjanj ianLintas-Batas RI-MALAYSIA: Agreem ent between the government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing,
Bukittinggi12 Januari 2006
Per janjian Lin tas -B atas RI-Filipi na:1.A greemen t o n I mm ig ra ti on b etween the Repu blic o f The P hil ippi nes an d T he Repub lic o f I ndon esia, Ju ly 4
th
1956;2. J oin t Dir ecti ve and Guid elin es on T he
Im plement ation of Th e Immi gration Ag ree men t O n Rep atri ation and Border Crossing Arr ang emen t
between Th e Repub lic of In don esia a nd T he Repu bli c of T he Ph ili ppi nes September 16th 19 65;
3. J oin t I mplementat ion of The Bord er P atro l Agreement an d Bo rder Crossin g Agreemen t betwe en
The Govern men t of T he Repu bli c of I ndo nesia and Th e Go vern men t of T he R epu bli c of the P hi lipp ines, March 11th 19 75.
Perjanjian Lintas-Batas RI-Timor Leste: Arrangement on Tra ditional Border Crossing and
Regul ated Markets between The Government of the Democra ti c Republ ic of Timor Leste and The
Government of The Republic of Indonesia, June 2003
Perjanjian Lintas-Batas RI-PNG: Basic Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and The Government of Papua N ew Gui nea), Port M oresby, 18 Maret
2003.
10
KEIMIGRASIAN
DI WILAYAH PERBATASAN
Imigrasi merupakan salah satu komponen fungsi CIQ
(Custom, Immigration and Quarantine);
Pemberian ijin masuk/tanda masuk serta ijin
keluar/tanda bertolak kepada orang (WNA dan WNI)
yang masuk dan keluar wilayah Indonesia;
Pengawasan perlintasan orang di TPI maupun PLB
serta pengawasan keberadaan orang asing di wilayah
perbatasan yang berada di wilayah negara Indonesia;
Pelayanan pemberian Pas Lintas Batas bagi WNI
penduduk di wilayah perbatasan yang akan
melakukan perlintasan tradisional.
PEMBERIAN IJIN DI PLB
Ijin masuk (tanda masuk) serta ijin keluar (tanda
bertolak) di PLB, diberlakukan :
11
• SUBYEK :
WNI dan WNA (negara yang berbatasan);
• DOKUMEN PERJALANAN:
Hanya dapat diberikan kepada pemegang Pas Lintas
Batas;
• MAKSUD DAN TUJUAN:
Perlintasan tradisional (jangka waktu ijin tinggal
sesuai dengan kesepakatan kedua negara)
Pemberian ijin masuk (tanda masuk) serta ijin keluar
(tanda bertolak) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
atau Pos Lintas Batas (PLB) yang juga berstatus sebagai
TPI, diberlakukan :
• SUBYEK :
WNI dan WNA
• KELENGKAPAN DOKUMEN:
dokumen perjalanan umum (paspor biasa, dinas,
diplomatik) dan Pas Lintas Batas;
• MAKSUD DAN TUJUAN PERLINTASAN:
perlintasan tradisional, sesuai dengan visa (kunjungan
wisata, sosial budaya, dll)
12
PAS LINTAS BATAS
Pelayanan pemberian Pas Lintas Batas, atau yang dikenal
dengan “buku merah” bagi WNI penduduk di wilayah
perbatasan, berlauk :
1. SUBYEK
Subyek pemberian Pas Lintas Batas adalah WNI yang
berdomisili di wilayah perbatasan
2. DOMISILI
Penentuan wilayah domisili yang dapat diberikan Pas
Lintas Batas ditentukan dalam kesepakatan perjanjian
mengenai perbatasan
3. PERSYARATAN
Persyaratan dokumen untuk memperoleh Pas Lintas
Batas diatur dalam kesepakatan perjanjian tentang
berbatasan dengan Indonesia
13
HAMBATAN DAN KEBUTUHAN
SDM
Keterbatasan SDM yang profesional untuk
menjalankan tugas di Perbatasan; terkait pula
keterbatasan sarana pendukung dan ketiadaan insentif
khusus;
LAYOUT
Pengaturan layout pelabuhan, bandar udara dan Pos
Lintas Batas yang tidak menyediakan area imigrasi
yang steril (diatur dalam UU No.6 Tahun 2011);
PRASARANA
Kondisi fisik Pos Lintas Batas yang kurang layak/
kurang representative sebagai pintu masuk/wajah
terdepan negara Indonesia;
PEMAHAMAN
Kurangnya pemahaman penduduk di perbatasan
khususnya penduduk di daerah pedalaman tentang
pentingnya kepemilikan dan penggunaan Pas Lintas
Batas dalam melakukan perlintasan tradisional;
14
LOKASI
Sulitnya pengawasan karena posisi beberapa Pos
Lintas Batas berada jauh dari garis sempadan (garis
batas);
KEBUTUHAN IMIGRASI
AREA STERIL
Penyediaan area imigrasi yang steril serta perbaikan
sarana Pos Lintas Batas sebagai pintu masuk/keluar
wilayah Indonesia;
15
SOSIALISASI
Melakukan sosialisasi yang lebih kepada petugas di
lapangan dan penduduk di perbatasan mengenai
penerapan kesepakatan dan prosedur keimigrasian di
perbatasan;
KOORDINASI
Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal (antar
kementerian, instansi, dan lembaga) untuk optimalisasi
fungsi keimigrasian di perbatasan.
16
KEIMIGRASIAN
DALAM
MANAJEMEN TASBARA
“TASBARA” merupakan sebuah terminologi, yang
tercipta dari sebuah singkatan bebas “linTAS BAtas
negaRA”. Terminologi ini diperkenalkan untuk lebih
memudahkan cara menyebut dan mengingat atas
serangkaian kata yang panjang (“lintas batas negara”)
menjadi lebih pendek dan sederhana “Tasbara”.
TASBARA memiliki makna : “melintasi batas
pemisah antara ke dua wilayah negara yang bertetangga”.
Setidaknya ada tiga unsur penting dalam makna Tasbara
adalah :
a) Keberadaan dua negara berdaulat, masing-masing
memiliki hukum berbeda dan harus kita hormati dan
akui;
b) Keberadaan garis batas wilayah yang ditetapkan atas
dasar kesepakatan bersama dalam perundingan.
c) Keterkaitan dan ketergantungan kedua Negara dalam
berbagai aspek kehidupan ber-Bangsa dan ber-Negara.
17
POS LINTAS BATAS NEGARA
Melintasi batas antar daerah dalam satu negara, tidak
ada aturan yang mengikat, berbeda halnya dengan bila
orang melintasi batas negara. Ada peraturan yang harus
ditaati bagi orang (dan barang bawaannya) yang melintasi
garis batas wilayah negara. Melintasi garis batas wilayah
negara secara sah/resmi, dilakukan melalui pintu gerbang
pos pelintasan, atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
PLBN terdiri dari PLBN Laut, PLBN Darat, dan
PLBN Udara. Khusus dalam konteks pengelolaan
perbatasan melalui koordinasi BNPP, dibatasi hanya
mencakup PLBN Laut (PLBN-L) dan PLBN-Darat (PLBN-
D). Istilah lainnya, yang yang sempat memasyarakat
adalah Pos Lintas Batas (PLB) yang bersifat tradisional
dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang bersifat
internasional atau dari status keimigrasiannya yang
internasional ini dikenal sebagai sebagai Tempat
Pemeriksaan Imigrasi) dan yang tradisional disebut
dengan Pos Lintas Batas.
Untuk simplikasi dalam pengistilahan serta
kemudahan dari aspek manajemennya, PLBN dibagi dua
tipe, yaitu :
1) PLBN Tipe A, yaitu gerbang lintas batas negara yang
dilengkapi dengan CIQ dan status keimigrasianya
dinyatakan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi,
18
dimana pagi para pelintas batas diwajibkan
menggunakan dokumen paspor atau pas lintas batas
bagi penduduk kecamatan perbatasan.
2) PLBN Tipe B, yaitu gerbang lintas batas negara yang
dilengkapi dengan CIQ dan status keimigrasiannya
dinyatakan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi,
dimana pagi para pelintas batas diwajibkan
menggunakan dokumen Pas Lintas Batas hanya bagi
penduduk kecamatan perbatasan.
Dalam PLBN yang bersifat internasional,
sebagaimana layaknya, dilengkapi dengan pos-pos
pemeriksaan, yang sedikitnya ada 5 (lima) jenis dan
dikenal dengan CIQ : C (Custom), pemeriksaan bea dan
cukai; I (Imigration), pemeriksaan imigrasi; Q1
(Quarantine-1, pemeriksaan Kesehatan Manusia; Q2
(Quarantine-2), pemeriksaan kesehatan Hewan/
tumbuhan Q3 (Quarantine-3), pemeriksaan kesehatan
ikan.
Unsur S (Security), yang meliputi pemeriksaan
keamanan melalui jajaran TNI/POLRI merupakan unsur
pelayanan pendukung yang sangat penting dan sebagai
back up atas unsur pelayanan utama PLBN (CIQ).
Dalam PLBN Tipe B umumnya belum dilengkapi
sarana CIQ yang ideal sebagaimana PLBN Tipe A. Bila
para pelintas batas di PLBN Tipe A menggunakan
19
dokumen passpor, para pelintas batas menggunakan
Kartu Pas Lintas Batas.
Pelangaran atas berbagai ketentuan yang diwajibkan
bagi para pelintas batas, disebut dengan illegal dan
terkena sanksi hukum.
JALUR TASBARA
Jalur Tasbara adalah lintasan yang digunakan para
pelintas melewati batas wilayah negara.
Diidentifikasi ada 3 (tiga) jalur Tasbara, yang umumnya
dijumpai di erbatasan wilayah darat dan laut, yaitu :
1) Jalur A, adalah jalur di mana para pelintas batas
menggunakan gerbang Pos Lintas Batas Negara
(PLBN) Tipe A secara resmi dengan membawa
dokumen paspor atau “Pas Lintas Batas”.
2) Jalur B, adalah jalur di mana para pelintas batas
menggunakan gerbang Pos Lintas Batas Negara
(PLBN) Tipe B secara resmi dengan membawa “Pas
Lintas Batas”.
3) Jalur C (=Jalur “tikus”) adalah jalur di mana para
pelintas batas menggunakan jalur yang tidak resmi
(bukan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Tipe A atau
pun B.
20
MANAJEMEN TASBARA
Manajemen adalah proses bagaimana
menggerakkan daya dukung yang ada untuk memenuhi
kebutuhan dan permasalahan secara efektif dan efisien
sesuai dengan tujuan. Tasbara, menunjuk pada aktivitas
“melintasi batas pemisah antara ke dua wilayah negara
bertetangga” dengan seperangkat kaidah hukum
internasional dan kesepakatan kedua negara yang
berlaku. Dengan demikian, manajemen Tasbara adalah
proses bagaimana menggerakkan daya dukung
perbatasan guna mewujudkan tertib dan kontrol atas
kebutuhan dan permasalahan pelintas batas wilayah
negara secara efisien dan efektif sesuai kaidah hukum dan
kesepakatan kedua negara bertetangga yang berlaku.
TIGA ELEMEN DASAR MANAJEMEN TASBARA
Elemen 1 : Daya Dukung Perbatasan, yang mencakup :
(a) penduduk di kawasan perbatasan,
(b) fasilitas dan potensi SDA kawasan .
Elemen 2 : Sistem Pelayanan dan Pengawasan, yang
mencakup :
a) Unit Pelayanan
- Unsur Pelayanan Utama PLBN terdiri dari
Customs, Imigration, Quarantine,
- Unit Pelayanan Lain PLBN (securities,
asuransi, perhubungan dsb sesuai
kebutuhan)
21
b) Unit Manajemen Pendukung PLBN terdiri
dari Sistem kelembagaan dan manajemen
pendukung PLBN (CIQ- institutional and
managemant support system)
Elemen 3 : Pelintas Batas, mencakup (a) manusia, dan (b)
barang/jasa.
LINTASAN “JALUR C”
Dalam kenyataan di lapangan, di perbatasan antar
negara wilayah darat, Jalur C sering digunakan oleh
pelintas batas darat maupun laut. Jalur C, yaitu jalur
lintasan tidak resmi melalui “jalur tikus” yang illegal dan
merupakan sebuah pelanggaran.
Upaya mengatasi pelintas batas yang menggunakan
Jalur C, harus dapat dikurangi seminimal mungkin
dengan berbagai upaya sosialisasi dan meningkatkan
kesadaran masyarakat melalui peran para tokoh
masyarakat. Pembentukan Garda Batas yang terdiri dari 5
(lima) unsur tokoh masyarakat desa yang telah dilatih
oleh BNPP selama ini, menjadi bagian dari upaya
mengatasi dan mencegah berkembangnya arus keluar
masuk melalui Jalur C.
22
KEIMIGRASIAN DALAM MANAJEMEN TASBARA
Keimigrasian, dalam manajemen Tasbara,
merupakan salah satu dari tiga elemen pokok sistem
pelayanan dan pengawasan, yang dikenal dengan Bea
Cukai/ kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan.
Penguatan manajemen Tasbara ke depan, akan
ditekankan pada pembenahan pintu gerbang wilayah
perbatasan sebagai beranda depan negara melalui
penataan ulang dan penguatan manajemen Pos Lintas
Batas Negara. Keimigrasian sebagai penjaga gerbang
negara, menjadi sangat penting peranannya dan sebagai
salah satu kunci efektivitas manajemen Tasbara.
Langkah-langkah konkritnya penguatan
manajemen Tasbara, mencakup :
penyempurnaan regulasi terkait PLBN,
penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana
PLBN,
penguatan keterpaduan pelayanan dan pengawasan
CIQ di PLBN,
penguatan Unit Manajemen Pendukung PLBN,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia di PLBN,
pengembangan sistem monitoring, evaluasi, dan
pengawasan Tasbara,
serta pengembangan standarisasi PLBN.
23
Dalam serangkaian kegiatan pembenahan dan
penguatan manajemen Tasbara tersebut, peranan
Keimigrasian menjadi sangat penting dalam barisan unsur
pelayanan utama PLBN, bersama kedua unsur lainnya
yaitu Bea Cukai dan kekarantinaan (kesehatan manusia,
hewan/tumbuhan, dan ikan). Sementara itu, komponen
lainnya, dalam manajemen Tasbara dikenal dengan unsur
pendukung, termasuk di dalamnya keamanan (securities),
perhubungan, asuransi, perbank-an, dan lainnya yang
relevan.
Untuk memperkuat manajemen Tasbara,
khususnya di sepanjang garis batas dan mendukung
penanganan masalah pelintas batas yang menggunakan
Jalur C, ke depan juga ditekankan pada langkah-langkah
nyata penguatan peran dukung masyarakat dalam
pengelolaan perbatasan melalui pembentukan Garda Batas
dan pelatihannya. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
Manajemen Lintas Batas Negara (Bintek Manajemen
Tasbara) dilaksanakan dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat
dasar, tingkat terampil, dan tingkat managerial. (***)
24
DALAM MANAJEMEN TASBARA, KEIMIGRASIAN
MEMAINKAN PERAN STRATEGIS TERDEPAN UNTUK
KONTROL ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN
KEIMIGRASIAN YANG SAH (PASSPOR ATAU PAS
LINTAS BATAS) DAN FUNGSI PENCEKALAN BAGI
ORANG-ORANG TERTENTU.
KEKARANTINAAN
BEA CUKAI/ KEPABEAAN
UNIT PELAYANAN UTAMA PLBN
UNIT PELAYANAN LAIN PLBN
UNIT MANAJEMEN PENDUKUNG PLBN
KEIMIGRASIAN
KEAMANAN
PERHUBUNGAN
ASURANSI
DLL
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PLBN TERPADU
25
PENUTUP
Penerbitan Buku paket sosialisasi pengelolaan lintas batas
negara (Tasbara) ini, tentu masih jauh dari kekurangan.
Keberadaannya, disadari sepenuhnya, tentu masih pula
memerlukan penyempurnaan dan kelengkapan di sana-
sini.
Namun demikian, sebagai langkah awal untuk tujuan
penyediaan bahan sosialisasi, kami yakin diperlukan bagi
berbagai pihak di pusat maupun di daerah, khususnya
yang terkait dengan pengelolaan lintas batas Negara
(Tasbara) dan pembangunan kawasan perbatasan.
Masukan untuk penyempurnaan bahan sosialisasi ini,
dapat dikirimkan melalui email ke [email protected].
Atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan selamat
bergabung dengan kami, Komunitas Tasbara untuk
Indonesia.
26
ooOoo
KEASDEPAN PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA KEDEPUTIAN BATAS WILAYAH NEGARA
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Email : [email protected]