laporan bersama apotek kf baru nian
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus
diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan
diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka perlu dilakukan
suatu upaya kesehatan misalnya dengan cara peningkatan kualitas tenaga kesehatan,
adanya sistem pelayanan yang teroganisir dengan baik dan ditunjang oleh sarana
kesehatan yang memadai.
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah
dan/atau masyarakat. Salah satu sarana kesehatan untuk melaksanakan upaya kesehatan
adalah apotek.
Apotek adalah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran
sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Adapun
pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan
farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat,
pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat,
bahan obat, dan obat tradisional. Apotek dipimpin oleh seorang apoteker yang disebut
Apoteker Pengelola Apotek (APA). Untuk dapat mengelola apotek seorang apoteker
tidak cukup dengan berbekal ilmu teknis kefarmasian saja tetapi juga harus memiliki
kemampuan memahami manajerial yang meliputi pengelolaan administrasi, persediaan
sarana keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia.
Pelayanan farmasi saat ini telah bergeser orientasinya yang semula hanya
berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebagai konsekuensi
perubahan tersebut, perlu dilakukan penerapan asuhan kefarmasian yang baik atau GPP
(Good Pharmaceutical Practice) di apotek yang telah diatur dalam Permenkes 1027
tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Dalam Peraturan
Pemerintah No. 51 Pasal 21 ayat 2 disebutkan, bahwa yang boleh melayani pemberian
Universitas Andalas Page 1
obat berdasarkan resep dokter adalah apoteker. Apoteker dituntut untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung
dengan pasien. Selain itu, Apoteker juga harus bertanggung jawab atas semua obat yang
digunakan oleh pasien sehingga dapat memastikan semua terapi yang digunakan efektif,
efisien, rasional, aman, bermutu dan terjangkau.
Apoteker sebagai tenaga profesional di Apotek memiliki peran yang cukup
penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian.
Untuk dapat mempersiapkan calon apoteker yang memiliki dedikasi tinggi yang mampu
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dapat mengelola Apotek
dengan baik, selain penguasaan teori ilmu kefarmasian dan perapotekan, calon Apoteker
juga perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung di Apotek.
Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Program Profesi Apoteker
Fakultas Farmasi Universitas Andalas bekerja sama dengan PT. Kimia Farma (Apotek)
menyelenggarakan Pelatihan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PPKPA) di Apotek Kimia
Farma. Kegiatan PPKPA dilaksanakan di Apotek Kimia Farma Bisnis Manager
Palembang yang berlokasi di beberapa tempat di wilayah Palembang. Pelaksanaannya
dimulai dari tanggal 8 April – 17 Mei 2013, yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang
meliputi pengarahan, peninjauan lapangan, pelaksanaan tugas khusus serta presentasi
tugas.
B. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)
Tujuan dari Pelatihan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PPKPA) yang diselenggarakan
oleh Fakultas Farmasi Universitas Andalas bekerja sama dengan PT. Kimia Farma
Apotek adalah :
1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan
tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan
pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi
dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek
farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi
yang profesional.
Universitas Andalas Page 17
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di
apotek.
C. Manfaat PKPA
1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola
apotek.
2. Mendapat pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
Universitas Andalas Page 17
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Apotek
1. Definisi
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No.922/Menkes/Per/X/1993, Apotek adalah suatu tempat
tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi,
perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (4).
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan, perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang
dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian
mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian
atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter,
pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat
tradisional. Sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan
kosmetika (1,4).
2. Landasan Hukum Apotek
Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang diatur
dalam :
a) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
b) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
c) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
d) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
e) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 1965 mengenai Apotek.
f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.889/Menkes/Per/V/2011
tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian .
g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.922/Menkes/Per/X/1993
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
Universitas Andalas Page 17
h) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/Menkes/
SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
i) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/
SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No.922/Menkes/Per/X/1993.
3. Tugas dan Fungsi Apotek
Tugas dan fungsi apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980
adalah sebagai berikut :
a. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah
jabatan.
b. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran
dan penyerahan obat atau bahan obat.
c. Sarana penyalur perbekalan farmasi harus menyebarkan obat yang diperlukan
masyarakat secara meluas dan merata.
4. Persyaratan Apotek
Suatu apotek baru dapat beroperasi setelah mendapat Surat Izin Apotek
(SIA). SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik
Indonesia kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana
apotek untuk menyelenggarakan pelayanan apotek pada suatu tempat tertentu.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin
Apotek, pada pasal 6 ditetapkan persyaratan apotek yaitu :
a) Untuk mendapatkan izin apotek, apoteker yang telah memenuhi persyaratan
baik yang bekerjasama dengan pemilik sarana atau tidak, harus siap dengan
tempat (lokasi dan bangunan), perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan
perbekalan farmasi lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.
b) Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan
komoditi lainnya diluar sediaan farmasi.
c) Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan
farmasi.
Universitas Andalas Page 17
Persyaratan lain yang harus diperhatikan untuk mendirikan suatu apotek antara lain:
a. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
Untuk memperoleh SIPA sesuai dengan PP RI No. 51 tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian, seorang Apoteker harus memiliki Surat Tanda
Registrasi Apoteker (STRA). STRA ini dapat di peroleh jika seorang apoteker
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Memiliki Ijazah Apoteker
2) Memiliki sertifikat kompentensi apoteker
3) Surat Pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker
4) Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang mempunyai surat
izin praktek
Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib
memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian;
2) SIPA bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
3) SIK bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas
produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran; atau
4) SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan
kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.1332/Menkes/SK/X/2002, personil apotek terdiri dari :
1) Apoteker Pengelola Apotek (APA), yaitu Apoteker yang telah memiliki
Surat Izin Apotek (SIA).
2) Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek di samping
APA dan atau menggantikan pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotek.
3) Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan APA selama APA
tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 bulan secara terus-menerus, telah
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dan tidak bertindak sebagai APA di Apotek
lain.
4) Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai
Asisten Apoteker.
Universitas Andalas Page 17
Sedangkan tenaga lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di
apotek terdiri dari :
1) Juru resep adalah petugas yang membantu pekerjaan Asisten Apoteker.
2) Kasir adalah orang yang bertugas menerima uang, mencatat penerimaan
dan pengeluaran uang.
3) Pegawai tata usaha adalah petugas yang melaksanakan administrasi apotek
dan membuat laporan pembelian, penjualan, penyimpanan dan keuangan
apotek.
b. Lokasi dan tempat
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
922/Menkes/Per/X/1993 lokasi apotek tidak lagi ditentukan harus memiliki
jarak minimal dari apotek lain dan sarana apotek dapat didirikan pada lokasi
yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi,
namun sebaiknya harus mempertimbangkan segi penyebaran dan pemerataan
pelayanan, jumlah penduduk, jumlah dokter, sarana pelayanan kesehatan,
lingkungan yang higienis dan faktor-faktor lainnya.
Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh
masyarakat. Pada halaman apotek terdapat papan petunjuk yang dengan jelas
tertulis kata ‘APOTEK’. Apotek harus dapat dengan mudah diakses oleh
masyarakat.
c. Bangunan dan kelengkapannya
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No. 287/Menkes/Sk/V/1981 tentang persyaratan luas apotek minimal 50 m².
Selanjutnya pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
922/Menkes/Per/X/1993 luas apotek tidak diatur lagi, namun harus memenuhi
persyaratan teknis, sehingga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta
kegiatan pemeliharaan perbekalan farmasi dapat terjamin.
Bangunan apotek setidaknya terdiri dari :
1) Ruang tunggu pasien
2) Ruang peracikan dan penyerahan obat
3) Ruang administrasi
4) Ruang penyimpanan obat
5) Ruang tempat pencucian alat
Universitas Andalas Page 17
6) Kamar kecil (WC).
Selain itu bangunan apotek harus dilengkapi dengan :
1) Sumber air yang memenuhi persyaratan kesehatan.
2) Penerangan yang cukup sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan
fungsi apotek.
3) Alat pemadam kebakaran minimal dua buah yang masih berfungsi dengan
baik.
4) Papan nama apotek, yang memuat nama apotek, nama APA, nomor Surat
Izin Apotek (SIA), alamat apotek dan nomor telpon apotek (bila ada)
Bangunan apotek harus memenuhi persyaratan seperti berikut :
1) Atap dari genteng atau bahan lain yang tidak boleh bocor
2) Dinding harus kuat dan tahan air, dan permukaan dalam harus rata, tidak
mudah mengelupas dan mudah dibersihkan
3) Langit-langit terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan berwarna
terang
4) Lantai dari ubin atau semen atau bahan lain dan tidak boleh lembab
5) Harus berventilasi dan mempunyai sisitem sanitasi yang baik.
d. Perlengkapan apotek
Perlengkapan yang harus dimiliki oleh apotek:
1) Alat pembuatan, pengelolaan, peracikan obat seperti: timbangan, mortir,
gelas piala dan sebagainya.
2) Wadah untuk bahan pengemas dan bahan pembungkus.
3) Perlengkapan dan tempat penyimpanan perbekalan farmasi seperti lemari
obat dan lemari pendingin.
4) Alat administrasi seperti blanko pemesanan obat, salinan resep, kartu stok
obat, faktur, nota penjualan, alat tulis dan sebagainya.
5) Alat dan perlengkapan laboratorium untuk pengujian sederhana.
6) Pustaka, seperti Farmakope edisi terbaru dan kumpulan peraturan
perundang-undangan serta buku-buku penunjang lain yang berhubungan
dengan apotek.
Universitas Andalas Page 17
5. Apoteker Pengelola Apotek
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara
pemberian izin apotek pada pasal 1 dijelaskan bahwa APA adalah seorang apoteker
yang telah diberikan Surat Izin Apotek (SIA).
Apoteker Pengelola Apotek (APA) berkewajiban menyediakan dan
memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu
berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi
multidisipliner, kemampuan mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) secara
efektif, selalu belajar sepanjang karier dan membantu memberi pendidikan serta
memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan. Persyaratan yang harus
dipenuhi untuk menjadi Apoteker Pengelola Apotek berdasarkan PerMenkes RI No.
184/Menkes/Per/II/1995 adalah:
1) Ijazah telah terdaftar pada Departemen Kesehatan
2) Telah mengucapkan sumpah atau janji sebagai Apoteker
3) Memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Menteri Kesehatan
4) Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan
tugasnya sebagai Apoteker
5) Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi APA di apotek
lain.
Seorang APA bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup apotek yang
dipimpinnya, juga bertanggung jawab kepada pemilik modal jika bekerja sama
dengan pemilik sarana apotek. Fungsi dan tugas apoteker di Apotek adalah sebagai
berikut :
1) Membuat visi dan misi
2) Membuat tujuan, strategi dan program kerja
3) Membuat dan menetapkan peraturan atau SOP pada setiap fungsi kegiatan
apotek
4) Membuat dan menentukan indikator form record pada setiap fungsi kegiatan
apotek
5) Membuat sistem pengawasan dan pengendalian SOP dan program kerja pada
setiap fungsi diapotek.
Universitas Andalas Page 17
Sedangkan wewenang dan tanggungjawab apoteker di apotek adalah:
a) Menentukan arah terhadap seluruh kegiatan
b) Menentukan sistem atau peraturan yang akan digunakan
c) Mengawasi pelaksanaan SOP dan program kerja
d) Bertanggungjawab terhadap kinerja yang diperoleh.
Pengelolaan apotek oleh APA ada dua bentuk, yaitu pengelolaan bisnis (non
teknis kefarmasian) dan pengelolaan di bidang pelayanan (teknis kefarmasian), maka
untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sukses seorang APA harus melakukan
kegiatan sebagai berikut :
a) Memastikan bahwa jumlah dan jenis produk yang dibutuhkan senantiasa
tersedia dan diserahkan kepada yang membutuhkan.
b) Menata apotek sedemikian rupa sehingga berkesan bahwa apotek menyediakan
berbagai obat dan perbekalan kesehatan lain secara lengkap.
c) Menetapkan harga jual produknya dengan harga bersaing.
d) Mempromosikan usaha apoteknya melalui berbagai upaya.
e) Mengelola apotek sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan.
f) Mengupayakan agar pelayanan di apotek dapat berkembang dengan cepat,
nyaman dan ekonomis.
6. Permohonan Surat Izin Apotek
Dalam mendirikan apotek, apoteker harus memiliki Surat Izin Apotek yaitu
surat yang diberikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada apoteker atau
apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana apotek untuk mendirikan apotek
di suatu tempat tertentu. Wewenang pemberian SIA dilimpahkan oleh Menteri
Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Dinkes
Kabupaten/Kota). Selanjutnya Kepala Dinkes Kabupaten/Kota wajib melaporkan
pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencarian izin dan pencabutan izin
apotek sekali setahun kepada Menteri Kesehatan dan tembusan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi. Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan wajib melaporkan kepada
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin
Apotek adalah sebagai berikut:
Universitas Andalas Page 17
a) Permohonan izin apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
atau Kota dengan menggunakan contoh formulir model APT-1
b) Dengan menggunakan formulir model APT-2, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten atau Kota selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah menerima
permohonan, dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk
melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek untuk melaksanakan
kegiatan.
c) Tim Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Kepala Balai POM selambat-
lambatnya 6 hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten atau Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan
menggunakan contoh formulir model APT-3.
d) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3) tidak
dilaksanakan, apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan siap
melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota
setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, dengan
menggunakan contoh formulir model APT-4.
e) Dalam jangka waktu 12 hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud ayat (3) atau pernyataan ayat (4), Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek
dengan menggunakan Contoh formulir model APT-5.
f) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala
Balai POM dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat, Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 hari kerja mengeluarkan
Surat Penundaan dengan menggunakan contoh formulir APT-6.
g) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (6), apoteker diberi
kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-
lambatnya dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat penundaan.
h) Apabila Apoteker menggunakan sarana pihak lain, maka penggunaan sarana
dimaksud wajib didasarkan atas perjanjian kerjasama antara Apoteker dan
pemilik sarana.
i) Pemilik sarana yang dimaksud ayat (8) harus memenuhi persyaratan tidak
pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan.
Universitas Andalas Page 17
j) Terhadap permohonan izin apotek yang ternyata tidak memenuhi persyaratan
apotek dan apoteker pengelola apotek atau lokasi tidak sesuai dengan
permohonan maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 12 hari kerja wajib mengeluarkan Surat
Penolakan disertai alasan-alasan dengan menggunakan formulir model APT-7.
7. Pencabutan Surat Izin Apotek
Setiap apotek harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.1332/Menkes/SK/X/2002, Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut surat izin
apotek apabila:
a) Apoteker yang sudah tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagai
apoteker pengelola apotek.
b) Apoteker tidak memenuhi kewajiban dalam menyediakan, menyimpan dan
menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya
serta tidak memenuhi kewajiban dalam memusnahkan perbekalan farmasi yang
tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan dan mengganti obat generik
yang ditulis dalam resep dengan obat paten.
c) Apoteker pengelola apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 tahun
secara terus-menerus.
d) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan
mengenai narkotika, obat keras, psikotropika serta ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.
e) Surat izin kerja apoteker pengelola apotek dicabut.
f) Pemilik sarana apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan
dibidang obat.
g) Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai apotek
Pelaksanaan pencabutan izin apotek dapat dilaksanakan setelah
dikeluarkannya:
a) Peringatan tertulis kepada apoteker pengelola apotek sebanyak 3 kali berturut-
turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 bulan.
b) Pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan sejak
dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan di apotek
Universitas Andalas Page 17
Pembekuan izin apotek dapat dicairkan kembali apabila apotek telah
membuktikan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hal ini dilakukan setelah Kepala Balai Besar POM setempat melakukan
pemeriksaan.
Keputusan pencabutan surat izin apotek dilakukan oleh Kepala Dinas
Kesehatan atau Kota disampaikan langsung kepada apoteker pengelola apotek
dengan menggunakan contoh formulir model APT-15, tembusan kepada menteri dan
kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat serta Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan
makanan setempat. Apabila surat izin apotek dicabut, apoteker pengelola apotek atau
apoteker pengganti wajib mengamankan perbekalan farmasinya. Pengamanan
tersebut dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a) Dilakukan inventarisai terhadap seluruh persediaan narkotika, obat keras
tertentu dan obat lainnya dan seluruh resep yang tersisa di apotek.
b) Narkotika, psikotropika dan resep harus dimasukkan dalam tempat yang tertutup
dan terkunci.
c) Apoteker pengelola apotek wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten atau Kota atau petugas yang diberi wewenang tentang penghentian
kegiatan disertai laporan inventaris yang dimaksud di atas.
8. Pengelolaan Apotek
Pengelolaan apotek merupakan segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh
seorang apoteker dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi apotek. Pengelolaan
apotek sepenuhnya berada ditangan apoteker, oleh karena itu apoteker harus
mengelola secara efektif sehingga obat yang disalurkan kepada masyarakat akan
lebih dapat dipertanggung jawabkan, karena kualitas dan keamanannya selalu
terjaga. Pengelolaan apotek dibedakan atas:
a) Pengelolaan teknis farmasi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/2002, Bab VI
pasal 10, dibidang kefarmasian pengelolaan apotek meliputi:
1) Pembuatan, pengelolaan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran,
penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.
2) Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi
lainnya.
3) Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi yang meliputi:
Universitas Andalas Page 17
a. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang
diberikan baik kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya maupun
kepada masyarakat.
b. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan,
bahaya, mutu obat dan perbekalan lainnya.
Hal lainnya yang harus diperhatikan dalam pengelolaan apotek adalah:
1) Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan
perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin
2) Obat dan perbekalan farmasi lainnya yang karena suatu hal tidak dapat
digunakan atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara
dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang telah ditetapkan oleh Balai
Besar POM.
b) Pengelolaan non teknis farmasi
Pengelolaan ini meliputi semua kegiatan administrasi, keuangan, personalia,
kegiatan material (arus barang) dan bidang lainnya yang berhubungan dengan
apotek.
9. Pelayanan Apotek
Pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan atau keuntungan yang dapat
ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak kasat
mata dan tidak berujung pada kepemilikan. Dengan semakin meningkatnya
persaingan pasar banyak perusahaan mengembangkan strategi jitu dalam
memberikan pelayanan kepada pelanggan, salah satunya adalah dengan memberikan
pelayanan prima yaitu jika perlakuan yang diterima oleh pelanggan lebih baik
daripada yang diharapkan, maka hal tersebut dianggap merupakan pelayanan yang
bermutu tinggi. Supaya pelayanan prima dapat selalu diwujudkan suatu perusahaan
dalam hal ini adalah apotek, maka perlu ditetapkan standar pelayanan farmasi di
apotek. Tujuan dari standar pelayanan ini adalah:
1) Melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional.
2) Melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar.
3) Pedoman dalam pengawasan praktek apoteker.
4) Pembinaan serta meningkatkan mutu pelayanan farmasi di apotek
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.1027/Menkes/ SK/2004 pelayanan kesehatan meliputi :
Universitas Andalas Page 17
a. Pelayanan resep
1) Skrining resep
a) Persyaratan administratif, seperti : nama, SIK, dan alamat dokter;
tanggal penulisan resep, nama, alamat, umut, jenis kelamin, dan berat
badan pasien; nama obat, potensi, dosis, jumlah yang diminta, cara
pemakaian serta informasi lainnya.
b) Kesesuaian farmasetik : bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas,
inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.
c) Pertimbangan klinis : adanya alergi, efek samping, interaksi,
kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain)
2) Penyiapan obat
a) Peracikan yang merupakan kegiatan menyiapkan, menimbang,
mencampur, mengemas dan memberikan etiket pada wadah.
b) Etiket harus jelas dan dapat dibaca.
c) Kemasan obat yang diserahkan harus rapi dan cocok sehingga terjaga
kualitasnya.
d) Penyerahan obat pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir
terhadap kesesuaian antara obat dengan resep dan penyerahan obat
dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat dan
konseling kepada pasien.
e) Apoteker harus memenuhi informasi yang benar, jelas dan mudah
dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana dan terkini. Informasi
obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi : cara pemakaian obat,
cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta
makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi.
f) Apoteker harus memberikan konseling kepada pasien sehingga dapat
memperbaiki kualitas hidup pasien. Konseling terutama ditujukan
untuk pasien penyakit kronis (hipertensi, diabetes melitus, TBC, asma
dan lain-lain).
g) Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan
pemantauan penggunaan obat.
Universitas Andalas Page 17
b. Promosi dan Edukasi
Apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien yang ingin melakukan
upaya pengobatan diri sendiri (swamedikasi) untuk penyakit yang ringan
dengan memilihkan obat yang sesuai dan apoteker harus berpartisipasi secara
aktif dalam kegiatan ini.
c. Pelayanan residensial (home care)
Apoteker sebagai care giver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan
kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia
dan pasien dengan penyakit kronis. Untuk kegiatan ini, apoteker harus membuat
catatan pengobatan pasien (medication record).
10. Sediaan Farmasi
Sediaan farmasi digolongkan menjadi 5 bagian yaitu obat bebas, obat bebas
terbatas, obat keras serta obat narkotika dan psikotropika.
a) Obat Bebas
Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Pada
kemasan ditandai dengan lingkaran hitam, mengelilingi bulatan berwarna hijau
yang dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar II. 2. Dalam kemasan obat
disertakan brosur yang berisi nama obat, nama dan isi zat berkhasiat, indikasi,
dosis, aturan pakai, efek samping , nomor batch, nomor registrasi, nama dan
alamat pabrik, serta cara penyimpanannya.
Gambar II. 2. Penandaan obat bebas
b) Obat Bebas Terbatas
Obat bebas terbatas yaitu obat yang digunakan untuk mengobati
penyakit ringan yang dapat dikenali oleh penderita sendiri. Obat bebas terbatas
termasuk obat keras dimana pada setiap takaran yang digunakan diberi batas
dan pada kemasan ditandai dengan lingkaran hitam mengelilingi bulatan
berwarna biru serta sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan
No.6355/Dirjen/SK/69 tanggal 5 November 1975, disertai tanda peringatan P.
No.1 sampai P. No. 6 dan harus ditandai dengan etiket atau brosur yang
Universitas Andalas Page 17
menyebutkan nama obat yang bersangkutan, daftar bahan berkhasiat serta
jumlah yang digunakan, nomor batch, tanggal kadaluarsa, nomor registrasi,
nama dan alamat produsen, petunjuk penggunaan, indikasi, cara pemakaian,
peringatan serta kontra indikasi. Penandaan terhadap obat bebas terbatas
beserta Penandaan peringatan dapat dilihat pada Gambar II. 3 dan Gambar II. 4.
Gambar II. 3. Penandaan obat bebas terbatas
c) Obat Keras
Obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep
dokter, dimana pada bungkus luarnya diberi tanda bulatan dengan lingkaran
hitam dengan dasar merah yang didalamnya terdapat huruf “K” yang
menyentuh garis tepi. Tanda dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar II. 5.
Obat yang masuk ke dalam golongan obat keras ini adalah obat yang dibungkus
sedemikian rupa yang digunakan secara parenteral, baik dengan cara suntikan
maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek jaringan, obat baru
yang belum tercantum dalam kompendial/farmakope terbaru yang berlaku di
Indonesia serta obat-obat yang ditetapkan sebagai obat keras melalui keputusan
Menkes Republik Indonesia.
Gambar II. 5. Penandaan obat keras
Universitas Andalas Page 17
d) Obat Narkotika
Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
dalam Bab I pasal 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan ke dalam golongan-golongan.
e) Obat Psikotropika
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997
tentang Psikotropika, dalam Bab I pasal 1 Psikotropika adalah zat atau obat,
baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif
melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan
perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
11. Obat Generik
Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang telah ditetapkan dalam
Farmakope Indonesia dan Internasional Non Proprietary Name (INN) WHO untuk
zat berkhasiat yang dikandungnya. Selain itu obat generik dapat juga merupakan
obat yang telah habis masa patennya, sehingga dapat diproduksi oleh semua
perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti. Ada dua jenis obat generik yaitu
obat generik bermerek dagang dan obat generik berlogo yang dipasarkan dengan
merek kandungan zat aktifnya. Kewajiban menuliskan resep dan atau menggunakan
obat generik pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah berdasarkan Peraturan
Menteri Kesehatan No.085/Menkes/Per/I/1989 pasal 7 ayat (1) dan (3).
12. Obat Wajib Apotek
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.919/Menkes/Per/X/1993, obat wajib
apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan pada pasien tanpa resep dokter
dengan mengikuti peraturan dari Menteri Kesehatan. Obat yang dapat diserahkan
tanpa resep dokter harus memenuhi kriteria:
a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak dibawah
usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada
kelanjutan penyakit.
Universitas Andalas Page 17
c. Penggunaan tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan
oleh tenaga kesehatan.
d. Penggunaan diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
e. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat
dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.925/Menkes/Per/X/1993 Tentang Daftar
Perubahan Golongan Obat No.1 ,yang termasuk dalam Obat Wajib Apotek
Golongan 1 sebagai berikut :
NAMA OWA Golongan 1
Aminophylline Docusate Sodium
Benzoxonium Hexetidine
Benzocain Ibuprofen
Bromhexin Lidocain
Centrimide Mebendazol
Chlorhexidin Oxymetazoline
Cholinetheophyllinate Theophylline
Dexbromoheniramine maleate Tolnaftate
Dipheenhydramine Triprolidine
Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.924/Menkes/Per/X/1993 Tentang
Daftar Obat Wajib No.2 yang termasuk dalam Obat Wajib Apotek Golongan 2
sebagai berikut :
NAMA OWA Golongan 2
Albendazol Diponium
Bacitracin Fenoterol
Benorilate Flumetason
Bismuthsubcitrate Hydrocortison Butyrat
Carbinoxamin Ibuprofen
Clindamicin Isoconazol
Dexametason Ketokonazole
Dexpanthenol Levamizole
Diclofenac Methylprednisolon
Niclosamide Omeprazole
Universitas Andalas Page 17
13. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dilakukan sesuai ketentuan
perundangan yang berlaku meliputi :
a. Perencanaan
Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi perlu diperhatikan
pola penyakit dan kemampuan masyarakat.
b. Pengadaan
Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasiaan maka pengadaan sediaan
farmasi harus melalui jalur resmi.
c. Penyimpanan obat
Obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal
pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus
dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada
wadah baru, wadah sekurang-kurangnya memuat nomor bets dan tanggal
kadaluarsa. Semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak
dan menjamin kestabilan bahan.
14. Pengelolaan Narkotika
Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
narkotika dapat didefinisikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan
ke dalam golongan-golongan yaitu :
a) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
b) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan
sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan/atau digunakan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi
mengakibatkan ketergantungan.
Universitas Andalas Page 17
c) Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak
digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
Narkotika sangatlah bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan
pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat
menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan pemakai apabila dipergunakan
tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika sering
digunakan dengan cara maupun tujuan yang salah untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan narkotika, menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepetingan
pelayanan kesehatan dan/atau pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka
diadakan pengawasan terhadap penggunaan narkotika yang meliputi pembelian,
penyimpanan, penjualan, administrasi serta penyampaian laporannya.
Dalam rangka mempermudah pengawasan penggunaan Narkotika di wilayah
Indonesia maka Pemerintah menetapkan PT. Kimia Farma sebagai satu-satunya
perusahaan yang diizinkan untuk memproduksi, mengimpor dan mendistribusikan
narkotika di Indonesia.
Pengelolaan narkotika meliputi kegiatan:
a) Pemesanan narkotika
Pemesanan narkotika hanya dapat dilakukan pada Pedagang Besar
Farmasi (PBF) Kimia Farma. Pesanan narkotika bagi apotek ditandatangani oleh
APA dengan menggunakan surat pesanan rangkap empat, dimana tiap jenis
pemesanan narkotika menggunakan satu surat pesanan yang dilengkapi dengan
nomor SIK apoteker dan stempel apotek.
b) Penyimpanan narkotika
Narkotika yang berada di apotek wajib disimpan secara khusus sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam UU No. 35
tahun 2009 pasal 14 ayat (1). Adapun tata cara penyimpanan narkotika diatur
dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 28/Menkes/per/1978 pasal 5 yaitu
apotek harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan narkotika. Tempat
khusus tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Harus seluruhnya terbuat dari kayu atau bahan lain yang kuat.
2) Harus mempunyai kunci ganda yang kuat.
Universitas Andalas Page 17
3) Dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing bagian dengan kunci yang
berlainan. Bagian pertama digunakan untuk menyimpan morfin, petidin dan
garam-garamnya serta persediaan narkotika, sedangkan bagian kedua
dipergunakan untuk menyimpan narkotika lainnya yang dipakai sehari-hari.
4) Apabila tempat tersebut berukuran 40 x 80 x 100 cm, maka lemari tersebut
harus dibuat pada tembok dan lantai.
Selain itu pada pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI
No.28/Menkes/Per/I/1978 dinyatakan bahwa:
1) Apotek harus menyimpan narkotika dalam lemari khusus sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan No.
28/Menkes/Per/1978 dan harus dikunci dengan baik.
2) Lemari khusus tidak boleh dipergunakan untuk menyimpan barang lain
selain narkotika, kecuali ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
3) Anak kunci lemari khusus dikuasai oleh penanggung jawab atau pegawai
lain yang diberi kuasa.
4) Lemari khusus diletakkan di tempat yang aman dan tidak boleh terlihat oleh
umum
c) Pelayanan resep mengandung narkotika
Apotek hanya melayani pembelian narkotika berdasarkan resep dokter dengan
ketentuan berdasarkan surat edaran BPOM No.336/EE/SE/1977 antara lain
dinyatakan:
1) Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (2) undang-undang no. 9 tahun 1976
tentang narkotika, apotek dilarang melayani salinan resep yang
mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau
belum dilayani sama sekali.
2) Untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian atau belum dilayani
sama sekali, apotek boleh membuat salinan resep tetapi salinan resep
tersebut hanya boleh dilayani oleh apotek yang menyimpan resep aslinya.
3) Salinan resep dari resep narkotika dengan tulisan iter tidak boleh dilayani
sama sekali. Oleh karena itu dokter tidak boleh menambah tulisan iter pada
resep-resep yang mengandung narkotika
Universitas Andalas Page 17
d) Pelaporan narkotika
Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Pasal 14 ayat (2)
dinyatakan bahwa industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan
masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib
membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai
pemasukan dan/atau pengeluaran arkotika yang berada dalam penguasaannya.
Laporan tersebut meliputi laporan pemakaian narkotika dan laporan pemakaian
morfin dan petidin. Laporan harus di tandatangani oleh apoteker pengelola
apotek dengan mencantumkan SIK, SIA, nama jelas dan stempel apotek,
kemudian dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Republik Indonesia
Propinsi setempat dengan tembusan kepada:
1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2) BPOM setempat
3) Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma Tbk
4) Arsip
Laporan yang ditandatangani oleh APA meliputi:
1) Laporan penggunaan sediaan jadi narkotika
2) Laporan penggunaan bahan baku narkotika
3) Laporan khusus penggunaan morfin dan petidin
Laporan narkotika tersebut dibuat setiap bulannya dan harus dikirim selambat-
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
e) Pemusnahan narkotika
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28/Menkes/Per/I/1978
Pasal 9 disebutkan bahwa pemegang izin khusus dan atau APA dapat
memusnahkan narkotika yang rusak atau tidak memenuhi syarat.
Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika
disebutkan bahwa pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal:
1) Diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau
tidak dapat digunakan dalam proses produksi
2) Kadaluarsa.
3) Tidak memenuhi syarat lagi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan
dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Universitas Andalas Page 17
4) Berkaitan dengan tindak pidana
Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, pemusnahan
narkotika dilaksanakan oleh pemerintah, orang atau badan usaha yang
bertanggung jawab atas produksi dan atau peredaran narkotika, sarana kesehatan
tertentu serta lembaga ilmu pengetahuan dengan disaksikan oleh pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
Pelaksanaan pemusnahan narkotika yang rusak atau tidak memenuhi
persyaratan pada apotek adalah sebagai berikut:
1) Bagi apotek di tingkat propinsi, pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh
petugas dari BPOM setempat.
2) Bagi apotek di tingkat Kabupaten/Kota pemusnahan disaksikan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Tingkat II.
Pemegang izin khusus atau apoteker pengelola apotek yang memusnahkan
narkotika harus membuat berita acara pemusnahan paling sedikit 3 rangkap.
Berita acara pemusnahan tersebut memuat:
1) Hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan.
2) Nama pemegang izin khusus atau apoteker pengelola apotek.
3) Nama seorang saksi dari pemerintah dan seorang saksi lain dari apotek
tersebut.
4) Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan.
5) Cara pemusnahan.
6) Tanda tangan penanggung jawab apotek dan saksi-saksi
f) Pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan narkotika
Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan
bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan dan pelaporan
narkotika dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan, yang
berupa: teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara
kegiatan atau pencabutan izin.
15. Pengelolaan Psikotropika
Psikotropika menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1997 merupakan zat atau obat,
baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui
Universitas Andalas Page 17
pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada
aktivitas mental dan perilaku.
Psikotropika dibagi menjadi beberapa golongan :
1) Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk
tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai
potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
2) Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berhasiat pengobatan
digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3) Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan
banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
4) Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan
sangat luas digunakan untuk terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan
serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.
Ruang lingkup pengaturan psikotropik dalam Undang-Undang No. 5 Tahun
1997 adalah segala yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi
yang mengakibatkan ketergantungan. Tujuan dari pengaturan psikotropika ini sama
dengan narkotika, yaitu:
1) Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan
ilmu pengetahuan.
2) Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika.
3) Memberantas peredaran gelap psikotropika.
Kegiatan-kegiatan pengelolaan psikotropika meliputi:
a) Pemesanan psikotropika
Tata cara pemesanan obat-obat psikotropika sama dengan pemesanan
obat lainnya yakni dengan surat pemesanan yang sudah ditandatangani oleh
APA yang dikirim ke pedagang besar farmasi (PBF). Pemesanan psikotropika
tidak memerlukan surat pemesanan khusus dan dapat dipesan apotek dari PBF
atau pabrik obat. Penyaluran psikotropika tersebut diatur dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1997 pasal 12 ayat (2) dinyatakan bahwa penyerahan
psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah
Universitas Andalas Page 17
sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan pelayanan resep. Satu lembar
surat pesanan psikotropika dapat terdiri dari satu jenis obat psikotropika.
b) Penyimpanan psikotropika
Sampai ini penyimpanan untuk obat-obatan golongan psikotropika
belum diatur dengan suatu perundang-undangan. Namun karena obat-obatan
psikotropika ini cenderung untuk disalahgunakan, maka disarankan agar
menyimpan obat-obatan psikotropika tersebut dalam suatu rak atau lemari
khusus yang terpisah dengan obat-obat lain, tidak harus dikunci dan membuat
kartu stok psikotropika.
c) Penyerahan psikotropika
Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dilakukan kepada apotek
lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pasien
berdasarkan resep dokter.
d) Pelaporan psikotropika
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997, pabrik obat, PBF, sarana
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai
pengobatan, dokter dan lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan, wajib
membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan
psikotropika dan wajib melaporkannya kepada Menteri Kesehatan secara
berkala. Pelaporan psikotropika dilakukan setahun sekali dengan ditandatangani
oleh APA dilakukan secara berkala yaitu setiap tahun kepada Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat
dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
e) Pemusnahan psikotropika
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997 pasal 53 tentang psikotropika,
pemusnahan psikotropika dilakukan bila berhubungan dengan tindak pidana,
diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak
dapat digunakan dalam proses psikotropika, kadaluarsa atau tidak memenuhi
syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan
ilmu pengetahuan.
Universitas Andalas Page 17
Pemusnahan psikotropika wajib dibuat berita acara dan disaksikan oleh
pejabat yang ditunjuk dalam waktu 7 hari setelah mendapat kepastian. Berita
acara pemusnahan tersebut memuat:
1) Hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan.
2) Nama pemegang izin khusus atau apoteker pengelola apotek.
3) Nama seorang saksi dari pemerintah dan seorang saksi lain dari apotek
tersebut.
4) Nama dan jumlah psikotropika yang dimusnahkan.
5) Cara pemusnahan.
6) Tanda tangan penanggung jawab apotek dan saksi-saksi .
16. Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa, Penyimpanan dan Pemusnahan
Resep
a) Pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
1332/MenKes/SK/X/2002 pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa sediaan farmasi
yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan
harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No.922/MenKes/Per/X/1993 pasal 13 menyebutkan bahwa
pemusnahan sediaan farmasi dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek atau
apoteker pengganti dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang karyawan apotek
yang bersangkutan, disaksikan oleh petugas yang ditunjuk Kepala POM
setempat. Pada pemusnahan tersebut wajib dibuat berita acara pemusnahan
dengan menggunakan formulir model APT-8, sedangkan pemusnahan obat-
obatan golongan narkotik dan psikotropika wajib mengikuti ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
b) Penyimpanan dan Pemusnahan Resep
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
922/MenKes/Per/X/1993 pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa resep harus
dirahasiakan dan disimpan di apotek dengan baik dalam jangka waktu 3 tahun.
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 280 tahun 1981
tentang ketentuan dan tata cara pengelolaan apotek pada pasal 7 ayat 3 dan 4
menyebutkan bahwa resep yang telah disimpan lebih dari 3 tahun tersebut dapat
Universitas Andalas Page 17
dimusnahkan dengan cara di bakar atau dengan cara lain yang lebih memadai.
Pemusnahan resep dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek atau apoteker
pengganti dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang karyawan apotek yang
bersangkutan dan harus dibuat berita acara pemusnahan sesuai dengan bentuk
yang telah ditentukan dalam empat rangkap serta ditandatangani oleh Apoteker
Pengelola Apotek dan petugas apotek yang melakukan pemusnahan resep
tersebut.
17. Pelanggaran Apotek
Berdasarkan berat ringannya pelanggaran, maka pelanggaran di apotek dapat
dikategorikan dalam 2 macam. Kegiatan yang termasuk pelanggaran berat di apotek
meliputi :
1) Melakukan kegiatan tanpa ada tenaga teknis farmasi
2) Terlibat dalam penyaluran atau penyimpanan obat palsu atau gelap
3) Pindah alamat apotek tanpa izin.
4) Menjual narkotika tanpa resep dokter.
5) Kerjasama dengan PBF dalam menyalurkan obat kepada pihak yang tidak
berhak dalam jumlah besar.
6) Tidak menunjuk apoteker pendamping atau apoteker pengganti pada waktu
APA keluar daerah.
Kegiatan yang termasuk pelanggaran ringan apotek meliputi :
1) Tidak menunjuk Apoteker pendamping pada waktu APA tidak bisa hadir pada
jam buka apotek (apotek yang buka 24 jam).
2) Mengubah denah apotek tanpa izin.
3) Menjual obat daftar G kepada yang tidak berhak.
4) Melayani resep yang tidak jelas dokternya.
5) Menyimpan obat rusak, tidak mepunyai penandaan atau belum dimusnahkan
6) Obat dalam kartu stok tidak sesuai dengan jumlah yang ada
7) Salinan resep yang tidak ditandatangani oleh apoteker.
8) Melayani salinan resep narkotika dari apotek lain.
9) Lemari narkotika tidak memenuhi syarat.
10) Resep narkotika tidak dipisahkan.
11) Buku narkotika tidak diisi atau tidak dapat dilihat atau diperiksa
Universitas Andalas Page 17
12) Tidak mempunyai atau mengisi kartu stok hingga tidak dapat diketahui dengan
jelas asal usul obat tersebut.
Setiap pelanggaran apotek terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan
sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yang
diberikan menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/MENKES/SK/X/2002
dan Permenkes No.922/MENKES/PER/X/1993 adalah :
a) Peringatan secara tertulis kepada APA secara 3 kali berturut-turut dengan
tenggang waktu masing-masing 2 bulan.
b) Pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan sejak
dikeluarkannya penetapan pembekuan izin apotek. Keputusan pencabutan SIA
disampaikan lagsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan
tembusan kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
setempat.
c) Pembekuan izin apotek tersebut dapat dicairkan kembali apabila apotek tersebut
dapat membuktikan bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam
keputusan Menteri Kesehatan RI dan Permenkes tersebut telah dipenuhi (5).
B. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
1) Definisi
Kombinasi dari komunikasi informasi dan edukasi (KIE) adalah strategi dan
metode yang memungkinkan seorang apoteker untuk melakukan pencegahan dan
pemeliharaan kesehatan dari setiap pasien. KIE adalah bagian penting dalam
pelayanan kesehatan dimana setiap profesi kesehatan dituntut tanggung jawabnya
untuk selalu mengefektifkan KIE sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan
masyarakat. KIE merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk
memberikan informasi secara akurat, tidak bias, dan terkini kepada dokter, apoteker
lain, perawat, profesi kesehatan lain, dan terutama pasien.
Komunikasi adalah pancaran ide dari satu pemikiran ke pemikiran lain
melalui interaksi antara dua pihak yaitu komunikator dan penerima pesan melalui
suatu proses sehingga terjadi pemindahan pesan secara sempurna. Komunikasi
merupakan pembentukan pesan dari pemikiran, perasaan, perilaku pengirim (sender)
atau, penyampaian pesan kepada penerima (receiver) atau, mengartikan pesan oleh
penerima atau, reaksi penerima.
Universitas Andalas Page 17
2) Klasifikasi Komunikasi
Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
a. Komunikasi verbal adalah komunikasi secara lisan yang terjadi apabila dua orang
atau lebih bertemu baik secara langsung atau tidak langsung. Penghubungnya
adalah bahasa.
b. Komunikasi non verbal adalah semua tingkah laku yang bukan lisan dan tidak
secara tertulis. Penghubungnya antara lain ekspresi wajah, bunyi, anggota badan.
Biasanya menggambarkan pesan perasaan, pikiran (disadari atau tidak),
mengekspresikan wajah/gerakan, biasanya sulit dibuat-buat, dan lebih terpercaya
Berikut digambarkan proses terjadinya komunikasi :
Gambar II. 6. Alur Proses Komunikasi
3) Tahapan, Tipe dan Hambatan dalam Komunikasi
Tahapan dari komunikasi terhadap pendengar yaitu sebagai berikut :
a. Tahap pengenalan : Mulai mengenal sambil mencari informasi
b. Tahap pembentukan sikap : Keinginan untuk berinteraksi antara komunikator dan
komunikan.
c. Tahap perilaku : Adanya persiapan untuk memberi informasi tersebut.
Berbagai tipe komunikasi diantaranya sebagi berikut :
a) Komunikasi dengan diri sendiri (Intrapersonal Communication) merupakan
proses komunikasi dalam diri sendiri.
b) Komunikasi antar pribadi (Interpersonal Communication) merupakan
komunikasi antara 2 orang atau lebih secara tatap muka.
c) Komunikasi publik (Public Communication) merupakan komunikasi yang
disampaikan oleh pembicara dengan tatap muka di depan khalayak yang lebih
besar.
Universitas Andalas Page 17
Informasi
Komunikan
Pesan
Komunikatorr Media
d) Komunikasi massa (Mass Communication) merupakan komunikasi dimana
pesan dikirim dari sumber yang melembaga bagi khalayak.
Dalam berkomunikasi terdapat berbagai macam hambatan, yang diantaranya
disebut dengan
a. Barrier fisik, contohnya :
1) Fisik pasien, contohnya gangguan pendengaran/penglihatan, keadaan
sakit/lemah, kesukaran berbicara.
2) Ruangan, contohnya kurang leluasa, counter terlalu tinggi, terdapat
penghalang kaca, suara berisik, gangguan telepon.
b. Barrier psikologis
1) Bias
2) Prasangka
3) Wawasan sempit
4) Takut / khawatir
5) Emosi
6) Tidak kompatibel
7) Tidak ada saluran komunikasi
c. Barrier non-verbal yaitu hambatan yang berupa kurang nya kontak mata antara
komunikator dan komunikan.
d. Barrier waktu dan administrasi
1) Apoteker tidak dibayar untuk melakukan konsultasi
2) Pasien sudah lelah menunggu dokter
3) Segan berkomunikasi. Hambatan lain dalam berkomunikasi adalah
lingkungan, faktor pasien dan apoteker.
4) Penerapan KIE
Pelayanan obat kepada penderita melalui berbagai tahapan pekerjaan meliputi
diagnosis penyakit, pemilihan, penyiapan dan penyerahan obat kepada penderita
menunjukkan adanya suatu interaksi antara dokter, farmasis, penderita dan khusus di
rumah sakit melibatkan perawat. Dalam pelayanan kesehatan yang baik, informasi
obat menjadi sangat penting terutama informasi dari apoteker, baik untuk dokter,
perawat dan penderita.
Salah satu implementasi dari KIE adalah kegiatan konseling. Konseling
merupakan suatu proses yang sistematik untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
Universitas Andalas Page 17
masalah pasien yang berkaitan dengan pengambilan dan penggunaan obat oleh
pasien. Tujuan dilakukannya konseling yaitu untuk memberikan pemahaman yang
benar mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan, diantaranya mengenai
nama obat, tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara menggunakan obat, lama
penggunaan obat, efek samping obat, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan obat,
dan penggunaan obat-obat lain.
Dalam hal menangani pasien, apoteker harus memiliki keterampilan
komunikasi yang prima supaya peningkatan derajat kesehatan dapat terwujud. Hal
itu dapat dicapai melalui beberapa cara sebagai berikut :
a. Menyediakan perhatian penuh kepada pasien
b. Tidak bersikap kasar dan merendahkan pasien
c. Berkomunikasi secara aktif dan efektif dengan memperhatikan respon pasien
untuk meyakinkan bahwa pasien mengerti esensi dari informasi yang
disampaikan.
d. Gunakan pertanyaan terbuka untuk menggali berbagai informasi yang
diperlukan.
e. Minta pasien untuk mengulang informasi yang sudah disampaikan dan lakukan
koreksi jika ada yang tidak sesuai.
f. Lakukan kontak mata ketika berkomunikasi.
Agar dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif diperlukan usaha, waktu,
kemauan untuk belajar dan yang tak kalah pentingnya adalah menumbuhkan rasa
percaya diri. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah
sebagai berikut:
a. Anggapan dan harapan
Pendapat awal tentang seseorang seringkali berdasarkan pada apa yang dilihat
dan didengar. Termasuk di dalamnya adalah penampilan, pakaian, usia, jenis
kelamin, ras dan keterbatasan fisik.
b. Nada bicara, tekanan dan ekspresi
Nada bicara, tekanan dan ekspresi mempunyai pengaruh yang kuat dalam
berkomunikasi. Ada respon yang berbeda-beda untuk orang yang satu dengan
yang lain. Tidak ada satupun pengalaman yang sama pada situasi yang sama
meskipun dapat terlihat melakukan hal yang sama tetapi tetap mempunyai
perasaan yang berbeda.
Universitas Andalas Page 17
c. Komunikasi dengan suara
Kualitas suara dijelaskan dengan nada, puncak, volume dan kecepatan. Nada
dapat menyampaikan pengertian yang lebih dibandingkan dengan kata-kata
yang sebenarnya. Volume harus diatur sesuai dengan keadaan dan dapat
menegaskan kata kuncinya. Kecepatan berbicara harus tetap diperhatikan agar
dapat dimengerti oleh pendengarnya. Penggunaan komunikasi vokal yang
efektif diperlukan agar dapat menjadi cakap dalam berbicara dengan nada suara
yang hangat dan penuh percaya diri, volume suara dan kecepatan yang tepat dan
tanpa interupsi atau suara yang kaku.
d. Bahasa tubuh
1) Isyarat/sikap
Isyarat tangan berguna untuk menekankan sebuah pokok pembicaraan atau
untuk mendeskripsikan sesuatu. Bagaimanapun juga yang terpenting adalah
tidak menggunakannya secara berlebih, karena akan mengurangi
penggunaan kata-kata sehingga dapat membingungkan pendengarnya.
Apoteker harus menggunakan isyarat yang tepat untuk meyakinkan suatu
pokok pembicaraan atau menggambarkan sebuah prosedur. Dengan
mengamati sikap orang lain, bisa memberikan informasi yang berguna,
mengenai bagaimana memperhatikan dan membujuk.
2) Ekspresi wajah
Ekspresi wajah menggambarkan tentang suasana hati dan emosi. Ekspresi
wajah dari seorang apoteker saat memulai percakapan akan sangat
menentukan bagaimana penerimaan dari pasien akan suatu saran atau
informasiyang diberikan. Sangat penting bagi seorang apoteker untuk dapat
membaca maksud dari ekspresi wajah. Dalam hal ini yang penting adalah
menghormati level pemahaman pasien atau penerimaannya.
3) Kontak mata
Menghindari kontak mata adalah jalur yang paling sukses untuk
menghindari komunikasi. Pemeliharaan kontak mata adalah penting untuk
memastikan kontinyuitas dari proses, karena hal itu menunjukkan
ketertarikan dalam subjek dan juga berguna untuk menentukan giliran siapa
yang berbicara.
Universitas Andalas Page 17
4) Kontak fisik
Hal ini adalah aspek yang penting dalam proses komunikasi dan dapat
digunakan untuk mempertinggi komunikasi non verbal. Kontak fisik harus
disesuaikan dengan aturan sosial yang berbeda untuk masing-masing kultur.
Harus dipertimbangkan bahwa sikap yang dapat diterima oleh suatu budaya
bisa saja tidak dapat diterima oleh budaya yang lain.
5) Sikap tubuh
Sikap tubuh akan mempunyai pengaruh yang besar tentang bagaimana
menciptakan komunikasi yang baik. Postur tubuh yang baik adalah posisi
condong ke arah orang yang berbicara, atau duduk dalam kondisi yang
rileks.
e. Pola perilaku dalam berkomunikasi
Perilaku tegas adalah baik dalam menjalin relasi dengan orang lain,
melakukan komunikasi seefektif mungkin, terutama dalam situasi yang buruk.
Perilaku tegas sangat berguna sekali ketika menyelesaikan konflik, dalam
bernegosiasi, kepemimpinan dan memotivasi, ketika memberi dan menerima
arus balik tersebut, dalam bekerja sama dan dalam pertemuan atau rapat.
Komunikasi yang tegas dapat memberi rasa percaya diri, kesan yang baik dan
kepastian dalam mengendalikan situasi, terutama dalam kondisi konflik.
Selain itu pasien juga sangat membutuhkan informasi dan edukasi. Dasar
pemberian informasi dan edukasi maupun konsultasi obat kepada pasien dapat
dilakukan pada waktu penyerahan obat. Konseling diberikan untuk pasien yang
membawa resep dengan beberapa kriteria:
a) Penggunaan obat 4 macam atau lebih.
b) Mendapatkan lebih dari dua pengobatan.
c) Obat dengan indeks terapi sempit.
d) Obat dengan cara penggunaan khusus.
e) Obat mempunyai efek samping dengan perhatian khusus. Pasien lanjut usia
dan bayi.
f) Pasien penyakit kronis atau menahun seperti tekanan darah tinggi, jantung
dan diabetes.
g) Pasien ibu hamil dan menyusui.
Dalam melakukan Konseling terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:
Universitas Andalas Page 17
a) Pengenalan yaitu dengan cara memperkenalkan diri dan menjelaskn tujuan
konseling.
b) Penilaian yang bertujuan untuk menilai kepahaman pasien tentang obat
yang diberikan.
c) Pelaksanaan yang bertujuan untuk merangsang, mengubah sikap dari pasien
agar mengerti dan mengikuti regimen terapetik.
d) Pengujian yang bertujuan untuk memastikan pasien memahami, mengerti
apa yang sudah diterangkan.
e) Kesimpulan dan penutup dilakukan dengan menawarkan bantuan jika ada
masalah.
C. Swamedikasi
1) Definisi
Swamedikasi (Self Medication) bagi sebagian masyarakat adalah melakukan
pengobatan mandiri, tanpa melalui dokter, ketika sedang sakit. Biasanya
swamedikasi dilakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan mulai dari
batuk, pilek, demam, sakit kepala, maag, gatal-gatal hingga iritasi ringan pada mata.
Sedang konsep modern swamedikasi adalah upaya pencegahan terhadap penyakit,
dengan mengkonsumsi vitamin dan food suplement untuk meningkatkan daya tahan
tubuh.
Self-care adalah tindakan individu yang dilakukan untuk diri mereka sendiri
dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan, mencegah maupun berhadapan
dengan penyakit.
Self-medication adalah penggunaan dan pemilihan obat (meliputi pula herbal
dan produk tradisional) oleh individu untuk memperlakukan berbagai penyakit atau
gejalanya, dimana self-medication adalah satu unsur dari self-care
2) Latar Belakang
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi berkembangnya swamedikasi di
kalangan masyarakat saat ini, diantaranya :
a) Harga obat yang melambung tinggi, ditambah biaya pelayanan kesehatan yang
makin mahal, menyebabkan sebagian masyarakat berinisiatif mengobati dirinya
sendiri dengan obat-obatan yang tersedia di pasaran tanpa melalui konsultasi
dengan dokter terlebih dahulu.
Universitas Andalas Page 17
b) Selain itu, terdapat pergeseran pola pengobatan dari kuratif-rehabilitatif ke arah
preventive-promotive. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat mulai sadar dan
memposisikan dirinya ke dalam golongan masyarakat yang memiliki paradigma
baru dalam dunia pengobatan, misalnya dengan mengkonsumsi food suplement
atau obat-obatan bebas.
3) Resiko dan Keluhan
Swamedikasi berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan
obat-obat yang dibeli bebas di apotek atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa
nasehat dokter. Salah satu keuntungan swamedikasi adalah dapat menghemat banyak
waktu dan biaya karena tidak perlu konsultasi dengan dokter.
a) Resiko yang mungkin terjadi dalam swamedikasi
1) Tidak dikenalinya keseriusan gangguan.
Pertama-tama keseriusan keluhan-keluhan dapat dinilai secara salah atau
mungkin tidak dikenali, sehingga pengobatan sendiri bisa dilakukan terlalu
lama. Gangguan-gangguan tersebut dapat bertambah serius, sehingga
kemudian dokter perlu menggunakan obat-obat yang lebih keras atau
bahkan pasien sudah datang terlambat berobat ke dokter.
2) Penggunaan yang kurang tepat.
Obat bisa digunakan secara salah, terlalu lama atau dalam takaran yang
terlalu besar.
b) Keluhan-keluhan yang perlu ditangani dokter
Penyakit-penyakit yang lebih serius tidak boleh dicoba untuk diobati
sendiri, antara lain gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah, diabetes,
penyakit infeksi, gangguan jiwa dan kanker. Sejumlah gejala berbahaya yang
tidak boleh diobati sendiri karena menunjukkan suatu penyakit serius, misalnya
keluhan pada mata, buang air besar atau kecil dengan darah dan diare atau
muntah yang hebat.
c) Keluhan-keluhan yang dapat diobati sendiri
Pada umumnya gangguan-gangguan agak ringan seperti selesma, flu,
nyeri kepala dan tenggorokan, sekali-sekali nyeri lambung, punggung atau nyeri
otot dapat dilakukan usaha pengobatan sendiri (swamedikasi). Layanan
swamedikasi adalah lahan yang cukup potensial jika dikembangkan dengan
profesional. Persiapan yang matang diperlukan agar farmasis dapat
Universitas Andalas Page 17
mengembangkannya menjadi keunggulan dari satu pelayanan Apotek. Pada
kenyataannya bekal pengetahuan untuk mengarahkan sampai kepada drug of
choice mungkin masih kurang sehingga harus senantiasa di-upgrade
pengetahuan tentang obat dan penggunaan obat oleh seorang farmasis.
4) Konseling Swamedikasi
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam swamedikasi adalah :
a) Baca secara teliti informasi yang tertera pada kemasan atau brosur yang
disisipkan di dalam kemasan. Informasi yang diberikan meliputi komposisi zat
aktif, indikasi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, dosis, dan cara
penggunaan.
b) Pilih obat dengan jenis kandungan zat aktif sesuai keperluan, misalnya : jika
gejala penyakitnya hanya batuk saja, maka pilih obat yang hanya untuk
mengatasi batuk saja, tidak perlu obat penurun demam.
c) Penggunaan obat swamedikasi hanya jangka pendek (seminggu), jika gejala
menetap atau memburuk maka segera konsultasi ke dokter.
d) Perhatikan aturan pemakaian: bagaimana cara memakainya, berapa jumlahnya,
berapa kali sehari, dipakai sebelum atau sesudah makan atau menjelang tidur,
serta berapa lama pemakaiannya.
e) Selain itu juga perlu diperhatikan masalah kontra indikasi (pada keadaan mana
obat tidak boleh digunakan) dan makanan, minuman atau obat lain apa yang
perlu dihindarkan, serta bagaimana cara penyimpanan obat (obat disimpan
dimana dan dapatkah sisa obat yang disimpan untuk digunakan lagi).
Untuk lebih mengarahkan ketepatan pemilihan obat pada saat melakukan
pelayanan swamedikasi, konseling pra pelayanan swamedikasi dapat dilakukan
kepada pasien dengan 5 arahan pertanyaan penuntun sebagai berikut :
W : who (Untuk siapa obat tersebut)
W : what symptoms (Gejala apa yang dirasakan)
H : how long (Sudah berapa lama gejala tersebut berlangsung)
A : action (Tindakan apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi gejala tersebut)
M : medicine (Obat-obat apa saja yang sedang digunakan oleh pasien).
5) Kendala Dalam Pemberian Obat dan Konseling
Berbagai kendala dalam memberikan konseling dapat terjadi pada proses
pengobatan dan pemberian konseling, diantaranya :
Universitas Andalas Page 17
a) Kendala yang berasal dari pasien. Antara lain : perasaan marah, malu, sedih,
takut dan ragu-ragu.
b) Kendala yang berasal dari latar belakang pendidikan, budaya dan bahasa
c) Kendala yang berasal dari fisik dan mental. Dapat diatasi dengan upaya
mengunakan alat bantu yang sesuai atau melibatkan orang yang merawat.
d) Kendala yang berasal dari tenaga farmasi. Dapat berupa mendominasi
percakapan, menunjukkan sikap yang tidak memberikan perhatian dan tidak
mendengarkan apa yang pasien sampaikan, cara bicara yang tidak sesuai, dan
lain-lain.
e) Kendala lingkungan pada saat konseling dilakukan. Seperti tempat yang
terbuka, suasana bising, dan lain-lain.
D. Pelayanan (Service)
1. Definisi
Pelayanan adalah kegiatan atau keuntungan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak
kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible atau tindakan atau
perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan
atau nasabah.
2. Fungsi Pelayanan yang Bermutu
Dengan semakin meningkatnya persaingan pasar maka organisasi yang mempunyai
program memfokuskan pada pelanggan akan mendapatkan banyak keuntungan.
Melalui pelayanan bermutu tinggi, organisasi tersebut mampu untuk :
1) Menjadikannya berbeda dari pesaing
2) Memperbaiki citra di mata pelanggan.
3) Meminimalkan faktor sensitivitas harga.
4) Meningkatkan keuntungan yang maksimal.
5) Meningkatkan kepuasan dan mempertahankan pelanggan.
6) Meningkatkan reputasi.
7) Memastikan produk dan jasa yang diberikan ’tepat sasaran’.
8) Meningkatkan kepuasan dan mempertahankan karyawan.
9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10) Mengurangi biaya.
11) Mendorong partisipasi karyawan.
12) Memperbesar hubungan pelanggan internal atau pemasok.
Universitas Andalas Page 17
13) Menyebabkan terjadinya perbaikan pada operasional secara
berkesinambungan.
3. Pelayanan Prima
Ciri-ciri pelayanan prima :
1) Tersedianya karyawan yang baik.
2) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
3) Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan sejak awal hingga selesai.
4) Mampu melayani secara cepat dan tepat.
5) Mampu berkomunikasi.
6) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
7) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
8) Memahami kebutuhan pelanggan.
9) Mampu mendapatkan kepercayaan kepada pelanggan
4. Sikap Melayani Pelanggan
Pada umumnya sikap kita dalam berhubungan dengan pelanggan dapat dibedakan
dalam 2 cara :
a) Berhubungan langsung, artinya karyawan berhadapan langsung dengan
pelanggan.
b) Berhubungan tidak langsung, artinya karyawan tidak berhadapan langsung
dengan pelanggan dan hanya melalui alat sebagai perantara seperti telepon, fax,
surat dan e-mail.
Universitas Andalas Page 17
BAB III
TINJAUAN UMUM
A. PT. Kimia Farma (Persero) Tbk
1) Sejarah
Sejarah PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, tidak bisa dilepaskan dari
perjalanan sejarah bangsa, dan khususnya perkembangan dunia kefarmasian di
Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945, perusahaan-
perusahaan swasta milik Belanda masih beroperasi di wilayah Republik Indonesia.
Berdasarkan SK Penguasa Perang Pusat No. Kpb/Peperpu/0348/ 1958 dan SK
Menkes No. 58041/Kab/1958 maka terbentuklah BAPPHAR (Badan Pusat
Penguasaan Perusahaan Farmasi Belanda). Selain itu, BAPIT (Badan Pusat
Penguasaan Industri dan Tambang-Departemen perindustrian) juga turut menerima
penyerahan beberapa perusahaan Belanda.
Berdasarkan Undang-Undang No 86 tahun 1956, Pemerintah Indonesia
melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan farmasi Belanda dan menurut
Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1961 statusnya diubah menjadi Perusahaan
Negara Farmasi (PNF). Perusahaan Negara Farmasi tersebut adalah PN Farmasi dan
Alat Kesehatan Radja Farma (Jakarta), PN Famasi dan Alat Kesehatan Nurani
Farma (Jakarta), PN Farmasi dan Alat Kesehatan Nakula Farma (Jakarta), PN Bio
Farma, PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhineka Kina Farma (Bandung), PNF Sari
Husada (Yogyakarta) dan PN Farmasi dan Alat Kesehatan Kasa Husada (Surabaya).
Pada tanggal 23 januari 1969, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 3 tahun 1969
perusahaan-perusahaan negara tersebut digabung menjadi PNF Bhineka Kimia
Farma dengan tujuan penertiban dan penyederhanaan perusahaan-perusahaan
negara.
Selanjutnya tanggal 16 Agustus 1971, Perusahaan Negara Farmasi Kimia
Farma mengalami peralihan bentuk hukum menjadi Badan Usaha Milik Negara
dengan status sebagai Perseroan Terbatas, sehingga selanjutnya disebut PT. Kimia
Farma (Persero).
Proses berdirinya PT. Kimia Farma melalui beberapa tahap sesuai fungsi
dan perannya dalam mendukung perekonomian bangsa seiring dengan situasi dan
kondisi yang ada pada saat itu, diantaranya:
Universitas Andalas Page 17
a) Pembentukan PT. Radjawali Pharmaceutical Company dari N.V. Rathkamp
berdasarkan Instruksi Direksi Bapphar No.179/Bph/59 tanggal 4 Mei 1959.
b) Pembentukan Badan Pimpinan Umum (BPU) Farmasi Negara dari Bapphar dan
membentuk beberapa PN. Farmasi berdasarkan UU No.19/Prp/tahun 1960
tentang Perusahaan Negara dan berdasarkan PP No. 69 tahun 1961.
c) Peleburan PN. Nakula Farma ke dalam PN. Radja Farma berdasarkan SK
Menkes No. 7009/BPU/Kab/1967.
d) Pendirian PN. Farmasi “Kimia Farma” berdasarkan Inpres RI No.17/1967 dan
digolongkan menjadi 3 yaitu Perusahaan Negara Jawatan (Departement
Agency), Perusahaan Negara Umum (Public Corporation), Perusahaan Negara
Persero (State Company). Berdasarkan PP No. 3/1969 didirikan PN. Farmasi
“Bhineka Kimia Farma” yang merupakan gabungan dari Farmasi Negara dan
PN Farmasi Radja Farma, PN Farmasi Bhineka Kina Farma, PN Farmasi
Nakula Farma dan PN Sari Husada.
e) Berdasarkan PP No. 16/1971 PN. Farmasi Kimia Farma diubah menjadi PT.
Kimia Farma dan pada tanggal 7 maret 2000 berdasarkan Surat Menteri Negara
Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. S-59/M-PM. BUMN/2000 PT.
Kimia Farma diprivatisasi.
f) Pada tanggal 4 Juli tahun 2002 PT. Kimia Farma resmi terdaftar di Bursa Efek
Jakarta (BEJ) sebagai perusahaan publik.
g) Pada tanggal 4 januari 2002 PT. Kimia Farma dipisahkan menjadi dua anak
perusahaan agar dapat mengelola perusahaan lebih terarah dan berkembang
dengan cepat.
2) Visi dan Misi
a) Visi
Visi dari PT. Kimia Farma (Persero) Tbk menjadi perusahaan farmasi utama di
Indonesia dan berdaya saing di pasar global.
b) Misi
1. Menyediakan, mengadakan dan menyalurkan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan jasa kesehatan lainnya yang berkualitas dan bernilai tambah
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Mengembangkan bisnis farmasi dan jasa kesehatan lain untuk
meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pihak lain yang
Universitas Andalas Page 17
berkepentingan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Good Cooperate
Governance.
3. Mengembangkan sumber daya manusia perusahaan untuk meningkatkan
kompetensi dan komitmen guna pengembangan perusahaan serta dapat
berperan aktif dalam pengembangan industri farmasi nasional
3) Struktur Organisasi
PT. Kimia Farma (Persero) Tbk., dipimpin oleh seorang Direktur Utama
yang membawahi 4 Direktorat yaitu Direktorat Pemasaran, Direktorat Produksi,
Direktorat Keuangan, Direktorat Umum dan Personalia.
Dalam upaya perluasan, penyebaran, pemerataan dan pendekatan pelayanan
kefarmasian pada masyarakat, PT Kimia Farma (Persero) Tbk., telah membentuk
suatu jaringan distribusi yang terorganisir. PT Kimia Farma (Persero) Tbk.,
mempunyai 2 anak perusahaan yaitu PT Kimia Farma Trading and Distribution dan
PT Kimia Farma Apotek yang masing-masing berperan dalam penyaluran sediaan
farmasi, baik distribusi melalui PBF maupun pelayanan kefarmasian melalui apotek.
PT Kimia Farma Trading and Distribution (T&D) membawahi PBF yang
tersebar di seluruh Indonesia. PBF mendistribusikan produk-produk baik yang
berasal dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk., maupun dari produsen-produsen yang
lain ke apotek-apotek, toko obat dan institusi pemerintahan maupun swasta. PT
Kimia Farma Apotek membawahi Apotek Kimia Farma (KF) di seluruh wilayah
Indonesia. Struktur organisasi PT. Kimia Farma Apotek (Persero) Tbk dapat dilihat
pada Lampiran 1.
4) Bidang Kegiatan
PT. Kimia Farma (Persero) Tbk memiliki beberapa bidang kegiatan antara lain
bidang industri yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma Holding dan bidang
pemasaran dilakukan oleh dua anak perusahaannya yaitu PT. Kimia Farma Apotek
dan PT. Kimia Farma Trading and Distribution (PT. Kimia Farma PBF)
a. Bidang industri
1) Riset dan teknologi
PT. Kimia Farma memiliki fasilitas laboratorium riset yang berlokasi di Jl.
Cihampelas no. 5 Bandung yang berfungsi antara lain melakukan kegiatan
pengembangan dan riset dalam rangka meningkatkan kemampuan
perusahaan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fasilitas tersebut
Universitas Andalas Page 17
diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 19 Juli 1991. Kegiatan
pengembangan dan penelitian yang dilakukan selain pengembangan obat
asli Indonesia juga berupa pengembangan formula produk baru maupun
reformulasi produk lama untuk meningkatkan efektivitas obat dan efisiensi
produksi. Kegiatan pengembangan dan penelitian ini didukung oleh 53
orang ahli. Dalam kegiatan pengembangan formula produk baru, unit kerja
ini mendapatkan masukan terutama dari divisi pemasaran. Dalam
pengembangan produknya, PT. Kimia Farma menggunakan teknologi tepat
guna dan melakukan kerjasama penelitian dengan berbagai perguruan tinggi
dan lembaga penelitian.
2) Produksi
Kegiatan produksi PT. Kimia Farma difokuskan pada komitmen terhadap
mutu dan ketersediaan produk sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang
Baik (CPOB). Dalam melaksanakan kegiatannya PT. Kimia Farma
didukung oleh unit-unit usaha di bidang bahan baku (manufaktur), unit
produksi obat jadi (formulasi) dan unit usaha pelayanan distribusi farmasi
(baik Pedagang Besar Farmasi maupun Apotek) di seluruh Indonesia.
PT. Kimia Farma memiliki 6 unit produksi yang terdiri dari:
a) Unit Produksi Formulasi Jakarta (UPFJ)
Memproduksi obat dalam bentuk sediaan tablet, tablet salut, kapsul,
granul, sirop kering, suspensi, sirop, tetes mata, krim dan injeksi.
b) Unit Produksi Formulasi Bandung (UPFB)
Memproduksi obat dalam bentuk sediaan tablet, sirop, suspensi dan pil
keluarga berencana.
c) Unit Produksi Formulasi Tanjung Morawa (UPFT)
Berfungsi mengisi kebutuhan obat-obatan khususnya di wilayah
Sumatera. Unit ini menghasilkan obat-obatan dalam bentuk sediaan
tablet, krim dan kapsul.
d) Unit Produksi Bandung (UPB)
Menghasilkan bahan baku garam kina dan memproduksi alat
kontrasepsi dalam rahim serta obat asli Indonesia seperti Enkasari.
Universitas Andalas Page 17
e) Unit Produksi Semarang
Memproduksi minyak jarak (castor oil) untuk produk kosmetika, obat-
obatan, cat, karet.
f) Unit Produksi Watudakon (UPW)
Kegiatan meliputi pertambangan Yodium dan produksi obat jadi
dengan sediaan seperti tablet, tablet salut, kapsul lunak, salep, sirop dan
cairan obat luar/dalam. Selain itu juga menghasilkan bahan baku fero
sulfat untuk tablet besi.
b. Bidang Pemasaran
Kegiatan pemasaran ditangani oleh divisi pemasaran. PT. Kimia Farma
(Persero) Tbk., membagi kegiatan pemasarannya masing-masing untuk produk
obat generik, OTC, Ethical dan Obat Lisensi. Divisi pemasaran secara konsisten
melakukan penelitian pasar baik berdasarkan data primer dan data sekunder
sehingga mampu menghasilkan strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan.
Divisi ini juga membuat rencana pemasaran secara terpadu yang
dikoordinasikan dengan unit terkait seperti produksi dan distribusi.
Pada tanggal 4 Januari 2003 PT. Kimia Farma membentuk 2 anak
perusahaan yaitu PT. Kimia Farma Apotek dan PT. Kimia Farma Trading and
Distribution.
1) PT. Kimia Farma Apotek
a) Visi
Menjadi perusahaan jaringan layanan kesehatan terkemuka dan mampu
memberikan solusi kesehatan masyarakat di indonesia.
b) Misi
Menghasilkan pertumbuhan nilai perusahaan melalui :
Jaringan layangan kesehatan yang terintegrasi meliputi jaringan
apotek, klinik laboratorium klinik dan layanan kesehatan lainnya
Saluran distribusi utama bagi produk sendiri dan produk prinsipal
Pengembangan bisnis waralaba dan peningkatan pendapatan
lainnya (Fee-Based Income)
Pada tahun 2011 PT. Kimia Farma Apotek mempunyai
mempunyai 372 Apotek Pelayanan yang terkoordinasi dalam 34 Bisnis
Manager yang mengelola bagian pengadaan, administrasi dan
Universitas Andalas Page 17
keuangan, sehingga sangat memungkinkan terwujudnya penyebaran
dan pemerataan obat-obatan baik untuk sektor swasta maupun
pemerintah.
PT. Kimia Farma Apotek dalam melakukan kegiatannya selain
melayani resep dokter juga melengkapinya dengan swalayan farmasi
atau “Hand Verkoop” (HV) yang berisi obat-obat bebas dan bahan-
bahan kebutuhan sehari-hari, juga menyediakan tempat praktek dokter,
laboratorium klinik dan optik sebagai upaya meningkatkan mutu
pelayanan kepada pasien.
2) PT. Kimia Farma Trading and Distribution.
PT. Kimia Farma Trading and Distribution mempunyai 35 unit pedagang
Besar Farmasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
5) Logo
Gambar III. 1. Logo PT. Kimia Farma
a. Simbol matahari:
1. Paradigma baru, matahari terbit adalah tanda memasuki babak baru yang
lebih baik.
2. Optimis, matahari memiliki cahaya sebagai sumber energi, cahaya tersebut
adalah penggambaran optimisme PT. Kimia Farma dalam menjalankan
bisnisnya.
3. Komitmen, matahari selalu terbit dari arah timur dan tenggelam ke arah
barat secara teratur dan terus-menerus, memiliki makna adanya komitmen
dan konsistensi dalam menjalankan segala tugas yang diemban oleh PT.
Kimia Farma dalam bidang farmasi dan kesehatan.
4. Sumber energi, matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan dan PT.
Kimia Farma yang baru memposisikan dirinya sebagai sumber energi bagi
kesehatan masyarakat.
Universitas Andalas Page 17
5th Semangat yang abadi, warna orange berarti semangat, warna biru berarti
keabadian. Harmonisasi antara kedua warna tersebut menjadi satu makna
yaitu semangat yang abadi.
b. Jenis huruf
Dirancang khusus untuk kebutuhan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk yang
disesuaikan dengan nilai dan image yang telah menjadi energi bagi PT. Kimia
Farma, karena prinsip sebuah identitas harus berbeda dengan identitas yang
telah ada.
c. Sifat huruf
1) Kokoh, memperlihatkan PT. Kimia Farma sebagai perusahaan terbesar
dalam bidang farmasi yang memiliki bisnis dari hulu ke hilir dan
merupakan perusahaan farmasi pertama yang dimiliki Indonesia.
2) Dinamis, dengan jenis huruf italic memperlihatkan kedinamisan dan
optimisme.
3) Bersahabat, dengan jenis huruf kecil dengan lengkung, memperlihatkan
keramahan PT. Kimia Farma dalam melayani konsumennya.
6) Layanan Plus Apotek Kimia Farma
a. Merespon perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya menyangkut
peningkatan kesadaran kesehatan, Kimia Farma telah mencanangkan perubahan
paradigma menjadi “health care company”. Hal ini ditandai dengan
pengembangan usaha baru dilayanan laboratorium klinik dan klinik kesehatan.
b. Apotek Kimia Farma yang berjumlah 372 Apotek Pelayanan telah disulap
menjadi one stop service provider untuk komunitas disekitarnya. Dengan
demikian, apotek Kimia Farma tentunya tidak lagi sekedar menyediakan obat,
tetapi juga menawarkan penunjang diagnosa dan pemeliharaan kesehatan yang
dibutuhkan masyarakat.
c. Paradigma baru menyangkut pelayanan kesehatan itu terus dikembangkan,
antara lain dengan terus meningkatkan jumlah layanan swalayan farmasi di
apotek serta penambahan ruang praktek dokter. Selain itu, untuk menambah rasa
nyaman bagi konsumen PT. Kimia Farma juga terus melakukan renovasi
sekaligus penataan lay out ruangan.
Universitas Andalas Page 17
B. Apotek Kimia Farma SumbagSel
Apotek Kimia Farma SumbangSel merupakan salah satu unit usaha dari PT.
Kimia Farma Apotek yang khusus bersifat pelayanan kepada masyarakat dimana
kegiatan administrasi dilakukan oleh Bisnis Manager Palembang yang terletak di Jl. Kol.
Atmo Palembang.
Bisnis Manager di Palembang membawahi cabang Apotek Kimia Farma se
Sumantera bagian selatan, meliputi:
Palembang : 5 apotek
1. KF 80 (Atmo)
2. KF 209 (Rosarum)
3. KF 239 (Diatari)
4. KF 398 (Sudirman)
5. KF Jaya
Bengkulu : 3 apotek
1. KF 72
2. KF 220
3. KF 363
Jambi : 5 apotek
1. KF 299
2. KF 117
3. KF 27
4. KF 208
5. KF 244
Pangkal Pinang : 2 apotek
1) KF 29
2) KF 118
1) Lokasi dan Tata Ruang
1. Lokasi
Semua Apotek Kimia Farma cabang Palembang berlokasi di tepi jalan
dua arah yang cukup ramai dan terletak dalam lingkungan pertokoan serta
permukiman penduduk. Lokasi yang strategis menjadikannya mudah
dijangkau oleh masyarakat yang menggunakan kendaraan umum maupun
kendaraan pribadi. Terdapat juga beberapa sarana penunjang di sekitar apotek
yaitu puskesmas, balai kesehatan masyarakat, klinik, praktek dokter dan
praktek bidang.
Universitas Andalas Page 17
2. Tata Ruang
Pembagian ruang atau tempat yang terdapat di dalam apotek antara lain:
1. Ruang Tunggu
Ruang ini dilengkapi dengan pendingin ruangan sehingga dapat
memberikan kenyamanan bagi pasien yang menunggu. Selain itu juga
terdapat koran dan majalah yang dapat dibaca di tempat selama pasien
menunggu.
2. Tempat penyerahan resep dan pengambilan obat.
Tempat ini berupa counter yang membatasi ruang dalam apotek dengan
pasien atau pelanggan.
3. Swalayan farmasi
Penjualan obat bebas menggunakan konsep swalayan dimana barang-
barang yang dijual di swalayan farmasi antara lain obat-obat bebas,
produk-produk susu, minyak angin, bedak tabur, dan lain-lain.
4. Tempat peracikan
Ruangan ini merupakan tempat dilakukannya peracikan obat-obat yang
berdasarkan resep dokter. Ruangan ini dilengkapi fasilitas untuk peracikan
seperti timbangan, Tablette Crusher, lumpang, bahan baku, dan alat-alat
untuk meracik lainnya.
5. Ruang bagian administrasi
Ruangan ini dilengkapi dengan komputer yang digunakan untuk membuat
Bon Permintaan Barang Apotek (BPBA) serta menginput barang-barang
yang dikirim oleh distributor.
6. Ruang praktek dokter
Selain ruangan-ruangan tersebut, Apotek Kimia Farma juga dilengkapi
oleh fasilitas umum seperti kamar mandi, mushola dan lapangan parkir.
2) Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang baik sangat penting agar kegiatan apotek dapat
berjalan lancar dan memudahkan pengawasan terhadap pembagian tugas,
wewenang dan tanggung jawab personil dalam menjalankan tugas masing-masing.
Apotek Kimia Farma dipimpin oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA)
yang sekaligus merangkap sebagai Manager Apotek Pelayanan (MAP) yang
bertanggung jawab langsung kepada Bisnis Manager. Tenaga kerja di Apotek
Universitas Andalas Page 17
Kimia Farma terdiri dari Apoteker Pengelolah Apotek (APA), asisten apoteker
(AA) yang merangkap sebagai kasir, orang juru resep dan cleaning service. Dalam
melaksanakan pelayanan apotek, jam kerja apotek dibagi 3 shift yaitu shift pagi
(pukul 07.00-15.00 WIB), shift siang (pukul 15.00-22.00 WIB), shift malam (pukul
17.00-24.00 WIB).
3) Tugas dan Tanggung Jawab Personil Apotek
a) Pemimpin Apotek
Pemimpin Apotek Kimia Farma adalah seorang Apoteker Pengelola Apotek
yang telah memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dan Surat Izin Apotek (SIA). APA
bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan apotek dan bertindak sebagai
MAP yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan,
memimpin dan mengawasi jalannya apotek.
Tugas dan Fungsi Apoteker Pengelola Apotek :
1. Melaksanakan visi, misi, dan tujuan
2. Melaksanakan business plan dan strategic plan
3. Mengarahkan dan mengelola kegiatan penjualan apotek untuk mencapai
target yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja pada setiap
fungsi yang ada di apotek.
Wewenang dan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek:
1. Menentukan arah/kebijakan terhadap seluruh kegiatan yang ada di apotek.
2. Memutuskan pemecahan masalah yang dihadapi bawahan untuk
memastikan adanya peningkatan kemampuan dan kompetensi bawahan.
3. Mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan di apotek.
b) Asisten Apoteker
Tugas Asisten Apoteker adalah sebagai berikut:
1. Mengatur, mengontrol dan menyusun penyimpanan obat dan perbekalan
farmasi lainnya sesuai dengan bentuk dan jenis barang yang disusun
secara alfabetis.
2. Menerima resep dan memeriksa keabsahan dan kelengkapan resep sesuai
dengan peraturan kefarmasian.
3. Memeriksa ketersediaan obat dan perbekalan farmasi lainnya
berdasarkan resep yang diterima.
Universitas Andalas Page 17
4. Memberikan harga pada setiap resep dokter yang masuk.
5. Melayani dan meracik obat sesuai dengan resep dokter antara lain
menghitung dosis obat untuk racikan, menimbang bahan, meracik,
mengemas obat dan memberikan etiket.
6. Membuat kuitansi atau salinan resep untuk obat yang hanya diambil
sebagian atau bila diperlukan oleh pasien.
7. Memeriksa kebenaran obat yang akan diserahkan kepada pasien meliputi
bentuk sediaan, jumlah obat, nama, nomor resep dan cara pemakaian.
8. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap hasil penyiapan obat.
9. Menyerahkan obat dan perbekalan farmasi lainnya kepada pasien dan
memberikan penjelasan tentang penggunaan obat atau informasi lain
yang dibutuhkan.
10. Mencatat masuk dan keluarnya obat pada kartu stok barang.
11. Melakukan pelayanan informasi mengenai cara pemakaian obat melalui
penyerahan obat dari asisten apoteker kepada pelanggan.
c) Bagian Kasir
Tugas dan fungsi bagian kasir :
1. Menerima dan mengeluarkan uang sesuai dengan fisiknya.
2. Memelihara dan menjaga keamanan dari resiko kehilangan, kerusakan
uang.
3. Melaporkan semua hasil penjualan harian baik tunai ataupun kredit.
4. Menyerahkan uang hasil penjualan tunai kepada kasir besar disertai
bukti penyetoran.
4) Kegiatan Apotek
Kegiatan utama yang dilakukan oleh Apotek Kimia Farma meliputi kegiatan teknis
kefarmasian maupun kegiatan non teknis kefarmasian.
1. Kegiatan Teknis Kefarmasian
Kegiatan Teknis Kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi pengadaan,
penyimpanan, peracikan, penjualan obat dan perbekalan farmasi lainnya serta
pengelolaan psikotropika dan narkotika.
Universitas Andalas Page 17
a) Pengadaan barang
Pengadaan barang baik berupa obat dan perbekalan farmasi
dilakukan oleh seorang asisten apoteker yang bertanggung jawab kepada
Apoteker Pengelola Apotek (APA).
Pengadaan barang di Apotek Kimia Farma dilakukan melalui Bisnis
Manajer. Permintaan barang dilakukan dari masing-masing apotek di
bawah Bisnis Manajer dengan cara mengisi lembar Bon Permintaan
Barang Apotek (BPBA) kemudian dikirim secara online dan akan terbaca
secara otomatis di komputer Bisnis Manajer. Kemudian bagian pembelian
melakukan pemesanan kepada PBF. Barang yang dipesan oleh apotek
akan diantar langsung oleh PBF yang bersangkutan ke apotek pemesan.
Apotek pelayanan dapat melakukan pembelian mendesak jika obat
atau perbekalan farmasi lainnya dibutuhkan segera tetapi tidak ada
persediaan. Akan tetapi hal ini tetap harus dikomunikasikan dengan
bagian pembelian di BM. Khusus untuk pengadaan narkotika, pengadaan
dilakukan oleh masing-masing apotek pelayanan melalui surat pesanan.
Pembelian obat dan perbekalan farmasi lainnya tidak saja berasal
dari PBF Kimia Farma tetapi juga dari PBF atau distributor resmi/berizin
lainnya. Adapun dasar pemilihan PBF atau distributor adalah sebagai
berikut:
1. Ketersediaan barang.
2. Kualitas barang yang dikirim dapat dipertanggungjawabkan.
3. Besarnya potongan harga (diskon) yang diberikan.
4. Kecepatan pengiriman barang yang tepat waktu.
5. Cara pembayaran tunai atau kredit.
Prosedur pembelian barang melalui BM:
1. Bagian pembelian di BM mengumpulkan data barang yang harus
dipesan berdasarkan permintaan dari masing-masing apotek.
Pemesanan dilakukan oleh BM setiap hari kecuali hari Minggu.
2. Bagian pembelian BM membuat surat pesanan yang berisi nama
distributor, nama barang, kemasan, jumlah barang, dan potongan
harga yang kemudian ditandatangani oleh bagian pembelian dan
Universitas Andalas Page 17
Apoteker Pengelola Apotek. Surat pesan dibuat rangkap dua untuk
dikirim ke distributor dan arsip bagian pembelian.
3. Setelah membuat surat pesanan, bagian pembelian langsung
memesan barang ke distributor. Apabila pesanan dilakukan
mendadak maka bagian pembelian akan melakukan pemesanan
dengan langsung mengambil barang ke tempat distributor
4. PBF akan mengantar langsung barang yang dipesan oleh apotek
yang bersangkutan dan setelah barang yang dipesan datang
dilakukan penerimaan dan pemeriksaan nama, kemasan, jumlah dan
kondisi barang serta dilakukan pencocokan antara faktur dan salinan
faktur dengan surat pesanan yang meliputi nama, kemasan, jumlah,
harga barang serta nama distributor. Kemudian faktur
ditandatangani dan diberi stempel apotek. Faktur asli diserahkan
kembali kepada petugas pengantar barang atau distributor untuk
kemudian dijadikan bukti pada waktu pembayaran. Salinan faktur
umumnya berjumlah 3 lembar, 1 lembar disimpan oleh apotek
sebagai arsip, sedangkan 2 lembar disimpan untuk kepentingan
administrasi dan pembayaran hutang dagang.
b) Penyimpanan barang
Apotek Kimia Farma melakukan penyimpanan barang di ruang peracikan
dan di tempat penjualan bebas. Untuk obat-obat yang dapat dibeli bebas
diletakkan di swalayan farmasi ataupun dibelakang kasir.
1. Penyimpanan di ruang peracikan
Penyimpanan obat atau perbekalan farmasi di ruang peracikan
dilakukan oleh asisten apoteker. Setiap pemasukan dan penggunaan
obat/barang harus diinput ke dalam komputer dan untuk ketelitian
sebaiknya dicatat pada kartu stok yang meliputi tanggal
pengisian/pengambilan, nomor dokumennya, jumlah barang yang
diisi/diambil, sisa barang dan paraf petugas yang melakukan
pengisian/pengambilan barang. Kartu stok ini diletakkan di masing-
masing obat/barang. Setiap asisten apoteker bertanggung jawab
terhadap stok barang yang ada di lemari.
Universitas Andalas Page 17
Penyimpanan barang disusun berdasarkan kelas terapi, jenis sediaan,
bentuk sediaan dan alfabetis. Penyimpanan obat/barang di ruang
peracikan disusun sebagai berikut:
1. Lemari penyimpanan obat ethical.
2. Lemari penyimpanan obat psikotropika.
3. Lemari penyimpanan obat generik.
4. Lemari penyimpanan bahan baku.
5. Obat narkotika disimpan dalam lemari khusus yang terkunci.
6. Lemari penyimpanan sediaan sirup atau suspensi.
7. Lemari penyimpanan obat tetes/drops, salep dan tetes mata.
8. Lemari penyimpanan ampul, syringe dan infus.
9. Lemari es untuk penyimpanan obat yang termolabil seperti
suppositoria, serum dan vaksin.
2. Penyimpanan obat/barang yang dapat dibeli bebas
Obat/barang yang dapat dibeli secara bebas disimpan di rak-rak
penjualan obat bebas swalayan farmasi disamping ruang tunggu
pasien ataupun dibelakang kasir. Pengaturan penyimpanannya
didasarkan pada bentuk dan jenis sediaan serta kegunaannya agar
memudahkan petugas dalam mengambil obat/barang yang diinginkan
oleh pembeli.
c) Penjualan
Penjualan yang dilakukan oleh Apotek Kimia Farma meliputi:
1) Penjualan obat tunai dengan resep dokter
Penjualan obat dengan resep tunai dilakukan terhadap pelanggan yang
langsung datang ke apotek untuk menebus obat yang dibutuhkan dan
dibayar secara tunai. Prosedur pelayanan resep tunai adalah sebagai
berikut:
1. Asisten apoteker pada bagian penerimaan resep menerima resep
dari pasien, lalu memeriksa kelengkapan dan keabsahan resep
tersebut.
2. Asisten apoteker akan memeriksa ada atau tidaknya obat dalam
persediaan. Bila obat yang dibutuhkan tersedia, selanjutnya
dilakukan pemberian harga dan diberitahukan kepada pasien.
Universitas Andalas Page 17
Setelah pasien setuju segera dilakukan pembayaran atas obat
pada bagian counter yang dijaga oleh asisten apoteker. Bila obat
hanya diambil sebagian maka petugas membuat salinan resep
untuk pengambilan sisanya. Bagi pasien yang memerlukan
kuitansi dapat pula dibuatkan kuitansi dan salinan resep di
belakang kuitansi tersebut.
3. Resep diberi nomor urut resep. Selanjutnya nomor resep tersebut
diserahkan kepada pasien untuk mengambil obat pada bagian
penyerahan obat.
4. Kasir mencatat jumlah obat dalam resep dan harganya pada
lembar laporan penjualan harian, kemudian resep asli diserahkan
ke bagian peracikan atau penyiapan obat. Asisten apoteker pada
bagian peracikan atau penyiapan obat akan meracik atau
menyiapkan obat sesuai dengan resep dibantu oleh juru resep.
5. Setelah obat selesai disiapkan maka obat diberi etiket dan
dikemas.
6. Sebelum obat diberikan, dilakukan pemeriksaan kembali meliputi
nomor resep, nama pasien, kebenaran obat, jumlah dan etiketnya
serta dilakukan pemeriksaan salinan resep sesuai resep aslinya
dan kebenaran kwitansi.
7. Obat diserahkan kepada pasien sesuai dengan nomor resep.
Alamat dan nomor telepon pasien dicatat, lalu pasien diberikan
informasi tentang cara pemakaian obat dan informasi lain yang
diperlukan pasien.
8. Lembaran resep asli dikumpulkan menurut nomor urut dan
tanggal resep dan disimpan sekurang-kurangnya tiga tahun.
2) Penjualan obat dengan resep kredit
Penjualan obat dengan resep kredit berdasarkan perjanjian kerjasama
yang telah disepakati oleh suatu perusahaan/instansi dengan apotek
yang pembayarannya dilakukan secara kredit melalui penagihan
kepada perusahaan secara berkala. Prosedur pelayanan resep kredit
pada dasarnya sama dengan pelayanan resep tunai, hanya saja pada
pelayanan resep kredit terdapat beberapa perbedaan seperti:
Universitas Andalas Page 17
(1) Setelah resep kredit diterima dan diperiksa kelengkapannya maka
tidak dilakukan penetapan harga dan pembayaran oleh pasien
tetapi langsung dikerjakan oleh petugas apotek.
(2) Penomoran resep kredit dibedakan dengan resep tunai.
(3) Resep disusun dan disimpan terpisah dari resep tunai kemudian
dikumpulkan dan dijumlahkan nilai rupiahnya berdasarkan
masing-masing instansi atau perusahaan untuk dilakukan
penagihan pada saat jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati
bersama.
d) Penjualan bebas
Penjualan bebas yang dimaksud adalah penjualan obat dan
perbekalan farmasi lainnya yang dapat dibeli tanpa resep dari dokter
seperti obat OTC (over the counter) baik obat bebas maupun bebas
terbatas. Penjualan ini dikenal sebagai pelayanan HV (Hand Verkoop).
Prosedur penjualan bebas yang dilakukan adalah sebagi berikut:
(1) Petugas HV menerima permintaan barang dari pasien dan langsung
menginformasikan harga.
(2) Setelah disetujui oleh pembeli, pembeli langsung membayar ke kasir
kecil
(3) Bagian kasir menerima uang pembayaran dan membuat bukti
penyerahan nota penjualan bebas.
(4) Barang beserta bukti pembayaran penjualan bebas diserahkan kepada
pasien (setiap pengambilan obat jadi untuk pelayanan HV maka
jumlah obat yang tertera pada kartu stok harus dipotong).
2. Kegiatan Non Teknis Kefarmasian
Kegiatan non teknis kefarmasian yang dilakukan oleh Apotek Kimia
Farma hanya berupa administrasi harian dalam bentuk pembuatan laporan
harian baik penjualan tunai maupun kredit, penyerahan BPBA ke BM serta
memasukkan data resep tunai dan kredit. Kegiatan non teknis kefarmasian
dimulai dari kegiatan pencatatan. Kegiatan pencatatan dilakukan oleh bagian
administrasi dan keuangan di Bussiness Manager (BM). Kegiatan pencatatan
yang dilakukan meliputi kegiatan administrasi dan keuangan. Kegiatan
Universitas Andalas Page 17
administrasi ditangani oleh beberapa staf administrasi dan keuangan yang
bertanggung jawab kepada supervisor administrasi dan keuangan, sedangkan
kegiatan keuangan ditangani oleh kasir besar. Supervisor administrasi dan
keuangan, serta kasir besar bertanggung jawab langsung kepada BM.
1. Kegiatan administrasi
Pembelian dilakukan oleh BM sehingga dokumen dari bagian
pembelian akan dibukukan oleh tata usaha di kartu utang sebagai utang
apotek. Untuk penjualan tunai maupun kredit, hasil penjualan tunai dari
kasir kecil masing-masing apotek pelayanan diserahkan ke kasir besar di
BM untuk dibukukan pada buku kas. Sedangkan untuk penjualan kredit,
dari masing-masing apotek pelayanan hanya menyerahkan copy kwitansi
kepada bagian administrasi dan dibukukan di kartu piutang. Dalam
melaksanakan tugasnya, supervisor administrasi dan keuangan dibantu oleh
beberapa staf bagian:
a) Administrasi Pembelian
Setiap transaksi pembelian tunai maupun kredit akan dicatat oleh
bagian administrasi pembelian ke dalam buku pembelian apotek setiap
hari, yang kemudian di-entry datanya ke komputer. Dalam pencatatan
dicantumkan nama distributor, nama faktur, nama dan jumlah barang,
harga barang, tanggal pembelian dan besarnya potongan harga.
b) Administrasi Penjualan
Setiap penjualan tunai maupun kredit dicatat oleh bagian administrasi
penjualan setiap hari berdasarkan Laporan Ikhtisar Penjualan Harian
(LIPH). Penjualan tunai dicatat ke dalam buku kas (jurnal umum),
sedangkan penjualan kredit dicatat ke dalam laporan piutang dagang.
c) Administrasi Personalia/Sumber Daya Manusia
Administrasi Personalia/umum mencatat semua data tentang pegawai,
menyiapkan usulan perubahan status pegawai yang berhak
mendapatkan kenaikan pangkat dan membuat laporan absensi pegawai.
2. Kegiatan keuangan
Kegiatan keuangan ditangani oleh seorang kasir besar yang
betanggungjawab langsung setiap hari, termasuk penerimaan dan
pengeluaran uang. Kasir besar bekerjasama dengan bagian Tata Usaha
dalam hal administrasi, pembukuan dan laporan.
Universitas Andalas Page 17
5) Pengelolaan Narkotika
Pengelolaan narkotika diatur secara khusus mulai dari pengadaan sampai
pemusnahan untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyalahgunaan obat
tersebut. Pelaksanaan pengelolaan narkotika di Apotek Kimia Farma meliputi:
a. Pemesanan narkotika
Pemesanan sediaan narkotika dilakukan secara tertulis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Kemudian surat pesanan narkotika yang sudah
ditandatangani oleh APA dikirim ke BM. Pemesanan dilakukan ke PBF Kimia
Farma selaku distributor tunggal dengan membuat surat pesanan khusus
narkotika yang dibuat rangkap empat, yang masing-masing diserahkan ke PBF
yang bersangkutan (SP asli dan 2 lembar copy SP), dan satu lembar sebagai
arsip apotek.
b. Penerimaan narkotika
Penerimaan narkotika dari PBF harus diterima oleh APA atau
dilakukan dengan sepengetahuan APA. Apoteker akan menandatangani faktur
tersebut setelah dilakukan pencocokan dengan surat pesanan. Pada saat
diterima dilakukan pemeriksaan yang meliputi jenis dan jumlah narkotika
yang dipesan
c. Penyimpanan narkotika
Obat-obat yang termasuk golongan narkotika di Apotek Kimia Farma
disimpan dalam lemari khusus yang terkunci.
d. Pelayanan narkotika
Apotek Kimia Farma hanya melayani resep narkotika dari resep asli
atau salinan resep yang dibuat oleh Apotek Kimia Farma sendiri yang belum
diambil sama sekali atau baru diambil sebagian. Apotek tidak melayani
pembelian obat narkotika tanpa resep atau pengulangan resep yang ditulis oleh
apotek lain.
e. Pelaporan narkotika
Pelaporan penggunaan narkotika di Apotek Kimia Farma dibuat setiap bulan
yang meliputi laporan penggunaan sediaan jadi narkotika dan laporan
penggunaan bahan baku narkotika. Laporan dibuat rangkap lima dan
ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nama jelas, alamat apotek,
dan stempel apotek yang kemudian dikirimkan kepada Dinas Pelayanan
Kesehatan Kota Palembang, dengan tembusan kepada:
Universitas Andalas Page 17
1) Kepala Balai Besar POM Propinsi Sumatera Selatan.
2) Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan.
3) Dinas Kesehatan Kota
4) Arsip (Apotek dan Bisnis Manager)
f. Pemusnahan narkotika:
Prosedur pemusnahan narkotika dilakukan sebagai berikut:
1) Apoteker pengelola apotek membuat dan mendatangani surat
permohonan untuk pemusnahan narkotika yang berisi antara lain jenis
dan jumlah narkotika yang rusak dan atau tidak memenuhi syarat.
2) Surat permohonan yang telah ditandatangani oleh APA dikirimkan ke
Balai Besar POM Sumatera Selatan. Balai Besar POM akan menetapkan
waktu dan tempat pemusnahan.
3) Kemudian dibentuk panitia pemusnahan yang terdiri dari Apoteker
Pengelola Apotek, Asisten Apoteker, Petugas Balai POM dan Kepala
Kantor Dinkes Kota Palembang.
4) Bila pemusnahan narkotika telah dilaksanakan, maka dibuat Berita
Acara Pemusnahan yang berisi :
a) Hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat dilakukannya pemusnahan.
b) Nama, jenis dan jumlah narkotika yang dimusnahkan.
c) Cara pemusnahan.
d) Petugas yang melakukan pemusnahan.
e) Nama dan tanda tangan Apoteker pengelola Apotek
Berita acara tersebut dikirimkan kepada:
a) Kepala Balai Besar POM Propinsi Sumatera Selatan.
b) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan.
c) Arsip apotek.
6) Pengelolaan Psikotropika
Pengelolaan psikotropika di Apotek Kimia Farma meliputi:
a. Pemesanan psikotropika
Pemesanan psikotropika di apotek Kimia Farma dilakukan dengan
pemesanan secara langsung ke PBF. Kemudian surat pesanan psikotropika di
tanda tangani oleh APA setelah itu di kirim ke BM. Pemesanan psikotropika
dilakukan dengan menggunakan Surat Pesanan Psikotropika yang boleh berisi
Universitas Andalas Page 17
lebih dari satu jenis psikotropika. Surat pemesanan dibuat rangkap 2, yang
masing-masing diserahkan ke PBF yang bersangkutan dan sebagai arsip di
apotek.
b. Penyimpanan psikotropika
Pemyimpanan psikotropika dilakukan dilemari khusus yang terpisah dari
sediaan yang lain.
c. Pelayanan psikotropika
Apotek Kimia Farma melayani resep psikotropika dari resep asli atau
salinan resep yang dibuat oleh Apotek Kimia Farma sendiri yang belum
diambil sama sekali atau baru diambil sebagian. Apotek tidak melayani
pembelian psikotropika tanpa resep atau pengulangan resep yang ditulis oleh
apotek lain.
d. Pelaporan psikotropika
Laporan penggunaan psikotropika dikirimkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan setiap bulan. Laporan psikotropika memuat nama apotek, nama
obat, nama distributor, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, tujuan
pemakaian dan stok akhir. Laporan ditandatangani dilengkapi dengan nama
APA dan nomor SIK, serta stempel apotek dengan tembusan kepada:
1) Kepala Balai Besar POM Propinsi Sumatera Seatan.
2) Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan
3) Arsip Apotek.
e. Pemusnahan psikotropika
Tata cara pemusnahan psikotropika sama dengan tata cara pemusnahan
narkotika. Dalam pelaksanaannya pemusnahan psikotropika dapat dilakukan
bersamaan dengan pemusnahan narkotika.
Universitas Andalas Page 17
BAB IV
PEMBAHASAN
Apotek Kimia Farma merupakan apotek pelayanan yang berada di bawah koordinasi
Unit Bisnis Manager wilayah Palembang. Apotek Kimia Farma ini berlokasi di Jalan Kol.
Atmo Palembang, lokasinya cukup strategis, karena terletak di tepi jalan raya dan mudah
dijangkau oleh masyarakat dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dan berada
pada pemukiman penduduk sehingga cukup dikenal masyarakat sekitar. Selain itu letaknya
dekat dengan klinik-klinik, praktek dokter umum dan dokter spesialis yang merupakan salah
satu kelebihan tersendiri bagi apotek dan sebagai faktor penunjang keberhasilan Apotek
Kimia Farma.
Dari segi tata ruang, Apotek Kimia Farma dinilai sudah cukup baik untuk dapat
menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan karena sudah sesuai dengan KepMenKes RI
No. 1332/MenKes/SK/X/2002. Hal ini dapat terlihat dari adanya penataan ruang yang
terpisah antara ruang tunggu pasien, penerimaan resep dan penyerahan obat, ruang
penyimpanan obat, ruang peracikan yang dilengkapi dengan bak cuci, ruang administrasi,
swalayan farmasi, mushola, praktek dokter dan toilet. Ruangan yang ada di Apotek
dilengkapi dengan pendingin udara dan penerangan yang baik sehingga memberikan
kenyamanan baik bagi petugas apotek maupun pasien. Selain itu, Apotek Kimia Farma
memiliki area parkir, sehingga memudahkan pengunjung yang memiliki kendaraan. Pada
bagian dalam Apotek terdapat papan nama Apotek yang memuat nama Apotek, nama APA
dan nomor SIK APA.
Pada saat pengerjaan resep, telah dibuat semacam kartu HKRS (harga, kemas, racik,
dan serahkan) yang harus diisi oleh masing-masing petugas yang melakukan pengambilan
obat maupun yang melakukan peracikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya
kesalahan obat dan memudahkan penelusuran kembali bila sewaktu-waktu terjadi kekeliruan
atau masalah yang berkaitan dengan obat dalam resep atau adanya komplain dari pasien.
Untuk Apotek Kimia Farma sendiri penggunaan kartu HKRS sudah dijalankan.
Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk pasien serta swamedikasi
diberikan oleh apoteker. Apotek Kimia Farma telah mempunyai tempat khusus untuk
melakukan konseling antara apoteker dengan pasien.
Dalam melayani resep kredit, Apotek Kimia Farma bekerjasama dengan beberapa
instansi yang terkait. Sistem pelayanan resep dapat dilakukan di seluruh Apotek Kimia Farma
atau hanya di Apotek-apotek Kimia Farma tertentu saja, tergantung dari kesepakatan antara
Universitas Andalas Page 17
instansi dengan Kimia Farma. Selain melayani resep kredit instansi, Apotek Kimia Farma
atau juga melayani resep ASKES InHealt. Resep ASKES InHealt memiliki beberapa
keuntungan dan kerugian. Keuntungannya antara lain obat telah distandarisasi sehingga
menghemat modal kerja Apotek, kemungkinan obat tidak laku kecil dan dapat membeli obat
dalam jumlah besar untuk memperoleh discount. Sedangkan kerugiannya yaitu pembayaran
dilakukan secara kredit sehingga perlu menambah modal kerja, discount harga diminta oleh
perusahaan asuransi. Banyaknya pelayanan resep kredit sebenarnya menunjukkan bahwa
suatu Apotek cukup bagus dalam pengembangan usaha tetapi bila resep kredit yang diterima
oleh Apotek semakin banyak, maka semakin besar pula modal Apotek yang tertahan dalam
bentuk piutang.
Berdasarkan pengamatan secara visual selama PPKPA, Apotek Kimia Farma jarang
melakukan penolakan resep karena sebagian besar pelanggan Apotek Kimia Farma adalah
pelanggan dari PTBA, PLN, dan lain-lain yang bekerjasama dengan Apotek Kimia Farma
dalam pengobatan karyawannnya serta pelanggan dari praktek dokter bersama dengan
Apotek Kimia Farma (doctor in house) sehingga tidak tersedianya obat di Apotek Kimia
Farma sangat jarang terjadi. Apabila ada obat dalam resep yang tidak tersedia, ada upaya
untuk memenuhi permintaan konsumen dengan menawarkan obat lain sebagai pengganti obat
yang tidak ada dengan komposisi yang sama. Selain itu juga dilakukan pencatatan terhadap
resep yang ditolak guna mempersiapkan persediaan obat agar mengurangi penolakan resep di
masa mendatang. Jika ada obat yang persediaannya habis, maka dilakukan pengecekkan stok
obat di gudang dan jika obat tersedia maka obat dapat langsung diberikan kepada pasien.
Tetapi jika tidak ada maka pasien ditawarkan untuk menunggu obat atau obat diantarkan ke
rumah pasien tanpa harus menunggu, selain itu obat yang kurang pun akan dijanjikan untuk
disediakan obatnya sehari setelah pembelian.
Penyimpanan obat-obat di Apotek Kimia Farma diurutkan berdasarkan kelompok
tertentu seperti obat-obat generik, obat bermerek dagang yang disusun secara farmakologis,
obat golongan psikotropika dan narkotik, obat yang disusun berdasarkan bentuk sediaan (obat
suntik, sediaan cair, obat tetes oral, mata, hidung, telinga, dan inhaler), serta obat-obat yang
stabilitasnya dipengaruhi suhu dan udara sehingga harus disimpan di dalam lemari es
(suppositoria, ovula, insulin dan sebagainya). Semua kelompok obat tersebut disusun secara
alfabetis untuk mempermudah pencarian. Untuk obat-obat bebas disusun di counter swalayan
berdasarkan khasiat secara alfabetis. Selain itu juga terdapat tempat khusus untuk
penyimpanan alat-alat kesehatan. Penyimpanan narkotik dan psikotropik berada di dalam
lemari khusus dan tertutup tetapi tidak terkunci dengan baik. Untuk memudahkan dalam
Universitas Andalas Page 17
pengontrolan obat, masing-masing obat memiliki kartu stok pada kotak penyimpanannnya.
Setiap ada obat yang masuk (berasal dari pembelian maupun dari apotek lain) dan keluar
(karena penjualan maupun droping ke apotek lain) harus dicatat di kartu stok masing-masing
dan di-entry ke komputer. Hal ini penting dilakukan untuk mempermudah dalam
pengontrolan stok obat dan kesesuaian antara jumlah fisik obat dengan jumlah obat pada
kartu stok. Namun dalam hal ini petugas terkadang mengalami kendala yaitu pada jam-jam
sibuk, setelah mengambil obat, petugas tidak sempat mencatat pada kartu stok sehingga
jumlah barang yang ada seringkali tidak sesuai dengan kartu stok. Hal ini dapat menghambat
dan memperlama kegiatan stock opname yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Stock
opname juga berfungsi untuk mengecek barang secara fisik apakah sesuai dengan jumlah
yang ada di komputer atau tidak. Agar obat yang ada tidak kadaluarsa, maka Apotek Kimia
Farma membuat semacam kertas berwarna yang di tempel pada kotak obat untuk
menunjukkan tahun kadaluarsa obat.
Proses administrasi di Apotek Kimia Farma dilakukan secara komputerisasi untuk
meningkatkan kelancaran dan efisiensi pelayanan apotek. Sistem komputer kasir
mengharuskan petugas memasukkan alamat dan nomor telepon pasien yang dapat dihubungi
sebelum melakukan pencetakan struk pembayaran. Hal ini dilakukan untuk membantu apotek
dalam mengatasi masalah yang mungkin baru diketahui setelah obat diserahkan kepada
pasien. Apotek Kimia Farma sudah menerapkan konsep GPP dalam rangka menjamin
kualitas, keamanan dan khasiat obat. Hal-hal yang dilakukan seperti: penataan obat
berdasarkan kelas terapi, etiket obat yang disertai dengan jumlah obat, nama obat, tanggal
kadaluarsa, stempel pada copy resep, sticker aturan/ peringatan penggunaaan obat, pemberian
informasi obat pada saat penyerahan obat kepada pasien serta keramahan kepada pasien.
Setiap pasien yang membeli atau menebus obat di apotek selain obat bebas tanpa
membawa resep, maka petugas apotek akan mencatat nama dan alamat pasien di komputer
sehingga bisa ditelusuri riwayat pengobatan pasien. Data tersebut sekaligus menjadi medical
record pasien yang terkomputerisasi serta bisa digunakan untuk kepentingan tertentu bagi
APA seperti konseling, diskusi dengan dokter, penelitian dan lain-lain.
Secara umum, petugas yang bekerja di bagian pelayanan atau penjualan telah
melayani dengan ramah, biasanya dimulai dengan sapaan dan tawaran bantuan serta diakhiri
dengan ucapan terima kasih sebagai penutup. Petugas juga bersikap santun dan informatif
dengan selalu berbicara dengan bahasa yang baik. Petugas selalu tanggap dan cepat
menangani keluhan serta membantu mengatasi kesulitan konsumen. Misalnya, jika konsumen
tidak mampu menebus obat maka dicarikan obat dengan zat aktif atau khasiat sama dengan
Universitas Andalas Page 17
harga yang lebih terjangkau atau ditebus sebagian dulu. Keadaan tersebut perlu terus
dipertahankan dan sedapat mungkin ditingkatkan karena keramahan petugas merupakan salah
satu unsur pendorong untuk menimbulkan minat pelanggan sehingga melakukan pembelian.
Pengadaan barang di Apotek Kimia Farma dilakukan dengan menggunakan sistem
Distribution Center (DC). Berdasarkan sistem ini, pengeluaran dan pemasukan barang di
apotek langsung terhubung secara komputerisasi dengan gudang Bussiness Manager (BM)
sehingga gudang BM dapat mengetahui barang yang mencapai minimum stok. Barang yang
mencapai minimum stok akan dikirim oleh BM berdasarkan kebutuhan masing-masing
apotek pelayanan. Selain itu, dibuat Bon Permintaan Barang Apotek (BPBA) dimana
dilakukan dua kali dalam seminggu untuk pemesanan barang (hari Senin dan Kamis)
sehingga pengecekan barang secara fisik oleh petugas apotek dilakukan satu hari sebelum
pengirim BPBA. Barang-barang yang sudah hampir habis dibuat BPBA untuk kemudian
dikirimkan ke Apotek BM. Untuk obat-obat narkotik, permintaan barang harus menggunakan
Surat Pesanan (SP) khusus rangkap empat yang dalam satu SP hanya dapat memesan satu
macam obat dan harus ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA). Sedangkan
untuk obat-obat psikotropik, permintaan barang harus menggunakan SP khusus rangkap dua
dan dalam satu SP dapat memesan beberapa jenis psikotropik tetapi satu distributor dan harus
ditandatangani oleh APA. Karena itu, khusus untuk pemesanan narkotika dan psikotropik
tidak termasuk ke dalam sistem DC melainkan langsung dilakukan oleh masing-masing
apotek pelayanan. Sistem DC memiliki keuntungan diantaranya jumlah barang yang dipesan
banyak, sehingga dapat memperoleh diskon yang lebih besar dari distributor serta
mengurangi tugas apotek pelayanan dalam pengadaan barang karena pada sistem DC semua
administrasi pembayaran yang berhubungan dengan pengadaan barang dilakukan oleh BM
(semua pembayaran di BM).
Dalam setiap pergantian shift, petugas apotek yang bertanggung jawab harus
melaporkan seluruh hasil penjualan apotek dalam bentuk bukti setoran kasir apotek untuk
selanjutnya divalidasi. Validasi dilakukan terhadap semua transaksi, baik tunai maupun
kredit. Validasi adalah proses pengecekan data transaksi dari hasil entry, lalu bukti setoran
kas untuk transaksi tunai dicocokkan dengan kas yang ada.
Universitas Andalas Page 17
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pengamatan selama Pelatihan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PPKPA) di
Apotek Kimia Farma, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Apotek merupakan suatu sarana yang memiliki peranan penting dalam pelayanan
kefarmasian serta tanggung jawab moral dan etika profesi.
2. Apoteker Pengelola Apotek (APA) di Apotek Kimia Farma dalam melaksanakan
tugasnya di apotek memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelayanan
kefarmasian dan berwenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan
mutu pelayanan apotek dan manajemen apotek.
3. Lokasi Apotek Kimia Farma cukup strategis karena berada di pinggir jalan raya
yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, pertokoan, pasar, klinik, rumah sakit
dan banyak dilalui oleh kendaran umum sehingga mudah dijangkau oleh
masyarakat.
4. Apotek Kimia Farma merupakan apotek pelayanan yang menggunakan sistem
pengadaan barang secara desentralisasi yaitu pengadaan barang dilakukan oleh
bagian pembelian di Unit Bisnis Manager dan administrasi telah didukung oleh
sistem komputerisasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan di apotek.
5. Penyimpanan obat di Apotek Kimia Farma berdasarkan efek farmakologi dan bentuk
sediaan dimana penyusunannya secara alfabetis sehingga memudahkan petugas
untuk mengambil obat.
6. Penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika di Apotek Kimia
Farmadisimpan pada rak yang terpisah. Penambahan dan pengurangan barang
dicatat dalam kartu stok masing-masing barang.
7. Apotek Kimia Farma memiliki praktek dokter in house.
8. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, Apotek Kimia Farma menyediakan layanan
pesan antar obat (Delivery Service).
Universitas Andalas Page 17
B. Saran
1. Untuk meningkatkan fungsi pelayanan seorang apoteker kepada masyarakat luas,
apotek harus mengoptimalkan pelayanannya baik dalam komunikasi, informasi
maupun edukasi tentang obat kepada pasien. Pelayanan tersebut dapat disampaikan
melalui leaflet, brosur maupun poster.
2. Perlu meningkatkan kedisiplinan petugas apotek dalam hal mencatat pemasukan dan
pengeluaran obat. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah
fisik obat dengan kartu stok dengan stok di komputer.
3. Pembinaan dan pelatihan seluruh personil di apotek sebaiknya dilakukan secara
berkesinambungan, agar pengetahuan dan keterampilan karyawan dapat ditingkatkan
sesuai dengan tuntutan konsumen akan pelayanan yang baik dan tepat.
4. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penilaian kepuasan konsumen
terhadap pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh Apotek Kimia Farma, misalnya
dengan membuat kuisioner yang dapat diisi langsung oleh pasien pada saat datang
ke apotek sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk
meningkatkan kepuasan konsumen.
5. Penggunaan sarung tangan dan masker bagi karyawan yang mengerjakan obat
racikan.
Universitas Andalas Page 17
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Materi Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Jakarta : PT. Kimia Farma Apotek. 2010.
Anonim. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek. Departemen Kesehatan RI. Jakarta: 2004.
Cipolle J Robert, dkk. Pharmaceutical Care Practice. 1998. Amerika serikat: The McGrow-Hill Companies.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta; 2009.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta; 2009.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/Sk/X/2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.992/Menkes/PER/X/1993, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta; 2009.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Jakarta; 1997.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jakarta; 1997.
Foster, Timothy. R.V. 1997. 101 Cara Meningkatkan Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Elex Media Komputindo Gramedia.
HDW Hartono. Manajemen Apotek. 2000. Jakarta: Depot Informasi Obat. Hal. 5-85.
LeBoeuf, Michael.1992 Memenangkan dan Memelihara Pelanggan. Jakarta: Pustaka Tangga.
Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No.26 Tahun 1965 tentang Apotek. Jakarta; 1980.
Umar M. (2005) Manajemen Apotek Praktis. Solo: CV.Ar-rahman. Hal. 4-5.
.
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 1. Struktur Organisasi PT. Kimia Farma Apotek
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 2. Struktur Organisasi Bisnis Manager Palembang PT. Kimia Farma Apotek
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 3. Alur Pelayanan Penerimaan Resep
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 4. Alur Penjualan Resep Tunai
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 5. Alur Penjualan Resep Kredit
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 6. Bon Permintaan Barang Apotek (BPBA)
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 7. Kartu Barang (Stok)
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 8. Copy Resep
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 9. Bon Pengambilan Obat (Dropping)
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 10. Contoh Bungkus, Etiket Obat, Labeling
Labeling Aturan Pakai Obat
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 11. Contoh Label, Pembungkus Puyer, Alat pembungkus puyer
Alat Pembungkus Puyer Sendok memasukan pulvis ke Bungkus
Bungkus Puyer
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 12. Alat cetak kapsul dan cangkang kapsul
Alat Cetak Kapsul
Ukuran Berbagai Cangkang Kapsul
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 13. Contoh Form 1a dan form 1b
Universitas Andalas Page 17
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 14. Surat Pesanan Narkotika
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 15. Surat Pesanan Psikotropika
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 16. Faktur Penerimaan Barang
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 17. Contoh Laporan Buku Kas Kecil dan Kas Besar
Universitas Andalas Page 17
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 18.
Contoh Laporan Penggunaan Narkotika
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 19. Beberapa Distributor Apotek Kimia Farma
Universitas Andalas Page 17
Lampiran 20. Denah Apotek Kimia Farma
Universitas Andalas Page 17