Gagaring Pagalung

Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Wewenang pengelolaan keuanganPenetapan APBMPelaksanaan APBMPengadaan dan Penghapusan AsetPelaporanPengawasanTindak lanjut/Sanksi

1. Wewenang pengelolaan keuanganSemua aset yg diterima untuk kepentingan persyarikatan adalah milik persyarikatan.Aset milik persyarikatan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan yang lebih tinggi.Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Bidang Keuangan Pimpinan Persyarikatan.Pengelolaan keuangan, meliputi:- Penggalian sumber-sumber dana sbg penerimaan;- Penyimpanan uang yang diterima langsung oleh Bidang keuangan maupun dari majelis, badan/lembaga, amal usaha ataupun perseorangan.- Pengendalian keuangan yang sesuai APBM;- Penyelenggaraan pembukuan secara tertib, teratur, tepat waktu, termasuk didalamnya pembuatan dan penyimpanan bukti-bukti yang diperlukan.Pimpinan persyarikatan berhak mempunyai dan mengatur pegawai Tata Usaha Keuangan.

2. Penetapan APBMAPBM adalah perkiraan pendapatan dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program kerja tahunan persyarikatan Muhammadiyah.RAPBM disusun berdasarkan mata anggaran Pendapatan dan BelanjaTahun anggaran 1 Januari 31 DesemberProses Pengajuan RAPBM dan PKT (Program kerja Tahunan)Proses Pengesahana RAPBM melalui Rapat Pleno dan dituangkan dalam SK Pimpinan Persyarkatan

3. Pelaksanaan APBMKetentuan UmumKetentuan Pelaksanaan: - Setiap penerimaan dan pengeluaran uang/barang dibuatkan Bukti Penerimaan/Pengeluaran- Dibentuk Kas Kecil untuk Majelis/Lembaga3. Macam-macam Anggaran dan Pendapatan (lihat lampiran 1)

4. Pengadaan Penghapusan AsetPengadaanMemuat ketentuan pengadaan dan prosedur persetujuanPenghapusanMemuat ketentuan penghapusan barang/piutang

5. PelaporanKetentuan Umuma. Setiap transaksi keuangan (penerimaan/pengeluaran) harus didukung Buktib. Bukti-bukti tsb harus diuji terlebih dahulu dan dibukukan2. Perangkat Pembukuan:a. Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Uang (Kas)b. Buku Kasc. Buku Bankd. Kartu Anggarane. Kartu Aset/Inventaris

Penerimaan Semua penerimaan dilakukan melalui rekening kas atau bank.Bendahara wajib mencatat semua penerimaan secara bruto.Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Pengeluaran Semua pengeluaran dilakukan melalui rekening kas atau bank.Bendahara wajib mencatat semua pengeluaran.Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap.

5. Pelaporan Laporan Laporan (Laporan Keuangan) a. Laporan Realisasi Anggaranb. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang (Kas)c. Penutupan Kas

6. PengawasanAlat peningkatan efisiensi.Mencakup pengawasan melekat dan fungsional (LPPK).

7. Tindak Lanjut/SanksiMengharuskan pimpinan obyek yang diperiksa untuk membuat pernyataan tertulis, menerima hasil rekomendasi pemeriksaan dan mempertanggung-jawabkan secara materiil.Pernyataan tertulis tsb harus disampaikan kepada LPPK dgn tembusan kepada Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah pd tingkatan masing-masing.Penyelesaian selanjutnya akan dilihat kasus demi kasus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.