dpho standar obat rasional

5/24/2018 DPHO Standar Obat Rasional

1/32

DPHO Standar Obat Rasional

[Kesehatan]

ASKES perusahaan asuransi di bawah Departemen Kesehatan yang menyelenggarakan

jaminan pelayanan kesehatan bagi pesertanya berdasarkan sistem managed care.Sebuah

sistem yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan dan pembiayaan. Keduanya saling terkait

di dalam mewujudkan pemberian pelayanan kesehatan yang tepat dan efisien, dengan

pembiayaan yang terkendali.

Saat ini permasalahan yang dihadapi hampir seluruh dunia di dalam penyelenggaraanpemberian pelayanan kesehatan, biaya pelayanan kesehatan yang semakin besar dari waktu

ke waktu, yang tidak selalu diikuti dengan peningkatan di dalam mutu pelayanan.

Peningkatan biaya pelayanan disebabkan pergeseran pelayanan kesehatan ke arah pelayanan

kesehatan yang kronis dan berjangka panjang karena peningkatnya populasi yang tua,

bertambahnya teknologi kedokteran baru yang mahal, pemberian pelayanan kesehatan yang

berlebihan dan tidak diperlukan, adanya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan

kesehatan yang berlebihan dan tidak rasional.

Di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, salah satu komponen yang memberikanandil yang cukup besar di dalam peningkatan biaya adalah obat. Di satu pihak obat

merupakan salah satu komponen yang penting di dalam upaya pengobatan (karena kalau

tidak mendapat yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya, penyakit yang diderita

sukar sembuh), namun di pihak lain obat juga merupakan komponen yang terbuka untuk

terjadinya inefisiensi (antara lain karena penyalahgunaan), sehingga utilisasi dan biayanya

meningkat dari waktu ke waktu.

Mengantisipasi hal tersebut, maka di dalam sistem managed caretelah dibuat ketentuan-

ketentuan di dalam pemberian obat, dimana cara yang paling efektif berupa penetapan suatustandar atau formularium obat yang meliputi suatu daftar dari produk obat-obatan yang akan

digunakan Pemberian Pelayanan Kesehatan (PKK).

Disamping penyusunan standar obat, ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan berupa

ketentuan tentang penulisan resep obat, dimana penulisan ini hanya dilakukan PKK atau

rovideryang termasuk di dalam jaringan pelayanan, dan harus berdasarkan pada standar

atau formulasi obat yang telah ditetapkan, pengambilan resep obat hanya pada apotek yang

termasuk dalam jaringan pelayanan.


2/32

Standar Obat

Khusus mengenai pelayanan obat bagi pesertanya, Askes menyadari perlunya pengendalianpelayanan obat. Hal itu untuk mewujudkan suatu pemberian obat-obatan yang efektif, aman

dan dengan harga yang wajar, suatu hal yang prioritas untuk diupayakan. Secara umum harga

obat di Indonesia terus naik, sampai melebihi kenaikan dari pendapatan penduduk, bahkan

untuk beberapa item obat harganya lebih tinggi daripada harga obat di negara-negara

tetangga.

Selain itu jumlah item atau produk obat yang beredar lebih banyak (lebih 13.000 item), hal

ini disebabkan banyak generik atau zat aktif obat yang sama yang diproduksi berbagai pabrik

Farmasi. Dalam menetapkan harga ada berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan harga

disebabkan pengendalian harga obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.

Berdasarkan hal itu Askes menetapkan kebijakan-kebijakan di dalam pelayanan obat, berupa

standar obat, penulisan resep obat bagi peserta harus dilakukan dokter atau dokter spesialis di

fasilitas PPK Askes dengan berpedoman pada DPHO. Pengambilan obat berdasarkan resep

obat tersebut harus di apotek PPK Askes.

Dari kebijakan yang telah ditetapkan, ketentuan tentang standar obat suatu kebijakan utama

yang merupakan prioritas, dimana dalam penerapannya perlu dikaitkan dengan penerpan

ketentuan lain seperti yang telah dikemukakan terdahulu.

Standar obat Askes disusun meliputi suatu daftar obat-obatan yang dikaitkan dengan harga

tertinggi dari setiap obat (hal ini dibuat untuk menyikapi situasi dimana banyak item obat

yang beredar dan disertai dengan variasi harga yang cukup besar) dan standar obat yang

dimaksud disebut Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).

Penyusunan

DPHO disusun sejak tahun 1987, untuk itu Askes dibantu Tim Ahli DPHO yang sangat

berperan didalam penyusunannya. Tim Ahli ini merupakan tim independen yang terdiri dari

ahli-ahli dari berbagai disiplin ilmu kedokteran dari berbagi Universitas di Indonesia. Di

samping itu keanggotaan tim juga meliputi wakil dari Departemen Kesehatan dan Badan


3/32

POM.

Tugas dari Tim Ahli untuk melakukan kajian atau seleksi ilmiah terhadap obat (Dalam

generik atau zat aktif) yang akan dimasukkan ke dalam DPHO, dimana pertimbangan utamadi dalam pemilihannya mengenai khasiat medis obat (efektifitas tinggi) serta keamanan obat

(efek samping kecil).

Acuan yang dipakai di dalam menyusun daftar obat (dalam generik atau zat aktif) adalah

Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang telah disusun oleh pemerintah, karena disadari

bahwa obat yang ada di dalam DOEN adalah obat-obat terpilih yang paling dibutuhkan dan

mutlak untuk diadakan. Sehubungan dengan hal itu, agar DPHO dapat memenuhi kebutuhan

obat-obat yang dibutuhkan di dalam pengobatan bagi pasien Askes, maka DPHO disusun

dengan mencakup seluruh kelas terapi obat yang ada dalam DOEN. Disamping itu DPHO

juga mencakup generik atau zat aktif yang tidak tercantum di dalam DOEN, karena DPHO

juga mengakomodir usulan generik atau zat aktif obat dari dokter spesialis di rumah sakit

pemerintah, sepanjang obat tersebut disebut disetujui oleh Tim Ahli berdasarkan suatu kajian

ilmiah.

Selanjutnya berdasarkan generik atau zat obat yang direkomendasikan Tim ahli, dilakukan

pemilihan produk atau item obat-obatan yang akan dimasukkan kedalam DPHO berdasarkan

pertimbangan mutu, kontinuitas produksi, jangkauan pendistribusian, serta harga dari setiapproduk obat yang ditawarkan oleh pabrik Farmasi.

Sehubungan dengan harga obat, Askes melakukan negoisasi harga dengan setiap pabrik

Farmasi untuk setiap produk atau item obat yang ditawarkan. Dengan banyaknya jumlah

peserta Askes dan keluarganya (15 juta jiwa), maka cakupan pemakaian obat-obatan yang

ada di dalam DPHO peserta Askes dan keluarganya cukup besar, hal ini menyebabkan

pabrik-pabrik Farmasi bersedia untuk memberikan harga dari obat-obatan yang ada di dalam

DPHO lebih rendah daripada harga dari obat-obatan yang ada di dalam DPHO lebih rendah

dari pada harga regulernya, karena pabrik Farmasi bisa menghemat didalam biaya promosi.

Dengan penyusunan DPHO sebagaimana telah dipaparkan, akan diperoleh daftar obat-obatan

yang memiliki manfaat medis yang besar (efektif), efek samping kecil (aman), dan harga

yang wajar (efien). Selain standar mencakup produk obat yang bermutu serta tersedia di

seluruh Indonesia.

Dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang obat,dilakukan revisi secara periodik. Seperti diterapkan proses penyusunan DPHO, proses revisi,


4/32

khusunya di dalam penambahan atau pengurangan generik atau zat aktif obat, dilaksanakan

Tim Ahli beserta wakil dari Departemen Kesehatan dan Badan POM.

Item atau produk obat yang terpilih untuk masuk ke dalam DPHO meliputi obat yangdiperdagangkan dengan nama brand/paten dan obat yang diperdagangkan dengan nama

generik. Dalam DPHO edisi XXI yaitu yang berlaku tahun 2002 terdapat 833 item obat yang

terdiri dari 394 (47,3%) item obat dengan nama generik dan 439 (52,7%) item obat dengan

nama brand /paten.

Penyediaan dan distribusi

Setelah DPHO selesai disusun dan selanjutnya direvisi secara teratur, harus diupayakan

supaya produksi dan penyediaan obat-obat yang tercantum di dalam DPHO,

pendistribusiannya, serta penyediaannya di Apotek yang ditunjuk sebagai PPK Askes harus

tetap terjaga kontinuitasnya.

Untuk itu, berkaitan dengan kontinuitas produksi dan penyediaan obat oleh produsen, Askes

telah mengadakan suatu perjanjian kerrja sama (PKS) dengan pabrik Farmasi yang obat

produksinya tercantum di dalam DPHO, didalam tahun 2002 Askes mengadakan PKS dengan74 Pabrik Farmasi.

Sedangkan berkaitan dengan pendistribusian obat dari pabrik Farmasi sampai ke Apotek yang

merupakan PPK Askes, diadakan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Disributor Obat atau

Pedagang Besar farmasi (PBF), didalam tahun 2002 Askes telah mengadakan PKS dengan 23

PBF.

Apotek PPK Askes merupakan fasilitas kesehatan dimana pasien pesreta Askes mngambil

obat berdasarkan resep obat DPHO yang telah ditulis oleh dokter keluarga atau dokter

spesialis di rumah sakit PPK Askes. Dengan demikian maka ketersediaan obat-obat DPHO di

Apotek PPK Askes adalah suatu yang mutlak harus dijaga. Sehubungan dengan hal tersebut,

Askes Kantor cabang di seluruh Indonesia telah mengadakan PKS dengan Apotek di

wilayahnya yang memenuhi kriteria yang ditetpkan, dimana pada saat ini kerja sama telah

dilakukan dengan 707 buah apotek dan 175 Instansi Farmasi.

Penerapan DPHO


5/32

DPHO merupakan standar obat yang dipakai di dalam penyelenggaraan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Askes bagi peserta oleh dokter keluarga pada pelayanan kesehatan

tingkat pertama, dan oleh dokter spesialis di rumah sakit PPK Askes, pada pelayanan

kesehatan tingkat lanjutan harus berpedoman pada DPHO.

Diakui penerapan DPHO sebagai pedoman dalam penulisan resep obat belum berjalan seperti

yang diharapkan, baik ditinjau dari pemberi pelayanan (dokter), maupun dari segi peserta

(pasien). Menghadapi hal-hal harus berusaha untuk meningkatkan penerapan resep obat yang

berpedoman pada DPHO.

Disadari dengan penerapan standar obat ini akan terjamin pemberian obat kepada peserta

yang bermutu, efektif, aman, dan efisien. Kegiatanyang dilaksanakan berupa pendekatan

kepada dokter di PPK Askes, untuk memberikan informasi tentang DPHO. Mengadakan

seminar-seminar mengenai pemakaian obat secara rasional dan DPHO untuk dokter keluarga

dan dokter spesialis di rumah sakit.

Pemantauan penulisan resep obat non DPHO di rumah sakit PPK Askes, yang dilaksanakan

oleh kantor Cabang Askes secara rutin. Mengadakan koordinasi dengan Apotek dan rumah

sakit dalam rangka menyesuaikan obat-obat DPHO yang dibutuhkan dokter spesialis dirumah sakit dengan obat DPHO yang tersedia di Apotek. Memberikan penyuluhan atau

informasi tentang DPHO kepada peserta secara rutin dan berkesinambungan. (djo)


6/32

Abstrak

Harga pokok produksi harus ditetapkan secara akurat, sehingga biaya yang

dibebankankepada konsumen adalah biaya yang seharusnyadikeluarkan untuk menghasilkan

produk tersebut.Harga pokok produksi digunakan antara lain sebagai dasar penetapan harga

ual produk yang dihasilkan, penilaian persediaan dan dasar penerimaan pesanan khusus(special order). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akurasi perhitungan harga

pokok produksi obat A yang dihasilkan oleh PT IEC, meliputi penetapan besarnya bahan

langsung, upah langsung dan BPTL obat A. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian

ini adalah PT IEC telah menetapkan secara akurat biaya bahan langsung dan upah langsung

untuk produk A, sedangkan BPTL untuk produk A yang ditetapkan PT IEC didasarkan atas

persentase tertentu dikalikan dengan harga jual net apotik. Penetapan BPTL ini kurang tepat,

karena tidak Mence rminkan jumlah BPTL yang sebenarnya dikorbankan untuk

memproduksi obat A. PT IEC sebaiknya memperhitungkan BPTL berdasarkan tarif BPTL

yang ditentukan di muka, karena lebih mencerminkan jumlah BPTL yang seharusnya

dikorbankan untuk menghasilkan produk A.

Suatu jenis obat memliki struktur suatu strukturharga yang ditentukan oleh produsen. Berikut

ini ilustrasi dalam penentuanharga obat sehingga obat tersebut jatuh di tangan pasien :

Harga Pokok Produksi (HPP) atau yang sering disebut denganCOGM (Cost Of Goods

Manufacture) terdiri dari Biaya Bahan Baku (bahanaktif, bahan tambahan dan bahan

pengemas), biaya tenaga kerja langsung (directlabour), dan biaya over-headcost (Biaya

telepon, BBM, listrik, spare part, trainingdll). Untuk industri farmasi, biaya bahan baku bisa

mencapai 70 80% , directlabour antara 5 10% , dan overhead cost antara 15 20 %

dariHPP. Khusus untuk obat-obat lisensi (under licence) dan obat paten (patenteddrugs)masih dibebani biaya lisensi/paten serta kewajiban untuk membelibahan baku dari pemberi

lisensi/paten. Hal inilah salah satu penyebab mengapaobat dengan kategori under licence atau

obat paten harganya jauh lebihtinggi daripada obat generic maupun branded generic.

HPP + Biaya Marketing + Biaya Lain-lain(General Affairs, termasuk komisi dan bonus

komisaris/direksi, biaya Corporate Social Responsibility danlain-lain) + Bunga& Depresiasi

+ Laba Operasional (profit) menjadi HJP (Harga Jual Pabrik)atau yang sering disebut

denganCOGS (Cost Of Goods Sales).

HJP + Distribution fee(biaya distribusi) = HNA (HargaNetto Apotek).

Oleh sebab itu Harga Jual Obat Di Apotek adalah =

[Harga Distributor] + [PPN 10 %] + [Harga jual Apotek] + [Uang Resep/Jasa dokter]


7/32

Siapa sih yang tidak sebel kalau beli obat dengan harga mahal ? apalagi kalau yang jual tidak

memberikan pelayanan yang ramah. Berikut ini beberapa hal yang penting untuk anda

ketahui dalam memberikan harga obat di Apotek.

1. Apotek Akan membeli Obat di Distributor

Apotek akan mengadakan obat-obatan dari Distributor Obat, PBF atau Sub distributor Obat(Saya rangkum jadi Distributor saja). Para Distributor ini memiliki marketing/sales obat

yang datang ke Apotek secara rutin dan memberikan informasi mengenai Obat baru, Obat

daluwarsa dan yang paling penting nih *diskon* obat yang akan dibeli. Mereka mempunyai

daftar harga dan bersaing mendapatkan Apotek untuk menjual obat-obat yang dijual.

Biasanya sales obat memberikan pelayanan Ekstra misalkan : diskon, entertainment, dll. Tapi

yang penting Apotek bisa mendapatkan obat.

2. Bagaimana Mendapatkan Diskon

Biasanya pihak distributor dan Pabrik obat memberikan diskon tertentu kepada Apotek

karena mereka biasanya di kejar target penjualan. Nah karena target penjualan ini biasanya

ada di akhir bulan, maka untuk itu Apotek biasanya kudu siap-siap setiap tanggal 25-30untuk menyiapkan obat apa yang harus kita beli. Kalau mau membeli obat dengan jumlah

besar biasanya diskonnya juga besar, tapi apotek harus mempertimbangkan bagaimana posisi

keuangannya pada akhit bulan itu, kalau kebablasan beli biasanya saat tagihan datang kita

kudu minta sama sales untuk ditunda dulu pembayarannya.

3. Mendapatkan Diskon

Jika beruntung distributor akan memberikan diskon sekitar 2,5% sampai 5 %, biasanya kalau

lebih dari itu jarang terjadi, meskipun demikian beberapa merek tertentu bisa diberikan

dalam bentuk obat misalkan : Beli 10 bonus 1,. Diskon ini biasanya dilihat juga bagaimana

rutinitas Apotek membeli Obat, karena kelangsungan pembelian obat juga berpengaruh padapemberian diskon. Disamping itu jumlah obat dan lokasi apotek juga berpengaruh dalam

memberikan diskon obat.

4. Pemberian PPN 10%

Setiap obat yang dibeli di distributor akan dijual oleh apotek dengan kenaikan 10% karena

PPN yang harus dibayar oleh Apotek. Nilai PPN ini cenderung tetap dan standar terjadi di

setiap apotek, meskipun demikian dapat juga ditemukan apotek mencantumkan harga jual

apotek minus PPN.

5. Pemberian Harga Jual Apotek

Dari harga yang sudah ditambahkan PPN, maka Apotek akan menambah harga jual sesuaidengan kebijakan apotek tersebut. Misalkan : 10% sampai 80%. Ini tergantung dari : Jenis

Apotek, Daerah/lokasi Apotek, Jenis Obat dll.

Misalkan : Di kota metropolitan keuntungan apotek sangat kecil, berkisar 5%-15%, Namun

untuk di daerah Kabupaten di Luar Jawa, keuntungan bisa mencapai 40%-80%. Namun harus

diperhatikan bahwa di kota metropolitan jumlah pelanggan sangat besar jika dibandingkan

daerah terpencil.

6.Pemberian Uang Resep/Jasa

Nilai uang resep ini sangat tergantung dari Apotek yang melayani, misalkan 1 buah resep

akan diberikan jasa Rp.300 , maka harga obat akan ditamba Rp.300. Uang ini biasanya dibagi untuk Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, karena mereka harus mempersiapkan


8/32

obat dan harus menghitung dosis dengan tepat. Selain itu Apoteker juga dituntut untuk

memberikan komunikasi,informasi dan edukasi. Uang Jasa dokter juga kadang dilibatkan

juga dalam resep obat, ini tergantung dari dokternya karena tidak semua dokter mau

menerima uang jasa apotek karena harga obatnya biasanya jadi mahal dan bikin dokter nggak

laris.

Article:

KEBIJAKAN PENGATURAN DAN

PENGENDALIAN HARGA OBAT DAN

DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN

INDUSTRI FARMASI11/Oct/2010

PENDAHULUAN

Siapa sebenarnya yang khawatir jika harga obat diatur oleh pemerintah?. Sudahpasti bukan pasien. Karena dengan pengaturan harga, pasien akan tertolong

memperoleh obat sesuai dengan kemampuannya. Sudah pasti juga bukan dokter,karena pada dasarnya dokter tidak berurusan dengan harga. Masyarakat umum jugapasti tidak khawatir, karena tujuannya pasti baik: meningkatkan kemampuanmasyarakat dalam memperoleh obat. Jadi, siapa sebenarnya yang khawatir jikaharga obat diatur dan dikendalikan pemerintah?.

Pertanyaan ini menjadi tidak sederhana jika kita menyepakati bahwa sebenarnyaindustri farmasi lah yang khawatir jika harga produknya diatur. Namun, apasebenarnya yang dikhawatirkan industri farmasi?. Apakah pengaturan dan

pengendalian harga (price regulation dan atauprice control) atau pembatasan harga(price limitation)?.


9/32

Pengaturan dan pengendalian harga obat di berbagai negara memberikan dampakyang kompleks. Sama kompleksnya dengan metode yang digunakan untuk itu.Pemerintah suatu negara pasti bermaksud baik ketika menerapkan kebijakan

pengaturan dan pengendalian harga. Tidak ada yang membantah kalau upayatersebut merupakan salah satu wujud peran dan tanggung jawabnya sebagairegulator. Apalagi jika dilakukan secara komprehensif (melibatkan seluruhpemangku kepentingan dalam proses pembentukan harga), adil dan transparan.Yang menjadi masalah adalah jika pengaturan dan pengendalian harga dilakukansecara elementer, tidak terstruktur dan hanya menekankan aspek pembatasanharga (price limitation).

Untuk mendalami berbagai pendekatan pengaturan dan pengendalian harga obat,

sangat layak untuk mengetahui dan memahami beberapa hal terlebih dahulu.

Pertama, apa sebenarnya masalah utama yang dihadapi suatu negara berkenaandengan industri farmasinya. Dengan mengetahui masalah utama ini maka akandapat ditarik urgensi pengaruh pengaturan dan pengendalian harga obat dankontribusinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi industri farmasi dinegara bersangkutan, dan yang paling utama: manfaatnya bagi peningkatan derajatkesehatan masyarakat.

Kedua, apa sebenarnya yang dimaksud (dan dikhawatirkan) berkenaan denganpengaturan dan pengendalian harga. Bagaimana bentuk intervensi yang dilakukanpemerintah dan apa dampak positif dan negatifnya.

MASALAH UTAMA INDUSTRI FARMASI NEGARA BERKEMBANG

Dalam paper yang dikeluarkan oleh World Bank Pharmaceutical tahun 2000,

disebutkan bahwa negara-negara berkembang menghadapi lima masalah utama

yang berkaitan dengan industri farmasi dan obat-obatan, yaitu:

1. Significant Public and Private Expenditures.


10/32

Salah satu karakteristik negara berkembang (khususnya yang masuk dalam

kelompok negara miskin) adalah tingginya morbidity rate(angka kesakitan) dan

mortality rate (angka kematian) yang disebabkan oleh penyakit menular, baik

yang merupakan existing diseases, emerging diseases dan re-emerging

diseases.

Sebahagian besar pengidap penyakit ini adalah masayarakat miskin yang

jumlahnya mendominasi populasi negara bersangkutan. Pemerintah

menanggung beban sangat besar dalam membiayai program kesehatan,khususnya untuk pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan

pengadaan obat-obat esensial.

Karakteristik lain dari negara berkembang adalah belum sempurnanya sistem

pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi. Akibatnya sebahagian besar

masyarakat harus mengeluarkan uangnya sendiri (own pocket) untuk membiayaipelayanan kesehatan, termasuk untuk membeli obat.

Pengeluaran untuk belanja obat masyarakat negara berkembang berkisar 10

sampai 40 persen dari anggaran kesehatan (public health budget), sedangkan

pengeluaran rata-rata negara-negara OECD hanya 7 sampai 12 persen.

Pengeluaran untuk belanja obat yang tinggi di sektor pemerintah dan sektor

swasta ini menimbulkan motivasi yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan

reformasi di sektor kesehatan, khususnya dalam hal pelayanan dan pembiayaan

kesehatan. Salah satunya dengan melakukan pengaturan dan pengendalian

harga obat. Tujuannya agar pengeluaran untuk belanja obat di sektor pemerintah

dan sektor swasta menjadi berkurang.


11/32

2. Inadequate Regulatory Capacity

Kapasitas kelembagaan pemerintah (regulatory body) tidak memadai dalam

mengatur aktifitas industri farmasi. Pemerintah mendapatkan kesulitan dalam

pengaturan dan pengendalian harga obat, khususnya di sektor swasta. Upaya

pemerintah negara-negara berkembang untuk melakukan hal itu seringkali

menimbulkan situasi yang kontraproduktif dan mendorong terjadinya konflik

kepentingan antara industri farmasi dan pemerintah.

Pada periode 1970 sampai 1980 pemerintah India menerapkan kebijakan

pembatasan harga (price limitation)core bussiness yang sebelumnya berbasis

manufacture menjadi importir dan distributor. bagi produk farmasi. Akibatnya

pendapatan industri farmasi menjadi turun, keuntungan menyusut, upaya riset

dan pengembangan obat baru menjadi lemah. Investasi di bidang industri farmasi

menjadi tidak menarik. Banyak perusahaan farmasi menutup usahanya ataumerubah

3. Inadequate Access to Essential Drugs

Penggunaan sumberdaya farmasi yang tidak efisien di negara berkembang

secara substansial mengurangi akses masyarakat kepada obat-obat esensial.

Belanja obat sektor pemerintah menjadi boros akibat terjadinya inefisiensi di

berbagai bidang, seperti manajemen pengadaan obat yang kurang akuntabel,

seleksi obat yang kurang komprehensif, distribusi yang tidak merata; dan

penggunaan obat yang tidak mengikuti prinsip-prinsip rational use of drug.


12/32

Untuk meningkatkan efisiensi sumberdaya farmasi dan memperluas akses

kepada obat esensial, negara-negara berkembang didorong untuk menerapkan

dan mengembangkan kebijakan obat esensial. Sejak pertama sekali WHO

mencanangkan WHO List of Essential Drugspada tahun 1977, sampai saat ini

lebih dari 140 negara telah mengadopsi kebijakan ini. Namun, WHO

memperkirakan, sepertiga dari populasi dunia masih kekurangan akses atas

obat-obat esensial yang dibutuhkan dan 50 persen dari populasi tersebut adalah

rakyat miskin di Asia dan Afrika.

Kasus di beberapa negara sekawasan memperlihatkan, walaupun di negara

tersebut sudah diterapkan kebijakan DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional),

namun seleksi obat untuk kebutuhan national buffer stockprimary healthcare

yang biasanya disubsidi pemerintah) tidak didasarkan atas penelitian prevalensi

penyakit dan data epidemiologi yang valid yang berasal dari tempat-tempat di

mana obat tersebut digunakan. dan untuk pelayanan kesehatan dasar (

Seringkali ditemukan, di suatu daerah yang prevalensi penyakit tertentu banyak

terjadi ternyata persediaan obatnya kurang atau bahkan tidak tersedia, atau

malah menyediakan obat yang sangat banyak untuk mengobati penyakit yang

prevalensinya rendah atau bahkan tidak ada di daerah tersebut.

4. Limited access to New Drugs

Penemuan obat baru membutuhkan biaya yang sangat besar, waktu yang

sangat lama, proses perizinan yang sangat panjang serta pemasaran yang

sangat kompleks. Hal ini menjadi kendala utama industri farmasi negara

berkembang untuk melakukan penemuan obat baru. Rendahnya daya beli

menyebabkan perusahaan farmasi multinasional tidak menjadikan masyarakat

negara berkembang sebagai target pemasaran obat baru. Disamping itu,


13/32

umumnya penyakit yang diidap masyarakat negara berkembang masih dapat

diatasi dengan obat-obatan yang sudah ada.

Kondisi ini dimanfaatkan perusahaan farmasi lokal dengan memproduksi obat

copy product yang kemudian diberi brand. Obat jenis inilah yang selanjutnya

dikenal sebagai obat generic branded.

Keterbatasan akses atas obat baru ini diperparah dengan kecenderungan

perusahaan farmasi lokal yang menetapkan harga obat generic branded yang

diproduksinya setara dengan harga obat patentdari jenis yang sama di negara

maju. Atau sebaliknya, perusahaan farmasi multinasional tetap menjual obat

patentyang masa patent-nya sudah kedaluarsa (off-patent) dengan harga yang

sama seperti saat obat tersebut masih berada dalam masapatent-nya.

5. Limited Incentives for New Drug R & D

Pasar produk farmasi di negara maju tumbuh dengan cepat. Hal yang sama

tidak terjadi di negara berkembang. Sampai dengan tahun 2000, dari total

penjualan produk farmasi dunia sebesar US D 302,9 milyar. Dari jumlah tersebut

hanya 20 persen berasal dari negara berkembang yang populasinya 85 persen

dari penduduk dunia.

Potensi pasar yang lemah di negara berkembang merupakan faktor utama yang

menyebabkan industri farmasi multinasional enggan berinvestasi dalam riset dan

pengembangan obat baru. Industri farmasi negara maju lebih tertarik dalam

penemuan obat untuk penyakit degeneratif bagi masyarakat mampu daripada

menemukan obat untuk penyakit menular yang banyak ditemukan di negara-

negara berkembang. Sebuah riset mengungkapkan bahwa dari 1.233 obat baru


14/32

yang dipasarkan dari tahun 1975 sampai 1997, hanya 13 produk yang ditujukan

untuk penyakit tropis.

METODE PENGATURAN DAN PENGENDALIAN HARGA OBAT DI BERBAGAI

NEGARA

Di Amerika Serikat (AS), sebahagian besar harga obat resep tidak diatur

pemerintah. Hal ini berbeda dengan hampir semua negara lain di mana pemerintah

mengatur harga obat, baik secara langsung lewat pengendalian harga (Prancis dan

Italia), atau pembatasan dalam reimbursementasuransi (Jerman dan Jepang); atau

secara tidak langsung melalui pengaturan keuntungan (Inggris).

Harga obat di AS lebih tinggi dari negara lain. Oleh karena itu, banyak pihak yang

menuntut dilakukannya pengaturan dan pengendalian harga agar kemampuan

masyarakat memperoleh obat menjadi lebih besar. Di pihak lain, ada yang

berpendapat bahwa hal ini akan mengurangi insentif perusahaan farmasi untuk

melakukan riset dan pengembangan obat baru sehingga akan mengancam

pertumbuhan industri farmasi di masa depan.

Sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti, pendapat mana yang paling

benar dalam hal kebijakan harga obat (pricing policy) yang diterapkan berbagai

negara: Apakah harga obat dibiarkan terbentuk berdasarkan mekanisme pasar atau

pemerintah suatu negara harus melakukan intervensi untuk mengatur dan

mengendalikannya, baik secara langsung maupun melalui mekanisme asuransi

kesehatan (health financing).

Pada dasarnya pengaturan dan pengendalian harga obat di suatu negara dapat

dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan terhadap kebutuhan


15/32

(demand) yang penekanannya pada volume atau jumlah kebutuhan obat. Kedua,

pendekatan ketersediaan, yang penekanannya adalah harga (price).

Kebijakan obat yang diterapkan pemerintah (regulatory frameworks) suatu

negara dapat merupakan intervensi pada sisi kebutuhan, atau pada harga obat,

atau kombinasi keduanya. Bentuknya bervariasi dari satu negara dengan negara

lain. Kelompok negara Uni Eropa cenderung menekankan pengaturan dan

pengendalian pada sisi ketersediaan. Australia cenderung menekankan pada sisi

volume. Pengaturan dan pengendalian harga dapat dilakukan mulai dari hulu

(manufacture price), harga distributor, harga retail (apotek, toko obat) dan harga di

rumah sakit. Skema di bawah ini memperlihatkan pada aspek apa saja intervensi

pengaturan dan pengendalian harga obat dapat dilakukan.

Dari skema di lihat bahwa pengaturan dan pengendalian harga pada dasarnya tidak

harus dilakukan pada sisi harga saja, namun dapat juga dilakukan pada sisi volume

(ketersediaan). Objek intervensi merupakan elemen yang saling terkait dalam proses

pelayanan kesehatan dan obat, mulai dari rumah sakit dan dokter, apotek dan

apoteker serta pasien sebagai konsumen (demand site) dan perusahaan farmasi,

distributor serta perusahaan retail (supply site). Hasil akhir proses pengaturan dan

pengendalian adalah pengeluaran biaya obat (expenditure). Fakta empirismemperlihatkan, pengaturan dan pengendalian harga obat yang dilakukan di

berbagai negara tidak akan berhasil optimal hanya dengan mengintervensi satu

elemen saja (misal: reference pricing pada penetapan Harga Eceran Tertinggi,

HET). Semua elemen harus diintervensi secara simultan dan paralel.

Dari sebuah laporan yang dikeluarkan oleh U.S. Department of Commerce

International Trade Administration, 2004 yang menguraikan kebijakan pengaturan


16/32

harga obat di negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and

Development), menemukan fakta bahwa walaupun model pengaturan harga obat

berbeda dari satu negara dengan negara lain, namun hasil akhirnya tetap sama:

perusahaan farmasi tetap tidak bisa menetapkan harga produknya melalui

mekanisme market-based price.

Metode yang paling banyak digunakan oleh pemerintah negara-negara OECD dalam

kebijakan pengaturan dan pengendalian harga obat adalah: Reference pricing,

volume limitation, profit control..

Reference Pricing

Reference pricingadalah metode pengaturan harga dengan menetapkan harga obat

untuk kelompok terapi yang sama sebagai harga referensi. Selanjutnya harga

referensi ini menjadi patokan dalam reimbursementbiaya obat maupun untuk harga

jual obat yang diproduksi perusahaan farmasi.

International Reference Pricing.

Hampir sama dengan Reference pricing, metode International Reference pricing

adalah penetapan harga referensi untuk obat yang beredar di suatu negara

berdasarkan basket of price obat dari negara lain. Umumnya negara yang menjadi

patokan adalah dari negara peer countries. Sebagai contoh, untuk Indonesia,

harga referensi ditetapkan berdasarkan harga obat yang beredar di Philipina,

Malaysia, Thailand dan negara sekawasan lainnya.

Therapeutic Class Reference Pricing


17/32

Metode ini adalah penetapan harga obat untuk kelas terapi tertentu dan

menjadikannya sebagai harga referensi. Dengan cara ini maka jika perusahaan

farmasi ingin obatnya masuk dalam program reimbursementasuransi maka harga

obat untuk kelas terapi tersebut harus berada dalam range harga referensi yang

ditetapkan pemerintah. Metode ini mempermudah dokter dan rumah sakit dalam

melakukan pemilihan obat yang digunakan pasien tanpa terpengaruh adanya

perbedaan harga.

Volume Limitation

Beberapa pemerintah negara OECD menerapkan pembatasan volume obat baru

yang dijual perusahaan farmasi. Pemerintah dan perusahaan farmasi membuat

kesepakatan yang dinamakan Price-Volume Agreement. Perusahaan farmasi

hanya diizinkan untuk menjual obat baru yang diproduksinya dalam batas tertentu

yang telah disepakati dengan pemerintah. Jika volemenya melebihi kesepakatan,maka perusahaan farmasi harus memberikan kompensasi dalam bentuk

pengurangan harga, atau kelebihan produk yang ada di pasar harus ditarik. Perancis

dan Australia menerapkan metode Volume Limitations ini dalam mengatur dan

mengendalikan harga obat baru yang beredar.

Profit Control

Pengaturan keuntungan adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah negara

OECD dalam kebijakan harga obatnya. Perusahaan farmasi diizinkan menjual

produknya dengan marjin keuntungan tertentu. Marjin keuntungan untuk setiap

produk ditetapkan berdasarkan negosiasi dan kesepakatan antara perusahaan

farmasi dan pemerintah.


18/32

REGULATION AROUND THE WORLD

Various means of regulating prescription drug prices in other countries

untitled.bmp

Kebijakan Pengaturan Dan Pengendalian Harga Obat Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan

Industri Farmasi.doc

Back to topBagian II: Penetapan Harga

A. Definisi Harga

Menurut Stanton, (1984) harga adalah Price is value expressed in terms of dollars and cens, or any

other monetary medium of exchange. yang kurang lebih memiliki arti harga adalah nilai yang

dinyatakan dalam dolar dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar.

Menurut Basu Swastha (1986: 147) Harga diartikan sebagai Jumlah uang (kemungkinan ditambah

barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta

pelayanannya.

Menurut menurut Alex S Nitisemito (1991:55) Harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa

yang diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan

bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain.

Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan

agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa, Tjiptono (2001 : 151).

Dan harga merupakan unsur satusatunya dari unsur bauran pemasaran yang memberikan

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan di banding unsur bauran pemasaran yang lainnya

(produk, promosi dan distribusi).B. Tujuan Penetapan Harga

Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu :

1. Berorientasi pada Laba, bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan

laba yang paling tinggi atau sering disebut maksimisasi laba.

2. Berorientasi pada Volume, bahwa penetapan harga sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat

volume penjualan tertentu, nilai penjualan atau pangsa pasar tertentu.

3. Berorientasi pada citra (image), bahwa penetapan harga tertentu dapat membentuk citra

perusahaan, misalnya menetapkan harga tinggi dapat membentuk citra perusahaan yang prestisius,

sementara menetapkan harga rendah memungkinkan menjaga nilai perusahaan tertentu (menjaga

harga yang terendah di suatu daerah).

4. Berorientasi pada Stabilitas Harga, hal ini dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang stabil
http://www.hukor.depkes.go.id/up_artikel/Kebijakan%20Pengaturan%20Dan%20Pengendalian%20Harga%20Obat%20Dan%20Dampaknya%20Bagi%20Pertumbuhan%20Industri%20Farmasi.dochttp://www.hukor.depkes.go.id/up_artikel/Kebijakan%20Pengaturan%20Dan%20Pengendalian%20Harga%20Obat%20Dan%20Dampaknya%20Bagi%20Pertumbuhan%20Industri%20Farmasi.dochttp://www.hukor.depkes.go.id/up_artikel/Kebijakan%20Pengaturan%20Dan%20Pengendalian%20Harga%20Obat%20Dan%20Dampaknya%20Bagi%20Pertumbuhan%20Industri%20Farmasi.dochttp://www.hukor.depkes.go.id/?art=34http://www.hukor.depkes.go.id/?art=34http://www.hukor.depkes.go.id/?art=34http://www.hukor.depkes.go.id/up_artikel/Kebijakan%20Pengaturan%20Dan%20Pengendalian%20Harga%20Obat%20Dan%20Dampaknya%20Bagi%20Pertumbuhan%20Industri%20Farmasi.dochttp://www.hukor.depkes.go.id/up_artikel/Kebijakan%20Pengaturan%20Dan%20Pengendalian%20Harga%20Obat%20Dan%20Dampaknya%20Bagi%20Pertumbuhan%20Industri%20Farmasi.doc


19/32

antara suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (industry leader).

C. Strategi Penetapan Harga Produk Baru

Harga yang ditetapkan atas suatu produk baru harus dapat memberikan pengaruh yang baik bagi

petumbuhan pasar. Selain itu untuk mencegah timbulnya persaingan yang sengit. Ada dua hal yang

perlu diperhatikan dalam penetapan harga produk baru, Tjiptono (2001 : 172);

1. Skimming Pricing, merupakan strategi yang menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru,

dengan dilengkapi aktifitas promosi yang gencar, tujuannya adalah :

a. Melayani pelangggan yang tidak terlalu sensitive terhadap harga, selagi persaingannya belum ada.

b. Untuk menutupi biaya-biaya promosi dan riset melalui margin yang besar.

c. Untuk berjaga-jaga terjadinya kekeliruan dalam penetapan harga, karena akan lebih mudah

menurunkan harga dari pada menaikan harga awal.

2. Penetration Pricing, merupakan strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi,

dengan tujuan dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya para

pesaing. Dengan harga rendah perusahaan dapat pula mengupayakan tercapainya skala ekonomidan menurunnya biaya per-unit. Strategi ini mempunyai perspektif jangka panjang, dimana laba

jangka pendek dikorbankan demi tercapainya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ada empat

bentuk harga yang menggunakan strategi Penetration Pricing, antara lain;

a. Harga yang dikendalikan (restrained price), yaitu harga yang ditetapkan dengan tujuan

mempertahankan tingkat harga tertentu selama periode inflasi.

b. Elimination price, yaitu merupakan penetapan harga pada tingkat tertentu yang dapat

menyebabkan pesaing - pesaing tertentu (terutama yang kecil) keluar dari persaingan.

c. Promotion price adalah harga yang ditetapkan rendah dengan kualitas sama, dengan tujuan untuk

mempromosikan produk tertentu.

d. Keep-out price, merupakan penetapan harga tertentu sehingga dapat mencegah para pesaing

memasuki pasar.

D. Strategi Penetapan Harga Produk Yang Sudah Mapan

Menurut Tjiptono (2001 : 174) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan harus

selalu meninjau kembali strategi penetapan harga produk-produknya yang sudah ada di pasar,

diantaranya adalah :

1. Adanya perubahan dalam lingkungan pasar, misalnya pesaing besar menurunkan harga.

2. Adanya pergeseran permintaan, misalnya terjadinya perubahan selera konsumen.

Dalam melakukan peninjauan kembali penetapan harga yang telah dilakukan, perusahaanmempunyai tiga alternatif strategi, yaitu:

1. Mempertahankan Harga, strategi ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan posisi dalam

pasar dan untuk meningkatkan citra yang baik di masyarakat.

2. Menurunkan Harga, Strategi ini sulit untuk dilaksanakan karena perusahaan harus memiliki

kemampuan finansial yang besar, sementara konsekuensi yang harus ditanggung, perusahaan

menerima margin laba dengan tingkat yang kecil.

Ada tiga alasan atau penyebab perusahaan harus menurunkan harga produk yang sudah mapan:

a. Strategi Defensif, dimana perusahaan memotong harga guna menghadapi persaingan yang makin

ketat.

b. Strategi Ofensif, di mana perusahaan mempunyai tujuan untuk memenangkan persaingan dengan

produk kompetiter.


20/32

c. Respon terhadap kebutuhan pelanggan yang disebabkan oleh perusahaan lingkungan. Misalnya

inflasi yang berkelanjutan Dan adanya kenaikan harga yang makin melonjak yang menyebabkan

konsumen makin selektif dalam berbelanja dan dalam penentuan harga.

3. Menaikan Harga, suatu perusahaan melakukan kebijakan menaikan harga dengan tujuan untuk

mempertahankan profitabilitas dalam periode inflasi dan untuk melakukan segmentasi pasar

tertentu. Agar strategi ini dapat memberikan hasil yang memuaskan, ada dua persyaratan yang

harus dilakukan oleh perusahaan, antara lain :

a. Elastisitas harga relatif rendah, namun elastisitas tetap tinggi bila berkaitan dengan kualitas dan

distribusi.

b. Dorongan (reinforcement) dari unsur bauran pemasaran lainnya tetap menunjang.

E. Metode Penetapan Harga Dengan Pendekatan Biaya

1. Penetapan Harga Biaya Plus (Cost Push Pricing Method)

Dengan metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit

ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut.2. Penetapan Harga Mark-Up

Yaitu dimana para pedagang membeli barang-barang dagangannya untuk dijual kembali dan harga

jualnya dengan menambahkan mark-up tertentu terhadap harga beli

3. Penetapan harga BreakEven

Yaitu penetapan harga yang didasarkan pada permintaan pasar dan masih mempertimbangkan

biaya. Perusahaan dikatakan break-even apabila penerimaan sama dengan biaya yang

dikeluarkannya, dengan anggapan bahwa harga jualnya sudah tertentu.

4. Metode Penetapan Harga Untuk Menghadapi Pasar/Pesaing

Untuk menarik dan meraih para konsumen dan para pelanggan, perusahaan biasanya menggunakan

strategi harga. Penerapan strategi harga jual juga bisa digunakan untuk mensiasati para pesaingnya,

misalkan dengan cara menetapkan harga di bawah harga pasar dengan maksud untuk meraih pangsa

pasar.


21/32

Bagian II: Penetapan Harga

A. Definisi Harga

Menurut Stanton, (1984) harga adalah Price is value expressed in terms of dollars and cens, or any

other monetary medium of exchange. yang kurang lebih memiliki arti harga adalah nilai yang

dinyatakan dalam dolar dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar.

Menurut Basu Swastha (1986: 147) Harga diartikan sebagai Jumlah uang (kemungkinan ditambah

barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta

pelayanannya.

Menurut menurut Alex S Nitisemito (1991:55) Harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa

yang diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan

bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain.

Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan

agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa, Tjiptono (2001 : 151).

Dan harga merupakan unsur satusatunya dari unsur bauran pemasaran yang memberikanpemasukan atau pendapatan bagi perusahaan di banding unsur bauran pemasaran yang lainnya

(produk, promosi dan distribusi).

B. Tujuan Penetapan Harga

Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu :

1. Berorientasi pada Laba, bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan

laba yang paling tinggi atau sering disebut maksimisasi laba.

2. Berorientasi pada Volume, bahwa penetapan harga sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat

volume penjualan tertentu, nilai penjualan atau pangsa pasar tertentu.

3. Berorientasi pada citra (image), bahwa penetapan harga tertentu dapat membentuk citra

perusahaan, misalnya menetapkan harga tinggi dapat membentuk citra perusahaan yang prestisius,

sementara menetapkan harga rendah memungkinkan menjaga nilai perusahaan tertentu (menjaga

harga yang terendah di suatu daerah).

4. Berorientasi pada Stabilitas Harga, hal ini dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang stabil

antara suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (industry leader).

C. Strategi Penetapan Harga Produk Baru

Harga yang ditetapkan atas suatu produk baru harus dapat memberikan pengaruh yang baik bagi

petumbuhan pasar. Selain itu untuk mencegah timbulnya persaingan yang sengit. Ada dua hal yang

perlu diperhatikan dalam penetapan harga produk baru, Tjiptono (2001 : 172);1. Skimming Pricing, merupakan strategi yang menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru,

dengan dilengkapi aktifitas promosi yang gencar, tujuannya adalah :

a. Melayani pelangggan yang tidak terlalu sensitive terhadap harga, selagi persaingannya belum ada.

b. Untuk menutupi biaya-biaya promosi dan riset melalui margin yang besar.

c. Untuk berjaga-jaga terjadinya kekeliruan dalam penetapan harga, karena akan lebih mudah

menurunkan harga dari pada menaikan harga awal.

2. Penetration Pricing, merupakan strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi,

dengan tujuan dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya para

pesaing. Dengan harga rendah perusahaan dapat pula mengupayakan tercapainya skala ekonomi

dan menurunnya biaya per-unit. Strategi ini mempunyai perspektif jangka panjang, dimana laba

jangka pendek dikorbankan demi tercapainya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ada empat


22/32

bentuk harga yang menggunakan strategi Penetration Pricing, antara lain;

a. Harga yang dikendalikan (restrained price), yaitu harga yang ditetapkan dengan tujuan

mempertahankan tingkat harga tertentu selama periode inflasi.

b. Elimination price, yaitu merupakan penetapan harga pada tingkat tertentu yang dapat

menyebabkan pesaing - pesaing tertentu (terutama yang kecil) keluar dari persaingan.

c. Promotion price adalah harga yang ditetapkan rendah dengan kualitas sama, dengan tujuan untuk

mempromosikan produk tertentu.

d. Keep-out price, merupakan penetapan harga tertentu sehingga dapat mencegah para pesaing

memasuki pasar.

D. Strategi Penetapan Harga Produk Yang Sudah Mapan

Menurut Tjiptono (2001 : 174) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan harus

selalu meninjau kembali strategi penetapan harga produk-produknya yang sudah ada di pasar,

diantaranya adalah :

1. Adanya perubahan dalam lingkungan pasar, misalnya pesaing besar menurunkan harga.2. Adanya pergeseran permintaan, misalnya terjadinya perubahan selera konsumen.

Dalam melakukan peninjauan kembali penetapan harga yang telah dilakukan, perusahaan

mempunyai tiga alternatif strategi, yaitu:

1. Mempertahankan Harga, strategi ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan posisi dalam

pasar dan untuk meningkatkan citra yang baik di masyarakat.

2. Menurunkan Harga, Strategi ini sulit untuk dilaksanakan karena perusahaan harus memiliki

kemampuan finansial yang besar, sementara konsekuensi yang harus ditanggung, perusahaan

menerima margin laba dengan tingkat yang kecil.

Ada tiga alasan atau penyebab perusahaan harus menurunkan harga produk yang sudah mapan:

a. Strategi Defensif, dimana perusahaan memotong harga guna menghadapi persaingan yang makin

ketat.

b. Strategi Ofensif, di mana perusahaan mempunyai tujuan untuk memenangkan persaingan dengan

produk kompetiter.

c. Respon terhadap kebutuhan pelanggan yang disebabkan oleh perusahaan lingkungan. Misalnya

inflasi yang berkelanjutan Dan adanya kenaikan harga yang makin melonjak yang menyebabkan

konsumen makin selektif dalam berbelanja dan dalam penentuan harga.

3. Menaikan Harga, suatu perusahaan melakukan kebijakan menaikan harga dengan tujuan untuk

mempertahankan profitabilitas dalam periode inflasi dan untuk melakukan segmentasi pasar

tertentu. Agar strategi ini dapat memberikan hasil yang memuaskan, ada dua persyaratan yangharus dilakukan oleh perusahaan, antara lain :

a. Elastisitas harga relatif rendah, namun elastisitas tetap tinggi bila berkaitan dengan kualitas dan

distribusi.

b. Dorongan (reinforcement) dari unsur bauran pemasaran lainnya tetap menunjang.

E. Metode Penetapan Harga Dengan Pendekatan Biaya

1. Penetapan Harga Biaya Plus (Cost Push Pricing Method)

Dengan metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit

ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut.

2. Penetapan Harga Mark-Up

Yaitu dimana para pedagang membeli barang-barang dagangannya untuk dijual kembali dan harga


23/32

jualnya dengan menambahkan mark-up tertentu terhadap harga beli

3. Penetapan harga BreakEven

Yaitu penetapan harga yang didasarkan pada permintaan pasar dan masih mempertimbangkan

biaya. Perusahaan dikatakan break-even apabila penerimaan sama dengan biaya yang

dikeluarkannya, dengan anggapan bahwa harga jualnya sudah tertentu.

4. Metode Penetapan Harga Untuk Menghadapi Pasar/Pesaing

Untuk menarik dan meraih para konsumen dan para pelanggan, perusahaan biasanya menggunakan

strategi harga. Penerapan strategi harga jual juga bisa digunakan untuk mensiasati para pesaingnya,

misalkan dengan cara menetapkan harga di bawah harga pasar dengan maksud untuk meraih pangsa

pasar.


24/32


25/32


26/32


27/32


28/32


29/32


30/32


31/32


32/32

dpho standar obat rasional

Documents