pancasila dalam ketatanegaraan ri
DESCRIPTION
Pancasila Dalam Ketatanegaraan RITRANSCRIPT
Pancasila Dalam Ketatanegaraan
Republik Indonesia
Disusun olehAbdullah Arief
Muhammad RidwanMuhammad Adri
A. Pancasila dalam konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia
Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di Negara Republik Indonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila.
Kedudukan Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar Negara Republik Indonesia, yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum dasar Negara baik yang tertulis UUD 1945 negara maupun hukum dasar tidak tertulis atau convensi.
Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi Pembukaan UUD 1945, yang merupakan deklarasi bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang memuat pancasila sebagai dasar Negara.
Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan kaedah Negara yang fundamental, dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Negara Indonesia.
PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaanya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi
Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam penyusunan tertib hUkum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945, maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 selanjutnya harus dikongkritisasikan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 dan selanjutnya dalam realisasinya kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
Dan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD1945, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hokum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hokum di Indonesia (rechts order), atau (legal order), yaitu suatu keterbulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum.
Adapun syarat-syarat tertib hokum yang dimaksud adalah meliputi empat hal yaitu :
• Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Pembukaan UUD 1945 al. IV).
• Adanya kesatuan asas kerohanian, yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal in terpenuhi oleh adanya dasar filsafat Negara pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.
• Adanya kesatuan daerah, dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.
• Adanya kesatuan waktu, dimana seluruh peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan kalimat pada alinea IV Pembukaan UUD 1945, “… maka disusubnlah kemerdekaan Negara Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.” Hal ini menunjukkan saat mulai berdirinya Negara Republik Indonesia yang disertai dengan suatu tertib hokum, sampai seterusnya selama kelangsungan hidup Negara RI.
Dengan demikian maka seluruh peraturan hukum yang ada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sejak saat di tetapkannya Pembukaan UUD 1945 secara formal pada tanggal 18 Agustus 1945, telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum Negara.
C. Pokok-Pokok yang Terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Berdasarkan isi dari penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945 tersebut bahwa dengan Pokok-pokok pikiran tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan atau dijabarkan secara normatif dalam pasal-pasal UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut :1. Pokok pikiran Pertama : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pokok pikiran kedua : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.3. Pokok pikiran Ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.4. Pokok pikiran keempat : negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Empat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaanUndang-Undang Dasar ini, merupakan penjelasan logis dari inti alinea keempat Pembukaan UUD1945. Dengan kata lain pokok pikiran tersebut merupakan Dasar Filsafat Negara,Pancasila.
D. Hubungan UUD1945 dengan Pancasila
1.Hubungan secara FormalDengan dicantumkannya Pancasila secara formal
dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas social, ekonomi, politik akan tetapi dalam perpaduannya asas yang melekat padanya, yaitu unsurnya terdapat dalam Pancasila.
2. Hubungan secara Material Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila
selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai berikut.
Berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila, atau dengan lain perkataan Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia.
Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok Kaidah Negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material merupakan esensi atau inti sari dari pokok Kaidah Negara fundamental tersebut tidak lain adalah pancasila.
E. Konstitusi Negara Republik Indonesia
1. UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Pada saat Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau UUD. Namun sehari kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945.
2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput
dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecahbelah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negaranegara ”boneka” seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam negara RepubIik Indonesia. Bahkan, Belanda kemudian melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan RepubIik Indonesia, Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus – 2 November 1949.
• 3. Periode Berlakunya UUDS 1950Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan Negara-
negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur.
Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk Negara esatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan diperlukan suatu UUD Negara kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara memasukan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS.
4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan
politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang Presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden.
5. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 – Sekarang Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah
lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu : Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.
F. Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945Indonesia menerapkan sistem pemerintahan
demokrasi yang mana dalam arti rakyat sebagai asal muasal kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Suatu pemerintahan dari rakyat haruslah sesuai dengan filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu filsafat Pancasila.
Secara filosofis bahwa demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan Negara dan sekaligus sebagai tujuan kekuasaan Negara. Rakyat merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan oleh karena itu, dalam pengertian demokrasi kebebasan individu diletakkan demi tujuan kesejahteraan bersama.
G. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945Lembaga-lembaga negara atau kelengkapan negara menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)3.DPD (Dewan Perwakilan Daerah)4. Presiden5. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)6. Kekuasaan Kehakiman a. Mahkamah Agung b. Mahkamah Konstitusi c. Komisi Yudisial
H. Hak-Hak Asasi Dalam Undang-undang Dasar 1945Telah di jelaskan pada pembangian sebelumnya
bahwa Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari tiga bagian yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari Pasal 37.
A. Dalam PembukaanSesungguhnya pembukaan undang-undang dasar 1945 banyak menyebutkan hak-hak asasi sejak alinia pertama sampai alinia keempat.- Alinea pertama pada hakekatnya adalah merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka.pengakuan akan perikemanusiaan adalah inti sari dari hak-hak asasi manusia,- Alinea kedua : Indonesia sebagai negara yang adil- Alinea ketiga : Dapat disimpulkan bahwa rakyat indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya tercapai kehidupan bangsa indonesia yang bebas.- Alinea ke empat: berisikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam segala bidang.
B. Dalam Batang TubuhUndang-undang dasar 1945 mengatur hak-hak asasi manusia dalam 7 pasal, yaitu Pasal-Pasal yang langsung berbicara mengenai hak-hak asasi. Ketujuh pasal tersebut adalah :Pasal 27: Tentang persamaan dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi manusia.Pasal 28: Tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan.Pasal 29: Tentang kemerdekaan untuk memeluk agamaPasal 31: Tentang hak untuk mendapat pengajaranPasal 32: Perlindungan yang bersifat kulturilPasal 33: Tentang hak ekonomiPasal 34: Tentang kesejahteraan sosial
TERIMA KASIH