PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA1.Pendahuluan Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (pilisophisce gronslag). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia.

Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan tentang pembukaan UUD yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II no. 7, hal ini dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.

Pengertian Ketatanegaraan Republik IndonesiaMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya.

Arti Negara Secara Umum Kata Negara berasal dari bahasa Sansekerta nagari atau nagara yang berarti kota. Negara memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara institusional dan melampaui masyarakat-masyarakat terbatas untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Sedangkan dalam arti sempit negara disamakan dengan lembaga-lembaga tertinggi dalam kehidupan sosial yang mengatur, memimpin dan mengkoordinasikan masyarakat supaya hidup wajar dan berkembang terus. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Setiap ahli mengartikan negara menurut titik pandangnya masing-masing. Dari bermacam-macam pengertian itu, kita dapat mengelompokkan menjadi empat, yaitu: pengertian negara ditinjau dari organisasi kekuasaan, organisasi politik, organisasi kesusilaan dan integrasi antara pemerintah dengan rakyatnya.

a.Negara ditinjau dari organisasi kekuasaan:

Logemann, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa George Jellinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah menetap di wilayah tertentu.

b.Negara ditinjau dari organisasi politik:Roger H. Sultou, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Robert M. Mac. Iver, negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa

c.Negara sebagai organisasi kesusilaan:Hegel, negara merupakan organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis antara kemerdekaan individu dengan kemerdekaan universal J. J. Rousseau, kewajiban negara adalah untuk memelihara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehidupan manusia

d.Negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat:Negara dalam arti ini berarti ada hubungan yang erat antara pemerintah dengan rakyat dan teori ini biasa disebut dengan teori integralistik. Menurut teori integralistik, negara adalah susunan masyarakat yang erat antara semua bagian atau organ dari seluruh anggota masyarakat sehingga bersifat organis.

Istilah negara diartikan sebagai penguasa, yaitu untuk mengatakan orang-orang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. Istilah negara diartikan persekutuan rakyat, yaitu untuk mengatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, di bawah kekuasaan tertinggi menurut kaidah hukum.

Negara mengandung arti suatu wilayah tertentu. Hal ini untuk mengatakan suatu daerah yang di dalamnya didiami suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi. Negara berarti kas negara atau fiscus, yaitu untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum, seperti dalam istilah pendapatan negara.

Sistem Ketatanegaraan RI Berdasarkan PancasilaSistem Konstitusi (Hukum Dasar) Republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah kaidah hukum ketatanegaraan tidak hanya terdapat pada hukum dasar. Kaidah kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam Tap. MPR, UU, Perpu, dan sebagainya.

Next..Dalam sistem ketatanegaraan dapat diketahui melalui kebiasaan ketatanegaraan (convention), hal ini mengacu pengertian Konstitusi. Konstitusi mengandung dua hal yaitu : Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis, menyangkut konstitusi disampaikan tentang sumber hukum melalui ilmu hukum yang membedakan dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal.

Next...Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi dan substansi hukum sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, contoh dari hukum formal adalah Undang Undang dalam arti luas, hukum adat, hukum kebiasaan, dan lain lain.

Selain alasan alasan diatas kehadiran konvensi dalam sistem ketatanegaraan RI, didorong pula oleh : 1.Konvensi merupakan sub sistem konstitusi yang selalu ada di setiap negara. 2.Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat.

Bidang-bidang Ketatanegaraan Republik Indonesia 1 Tata Organisasi Bernegara dapat juga disebut berorganisasi. Artinya, suatu kelompok yang dalam mencapai idealismenya menempuh jalan dan cara yang telah disepakati. Ketatanegaraan Republik Indonesia dibagi dalam 4 bentuk:

1. Bentuk Negara dan Pemerintahan Bentuk negara Indonesia ialah republik yakni suatu pola negara yang mewujudkan sesuatu dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Hal itu penting untuk menjaga kesatuan dan keutuhan negara Indonesia. Jadi, demokrasi selalu bertujuan untuk menjaga kesatuan negara.

2.Unsur-unsur NegaraUnsur-unsur penentu organisasi negara mempunyai tingkat dan kekhasannya: a. Penyelenggara negara bidang penerapan hukum oleh legislatif. b. Penyelenggara negara bidang penerapan hukum oleh eksekutif. c. Penyelenggara negara bidang penegakan hukum oleh yudikatif.

3.Tata HukumKetatanegaraan tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum menjadi ketentuanketentuan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian Negara kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan teratur. Dengan perkataan lain Negara berhubungan erat dengan hukum.

4.Tata Nilaia.Ideologi b.Politik c. Ekonomi d.Sosial e.Agama

Sistem Ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan UUD1945

Pada bab pendahuluan dikatakan bahwa di dalam UUD 1945 tercantum dasar, tujuan, dan alasan berdirinya negara Indonesia. Di dalam UUD 1945 itu juga tercantum falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Maka boleh dikatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan RI, UUD 1945 dan Pancasila memegang peranan penting karena di dalamnya tercantum arah pembentukan ketatanegaraan RI dan segala sistem pemerintahannya. Pada poin ini, akan diuraikan bagaimana sistem ketatanegaraan RI berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

a. Hubungan secara Formal Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di bidang pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik. Akan tetapi dalam perpaduaanya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaotu perpaduan asas-asas cultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila.

b. Hubungan Secara Material Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok kaidah negara yang fundamental, maka secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara fundamental.

Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7 kunci pokok sistem ketatanegaraan Indonesia: Negara hukum Sistem konstitusi Presiden penyelenggara pemerintahan tertinggi Menteri Negara sebagai pembantu presiden Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas Negara hukum berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan kekuasaan Kekuasaan pemerintah Negara