makalah pkn pancasila dalam konteks ketatanegaraan

Click here to load reader

Post on 07-Jul-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 1/27
Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh
struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, masih banyak 
 bahkan sangat benyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidak 
sesuai dengan nila-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Padahal jika membahas negara
dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan ingatan kita meninjau dan memahami kembali
sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan UUD, dan UUD 19! oleh para
 pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia.Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai
Pancasila, pembentukan karakter bangsa dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia harus
mencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa yaitu Pancasila. "amun jika dalam suatu
 pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa
Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun
dengan bangsanya sendiri.
1.2 Rumusan Masalah
&. 'agaimana struktur ketatanegaraan Republik Indonesia%
(. 'agaimana sistem ketatanegaraan menurut Pancasila%
1.3Tujuan Penulsan
)akalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Dosen kami
*au+i ulianto, ./, )./. serta menyusun dan menjelaskan makalah ini sesuai dengan
rumusan masalah diatas, tujuannya yaitu 0
1. )ahasisa dapat mengetahui pengertian pancasila sebagai konteks
ketatanegaraan Republik Indonesia &. )ahasisa dapat mengetahui struktur ketatanegaraan Republik Indonesia
(. )ahasisa mengetahui peran Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik 
Indonesia
PEMBAHA!AN
2.1 Pengertan Pan"asla Dalam #$nteks #etatanegaraan Re%u&lk In'$nesa
ebagai dasar "egara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan popular disebut sebagai dasar +ilsa+at "egara 2Philoso+ische gronslai3. Dalam
1
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 2/27
kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek 
 penyelenggaraan "egara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di "egara Republik 
Indonesia. $onsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya
senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila.
Pancasila adalah dasar +alsa+at "egara Indonesia sebagaimana tercantum dalam
 pembukaan UUD 19!. 4leh sebab itu, setiap arga Indonesia harus mempelajari,
mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Untuk 
meningkatkan pemahaman #nda tentang arti kata Pancasila, sebaiknya kita membaca
 beberapa pengertian Pancasila menurut para tokoh pendiri bangsa berikut0
1. Muhamma' (amn.
Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan ila yang berarti sendi, atas,
dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian
Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah
laku yang penting dan baik.
2. N$t$neg$r$.
Pancasila adalah dasar +alsa+ah negara indonesia, sehingga dapat diambil
kesimpulan baha Pancasila merupakan dasar +alsa+ah dan ideologi negara yang
diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu,
lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara
Indonesia.
3. Ir. !$ekarn$.
Pancasila adalah isi jia bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad
lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan 'arat. Dengan demikian, Pancasila tidak 
saja +alsa+ah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni +alsa+ah bangsa Indonesia.
 "egara Indonesia adalah "egara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh
karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan "egara diatur dalam
suatu sistem perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka "egara dilaksanakan
 berdasarkan pada suatu konstitusi atau UUD "egara. Pembagian kekuasaan, lembaga- lembaga tinggi "egara, hak dan keajiban arga "egara, keadilan sosial, dan lainnya
diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar "egara. /al inilah yang dimaksud dengan
 pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.
2.2 !truktur #etatanegaraan Re%u&lk In'$nesa
Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat
sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam
 pemerintahan untuk meujudkan suatu cita 5citanya.
Demokrasi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 19! mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak juga mengakui perbedaan serta keanekaragaman
2
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 3/27
mengingat Indonesia adalah 6'hineka *unggal Ika7. ecara +iloso+i baha Demokrasi
Indonesia mendasar pada rakyat.
yaitu0
a3 $eterlibatan arga negara dalam pembuatan keputusan politik.  b3 *ingkat persamaan tertentu diantara arga negara
c3 *ingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh rakyat.
d3 uatu sistem perakilan
e3 uatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.
4leh karena itu di dalam kehidupan kenegaraaan yang menganut sistem demokrasi,
selalu menemukan adanya supra struktur dan in+ra struktur politik sebagai pendukung
tegaknya demokrasi. Dengan menggunakan konsep )ontesuiue maka supra struktur 
 politik meliputi lembaga legislati+, lembaga eksekuti+, dan lembaga yudikati+. Di
Indonesia di baah sistem UUD 19! lembaga-lembaga negara atau alat-alat
 perlengkapan negara adalah0
 b3 Dean Perakilan Rakyat
c3 Presiden
e3 'adan Pemeriksa $euangan
#lat perlengkapan di atas juga dinyatakan sebagai supra struktur politik. #dapun in+ra
struktur politik suatu negara terdiri lima komponen sebagai berikut0
a3 Partai Politik   b3 8olongan $epentingan 2Interest 8roup3
c3 8olongan Penekan 2Preassure 8roup3
d3 #lat $omunikasi Politik 2)ass )edia3
e3 *okoh-tokoh Politik 
2.2.1Pem&agan #ekuasaan
'aha kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-
Undang Dasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 19! adalah
sebagai berikut0
a.  Kekuasaan Eksekutif  didelegasikan kepada Presiden 2Pasal ayat 1 UUD 19!3
 b.  Kekuasaan Legislatif , didelegasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD 2pasal !
ayat 1, pasal 19 dan pasal && UUD 19!3
c.  Kekuasaan Yudikatif , didelegasikan kepada )ahkamah #gung 2pasal & ayat 1 UUD
19!3
d.  Kekuasaan Inspektif   atau pengaasan didelegasikan kepada 'adan Pengaas
$euangan 2'P$3 dan Dean Perakilan Rakyat 2DPR3 2pasal &:# ayat 13
e. Dalam UUD 19! hasil amandemen tidak ada kekuasaan $onsulatati+, sebelum
UUD diamandemen kekuasaan tersebut dipegang oleh Dean Pertimbangan #gung
2DP#3
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 4/27
2.2.2. !stem Pemerntahan Negara Menurut UUD 1)*+ Hasl Aman'emen
ebelum adanya amandemen terhadap UUD 19!, dikenal dengan *ujuh $unci
Pokok istem Pemerintahan "egara, namun tujuh kunci pokok tersebut mengalami
suatu perubahan. 4leh karena itu, sebagai studi komparati+ sistem pemerintahan
negara menurut UUD 19! mengalami perubahan.
a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum 2Rechstaat3
 "egara Indonesia berdasarkan atas hukum 2Rechstaat3, tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka 2)achstaat3, mengandung arti baha negara, termasuk di
dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam
melaksanakan tindakan apapun.
 b. istem $onstitusi
Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi 2hukum dasar3, tidak bersi+at
absolut 2kekuasaan yang tidak terbatas3.istem ini memberikan penegasan baha cara pengendalian pemerintahan
dibatsai oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan juga oleh ketentuan-ketentuan
hukum lain merupakan produk konstitusional.
c. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping
)PR dan DPR 
 pemerintahan tertinggi di samping )PR dan DPR, karena Preside dipilih
langsung oleh rakyat. UUD 19! pasal ;# ayat 1, jadi menurut UUD 19! ini
Presiden tidak lagi merupakan madataris )PR, melainkan dipilih oleh rakyat.
Presiden tidak bertanggungjaab kepada DPR.
d. )enteri "egara ialah pembantu Presiden, )enteri tidak bertanggung jaab
kepada DPR. Presiden dalam melaksanakan tugas dibantu oleh menteri-menteri
negara, pasal 1< ayat 1 2hasil amandemen3
e. $ekuasaan $epala "egara tak terbatas, meskipun $epala "egara tidak 
 bertanggungjaab kepada DPR, ia bukan 6diktaor7 artinya kekuasaan tidak 
terbatas. Di sini Presiden sudah tidak lagi merupakan mandataris )PR, namun
demikian ia tidak membubarkan DPR atau )PR.
+. "egara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum berdasarkan Pancasila
 bukan berdasarkan kekuasaan.
1. Pengakuan adan perlindungan hak-gak asasi yang mengandung persamaan dalam
 bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
&. Perlindungan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekyuatan lain dan
tidak memihak 
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 5/27
!EBELUM AMANDEMEN UUD 1)*+
!
)acam-macam lembaga "egara 0
1. >ksekuti+2Presiden, akil dan menteri kabinet3 memiliki +ungsi pelaksana undang-
undang dalam menjalankan negara
(. udikati+2)#3 memiliki +ungsi memertahankan pelaksanaan undang-undang.
?embaga lainnya adalah )ajelis Permusyaaratan Rakyat2)PR3, $omisi
udisial2$3 dan )ahkamah $onstitusi2)$3. etelah amandemen tidak ada lagi Dean
Pertimbangan #gung dan diganti sebuah dean pertimbangan yang bertugas memberi
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
2.3. LEMBA-A NE-ARA !EBELUM AMANDEMEN UUD 1)*+
5
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 6/27
sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
@eenang 0
yang pelaksanaannya ditugaskan kepada PresidenA)andataris.
&. )emberikan penjelasan yang bersi+at pena+siran terhadap putusan-
 putusan )ajelis.
Presiden.
 pelaksanaan 8aris-8aris 'esar /aluan "egara dan menilai  pertanggungjaaban tersebut.
!. )encabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan
Presiden dalam masa jabatannya apabila PresidenAmandataris sungguh-
sungguh melanggar /aluan "egara danAatau Undang-Undang Dasar.
;. )engubah undang-Undang Dasar.
B. )enetapkan Pimpinan )ajelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
9. )engambilAmemberi keputusan terhadap anggota yang melanggar 
sumpahAjanji anggota.
2.3.2. DPR 
oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali.
)eskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jaab kepada DPR.
@eenang 0
&. )emberikan persetujuan atas P>RPU.
(. )emberikan persetujuan atas #nggaran.
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 7/27
 pertanggungjaaban presiden.
!. *idak disebutkan baha DPR berenang memilih anggota-anggota 'P$ 
dan tiga hakim pada )ahkamah $onstitusi.
2.3.3. PRE!IDEN
Presiden selain memegang kekuasaan eksekuti+ 2eCecutie poer3, juga
memegang kekuasaan legislatie 2legislatie poer3 dan kekuasaan yudikati+ 
2judicatie poer3. Presiden mempunyai hak prerogati+ yang sangat besar.
*idak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai
 presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya,
sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup.
@eenang 0
kegentingan yang memaksa3
(. )enetapkan Peraturan Pemerintah
oleh )ahkamah #gung dan lain-lain badan kehakiman 2Pasal & 2133.
$ekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang
 berpuncak pada )ahkamah #gung. ?embaga ini dalam tugasnya diakui
 bersi+at mandiri dalam arti tidak boleh diinterensi atau dipengaruhi oleh
cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekuti+.
@eenang 0
satu-satunya di Indonesia pada saat itu.
2.3.+. BP#
Untuk memeriksa tanggung jaab tentang keuangan negara diadakan suatu
'adan Pemeriksa $euangan yang peraturannya ditetapkan dengan
undangundang. /asil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dean
Perakilan Rakyat7 Pasal &(
7
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 8/27
2.*.1. MPR 
#lat $elengkapan
a3 Pimpinan
Pimpinan )PR terdiri atas 1 2satu3 orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 2empat3 orang akil ketua yang terdiri atas & 2dua3 orang
akil ketua berasal dari anggota DPR dan & 2dua3 orang akil ketua
 berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna )PR.
 "amun pada periode &:1 - &:19 pemilihan pimpinan )PR dilaksanakan
dengan mengajukan & paket yang di usung oleh dua koalisi besar 2$)P
dan $I/3 dengan struktur terdiri orang dari DPR dan 1 orang dari DPD.
$etua )PR RI periode &:1-&:19
Dr.2/3. /. Eulki+li /asan, .>., ).).
 b3 Panitia #d /oc
Panitia ad hoc )PR terdiri atas pimpinan )PR dan paling sedikit !F
2lima persen3 dari jumlah anggota dan paling banyak 1:F 2sepuluh
 persen3 dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR 
8
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 9/27
dan unsur DPD secara proporsional dari setiap +raksi dan $elompok 
#nggota )PR.
yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti ?embaga
$epresidenan, DPR, DPD, 'P$, )#, dan )$.
@eenang0
(. )enghilangkan keenangannya mengangkat Presiden 2karena
 presiden dipilih secara langsung melalui pemilu3
. *etap berenang menetapkan dan mengubah UUD.
!. )elantik presiden danAatau akil presiden
;. )emberhentikan Presiden danAatau @akil Presiden dalam masa
 jabatannya<. )emilih @akil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh
Presiden dalam hal terjadi kekosongan @akil Presiden
B. )emilih Presiden dan @akil Presiden dari dua pasangan calon
Presiden dan @akil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan @akil
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu
sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan @akil
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
keajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
9. )PR tidak lagi memiliki keenangan untuk menetapkan 8'/"
/ak-/ak )ajelis Permusyaaratan Rakyat 2)PR3
Dalam melaksanakan tugas dan eenangnya, anggota )PR mempunyai
hak. /ak-hak )PR adalah sebagai berikut0
1. )engajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD "RI *ahun 19!G
&. )enentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
(. )emilih dan dipilih. )embela diri
!. Imunitas
;. Protokoler 
etelah amandemen, $edudukan DPR diperkuat sebagai lembaga
legislati+ dan +ungsi serta eenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran
DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan
 presiden, dan lain sebagainya.
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 10/27
mendapat persetujuan bersama
&. )embahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (. )enerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang
 berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam
 pembahasan
 pertimbangan DPD
kebijakan pemerintah
a3 Pimpinan DPR 
Pimpinan DPR terdiri atas 1 2satu3 orang ketua dan 2empat3 orang
akil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan
 perolehan kursi terbanyak di DPR. $etua DPR ialah anggota DPR 
yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak 
 pertama di DPR. @akil $etua DPR ialah anggota DPR yang berasal
dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga,
keempat, dan kelima
*ugas pimpinan DPR0
dipandang perlu, dalam mengaasi pelaksanaan tugas dan
keajiban yang dilakukan oleh ekretaris =enderal dengan
dibantu oleh 'adan Urusan Rumah *anggaG
 b. )enyusun rencana anggaran DPR bersama 'UR* yang  pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurnaG
c. )enyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR 
yang khusus diadakan untuk itu.
d. *ugas Pimpinan DPR di lingkungan eksternal DPR adalah0
e. )enjadi juru bicara DPRG
+. )engadakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga
negara lainnya sesuai dengan keputusan DPRG
g. )eakili DPR dan alat kelengkapan DPR di pengadilan.
Pengaturan mengenai Pimpinan DPR termuat dalam Pasal &; sAd 1
*ata *ertib DPR tahun &::9
10
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 11/27
*ugas 'amus
*ugas-tugas 'amus di baah ini akan menunjukkan perannya yang
sangat sentral dalam menentukan arah dan kinerja DPR, termasuk 
+ungsi legislasi dan pengaasan.
1. )enetapkan agenda DPR untuk 1 2satu3 tahun sidang, 1 2satu3
masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang,
 perkiraan aktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka aktu
 penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak 
mengurangi keenangan rapat paripurna untuk mengubahnya
&. )emberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam
menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan
tugas dan eenang DPRG
(. )eminta danAatau memberikan kesempatan kepada alat
kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan
keteranganApenjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-
masing
undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya
melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR 
!. )enentukan penanganan suatu rancangan undangundang atau
 pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR 
;. )engusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi,
ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah
dibahas dalam konsultasi pada aal masa keanggotaan DPR 
<. )elaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna
kepada 'adan )usyaarah
Pengaturan tentang 'amus terdapat dalam Pasal & sAd B *ata *ertib
DPR tahun &::9
$omisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. /ampir seluruh
aktiitas yang berkaitan dengan +ungsi-+ungsi DPR, substansinya
dikerjakan di dalam $omisi.
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 12/27
mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan
 penyempurnaan rancangan undang-undang.
*ugas 'aleg
alasannya untuk 1 2satu3 masa keanggotaan dan untuk setiap tahun
anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan
dari DPDG
dan PemerintahG
 program prioritas yang telah ditetapkanG
d. )elakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi,
gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-undang
tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRG
e. )emberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang
yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di
luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar 
rancangan undang-undang yang terda+tar dalam program legislasi
nasionalG
rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh
'adan )usyaarahG
 pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui
koordinasi dengan komisi danAatau panitia khususG
h. )emberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan
undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh 'adan
)usyaarahG dan
i. )embuat laporan kinerja dan inentarisasi masalah di bidang
 perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk 
12
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 13/27
 berikutnya.
DPR tahun &::9
e. 'adan #nggaran
*ugas 'adan #nggaran
untuk menentukan pokok-pokok kebijakan +iskal secara umum
dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap
kementerianAlembaga dalam menyusun usulan anggaranG
 b. )enetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan
mengacu pada usulan komisi terkaitG
c. )embahas rancangan undang-undang tentang #P'" bersama
Presiden yang dapat diakili oleh menteri dengan mengacu
 pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai
alokasi anggaran untuk +ungsi, program, dan kegiatan
kementerianAlembagaG
mengenai rencana kerja dan anggaran kementerianAlembagaG
e. )embahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan
dengan #P'"G dan
Pengaturan mengenai 'adan #nggaran ada dalam Pasal ;& 5 ;; *ata
*ertib DPR tahun &::9
'#$" bertugas0
'P$ yang disampaikan kepada DPRG
&. )enyampaikan hasil penelaahan kepada komisiG
(. )enindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan
hasil pemeriksaan 'P$ atas permintaan komisiG dan
13
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 14/27
 pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian
dan kualitas laporan..
*ata tertib DPR tahun &::9
g. 'adan Urusan Rumah *angga 2'UR*3
'UR* bertugas0
 b. )elakukan pengaasan terhadap ekretariat =enderal DPR 
dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR 
sebagaimana dimaksud dalam huru+ a, termasuk pelaksanaan
dan pengelolaan anggaran DPRG
kelengkapan )PR yang berhubungan dengan masalah
kerumahtanggaan DPR, DPD, dan )PR yang ditugaskan oleh
 pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat 'adan )usyaarahG
d. )enyampaikan hasil keputusan dan kebijakan 'UR* kepada
setiap anggota DPRG dan
yang khusus diadakan untuk itu.
Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal B( sAd BB *ata *ertib
DPR tahun &::9
'$#P bertugas0
1. )embina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan  persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara
lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk 
organisasi internasional yang menghimpun parlemen danAatau
anggota parlemen negara lainG
menjadi tamu DPRG
luar negeriG dan
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 15/27
masalah kerja sama antarparlemen..
*ertib DPR tahun &::9
)$D dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang
 bersi+at tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan
dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perakilan rakyat.
)$D bertugas melakukan penyelidikan dan eri+ikasi terhadap
 pengaduan atas peristia yang diduga dilakukan oleh anggota DPR 
sebegai suatu pelanggaran karena 0
1. *idak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
 berhalangan tetap sebagai anggota DPR.
&. *idak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR 
sebagaimana dimaskud dalam undang-undang tentang
Pemilihan Umum.
melaksanakan sebagai anggota DPR.
diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
B& *ata *ertib DPR 
*ugas Panitia $husus adalah melaksanakan tugas tertentu dalam
 jangka aktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Dalam melaksanakan tugasnya panitia khusus dapat melakukan rapat kerja,
rapat panitia kerja, rapat tim perumus, dan rapat tim sinkronisasi.
k. Panitia $erja 2P#"=#3 H *im
15
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 16/27
Panja adalah unit kerja sementara yang dapat dibentuk oleh tiap alat
kelengkapan DPR untuk menge+isienkan kinerjanya. 4leh karena itu
segala hal yang berkaitan dengan pengaturan Panja- dari pembentukan,
 jenis tugas, mekanisme kerja, pengisian keanggotaan, masa kerja,
 pertanggung-jaaban, sampai dengan pembubarannya- ditetapkan oleh
alat kelengkapan yang membentuknya.
a. /ak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada
 pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa,
dan bernegara.  b. /ak #ngket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap
 pelaksanaan suatu undang-undang danAatau kebijakan pemerintah
yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas
 pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
c. /ak )enyatakan Pendapat adalah hak DPR yang dilakukan untuk 
menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari
luar biasa yang terjadi di tanah air dan dunia internasional
d. /ak 'udget adalah hak untuk mengesahkan R#P'" menjadi #P'"
e. /ak 'ertanya adalah hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah
atau presiden yang dilakukan secara tertulis.
+. /ak Imunitas adalah hak yang tidak dapat digangu gugat di
 pengadilan dari hasil keputusan yang dibuatnya
g. /ak Petisi yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta
 pertanyaan mengenai suatu masalah
h. /ak Inisiati+ yaitu hak untuk mengajukan usul atas rancangan
undang-undang
i. /ak #mandemen yaitu hak untuk melakukan perubahan alat suatu
rancangan udang-undang
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 17/27
/. etya "oanto >
2.*.3. DPD
Dean Perakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari
 perakilan dari tiap proinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. =umlah
anggota DPD maksimal adalah 1A( jumlah anggota DPR dan banyaknya
anggota tiap proinsi tidak sama, maksimal orang. )asa jabatan sama
seperti DPR, lima tahun. #nggota DPD berdomisili di proinsinya dan berada
di Ibu $ota negara ketika diadakan sidang.
@eenang,
1. ?embaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterakilan
kepentingan daerah dalam badan perakilan tingkat nasional setelah
ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai
anggota )PR.
Republik Indonesia.
 berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain
yang berkait dengan kepentingan daerah.
17
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 18/27
1. Pimpinan
Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua akil ketua. elain
 bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD.
$etua0 Irman 8usman, Utusan umatera 'arat
&. $omite,
/. Irman 8usman, .>., ).'.#.
2.*.*. PRE!IDEN
$edudukan Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan
 berenang membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. )asa
 jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu
 periode.
&. Presiden tidak lagi mengangkat 'P$, tetapi diangkat oleh DPR dengan
memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden.
(. )emegang kekuasaan yang tertinggi atas #ngkatan Darat, #ngkatan
?aut, dan #ngkatan Udara
Rakyat 2DPR3. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian
 persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi
UU.
18
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 19/27
kegentingan yang memaksa3
;. )enetapkan Peraturan Pemerintah
negara lain dengan persetujuan DPR 
9. )embuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR 
1:. )enyatakan keadaan bahaya
/ak Presiden 0
/ak prerogati+ Presiden yaitu hak istimea yang dimiliki oleh Presiden
untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain.
 …