pancasila dalam konteks ketatanegaraan kelompok 2

Click here to load reader

Post on 03-Feb-2016

41 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

presentasi mata kuliah pendidikan pancasila

TRANSCRIPT

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI

BAB V

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI1Agnes Verena A.Flabella R.Ramona N.Retno NingkristianaWahyu HidayatiDwi khoirotun NUcha S

KELOMPOK 2Posisi Pancasila dalam ketatanegaraan RIPembahasan Sidang BPUPKI dan PPKI, Pancasila sejak kelahirannya dimaksudkan sebagai Philosofische Groundslag negara atau Dasar Filsafat Negara RI.Negara dan ketatanegaraan Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai asas kerohaniannya. Artinya, jiwa, semangat, nilai-nilai Pancasila harus menjadi inti-isi yang menjiwai dan meliputi negara dan ketatanegaraan3Dalam bahasa Perancis konstitusi berasal dari kata konstituer => membentukDalam kerangka ini diartikan sebagaiPembentuk suatu negara. Konstitusi dalam arti sempit :UUDKonstitusi dalam arti luas :Tertulis UUD Tak tertulis Convensi

Etimologi konstitusi4Apa sich konstitusi itu???Mr. Usep Ranawidjaja mengatakan konstitusi merupakan salah satu dari sumber hukum tata negara yang formal tertulis, hukum yang dihasilkan oleh badan yang berwenang, disamping undang-undang organik, undang-undang, ...dalam lain-lainnya. Dengan kata lain, konstitusi sama dengan undang-undang dasar.Dengan demikian konstitusi memuat peraturan pokok yang fundamental mengenai sendi-sendi yang pertama dan utama dalam menegakkan bangunan yang disebut negara.

5Fungsi KonstitusiDi Negara, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan.Konstitusi dalam suatu negara, memiliki fungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintahan.Konstitusi muncul dari sebuah kenyakinan akan pemerintahan yang dibatasi (limited government).(Wheare, 2003 : 11)6PEMBUKAAN UUD 1945Pokok pikiran I; negara persatuan, negara yang melindungi segenap bangsa.Pokok Pikiran II; keadilan sosialPokok pikiran III; kedaulatan rakyatPokok pikiran IV; Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.7Hubungan antara pembukaan dengan Pasal-pasal UUD 1945Pembukaan UUD 1945, memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara RI. Syaratnya :Dilihat dari sejarahnya, Pembukaan ditentukan oleh Pembentuk Negara2. Dilihat dari isinya, berisi asas falsafah negara, asas politik negara, tujuan negara 3. Menentapkan adanya suatu UUD negara RI8HUBUNGAN Pancasila dan Pembukaan UUD 1945Sila-Sila PancasilaPokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 194512345I (sila ke 3)II (sila ke 5)III (sila ke 4)IV (sila ke 1 dan 2)9HUBUNGAN Pembukaan UUD 1945 DAN ProklamasiIsi Proklamasi;Pernyataan kemerdekaanTindakan yang harus diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan.

HUBUNGANAlenia pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi.Alenia keempat Pembukaan memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 10Letak dan sifat hubungan antara UUD 1945 dengan Proklamasi :Kesatuan yang bulatDitetapkannya UUD45 merupakan realisasi dari alinea ke-2 Proklamasi 17 Agustus 45Pembukaan UUD45 merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinciHUBUNGAN Pembukaan UUD 1945 DAN ProklamasiUndang-Undang Dasar 194512Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 (2))Sistem konstitusional dalam UUD45 tercermin dalam ketentuan sbb :Pasal 1 (2)Pasal 3 (3)Pasal 4 (1)Pasal 9 (1)Pasal 20APasal 24C (1)Pasal 24C (2)Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 (3))Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (pasal 4 (1)Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi (pasal 5 (1))Menteri negara ialah pembantu presiden (pasal 17 (1))Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatasIndonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik (pasal 1 (1))

Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945KELEMBAGAAN MENURUT UUD 194515TNI/POLRIWanTimbadan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakimanKYUUD 1945KPUbank sentralDPRDPDMPRBPKMAMKPUSATDAERAHLingkungan Peradilan TUNLingkungan Peradilan MiliterLingkungan Peradilan AgamaLingkungan Peradilan UmumPerwakilan BPK ProvinsiPemerintahan Daerah ProvinsiDPRDGubernurPemerintahan Daerah Kabupaten/KotaDPRDBupati/Walikotakementerian Presiden16Pasal 24 (1)***Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilanMAMKPasal 4 (1)Memegang kekuasaan pemerintahanPresidenLembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUDPasal 20 (1)*Memegang kekuasaan membentuk UUDPR17MPRPasal 2 (1)****

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ANGGOTA DPRdipilih melalui pemiluANGGOTADPDdipilih melalui pemiluMPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di Ibukota Negara, putusan MPR ditetapkan dengan suara terbnayak (pasal 2)Kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (pasal 3)18Presiden/Wakil Presiden KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil PresidenCalon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)***]Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***]

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *) Wewenang, Kewajiban dan Hak Presiden/Wakil Presiden Antara lain tentang:memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];19 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**]PEMERINTAHAN DAERAHKEPALA PEMERINTAH DAERAHDPRD PEMERINTAHAN DAERAHanggota DPRD dipilih melalui pemilu[Pasal 18 (3) **]Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis[Pasal 18 (4)**]20 PEMILIHAN UMUMKPUPerseoranganPartai PolitikParpol/ Gabungan ParpolPresiden dan WapresanggotaDPRanggotaDPDanggotaDPRDPEMILIHAN UMUMluber jurdil setiap lima tahun21

WILAYAH NEGARANegara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **BATAS ZEEBATAS WILAYAH22 WARGA NEGARA DAN PENDUDUKSegala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upayapembelaan negara [Pasal 27 (3)**]WARGA NEGARA DAN PENDUDUKwarga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara[Pasal 26 (1)]Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)**]23Hakikat Hak Asasi ManusiaHAM disebut sebagai human right Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999:HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

24HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi(Pasal 28B) **mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif(Pasal 28C) **kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) **berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, (Pasal 28F) **pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D) **hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H) **perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah(Pasal 28I) **berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU(Pasal 28J) **untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan(Pasal 28A) **perlindungan diri pribad