pancasila dalam sistem ketatanegaraan

Download Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

Post on 14-Apr-2018

237 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    1/26

    PANCASILA DALAM

    SISTEM KETATANEGARAN INDONESIA

    Selasa, 01 Oktober 2013

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    2/26

    Pancasila

    1

    Pancasila pada hakekatnya adalah nilai (Kaelan, 2002)Nilai dasar Pancasila itu adalah nilai Ketuhanan,Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan

    2 Lima nilai dasar itu bagi negara bangsa Indonesia

    dijadikan dasar (falsafah) negara

    3

    Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 menegaskan

    bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalamPembukaan UUD 1945 adalah dasar negaradari NKRI.Dasar negara didalamnya mengandung makna pulaideologi nasional

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    3/26

    Fungsi Pancasila dalam

    Sistem Ketatanegaraan Indonesia

    Pancasila pada hakikatnyaadalah nilai yaitu lima nilaidasar sebagai kesatuan (sistem

    nilai)

    Lima nilai tersebut dijadikan

    (berfungsi) sebagai dasar(filsafat) bernegara dandijadikan ideologi nasionalIndonesia

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    4/26

    Pancasila Sebagai Dasar Negara

    Nilai-nilai Pancasila dijadikan acuan perilaku dalamkehidupan bernegara.

    Konsekwensinya penyelenggaraanbernegara tidak boleh bertentangan dengan

    nilai-nilai Pancasila

    Penyelenggaraan bernegara tidak menyimpang darinilai keTuhanan, tidak bertentangan dengan nilai

    kemanusiaan, dan seterusnya

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    5/26

    Pancasila Sebagai Dasar Negara

    Agar nilai bisa dijadikan acuanperilaku maka nilai harusdiwujudkan kedalam norma. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan ke dalamnorma hukum dan norma moral

    bernegara.

    Norma moral membentuksistem etik, sedang norma

    hukum membentuk sistemhukum. Kedua norma tersebutmengatur perilaku hidupbernegara.

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    6/26

    Norma Etik

    Norma-norma etik dalamkehidupan bernegaramenjadi pedoman perilakubaik oleh penyelenggaranegara maupun warga

    negara

    Norma etik kehidupanbernegara Indonesiadiwujudkan melalui Pokok-Pokok Etika KehidupanBerbangsa (Ketetapan MPR

    No VI/MPR/2001)

    Pokok pokok etikabersumber dari (nilai etik)

    Pancasila yg harusdijabarkan lagi kedalamkode etikmasing-masingprofesi

    Norma etik/moral bersifattidak memaksa tetapiberdasar pada hati nuranimanusia itu sendiri untukmelaksanakan (subyektif)

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    7/26

    Sepenggal berita tentang

    Jaksa Nakal. Makassar (ANTARA News) - Jaksa Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung yang

    tiba di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, mulai memeriksa 10 jaksa nakal yang terlibat

    pemerasan dan penyuapan dalam penanganan perkara.

    Pemeriksaan yang dilakukan Jamwas Kejagung itu terkait adanya laporan dari tersangka kasus

    korupsi BTN Syariah Jusmin Dawi dengan kerugian negara sebesar Rp44 miliar, maupun

    pemberitaan media massa mengenai banyaknya jaksa yang terlibat penyuapan maupun

    pemerasan.Kesepuluh jaksa itu yakni AM, AK, WJ, dan DY dari bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejati

    Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), dan YH, MD, AMD, IY, NN dan RP dari bagian Pidana

    Umum (Pidum) Kejati Sulsel, serta PL staf Tata Usaha Kejati Sulselbar.

    Khusus untuk jaksa senior AM yang dilaporkan telah melakukan pemerasan terhadap

    tersangka Jusmin Dawi, pihak Jamwas akan memeriksa secara intensif dan memberikan hasil

    itu kepada pihaknya maupun ke pusat.

    Tetapi sebelum diberi sanksi tegas, AM akan disidang kode etik terlebih dahulu.

    Jaksa AM dituduh memeras tersangka Jusmin Dawi sebesar Rp150 juta lebih ditambah

    sebuah mobil Honda Jazz.

    Salah satu alat bukti pemerasan yang dilaporkan tersangka adalah adanya bukti rekaman

    percakapan tersangka yang beredar di Kejati maupun di Kejari Makassar terhadap AM,

    dengan durasi waktu hampir setengah jam.

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    8/26

    Fakta tentang hakim di Indonesia.

    MALANG, KOMPAS.com Sejak Januari hingga Awal Mei 2011 ini, Komisi Yudisialmenemukan 1.000 hakim nakal di seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Haltersebut diketahui setelah Komisi Yudisial mendapat laporan dari masyarakat.

    Seribu hakim nakal itu adalah mereka yang memanfaatkan posisinya untukmengambil keuntungan materi secara pribadi.

    "Dari kasus itu sudah ada yang ditangani secara tegas oleh Komisi Yudisial (KY),"

    ujar Imam. Adapun hakim yang sudah ditindak secara tegas sekitar 200 orang.

    "(Penindakan) termasuk memberikan surat peringatan dan sanksi tegas. Saat inimasih terus dilakukan oleh KY," kata Ansori.

    Untuk melakukan kontrol para hakim di pengadilan negeri di seluruh Indonesia,pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar jangan segan-segan melaporkankinerja aparat penegak hukum lewat posko pengaduan yang dibentuk KY.

    "Kalau masyarakat sudah menemukan ada hakim yang nakal, silakan dilaporkan keKY langsung, atau bisa juga melalui posko Lembaga Kantor Bantuan Hukum yangada di seluruh Indonesia," ujarnya.

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    9/26

    Apa Komentar Saudara ???

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    10/26

    Adakah contoh kasus yang lain ??

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    11/26

    Norma Hukum

    Kehidupan bernegaraternyata tidak hanyamembutuhkan norma moral/ etik tetapi juga butuhnorma hukum

    Nilai Pancasila sebagai (dijadikan)

    sumber bagi penyusunan normahukum di Indonesia (Pancasilasebagai sumber hukum material).Menurut teori jenjang norma(stufentheorie) Pancasila adalah

    grundnorm

    Norma hukum bersifat

    memaksa dan mengikat(bersifat obyektif) terhadapwarganegara

    Norma hukum tertinggi

    negara adalah UUD 1945yang bersumber dari nilaiPancasila

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    12/26

    Norma Hukum

    1

    UUD 1945 merupakan hukum tertinggi negara. UUD1945 sebagai hukum dasar negara

    2

    UUD 1945 dijabarkan lagi dalam peraturanperundang-undangan dibawahnya

    3 Tata urutan perundang-undangan ini membentuk

    sistem norma hukum Indonesia

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    13/26

    Tata Urutan

    Peraturan Perundang-Undangan

    Peraturan Presiden

    UUD 1945

    Peraturan Pemerintah

    Tap MPR

    UU/PERPU

    Perda Provinsi

    Perda Kab/Kota

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    14/26

    4 Prinsip Cita Hukum Nasional

    Melindungi semua unsurbangsa (nation) demikeutuhan (integrasi)

    Mewujudkan keadilansosial dalam bidang

    ekonomi dan

    kemasyarakatan

    Mewujudkan kedaulatanrakyat (demokrasi) dannegara hukum

    Menciptakan toleransi

    atas dasar kemanusiaandan berkeadaban dalam

    hidup beragama

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    15/26

    Hukum harus memelihara

    integrasi bangsa baik secaraideologis maupun teritorial

    Hukum harus membuka jalanbahkan menjaminterciptanya keadilan sosialbagi seluruh rakyat Indonesia

    Hukum harus menjamintampilnya tata politik dankenegaraan yang demokratisdan nomokratis

    Hukum harus mampumembnagun terciptanya toleransi

    hidup beragama diantara parawarganya dan menjamin agar tak

    seorangpun melanggar ataudilanggar haknya dalam memelukdan melaksanakan ajaran agama

    yang diyakini dan dianut

    MASALAH MENDASAR DALAMPEMBANGUNAN HUKUMNASIONAL

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    16/26

    Contoh Kasus Akibat Perda Diskriminatif

    Lilis Lisdawati adalah karyawan sebuah restoran yang sedang hamil 2 bulan.Suaminya Kustoyo, adalah guru SD. Tanggal 27 Februari 2006, Lilis ditangkap olehpetugas saat sedang menunggu kendaraan umum di daerah Tangerang. Ia dituduhtelah melanggar Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

    Aturan perda tersebut memang multitafsir sehingga menyebabkan ketidakpastianhukum dan berpotensi menyebabkan salah tangkap. Pasal 4 ayat 1 misalnya,menyebutkan bahwa:

    Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkansuatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah

    penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempattontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong atau tempat-tempat lain didaerah.

    Petugas lalu bisa menangkap seseorang, terutama perempuan, semata-mata atasdasar kecurigaan bahwa orang tersebut adalah pelacur (PSK). Meski telahmenyampaikan bahwa ia bukan PSK, Lilis tetap ditahan dan dihukum. PengadilanNegeri Tangerang menjatuhkan hukuman 8 hari penjara dan denda Rp 300 Ribu.Lilis berada dalam tahanan selama 4 hari sebelum akhirnya dibebaskan setelahsuaminya membayar denda tersebut.

  • 7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan

    17/26

    Lilis menggugat walikota Tangerang karena menjadi korban salah tangkap. Gugatanini ditolak Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan Lilis semakin tidak mendapatperhatian setelah Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi olehmasyarakat Tangerang atas Perda tersebut. Alasannya, Perda itu telah dirumuskansesuai dengan proses yang disyaratkan. Pemerintah Kota Tangerang juga tidakmelakukan upaya untuk merehabilitasi nama baik Lilis.

    Lilis mengalami keguguran pasca peristiwa ini. Ia juga dikeluarkan daripekerjaannya. Suaminya keluar dari pekerjaan karena tertekan dengan tudinganberistrikan pekerja seks. Tekanan juga datang dari masyarakat sekeliling.

View more