jurnal pembangunan perkotaan volume 2 no. 1 juni 2014 2014.pdf · pelayanan petugas apotik terhadap...

Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 2 No. 1 Juni 2014 ISSN 2338-6754

[1]


[2]

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanNya,

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan berhasil menerbitkan Jurnal

Pembangunan Perkotaan Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari - Juni 2014. Jurnal ini

memuat pemikiran ilmiah, hasil-hasil kelitbangan atau tinjauan kepustakaan bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Perkotaan.

Dalam edisi kali ini , redaksi menyajikan 7 (tujuh) hasil penelitian yaitu

Identifikasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Jamkesmas, Identifikasi Sektor

Industri Unggulan di Kota Medan, Kajian Model Pengelolaan Sampah dan SDM

Kebersihan di Kota Medan, Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak

Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan, Koperasi Sebagai Sarana

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Wilayah Kecamatan Medan

Labuhan, Wakaf Modal Alternatif Pengembangan Ekonmi Umat Islam di Kota Medan

dan Model Pengembangan Kota Medan Sudut Pandang Perencanaan Wilayah.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

sehingga Jurnal Pembangunan Perkotaan ini dapat diterbitkan. Semoga jurnal ini dapat

bermanfaat bagi para pembaca dan juga bermanfaat sebagai bahan kebijakan maupun

informasi untuk peningkatan ilmu pengetahuan.

Salam Redaksi


[3]

Volume 2 Nomor 1 Januari – Juni 2014

Pengarah : Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si (Walikota Medan) Penanggung Jawab : Drs. Hasan Basri, MM (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan) Koordinator : Dra. Siti Mahrani Hasibuan Ketua / Pimpinan Redaksi : Burhanuddin P. Harahap, SH Mitra Bebestari : DR. Prawidya Harani Syafrida Hani, SE.,M.Si Rahmat Fauzi, ST.,MT Sekretaris : Ir. Netti Efridawati Purba Dewan Redaksi : Triratih Handayani, SH.,MAP Edward Sembiring, S.Sos Budi Hariono, SSTP Staf Redaksi : Titri Suhandayani, S.Sos Wiwit Suryani, S.IP Yuni Rahma Astuti Ritonga Editor & Design : Drs. Hendra Tarigan Ir. Rosliana Siahaan Distributor : Juliana Pasaribu, SE Alamat Redaksi : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan Email : [email protected]


[4]

DAFTAR ISI Identifikasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Jamkesmas (Isti Ilmiati Fujiati, Iman Helmi Effendi,Sri Lestari ) ( 1 – 25 ) Identifikasi Sektor Industri Unggulan di Kota Medan (Prawidya Hairani, Lailan Safina) ( 26 – 48 ) Kajian Model Pengelolaan Sampah dan SDM Kebersihan di Kota Medan (Parapat Gultom, Ester SM Nababan, Sapna Biby, Popo Alexander Simanjuntak) ( 49 – 76 ) Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan (Syafrida Hani, Hj. Maya Sari ( 77 – 91 ) Koperasi Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Wilayah Kecamatan Medan Labuhan (Raihanah Daulay) ( 92 – 101 ) Wakaf Modal Alternatif Pengembangan Ekonmi Umat Islam di Kota Medan (Saprinal manurung, Azuar Juliandi, Irfan) ( 102 – 118 ) Model Pengembangan Kota Medan Sudut Pandang Perencanaan Wilayah (Syaiful Bahri) ( 119– 125 ) Efektivitas Pemberian Dana BOS Tingkat SD dan SMP Negeri Di Kota Medan Tahun 2012 (Irsan, Eddiyanto, Darwin) (201 – 230 )


[1]

IDENTIFIKASI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN JAMKESMAS

Isti Ilmiati Fujiati

Iman Helmi Effendi Sri Lestari

Universitas Sumatera Utara

Ringkasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kepuasan pasien peserta Jamkesmas terhadap mutu pelayanan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Rawat Inap di Kota Medan dan RSUD dr. Pirngadi Medan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik yang dilakukan di 13 Puskesmas Rawat Inap dan RSUD dr. Pirngadi Medan mulai dari Januari-Maret 2013. 300 orang peserta penelitian yang memenuhi kriteria penelitian diwawancara menggunakan kuesioner terstruktur. Data dianalisa secara univariat dan multivariat. Hasil menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di RSUD dr. Pirngadi Medan dikategorikan Baik dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76.89%, memuaskan. Dimensi pelayanan kesehatan berupa daya tanggap (responsive), perhatian pelayanan (empathy), dan penampilan pelayanan (tangibles) merupakan dimensi yang paling dominan terhadap kepuasan peserta Jamkesmas di RSUD dr. Pirngadi Medan.

Kata Kunci : kualitas pelayanan, kepuasan pasien

Pendahuluan

Persiapan beroperasinya BPJS Kesehatan dan tercapainya Jaminan Kesehatan Nasional (INA-Medicare) untuk seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019, disepakati 8 sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2014 yaitu (1) tersusunnya seluruh aturan pelak-sanaan yang diperlukan, (2) operasional BPJS Kesehatan sesuai UU 24/2011, (3) paling sedikit 121,6 juta penduduk dijamin melalui BPJS Kesehatan, (4) manfaat medis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS sama untuk seluruh peserta sedangkan untuk manfaat non medis masih ada perbedaan, (5) disusunnya rencana aksi

pengembangan fasilitas kesehatan dan implementasinya secara bertahap, (6) paling sedikit 75% peserta puas dengan layanan BPJS Kesehatan, (7) paling sedikit 75% fasilitas kesehatan puas dengan layanan BPJS Kesehatan, dan (8) pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan terlaksana secara transparan, efisien, dan akuntabel (Peta Jalan Menuju JKN, 2012).

Pada saat yang sama, pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat


[2]

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan (Kepmenpan 2004).

Kepuasan masyarakat berhubungan erat dengan kualitas pelayanan jasa publik. Mutu pelayanan kesehatan dinilai baik apabila pelayanan tersebut menimbulkan rasa puas bagi diri setiap pasien yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk yang menjadi sasaran utama pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien akan tercapai bila diperoleh hasil yang optimal bagi setiap pasien dan pelayanan kesehatan, memperhatikan kemampuan pasien/ keluarganya, ada perhatian terhadap keluhan, kondisi lingkungan fisik dan tanggap pada kebutuhan (Azwar, 1998).

Hasil penelitian Soedjadi (dalam Pujihastuti, 2008) menyebutkan adanya perbedaan kepuasaan antara peserta Askes (Asuransi Kesehatan) dan peserta non askes yang membayar tunai di rumah sakit, seperti: (1) Prosedur berobat terlalu rumit, (2) Tidak ada informasi yang jelas tentang petunjuk berobat, (3) Fasilitas yang berhubungan dengan Askes dipersulit dengan kurangnya pelayanan, (4) Diskriminasi antara pasien Askes dan non Askes, sehingga banyak peserta yang telah memiliki Kartu Askes lebih suka menjadi pasien non Askes dengan konsekuensi harus membayar, (5) Terlalu rumitnya prosedur pengambilan obat, contohnya bagi penderita penyakit kronis, pengambilan obat yang dimaksud

harus diulang setiap 10 hari dengan proses yang sama, (6) Kurangnya pelayanan petugas apotik terhadap waktu tunggu yang terlalu lama karena petugas apotik cenderung mendahulukan pengambilan obat non Askes yang membayar tunai. Perbedaan tingkat kepuasan pada pasien Askes dan non Askes juga dijumpai di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta.

Dalam rangka implementasi UU No 40/2004, mulai tahun 2004 lalu Askes mengambil kebijakan Turn Around Strategy, artinya Askes lebih fokus pada peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan dari pada orientasi keuntungan, selain itu untuk menjamin akses penduduk/ keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar bisa hidup sehat. Pemerintah melaksanakan berbagai upaya program pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin dengan diawali melalui pelaksanaan Program Jaring pengaman sosial bidang kesehatan (JPS-BK). Kemiskinan dan penyakit terjadi saling kait-mengkait, dengan hubungan yang tidak akan pernah putus terkecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit. Sedangkan bagi masyarakat yang mampu dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan akan membayar setiap jasa yang diperolehnya. Semuanya bermuara pada kepuasan akan jasa yang telah diterimanya selama mendapat pelayanan kesehatan (Pujihastuti, 2008).


[3]

Sejumlah keluhan tidak resmi sering dikemukakan bahwa pasien Askeskin/ Jamkesmas atau Askes PNS tidak mendapatkan pelayanan setara dengan pasien umum (non Askes) sehingga menimbulkan ketidakpuasan, contoh Pasien menyatakan “Saya telah membayar lebih untuk mendapat pelayanan seharusnya diutamakan dalam pelayanan daripada yang tidak membayar (Askeskin/ Jamkesmas/ Askes PNS)” dan contoh ”Karena saya sebagai pasien yang gratis/ dibayari oleh pemerintah mendapat pelayanan berbeda dengan pasien yang membayar tunai”. Tetapi sinyalemen itu belum banyak diteliti secara formal khususnya di RSUD dr. Pirngadi Medan, dan Puskesmas Rawat Inap di Kota Medan.

RSUD dr. Pirngadi Medan merupakan rumah sakit pemerintah terlengkap yang dimiliki Pemerintah Kota Medan, dengan akreditasi B dan sebagai rumah sakit rujukan kota dan propinsi Sumatera Utara bagi peserta Jamkesmas. Pada tahun 2012 jumlah peserta Jamkesmas di Kota Medan 412.249 (Profil RSUD dr. Pirngadi Medan, 2010), memiliki ruang lingkup pelayanan antara lain: pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik), pelayanan rawat inap kelas III, pelayanan obat– obatan, pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik.

Demikian pula 13 Puskesmas Rawat Inap yang ada di Kota Medan, memiliki peran besar dalam pelayanan peserta Jamkesmas, dengan fungsinya yang tidak hanya terbatas untuk rawat jalan menjadikan Puskesmas Rawat Inap

ini menjadi pusat tujuan berobat (Depkes, 2003).

Penelitian ini akan meng-identifikasi kepuasan pengguna Jamkesmas terhadap mutu pelayanan yang diselenggarakan oleh RSUD dr. Pirngadi Medan dan Puskesmas di Kota Medan. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan gambaran sejauhmana layanan yang telah diterapkan menurut persepsi pasien. Bagi RSUD dr. Pirngadi dan Puskesmas Rawat Inap Kota Medan.dapat memberikan tambahan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis Bagi Pemerintahan Kota Medan khususnya Dinas Kesehatan Kota Medan akan menjadi masukan untuk evaluasi kualitas pelayanan kesehatan dan menyusun kebijakan pelayanan kesehatan berbasis bukti (evidence-based policy).

Penelitian ini dapat juga menjadi bahan masukan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum yang berkaitan dengan masalah mutu pelayanan kesehatan bagi Institusi Pendidikan Kedokteran/ Kesehatan dan bagi praktisi dan pihak lain yang terkait, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk dilaksanakannya penelitian selanjutnya.

Kajian Teoritis Jamkesmas dan Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin/ memenuhi hak masyarakat miskin yang diamanatkan


[4]

konstitusi dan Undang-Undang, maka Departemen Kesehatan mempunyai kebijakan untuk lebih memfokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Depkes, 2011). Dasar pemikirannya adalah bahwa selain memenuhi kewajiban pemerintah juga berdasarkan kajian bahwa indikator-indikator kesehatan akan lebih baik apabila lebih memperhatikan pelayanan kesehatan yang terkait dengan kemiskinan dan kesehatan.

Jamkesmas dapat mendorong penataan standarisasi pelayanan, standarisasi tarif yang didasari perhitungan yang benar, penataan formularium dan penggunaan obat rasional, yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya (Depkes: 2011) Program ini sudah berjalan 4 (empat) tahun dan telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu.

Jamkesmas bertujuan untuk saling gotong royong dan saling membantu mengatasi resiko sakit dan akibat yang ditimbulkan dari resiko sakit tersebut di antara peserta (Nadjib, 2000). Saat ini masyarakat miskin memerlukan jaminan pemeliharaan kesehatan paripurna dan berkesinambungan yang dibiayai dengan iuran prabayar bersama karena : 1. Biaya pemeliharaan kesehatan

cenderung semakin mahal seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola penyakit degeneratif akibat penduduk yang makin menua.

2. Pemeliharaan kesehatan memerlukan dana yang berkesinambungan.

3. Masyarakat tidak mampu membiayai pemeliharaan kesehatannya sendiri, sakit dan musibah dapat datang secara tiba-tiba.

4. Biaya pemeliharaan kesehatan dilakukan secara perorangan cenderung mahal.

5. Beban biaya perorangan dalam pemeliharaan kesehatan menjadi lebih ringan bila ditanggung bersama. Dana dari iuran bersama yang terkumpul pada Jamkesmas dapat menjamin pemeliharaan kesehatan peserta. Dengan adanya Jamkesmas akan

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Secara khusus Jamkesmas akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan Rumah Sakit, semakin baik kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan terselenggaranya pengolahan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kebijakan Jamkesmas Tahun 2011 pada prinsipnya sama dan merupakan kelanjutan program tahun 2010 dengan berbagai perbaikan untuk penyempurna-an baik dari kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan dan pengorgani-sasian hingga penyelenggaraan di lapangan. Jamkesmas diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini diselenggarakan secara nasional untuk mewujudkan portabilitas pelayanan dan terjadi subsidi silang


[5]

untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Saat ini program Jamkesmas diperluas sasarannya bagi ibu hamil dan melahirkan melalui Jaminan Persalinan, dan bagi penderita Thalassaemia Mayor melalui jaminan pelayanan pengobatan penderita Thalassaemia, dan penyeleng-garaan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan serta jaminan pelayanan pengobatan penderita Thalassaemia menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam penyelenggaraan program Jamkesmas dikelompokkan atas pelayan-an dasar di puskesmas termasuk jaringannya; dan pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit dan balai kesehatan. Menurut Azwar (2000 pelayanan kesehatan yang baik harus: tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat, mudah dicapai dan harga terjangkau oleh masyarakat, dan berkualitas. Kualitas pelayanan kesehatan didalam sistem kesehatan nasional diartikan sebagai upaya pelayanan kesehatan yang bersifat terpadu, meyeluruh, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (Parasuraman dalam Irawan 2008).

Berry, Zeithaml dan Parasuraman melalui teori servqual menguraikan lima dimensi yang digunakan konsumen dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan, yaitu : a. Terwujud bukti fisik (tangible), mencakup kondisi fasilitas fisik, peralatan serta penampilan petugas, berkaitan dengan objek yang sangat bervariasi, seperti penampilan petugas, ruangan, tempat tidur, kamar mandi,

pencahayaan, warna dinding, brosur peralatan dan fasilitas yang digunakan. b. Kehandalan (reliability), dimensi ini menunjukkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang akurat dan handal, dapat dipercaya, bertanggung jawab terhadap apa yang dijanjikan, tidak memberikan janji yang berlebihan dan selalu memenuhi janjinya. hal ini berkaitan dengan apakah pelayanan yang diberikan dengan tingkat yang sama dari waktu ke waktu. c. Tanggapan (responsiveness), meref-leksikan komitmen untuk memberi pelayanan tepat waktu, berkaitan dengan keinginan dan kesiapan petugas untuk melayani. Dimensi ini merefleksikan persiapan rumah sakit sebelum memberikan pelayanan. d. Jaminan (assurance), dimensi ini mencakup pengetahuan dan kesopanan serta kemampuan untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan. Bagaimana kompetensi jasa pelayanan kepada pelanggan dan keamanan operasional, berkaitan pula dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan jasa, keramahan dan interaksi pekerja dengan pelanggannya dan kepemilikan pelanggan. Keamanan merefleksikan pelanggan bahwa ia bebas dari bahaya resiko dan keragu-raguan. e. Perhatian (empathy) Menunjukkan derajat perhatian yang diberikan kepada setiap pelanggan, merefleksikan kemampuan pekerja untuk menyelami perasaan pelanggan. Dimensi ini terdiri dari Accessibility, mencakup kemudahan untuk mendekati atau menghubungi, Communication Skills, mencakup pemberian informasi kepada


[6]

pelanggan dengan bahasa yang dapat dimengerti dan mendengarkan tanggapan dan pertanyaan pada pelanggan dan Understanding the Costumer, upaya mengetahui pelanggan dan kebutuhan khususnya.

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan pihak penyedia dan pemberi layanan harus selalu berupaya pada pencapaian tujuan utama pelayanan, yaitu pencapaian kepuasan konsumen (consumer satisfaction) atau kepuasan pelanggan (costumer satisfaction). Oliver dalam (Koentjoro, 2007) menyatakan bahwa kepuasan merupakan respon pelanggan terhadap dipenuhinya kebutuhan dan harapan. Kepuasan pelanggan terbentuk dari penilaian pelanggan terhadap kinerja suatu perusahaan dalam merumuskan tujuan dan manfaat produk atau pelayanan yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Dengan demikian, kepuasan terjadi karena adanya suatu pemenuhan terhadap yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pelanggan.

Berdasarkan prinsip pelayanan dalam Keputusan MENPAN Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 14 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat antara lain: 1. Prosedur pelayanan, yaitu

kemudahan tahapan pelayanan dilihat dari sisi kesederhanaan alur;

2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan sesuai dengan jenis pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan, keberadaan dan kepastian petugas

yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan;

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

6. Kemampuan petugas pelayanan, keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

7. Kecepatan pelayanan, target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, pelaksanaan pelayanan tidak mem-bedakan golongan/ status masyarakat yang dilayani;

9. Kesopanan dan keramahan petugas, sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

10. Kewajaran biaya pelayanan, biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan terjangkau

11. Kepastian biaya pelayanan, kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.

12. Kepastian jadwal pelayanan, waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

13. Kenyamanan lingkungan, kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga


[7]

dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

14. Keamanan Pelayanan, terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga terhindar dari resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Kepuasan pasien yang bersifat multidimensi ditentukan dari kualitas pelayanan. Untuk mengetahui dimensi manakah yang penting dalam memengaruhi kepuasan pelanggan maka digunakan konsep SERVQUAL yang telah dikembangkan oleh Parasuraman, Berry dan Zeithaml :

Gambar 1 Konsep SERVQUAL

(dikutip dari Parasuraman dalam Irawan, 2008)

Kerangka konsep penelitian:

Gambar 2 Kerangka Konsep Penelitian


[8]

Metode Penelitian ini dilaksanakan dengan

metode survey dan observasi yang merupakan studi diskriptif dengan menggunakan rancangan crossectional, untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat pengguna Jamkesmas. Populasi digunakan seluruh pasien Jamkesmas baik pasien rawat jalan maupun rawat inap di RSUD dr. Pirngadi Medan dan seluruh pasien Jamkesmas yang menggunakan jasa pelayanan di 13 Puskesmas Rawat Inap di Kota Medan pada tiga bulan terakhir yaitu Januari-Maret 2013. Puskesmas Rawat Inap yang terdiri dari: a. Puskesmas Gelugur Darat b. Puskesmas Bromo, c. Puskesmas Medan Area Selatan, d. Puskesmas Teladan, e. Puskesmas Kedai Durian, f. Puskesmas Pekan Labuhan, g. Puskesmas Tuntungan, h. Puskesmas Belawan, i. Puskesmas Sering, j. Puskesmas Medan Deli, k. Puskesmas Helvetia, l. Puskesmas Padang Bulan, m. Puskesmas Terjun

Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah Quota Sampling yang merupakan bagian dari teknik Non Probability Sampling. Quota Sampling merupakan metode pemilihan sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Dengan teknik Quota Sampling, sampel diambil dari sejumlah tertentu dari setiap kelompok yang telah ditentukan dari suatu populasi. Besar sampel sebanyak 150 orang dari jumlah populasi penerima

layanan pada tiap instansi dengan dasar (Keputusan MENPAN No.25/2004): (jumlah unsure + 1) x 10 = jumlah responden (14 + 1) x 10 = 150 responden.

Besar sampel dalam penelitian ini adalah 300 orang yang terdiri dari 150 orang pasien Jamkesmas baik rawat jalan maupun rawat inap di RSUD Dr Pirngadi dan 150 orang pasien Jamkesmas yang berobat di Puskesmas Rawat Inap. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut: a. Semua pasien Jamkesmas rawat inap/

rawat jalan b. Pasien telah menjalani rawat inap

sekurang-kurangnya selama 36 jam, atau pasien rawat jalan yang telah berkunjung lebih dari dua kali. Diharapkan pasien tersebut telah mengalami berbagai proses yang tercakup dalam komponen kegiatan pelayanan, yaitu proses masuk rawat inap (admission), asuhan keperawat-an, pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang, dan memakai berbagai fasilitas rumah sakit/ puskesmas.

c. Pasien yang sudah mulai pulih kesembuhannya dan dapat ber-komunikasi dengan baik

d. Bagi pasien yang kondisinya belum memungkinkan untuk diwawancara maupun mengisi kuesioner, diwakili oleh penunggu pasien (keluarga pasien) yang secara intens menemani selama masa perawatan

e. Bagi pasien anak–anak, maka respondennya adalah orang tuanya.


[9]

Tabel 1. Defenisi Operasional Variabel Pengertian Butir

Pertanyaan Kepuasan Masyarakat (Y) Kualitas pelayanan Reliability (X1) Responsiveness (X2) Assurance (X3) Emphaty (X4) Tangible (X5)

respon pasien/ peserta Jamkesmas terhadap dipenuhinya kebutuhan dan harapan. Diukur dengan : IKM = Nilai seluruh dimensi x 0.67% kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, terpercaya dan memuaskan. Termasuk pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga administrasi. suatu kemauan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pasien dengan menyampaikan informasi yang jelas, dan keinginan para staf untuk melayani dengan tanggap. Kesediaan mendengarkan keluhan dan kecepatan menanggapi dan menyelesaikan keluhan pasien dan keluarganya mencakup pengetahuan, kesopanan, kemampuan para pegawai untuk dapat menumbuhkan rasa percaya pasien kepada rumah sakit. Kompetensi, kredibilitas para dokter dan perawatnya dalam melakukan perawatan kepada pasien sangat dibutuhkan, dalam upaya menanamkan rasa percaya pasien kepada rumah sakit. memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pasien dengan berupaya memahami keinginan pasien secara spesifik, memberikan perhatian khusus kepada para pasien, tanpa membedakan atau melihat status sosial ekonomi dan jenis penyakit yang diderita.

kemampuan rumah sakit dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana rumah sakit/ puskesmas dan keadaan lingkungan sekitarnya.

Nomor 1 – 6

Nomor 7 - 11 Nomor 12 - 18 Nomor 19 – 23 Nomor 24 - 30

Tabel 2. Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Konversi IKM, Mutu Pelayanan, Kinerja Unit pelayanan:

Nilai Persepsi

Nilai Interval IKM

Nilai Konversi IKM (x 25)

Mutu Pelayanan

Kinerja Unit Pelayanan

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak baik/ Tidak memuaskan

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang baik/ Kurang memuaskan

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik/ Memuaskan

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat baik/ Sangat memuaskan


[10]

Analisis Data untuk Metode Servqual digunakan analisis univariat untuk menganalisis variabel penelitian secara deskriptif berupa nilai rerata, median, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. akan ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi, proporsi, dan grafik. Selanjutnya dilakukan analisis multivariat, yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji korelasi Pearson dan regresi berganda pada taraf kepercayaan 95%.

Y = b0

+ b1X

1 + b

2X

2 + b

3X

3+ b

4X

4+

b5X

5+ μ

Hasil dan Pembahasan Tingkat Kepuasan Konsumen di Puskesmas

Karakteriktik responden yang dibahas dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan keluarga/ bulan, riwayat berobat dengan Jamkesmas, frekuensi berobat ke Puskesmas Rawat Inap, pengalaman ditolak saat berobat.

Gambar 3. Distribusi Responden

menurut Jenis Kelamin

Masyarakat yang berobat di Puskesmas Rawat Inap lebih banyak kaum perempuan (65%) dibandingkan laki-laki (35%). Berdasarkan tingkat usia masyarakat pengguna Jamkesmas yang berobat ke Puskesmas Rawat Inap dengan persentase terbesar (24,0%) berusia 36 sampai 45 tahun, selanjutnya berusia 46-55 tahun (22,7%).


menurut Umur

Tingkat pendidikan responden dengan persentase terbesar adalah lulusan SMU yaitu 40 persen, berikutnya berpendidikan SMP sebesar 26,7 persen dan hanya 2 persen responden yang berpendidikan Diploma/ Sarjana.


menurut Pendidikan


[11]


menurut Status Bekerja

Responden dalam penelitian ini sebagian besar tidak bekerja yaitu sebesar 57%, hanya 43% pasien Jamkesmas yang bekerja. Besarnya penghasilan perbulan responden (74,5%) memiliki penghasilan per bulan kurang dari Rp. 1.000.000. Mayoritas masyarakat pengguna Jamkesmas yang berobat ke Puskesmas Rawat Inap merupakan masyarakat dengan perekonomian bawah/miskin.


menurut Penghasilan Keluarga

Gambar 8 Distribusi Responden menurut Riwayat

Berobat ke Puskesmas Rawat Inap Responden yang menyatakan sudah pernah berobat ke Puskesmas Rawat Inap dengan menggunakan kartu Jamkesmas sebanyak 63,3%. Jumlah responden 72% baru pertama kali menggunakan Kartu Jamkesmas untuk berobat.

Gambar 9. Frekuensi Responden Berobat ke Puskesmas Rawat Inap


[12]

Gambar 10 Distribusi Responden

menurut Pengalaman ditolak di Puskesmas

Mayoritas responden 97,3% menyatakan tidak pernah ditolak berobat di Puskesmas Rawat Inap. Demikian pula dengan biaya pengobatan mayoritas 98% menyatakan tidak pernah dipungut biaya pada saat berobat di Puskesmas Rawat Inap.

Gambar11. Distribusi menurut pengalaman dipungut biaya di

Puskesmas

Analisis tingkat kepuasan masyarakat pengguna Jamkesmas di Puskesmas Rawat berdasarkan 5 dimensi penampilan pelayanan memiliki rata-rata skor kinerja 3,8 – 4,02 yang berarti memuaskan responden. Unsur ada kesembuhan pasien setelah berobat memiliki rata-rata skor paling rendah yaitu 2,95. Penilaian pasien Jamkesmas di Puskesmas Rawat Inap meliputi prosedur penerimaan pasien, pendaftaran pasien, dan waktu menunggu giliran untuk diperiksa, waktu pelayanan dijalankan dengan tepat dan dokter mampu mendiagnosa penyakit dengan cepat dan tepat.

Distribusi responden menurut tingkat kepuasan terhadap dimensi kehandalan pelayanan 80,0% merasa puas terhadap kehandalan pelayanan di Puskesmas Rawat Inap dan ada sekitar 11,3 persen responden yang merasa tidak puas terhadap kehandalan pelayanan di Puskesmas Rawat Inap.

Gambar 12. Distribusi Tingkat

Kepuasan Responden berdasarkan Dimensi Kehandalan Pelayanan


[13]

Distribusi peserta Jamkesmas di Puskesmas Rawat Inap berdasarkan dimensi daya tanggap pelayanan/ responsiveness meliputi kesigapan dokter terhadap keluhan pasien, dokter merespon semua keluhan pasien, dokter menjelaskan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, dokter menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien dan perawat merespon keluhan pasien. Sebagian besar pasien Jamkesmas (73,3%) merasa puas terhadap daya tanggap pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap, berikutnya sebesar 18,7 persen merasa sangat puas dan 8,0 persen merasa tidak puas.

Gambar 13. Distribusi Kepuasan Responden berdasarkan Dimensi

Daya Tanggap Pelayanan

Distribusi tingkat kepuasan pasien Jamkesmas di Puskesmas Rawat Inap berdasarkan dimensi jaminan pelayanan/ assurance meliputi input data yang benar oleh petugas, dokter datang tepat waktu, pemeriksaan dilakukan oleh dokter dengan teliti, ada jaminan keamanan selama pelayanan, dokter tidak membedakan pasien Jamkesmas dan non Jamkesmas.

Gambar 14. Tingkat Kepuasan berdasarkan Dimensi Jaminan

Pelayanan

Kepuasan responden menurut jaminan pelayanan menunjukkan bahwa 78% responden merasa puas terhadap jaminan pelayanan di Puskesmas rawat Inap

Kepuasan responden menurut dimensi perhatian pelayanan menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa puas terhadap perhatian pelayanan di Puskesmas rawat Inap.

Gambar 15. Tingkat Kepuasan berdasarkan Dimensi Perhatian

Pelayanan


[14]


Kepuasan Responden berdasarkan Dimensi Penampilan Pelayanan

Dimensi penampilan pelayanan

meliputi prosedur penerimaan yang ramah, ruang pasien yang bersih, ruang tunggu yang bersih dan rapi, alat periksa yang bersih, lingkungan yang bersih dan alat untuk memeriksa pasien tersedia sebelum dipakai. 79,3% responden merasa puas terhadap penampilan pelayanan di Puskesmas rawat Inap

Distribusi tingkat kepuasan peserta Jamkesmas secara keseluruhan di Puskesmas Rawat Inap berdasarkan seluruh dimensi yaitu dimensi kehandalan pelayanan, dimensi daya tanggap pelayanan, dimensi jaminan pelayanan, dimensi perhatian pelayanan, dan dimensi penampilan pelayanan, (lampiran Tabel L.1). 70.7% dari peserta Jamkesmas merasa puas, selanjutnya 22% merasa sangat puas terhadap pelayanan di Puskesmas Rawat Inap Kota Medan

Untuk menguji apakah diantara variabel-variabel dimensi mutu pelayanan terdapat hubungan yang signifikan, dan jika terdapat hubungan, bagaimana arah hubungan dan seberapa

besar/ kuat hubungan tersebut dilakukan analisis korelasi.

Dimensi kehandalan, daya tanggap

pelayanan, jaminan pelayanan, perhatian pelayanan, dan dimensi penampilan pelayanan terhadap mutu pelayanan. Memiliki korelasi yang kuat dan sangat kuat dari seluruh dimensi (Lampiran Tabel L.2). Pada dimensi kehandalan nampak bahwa semakin handal pelayanan para petugas kesehatan semakin tanggap pula terhadap kebutuhan pasien (peserta Jamkesmas) dengan nilai korelasi kuat 67.5%. Demikian pula korelasi yang positif dan kuat antara dimensi kehandalan dan jaminan pelayanan yaitu 69.3%. Semakin handal pelayanannya semakin perhatian dan semakin baik pula penampilan pelayanannya, dengan korelasi kuat yaitu 64.9% dan 67.0%.

Nilai kepuasan peserta Jamkesmas bisa dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel dimensi, sebesar adjusted R square 69.8% (Tabel L3 lampiran) Sedangkan sisanya (100% - 69.8% = 30.02%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Persamaan regresi:

Nilai kepuasan = -1.248 + 0.034

reliability + 0.056 responsiveness + 0.010 assurance + 0.066 empahaty + 0.033 tangible

Konstanta sebesar -1.248

menyatakan bahwa jika pelayanan tidak handal, tidak tanggap terhadap kebutuhan peserta Jamkesmas, tidak ada jaminan pelayanan, tidak memperhatikan pelayanan dan penampilan pelayanan


[15]

maka nilai tingkat kepuasan peserta akan berkurang sebesar 1.248.

Namun variabel jaminan pelayanan dan dimensi penampilan pelayanan sebenarnya tidak mempengaruhi tingkat kepuasan dari peserta Jamkesmas.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari masing-masing unsur pelayanan di Puskesmas Rawat Inap dengan Nilai Indeks = 3,09 artinya memuaskan. Untuk itu telah disepakati 8 sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2014, dua di antaranya adalah sasaran bahwa masyarakat akan puas minimal 75% terhadap pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial).

Puskesmas dan rumah sakit merupakan bagian dari pemberi pelayanan tersebut, khususnya Puskesmas Rawat Inap dan RSUD dr. Pirngadi yang merupakan pusat rujukan bagi masyarakat di Kota Medan dan sekitarnya, dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan merupakan hal yang mutlak.

Tingkat kepuasan pasien Jamkesmas di Puskesmas Rawat Inap menurut dimensi kehandalan pelayanan yang meliputi prosedur penerimaan pasien, pendaftaran pasien, dan waktu menunggu giliran untuk diperiksa, waktu pelayanan dijalankan dengan tepat dan dokter mampu mendiagnosa penyakit dengan cepat dan tepat mencapai skor dengan kategori memuaskan, unsur kesembuhan pasien setelah berobat mendapat skor paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesembuhan pasien setelah berobat di Puskesmas

Rawat Inap perlu mendapatkan perhatian dan perlu ditingkatkan.

Kepuasan pasien Jamkesmas terhadap pelayanan di Puskesmas Rawat Inap berdasarkan dimensi daya tanggap pelayanan menunjukkan bahwa (Gambar 11). sebagian besar pasien Jamkesmas (73,3%) merasa puas terhadap daya tanggap pelayanan. Demikian juga dalam hal input data yang benar oleh petugas, dokter datang tepat waktu, pemeriksaan dilakukan oleh dokter dengan teliti, ada jaminan keamanan selama pelayanan, dokter tidak membedakan pasien Jamkesmas dan non Jamkesmas, pasien merasa puas (78%).

Kepuasan pasien Jamkesmas dalam dimensi perhatian pelayanan yang meliputi petugas kesehatan mendengarkan keluhan pasien, dokter perhatian terhadap pasien dan menangani keluhan pasien dan keluarganya mencapai skor rata-rata kategori memuaskan (74%).

Kepuasan pasien Jamkesmas dalam dimensi penampilan pelayanan meliputi ruang pasien yang bersih, ruang tunggu yang bersih dan rapi, alat periksa yang bersih, lingkungan yang bersih dan alat untuk memeriksa pasien tersedia sebelum dipakai memiliki skor yang memuaskan (79,4%). Namun demikian ditemukan pada unsur prosedur penerimaan yang ramah memiliki skor paling rendah, sehingga perlu diperbaiki dan ditingkatkan sikap ramah petugas Puskesmas rawat Inap terhadap pasien Jamkesmas.

Pada analisis univariat dijumpai rerata nilai seluruh dimensi adalah 3.96, di antara nilai netral dan puas. Meskipun


[16]

nilai indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dikategorikan baik, namun secara keseluruhan belum kategori puas. Untuk itu dilakukan analisis multivariat dengan menganalisa seluruh variabel dimensi secara bersama-sama dan melihat variabel yang paling dominan dalam menghasilkan kepuasan bagi peserta Jamkesmas.

Dalam analisis korelasi dari kelima dimensi pelayanan semua berkorelasi kuat dan sangat kuat secara signifikan. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa dimensi yang benar-benar berpengaruh terhadap kepuasan peserta adalah dimensi kehandalan, daya tanggap pelayanan, dan perhatian dalam pelayanan. Sedangkan jaminan pelayan-an dan penampilan pelayanan meskipun mempunyai koorelasi yang kuat dengan kepuasan peserta, namun tidak signifikan sebagai variabel prediktor yang memprediksi kepuasan peserta.

Tingkat Kepuasan Pasien Jamkesmas di RSUD Dr. Pirngadi Medan

Masyarakat pengguna Jamkesmas yang berobat di RSUD dr. Pirngadi didominasi kaum perempuan (65%) dibandingkan laki-laki (35%). Hal ini dapat dimengerti bahwa kaum laki-laki lebih banyak keluar rumah untuk mencari penghasilan, sedangkan kaum perempuan memiliki lebih banyak waktu di rumah sehingga ibu-ibu lebih berkesempatan untuk ke puskesmas baik dalam rangka berobat untuk dirinya sendiri maupun mengantar anak atau anggota keluarga lain.

Gambar 17. Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin

Pengguna Jamkesmas yang berobat ke di RSUD dr. Pirngadi dengan persentase terbesar (25,3%) berusia 36 sampai 45 tahun berikutnya berusia 26-35 tahun (18,0%). Keadaan ini sungguh memprihatinkan bahwa masyarakat yang sakit dan berobat ke RSUD dr. Pirngadi didominasi oleh usia produktif.


menurut Umur

Tingkat pendidikan responden yang berkunjung kebanyakan adalah lulusan SMU yaitur 41,3%, pendidikan SD sebesar 30,0% dan hanya 2% responden yang tidak sekolah.


[17]


menurut Pendidikan



Peserta jamkesmas 57,3% adalah pekerja dan yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga sebesar 42,7%. Besarnya penghasilan perbulan 72,7% responden memiliki penghasilan per bulan kurang Rp. 1.000.000. Penghasilan 1-2 juta sebesar 26,7 persen. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat pengguna Jamkesmas yang berobat ke RSUD dr. Pirngadi tergolong masyarakat dengan perekonomian rendah (gambar 21)



Responden yang menyatakan sudah pernah berobat ke RSUD dr. Pirngadi dengan menggunakan kartu Jamkesmas sebanyak 55,3 persen (gambar 22).


menurut Riwayat Berobat

Gambar 23. Frekuensi Responden

Berobat


[18]

Dilihat dari penggunaan kartu jamkesmas sebagian besar responden menyatakan baru 1 kali menggunakan Kartu Jamkesmas untuk berobat (gambar 23).Seluruh pasien yang datang berobat menyatakan tidak pernah ditolak berobat dan tidak pernah dipungut biaya pada saat berobat di RSUD dr. Pirngadi.

Dari data yang diurai diatas dilanjutkan dengan analisis tingkat kepuasan masyarakat dengan metode Servqual, unsur pelayanan di RSUD dr. Pirngadi digambarkan oleh dimensi kehandalan pelayanan, dimensi daya tanggap pelayanan, dimensi jaminan pelayanan, dimensi perhatian pelayanan dan dimensi penampilan pelayanan memiliki rata-rata skor kinerja 3,68 – 4,28 yang berarti memuaskan responden (lihat lampiran L5).

Unsur pelayanan pada dimensi kehandalan pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian karena nilai rerata 3,57 kinerjanya paling rendah yaitu unsur waktu menunggu giliran untuk diperiksa. Sedangkan pada dimensi jaminan pelayanan, nilai kinerja yang perlu mendapat perhatian adalah unsur kehadiran dokter yang tepat waktu ditempat praktek. Pada perhatian pelayanan, unsur pelayanan kesabaran petugas dalam melayani pasien rendah dan harus ditingkatkan. Demikian pula pada dimensi penampilan pelayanan, skor kinerja keramahan petugas dalam melayani pasien Jamkesmas perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan.

Berkaitan dengan kehandalan pelayanan sebagian besar responden menilai prosedur penerimaan pasien, pendaftaran pasien, dan waktu pelayanan

dijalankan dengan tepat dan dokter mampu mendiagnosa penyakit dengan cepat dan unsur kesembuhan pasien setelah menerima tindakan dan minum obat

Gambar 24. Tingkat Kepuasan Responden berdasarkan Dimensi

Kehandalan Pelayanan

Gambar 25. Tingkat Kepuasan

berdasarkan Daya Tanggap Pelayanan

Kepuasan pasien Jamkesmas terhadap daya tanggap pelayanan di RSUD dr. Pirngadi 63,3% merasa puas dan 34% merasa sangat puas (Gambar 25). Tingkat kepuasan berdasarkan assurance (jaminan pelayanan), 66.7% responden merasa puas dan 30,7% merasa sangat puas.


[19]


Responden berdasarkan Dimensi Jaminan Pelayanan

Berdasarkan unsur pelayanan pada dimensi perhatian pelayanan/empathy 65% besar responden merasa puas dan 32,7% menyatakan sangat puas terhadap perhatian pelayanan di RSUD dr. Pirngadi. Kepuasan responden menurut dimensi penampilan pelayanan menunjukkan 70% merasa puas.

Gambar 27. Distribusi Tingkat Kepuasan

Responden berdasarkan Dimensi Perhatian Pelayanan


Responden berdasarkan Dimensi Penampilan Pelayanan

Distribusi tingkat kepuasan peserta Jamkesmas secara keseluruhan di RSUD dr. Pirngadi berdasarkan seluruh dimensi yaitu dimensi kehandalan pelayanan, dimensi daya tanggap pelayanan, dimensi jaminan pelayanan, dimensi perhatian pelayanan, dan dimensi penampilan pelayanan, 62% dari peserta Jamkesmas merasa puas, selanjutnya 36.7% merasa sangat puas terhadap pelayanan (lihat lampiran tabel L.5)

Pada dimensi kehandalan nampak bahwa semakin handal pelayanan para petugas kesehatan semakin tanggap pula terhadap kebutuhan pasien dengan nilai korelasi sangat kuat 80.3% (lampiran tabel L.6). Demikian pula korelasi yang positif dan kuat antara dimensi kehandalan dan jaminan pelayanan yaitu 83.4%. Semakin handal pelayanannya semakin perhatian dan semakin baik pula penampilan pelayanannya, dengan korelasi kuat yaitu 67.7% dan 70.7%. Hasil uji statistik dengan Pearson Correlation pada tingkat signifikansi 5%


[20]

(0.05) dijumpai hasil yang signifikan 0.00 jauh di bawah 0.05, artinya angka korelasi pada kelima variabel dimensi tersebut memang berhubungan secara signifikan.

Tabel L.7 lampiran, menunjukkan bahwa variasi dari nilai kepuasan peserta Jamkesmas bisa dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel dimensi, sebesar 77% (adjusted R square). Sedangkan 23% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Persamaan regresi:

Nilai kepuasan = -0.734 + 0.015 Reliability + 0.061 responsive + 0.013 assurance + 0.48 emphaty + 0.037 tangible

Pelayanan yang handal, tanggap terhadap kebutuhan peserta Jamkesmas, jaminan pelayanan yang baik, memperhatikan pelayanan dan penampilan pelayanan akan menjamin tingkat kepuasan peserta. Variabel yang signifikan mempengaruhi kepuasan pasien adalah dimensi daya tanggap pelayanan, perhatian pelayanan dan penampilan pelayanan sedangkan kehandalan dan jaminan pelayanan sebenarnya tidak mempengaruhi tingkat kepuasan dari peserta Jamkesmas. Total Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,075 berasal dari dari masing-masing unsur pelayanan di RSUD dr. Pirngadi. (Tabel L.8 lampiran).

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan sebesar 76,893 menunjukkan mutu pelayanan dengan bobot nilai B yang berarti bahwa kinerja unit pelayanan RSUD dr. Pirngadi Baik.

Demikian pula rerata nilai persepsi peserta Jamkesmas terhadap pelayanan di RSUD dr. Pirngadi Medan adalah 4.078 (puas) hampir di seluruh dimensi pelayanan dinilai puas oleh responden. Analisis multivariat korelasi kelima dimensi pelayanan dijumpai seluruhnya mempunyai korelasi kuat dan sangat kuat, dan berkorelasi secara signifikan. Dimana semakin tinggi kepuasan peserta Jamkesmas terhadap kehandalan pelayanan semakin besar pula kepuasannya terhadap daya tanggap pelayanan. Daya tanggap pelayanan, perhatian dan penampilan pelayanan secara signifikan memprediksi kepuasan peserta Jamkesmas. Sedangkan dimensi kehandalan dan jaminan pelayanan tidak signifikan memprediksi kepuasan pelayanan di RSUD dr. Pirngadi Medan. Berbeda dengan kepuasan peserta Jamkesmas yang datang ke Puskesmas Rawat Inap, dimana dimensi kehandalan justru signifikan dalam memprediksi kepuasan peserta. Hal ini mungkin karena peserta Jamkesmas pada saat ke RSUD dr. Pirngadi sudah menyadari kehandalan para petugas kesehatan sehingga ekspektasinya terhadap daya tanggap pelayanan lebih signifikan dibandingkan kehandalan pelayanan.

Penutup

1. Kualitas pelayanan di Puskesmas Rawat Inap Kota Medan dikategorikan Baik dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 77.45%, memuaskan.

2. Dimensi pelayanan kesehatan yang terdiri dari dimensi kehandalan


[21]

(reliability), daya tanggap (responsive), dan perhatian pelayanan (empathy) merupakan dimensi yang paling dominan terhadap kepuasan peserta Jamkesmas di Puskesmas Rawat Inap Kota Medan.

3. Kualitas pelayanan di RSUD dr. Pirngadi Medan dikategorikan Baik dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76.89%, memuaskan.

4. Dimensi pelayanan kesehatan yang terdiri dari dimensi daya tanggap (responsive), perhatian pelayanan (empathy), dan penampilan pelayanan (tangibles) merupakan dimensi yang paling dominan terhadap kepuasan peserta Jamkesmas di RSUD dr. Pirngadi Medan.

Beberapa hal yang harus dilakukan bagi Puskesmas Rawat Inap Kota Medan dan RSUD dr. Pirngadi Medan adalah perlunya meningkatkan lagi kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa pelayanan kesehatan. Perlu dilakukan penelitian yang serupa terhadap Puskesmas dan RSU lainnya yang ada di Kota Medan, dalam persiapan menuju Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2014 – 2019 dimana Indonesia akan mulai memberlakukan Universal Coverage bagi seluruh rakyatnya. Daftar Pustaka

Antik Pujihastuti, 2008. Analisis Tingkat

Kepuasan Pasien Askeskin, Askes PNS, Umum pada Pelayanan Loket Pendaftaran Rawat Jalan di RSUD Kabupaten Karanganyar.

Azwar, A., 1988. Pengantar Adminis-trasi Kesehatan. Jakarta: PT Binarupa, Aksara.

Azwar, A., 2000. Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, IDI, Jakarta.

Depkes, 2003. Kebijakan Dasar Puskesmas (Menuju Indonesia Sehat 2010)

Depkes, 2011. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Irawan, 2008. 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan. PT Elex Media Komputindo. Jakarta

Kepmenpan, 2004. Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Kementrian Kesehatan RI, 2012. Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional.

Koentjoro, Tjahjono., 2007. Regulasi Kesehatan di Indonesia. Yogyakarta

RSU. Dr. Pirngadi Medan, 2011. Profil RSU. Dr.Pirngadi Medan tahun 2010


[22]

Lampiran:

Tabel . L.1 Tingkat Kepuasan Responden berdasarkan Dimensi Kehandalan, Daya Tanggap,

Jaminan, Perhatian, dan Penampilan Pelayanan di Puskesmas Rawat Inap Kota Medan

Kategori Jumlah Persentase (%) Tidak puas 1 0.7 Kurang puas 10 6.7 Puas 106 70.7 Sangat puas 33 22.0 Total 150 100.0

Tabel L2. Korelasi antar Dimensi Reliability, Dimensi Responsiveness, Dimensi Assurance,

Dimensi Empathy, dan Dimensi Tangibles Dimensi

mutu pelayanan

Reliability Responsive Assurance Empathy Tangibles PC* (%)

Nilai p**

PC* (%)

Nilai p**

PC* (%)

Nilai p**

PC* (%)

Nilai p**

PC* (%)

Nilai p**

Reliability 1 67.5 0.00 69.3 0.00 64.9 0.00 67.0 0.00 Responsive 67.5 0.00 1 73.0 0.00 70.8 0.00 68.5 0.00 Assurance 69.3 0.00 73.0 0.00 1 78.7 0.00 78.8 0.00 Empathy 64.9 0.00 70.8 0.00 78.7 0.00 1 90.7 0.00 Tangibles 67.0 0.00 68.5 0.00 78.8 0.00 90.7 0.00 1

*Pearson Correlation (%) **Signifikansi nilai p


[23]

Tabel L.3. Analisis Regresi Berganda Tingkat Kepuasan dan Dimensi Kehandalan, Dimensi

Daya Tanggap, Dimensi Jaminan Pelayanan, Dimensi Perhatian, dan Dimensi Penampilan Pelayanan sebagai Prediktor

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standar-dized

Coefficients

t Sig. B Std.

Error Beta (Constant) -1.248 .238 -5.243 .000

Nilai total kehandalan .034 .013 .182 2.676 .008 nila total tanggap pelayanan .056 .017 .237 3.262 .001 nilai total jaminan Pelayanan .010 .013 .062 .731 .466 Nilai total perhatian pelayanan .066 .027 .279 2.467 .015 nilai total penampilan pelayanan .033 .020 .188 1.669 .097

a. Dependent Variable: kategori kepuasan pelayanan seluruh dimensi

Tabel L.4 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unsur Pelayanan

di Puskesmas Rawat Inap No Unsur Pelayanan Nilai Unsur

Pelayanan Kualitas

Pelayanan 1 Prosedur Pelayanan 3,1 Baik 2 Persyaratan Pelayanan 3,1 Baik 3 Kejelasan petugas pelayanan 3,15 Baik 4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,15 Baik 5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3,17 Baik 6 Kemampuan petugas pelayanan 3,18 Baik 7 Kecepatan pelayanan 3,05 Baik 8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,11 Baik 9 Kesopanan dan keramahan petugas

petugas 3,07 Baik

10 Kewajaran biaya pelayanan 2,89 Baik 11 Kepastian biaya pelayanan 3,07 Baik 12 Kepastian jadwal pelayanan 3,19 Baik 13 Kenyamanan lingkungan 3,14 Baik 14 Kenyamanan pelayanan 3,18 Baik


[24]

Tabel L.5. Distribusi Tingkat Kepuasan Responden berdasarkan Dimensi Kehandalan,

Daya Tanggap, Jaminan, Perhatian, dan Penampilan Pelayanan di RSUD dr. Pirngadi


Tabel L.6. Korelasi antar Dimensi Reliability, Dimensi Responsiveness, Dimensi Assurance,


mutu pelayanan


Nilai p**

PC* (%)

Nilai p**

PC* (%)

Nilai p**

PC* (%)

Nilai p**

PC* (%)

Nilai p**

Reliability 1 80.3 0.00 83.4 0.00 67.7 0.00 70.7 0.00 Responsive 80.3 0.00 1 79.0 0.00 66.5 0.00 69.8 0.00 Assurance 83.4 0.00 79.0 0.00 1 81.5 0.00 72.9 0.00 Empathy 67.7 0.00 66.5 0.00 81.5 0.00 1 75.0 0.00 Tangibles 70.7 0.00 69.8 0.00 72.9 0.00 75.0 0.00 1 *Pearson Correlation (%) **Signifikansi nilai p



Coefficientsa

Model


Standar-dized

Coefficients t Sig. B Std. Error Beta

(Constant) -1.248 .238 -5.243 .000 Nilai total kehandalan .034 .013 .182 2.676 .008 nila total tanggap pelayanan .056 .017 .237 3.262 .001 nilai total jaminan Pelayanan .010 .013 .062 .731 .466 Nilai total perhatian pelayanan .066 .027 .279 2.467 .015

nilai total penampilan pelayanan .033 .020 .188 1.669 .097


[25]

Coefficientsa

Model


Standar-dized




a. Dependent Variable: kategori kepuasan pelayanan seluruh dimensi Adjusted R Square 0.770

Tabel L.8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur pelayanan di

RSUD dr. Pirngadi

No Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan

Kualitas Pelayanan

1. Prosedur Pelayanan 3,09 Baik 2. Persyaratan Pelayanan 3,10 Baik 3. Kejelasan petugas pelayanan 3,13 Baik 4. Kedisiplinan petugas pelayanan 3,11 Baik

5. Tanggung jawab petugas pelayanan 3,13

Baik

6. Kemampuan petugas pelayanan 3,15 Baik 7. Kecepatan pelayanan 2,95 Baik 8. Keadilan mendapatkan pelayanan 3,07 Baik

9. Kesopanan dan keramahan petugas petugas 2,79

Baik

10. Kewajaran biaya pelayanan 3,08 Baik 11. Kepastian biaya pelayanan 3,15 Baik 12. Kepastian jadwal pelayanan 3,08 Baik 13. Kenyamanan lingkungan 3,09 Baik 14. Kenyamanan pelayanan 3,09 Baik


[26]

IDENTIFIKASI SEKTOR INDUSTRI UNGGULAN DI KOTA MEDAN.

Prawidya Hairani Lailan Safina

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Surel: [email protected]

Ringkasan

Tujuan yang akan dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah mengidentifikasi sektor- sektor dan subsektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan pada perekonomian di Kota Medan, mengetahui keterkaitan kegiatan (linkages activity) antar sektor unggulan tersebut dalam perkembangannya di kota Medan, mengestimasi dari variabel sektor unggulan yang yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Medan serta Merumuskan kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka pengembangan sektor-sektor unggulan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur perekonomian yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Kota Medan tahun 2002-2011 didominasi oleh (1) sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, (2) Pengangkutan dan Komunikasi. (3) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (4) Industri Pengolahan dan Bangunan. Keempat sektor unggulan tersebut harus mendapat perhatian lebih intensif dari pemerintah Kota Medan. Pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, subsektor restoran dan hotel nilai LQ > dari 2, artinya industri pariwisata Medan sudah memperlihatkan trend yang positif. Kata Kunci: Struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi, kontribusi PDRB


[27]

Pendahuluan Stabilitas ekonomi makro setelah

krisis ekonomi merupakan agenda pemerintah yang menempati prioritas utama. Melalui berbagai kebijakan konsolidasi baik dari sisi fiskal maupun moneter yang relatif terkor-dinasi telah mampu menjaga stabilitas ekonomi makro ke arah yang lebih baik. Gejolak eksternal terkait dengan krisis keuangan yang terjadi di AS sebagai dampak dari subprime mortage dapat diantisipasi Pemerintah sehingga tidak terlalu menimbulkan gejolak internal yang begitu parah. Meskipun kinerja partumbuhan ekonomi dalam tahun 2009 mengalami perlambatan senilai 4,5% dari 6,0% di tahun 2008 akan tetapi hal ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja pereko-nomian beberapa negara tetangga yang rata-rata mengalami pertumbuhan minus.

Persoalan yang dirasa masih membelenggu adalah terkait dengan proses akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dirasa masih relatif moderat dibanding dengan negara-negara tetangga yang sebelumnya juga terkena krisis. Relatif moderatnya akselerasi pertumbuhan ekonomi diyakini terkait dengan relatif masih lesunya aktifitas sektor riil. Selain rendahnya penyaluran kredit ke sektor riil, berbagai faktor penghambat seperti teknologi yang relatif sudah mutlak, daya saing yang relatif rendah, dan high cost economy yang masih membelenggu, telah menjadi kendala bergeraknya sektor riil khusus-nya sektor produksi seperti industri manufaktur dan perdagangan barang-barang. Rendahnya pergerakan sektor riil cukup mengkhawatirkan penciptaan

pertumbuhan ekonomi yang berke-lanjutan (sustainable). Rendahnya kontribusi sumber-sumber pertumbuhan produktif, seperti investasi dan ekspor dalam pembentukan PDB. Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir masih ditopang oleh konsumsi masyarakat. Penajaman prioritas pengembangan sektor usaha unggulan yang memiliki keterkaitan (linkage) terhadap sektor lain yang cukup tinggi perlu dilakukan oleh pemerintah. Pengetahuan mengenai sektor-sektor unggulan yang saling berkaitan sangatlah penting untuk dapat menyusun langkah-langkah pengembangan guna lebih menggerakkan sektor riil.

Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di daerah. Peranan pembangunan daerah lebih ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup dari masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang optimal, serta perluasan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dari output yang dikenal dengan istilah PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihasilkan atau PNB (Produk Nasional Bruto) tanpa memandang besar dari pertumbuhan penduduk, atau apakah telah terjadi perubahan dari struktur ekonomi atau tidak. Karena pertum-buhan ekonomi merupakan indikator utama dalam keberhasilan dari pembangunan ekonomi, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus berjalan secara terencana dan berdampingan serta tetap mengupayakan terciptaya pemerataan dalam kesempatan kerja dan hasil-hasil dari pembangunan ekonomi


[28]

tersebut. Dengan demikian suatu daerah yang kurang produktif dan tertinggal akan menjadi lebih produktif dan berkembang menjadi lebih baik lagi, sehingga akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi tersebut (Djojo-hadikusumo; 1994)

Pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam kerangka kebijakan pembangunan sangat tergantung pada permasalahan dan karakteristik spesifik wilayah yang terkait. Perbedaan tingkat pembangunan dapat dilihat dari adanya perbedaan peranan sektoral yang mempengaruhi pembentukan PDRB di suatu wilayah. Secara hipotesis, dapat dirumuskan bahwa semakin besar peranan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan baik secara alamiah maupun non alamiah, maka semakin tinggi pertumbuhan PDRB wilayah tersebut.

Peranan dari setiap sektor dapat dilihat dari data PDRB pada setiap tahunnya. PDB dan PDRB memiliki 9 sektor ekonomi, dari kesembilan sektor itu ada beberapa sektor yang memiliki tingkat keunggulan (economic base) lebih baik dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor basis tersebut memiliki peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor-sektor lainnya, sehingga melihat sektor-sektor yang memiliki keunggulan dan kelemahan di wilayahnya menjadi sangat penting.

Bila suatu sektor dikatakan basis atau memiliki keunggulan tertentu, maka nilai tambah dari sektor tersebut akan lebih baik jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, begitu juga ketika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Sehingga sektor basis tersebut merupa-kan komoditas ekspor utama dari daerah tersebut. Sektor yang disebut basis merupakan sektor ekspor utama bagi daerah tersebut dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Tarigan: 2009: 56). Sektor unggulan dapat juga didefinisikan sebagai sektor yang mampu menggerakkan roda perekonomian di suatu wilayah dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan mampu menggerakkan (economic driven) pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan (suistanability).

Pengertian sektor basis (unggulan) pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, nasional maupun regional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul atau basis jika pada sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama di negara lain. Ricardo (1917) dalam Salvatore (2001) telah membuktikan bahwa apabila dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara melakukan spesialisasi produksi pada produk yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage), kemudian akan mengekspor barang-barang tersebut ke negara yang memiliki kerugian komparatif (comparative dis-advantage) terhadap barang tersebut, maka kedua negara akan meraih keuntungan dalam perdagangan interna-sional yang sedang dijalani keduanya. Ternyata hal seperti ini juga berlaku dalam melihat keunggulan dari sektor- sektor ekonomi pada suatu daerah atau


[29]

kota, untuk mengembangkan pereko-nomiannya dari waktu ke waktu.

Dari 33 Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara, maka kota Medan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi (engine of growth) Sumatera Utara di luar sektor primer (pertanian dan pertambangan). Sakernas (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB kota Medan pada tahun 2001 telah mencapai angka 4,60%, kemudian naik cukup tinggi pada tahun 2006 menjadi 7,76%, kemudian hanya turun sedikit pada tahun 2011 dibanding dengan tahun 2006 menjadi 7,69%. Tapi jika dilihat dari pertumbuhan tahunan selalu berada diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi rata-rata pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai oleh kota Medan dalam kurun waktu 12 tahun terakhir atau dari tahun 2000-2011 mencapai angka 6,68%, dimana angka ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,53%.

Aktivitas perekonomian (economic activity) di kota Medan, akan meng-gerakkan juga kota-kota propinsi yang ada disekitar wilayah (neighborhood region) Sumatera Bahagian Utara (Sumbagut) yakni kota Padang, Pekan Baru, Banda Aceh dan Batam. Aktivitas ekonomi untuk sektor sekunder seperti industri pengolahan, konstruksi serta pelistrikan cukup besar memberi kontribusi yang dihasilkan dalam membentuk produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Medan. Selain itu sektor tersier dalam bentuk jasa, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa lembaga keuangan maupun non- keuangan yang turut memberi kontribusi

yang lebih besar lagi dibanding dengan sektor sekunder dalam membentuk postur perekonomian (PDRB) kota Medan yang bercorak perekonomian kota (urban economic). Jadi pemerintah kota Medan dalam hal ini pembuat kebijakan harus berpihak pada fakta-fakta ekonomi yang telah menunjukkan sektor-sektor unggulan mana yang sangat potensial dari kegiatan perekonomian di kota Medan untuk tumbuh dan berkembang. Sebaiknya pemerintah kota Medan mulai mencoba untuk membuat kategori dari sektor-sektor yang diunggulkan tersebut. Kemudian melakukan seleksi dengan cara mengelompokkan, sektor apa yang cenderung lebih lama mengalami penurunan (decreasing return of economic), berarti akan lebih berkesi-nambungan (suistanabilty) aktivitasnya dibandingkan dengan sektor yang lebih cepat mengalami penurunan produksinya. Berarti sektor unggulan yang cepat mengalami penurunan ini, cenderung akan bersifat lebih temporer dan musiman, karena bukan berbasis potensi lokal dari kota Medan sendiri. Sedangkan yang lebih lama penurunannya justru memiliki dampak eksternal yang begitu kuat terhadap perekonomian kota Medan dan biasanya berbasis potensi lokal serta berbentuk ekonomi kreatif yang diusahakan dengan skala yang relatif kecil. Pada penelitian ini, analisis yang akan dilakukan adalah konsep industri dalam istilah ekonomi, jadi bukan industri pengolahan atau manufaktur saja. Industri merupakan kelompok usaha yang sejenis. misalnya industri perbankan, industri pengangkutan jalan


[30]

raya, industri perhotelan dan lain sebagainya. Penelitian ini memfokuskan pada analisis perekonomian kota Medan, oleh karena itu maka peneliti akan menganalisis sektor industri unggulan dalam kerangka karakteristik perekonomian kota (urban economics).

Penelitian ini akan mengidentifikasi sektor-sektor dan sub-sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan pada perekonomian di Kota Medan dan untuk mengetahui keterkaitan kegiatan (linkages activity) antar sektor unggulan tersebut dalam perkembangannya di kota Medan. Selanjutnya akan melakukan estimasi dari variabel sektor unggulan yang yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Medan dan merumuskan kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka pengembangan sektor-sektor unggulan tersebut.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi terbuka bagi para pemangku kepentingan dalam mengakses perkem-bangan sektoral khususnya sektor unggulan ekonomi kota Medan, dan memberikan saran berupa kebijakan faktual untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang berbasis produksi potensial lokal Kota Medan dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan. KAJIAN TEORI

Dalam menentukan sektor ekonomi unggulan di suatu daerah atau wilayah, biasanya menggunakan pendekatan penghitungan pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran yakni metode produksi netto. Dari metode ini akan terlihat nilai akumulasi barang dan jasa

yang telah dihasilkan dalam bentuk satuan mata uang negara setempat. Selain nilai akumulasi dari produksi, pada metode ini bisa juga dilihat nilai tambah (value added) yang dihasilkan dari setiap sektor ekonomi beserta sub-sektornya dari waktu ke waktu.

Metode yang biasa digunakan untuk mengukur sektor ekonomi unggulan adalah metode pengeluaran (expenditure method) dengan metode produksi netto (nett product), kemudian digunakan pula angka indeks dari location quotient. Di Indonesia ada 9 sektor ekonomi formal yang dihitung berdasarkan dari produksi yang dihasilkan.

Ada beberapa pendekatan mengenai pendapatan nasional (Sukirno, 2006, hal.34) yaitu : a. Produk Domestik Bruto atau PDB adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut dalam suatu periode tertentu. b. Produk Nasional Bruto atau PNB adalah konsep yang mempunyai arti yang sama dengan PDB, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda, tergantung pada asal dari faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa tersebut. Menurut Sukirno (2006: 35), pendapatan nasional dikelompokkan atas (1) Pendapatan Nasional Harga Berlaku dan Harga Tetap (2) Pendapatan Nasional Harga Pasar dan Harga Faktor (input).

Pendapatan nasional dapat dihitung dengan Pendekatan Pengeluaran (expen-diture approach), Pendekatan Pendapatan (income approach) dan Pendekatan Produksi Netto (nett product approach). Expenditure Approach meng-hitung seluruh pengeluaran pelaku eko-


[31]

nomi secara keseluruhan (aggregate), seperti konsumen, produsen, pemerintah dan lalu lintas perdagangan luar negeri. Nilai produksinya dihitung berdasarkan satuan mata uang domestik.

Pendekatan Pendapatan (income approach) dihitung dari penjumlahan pendapatan yang berasal dari faktor-faktor produksi yang berperan besar dalam menghasilkan barang dan jasa, seperti tanah, bangunan, modal dan tenaga kerja. Pendapatan dari faktor produksi ini adalah; harga sewa tanah dan bangunan (rent), harga modal (interest rate), dan harga pekerja baik tingkat upah (wages) maupun gaji para pekerja (salary). Metode ini jarang digunakan karena kendala dalam hal pengumpulan data yang sangat minim dan tidak akurat.

Pendekatan Produksi Netto (net product approach) berbasis pada metode produksi untuk semua barang-barang- dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian di suatu negara dalam bentuk beberapa sektor ekonomi. Di Indonesia dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor dan puluhan sub-sub sektor dari setiap sektor ekonomi yang dihitung, atau yang dikenal dengan nama lapangan usaha produksi, yang terdiri dari : 1. Pertanian dan tanaman pangan 2. Pertambangan dan galian 3. Industri pengolahan atau manufaktur 4. Listrik, gs dan air bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, hotel dan restoran 7. Pengangkutan dan komunikasi 8. Jasa lembaga keuangan 9. Jasa-jasa lainnya, (baik yang dihasilkan swasta maupun pemerintah)

Seluruh produksi ini akan dihitung berdasarkan satuan mata uang lokal, para ekonom mengelompokkannya menjadi 2 (dua) kelompok utama, yakni 1) Sektor riil (real sector) atau sektor yang tradeable dan Sektor keuangan (financial sector).

Sektor riil adalah semua sektor yang dihitung berdasarkan lapangan usaha dalam perhitungan PDB (ada 8 sektor) kecuali sektor jasa lembaga keuangan, baik yang dihasilkan oleh industri perbankan maupun yang berasal dari perusahaan bukan perbankan. Sebahagian analisis ekonomi juga meng-gunakan pengelompokkan yang berbeda, yakni Sektor Primer (pertanian dan pertambangan), Sektor Sekunder (Industri pengolahan, listrik, gas serta air bersih dan bangunan) dan Sektor Tersier (perdagangan, pengangkutan, komuni-kasi, jasa keuangan dan non keuangan)

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor barang dan jasa yang dihasilkan dari wilayah tersebut (Tarigan: 2009: 28). Kegiatan ekonomi daerah dari sudut pandang konsep basis ekonomi (economic base) dikelom-pokkan atas sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah semua kegiatan yang mendatangkan uang dari luar daerah (ekspor barang dan jasa)., sedangkan sektor non basis adalah semua kegiatan ekonomi yang diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi local masyarakat di wilayah tersebut (Alim: 2006:.9).

Studi basis ekonomi regional umumnya berupaya untuk mengenali aktivitas ekspor wilayah, sebagai bahan dalam meramalkan pertumbuhan ekonomi pada aktivitas dan


[32]

mengevaluasi dampak kenaikan dari aktivitas ekspor atas aktivitas ekonomi lainnya. Basis ekonomi dari sebuah komunitas terdiri atas aktivitas produksi yang mampu menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja lebih besar pada masyarakat sehingga menjadi tumpuan dalam perekonomian di wilayah tersebut.

Semua kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan basis maka akan masuk ke dalam sektor jasa (service) atau pelayanan atau disebut juga sektor non basis. Sektor non basis adalah sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Dengan demikian, sektor ini sangat terikat dengan kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Sektor yang bisa meningkatkan kegiatan perekonomian wilayah, bahkan dapat melebihi pertumbuhan alamiah dari ekonominya adalah sektor basis, karena dari sektor basis inilah yang akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut. Suatu perekonomian yang mampu mengembangkan dan meningkatkan sektor basis, maka sektor basis akan mendorong sektor non basis untuk berkembang pula sehingga pendapatan lokal akan meningkat melebihi peningkatan pendapatan lokal yang hanya mengandalkan sektor non basis. Dengan demikian ekspor daerah merupakan penentu dalam pembangunan ekonomi daerah ( Alim, 2006, hal.10).

Pengertian sektor basis pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, nasional, maupun regional.

Memilih Kegiatan Ekonomi Basis dan Non-Basis menurut Tarigan (2009; 32) dapat dilakukan dengan: (1) Metode langsung dengan cara survei langung kepada pelaku usaha untuk mengetahui kemana para produsen ini menawarkan barang-barang yang diproduksi dan dari mana mereka dapat membeli bahan-bahan kebutuhan (bahan baku) untuk menghasilkan produk tersebut. Dari jawaban yang diperoleh, akan dapat ditentukan berapa persentase produk yang di jual ke luar wilayah dan berapa persen pula yang dipasarkan di dalam wilayahnya sendiri. (2) Metode tidak langsung, Metode ini dipakai karena rumitnya melakukan survei langsung yang ditinjau dari sudut waktu dan biaya. Dengan menggunakan sejumlah asumsi, penentuan sektor basis berdasarkan dari kondisi ekonomi di wilayah (misalnya dari data sekunder yang ada), maka kegiatan ekonomi tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis, karena produksinya mendominasi dari sektor lainnya, sedangkan kegiatan lainnya dapat diasumsikan sebagai kegiatan non basis. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual ke luar wilayah atau mayoritas uang masuknya berasal dari luar wilayah langsung dianggap basis atau unggulan, sedangkan yang mayoritas produknya dipasarkan lokal dianggap non basis. Dalam metode asumsi, kegiatan lain yang bukan dikategorikan basis adalah otomatis menjadi kegiatan non basis. (3) Metode Campuran, dipakai pada suatu wilayah yang sudah berkembang, cukup banyak usaha yang tercampur antara kegiatan basis dan kegiatan non basis. Penggabungan antara metode


[33]

langsung dan metode tidak langsung ini dengan melakukan survei pendahuluan yaitu pengumpulan data-data sekunder untuk sector ekonomi produksi, kemudian dianalisis untuk menentukan sector mana yang menjadi kegiatan basis dan non basis ekonomi. Metode Location Quatient (LQ)

Metode Location Quatient (LQ), membandingkan proporsi lapangan kerja atau nilai tambah (value added) untuk sektor tertentu, dalam lingkup wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan proporsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor yang sama tetapi dalam lingkup wilayah yang lebih besar atau hirarkinya berada satu tingkat diatasnya.

Dimana: X1 = Total Produksi dari sektor- i di suatu daerah, PDRB = Total Produk Domestik Regional Bruto di suatu daerah, Xi = Total Produksi dari sektor- i secara nasional dan PDB = Total Produk Domestik Bruto secara nasional

Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan apa yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi (engine of economic growth). LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesiali-sasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Dari rumusan diatas, maka akan diberi kesimpulan berupa, apabila LQ >1 berarti proporsi

lapangan kerja atau nilai tambah sektor i di wilayah analisis terhadap total lapangan kerja atau nilai tambah wilayah adalah lebih besar dibandingkan dengan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. Jika, LQ > 1 memberikan indikasi bahwa sektor tersebut adalah sektor basis dan jika, LQ < 1 berarti sektor tersebut adalah sektor non basis.

Location Quotient adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhdap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional (Tarigan: 2009: hal.82). Inti dari model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan pertum-buhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah. Teori ekonomi basis menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Tambunan 2003, hal 182). Manfaat dalam mengetahui sektor basis yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Teori Basis Ekspor Richardson

Teori ini membagi kegiatan produksi dalam jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah, untuk pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan


[34]

pelayanan (non basis). Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenaus artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lain. Itulah sebabnya dikata-kan basis, sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung pada kondisi umum dari perekonomian di wilayah tersebut.

Teori basis ekspor membuat asumsi pokok bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen (independent) dalam pengeluaran. Artinya semua unsur pengeluaran lain akan terikat pada pendapatan. Berarti diluar penambahan alamiahnya, hanya peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah karena sektor-sektor lainnya akan terikat dengan peningkatan pendapatan daerah. Sektor lain hanya bisa meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat. Jadi satu-satunya yang bisa meningkat secara bebas adalah sektor ekspor.

Model ini menekankan bahwa modal dan tenaga kerja akan mengalir ke daerah-daerah untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Permintaan dunia untuk sumberdaya alam ini perlu didukung oleh ketersediaan dan kemudahan transportasi untuk mendu-kung penjualan produksi ke pasar dunia.

Dasar dari model basis ekspor adalah bahwa gambaran stimulus untuk pengembangan ekonomi daerah, setidaknya untuk beberapa daerah dalam memanfaatkan dan mengekspor sumber daya alam yang dimilikinya. Model

basis ekspor ini sangat bermanfaat seperti: Pertama, dapat menjelaskan mengapa spesialisasi di daerah dapat terjadi. Kedua, model basis ekonomi ini dapat memperhatikan apa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan apa yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah Armstrong (2000: 92). Jadi fungsi dari permintaan ekspor sebagai berikut :

Xd = f (Px, Z, Ps)

Di mana : Xd = Total ekspor dari suatu wilayah Px = Harga ekspor daerah Z = Tingkat pendapatan daerah lain Ps = Harga dari barang substitusi pada pasar eksternal METODE Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Medan dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan kerja dari Oktober sampai dengan Desember 2013. Kklasifikasi data, digunakan data kuantitatif dengan jenis rasio dan beberapa data kualitatif time series. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer; yang diperoleh dengan survei dan wawancara langsung kepada dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan sektor-sektor unggulan di kota Medan dan para stakeholders lainnya sebagai pelaku ekonomi dalam bentuk asosiasi- asosaisi pengusaha. Data Sekunder diperoleh dari lembaga pengumpul data baik dari pemerintah dalam hal ini BPS (Biro Pusat Statistik ) Kota Medan, dan kantor Bank Indonesia Medan, dan Bappeda Kota Medan yang telah


[35]

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Model Analisa Data dilakukan dengan menghitung Nilai LQ. Untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi unggulan kota Medan, sekaligus menghitung kontribusinya (share) sektor dan sub sektor terhadap pembentukan PDRB kota Medan. Data yang dikumpulkan selama periode waktu 10 tahun (2002 -2011) dalam bentuk data tahunan.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat responsifitas dari variabel bebas dari sektor unggulan dalam per-ekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi kota Medan dilakukan dengan Analisa Korelasi multivariate dan analisa regresi berganda bertujuan untuk melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, jenis pengukuran dapat menggunakan data interval atau rasio. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) atau Pangkat Kuadrat Terkecil diperkenalkan pertama kali oleh Gauss seorang matematikawan dari Jerman. Metode ini mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Analisis dan Pembahasan

Besarnya jumlah penduduk kota Medan, menunjukkan besarnya pasar (market size) atau banyaknya konsumen yang akan belanja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga transaksi penjualan barang-barang dan jasa di

pasar secara ekonomi, kuantitas dan frekuensinya menjadi sangat tinggi. Pada akhirnya jika ada guncangan harga barang dan jasa di pasar, akan memicu tingginya laju inflasi di Kota Medan serta wilayah lain yang perekonomian-nya bergantung pada distribusi dari kota Medan. Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi seperti: nilai PDRB (output) berdasarkan lapangan usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita, struktur ekonomi, tingkat inflasi dan deflasi, tingkat kemakmuran melalui indikator Human Development Index (HDI) dan pendapatan perkapita Nilai PDRB untuk sektoral maupun sub sektor dari setiap sektor produksi yang dihitung sebagai indikator kinerja perekonomian berdasarkan pada 9 sektor produksi. Nilai PDRB dari waktu ke waktu akan naik, seiring dengan naiknya harga. Pada model perekonomian kota, maka ada kesamaan dalam sektor produksi dari PDRB, yakni kontribusi sektor primer (pertanian dan pertam-bangan) sangat kecil, atau bahkan hampir tidak ada. Maka Kota Medan juga memiliki kemiripan yang sama, dari produksi yang dihasilkan. Perkembangan dari 7 sektor produksi seperti industri pengolahan, Listrik gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, jasa lembaga keuangan dan persewaan serta jasa-jasa lain, untuk kurun waktu 10 tahun atau dari tahun 2002 sampai dengan 2011 dimana nilai PDRB naik

Grafik1.

Nilai dari PDRB kota Medan berdasarkan 9 Lapangan usaha tahun 2002-2011


[36]

Sumber : BPS Kota Medan; Medan dalam Angka Berbagai tahun

dari waktu ke waktu karena ada kenaikan harga (grafik1).

Semua sektor cenderung mengalami kenaikan yang cukup pesat dari nilai PDRB-nya, kecuali sektor pertanian dan listrik, gas dan air bersih yang kenaikan-nya sangat lambat bahkan cenderung rata (flat), berarti sedikit sekali kenaikan dalam produksi. Sektor pertambangan dan galian dalam perekonomian kota Medan dapat dikatakan sama sekali tidak ada, karena Medan adalah kota jasa dan perdagangan. Komposisi dari sektor PDRB kota Medan yang paling tinggi berturut-turut adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, kemudian urutan kedua diikuti oleh sektor Pengangkutan dan komunikasi, kemudian sektor Keuangan,persewaan dan jasa perusahaan, selanjutnya baru sektor Industri pengolahan, bangunan dan jasa-jasa lain, dan yang terakhir adalah sektor yang dihasilkan oleh Pemerintah yakni listrik, gas dan air

bersih. Untuk kota-kota besar seperti Medan, sektor industri juga tidak begitu dominan, karena jika berproduksi di wilayah perkotaan akan sangat dibebani dengan biaya lahan yang sangat tinggi, sehingga para pengusaha cenderung memindahkan pabriknya ke pinggiran kota. Kondisi ini makin diperparah lagi dengan upah buruh yang setiap tahunnya akan naik, diikuti turunnya produktifitas dari tenaga kerja karena seringnya demontrasi dilakukan buruh. Kesulitan sektor industri makin bertambah lagi dengan pemadaman listrik secara rutin yang sangat mennganggu produksi dan justru meningkatkan biaya produksi. Kontribusi Sektor Unggulan dan Sub Sektornya dari PDRB Kota Medan

Nilai produksi dari sektor industri yang paling besar disumbang oleh sub sektor makanan, minuman dan tembakau, kemudian diikuti oleh sub sektor alat angkutan mesin dan peralatan lainnya, selanjutnya sub sektor logam


[37]

dasar dan baja. Ke-3 sub sektor ini trend produksinya mengalami kenaikan. Tapi pada sub sektor semen dan barang galian bukan logam, kemudian sub pupuk kimia dan barang dari karet, serta barang hasil hutan kecenderungan naiknya relatif lambat dan hampir stagnan. Kondisi ini sesuai dengan perkembangan produksi hutan dimana bahan kayu semakin langka, karena semakin ketatnya peraturan dalam mengambil hasil hutan yang berdampak pada tingginya kerusakan alam dan lingkungan hidup.

Sub sektor dari TPT (tekstil , barang kulit dan alas kaki) serta kertas dan barang cetakan yang nilainya paling

kecil. Untuk jenis produksi seperti ini kota Medan bukanlah basis dari industri TPT, karena industri ini banyak berlokasi di pulau Jawa yang pola produksinya sangat labor intensif dan dengan klasifikasi footloose industry, sehingga kota Medan hanya menjadi target market untuk sisi konsumen. Jika dilihat perkembangan kontribusi sektor industrinya secara umum maka untuk sektor ini cenderung mengalami pe-nurunan. Kesenjangan antara sub sektor industri makanan dengan industri yang lain cukup besar dalam kontribusinya untuk membentuk PDRB kota Medan.

Grafik 2. Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, Serta Sub-Sektor

PDRB Kota Medan Tahun 2002-2011

Sumber : BPS Kota Medan; Medan dalam Angka (berbagai tahun) Industri logam, hanya menghasilkan

barang antara, khususnya untuk mendukung sektor bangunan, sehingga value added masih rendah, sektor ini bukan menjadi core economic-nya kota

Medan. Sektor bangunan termasuk gedung dan perumahan, cukup berkembang dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan jumlah pusat perbelanjaan atau mall dan, ruko, gedung perkantoran


[38]

vertikal serta perumahan mahal berlokasi di Medan bertambah banyak. Sektor bangunan rata-rata dalam 10 tahun terakhir kontribusinya mencapai 11,24%. Perumahan kelas menengah berada di pinggiran kota Medan, atau kecamatan dari Kabupaten Deli Serdang yang berbatas langsung dengan kota Medan dan menjadi tujuan investasi selanjutnya bagi pengembang property.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor tertinggi kontribusinya bagi PDRB, terakhir mencapai 26,64% yang tertinggi justru dihasilkan dari sub-sektor perdagangan

besar dan eceran, kemudian diikuti oleh restoran serta hotel. Pada kurun waktu 10 tahun terakhir perkembangan dari jumlah hotel baik yang bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. Sektor ini sangat erat dengan kegiatan dunia perbankan dan keuangan bukan bank guna melayani dan memudahkan transaksi perdagangannya. Kota Medan semakin terdiversifikasi dengan jenis kegiatan distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh propinsi disekitarnya termasuk propinsi Aceh, Riau dan Sumatera Barat.

Grafik 3

Perkembangan Kontribusi Sektor Bangunan dan Perdagangan, Hotel dan Restoran Serta Sub-Sektor PDRB Kota Medan Tahun 2002-2011

Sumber : BPS Kota Medan; Medan dalam Angka (berbagai tahun)

Sehingga sektor angkutan juga akan saling terkait dengan sektor ini secara langsung. Kapasitas produksi kota Medan akan semakin besar karena terjadi aglomerasi ekonomi yang semakin lama semakin membesar (large agglomeration). Sektor pengangkutan dan komunikasi kontribusi rata-rata dalam 10 tahun terakhir mencapai

19,18%, dengan kontribusi terbesar pada sub sektor pengangkutan udara, jalan raya dan jasa penunjang angkutan, kemudian sub sektor komunikasi yang traffictnya cukup tinggi. Kehadiran tower dari beberapa provider jasa telekomunikasi nirkabel cukup banyak, dan jumlah pengguna data berbasis internet yang semakin tinggi, menun-


[39]

jukkan semakin tingginya jalur komunikasi. Kota Medan sebagai pusat pendidikan tinggi di wilayah Sumatera Bahagian Utara, jumlah universitas dan sekolah tinggi cukup banyak dibanding dengan kota Padang, Banda Aceh dan Pekan Baru. Institusi pendidikan tinggi cukup banyak membutuhkan jaringan komunikasi internet.

Dari ke-3 jenis pengangkutan yaitu darat termasuk basis rel kereta, laut dan udara, ternyata pengguna angkutan udara jauh lebih besar produksinya. Bandara di kota Medan sebelum pindah ke Kuala Namu Deli Serdang, masuk sebagai kategori Bandara dengan

frekuensi penerbangan yang sangat padat (jalur gemuk), karena jumlah penumpangnya bertambah sangat signifikan dari waktu ke waktu.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan rata-rata perkembangan kontribusi mencapai 14,21%. Kontribusi tertinggi disumbang oleh sub sektor sewa bangunan, perbankan dan jasa perusahaan, yang paling rendah adalah sub sektor jasa penunjang keuangan. Untuk sektor ini, pemerintah kota Medan mengikuti regulasi pemerintah pusat baik dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Grafik 4 Perkembangan Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Serta Sub-Sektor PDRB Kota Medan Tahun 2002-2011


Kontribusi rata-rata sektor jasa-jasa

dalam 10 tahun adalah 10,39% (grafik 6). Kontribusi terbesar pada sektor jasa yang dihasilkan oleh pemerintah, jika dibandingkan dengan jasa yang dihasilkan swasta kesenjangan distribusi tidak terlalu besar. Pada sub sektor jasa pemerintahan kontribusi terbesar berasal

dari administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya. Sedang sub sektor terendah adalah jasa sosial kemasyarakatan, kondisi ini didukung dengan posisi kota Medan sebagai ibukota propinsi Sumatera Utara, yang menjadi propinsi terbesar secara ekonomi dan populasi di


[40]

luar pulau Jawa. Sehingga jasa pemerintah yang dihasilkan lebih banyak, termasuk layanan fasilitas publik ke masyarakat, dengan penduduk yang sudah lebih dari 2 juta jiwa.

Sektor yang paling besar memberi kontribusi pada PDRB kota Medan lebih dari 10%, berturut-turut adalah sektor Perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi lebih dari 25% dan didorong oleh subsektor perdagangan besar serta eceran lebih dari 22%. Kemudian diikuti oleh sektor Pengangkutan dengan kontribusi lebih dari 16%, dukungan

tertinggi pada angkutan udara serta jalan raya, dengan sumbangan produksinya mencapai lebih dari 8% (dapat dilihat dari lampiran). Trendnya meningkat cepat untuk berkontribusi dalam PDRB kota Medan.

Sektor Bangunan dan jasa-jasa berkontribusi hampir sama, yakni berkisar 10%. Untuk sektor jasa-jasa yang paling besar kontribusinya adalah sub sektor jasa pemerintahan yang mencapai lebih dari 6% sedangkan jasa swasta hanya 4% saja.

Grafik 5.

Perkembangan Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Serta Sub-Sektor PDRB Kota Medan Tahun 2002-2011


Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan/

kriteria (Poerwaningsih: 2010). Faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah (Sambodo dalam Ghufron, 2008).


[41]

Sedangkan menurut Ambardi dan Socia (2002) kriteria daerah lebih ditekankan pada komoditas unggulan yang bisa menjadi motor penggerak pembangunan suatu daerah, diantaranya: 1. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Komoditas unggulan harus dapat memberi kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran 2. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan (forwad linkages) dan ke belakang (backward linkages)

yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya. 3. Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar inter-nasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya. 4. Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain, baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).

5. Komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi. 6. Komoditas unggulan mampu menye-rap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya. 7. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan. Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya. 8. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal. 9. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, seperti dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/ disinsentif, dan lain-lain. 10. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber dayadan lingkungan. Struktur Ekonomi Kota Medan

Struktur perekonomian dapat dilihat dengan pendekatan makro sektoral berdasarkan kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB. Struktur ekonomi dapat menggambarkan kemajuan suatu daerah. Tingkat perubahan struktural dan sektoral yang tinggi berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi (Todaro: 2009). Beberapa komponen utama perubahan struktural mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari aktifitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Sehingga semakin maju perekonomian suatu daerah maka kontribusi sektor primer akan semakin menurun sebaliknya kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan.

Struktur perekonomian Kota Medan dari tahun 2002-2011 didominasi oleh 4 sektor primer memberi kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan jasa


[42]

perusahaan serta industri pengolahan dan bangunan.

Struktur ekonomi Kota Medan yang didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusinya terhadap perekonomian Kota Medan, rata-rata lebih dari diatas 26% s/d 27,7% dan sektor yang paling besar menyumbang PDRB kota Medan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kemudian diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yang kontribusinya antara 16,44% s/d 20,54%. Sektor ketiga terbesar adalah industri pengolahan, dalam periode 2002-2011 mengalami penurunan tren yakni rata-rata sharenya antara 12,85%

s/d 16,35%. Hal ini mengindikasikan bahwa industri pengolahan mulai memilih lokasi berada di luar kota Medan, karena harga lahan dan sewa bangunan jauh lebih mahal dibanding dengan wilayah luar kota Medan, namun para investor pada sektor ini akan meilih daerah yang berada di pinggiran kota Medan untuk kemudahan distribusi produk yang berorientasi pasar Medan dan juga luar kota Medan via pelabuhan atau perdagangan antar daerah. Untuk lebih mudah gambaran struktur perekonomian kota Medan dapat dilihat dari grafik 6.

Grafik 6 Struktur PDRB Kota Medan Tahun 2002-2011

Sektor produksi tren kontribusi meningkat adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan kontribusi antara 13,88% s/d 14,57%. Kemudian diikuti oleh sektor bangunan antara 10,14% s/d 11,21%, dan tren juga mengalami peningkatan walau lebih kecil dari sektor perdagangan dan

pengangkutan. Hal yang sama juga terjadi dengan sektor jasa-jasa dimana kapasitasnya hampir sama dengan sektor bangunan dan perkembangannya cenderung mengalami peningkatan. Sektor jasa juga meningkat cukup besar karena pusat pemerintahan propinsi Sumatera Utara ada di kota Medan,


[43]

sehingga jasa yang dihasilkan oleh pemerintah kota Medan, juga sebahagian merupakan jasa dari pemerintah propinsi Sumatera Utara.

Sektor listrik, gas dan air bersih kontribusinya relatif hampir sama tiap tahun dengan porsi yang lebih kecil dibanding sektor sekunder dan tersier lannya, karena ini masih masuk domain produksi yang dihasilkan oleh pemerintah seperti PLN menghasilkan daya listrik, dimana kota Medan sudah hampir 10 tahun mengalami krisis listrik yang cukup parah dan menghambat dan menurunkan produk-tifitas dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi. Produksi air bersih oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat dinikmati penduduk, ditambah lagi kualitas dan debit air yang semakin hari semakin buruk.

Gas LPG yang dihasilkan oleh Pertamina sering mengalami kelangkaan pasokan di masyarakat, ditambah dengan masih sangat sedikit konsumen RT maupun usaha yang dapat dilayani, karena kapasitas produksi yang masih rendah, sementara permintaan cukup tinggi. Hal ini diperburuk dengan sedikitnya infrastruktur yang dapat menjangkau seluruh konsumen kota Medan. Praktis sektor ini menjadi stagnan dengan kapasitas produksi yang sangat terbatas, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Demikian pula halnya untuk sektor pertanian dan pertambangan yang tidak masuk dalam kategori sektor unggulan kontribusinya sangat kecil, bahkan di dalam grafik sangat kecil dibanding sektor lainnya hingga tidak terlihat.

Sektor pertanian memberi kontribusi antara 2,05% s/d 3,12%. Karena corak dari ekonomi perkotaan bukan terletak pada kedua sektor tersebut, dimana supply dari barang pertanian ke Medan, akan dihasilkan dari daerah pinggiran (hinterland) seperti Deli Serdang dan Kabupaten Karo.

Dari hasil tabulasi dan perhitungan indeks LQ menunjukkan bahwa sektor atau sub sektor yang nilai LQ nya kurang dari 1 merupakan sektor dan sub sektor yang tidak diunggulkan, sedangkan nilai LQ yang lebih dari 1 merupakan sektor dan sub sektor ekonomi yang diunggulkan (lihat lampiran tabel 1). Jadi pemerintah kota Medan harus sejalan dalam mengambil kebijakan guna mendukung perkembangan kota dalam bentuk size of economic, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PDRB per kapita sebagai bagain dari pengukuran pembangunan ekonomi atau yang disebut dengan level of development.

Semua sektor unggulan kecuali sektor industri, akan masuk pada kategori yang sangat diunggulkan, karena akan menggerakkan perekonomi-an pada tingkat yang lebih tinggi. Fakta dari kontribusi dan nilai sektor industri yang cenderung menurun, maka peme-rintah kota Medan harus fokus pada kebijakan yang mendukung sektor bangunan, perdagangan, pengangkutan, jasa keuangan dan jasa lainnya. Pemerintah harus berani melakukan deregulasi sehingga pelaku pasar dan investor akan senang. Selain itu pemerintah kota juga perlu menyediakan infrastruktur yang baik khususnya bagi layanan publik, seperti transportasi


[44]

massal yang baik, sarana perkotaan yang lengkap, sehingga kota Medan menjadi lebih friendly terhadap pendatang maupun warga kota sendiri.

Pertumbuhan ekonomi kota Medan digerakkan oleh sektor perdagangan dan jasa-jasa serta pengangkutan. Hal ini harus menjadi perhatian besar bagi pemerintah kota Medan dalam mengambil kebijakan, sehingga tidak mematikan sektor yang telah berkembang besar dan berkontribusi dalam perekonomian. Kebijakan yang diambil harus berdasarkan pada analisis dan data yang faktual, sehingga tidak menjadi bias dan tidak dapat berdampak pada sektor lainnya baik ditingkat lokal Medan, atau wilayah Sumatera Utara bahkan untuk perkembangan ekonomi di kawasan Sumatera Bagian Utara yang digerakkan oleh kegiatan ekonomi kota Medan.

Sejalan dengan hasil analisis yang menggunakan data kontribusi (share) sektoral dalam PDRB maupun menggunakan indeks LQ, maka melalui model estimasi dari pertumbuhan ekonomi akan menujukkan hasil yang sama, bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada level 1% dan 5% terhadap pertumbuhan ekonomi kota Medan. Dimana variabel bebasnya merupakan sektor unggulan sesuai dengan kriteria share dan indeks LQ, yakni sector industri, perdagangan, bangunan, pengangkutan, jasa keuangan dan jasa lainnya dengan koefisien yang cukup baik. Maka dari model dan metode estimasi OLS time series diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Maka estimasi persamaan regresi:

Hasil Persamaan sebagai berikut:

Artinya setiap ada perubahan 10% dari PDRB tahun yang lalu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 0,7%. Sedangkan naiknya sektor industri akan menaikkan pertumbuhan 0,1%, sektor bangunan akan naik sebesar 0,2%, sektor perdagangan akan naik 0,9% dan pengangkutan akan naik menjadi 1,04%. Sedangkan yang terakhir sektor jasa akan naik menjadi 0,8%. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan perhitungan indeks LQ dan nilai dari kontribusinya, sudah sesuai dengan hasil dari analisis kuantitatif yang menggunakan metode estimasi OLS atau metode linier untuk kwadrat terkecil.

Penutup

Struktur perekonomian Kota Medan dari tahun 2002 sampai tahun 2011 didominasi oleh 4 sektor yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa serta Perusahaan dan sektor Industri Pengolahan dan Bangunan.

Perekonomian kota Medan akan didorong juga oleh sektor industri pengolahan, khususnya subsektor makanan, minuman, karena jumlah penduduk yang sudah melebihi dari 2 juta jiwa. Jadi pasar untuk industri makanan juga cukup besar, masih ditambah lagi dengan daerah di Sumatera Utara yang disupplai dari Medan sendiri. Jumlah penduduk Sumatera Utara lebih dari 12 juta jiwa berdampak pada pasar industri olahan makanan dan minuman memberi


[45]

keuntungan yang cukup besar dalam perkembangannya.

Produksi yang berbasis pada industri kecil menengah (IKM) kota Medan memiliki 11 jenis produk unggulan yakni Sulaman bordir, kerajinan kulit, kerajinan tas, sepatu, tanaman hias, kerajinan rotan, bika ambon, markisa, ikan tambak laut, ikan jaring apung dan pengolahan ikan.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, merupakan sektor yang memberi kontribusi paling besar bagi kota Medan, dimana Medan menjadi harus berspesialisasi pada perdagangan besar dan eceran, baik yang dikelola secara super modern maupun skala yang biasa, namun setidaknya perdagangan ini akan melayani propinsi hinterland yang ada di kawasan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), dimana industri pengolahan dengan skala pabrikan akan keluar menuju luar kota wilayah Medan, karena harga tanah, biaya sewa tempat cukup tinggi ditambah dengan upah buruh yang terus menerus minta dinaikkan, maka pengusaha akan cenderung memilih lokasi keluar kota Medan. Tetapi kota Medan tetap akan dapat mengambil manfaat dalam bentuk layanan jasa yang mendukung aktivitas-aktivitas dari industri pengolahan. Jadi pabrik tetap di luar kota Medan, sedangkan basis jasanya akan berada di wilayah kota Medan, termasuk jasa pergudangan yang mengarah pada pelabuhan laut Belawan dan berdekatan dengan jalur jalan Tol Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa).

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, hasil estimasi pertumbuhan ekonomi kota Medan menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu produksi sektor industri, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan sektor jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan pada level 1% dan 5%. Sektor dan sub

sektor untuk Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor dan sub sektor Pengang-kutan dan Komunikasi serta sektor dan sub sektor Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor unggulan. Sedangkan untuk sektor industri pengolahan, hanya beberapa sub sektornya yang merupakan sektor unggulan.

Nilai LQ yang paling tinggi dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, adalah subsektor restoran dan hotel yang nilai LQ nya lebih dari 2. Hal ini menunjukkan industri pariwisata mulai memperlihatkan trend yang positif, dimana Kota Medan mulai dikenal di Indonesia sebagai wisata kota kuliner di Indonesia, baik makanan asli khas tradisional Medan maupun makanan yang berakultrasi dengan etnis India dan Cina peranakan. Saran bagi Pemerintah Kota Medan 1. Pemerintah kota Medan harus fokus terhadap kebijakan yang mendukung sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Bangunan, serta sekktor Jasa keuangan dan jasa lainnya, dimana pemerintah harus berani melakukan deregulasi sehingga pelaku pasar dan investor akan senang untuk berlokasi di kota Medan. 2. Pemerintah kota Medan sebaiknya memberikan perhatian yang lebih terhadap sektor dan sub sektor unggulan ini guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai alat penggerak sektor dan sub sektor lainnya sehingga dapat mecapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. 3. Pemerintah kota Medan perlu menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang baik dan lengkap sesuai dengan kebutuhan warga kota dan para pemangku kepentingan (stakeholder), seperti transportasi massal yang baik dan sesuai dengan kebutuhan serta ramah terhadap lingkungan, sarana fisik


[46]

perkotaan lainnya yang melengkapi perkembangan kota, taman-taman kota dan sarana fisik yang berbentuk ruang publik, sehingga kota Medan menjadi lebih friendly terhadap para pendatang maupun warga kota dalam semua lapisan masyarakat kota Medan sendiri. 4. Perlunya merumuskan kebijakan konsep city brand, berdasarkan pada kajian-kajian akademik dan non-akademik dalam membuat blue print untuk Rencana Sasaran Strategis Kota Medan (Renstra), sehingga perkembang-an kota menjadi lebih fokus dan sudah disesuaikan dengan peluang serta potensi, baik yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang.Jadi perkembangan kota akan berkesinam-bungan dan dapat diestimasi akan mengarah kemana. 5. Perlunya melakukan revitalisasi pasar tradisional yang ada di salah satu pusat kota menjadi pasar tradisional yang bersih dan dikelola secara profesional atau menjadi Pasar Modern yang kemudian dapat dijadikan sebagai pusat oleh-oleh dan jajanan yang spesifik dari kota Medan. Pasar ini sekaligus dapat menampung UMKM dalam memper-kenalkan dan memasarkan produk, berkembang menjadi lebih besar dalam menggerakkan usaha kecil yang sangat potensial dikembangkan. 6. Semua Suku Dinas atau SKPD yang berada di lingkungan pemerintah kota Medan, maupun Kecamatan harus lebih kooperatif dan dapat menyediakan data yang dibutuhkan. Melakukan pendataan secara manual dalam bentuk direktori atau inventarisasi dari usaha-usaha kecil dan menengah yang produksinya sudah mulai dikenal dan dapat diperbaharui secara berkala. Hal kecil ini akan dapat membantu Pemerintah Kota Medan dalam merumuskan kebijakan. 7. Kota Medan juga akan menjadi kota tujuan konvensi baik lokal, regional Sumatera Bahagian Utara, Nasional

maupun Inter-nasional, dengan konsep bisnis MICE (meeting, incentives, confference, exhibition), sebagai bagian dari perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Sehingga akan mendorong industri perhotelan, pengangkutan, industry kecil handycraft dan juga makanan menjadi bagian penting dari perkembangan bisnis MICE tersebut. Daftar Pustaka Algifari, 1997, “Analisis Regresi: Teori,

Kasus dan Solusi, BPFE, Yogyakarta

Ambardi, U.M dan Socia, P. 2002. “Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah”. Pusat

Pengkajian Kebijakan Pengembangan Wilayah (P2KTPW-BPPT), Jakarta.

Azhar et al, 2003, “Analisis Sektor Basis dan Non Basis di Propinsi Nangroe Aceh

Darussalam”, Faperta Unsyah, Banda Aceh.. Boediono, 1998, “Ekonomi Makro”, Erlangga, Jakarta

Chuzaimah dan Mabruroh, (2008); Identifikasi Produk Unggulan berbasis Ekonomi Lokal untuk Meningkatkan PAF di Era Otonomi Daerah, Jurnal sains dan Teknologi, IST Yogyakarta

Dornbusch, Rudiger dan Stanley Fischer, 2008, “Makroekonomi”, PT. Media Global

Edukasi, Jakarta (terjemahan) Fachrurrazy, 2009,” Analisis Penentuan

Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah

Kabupaten Acah Utara dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB, PPs, USU

Ghufron, Muhammad. 2008. Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis sektor Unggulan

Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Hill,Hal , 2001, “Ekonomi Indonesia”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta


[47]

Jhingan, M.L, 2000, “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2003,”Metode Riset

untuk Bisnis dan Ekonomi”, Erlangga, Jakarta

Purwaningsih, 2009, “Analisis Struktur Ekonomi dan Penentu Sektor UnggulanKabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, FEM IPB, Bogor

Rahardja.P dan Manurung.M, 2001, “Teori Ekonomi Makro”, LP-FEUI, Jakarta

Saerofi,Mujib , 2005 “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan

Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Semarang” (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan SWOT), Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.Semarang

Sukirno, Sadono, 1997, “Pengantar Teori Makro Ekonomi”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Syarifuddin, l, 2003, “Studi Pemilihan Sub Sektor Jasa Unggulan dalam Rangka Mendukung Kota Bandung Sebagai Kota Jasa”, PPs IPB, Bogor.

Rosyidi, Suherman, 1995, ”Pengantar Ekonomi Makro” PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Lampiran:

Tabel 1. Perkembangan Indeks LQ untuk Sektor dan Sub Sektor PDRB Kota Medan

Indeks LQ (sektoral dan Sub Sektoral) terhadap PDRB Medan


[48]

Lampiran Hasil statistik deskriptif:


[49]

KAJIAN MODEL PENGELOLAAN SAMPAH DAN


[50]

SDM KEBERSIHAN DI KOTA MEDAN

Parapat Gultom Ester SM Nababan

Sapna Biby Popo Alexander Simanjuntak Universtas Sumatera Utara

RINGKASAN

Pemerintah Kota Medan telah berupaya melakukan pengelolaan sampah dengan baik, namun jumlah sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini masih kurang. Perwadahan sampah yang ada belum merata, masih terbatas dan difokuskan pada sampah disekitar kawasan jalan utama, sementara sumber sampah dari sebagian kegiatan komersil lainnya dan rumah tangga belum terlayani secara maksimal. Komponen sampah yang paling dominan adalah sisa makanan yakni 32.63% dan yang terendah adalah kain/tekstil sebesar 0.80%. Berdasarkan volumenya potensi sampah terbesar adalah jenis kertas dan plastik. Permasalahan lain yang dihadapi adalah masalah kewenangan institusi pengelola yang saat ini diserahkan kepada masing-masing kelurahan, hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melakukan kontrol teknis operasional, dari aspek hukum belum terdapatnya peraturan daerah yang berkaitan dengan persampahan terutama Peraturan Daerah tentang standar retribusi, Peraturan Daerah tentang pembuangan sampah dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sampah. Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka disarankan pemerintah kota Medan menerapkan strategi kunci keberhasilan dengan menetapkan visi jangka panjang yang terintegrasi, Kelembagaan yang menunjang, Swastanisasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan sampah, dan Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat salah satunya dengan program pendekatan reduce, reuse dan recycle (3 R). Kata Kunci: potensi sampah, swastanisasi pengolahan sampah, program 3R

Pendahuluan Sampah merupakan masalah

krusial yang dihadapi beberapa kota di Indonesia. Masalah tersebut lebih terkonsentrasi pada teknik operasional sampah. Timbunan sampah yang dihasilkan pada umumnya karena terbatasnya lahan di perkotaan untuk dijadikan sebagai lahan pembuangan akhir (TPA). Di Kota Medan

sebelumnya ada 2 (dua) lokasi yang dijadikan TPA yaitu TPA Terjun di Medan Utara dan TPA Namo Bintang di Medan Selatan. Namun saat ini lokasi TPA yang masih berfungsi hanya di TPA Terjun yang lokasinya berada di Kecamatan Medan Marelan. Terbatasnya luas lahan tempat pem-buangan akhir mempengaruhi teknis


[51]

opersional pengelolaan sampah terutama pelayanan pembuangan sampah.

Dari aspek organisasi dan kelembagaan, Dinas Kebersihan Kota Medan sebagai pengelola sampah belum memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas, sehingga beban tanggung jawab dibidang pengelolaan sampah belum sepenuhnya menjadi prioritas kerja. Kondisi demikian mempengaruhi sistem pembiayaan karena dinas teknis sebagai penguna anggaraan dalam pengelolaan sampah belum menjadikan masalah sampah sebagai masalah yang prioritas. Pembiayaan pengelolaan sampah hanya berupa honorarium tenaga kerja dan berupa iuran dari konsumen yang nilainya sangat kecil sekali.

Perkembangan penduduk di kota Medan yang sangat pesat tidak terlepas dari pengaruh dorongan berbagai kemajuan teknologi, transportasi dan sebagainya. Hal ini merupakan kenyataan bahwa kota Medan merupakan lokasi yang paling efisien dan efektif untuk kegiatan-kegiatan produktif. Pertambahan jumlah pen-duduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah mening-katkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Sejalan dengan meningkatnya volume timbulan sampah pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah ling-kungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga

akan sangat menganggu kelestarian fungsi lingkungan.

Kualitas lingkungan hidup harus dijaga kelestariannya agar kesejahteraan dan mutu hidup generasi mendatang lebih terjamin. Setiap aktivitas manusia kota baik secara pribadi maupun kelompok, baik di rumah, kantor, pasar dan dimana saja berada, pasti akan menghasilkan sisa.

Sampah merupakan konsekuensi adanya aktivitas manusia dan setiap manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Menurut Keputusan Dirjen Cipta Karya, nomor 07/KPTS/CK/1999: Juknis Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Ke-PLP-an Perkotaan dan Perdesaan, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Kehadiran sampah di Kota Medan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan pengelola kota, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarananya.

Dengan penduduk hampir 3 juta jiwa, sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai 1.500 ton. Perinciannya, 48% merupakan sampah organik dan 52% lagi sampah anorganik. Jumlah sampah ini diperkirakan akan terus bertambah, dimana tingkat pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 4%. Tumpukan sampah yang mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan merupakan jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial.

Sampah organik atau sampah yang mudah terurai biasanya merupakan bagian terbesar dari sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah dapat diartikan menumbuhkan perilaku


[52]

masyarakat untuk mengurangi produksi sampah. Proses penanganan sampah dimulai dari proses pengumpulan sampai dengan tempat pembuangan akhir (TPA) secara umum memerlukan waktu yang berbeda sehingga diperlukan ruang untuk menampung sampah pada masing-masing proses tersebut. Sampah merupakan salah satu bentuk limbah yang terdapat dalam lingkungan.

Sumber, bentuk jenis dan komposisinya sangat dipengaruhi oleh tingkat budaya masyarakat dan kondisi alam, makin maju tingkat kebudayaan masyarakat makin kompleks pula sumber dan macam sampah yang ditemui. Peningkatan timbulan sampah dan semakin tingginya komposisi anorganik sampah serta menurunnya efisiensi TPA menyebabkan perlunya suatu konsep untuk pengelolaan sampah lebih baik. Besarnya potensi sampah yang bisa didaur ulang ditentukan oleh timbulan sampah, komposisi sampah dan karakteristik sampah. Besarnya timbulan sampah ditentukan oleh status ekonomi penduduk, semakin tinggi status ekonomi suatu penduduk maka semakin besar pula timbulan sampahnya.

Di Kota Medan persoalannya lebih kompleks, hal ini disebabkan karena tidak ada intervensi dari pengambil kebijakan saat ini. Jika dibiarkan terus menerus maka tidak mustahil banyak terdapat gunungan sampah. Perilaku dan kesadaran masyarakat serta keterbatasan pelayanan pembuangan sampah mem-buat sebagian toko, bengkel, rumah tangga, hotel, perkantoran dan sumber sampah lainnya melakukan pembuangan sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya seperti sungai, laut, lahan-lahan kosong dipinggir-pinggir jalan

dan sebagainya. Kadang pewadahan sampah di sampah yang sudah disediakan sudah rusak di pasar-pasar tradisional, nampak sampah ditumpuk begitu saja di lahan parkir atau lahan kosong, hal ini mengurangi estetika pasar dan menimbulkan bau tidak sedap. Sedangkan pewadahan sampah pada toko tidak mampu menampung sampah yang dihasilkan sehingga sampah berserakan disekitar wadah sampah, hal ini tentu mengurangi keindahan kota.

Namun dalam penentuan sarana dan prasarana tersebut perlu diketahui potensi timbulan sampah serta dalam proses pengolahan perlu diketahui komposisi timbulan sampah. Sampai saat ini data tersebut belum dimiliki sebagai dasar perencanaan teknis operasional, maka dalam kajian ini akan dilakukan pengukuran timbulan sampah dan komposisinya. Aspek yang tidak kalah penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah adalah regulasi pengelolaan sampah. Saat ini operasional pengelolaan sampah di Kota Medan dikelola oleh masing-masing kelurahan. Belum optimal dan meratanya sarana tempat pembuangan sampah yang disediakan pemerintah kota dan penyuluhan kepada masyarakat serta belum adanya peraturan daerah berupa regulasi yang mengatur pembuangan sampah sehingga masyarakat membuang sampah di sembarang tempat seperti membuang ke sungai, ke laut, lahan-lahan kosong dan sebagainya. Hal ini tentunya dapat memperburuk kondisi lingkungan terutama estetika Kota.

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan suatu kajian pengelolaan


[53]

sampah kota sehingga diharapkan semua sumber timbulan sampah dapat dilayani dan sampah yang dihasilkan dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir, pantai dan sungai terbebas dari sampah sehingga kota tampak bersih dan indah. Sistem pewadahan pada sumber-sumber sampah yang dilayani masih belum mampu menampung sampah yang dihasilkan baik wadah yang disediakan oleh LSM maupun perusahaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas diperlukan suatu kajian pengelolaan sampah kota sehingga nantinya semua sumber timbulan sampah dapat dilayani dan sampah yang dihasilkan dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir, sehingga kota tampak bersih dan indah. Tujuan kajian ini adalah untuk me-ngetahui bagaimana layanan pengelolaan sampah yang telah dilakukan pada setiap sumber timbulan sampah kota Medan, bagimana kondisi sarana dan prasarana yang terkait dengan pelayanan pembuangan sampah dan untuk mengetahui kondisi sistem pengelolaan sampah pada umumnya dan sub sistem teknis operasional khususnya. Selan-jutnya akan menyusun rencana model pengelolaan sampah dan menyusun strategi peningkatan kualitas dan kinerja SDM kebersihan di Kota Medan.

Adapun manfaat dalam kajian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Medan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan sampah dan kinerja SDM Kebersihan Kota Medan di masa yang akan datang khususnya aspek teknis operasional.

Kajian Teoritis

Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Persampahan disebut-kan bahwa sampah adalah sisa suatu

usaha dan atau kegiatan yang berujud padat atau semi padat berupa zat organik atau an organik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Menurut Slamet (2002), sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat biologis dan kimianya sehingga mempermudah pengelolaannya 1) sampah yang dapat membusuk (garbage), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H2S yang bersifat racun bagi tubuh. 2) sampah yang tidak dapat membusuk (refuse), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas, karet dan lain-lain. 3) sampah yang berupa debu/ abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah. 4) sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 yakni sampah yang karena sifat, jumlah, konsentrasi atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobologinya dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas secara bermakna atau menyebabkan penyakit yang irreversibell ataupun sakit berat yang pulih (tidak berbalik) atau reversibell (berbalik) atau ber-potensi menimbulkan bahaya sekarang maupun dimasa yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah, disimpan atau dibuang dengan baik.

Dilihat dari wujudnya limbah dapat berupa padatan, cairan atau gas, sedangkan sampah hanya berupa padatan atau setengah padatan. Berbeda dengan sampah, limbah memerlukan pengelola-an khusus agar tidak mencemari lingkungan (Gambar 1)


[54]

Gambar1. Klasifikasi Buangan Padat (sumber: Wiidyatmoko dan Sintorini, 2002)

Menurut Gelbert dkk. (1996) sampah dikelompokan berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan sebagai sampah organik dan anorganik. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun. Sampah Anorganik, berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik

dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya erupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng.

Karakter sampah dapat dikenali dari: (1) tingkat produksi sampah, (2) komposisi dan kandungan sampah, (3) kecenderungan perubahannya dari waktu ke waktu. Karakter sampah tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran serta gaya hidup dari masyarakat perkotaan. Oleh karena itu sistem pengelolaan yang direncanakan haruslah mampu


[55]

mengakomodir perubahan dari karakter sampah yang ditimbulkan. (Wibowo dan Djajawinata; 2004). Sastrawijaya (2000) mengungkapkan berdasarkan sumbernya sampah dapat digolongkan menjadi (a) sampah domestik misalnya sampah rumah tangga, sampah pasar, sekolah, (b) sampah non domestik misalnya sampah pabrik, pertanian, perikanan, industri dan sebagainya.

Sampah khusus adalah sampah yang memerlukan penanganan khusus untuk menghindari bahaya yang akan ditimbulkannya. Sampah khusus contohnya sampah dari rumah sakit, merupakan sampah biomedis, seperti sampah dari pembedahan, peralatan (misalnya pisau bedah yang dibuang), botol infus dan sejenisnya, serta obat-obatan (pil, obat bius, vitamin). Semua sampah ini mungkin terkontaminasi oleh bakteri, virus dan sebagian beracun sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk lainnya. Cara pencegahan dan penanganan sampah rumah sakit antara lain: Sampah rumah sakit perlu dipisahkan, harus dibakar di dalam sebuah insinerator milik rumah sakit, ditampung di sebuah kontainer dan selanjutnya dibakar di tempat pembakaran sampah, Sampah biomedis disterilisasi terlebih dahulu sebelum dibuang ke landfill.

Sampah khusus lainnya adalah baterai kering dan akumulator bekas baterai umumnya berasal dari sampah rumah tangga mengandung logam berat seperti raksa dan kadmium. Logam berat sangat berbahaya bagi kesehatan. Akumulator dengan asam sulfat atau senyawa timbal berpotensi menimbulkan bahaya bagi manusia. Baterai harus

diperlakukan sebagai sampah khusus. Saat ini di Indonesia, baterai kering hanya dapat disimpan di tempat kering sampai tersedia fasilitas pengolahan. Jenis sampah khusus lainnya adalah bola lampu bekas, pelarut dan cat, bahan-bahan kimia pembasmi hama dan penyakit tanaman seperti insektisida, pestisida, Sampah dari kegiatan pertambangan dan eksplorasi minyak dan zat-zat yang mudah meledak dalam suhu tinggi

Sumber-Sumber Timbulan Sampah menurut Gelbert dkk. (1996), 1. Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/halaman, dan lain-lain. 2. Sampah pertanian dan perkebunan. Sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang 3. Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik, misalnya: semen,


[56]

pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca, dan kaleng. 4. Sampah dari perdagangan dan perkantoran. Toko, pasar tradisional, warung, swalayan menghasilkan sampah kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis, toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun. 5. Sampah dari industri, berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/ potongan bahan), kemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang.

Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan,pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa. Pengelolaan sampah mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan

lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis (Rahardyan Dan Widagdo 2005).

Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen sub sistem yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapau tujuan yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur (Syafrudin dan Priyambada 2001). Komponen-komponen tersebut meliputi Sub sistem teknis Operasional (sub sistem teknik), Sub sistem organisasi dan manajemen (sub sistem Institusi), Sub sistem hukum dan Peraturan (sub sistem Hukum), Sub sistem Pembiayaan (sub sistem finansial), Sub sistem peran serta Masyarakat. Kelima sub sistim pengelolaan sampah saling terkait satu dengan lainnya.

Sub sistem teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pembuangan akhir sampah. Teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari kegiatan pewadahan sapai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.

Pengelolaan sampah ditujukan pada pengumpulan sampah mulai dari produsen sampai pada tempat pembuangan sampah akhir (TPA), membuat tempat pembuangan sampah sementara (TPS), transportasi yang sesuai lingkungan dan pengelolaan pada TPA. Sebelum dimusnahkan, sampah


[57]

dapat diolah terlebih dahulu untuk memperkecil volume yang di daur ulang atau dimanfaatkan kembali. Berdasarkan karakteristiknya pengolahan sampah dilakukan berbagai cara yakni : 1. Komposting, baik bagi jenis garbage. 2. Insinerasi untuk refuse. 3. Proses lain seperti pembuatan bahan bangunan dari buangan industri yang mempunyai sifat seperti semen.

Wibowo dan Djajawinata (2004), menyatakan pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah menyebabkan timbulan sampah pada perkotaan semakin tinggi, kendaraan pengangkut yang jumlah maupun kondisinya kurang memadai, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan, dan belum diterapkannya pendekatan reduce, reuse dan recycle (3 R).

Dalam operasional pengumpulan sampah, masalah pewadahan meme-gang peranan yang sangat penting, tempat penyimpanan sampah pada sumber diperlukan untuk mencegah sampah agar jangan berserakan yang akan memberi kesan atau terlihat kotor serta untuk mempermudah proses kegiatan pengumpulan, sampah yang dihasilkan perlu disediakan tempat untuk penyimpanan/ penampungan sambil menunggu pengumpulan sampah.

Dalam melakukan pewadahan harus disesuaikan dengan jenis sampah yang telah terpilah, yaitu : 1) sampah organik seperti daun sisa, sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan dengan wadah warna gelap; 2) sampah anorganik seperti gelas, plastik, logam, dan lainnya, dengan wadah warna terang; 3) sampah bahan berbahaya beracun (B3)

rumah tangga dengan warna merah yang diberi lambang khusus atau semua ketentuan yang berlaku (Departemen Pekerjaan Umum, 2002).

Dalam menunjang keberhasilan operasi pengumpulan sampah, perlu adanya pewadahan yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik rumah. Tempat sampah juga harus direncanakan dengan pertimbangan kemudahan dalam proses pengumpulan, higienis untuk penghasil sampah maupun petugas penumpul, kuat dan relatif lama serta mempertimbang-kan segi estetika. Kapasitas pewadahan ini diperhitungkan berdasarkan rata-rata laju timbulan sampah per orang per hari, jumlah anggota keluarga serta frekuensi pengumpulan.

Persyaratan bahan yang digunakan sebagai pewadahan sampah adalah tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis, mudah diperoleh/dibuat oleh masyarakat serta mudah dan cepat dikosongkan (Departemen Pekerjaan Umum, 2002). Sedangkan penentuan ukuran volume ditentukan berdasarkan: 1) Jumlah penghuni tiap rumah; 2) Timbulan sampah; 3) Frekuensi pengambilan sampah; 4) Cara pengambilan sampah; 5) Sistem pelayanan (individual atau komunal).

Pola pewadahan terdiri dari pola individual dan pola komunal. Pola pewadahan individual adalah aktifitas penanganan penampungan sampah sementara dalam suatu wadah khusus untuk dan dari sampah individu, sedangkan pola komunal adalah aktifitas penanganan penampungan sampah sementara dalam suatu wadah bersama baik dari berbagai sumber


[58]

maupun sumber umum. Wadah sampah komunal pengadaanya dilakukan oleh instansi pengelola sedangkan wadah individual disediakan oleh pribadi atau instansi pengelola. Bahan wadah yang dipersyaratkan sesuai Standar Nasional Indonesia adalah tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan. Persyaratan bahan wadah adalah awet dan tahan air, mudah diperbaiki, ringan dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat (Syafrudin dan Priyambada: 2001). Selain itu ukuran wadah sangat ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya, jumlah penghuni tiap rumah, timbulan sampah, periodesasi pengambilan sampah, cara pemindahan sampah dan system pelayanan. Tujuan dari pewadahan adalah untuk memudahkan dalam pengangkutannya dan selain itu dengan penggunaan wadah ini, bau akibat pembusukan sampah yang juga dapat menarik perhatian lalat dapat diatasi, air hujan yang berpotensi menambah kadar air sampah dapat dikendalikan dan pencampuran sampah yang tidak sejenis dapat dihindari (Rahardyan dan Widagdo: 2005)

Pengumpulan sampah dari tiap-tiap sumber sampah dilakukan dengan 1) Sistem tidak langsung di daerah pemukiman yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah, dengan kondisi jalan pemukiman yang sempit, pengumpulan sampah dilakukan dengan gerobak kemudian diangkut ke TPS. Sampah dari pasar dan hasil sapuan jalan biasanya dikumpul dalam

kontainer atau TPS dekat pasar yang kemudian diangkut Truk ke TPA.

Sistem Langsung, terdiri dari Pengumpulan individu langsung, dimana pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan. Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan dari wadah-wadah sampah rumah/persil kemudian dimuat ke kendaraan langsung dibawa ke TPA. Alat pengumpul berupa truck standar atau dump truck, dan sekaligus berfungsi sebagai alat pengangkut sampah menuju TPA. Daerah yang dilayani dengan sistem ini adalah daerah pemukiman teratur (formal area) dan daerah perkotaan dimana pada daerah-daerah tersebut sulit untuk menempatkan transfer dipo atau kontainer angkut karena kondisi, sifat daerahnya ataupun standar kesehatan masyarakat dan standar kenyaman masyarakat cukup tinggi.

Pada umumnya pengumpulan sampai dilakukan pada pagi hari atau siang, tempat-tempat tertentu misalnya pasar, waktu pengumpulanya biasanya malam hari. Tata cara operasional pengumpulan harus memperhatikan hal-hal seperti Rotasi 1-4 rit/ hari, Periodisasi 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari tergantung kondisi komposisi sampah. Pelaksanaan pengumpulan sampah di-laksanakan oleh institusi kebersihan kota, lembaga swadaya masyarakat, swasta, masyarakat (RT/RW). Jenis sampah yang terpilah dan bernilai ekonomi dapat dikumpulkan oleh pihak yang berwenang pada waktu yang telah disepakati bersama antara petugas pengumpul dan masyarakat penghasil sampah. Frekuensi pelayanan


[59]

dilakukan 3 hari sekali atau maksimal 2 kali seminggu.

Meskipun pelayanan yang lebih sering dilakukan adalah baik, namun biaya operasional akan menjadi lebih tinggi sehingga frekuensi pelayanan harus diambil yang optimum dengan memperhatikan kemampuan memberi-kan pelayanan, jumlah volume sampah, dan komposisi sampah (Irman, 2002). Penentuan frekuensi pengangkutan juga akan bergantung dari jumlah timbulan sampah dengan kapasitas truk pengang-kut yang melayani (Tchobanoglous, 1993). Setiap 2.000 rumah dibutuhkan alat pengumpul yang berupa gerobak sampah atau becak sampah sebanyak 16 buah, 1 truk sampah atau arm roll truck dengan 3 kontainer sebanyak 1 unit, kebutuhan transfer depo sebanyak 1 unit.

Operasi pemindahan dan peng-angkutan diperlukan apabila jarak angkut ke pusat pemrosesan/TPA sangat jauh sehingga pengangkutan langsung dari sumber ke TPA dinilai tidak ekonomis. Hal tersebut menjadi penting bila tempat pemrosesan berada di tempat yang jauh dan tidak dapat dijangkau langsung. Tempat penam-pungan/ pembuangan sementara (TPS) merupakan istilah yang lebih popular bagi sarana pemindahan dibandingkan dengan istilah transfer depo. Persyaratan TPS/ transfer depo yang ramah lingkungan bentuk fisiknya tertutup dan terawat, TPS dapat berupa pool gerobak atau pool kontainer. Sampah tidak berserakan dan bertumpuk diluar TPS/ kontainer.

Sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam

waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Dampak langsung sampah pada kesehatan disebabkan terjadinya kontak langsung dengan sampah tersebut misalnya sampah beracun, sampah yang korosif terhadap tubuh, yang karsinogenik, teratogenik dan lain- lain. Pengaruh tidak langsung dapat dirasakan masyarakat akibat proses pembusukan, pembakaran dan pembuangan sampah.

Dekomposisi sampah dapat terjadi secara aerobik, dilanjutkan secara fakultatif dan secara anaerobik apabila oksigen habis. Dekomposisi secara Anaerobik akan menghasilkan cairan yang disebut Leachate beserta gas. Leachate atau lindi adalah cairan yang mengandung zat padat yang tersuspensi yang sangat halus dan hasil penguraian mikroba yang biasanya terdiri atas Ca, Mg, Na, K, Fe, khlorida, Sulfat, fosfat, Zn, Ni, CO2, H2O, N2, NH3, H2S, asam organik dan H2. Berdasarkan kualitas sampahnya leachate atau lindi bisa pula didapat mikroba patogen, logam berat dan zat lainnya yang berbahaya.

Menurut Gelbert dkk (1996) ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu menganggu kesehatan masyarakat, menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, kolera, tifus, cacingan. Sampah beracun yang mengandung air raksa dan zat kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Air sungai yang terkonta-minasi dan digunakan oleh masyarakat di daerah aliran sungai. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi menyebabkan lingkungan yang kurang menyenangkan, berdampak negatif


[60]

terhadap pariwisata, merusak fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan Infrastruktur lain.

Sampah juga memberi kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan masyarakat apabila dikelola dengan benar Waddell dkk (2005). Sampah di TPA Bantar Gebang, Bekasi mampu memberikan peluang bisnis bagi para pemulung. Penanganan masalah sampah tidaklah mudah karena sangat kompleks mencakup aspek teknis, ekonomis, dan sosio-politis (Annihayah: 2006). Hadi mengkategorikan dampak sosial yang timbul di daerah yang dijadikan sebagai tempat TPA ada dua yaitu pertama, dampak yang sifatnya Umum, tangible, dan mudah diiukur misalnya bising, getaran, terbukanya lapangan kerja dan yang kedua adalah dampak yang bersifat Intangible atau Perceived Impact yakni dampak yang muncul akibat adanya persepsi masyarakat tentang dampak yang akan terjadi akibat proyek sehingga menimbulkan rasa takut, was-was dan stress sehingga berujung pada penolakan dan perlawanan fisik. Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Ideal Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu system pengelolaaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan

masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.

Dengan demikian perlu adanya kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu: Penerapan teknologi yang tepat guna; peran serta masyarakat dalam pengelola-an sampah; Perlunya mekanisme ke-untungan dalam pengelolaan sampah; dan optimalisasi TPA sampah Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Kualitas Pelayanan dan SDM Kebersihan

Kualitas pelayanan merupakan tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan (Lovelock 1994).Parasuraman dalam Ekaningtiyas (2009) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah layanan yang diharapkan dan layanan yang dipersepsikan, sehingga implikasi baik buruknya layanan tergantung pada kemampuan penyediaan layanan meme-nuhi harapan pelanggannya secara konsisiten. Terbentuknya harapan atas layanan dari para pelanggan dipengaruhi oleh berbagai kegiatan marketing seperti iklan, penjualan, harga, tradisi maupun adanya kontak konsumen dengan penyediaan layanan sebelumnya. Sementara layanan yang diterima dipengaruhi oleh kontak antar personel dengan penyediaan layanan, fasilitas fisik, prosedur yang merupakan bagian dari sistem layanan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lovelock


[61]

(1994) bahwa pelayanan pelanggan dapat diartikan sebagai suatu sistem manajemen, diorganisir untuk menyedia-kan hubungan pelayanan yang berkesinambungan antara waktu peme-sanan dan waktu pelayanan yang diterima dan digunakan dengan tujuan memuaskan pelanggan dalam jangka panjang. Menurut Goetsch dan Davis yang dikutip oleh Tjiptono (1996) mendefiniskan kualitas secara lebih luas cakupannya yaitu: kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, prosesan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Selanjutnya Triguno 1997) mengartikan kualitas sebagai standar yang harus dicapai oleh seorang/ kelompok/ lembaga/ organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani atas tuntutan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambung-an dalam rangka meningkatkan kemam-puan dan profesionalisme. Sasaran dari pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya pada dinas kebersihan adalah untuk meningkatkan kinerja operasional pegawai melak-sanakan tugas. Selain itu, kualitas sumberdaya manusia yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing secara lebih efisien, efektif, dan produktif.

Pengembangan sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban organisasi. Sedangkan kualitas, menyangkut mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Upaya meningkatkan kualitas fisik diupayakan melalui program peningkat-an kesejahteraan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas non fisik, maka upaya pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang diguna yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pembahasan meliputi Tingkat layanan dan daerah layanan terhadap sumber timbulan sampah; Kondisi sarana dan prasarana serta tenaga kerja terkait dengan operasional pelayanan pem-buangan sampah; Sub sistim teknis operasional pengelolaan sampah.

Lokasi wilayah penelitian dilakukan di Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan. Lokasi pengukuran timbulan sampah dilakukan pada perumahan, kantor, pertokoan, sekolah yang diambil secara random/ acak untuk mewakili masing-masing kelurahan yang ada.

Teknik analisis data yang digunakan untuk penghitungan besaran timbulan sampah dan komposisi sampah meng-gunakan SK SNI M-36-1991-03 pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan meliputi volume rata per jiwa perhari, berat rata-rata per jiwa per hari dan persen berat sampah per komponen. Selanjutnya


[62]

dilakukan perhitungan terhadap kebutuhan pewadahan, kebutuhan alat transportasi dan kebutuhan luas lahan pembuangan kebutuhan tenaga muat dalam pelayanan pembuangan sampah. Selanjutnya dilakukan analisis perenca-naan terhadap kondisi pelayanan sampah yang telah dilakukan dan rencana pengelolaan sampah mengguna-kan analisis SWOT. Hasil dan Pembahasan

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulan sampah, makin besar jumlah penduduk suatu kota maka semakin besar pula timbulan sampah yang terdapat pada kota tersebut. Dengan demikian diperlukan peran serta masyarakat dalam mereduksi produksi sampah dengan pendekatan 3R dan mengurangi sampah yang dihasilkan melalui daur ulang mulai dari sumber sampah sampai di lokasi pembuangan akhir. Jumlah penduduk juga dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja dan bentuk kelembagaannya.

Kebutuhan tenaga kerja sebagai tenaga pengumpul adalah 1 : 1.000 dan tenaga muat untuk pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir terhadap jumlah penduduk adalah 1 : 1000. Artinya dalam 1000 orang penduduk dibutuhkan 1 orang tenaga pengumpul dan 1 orang tenaga pengangkutan. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk Kota Medan yakni sebanyak 2.122.804 jiwa, maka kebutuhan tenaga pengumpul adalah sebanyak 2000 orang dan tenaga muat untuk pengangkutan adalah sebanyak 2000 orang, sehingga jumlah tenaga yang dibutuhkan adalah sebanyak 4000 orang.

Bentuk kelembagaan pengelola sampah sangat terkait dengan klasifikasi kota. Berdasarkan jumlah penduduknya Kota Medan dikategorikan sebagai kota Besar. Pengaruh PDRB terhadap Pengelolaan Sampah Kota Medan

Jumlah Kepadatan penduduk, sarana pendidikan dan Fasilitas Kesehatan yang ada di kota Medan adalah juga merupakan penghasil sampah terbesar selain dari sampah industri dan pasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Medan dalam Angka tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi kota Medan pada tahun 2012 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Kota Medan mencapai 12,59%. Ada beberapa sektor yang pertumbuhannya di atas rata-rata yakni sektor Bangunan 15,51%, sektor keuangan, asuransi dan jasa jasa perusahaan 15,50% Jika dilihat kontribusi masing- masing sektor pendapatan regional pada tahun 2012 masih sangat dominan berasal dari keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa perusahaan sebesar 15,50 persen. Berdasarkan harga konstan pada tahun 2000 pendapatan perkapita telah mencapai Rp 19.558.715.

Besaran pendapatan per kapita masyarakat dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penentuan besaran retribusi sampah. Besaran retribusi tersebut adalah 1% dari penghasilan per rumah tangga. Dengan demikian besaran retribusi sampah bervariasi sesuai tingkat pendapatan, makin tinggi pendapatan suatu rumah tangga maka makin besar retribusi yang harus mereka bayarkan karena makin tinggi tingkat


[63]

ekonomi seseorang makin besar sampah yang dihasilkan.

Sampah mempunyai konstribusi yang sangat besar terhadap pendapatan masyarakat jika dikelola dengan benar. Contohnya, sampah di TPA Bantar Gebang, Bekasi mampu memberikan peluang bisnis bagi para pemulung, dimana putaran uang per hari mencapai angka Rp 1,5 miliar perhari. Jika produksi kompos dari sampah dilakukan secara optimal melalui sistim pabrikasi terpadu, maka usaha pengolahan sampah bisa menghasilkan devisa sebesar Rp 7,62 miliar per hari. Dalam setahun bisnis ini bisa menghasilkan 2,78 triliun rupiah atau lebih 20% dari APBD DKI Jakarta Selain itu lokasi pembuangan sampah juga memberikan efek ganda dengan munculnya bisnis ojek, angkutan bus, warung dan bahkan pedagang emas di lokasi penampungan sampah.

Sudrajat (2006) mengungkapkan bahwa, hampir 23 juta ha lahan pertanian di dunia dikelola menggunakan teknik pertanian organik. Menurut Purwendro dan Nurhidayat (2007), sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik cair dan pestisida organik cair. Maka masyarakat yang bermata pencaharian bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan dapat mempergunakan sampah organik dengan cara mengolah sampah tersebut menjadi pupuk organik cair dan pestisida organik cair. Dengan demikian ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dapat dikurangi. Di dunia terdapat hampir 23 juta ha lahan pertanian dikelola menggunakan teknik pertanian organik. Rata-rata persentase lahan organik dibanding pertanian biasa sekitar 4% - 6%.

Untuk saat ini di pemukiman Kota Medan cara pewadahan sampah yang dilakukan adalah pola individual dan terbatas pada kegiatan komersial sementara kegiatan domestik belum dilakukan pewadahan. Wadah-wadah individual ini di tempatkan di depan rumah, bangunan dan ruko di sepanjang jalan dan bentuk wadah bermacam-macam sepert unit wadah yang terbuat dari keranjang anyaman bambu, drum bekas, wadah sisa cat dan wadah sampah khusus yang dibuat dari tembok permanen. Wadah-wadah tersebut tidak tertutup dan dibiarkan terbuka, jika terdapat sisa-sisa makanan seringkali dimasuki oleh binatang sehingga sampah-sampah berserakan disekitar wadah, sehingga mengurangi nilai estetika kota.

Namun untuk masa-masa yang akan datang wadah yang disediakan hendaknya dapat berfungsi seperti diharapkan semestinya. Tidak standarnya wadah tempat pembuangan sampah misalnya untuk sebagian toko, ukuran wadah tersebut terlalu kecil sehingga wadah ini juga tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, misalnya sampah berupa kardus ukurannya yang relatif besar sehingga tidak bisa masuk ke dalam wadah. Penempatan wadah berada di sepanjang jalan utama dimana pada jalan tersebut terdapat banyak toko/ ruko yang merupakan sumber timbulan sampah.

Untuk pasar tradisional pada umumnya menggunakan wadah komunal, yang terbuat dari tembok permanen namun karena besarnya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya sehingga wadah komunal tersebut tidak dapat menampung sampah


[64]

yang ada. Terkadang wadah sampah yang sudah tidak layak digunakan yang mengakibatkan sampah ditumpuk di depan pasar tanpa menggunakan wadah.

Pengumpulan dan Pengangkutan Pengumpulan sampah dilakukan

dari setiap sumber timbulan pada jalanan protokol dengan menggunakan tripper truck atau dikenal dengan pola individual langsung sedangkan untuk jalanan yang tidak bisa dilalui oleh tripper truck pada pemukiman penduduk dilakukan dengan menggunakan gerobak sampah atau becak sampah. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu pagi dan siang.

Proses kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kota Medan menggunakan dua cara pertama, dari sumber timbulan sampah rumah tangga dikumpulkan dan diangkut oleh gerobak/ becak sampah ke TPS yang sudah disediakan setelah itu diangkut menggunakan armroll truck ke TPA. Cara kedua yaitu, dari sumber timbulan (sampah rumah tangga, pertokoan, sisa pembangunan, pasar) diangkut meng-gunakan Tripper truck langsung ke TPA.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah secara fungsional Kota Medan ada 2 yaitu TPA Terjun yang berada di Kecamatan Medan Marelan dengan luas areal kurang lebih 14 Ha dan TPA Namo Bintang yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang dengan luas 25 Ha. Namun secara operasional TPA yang beroperasi hanya TPA Terjun yang menampung seluruh sampah dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan.

Kegiatan TPA sampah Terjun sejak awal dioperasikan menggunakan sistem terbuka (open dumping). Pengelolaan

sampah di lokasi tersebut belum optimal didukung oleh alat-alat berat yang memadai sehingga untuk pengolahan maupun untuk penghancuran sampah sementara produksi sampah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang diperkirakan beberapa tahun ke depan TPA Terjun tidak akan dapat menampung volume sampah yang kian hari bertambah mengingat teknologi dan peralatan yang digunakan saat ini belum maksimal.

Pemilahan sampah dilakukan setelah sampah sampai di lokasi pembuangan akhir. Sampah yang dipilah adalah berupa plastik yang berasal dari botol minuman mineral dan kaleng alumunium bekas minum atau sampah- sampah yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dijual cepat. Jumlah pemulung yang memanfaatkan sampah dilokasi pembuangan akhir relatif sedikit. Pemulung ini merupakan masyarakat penduduk asli yang memiliki tempat tinggal sekitar lokasi pembuangan akhir. Kegiatan memulung bukan pekerjaan utama tetapi hanya pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Selain pemilahan dilokasi pembuangan akhir, pemilahan juga dilakukan pada sumber sampah tetapi terbatas pada sampah alumunium berasal dari kaleng bekas minuman, plastik bekas minuman air mineral, jerigen dan botol bekas minyak goreng (sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomi) tetapi bukan pemilahan antara sampah organik, anorganik dan B3. Untuk kaleng alumunium bekas minuman kebanyakan dilakukan pemungutan pada musim-musim tertentu saja terutama pada hari raya idul fitri, idul adha atau kegiatan perayaan hari-


[65]

hari besar lainnya. Kaleng-kaleng tersebut dijual ke penampung barang-barang bekas sebagai bahan daur ulang. Botol kaca yang berasal bekas kecap atau bekas minuman dan jerigen bekas minyak goreng volume 5 liter digunakan kembali oleh masyarakat untuk wadah minuman, keperluan rumah tangga Namun penggunaan kembali ini jumlahnya relatif sangat sedikit.

Sesuai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota bahwa instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelola kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kota Medan yang bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan dan Dinas Pertamanan Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemko Medan, maka PD. Kebersihan Kodati II Medan dihapuskan dan kemudian terbentuk Dinas Kebersihan Kota Medan yang bertugas sebagai unsur pelaksana Pemko Medan dalam bidang pengelolaan kebersihan Kota Medan Adapun yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Kebersihan Kota Medan Menurut Perda No. 3/2009 Jo. Peraturan Walikota No. 14/2010: 1. Peraturan kebijakan teknis dibidang kebersihan, 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan umun dibidang kebersihan, 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebersihan, 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara nasional belum ada regulasi yang secara khusus di tujukan dalam

upaya meminimalisasi, mencegah dan mendaur ulang sampah, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai masalah sampah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada skala nasional permasa-lahan yang dihadapi berkaitan dengan regulasi pengelolaan sampah, masih kurangnya dukungan secara hukum terhadap upaya komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam mengelola sampah, baik itu penghargaan, dukungan pendanaan, teknis dan manajemen, belum adanya sistim insentif dan disentif yang terkait dengan pengelolaan sampah bagi pelaku usaha dan tidak adanya sistim hukum untuk menghindari TPA dimanfaatkan sebagai lokasi buangan limbah industri, limbah rumah sakit dan B3 (Waddell dkk, 2005).

Menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), ada tiga aturan dasar yang harus dimiliki daerah dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah peraturan daerah tentang ketentuan pembuangan sampah; peraturan daerah tentang organisasi pengelolaan; peraturan daerah tentang tarif retribusi sampah. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, maka pemerintah daerah harus dengan segera membenahi semua aturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, jika tidak maka permasalahan sampah Kota Medan akan sulit diatasi. Dalam penyusunan peraturan daerah ada beberapa hal yang perlu diatur yaitu: 1. Tujuan untuk mengembangkan

manajemen atau pengelolaan sampah kota yang modern, efisiensi sekaligus pro pada pembangunan kota berkelanjutan.


[66]

2. Perbaikan manajemen ke arah manajemen terpadu, baik dalam arti proses maupun partisipasi semua pihak.

3. Struktur kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat serta sektor bisnis dalam mengelola sampah yang mengatur pembagian peran secara menyeluruh.

4. Kemungkinan privatisasi atau peran sektor bisnis dalam pengelolaan sampah kota.

Keterbatasan pelayanan menimbul-kan fenomena yang berbeda di masyarakat dalam menyingkirkan sampah. Masyarakat Kota Medan menyingkirkan sampah dari lingkungan mereka dengan membuang sampah di sungai, parit atau selokan, di pinggir jalan yang sepi penduduk (biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan lahan kosong disekitar pemukiman), membuang di lahan-lahan kosong di sekitar pemukiman, membuat tempat sampah permanen, kemudian dibakar setelah penuh dibuang ke lahan kosong sebagai penimbun tanah.

Berdasarkan survei dan wawancara dengan masyarakat terungkap bahwa hal tersebut dilakukan bukan karena tidak menyadari dampak yang ditimbulkan oleh tindakan mereka tetapi karena fasilitas tempat pembuangan sampah belum ada dan pelayanan oleh pemerintah untuk rumah tangga belum dilakukan. Dari tabel 1 diketahui bahwa kebutuhan wadah yang harus disediakan adalah 132.675 unit Analisis Potensi dan Timbulan Sampah

Seteleh dilakukan pengukuran dan penghitungan terhadap volume dan berat sampah yang dihasilkan oleh setiap sumber timbulan per jiwa per hari diperoleh hasil yang bervariasi untuk masing-masing sumber timbulan, hal ini disebabkan oleh tiap sumber sampah/ responden memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda.

Tabel 1 Kebutuhan Wadah Sampah Kota Medan


[67]

Tabel 2 Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan Kota Medan

Berdasarkan referensi penelitian sebelumnya rata-rata timbulan sampah perkotaan adalah 0,370 Kg atau sekitar 2,48 liter - 2,5 liter/ kapita/ hari. Jika dikaitkan antara jumlah penduduk per kecamatan dengan rata-rata timbulan sampah per jiwa perhari maka dapat diprediksi besaran timbulan sampah per harinya.

Dinas Kebersihan Kota Medan dilengkapi dengan sarana yang ternyata masih belum memadai/ kurang untuk melayani masyarakat secara keseluruhan (tabel 1). Kemungkinan peralatan yang ada saat ini sebagian dalam keadaan rusak atau perlu penanganan khusus agar dapat dioperasikan kembali.

Sarana pengumpulan sampah yang setiap hari beroperasi mengumpulkan sampah dari sumber timbulan sampah

yaitu becak sampah, gerobak sampah dan tripper truck sedangkan armroll truck biasanya digunakan untuk meng-angkut timbulan sampah dari TPS-TPS yang sudah disediakan ke TPA. Jika dilakukan perhitungan total sampah terangkut dari timbulan setiap harinya dengan melihat kapasitas sarana angkut sebanyak 2.381 m3. Kapasitas angkut ini masih sangat kurang mengingat sampah yang dihasilkan per orang/hari di Kota Medan sebanyak 1.061m3. Timbulan sampah terbesar di Kecamatan Medan Deli sebesar 85,47 m3/hari atau 85,47 ton/ hari. Timbulan sampah terkecil di Kecamatan Medan Baru sebesar 19,79 m3/hari atau 19,79 ton/hari. Untuk data peningkatan volume sampah yang terjadi di Kota Medan dari Tahun 2008-2012.


[68]

Komposisi sampah adalah komponen fisik sampah seperti sisa-sisa makanan, kertas, plastik, logam, kaca, kain, karet dan lain-lain. Dari penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan berat sampah yang dihasilkan, komponen sampah yang paling dominan pada umumnya adalah sisa makanan yakni 32.63% dan yang terendah adalah kain/ tekstil qsebesar 0.80%. Namun berdasarkan volumenya potensi sampah terbesar adalah jenis kertas dan plastik masing-masing 38.90 % dan 38.09 %, sementara yang terendah adalah kain 0.66 %. Berdasarkan beratnya, plastik dan kertas komposisinya hanya 25.48 % dan 15.81% hal ini disebabkan perbedaan kerapatan masing-masing komponen sampah dimana sampah plastik memiliki kerapatan terendah.

Sampah sisa makanan/organik, sampah kertas dan sampah plastik jumlah tampak lebih dominan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: a. Sampah kertas untuk saat ini sama sekali belum memiliki nilai ekonomi, sehingga sampah kertas berupa koran, kardus langsung dibuang oleh sumber sampah dan tidak di pungut kembali oleh pemulung. b. Sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok berbelanja setiap hari dan sebagian besar tidak membawa tempat belanjaan hal ini meningkatkan potensi timbulan sampah plastik.

Komposisi sampah dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan jenis, hal ini berkaitan dengan adanya peningkatan kehidupan masyarakat. Upaya mereduksi sampah ada 2

pendekatan yang bisa dilakukan yaitu mengurangi produksi sampah dari setiap sumber sampah dan mengurangi produksi sampah yang telah dihasilkan. Upaya mengurangi produksi sampah dengan menerapkan prinsip 3R yaitu reduce, mengurangi atau minimasi barang atau material yang digunakan, Reuse, memakai kembali atau memilih barang-barang atau bahan yang dapat dipakai kembali dan Recycle, mendaur ulang sampah yang dihasilkan.

Tindakan yang bisa dilakukan untuk setiap sumber sampah dalam mengurangi produksi sampah adalah sebagai berikut: 1. Rumah Tangga, dalam mengurangi produksi sampahnya dapat melakukan tindakan berupa reduce dan reuse. Pada tingkat rumah tangga atau pemukiman, Ibu rumah tangga mempunyai peran yang besar dalam mengurangi produksi sampah. Hal yang bisa dilakukan adalah: Merubah kebiasaan para ibu rumah tangga dengan membawa tempat belanjaan ketika belanja. Hasil penelitian menunjukan bahwa 84,8% ibu rumah tangga berbelanja tidak membawa tempat belanjaan dari rumah sehingga potensi menimbulkan sampah plastik terutama kantong plastik. Sampah plastik yang dihasilkan tersebut hanya 21,2% ibu rumah tangga yang mengunakan kembali baik untuk keperluan sendiri maupun diserahkan kepada yang membutuhkan.

Membiasakan menggunakan produk isi ulang, misalnya penggunaan bahan pencuci yang menggunakan wadah isi ulang; Menghindari penggunaan barang sekali pakai misalnya menghindari pengunaan tissue dengan; Menggunakan barang-barang atau produk yang tahan


[69]

lama atau masa pakainya lama, misalnya bola lampu menggunakan yang hemat energi dan tahan lama; Botol bekas sirup, jerigen bekas minyak goreng dapat digunakan kembali sebagai wadah tempat air minum atau wadah madu lebah atau tempat minyak goreng hasil home industri; Penggunaan barang elektronik mengunakan baterai yang bisa diisi ulang. 2. Perkantoran (swasta maupun pemerintah) dan sekolah, mengurangi produksi sampah melalui pendekatan Reduce dan Reuse, tindakan yang dilakukan dapat berupa: Penghematan penggunaan alat tulis berupa kertas dapat dilakukan dengan penggunaan kedua sisi kertas dan spasi yang tepat untuk penulisan laporan dan fotokopi; Penggunaan balpoint yang dapat diisi kembali; Memaksimalkan penggunaan komputer tidak hanya digunakan untuk pengetikan tetapi juga digunakan menyimpan data atau sistim pengarsipan sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas; Dalam penjilidan laporan sedapat mungkin menghindari penggunaan plastik; Pelaksanaan seminar, rapat atau kegiatan lainnya sedapat mungkin menghindari penggunaan wadah minum dari plastik; 3. Kegiatan Komersil, para pengusaha baik itu rumah makan, toko, hotel maupun pedagang tanaman hias atau pecinta tanaman hias serta kelompok ekonomi masyarakat lainnya, dalam mengurangi potensi sampah yang dihasilkan dapat menerapkan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle. Dengan cara: Memberikan tambahan biaya bagi pembeli yang meminta kemasan/ pembungkus untuk produk yang

dibelinya; Memberikan kemasan hanya kepada produk yang benar-benar memerlukannya; Menyediakan pem-bungkus yang mudah terurai misalnya rumah makan sedapat mungkin pembungkus menggunakan daun pisang.

Tindakan dalam mengurangi sampah yang telah dihasilkan berupa kegiatan daur ulang (Recycle) sampah menjadi kompos, briket arang, pencacahan plastik fit. Berdasarkan uraian di atas untuk merealisasikannya terlebih dahulu dibutuhan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan terhadap stakeholders.

Pengolahan sampah menjadi kompos cukup potensi baik bahan baku maupun pemasaran. Dari segi potensi bahan baku bahwa sampah organik basah yang dihasilkan per hari adalah sebesar 32,63 % dari 4,8 ton sampah yang dihasilkan per hari. Jumlah ini setara dengan 1,57 ton sampah organik perhari. Pembuatan kompos dari 5.000 ton bahan organik basah dihasilkan 3000 ton kompos artinya terjadi penyusutan sebesar 40 %. Dengan demikian jika bahan organik basah yang dihasilkan di Ranai sebesar 1,57 ton dapat menghasilkan kompos sebanyak 942 kg kompos per hari. Di beberapa daerah di Indonesia harga jual kompos berkisar antara Rp 300/kg - Rp 500/kg. Jika kompos yang dihasilkan dijual dengan kisaran harga tersebut maka pendapatan yang diperoleh per hari adalah Rp 282.600 - Rp 471.000, maka dalam satu bulan jika pengolahan sampah organik basah dilakukan dengan benar dapat menambah pemasukan bagi pengelola dengan kisaran Rp.8.478.000-Rp14.130.000/ bulan. Dari hasil tesebut


[70]

setara dengan biaya operasional peng-angkutan sampah sebesar 29%- 48%.

Pemasaran kompos lebih mudah dibandingkan dengan hasil pengolahan sampah anorganik karena kompos pasarnya sudah ada terutama untuk pertanian, usaha tanaman hias dan pertamanan. Untuk penggunaan kompos dibidang pertanian dibutuh bantuan tenaga penyuluh pertanian untuk dapat merubah perilaku petani dari keter-gantungan pada pupuk kimia beralih ke pupuk organik dan Dinas Kebersihan hendaknya juga mampu menampung kompos tersebut baik untuk keperluan sendiri maupun memfasilitasi pemasaran pada para pengembang. Dengan demikian pengolahan sampah organik basah menjadi kompos disamping mengurangi pencemaran lingkungan karena dapat mengurangi produksi sampah di TPA sebesar 32,63 % juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat jika di kelola dengan baik. Sampah organik kering berupa ranting-ranting kayu, tempurung kelapa, kayu dan sebagainya dapat dipergunakan juga sebagai bahan baku campuran pembuatan briket arang.

Selain pembuatan kompos kegiatan daur ulang sampah plastik fit dapat ditingkatkan karena potensi sampah plastik cukup besar yakni 15,81 %, Jika diasumsikan 30 % dari sampah plastik tersebut berupa plastik fit maka per hari bahan baku plastik fit yang tersedia adalah 15.81 % dari 4,8 ton adalah 0,76 ton, maka jumlah plastik fit adalah 30 % dari 0,76 ton adalah 228 kg per hari jadi untuk satu bulan bahan baku yang tersedia adalah 6,84 ton. Jika dalam proses produksi terjadi penyusutan

sebesar 20 % maka dari 6,84 ton plastik fit dapat menghasilkan 5,5 ton hasil cacahan plastik. Harga penjualan plastik fit per 1 kg adalah Rp 5.000 maka nilai ekonomi yang diperoleh dari pencacahan sampah plastik fit adalah Rp 27.500.000 per bulan. Biaya produksi dan penjualan untuk satu ton hasil cacahan sampah adalah Rp 1.868.250, maka untuk 5,5 ton dibutuhkan biaya Rp.10.275.375,- maka keuntungan sebesar Rp 17.224.625. Dari nilai ini penghasilan yang diperoleh oleh setiap anggota per bulan adalah 80 % dari Rp 17.224.625 dibagikan untuk 10 orang anggota maka masing-masing mendapatkan Rp 1.377.970 per bulan.

Pewadahan sampah untuk masing-masing sumber sampah diperlukan agar sampah yang dihasilkan tidak mengotori lingkungan. Rumah tangga sebagai penghasil sampah diperoleh hasil bahwa masyarakat mengharapkan penyediaan wadah sampah oleh pemerintah hal ini terlihat dari jawaban pada kuisioner yang di sebarkan pada masyarakat sebagian besar menjawab penyediaan pewadahan sampah oleh pemerintah 57.57 %, menjawab pewadahan merupakan tanggung jawab masyarakat 36.36 % dan 6.06% menjawab tidak tahu. Komposisi jawaban tersebut menunjukkan perlu pembagian tanggung jawab, artinya tanggung jawab biaya ada di tangan pemerintah dan tanggung jawab peme-liharaan dilakukan oleh masyarakat. Dari data potensi timbulan sampah, maka dapat ditentukan jumlah kebutuhan wadah sampah setiap sumber sampah. Pewadahan yang baik adalah yang terbuat dari bahan yang berasal dari plastik, bambu, seng atau besi ,karena operasinya lebih mudah, murah, estetis,


[71]

fleksibel dan tahan lebih lama. Pola pewadahan yang lebih tepat untuk kota atau daerah yang belum teratur dengan kemampuan operasional dan pendanaan yang rendah serta potensi sampah yang masih rendah adalah pola komunal. Analisis Kondisi menggunakan Analisis SWOT Dalam penilaian situasi ini alat analisis yang digunakan adalah SWOT dengan menggambarkan kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal adalah meng-gambarkan kekuatan dankelemahan yang dimiliki dalam rencana pengelolaan sampah sehingga nantinya diharapkan kekuatan yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kelemahan dapat dikurangi. Begitu juga dengan kondisi eksternal yaitu peluang dan ancaman, dalam hal ini bagaimana kita mengembangkan strategi sehingga peluang yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik sementara ancaman dapat tanggulangi.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan atau kondisi existing dan standar nasional pengelolaan sampah berikut uraian tentang kondisi internal dan kondisi eksternal yang dimiliki dan yang dihadapi kota Medan dalam pengelolaan sampah:

1. Kekuatan (Strength-S) a. Terdapat institusi pengelola sampah,

dengan bentuk kelembagaan berupa seksi pada dinas Kebersihan Kota Medan

b. Tersedianya sarana dan parasarana pengelolaan sampah berupa wadah, alat angkut dan TPA.

c. Tenaga kerja sudah tersedia, baik tenaga muat maupun tenaga penyapu jalan.

d. APBD Kota Medan yang cukup besar

e. Terdapat lembaga/ institusi yang memfasilitasi pemasaran daur ulang sampah yakni Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Lingkungan Hidup.

2. Kelemahan (Weakness-W) a. Masih sulitnya koordinasi antar

instansi terkait. b. Jumlah sarana dan prasarana masih

kurang, baik alat angkut maupun wadah pada sumber sampah serta kebutuhan lahan TPA yang semakin terbatas.

c. Pengaturan tenaga kerja yang ada belum efektif

d. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.

e. Pemerintah mengganggap permasa-lahan sampah belum menjadi prioritas, sehingga perencanaan pengelolaan belum terfokus.

f. Keterbatasan anggaran. 3. Peluang (Opportunity-O) a. Adanya keinginan dan kemauan

dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kebersihan, hal ini diindikasikan berdasarkan kuisioner yang disampaikan pada masyarakat 96.97 % berkeinginan mendapatkan pelayanan pembuangan sampah.

b. Persepsi masyarakat yang baik tentang sampah, hal ini terlihat bahwa masyarakat sudah menyadari dampak yang ditimbulkan oleh sampah, dimana 100 % menyatakan bahwa sampah menimbulkan bau,


[72]

84,84% menyatakan sampah dapat menimbulkan pencemaran air, 90.91% menyatakan sampah merupakan tempat berkembang biaknya bibit penyakit, 87.88% menyatakan sampah mengganggu pemandangan/keindahan dan 48.48% menyatakan bahwa sampah dapat mencemari tanah. Masyarakat menginginkan bahwa pembangunan tempat pembuangan akhir harus berada jauh dari pemukiman masyarakat.

c. Tingkat partisipasi masyarakat yang baik, berdasarkan kuisioner yang disampaikan kepada masyarakat bahwa 81.81% rumah tangga telah memiliki tong sampah, 96.77% bersedia membayar retribusi.

d. Sampah memiliki nilai ekonomi, peluang usaha dan lapangan kerja.

e. Adanya pihak ketiga yang bersedia menampung hasil pengolahan sampah berupa plastik fit

f. Kebutuhan terhadap pupuk organik sudah mulai meningkat.

4. Ancamana (Threat-T) a. Dari waktu ke waktu jumlah

penduduk terus meningkat diiringi oleh perubahan pola/gaya hidup.

b. Pertumbuhan kegiatan perekonomi-an semakin meningkat terutama pertokoan, perhotelan, rumah makan dan fasiltas umum lainnya.

c. Belum adanya regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur tentang pembuangan sampah dan retribusi sampah.

Berdasarkan pada kondisi internal yang merupakan potensi dan kelemahan, dan faktor eksternal yang dimiliki

sebagai peluang dan ancaman terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi yang ada, meminimalisir kelemahan, meman-faatkan peluang yang ada serta bagaimana mengatur suatu ancaman menjadi peluang.

Strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang (S-O) Langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada dan kekuatan yang dimiliki adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan pelayanan sampah ke

semua sumber sampah dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah dimiliki.

a. Pemerintah daerah harus melibat-kan masyarakat mulai dari proses perencanaan dalam penentuan lokasi TPA yang layak baik kelayakan teknis maupun lingkungan.

b. Meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menampung hasil daur ulang sampah baik hasil pencacahan plastik fit maupun hasil pengolahan jenis sampah lainnya.

c. Meningkatkan kemampuan masyara-kat sekitar lokasi TPA dalam mengolah sampah baik sampah organik maupun anorganik.

d. Melakukan kajian kelayakan teknis dan kajian kelayakan lingkungan untuk persiapan lokasi TPA yang baru nantinya.

e. Memberikan pemahaman pada masyarakat agar mengurangi produksi sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan melalui program 3R mulai dari sumber sampah.

f. Berkerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan daur ulang sampah.


[73]

Strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman (S-T) Dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki guna menghadapi ancaman ada beberapa langkah langkah strategi yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi pada masyara-

kat dan institusi pemerintah/swasta untuk mengurangi produksi sampah sesuai Petunjuk Teknis Nomor CT/S/Re-TC/001/98 tentang Tata Cara Pengolahan Sampah 3M.

b. Menyusun regulasi terhadap pemasok barang kebutuhan yang potensi meningkatkan produksi sampah untuk dapat membantu dalam hal transportasi pemasaran hasil daur ulang sampah baik barang jadi atau setengah jadi.

c. Menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi berkaitan dengan pengelola-an sampah dalam mendirikan suatu tempat usaha atau bangunan.

d. Menyusun regulasi berkaitan dengan pengelolaan sampah yakni pengaturan tentang pembuangan sampah dan retribusi sampah.

Strategi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan Peluang (WO)

Untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki ada beberapa strtegis yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut: a. Mendorong partisipasi masyarakat

dalam pemenuhan sarana berupa pewadahan sampah di rumah tangga masing-masing.

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara swadaya baik dari segi pembiayaan, pengumpulan dan pengangkutan

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah ataupun mengolah sampah baik organik maupun

anorganik mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir

Strategi yang dilakukan mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman (W-T) Strategi yang dilakukan guna mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman diantaranya adalah sebagai berikut: a. Membentuk organisasi dengan

menggabungkan bidang lingkungan hidup yaitu bidang lingkungan hidup dan bidang kebersihan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Tata Kota.

b. Meningkatkan peran serta pihak swasta sebagai pelaku ekonomi dalam mendukung pengelolaan sampah secara swadaya dan memfasilitasi transportasi pemasaran hasil pengolahan masyarakat.

c. Menyusun regulasi yang mengatur bidang persampahan baik institusi pengelola, pembuangan sampah dan retribusi sampah.

Alternatif Kebijakan Berdasarkan strategi-strategi tersebut maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan yang bias dilaksanakan untuk mengatasi penyebab permasalahan pengelolaan sampah yang dihadapi guna mewujudkan tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut: a. Menata kelembagaan dan peraturan

(regulasi) yang terkait bidang persampahan dengan menyusun regulasi tentang tugas pokok dan fungsi lembaga pengelola sampah, pembuangan sampah dan retribusi sampah.

b. Melengkapi kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa kegiatan pengadaan wadah, pengadaan alat angkut, kajian kelayakan teknis dan lingkungan


[74]

rencana lokasi pembuangan akhir dan memperbaiki sarana transportasi menuju TPA sehingga proses pengangkutan sampah lebih lancar.

c. Meningkatkan pelayanan dan daerah pelayanan sampah ke semua sumber sampah sehingga biaya rata-rata pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan akhir dapat di kurangi.

d. Meningkatkan kemampuan masyara-kat dalam mengolah sampah, baik organik maupun anorganik melalui pendidikan dan latihan bidang perkomposan atau membuat produk yang berasal dari barang bekas.

e. Merangsang masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah mulai dari sumber sampah.

f. Menggugah masyarakat, institusi pemerintah atau swasta agar mengurangi produksi sampah melalui penyuluhan tentang penerapan prinsip 3R mulai dari sumber sampah.

g. Pemerintah daerah agar mengikut-sertakan masyarakat dan pihak swasta dalam menyusun perencanaan pengelolaan sampah terutama berkaitan dengan lokasi pembuangan akhir, pemasaran hasil daur ulang dan perencanaan pewadahan terutama dalam penempatan dan pengadaan wadah.

h. Pemerintah daerah harus mampu menjadi fasilitator dalam pemasaran hasil daur ulang sampah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

i. Meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas tenaga dinas Kebersihan Kota Medan.

Penutup Tingkat dan daerah layanan yang

dilakukan masih terbatas, masih difokuskan pada sumber sampah yang ada disekitar kawasan jalan utama, sementara sumber sampah dari sebagian

kegiatan komersil lainnya dan rumahtangga belum terlayani secara maksimal. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan mengambil rata-rata besar timbulan sampah 2,5 liter/orang/hari, jika dikalkulasikan dengan jumlah penduduk Kota Medan Tahun 2012 yaitu sebanyak 2.122.804 jiwa maka timbulan sampah per hari yang dihasilkan adalah 5.307.010 liter/hari atau 5.307 m3.

Berdasarkan berat sampah yang dihasilkan, komponen sampah yang paling dominan pada umumnya adalah sisa makanan yakni 32.63% dan yang terendah adalah kain/tekstil sebesar 0.80%. Namun berdasarkan volumenya potensi sampah terbesar adalah jenis kertas dan plastik masing-masing 38.90 % dan 38.09 %, sementara yang terendah adalah kain 0.66 %. Jika komponen sampah ini dapat dikelola dengan baik atau didaur ulang, maka akan memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini jugalah yang diterapkan oleh Singapura sampai saat ini untuk mengupayakan pencapaian kondisi zero landfill. Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura yaitu memper-kenalkan konsep daur ulang rumah tangga dengan dukungan sosialisasi dan edukasi publik yang memadai (tingkat daur ulang mencapai 58%).

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini masih kurang, terutama perwadahan sampah yang belum merata dimiliki oleh masyarakat. Kebutuhan untuk 1 (satu) wadah ukuran 80 liter idealnya dapat melayani 3-4 KK. Jika dilakukan perhitungan maka kebutuhan wadah untuk melayani seluruh KK yang ada di kota Medan


[75]

sebanyak 132.675 unit. Kebutuhan ideal alat angkut jenis Tripper Truck sebanyak 290 unit sementara yang ada saat ini berdasarkan Dinas Kebersihan Kota Medan sebanyak 162 unit terdistribusi ke masing-masing kecamatan. Kekurangan alat angkut perlu ditambah dengan pengadaan alat angkut gerobak/becak sampah agar dapat melayani daerah-daerah yang tidak dapat dilalui oleh Tripper Truck dan kebutuhan tenaga kebersihan kurang lebih sebanyak 4.478 orang. Kebutuhan luas lahan TPA dengan masa manfaat 10 tahun seluas 769 Ha.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sampah Kota Medan adalah masalah kewenangan institusi pengelola yang saat ini diserahkan kepada masing-masing kelurahan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melakukan kontrol teknis operasional yakni ketersediaan sarana dan prasarana, sistem pembiayaan pengelolaan sampah dan sistem hukum yakni belum terdapatnya peraturan daerah yang berkaitan dengan persampahan terutama Peraturan Daerah tentang standar retribusi, Peraturan Daerah tentang pembuangan sampah dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sampah.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada ditetapkan 4 (empat) strategi kunci keberhasilan yaitu: 1) Menetapkan visi jangka panjang yang

terintegrasi 2) Kelembagaan yang menunjang 3) Swastanisasi kegiatan pengumpulan

dan pengolahan sampah 4) Sosialisasi dan kampanye kepada

masyarakat

Daftar Pustaka Achmad R, 2004. Kimia Lingkungan.

Andi, Jakarta. Andrianto T.T, 2002. Audit Lingkungan

Global. Pustaka Utama, Yogyakarta

Annihayah 2006, Urgensi Manajemen Persampahan: Belajar dari Kasus Kota Bandung. Diakses pada tanggal 4 Desember 2006 pada Halaman www.bantul.go.id.

Arikunto S. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2013. Kota Medan Dalam Angka. Kota Medan

Bai, R. and Sutanto, M. 2002. The Practice and Challenges of Solid Waste Management in Singapore. Waste Management 22 (2002), pp. 557569

Gelbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A, 1996. Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan Wall Chart. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang .

Hadi, S.P. 2005. Metodologi Penelitian Sosial: Kualitatif, Kuantitatif dan Kaji Tindak. Program Magister Ilmu lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang.

Heng, L. S. 2010. Towards Sustainable Solid Waste Management System in Singapore. Presentation in WTERT Meeting, Oct. 7th 2010, NEA (didownload dari: http:// www. wtert.com.br/ home2010/ arquivo/ noticias_eventos/HENG.pdf, pada tanggal 11 Desember 2011)


[76]

Kamali A, 2002. Kajian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Dengan Pendekatan Ekonomi Lingkungan (Studi Kasus TPA Sampah JatibarangSemarang). Program Pascasarjana UNDIP, Semarang.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Persampahan di Indonesia. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Marfai M.A. 2005. Moralitas Lingkungan : Refleksi atas Kritis Lingkungan Berkelanjutan. Wahana Hijau (WEHA) Bekerjasama Dengan Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah. Diakses pada Tanggal 4 Desember 2006 pada halaman www.terranet.or. id

Outerbridge, Thomas B. 1991. Limbah Padat Di Indonesia : Masalah atau Sumber Daya. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Petunjuk Teknis Nomor CT/S/Re-TC/001/98 tentang Tata Cara Pengolahan Sampah 3M.

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Petunjuk Teknis Nomor CT/S/Re-TC/004/98 tentang Tata Cara Perencanaan TPA Sampah.

Purwendro S dan Nurhidayat. 2007. Mengolah Sampah Untuk Pupuk dan Pestisida Organik. Penebar Swadaya, Jakarta.

Rahardyan B. dan Widagdo A.S., 2005. Peningkatan Pengelolaan

Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang. Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampaham di Propinsi DKI Jakarta.

Sastrawijaya A.T, 2000. Pencemaran Lingkungan. Rineka Cipta, Jakarta.

Slamet J.S., 2002. Kesehatan Lingkungan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sofian. 2007. Sukses Membuat Kompos dari Sampah. PT. Agromedia Pustaka, Jakarta.

Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Badan Standar Nasional (BSN)

Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman, Badan Standar Nasional (BSN).

Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, Badan Standar Nasional (BSN)

Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, Badan Standar Nasional (BSN)

Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia, Badan Standar Nasional (BSN)

Sudradjat R. 2006. Mengelola sampah Kota : Solusi Mengatasi Masalah


[77]

Sampah Kota dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik dan Kompos. Penebar Swadaya, Jakarta.

Suyoto B. 2004. Malapetaka Sampah Kasus TPA Bantar Gebang, Kasus TPA/IPLT Sumur Batu, Kasus TPST Bojong. PT Adi Kencana Aji, Jakarta

Syafrudin dan Priyambada I.B., 2001. Pengelolaan Limbah Padat. Diktat Kuliah Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Undip, Semarang.

Syafrudin, 2004. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Prosiding Diskusi Interaktif Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan Undip, Semarang.

Taniwiryono D, 2006. Cara Alternatif Berbisnis Sampah. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2007 melalui halaman http://nasih.staff.ugm.ac.id

Waddell S., Novalinda, Poernomo HS, Soerjodibroto, Nukman A, Soejachmoen MH dan Tamin RD, 2005. Kesehatan Lingkungan Dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, Buku Panduan Seri 6. Konrad KAS-GTZ ProLH dan Adeksi, Jakarta.

Wahyono S. 2003. Mengelola Sampah Ala Singapore : Model Pengelolaan Sampah Kota Metropolitan. Pusat Kajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan

BPPT Bekerjasama dengan PT Konsultan Limbah Indonesia, Jakarta.

Widyatmoko dan Sintorini, 2002. Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah. Abdi Tandur, Jakarta.

Wibowo A dan Djajawinata D.T, 2004. Penanganan Sampah Perkotaan Terpadu. Diakses tanggal 4 Desember 2006 pada halaman www.kkppi.go.id.

Winarno F.G, Budiman AFS., Silitonga T dan Soewardi B, 1985. Limbah Hasil Pertanian. Kantor Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan, Jakarta.

Yuwono D. 2006. Kompos : Dengan Cara Aerob Maupun Anaerob untuk Menghasilkan Kompos Berkualitas. Penebar Swadaya. Jakarta.

_______. 2004. Sindrom Sampah, Kompas tanggal 7 Desember 2004


[78]

ANALISIS MASALAH SISTEM PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK

RESTORAN DALAM PENINGKATAN PAD KOTA MEDAN

Syafrida Hani Hj. Maya Sari

(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) Surel: [email protected]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan masalah yang terjadi dalam sistem

pengawasan pemungutan pajak restoran yang terjadi di kota Medan. Hasil dari survey kepada responden ditemukan bahwa sebagian besar para pengusaha atau staf keuangan perusahaan tidak mengsetahui secara dengan pasti peraturan daerah No. 5 tentang Pajak Restoran, demikian pula dengan pemahaman tentang tata cara perpajakan.Para pengusaha restoran tidak mencantumkan secara terbuka pemungutan pajak restoran. Demikian pula dalam penyetoran dan pelaporan pada umumnya merasakan kesulitan dan menyatakan tidak paham cara mengisi formulir yang dibutuhkan untuk kelengkapan perpajakan.

Beberapa responden bahkan menggunakan konsultan pajak untuk membantu mereka dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Pada akhirnya pihak Pemerintah telah menyatakan bahwa mereka telah maksimal melakukan sosialisasi, sedangkan dari aspek Wajib pajak para pengusaha dan staf keuangan menyatakan kurangnya sosialisasi mengenai informasi sistem pemungutan pajak restoran. Hal ini menyebabkan masih belum maksimalnya penerimaan pajak restoran, sehingga dibutuhkan suatu model sistem pengawasan yang dapat menjembatani kelemahan aspek sosialisasi peraturan antara pihak pemerintah kota dengan pihak pengusaha atau pengelola restoran. Kata kunci: pajak daerah, penerimaan pajak, sosialisasi peraturan pajak Pendahuluan

Sejak diberlakukannya UU No.12 tahun 1999, UU No 25 tahun 2000 dan UU No.34 tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi, pembiayaan pembangunan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Sistem pemerintahan mengacu pada asas desentralisasi yang memberikan kewe-nangan kepada pemerintah daerah untuk

mengatur sendiri pembangunan daerah-nya. Pajak restoran merupakan pajak yang diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut, dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD. Pertumbuhan usaha restoran, rumah makan dan sejenisnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah sehingga PAD juga meningkat.


[79]

Data statistik Kota Medan menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi salah satu penerimaan PAD terbesar di kota Medan, tahun 2007 mencapai 25,44% dari seluruh total penerimaan PAD, khusus untuk pajak restoran jumlahnya sebesar 4,42%. Sejalan dengan perkembangan Kota Medan sebagai ibukota propinsi dan memiliki posisi strategis, pertumbuhan usaha restoran, rumah makan dan sejenisnya mempunyai prospek yang sangat besar untuk dijadikan sumber peningkatan PAD Medan. Perolehan pajak restoran tahun 2006 sebesar Rp.35,918 miliar, tahun 2007 Rp.38,5 miliar dan tahun 2008 Rp 40,523 miliar. Data tahun 2007 jumlah wajib pajak restoran sekitar 1031 wajib pajak (terdiri dari 786 restoran, restoran cepat saji 67, restoran nasional sebanyak 124, restoran khas daerah sebanyak 54 buah) ditambah dengan 512 WP dari warung nasi, kedai kopi, jual mie dan lain-lain.

Jika mengacu pada kategori wajib pajak restoran yang tertuang dalam Perda Kota Medan No. 12 tahun 2003, jumlah ini belum maksimal karena jumlah riilnya dilapangan masih banyak yang belum dijangkau oleh pemerintah daerah. Selain itu ada indikasi jumlah pajak restoran yang telah dipungut dari konsumen oleh pihak restoran tidak disetor seluruhnya ke kas pemerintah daerah. Penelitian Putri (2006) terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Surabaya menemukan adanya peningkatan pemasukan dari sektor pajak restoran setiap tahunnya, namun pemasukan ini masih jauh dari potensi riil yang ada di lapangan, masih banyaknya jumlah objek pajak yang

belum terdaftar, jumlah tunggakan yang tinggi, sampai kepada masalah wajib pajak yang tidak jujur, serta aparat yang kurang professional, semuanya itu sangat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak restoran.

Dalam pelaksanaannya, pajak restoran yang dipungut dari konsumen 10% dari total pembayaran atas makanan dan minuman yang dikonsumsi. Namun, apakah pengusaha menyetorkan seluruh pajak yang telah dipungutnya masih perlu pengawasan. Jika tidak, tentu bukan hanya Negara yang dirugikan tetapi juga konsumen yang telah dipungut pajaknya tetapi tidak disetor ke kas Negara. Penelitian Syafiqurrahman dan Sri Suranta (2006) menemukan bahwa permasalahan yang dihadapi fiskus dalam pemungutan pajak antara lain disebabkan karena wajib pajak tidak membuat pembukuan atau membuat pembukuan ganda, tidak semua transaksi yang dilakukan Wajib Pajak menggunakan nota (bill) serta omzet penjualan yang dilaporkan kurang transparan.

Disamping itu pemahaman masyarakat terhadap pemungutan pajak restoran masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari bon pembayaran untuk pemungutan pajak restoran saja masih belum tepat, demikian pula pengawasan dari aparatur pajak dalam hal ini Dinas Pendapatan daerah yang dirasakan masih kurang. Pajak restoran yang merupakan pajak daerah tetapi malah ditulis PPN yang nota bene adalah pajak penjualan yang masuk ke kas Negara dalam hal ini pemerintah pusat. Hal ini sudah lazim dan dapat temui dimana-mana, pajak restoran sebesar 10% ini selalu diartikan dengan PPN (Indra Riana, 2008).


[80]

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan (Syafrida Hani dan Lubis, 2010), ketentuan yang perpajakan yang dimaksud antara lain tata cara dan ketepatan dalam perhitungan dan pelaporan pajak yang telah disetor. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan berpengaruh langsung terhadap kinerja penerimaan pajak (Suryadi, 2006), dan masih banyaknya wajib pajak yang kurang memahami ketentuan perpajakan yang berlaku mengakibatkan penerimaan pajak belum maksimal. Apapun sistem dan administrasi perpajakan yang digunakan, jika kepatuhan dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi (Asri Harahap, 2004).

Penelitian ini ingin menemukan permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan, baik dari tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maupun dalam pengawasan pajak. Sehingga nantinya akan dapat memberikan solusi alternatif yang sederhana namun mudah dipahami dan diharapkan akan memberikan kontribusi dalam kemudahan pengawasan pemungutan pajak restoran selain itu dapat pula memaksimalkan penerimaan pajak restoran sebagai sumber PAD khususnya di Kota Medan. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pemungutan pajak restoran yang telah dilaksanakan dan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan belum maksimalnya sistem pemungutan

pajak restoran yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PAD kota Medan.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Pemerintah Kota Medan khususnya pihak Dinas Pendapatan Kota Medan mengenai faktor-faktor penyebab belum maksimalnya penerimaan pajak kota Medan. Serta dapat menjadi bahan refensi bagi para peneliti untuk pengembangan penelitian mengenai pajak daerah khususnya pajak restoran dan penerimaan PAD.

Kajian Teoritis

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota Medan mewujudkan percepatan pembangunan wilayah ling-kar luar, dengan meningkatkan per-tumbuhan ekonomi melalui pengem-bangan usaha kecil, menengah dan koperasi, untuk kemajuan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat kota. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat kebijakan keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Penerimaan pajak daerah dari sektor pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kota Medan

Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah Pemko Medan adalah sebagai berikut : - Membangun komitmen dan

kepentingan bersama usaha-usaha


[81]

peningkatan kemampuan keuangan daerah antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

- Melakukan restrukturisasi anggaran daerah sehingga tepat sasaran, waktu, berdayaguna, menciptakan nilai tambah dan dapat dikontrol publik.

- Meninjau ulang berbagai Peraturan Daerah yang berdampak kepada keuangan daerah yang tidak kondusif.

- Pengembangan potensi penerimaan daerah guna mendukung kemandirian pembiayaan pem-bangunan kota.

- Sosialisasi, penyuluhan perpajakan dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut harus

sepenuhnya mendapat dukungan dari semua pihak terkait, tidak hanya aparatur pemerintah tetapi juga dari masyarakat kota Medan. Dalam mengeluarkan peraturan daerah hendaknya memper-hatikan batas-batas wewenangnya dengan pertimbangan yuridis yang kuat dan memperhatikan kemampuan dan rasa keadilan masyarakat (Nurmayani, 2004).

Berdasarkan LPJ Kota Medan tahun 2006, permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan pajak restoran selama tahun anggaran 2006 adalah : - Masih ada wajib pajak yang

melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

- Masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPTPD tidak tepat waktu

- Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak

sesuai dengan yang dikutip dari subyek pajak.

- Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan. Untuk mengatasi permasalahan

diatas solusi atau upaya yang telah dilakukan Pemko Medan antara lain : - Melaksanakan pendataan ulang

terhadap potensi atau omzet wajib pajak.

- Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak/ terlambat menyampaikan SPTPD.

- Melaksanakan penagihan langsung kepada wajib pajak.

- Melaksanakan verifikasi/ pemerik-saan terhadap wajib pajak

- Melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi wajib pajak baru. Permasalahan lain sehubungan

dengan peningkatan PAD menurut Sidik (2002, antara lain adalah kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar dan diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Kemampuan peren-canaan dan pengawasan keuangan yang lemah juga mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Pasal 2 ayat (2) huruf b UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan Pajak Kabupaten/Kota dan dipungut sesuai peraturan daerah. Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran terhadap restoran. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang


[82]

menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, dan bertindak sebagai pemungut pajak dari konsumen dan wajib menyetorkan pajak yang dipungutnya ke Pemerintah Daerah. Dasar pengenaan pajak adalah berdasarkan pembayaran terhadap restoran dengan tarif setinggi-tingginya 10%. Pemungutan pajak menganut asas domisili, artinya pajak dipungut di wilayah yang bersangkutan.

Potensi PAD dari sektor pajak restoran cukup menjanjikan apalagi Kota Medan sebagai ibukota propinsi, pertumbuhan restoran dan sejenisnya sangat pesat. Sehingga untuk bisa memaksimalkan penerimaan PAD sebenarnya tidak hanya dengan membuat kebijakan tarif pajak yang tinggi, tetapi dengan menggali potensi pajak yang ada dan mengembangkannya, serta peng-awasan yang baik. Suatu gebrakan yang kreatif bahkan dilakukan Pemerintah Daerah Bengkulu dengan mengadakan program pemberian reward berupa undian berhadiah motor kepada wajib pajak restoran/rumah makan di Kota Bengkulu untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak restoran.

Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran

Pengawasan terhadap pemungut-an, penyetoran pajak restoran yang kurang maksimal menjadi salah satu penyebabnya, apalagi selama ini pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara manual. Selain itu masih diberlakukannya sistem target dalam pengumpulan pajak restoran, seperti yang ditemukan Windiyanti et al (2003),

di Kota Bandung rendahnya tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD disebabkan karena kurang maksimalnya pemungutan pajak tersebut, ini diakibatkan karena diberlakukannya sistem target dalam pemungutan Pajak Daerah sehingga pajak yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya.

Sebenarnya potensi riilnya bukan hanya pada jumlah setoran pajak yang tidak sesuai dengan pungutan pajaknya, tetapi juga masih banyaknya pengusaha restoran, rumah makan dan sejenisnya yang belum menyadari bahwa dirinya adalah wajib pajak, atau dengan sengaja menghindar dari kategori wajib pajak. Artinya, masih banyak jumlah restoran dan rumah makan yang belum teridentifikasi sebagai wajib pajak, padahal jika ditelusuri dari omzet penjualan perbulan kemudian dirujuk pada ketentuan UU tentang Pajak Daerah pengusaha restoran tersebut adalah sebagai wajib pajak. Kelemahan lainnya, kurangnya kordinasi antara instansi terkait seperti Dinas Perindustriaan dan Perdagangan yang mengeluarkan izin usaha dengan Dinas Pendapatan Daerah selaku penerima setoran pajak. untuk mengatasi ini perlu adanya kerjasama antara instansi terkait. Dan adanya pengusaha ‘nakal’ yang memungut pajak restoran pada konsumennya tetapi tidak menyetorkan pajak yang dipungutnya.

Beberapa daerah sudah melakukan upaya pengawasan pajak restoran dengan menggunakan teknologi informasi. Penelitian Syafridahani (2003) menemukan bahwa pengolahan data yang menggunakan teknologi komputer mampu menghasilkan laporan yang akurat, cepat dan tepat waktu. Sudah


[83]

ada beberapa pemerintah daerah yang menggunakannya, contohnya, Pemerintah Kota Bekasi akan memasang mesin Electronic Cash Register (ECR) di setiap rumah makan dan restoran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemasukan pajak atas semua transaksi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Pemasangan mesin dilakukan sebagai alat pengawasan dan untuk memastikan pajak yang dibebankan kepada konsumen disetor seluruhnya oleh pemilik restoran atau rumah makan ke kas daerah. Mesinnya disiapkan oleh pemerintah dan pemilik restoran tinggal menggunakannya. Rencananya tahun 2009 semua restoran dan rumah makan yang besar sudah menggunakan mesin ECR (Sihotang, 2009). Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Dipenda DKI melakukan upaya intensifikasi penarikan pajak yang salah satunya dengan sistem online yang sudah diuji coba sejak Juni 2007 di restoran McDonald's di Mal Taman Anggrek, Pizza Hut di Permata Hijau, dan Izzi Pizza Jl. MT Haryono

Sebenarnya pengelolaan pajak restoran tidaklah serumit perhitungan pajak penghasilan. Karena kontrol utamanya hanya pada omzet penjualan saja. Sehingga pengawasan aparat pajak bisa dikatakan cukup hanya fokus pada laporan penjualan dan bukti-bukti yang terkait pada transaksi penjualan, dan pengusaha selaku wajib pajak tinggal mengeluarkan 10% dari total pendapatan dari penjualan makanan dan minuman yang dijual.

Model pengawasan yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan upaya pengawasan dan optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.yang

dikemukakan Siddik (2002) dan akan dimodifikasi sesuai karakteristik Kota Medan. Upaya pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui antara lain 1).Memperluas basis penerimaan, 2).Memperkuat proses pemungutan, 3).Meningkatkan pengawasan, 4).Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,5).Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Pemerintah daerah Kota Bogor untuk mengatasi masalah dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini adalah dengan cara melakukan intensifikasi antara lain data yang sudah ada dimutakhirkan, meningkatkan frekuensi jam kerja pemungutan, setiap bulan secara periodik mengadakan evaluasi permasalahan dan hambatan yang terjadi dilapangan, mengubah Perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang dan meningkatkan kesejahteraan karyawan (Riduansyah, 2003). Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi (Brennan dan Buchanan, 1981). Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan. Metode Penelitian ini dilakukan di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan mulai tahun anggaran 2011 sampai


[84]

dengan tahun 2012. Metode analisis menggunakan metode Research and Development (R&D), dimulai dari kegiatan survey pendahuluan, perancangan model, uji coba, model akhir, sosialisasi dan implementasi. Teknik pengumpulan data secara umum menggunakan studi lapangan dengan penyebaran instrumen penelitian kepada sampel dalam hal ini pengusaha restoran. Studi banding ke salah satu Pemerintah daerah yang sudah baik sistem pemungutan pajak restorannya. Studi pustaka dilakukan untuk mengetahui peraturan perpajakan secara umum dan pajak restoran khususnya. Selanjutnya referensi literatur dan penelitian sebagai penunjang dalam pengembangan model rancangan.

Populasi adalah pengusaha restoran yang berada di kota Medan khususnya Wilayah UPT 3 yakni wilayah kecamatan Medan Helvetia dan Medan Sunggal, UPT 4 wilayah Kecamatan Medan Barat, UPT 5 wilayah kecamatan Medan Baru, UPT 6 meliputi wilayah Medan Selayang dan Medan Tuntungan. Pengiriman sampel sebanyak 189 yang kembali berjumlah 82, namun yang lengkap untuk pengolahan data berjumlah 68 sampel. Instrumen penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis Hasil dan Pembahasan

Dari hasil survey yang telah dilakukan diketahui bahwa sebahagian besar wajib pajak tidak mengetahui pengaturan ketentuan pajak restoran dalam perda no 12 tahun 2003 dan perubahannnya dalam Perda no.5 tahun 2011. Hal ini tentu saja akan

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari beberapa point pertanyaan yang telah dikumpulkan maka peneliti menemukan beberapa akar permasalahan mendasar yang terjadi. Masih banyak para pengusaha restoran dan staf-nya yang belum paham akan ketentuan pajak restoran. Dari butir pertanyaan mengenai sumber informasinya maka dapat dilihat bahwa sebenarnya dengan mendatangi langsung atau dengan sistem “jemput bola” akan lebih direspon oleh wajib Pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan hendaknya diikuti dengan pendekatan persuasif dan langsung memberikan informasi kepada wajib pajak akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam sistem pemungutan pajak restoran sebagian besar restoran yang menjadi sampel menyatakan bahwa mereka tidak memungut pajak restoran dari konsumennya. Hal ini disebabkan karena sebagian mengetahui bahwa sebenarnya pajak restoran itu ditanggung oleh konsumen, sehingga dengan menyetorkan pajak restoran ke kas negara akan mengakibatkan penambahan beban dan penurunan laba. Sehingga banyak yang tidak mencantumkan pemungutan pajaknya secara terbuka ke dalam bill atau bon pembayaran. Berbagai alasan tidak mencantumkan langsung ke dalam bon pembayaran karena takut membebani konsumen, demi kenyamanan pelanggan namun yang paling banyak adalah karena takut kehilangan konsumen karena dianggap harga jual akan menjadi lebih tinggi. Dari data tersebut terungkap bahwa


[85]

pihak restoran belum menyadari bahwa sebenarnya pajak restoran itu bukan beban bagi mereka namun merupakan beban bagi setiap orang yang menikmati layanan dari rumah makan atau restoran.

Dalam hal penyetoran pajak restoran yang dilakukan pihak pengelola restoran pada umumnya dilakukan pada tanggal 1 sd 10 setiap bulannya hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya bagi yang mengetahui ketentuan perpajakan mereka sudah melakukan penyetoran tepat waktu, namun ada juga yang menyatakan bahwa mereka baru akan menyetor jika sudah diingatkan dan didatangi oleh petugas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak juga yang belum menyadari bahwa penyetoran pajak adalah merupakan bagian dari ketentuan yang harus dipatuhi, sehingga baru akan menyetorkan pajak apabila sudah didatangi petugas.

Dalam sistem pelaporan pajak restoran sebagian besar dari pengusaha restoran menyatakan sudah melakukan sendiri pelaporan pajaknya, walaupun ada beberapa yang menggunakan jasa konsultan. Namun dalam hal penyetoran pajak restoran masih banyak yang tidak menyetorkan langsung ke bank dan menunggu petugas datang untuk memungut pajak, sisanya menggunakan jasa konsultan. Sisi negatif dari pemungutan yang dilakukan oleh petugas pajak ini dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan atau pun penyelewengan. Adanya keterlibatan langsung dari petugas pajak dalam penyetoran akan membuka peluang dilakukannya penyelewengan pajak, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Dalam penyampaian pelaporan masa pajak restoran kebanyakan pihak pengusaha melaporkan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 dan ini sudah dinyatakan sebagai suatu keterlambatan hanya sebagian kecil yang membayar sebelum tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak. Masih banyak juga yang masih menggunakan jasa konsultan, alasan para pengusaha wajib pajak menggunakan konsultan pajak untuk membantu mereka dalam hal perpajakan sebagian besar disebabkan karena kesulitan membuat laporan keuangan, mengaku tidak memiliki staf ahli perpajakan dan tidak mengerti cara pengisian formulir pajak serta kurang mengetahui tata cara pelaporan perpajakan. Pada umumnya responden enggan memberikan pendapat mengenai hal yang merupakan bentuk ketidak-patuhan terhadap sistem perpajakan, padahal dari beberapa pertanyaan sebelumnya mereka sudah nyata-nyata mengakui kesalahan mereka, misalnya keterlambatan pembayaran berdasarkan tanggal penyetoran namun hanya sebagian yang mengakui pernah terlambat setor, terlambat lapor maupun denda.

Mengenai manfaat pemungutan pajak restoran bagi pembangunan sebagian responden mengakui bahwa pembangunan kota dibiayai oleh pajak walaupun ada yang menyatakan bahwa pembangunan kota tidak ada kaitannya dengan pajak bahkan ada juga yang menyatakan tidak tahu manfaatnya. Sebagian responden sudah menyadari bahwa pajak restoran adalah merupakan bagian dari kewajiban sebagai warga negara, partisipasi dalam pembangunan dan ada juga yang dipahami sebagai


[86]

beban bagi konsumen, namun ada juga yang menganggap sebagai pengurang laba usaha. Pada akhirnya saran dari para wajib pajak bagi pemerintah tentang pemungutan pajak restoran, secara umum responden memberikan saran kepada pemerintah agar dapat memperbaiki sistem terutama dalam pemungutan pajak restoran dan transparansi dalam penggunaan dana masyarakat.

Sebenarnya pihak Dipenda Kota Medan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan pajak restoran telah banyak melakukan perbaikan dibidang pengawasan. Dipenda Kota Medan, sudah sering melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan khususnya pajak restoran kepada para pengusaha atau pun staf yang dikirimkan oleh perusahaan. Hanya saja beberapa kelemahan yang terlihat dari hasil sosialiasi ini adalah kurangnya respon dari wajib pajak sendiri. Disamping itu kegiatan sosialisasi ini sering dilakukan hanya dalam bentuk ceramah dan monoton, sehingga kurang menarik minat dari wajib pajak. Dan adanya anggapan dari wajib pajak bahwa kegiatan sosialisasi ini menjemukan karena yang dibahas hanya kepentingan dari pihak pemerintah daerah saja, terkait dengan penerimaan pendapatan asli daerah.

Hasil survey mengenai sumber informasi tentang pajak restoran akan lebih direspon jika itu berasal langsung dari petugas pajak, kecenderungan lainnya tentang ketentuan pajak daerah lebih banyak yang tidak mengetahui. Dengan demikian berarti masih banyak para pengusaha restoran dan staf-nya yang belum paham akan ketentuan pajak

restoran. Dari butir pertanyaan mengenai sumber informasinya maka dapat dilihat bahwa sebenarnya dengan mendatangi langsung atau dengan sistem “jemput bola” akan lebih direspon oleh wajib Pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan hendaknya diikuti dengan pendekatan persuasif dan langsung memberikan informasi kepada wajib pajak akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian perbaikan sistem pengawasan pajak daerah khususnya pajak restoran akan sangat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah Kota Medan mulai tahun 2011 ini sudah membentuk 7 (tujuh) UPT (unit pelayanan terpadu) di wilayah Kota Medan. Dimana setiap UPT akan bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan penerimaan pajak sesuai dengan wilayah kerja masing masing. Disamping itu dengan adanya UPT ini diharapkan akan dapat meningkatkan dan memberikan kemudahan penga-wasan pajak secara umum dan pajak restoran khususnya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak Dipenda Medan untuk meningkatkan pengawasan pajak restoran guna meningkatkan pendapatan asli daerah, dari hasil wawancara dengan pihak terkait adalah sebagai berikut : 1. Memperluas basis penerimaan, Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dilakukan oleh Pemko Medan dimulai dengan perubahan Perda dari No 12 tahun 2003 ke Perda No. 5 tahun 2011, dimana pada pasal 1 ayat antara lain yaitu :


[87]

- mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, dalam hal ini pihak Dipenda Kota Medan melalui UPT telah melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru. Tanpa melihat apakah jenis usaha rumah makan ataupun restoran tersebut telah memiliki ijin usaha atau pun tidak. Cara ini cenderung efektif karena setiap UPT akan lebih dekat dan mudah mendeteksi keberadaan wajib pajak restoran di wilayah kerjanya masing-masing.

- memperbaiki basis data objek, dengan menggunakan sistem informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai maka operasional pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru akan lebih mudah dan efisien. Untuk hal ini pihak Dipenda Kota Medan telah didukung oleh sistem informasi yang yang berbasis data base, namun masih sederhana dan hendaknya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah mengingat sistem data base yang ada akan mendukung terciptanya pengelolaan administrasi yang handal, tepat dan akurat.

- menghitung kapasitas penerimaan (dalam hal ini omzet penjualan), pihak Dipenda juga melakukan pengawasan terhadap laporan jumlah omzet dari wajib pajak, karena sebenarnya perhitungan pajak restoran ini sangat sederhana yakni 10% langsung dari harga jual. Maka dengan mengetahui berapa rata-rata besarnya penjualan yang terjadi setiap harinya petugas pajak akan dapat mendeteksi seberapa besar pajak restoran yang riil harus disetorkan si pengusaha ke kas negara. Caranya adalah dengan

pendekatan lapangan dimana petugas bertindak sebagai seorang pelanggan dan menghitung rata-rata jumlah kursi dan jumlah rata-rata pelanggan yang datang ke tempat tersebut. Cara ini biasanya dilakukan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan untuk memanipulasi omzet penjualan.

2. Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain : - Sosialisasi Perda, sebenarnya

pelaksanaan sosialisasi oleh Dipenda Medan sudah dilakukan dengan baik, selain dengan mengundang para wajib pajak juga membuat papan iklan pada tempat-tempat strategis. Sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta, kegiatan sosialisasi yang dilakukan pun sangat beragam, selain mengundang wajib pajak untuk sosialisasi perda, papan iklan, brosur juga membuka stand pameran untuk mendapatkan layanan pajak daerah di setiap kegiatan pemerintah daerah. Hal lainnya yakni dengan membuka layanan pajak secara on line sehingga memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan kepatuhan perpajakan. Pendekatan yang dilakukan petugas pajak juga memberikan dampak yang cukup baik, hal ini didukung dengan hasil survey yang menunjukkan ternyata wajib pajak mengetahui tata cara perhitungannya dengan belajar sendiri, dan dari petugas Pajak.

- Peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini dibutuhkan petugas pajak yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan pembukuan yang memadai serta memiliki


[88]

kemampuan untuk dapat mendeteksi adanya praktek pembukuan dan pelaporan yang tidak wajar dari wajib pajak. Pihak Dipenda Medan sudah mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan dan berbagai pelatihan dan pendidikan dibidang keuangan daerah khususnya pemeriksaan pajak daerah. Dan mempersiapkan petugas yang mampu bersikap jujur dan menjunjung tinggi norma keadilan sehingga terhindar dari tindakan penyelewengan dan penyimpangan.

3. Meningkatkan pengawasan Pengawasan yang dilakukan pihak Dipenda Medan seperti yang telah diuraikan sebelumnya dilakukan oleh Bagian Pengendalian dengan dibantu oleh UPT yang bertindak sebagai pelaksana dan fungsi pengawasan langsung di wilayah kerja masing-masing.

- UPT akan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, hal ini dilakukan untuk dapat menjaring “pengusaha nakal” yang sebenarnya telah memungut pajak dari konsumen namun tidak menyetorkannya. Dari penjelasan pihak Dipenda kebanyakan yang melakukan penyimpangan adalah pengusaha restoran belum memiliki sistem informasi keuangan yang baik. Sedangkan restoran-restoran besar yang memiliki pengelolaan manajemen dan sistem pengolahan data keuangan yang baik cenderung lebih patuh dalam pelaporan pajaknya.

- memperbaiki proses pengawasan, pihak Dipenda Medan terus berbenah dalam hal perbaikan proses pengawasan, namun belum

terselesaikannya SOP untuk UPT akan dapat menghambat tujuan pencapaian peningkatan pendapatan yang diharapkan.

- menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus diuraikan dalam ketentuan Perda

4. Meningkatkan efisiensi admi-nistrasi dan menekan biaya pemungutan, Tindakan yang telah dilakukan antara lain :

- memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dengan membentuk UPT yang akan menangani langsung seluruh administrasi pajak daerah dibawah kordinasi bagian pengendalian pada kantor Dipenda Medan.

- meningkatkan efisiensi pemungutan dengan menetapkan penyetoran langsung ke Bank Sumut pihak Dipenda Kota medan tidak perlu menyediakan bendahara khusus penerima setoran pajak, hal ini tentu saja akan menghindari terjadinya penyimpangan sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam pemungutannya.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah, namun hal ini belum terlaksana karena belum adanya kordinasi antara pihak Dipenda dengan instansi lain misalnya Dinas Pariwisata yang bertindak sebagai lembaga yang mengelola perijinan pendirian restoran di Kota Medan, ataupun instansi terkait lainnya.


[89]

Jika dibandingkan dengan

pelaksanaan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dipenda DKI Jakarta sebagai salah satu bahan rujukan untuk perbaikan sistem pengawasan pajak daerah, dimana Dipenda DKI adalah salah satu daerah yang telah memiliki sistem pengawasan pajak yang sangat baik. Bahkan pihak Dipenda Medan sendiri telah melakukan studi banding untuk merujukan sistem pengelolaan untuk semua pajak daerah yang dikelola. Dalam hal memperkuat sistem pengawasan pajak seperti yang telah diuraikan diatas pembentukan Sudin (Suku Dinas) sebagai unit terkecil dalam pengawasan di tingkat kecamatan, pihak Dipenda Medan juga telah membentuk 7 UPT untuk mempermudah pengawasan di tingkat bawah seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Hanya saja pengawasan masih belum maksimal mengingat SOP (standard operating procedure) pemeriksaan oleh Sudin ini baru saja akan diberlakukan pada tahun buku 2012 (pada saat laporan ini disusun masih berupa draft dan akan segera disahkan penggunaannya, draft dapat dilihat pada lampiran). Sedangkan pada Dipenda Medan UPT yang hampir sama fungsi dan tanggungjawabnya dengan Sudin belum ada SOP yang akan menjadi pedoman bagi para petugas pajak untuk menjalankan prosedur pemeriksaan. Hal ini terjadi karena memang pembentukan UPT direncanakan sebagai fungsi pengawasan utama pada pelaksanaan ketentuan perpajakan semua pajak daerah. UPT merupakan unit yang akan berhubungan langsung dengan wajib pajak, maka hendaknya segera dibuatkan ketentuan

baku yang akan menjadi pedoman bagi petugas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam hal sosialisasi Perda no. 5 tahun 2012, pihak Dipenda juga telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan berbagai ketentuan yang berlaku antara lain dengan mengundang para pengusaha restoran dan rumah makan untuk menyampaikan secara langsung, informasi pada media cetak maupun elektronik dan papan iklan, walapun demikian hal ini belum cukup efektif. pihak Dipenda DKI Jakarta bahkan melakukan sosialisasi dengan membuka counter di mal atau pusat perbelanjaan dan even-even pameran atau bazar untuk membuka layanan pajak daerah sebagai sarana sosialisasi, hal ini dapat pula menjadi rujukan bagi pihak Dipenda Medan.

Dilihat dari permasalahan yang terjadi dilapangan baik dari hasil survey maupun wawancara dengan pihak Dipenda, penelitian ini menemukan beberapa kendala dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman wajib pajak dalam peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku, tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak restoran

Hal ini tentu saja akan menghambat tujuan dari ketentuan Perda No.5 tahun 2011, sehingga diperlukan upaya pengawasan yang memadai dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sebenarnya harus dilihat dari aspek wajib pajak dalam hal ini pengusaha restoran dan rumah makan dan Dipenda Kota Medan sebagai fiskus. Dari berbagai temuan dan pembahasan


[90]

yang telah dilakukan maka sebenarnya akar permasalahan terletak pada kurang efektifnya sosialisasi perpajakan, karena dilihat dari aspek wajib pajak mereka membutuhkan suatu penjelasan konkrit yang langsung dapat membantu dan memudahkan mereka dalam memahami tata cara perpajakan khususnya pada pajak restoran.

Penelitian ini mencoba membuat suatu rancangan modul panduan tata cara perpajakan untuk pajak restoran bagi pengusaha rumah makan dan restoran di Kota Medan khusunya. Dan merupakan sarana yang dapat membantu bagi pihak Dipenda dalam menyampaikan secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan di tahun-tahun mendatang. Penutup

Hasil temuan dari survey kepada responden ditemukan bahwa sebagian besar para pengusaha atau staff keuangan perusahaan tidak mengetahui secara dengan pasti peraturan daerah No. 5 tentang Pajak Restoran, demikian pula dengan pemahaman tentang tata cara perpajakan. Para pengusaha restoran tidak mencantumkan secara terbuka pemungutan pajak restoran. Demikian pula dalam penyetoran dan pelaporan pada umumnya merasakan kesulitan dan menyatakan tidak paham cara mengisi formulir yang dibutuhkan untuk kelengkapan perpajakan. Beberapa responden bahkan menggunakan konsultan pajak untuk membantu mereka dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Pada akhirnya pihak Pemerintah telah menyatakan bahwa mereka telah maksimal melakukan sosialisasi, sedangkan dari aspek Wajib

pajak para pengusaha dan staf keuangan menyatakan kurang sosialisasi

Dalam hal pengawasan pemungutan pajak restoran diperlukan model sarana sosialisasi yang lebih efektif dan dapat menjembatani perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan pihak Dipenda sebagi fiskus. Hendaknya ada kordinasi antara pihak Dipenda dengan instansi lain misalnya Dinas Pariwisata yang bertindak sebagai lembaga yang mengelola perijinan pendirian restoran di Kota Medan, ataupun instansi terkait lainnya, untuk memperkuat basis penerimaan. Jika memungkinkan dilakukan sebaiknya dilakukan penurunan tarif pajak restoran kurang dari 10%, walaupun saat ini seluruh Indonesia menerapkan tariff tunggal 10%.

Daftar Pustaka Brennan, Geoffrey dan Buchanan,

James, (1981) “Tax Limits and The Logic of Constitutional Restriction, dalam “Democratic Choice and Taxation “A Theoritical and Empirical Analysis”, Hettich, Walter and Winer, Stanley, L. Cambridge University Press, hal.20-22.

Harahap, Abdul Asri (2004) “ Paradigma] Baru Perpajakan Indonesia, Perpektif Ekonomi-Politik”. Jakarta: Integrita Dinamika Press.

Indra Riana, (2008) Ada PPN di Bon Restoran, http://pajak.com/content/view/409/119/ Monday, diakses 03 Maret 2009

Johanna Suradji, (2005) Implementasi Manajemen Pajak Sebagai Upaya


[91]

Legal Untuk Meminimalkan Pajak Yang Terutang Bagi Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. PAR Sidoarjo), Skripsi Universitas Kristen Petra, http://www.digilib. petra.ac.id/viewer, diakses 3 Desember 2011

Syafrida Hani dan Lubis, Muhammad Rizal dan (2010), Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Studi pada KPP Medan Timur, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 10 No. 1.

Nurmayani, Wewenang Pemerintah Daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Kota Bandar Lampung) Jurnal Hukum, Vol.VII No.2 Juli-Desember 2004

Prasetyo, Adinur, “Pengaruh Uniformity dan Kesamaan Persepsi, Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak” Disertasi, FISIP Universitas Indonesia, http://www.vibiznews.com/1new/templateimages/header.gif, diakses 12 Maret 2008

Pringadi As, Mempertanyakan PPn di Restoran, Rubrik Opini, www.kabarindonesia.com, 09-Des-2008, http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ diakses 25 April 2009

Putri, Martianingsih J. Ghozali, (2006) Sistem Pengendalian Manajemen, Administrasi Pemungutan Pajak Daerah Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah : Studi Eksplanatif tentang Pengaruh Kualitas Penerapan Sistem Pengandalian Manajemen dan Kualitas Administrasi Pemungutan Pajak Restoran terhadap Tingkat

Penerimaan Pajak Restoran Kota Surabaya. Tesis, by Airlangga University Library. Surabaya. http://adln.lib.unair.ac.id/.

Riduansyah, Mohammad, (2003) Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor), Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2.

Rouf, Abdul, (2007), Pajak Restoran di Sidoarjo Dimanipulasi, Harian Seputar Indonesia, terbit tanggal 19 Nopember 2007, diakses 4 April dari http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?lang=id&artid=993

Sidik, Machfud,. (2002) Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Thema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah” 10 April 2002, Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - di Bandung.

Sofwani, Ahmad,. Solichin Abdul Wahab, A.B. Barrul Fuad, (2002) Mobilisasi Sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Rangka Pembangunan Daerah (Studi Di Kabupaten Muara Enim), diakses 4 April 2009 http://publik.brawijaya.ac.id/simple/


[92]

us/jurnal/pdffile/5empirik-Sofwani_02.pdf

Suryadi (2006), Model hubungan Kausal kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak; Suatu survey di Wilayah Jawa Timur, Jurnal Keuangan Publik, Volume 4 No.1

Syafrida Hani (2003), Komputer sebagai Alat Bantu dalam Pengolahan Data Akuntansi, Universitas Muhamma-diyah Sumatera Utara.

Syafiqurrahman, Muhammad., Sri Suranta, (2006) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib

Pajak Terhadap Kepatuhan Pem-bayaran Pajak Restoran di Sura-karta, Penelitian Dosen Muda, http://lppm.uns.ac.id/sirine/penelitian. diakses 23 Maret 2012

_______________(2006), Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Pertanggung-jawaban Pemerintah Kota Medan Tahun 2006


[93]

KOPERASI SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI WILAYAH

KECAMATAN MEDAN LABUHAN

Raihanah Daulay Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Utara Sumatera

Surel: [email protected]

Ringkasan Mengatasi kemiskinan berarti melakukan perubahan terhadap faktor penyebab

kemiskinan. Perempuan mempunyai potensi untuk melakukan perubahan. Perubahan dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan dan pengetahuan melalui pendirian koperasi. Peningkatan kesejahteraan anggota merupakan tujuan sekaligus peran yang diharapakan dari pendirian koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat nelayan dan mendirikan koperasi sebagai sarana untuk pengembangan usaha yang dapat menambah penghasilan anggota-anggotanya dengan memberikan pelatihan untuk dapat mengembangkan koperasi di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan. Koperasi ini dikelola dengan menjadikan anggotanya sebagai pelaku usaha. Koperasi dalam hal ini berfungsi sebagai wadah untuk membina kewirausaahaan para anggota sebagai upaya mengatasi kemiskinan di masyarakat nelayan. Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan, yaitu dengan mendirikan koperasi sebagai tindakan sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan agar dapat hidup lebih baik di kalangan masyarakat nelayan. Ibu-ibu rumah tangga di desa nelayan, Kecamatan Medan Labuhan adalah sebagai anggota dan pengurus koperasi agar koperasi dapat berkembang. Kata Kunci: masyarakat nelayan, koperasi, pelatihan, pendirian koperasi Pendahuluan

Saat ini koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang mengairahkan. Pemerintah melalui Undang-Undang Koperasi No.17 tahun 2012, memberikan perubahan yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi ke arah yang lebih baik. Dengan perubahan tersebut koperasi dapat tumbuh dan berkembangan pesat melalui anggota-anggotanya yang berperan aktif. Koperasi yang berkembang pesat akan memberikan manfaat bagi masyarakat

sehingga dapat meningkatkan kesejah-teraan anggota koperasi.

Wilayah pantai diketahui kondisi perekonomian masyarakatnya secara umum masih belum sejahtera. Berbagai usaha telah dilakukan baik oleh pihak pemerintah langsung maupun melalui lembaga pendidikan dan dari pihak swasta serta lembaga-lembaga swadaya lainnya. Meskipun berbagai usaha untuk mengurangi kemiskinan telah dilaksana-kan tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat pantai masih tergolong rendah.


[94]

Nelayan (tradisional) bukan saja sehari-hari harus berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi lebih dari itu mereka juga sering harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentuk eksploitasi yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor perikanan. Melihat fenomena ini maka perlu adanya kegiatan perekonomian berbasis kerakyatan yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir. Kegiatan perekonomian yang dapat dengan mudah menyesuaikan perannya dengan kebutuhan masyarakat nelayan adalah koperasi. (Winny, dkk., 2013)

Koperasi sebagai lembaga kerakyatan berperan didalam memajukan perekonomian masyarakat terutama di wilayah pedesaan, seperti masyarakat petani dan nelayan. Pendirian koperasi adalah salah satu program yang didukung oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan anggota merupakan tujuan sekaligus peran yang diharapakan dari pendirian koperasi Koperasi tidak hanya berperan untuk menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat dengan sistem ekonomi semata tetapi juga dapat memberikan perubahan bagi pola pikir anggotanya dengan memberikan pembe-lajaran agar dapat berperilaku untuk bersikap produktif dan menjadikan koperasi sebagai medianya.

Sumber daya manusia yang telah diberikan pelatihan diperuntukan untuk mengelola koperasi yang beranggotakan perempuan. Koperasi dapat menjadi wadah pembinaan kemampuan anggota

dalam mengelola keuangan keluarga dan operasionalnya, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Kajian Teoritis Penanggulangan kemiskinan dapat

dilakukan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan memperkuat peran UMKM seperti koperasi, sebagai badan usaha bersama yang dapat digunakan kaum miskin untuk mengelola sumber dana. Menurut Soekanto dalam Najmu Laila (2011: 3) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Sejahterah adalah kondisi dimana seseorang atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti, sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Langkah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan lima prioritas, pertama, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Kedua, peningkatan kualitas simberdaya manusia Indonesia, ketiga, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, keempat, penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. Sedangkan yang terakhir peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (Nadia Fadhila, 2012)

Selain itu kesejahteraan masyarakat juga dapat ditingkatkan dengan


[95]

mengadakan training-training di balai latihan kerja untuk menambah jumlah pekerja tenaga ahli agar perkem-bangan teknologi serta pemasukan negara bisa terus tumbuh berkembang. Menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah Republik Indonesia (2008: 6) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi adalah usaha bersama, yang dikelola bersama untuk kesejahteraan bersama.

Koperasi pada hakekatnya adalah organisasi swadaya yang bertumpu pada kekuatan partisipasi anggota. Partisipasi anggota diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota kepada koperasi. Pemenuhan kewajiban anggota, dapat memperkuat kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan yang merupakan hak anggota. Kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota, adalah perwujudan kewajiban koperasi dalam upaya mempromosikan atau meningkatkan kesejahteraan anggota.

Adapun yang melandasi aktifitas koperasi di Indonesia menurut Kustoro (2009:67) adalah: 1. Landasan idiil adalah Pancasila 2. Landasan mental adalah setia kawan

dan kesadaran diri sendiri 3. Landasan structural dan gerak adalah

UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Prinsip Koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5: a. Keanggotaannya bersifat sukarela dan

terbuka

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya balas jasa usaha masing-masing anggota.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e. Kemandirian f. Pendidikan perkoperasian. (Lirin,

2010) Selanjutnya unsur-unsur yang

terdapat dalam koperasi : a. Berdasarkan kekeluargaan atau

gotong royong b. Bertujuan untuk mengembangkan

kesejahteraan anggotanya, kesejahteraan masyarakat dan daerah

c. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela atau atas dasar kekeluargaan

d. Pembagian hasil usaha didasarkan atas keseimbangan jasa

e. Kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi berada di tangan rapat anggota

f. Berusaha: 1) mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi, 2) menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian, 3) mewajibkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur. (Kustoro, 2009: 67).

Koperasi berdasarkan sifat usaha yang dijalankannya dibedakan pada: 1. Koperasi simpan pinjaman, yaitu

koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam uang.

2. Koperasi produksi, yaitu koperasi dimana anggotanya terdiri dari orang-orang yang melakukan aktivitas produksi yang sama. Misalnya para nelayan, pengrajin sepatu dan lain-lain.


[96]

3. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang bergerak dibidang penyediaan produk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota koperasi untuk dikonsumsi.

Berdasarkan keterangan di atas koperasi dibedakan kepada tiga jenis, tetapi dalam pelaksanaannya koperasi tidak hanya menjalankan usaha hanya pada satu jenis usaha, tetapi dapat menjalankan koperasi dengan berbagai usaha. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar koperasi yang didirikan dan dijalankan dapat berkembang lebih baik. Selain itu koperasi yang produktif akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota koperasi sebagai wadah untuk mengembangkan diri anggota disamping untuk memenuhi kebutuhan.

Koperasi dibedakan kepada tiga jenis, yaitu koperasi simpan pinjam, produksi dan konsumsi. Tetapi dalam pelaksanaannya koperasi tidak hanya menjalankan usaha hanya pada satu jenis usaha, tetapi dapat menjalankan koperasi dengan berbagai usaha. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar koperasi yang didirikan dan dijalankan dapat berkembang lebih baik dan produktif sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota koperasi sebagai wadah untuk mengembangkan diri anggota disamping untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah ditetapkan.

Koperasi produktif dapat diartikan sebagai usaha bersama, yang dikelola bersama-sama tidak saja untuk kesejahteraan bersama tetapi juga mampu memberikan nilai yang memberi manfaat bagi anggotanya. Koperasi produktif hanya dapat diwujudkan

dengan kemampuan pengurusnya di dalam mengelola. Pengelolaan koperasi dimaksudkan sebagai proses menjalankan koperasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaan rumah tangga yang sudah ditetapkan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh anggotanya.

Koperasi sebagai usaha mikro kecil menengah yang produktif, sangat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia karena dalam usaha mikro, kecil dan menengah koperasi telah diakui memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangun-an nasional. Adanya usaha mikro kecil menengah tersebut memberikan makna yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi dan dalam penyerapan tenaga kerja serta pendistribusian barang dan jasa. Pemberdayaan koperasi merupakan langkah yang sangat strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian Indonesia yang diawali dengan penguatan ekonomi keluarga.

Selain itu dalam perkembangan koperasi dan UMKM tidak selamanya berjalan mulus ada hambatan dan masalah yang harus di hadapi yaitu rendahnya produktivitas, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif, rendahnya kualitas kelembagaan dan tertinggalnya kinerja koperasi karena kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha. (Dwi, 2009). Hambatan dan masalah dalam menjalankan dan mengembangkan kehidupan koperasi pasti akan ada. Tetapi adanya sumber daya anggota yang memiliki pengetahuan dalam mengelola koperasi, seperti kemampuan mengelola keuangan dan mengelola


[97]

koperasi serta berwirausaha akan dapat mengatasi hambatan tersebut. Koperasi yang dikelola para anggotanya sekaligus akan menjadi tempat pembelajaran yang menambah kemampuan anggotanya, sehingga dapat diterapkan oleh anggota-anggota koperasi dalam kehidupan keluarga, seperti pengetahuan mengelola keuangan keluarga.

Adanya koperasi yang tidak hanya sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, seperti memenuhi kebutuhan akan produk-produk untuk dikonsumsi seperti bahan pokok dan menjual hasil produksi para anggota untuk dapat dipasarkan tetapi juga ikut membina anggotanya bagaimana mengelola keuangan keluarga setiap anggota koperasi, hingga mereka mampu menerapkannya. Hal ini akan dapat mengurangi keborosan perbelanjaan yang merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan sulit diatasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Koperasi yang dapat menjadi wadah untuk dapat menambah penghasilan keluarga nelayan miskin agar hidup lebih baik dan sejahtera. Koperasi ini beranggotakan ibu-ibu rumah tangga nelayan untuk dibina agar dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik. Selain itu anggota dibina untuk dapat mengelola dan mengembangkan koperasi. Pengelolaan yang baik akan menjadikan koperasi tumbuh dan berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Masyarakat sejahterah ketika tersedia lapangan usaha yang akan menjadi sumber penghasilan masyarakat. Kemampuan akan membantu didalam mengembangkan usaha, untuk itu perlu diberikan pelatihan kepada masyarakat

nelayan untuk dapat mengembangkan koperasi.

Pendekatan pemecahan masalah penelitian ini, pertama: melaksanakan survey untuk mengetahui cara pengelolaan keuangan keluarga dan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan sehingga para ibu rumah tangga dapat mengatur keuangan keluarga sesuai dengan kemampuan ekonomi dan berdasarkan skala prioritas. Kedua, dilakukan penyusunan pengurus dan pendirian koperasi kemudian ibu-ibu nelayan diberikan pelatihan manajeman pengelolaan koperasi dan pemasaran. Pada tahapan ini dimulai operasionalisasi koperasi sebagai sarana pembinaan kemampuan anggota dalam mengelola keuangan keluarga dan pengembangan koperasi. Usaha koperasi adalah menjual barang-barang kebutuhan rumah-tangga serta menjual barang-barang yang dititipkan oleh anggota. Metode Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan (action research). Davis Kline (1980) mengemukakan bahwa penelitian tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pendekatan dan program baru guna memecahkan masalah yang muncul pada situasi yang aktual (Sugiono, 2000 : 4). Penelitian tindakan juga merupakan penelitian untuk menyelesaikan masalah social (Piaw, 2006 : 164). Operasioanal variabel 1. Koperasi produktif yaitu: koperasi

yang menggunakan perpaduan jenis usaha koperasi, yaitu penjualan barang kebutuhan rumah-tangga dan usaha produksi dengan produk


[98]

unggulan. Produk unggulan adalah produk yang dihasilkan ibu-ibu nelayan dengan memanfaatkan bahan baku dari limbah laut.

2. Masyarakat Nelayan yaitu: masyarakat yang hidup di wilayah pantai, kebanyakan masyarakat nelayan masih dikelompokan kepada masyarakat pra sejahterah sebab belum terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, meliputi ketidak-mampuan memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti gizi, kesehatan, pendidikan dan air bersih.

3. Sejahterah, yaitu: kondisi di mana seseorang atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti, sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.

Data diperoleh melalui penye-baran

kuesioner dan wawancara ibu-ibu nelayan dan data sekunder, yaitu data kependudukan diperoleh dari data kependudukan kantor kelurahan setempat. Data-data tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat nelayan dan sebagai dasar untuk pendirian koperasi nantinya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis komperasi yang membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide”.

Hasil Wilayah Desa Nelayan Indah

Desa Nelayan Indah terletak di 25 KM dari kota Medan. Desa ini berada di muara laut Belawan. Kondisi alamnya sebagaimana alam dipinggir muara

adalah gersang, hanya ditumbuhi sedikit pohon bakau dan lainnya hutan bakau yanga dijadikan tambak. Desa ini terbagi kepada delapan (8) lingkungan. Hanya lima lingkungan yang agak dekat dari akses jalan raya dan tujuh lainnya jauh dan terpencil. Keadaan geografi ini menyulitkan penduduk untuk mencarii alternatif usaha selain sebagai nelayan ataupun jasa dan niaga.

Jumlah penduduk Desa Nelayan Indah kurang lebih 10.200 jiwa terdiri dari 2000 Kk. Tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar sampai tingkat SMP. Sebagian kecil yang meneruskan ke tingkat SMA dan sangat jarang meneruskan ke tingkat pendidikan tinggi. Penyebab utama tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat karena sekolah menengah umum di desa tersebut tidak tersedia.

Anak-anak usia sekolah dasar terbiasa ikut membantu orang tua sebagai nelayan dan mendapat upah sehingga kegiatan tersebut menyebabkan sebagian dari anak-anak tersebut menjadi malas mengikuti kegiatan belajar di sekolah dan merasa senang memperoleh uang dari hasil kerjanya.

Jenis pekerjaan utama sebagai sumber penghasilan masyarakat desa ini sebagian besar adalah nelayan dengan penghasilan penjualan ikan yang didapat tidak menentu, tergantung kepada hasil tangkapan. Hasil tangkapan sangat tergantung kepada kondisi cuaca, saat ombak besar para nelayan berhari-hari tidak melaut, sehingga tidak mendapat penghasilan dari tangkapan sehingga para nelayan beralih pekerjaan menjadi buruh bangunan, ojek atau pekerjaan lainnya yang dapat di kerjakan. Pada cuaca baik, para nelayan dapat


[99]

memperoleh penghasilan jauh dari rata-rata yang diperoleh setiap hari yaitu Rp.40.000–Rp.50,000. Umumnya nela-yan tidak menjual hasil tangkapannya sendiri ke pasar, melainkan dijual kepada juragan.

Jalan di Desa Nelayan Indah dari kota Belawan tergolong baik yaitu diaspal. Hanya saja kenderaan umum menuju ke desa tersebut satu-satunya adalah ojek. Angkutan umum mini bus yang bisa mengangkut 14 penumpang pernah ada, namun berhenti disebabkan para pengojek melakukan protes terhadap keberadaan penggangkutan tersebut karena dapat mengurangi pendapatan usaha ojek mereka.

Di desa ini terdapat satu gedung SD, satu gedung ibtidaiyah, satu gedung SMP, satu gedung tsanawiyah dan satu gedung sekolah menengah kejuruan perikanan dan satu gedung balai pelatihan. Di depan gedung SMP dan Tsanawiyah terdapat tanah lapangan yang luas, dan suasana desa terlihat tenang, tidak terdapat pengelompokan-pengelompokan anak-anak muda maupun kelompok anak-anak bermain.

Pendidikan Taman Kanak-kanak dan paud dilaksanakan di Kantor Kelurahan. Selain itu terdapat juga Puskesmas yang letaknya bersebelahan dengan kantor kelurahan dan terdapat satu masjid yang tergolong besar dan bagus, dan satu mushalla. Keduanya terletak di pinggir jalan besar desa. Di desa ini terdapat juga kantor Polmas. Tidak terdapat koperasi, namun pernah ada koperasi simpan-pinjam hanya saja tidak berjalan lama dan bangkrut, karena banyak anggotanya tidak membayar pinjaman sebagaimana mestinya, tidak terdapat lembaga keuangan seperti bank.

Sehingga sebagian masyarakat menggunakan jasa peminjam uang atau rentener yang selalu mendatangi rumah-rumah penduduk menawarkan jasa mereka dan masyarakat nelayan merasa terbantu di saat tidak melaut.

Di desa ini tidak terdapat pasar tradisional. Pasar tradisional ataupun moderen hanya ada di kota kecamatan yaitu Belawan yang jauhnya dari desa sekitar 10 km. Di desa hanya ada kedai-kedai kecil yang jumlah sangat terbatas. Karakteristik Anggota dan Pengurus Koperasi

Berdasarkan data hasil survey yang telah dilaksanakan maka data tersebut dijadikan dasar untuk memilih anggota koperasi dan menjalankan koperasi nantinya berdasarkan karakte-ristik yang ditetapkan. Pemilihan pengurus koperasi diambil berdasarkan masukan dan saran yang diberikan lurah dan rekomendasi dari kepala lingkungan. Karakteristik ditetapkan seperti: ibu-ibu tersebut memiliki potensi di dalam menjalankan organisasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar rumah tangga koperasi. Karakteristik calon anggota koperasi dapat dilihat pada lampiran. Pembahasan

Berdasarkan hasil survey terhadap masyarakat di kelurahan Nelayan diperoleh data yang dapat digunakan untuk mendirikan koperasi yang akan dikelola kaum perempuan. Hasil dari gambar di atas menunjukan deskripsi tentang kondisi masyarakat Kelurahan Nelayan Indah.

Dari hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat nelayan sangat


[100]

berkeinginan untuk menjadi anggota koperasi, dimana tujuh dari delapan lingkungan sangat setuju untuk didirikan koperasi dan berkeinginan untuk menjadi anggota koperasi. Hal ini menunjukkan koperasi akan mempunyai anggota hampir mencakup seluruh lingkungan di kelurahan nelayan indah yang berjumlah delapan (8) lingkungan. Semua ibu-ibu mempunyai keinginan untuk menjadi anggota koperasi dan mengembangkan koperasi meskipun sebagian usia dari ibu-ibu sudah usia lanjut. Tingkat pendidikan ibu-ibu di kelurahan nelayan masih tergolong rendah tetapi mereka mempunyai kemauan yang tinggi untuk belajar, untuk itu diperlukan pelatihan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Penghasilan yang masih rendah ditambah dengan tanggungan keluarga yang tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, seperti biaya sandang, pangan, pendidikan anak, kesehatan dan lainnya.

Selanjutnya untuk mendirikan rapat pemilihan anggota dan sekaligus pengurus koperasi diperlukan sebanyak 20 orang. Pada survey ini telah dipilih sebanyak 25 orang untuk menjadi anggota dan sekaligus juga dipilih beberapa anggota pengurus koperasi yang akan menduduki posisi-posisi dan menentukan hal-hal lain yang penting dalam pendirian koperasi ini ke depannya yaitu:

1. Rapat anggota adalah kedudukan tertinggi dari organisasi koperasi yang dibentuk.

2. Ketua koperasi adalah pengurus koperasi yang berkedudukan sebagai pelaksana atau memimpin jalannya organisasi koperasi dengan

dibantu oleh wakil ketua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

3. Wakil ketua adalah pengurus koperasi bertanggungjawab didalam membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua koperasi sesuai ketentuan ARD/ART koperasi.

4. Sekretaris koperasi adalah pengurus koperasi yang bertanggungjawab terhadap jalannya organisasi koperasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris.

5. Wakil sekretaris koperasi 6. Bendahara koperasi. Bendahara

adalah pengurus koperasi yang bertanggungjawab terhadap segala pengeluaran dan pemasukan organisasi koperasi.

7. Badan pengawas koperasi dan Penasehat koperasi adalah bagian dari struktur koperasi, dimana Penasehat bertanggungjawab untuk memberikan masukan, saran/anjuran untuk kemajuan koperasi dan pengawas bertanggungjawab terhadap jalannya koperasi sesuai ARD/ART yang ditetapkan dalam akta pendirian koperasi.

8. Jumlah simpanan wajib dan pokok anggota koperasi

9. Ketentuan masa kerja 10. batan pengurus dan pengawas 11. Lokasi berdirinya koperasi 12. Peraturan-peraturan bagi anggota

dan pengurus 13. Peraturan-peraturan bagi yang akan

menjadi anggota baru Para pengurus yang dipilih harus

sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan, yaitu; minimal pendidikan SMA atau sederajad, memiliki


[101]

kemampuan berorganisasi dan karakteristik lain yang sudah ditetapkan.

Penutup

Masyarakat Desa Nelayan Indah masih merupakan masyarakat pra sejahtera diukur dari tingkat pendidikan dan jumlah penghasilan yang diperoleh untuk kebutuhan dasar sebuah rumah tangga. Dengan pembentukan koperasi akan dapat meningkatkan pendapatan anggotanya dengan cara mengembangkan koperasi melalui ketrampilan anggota untuk menambah penghasilan keluarga melalui pembuatan produk-produk unggulan.

Koperasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dan berperan sebagai wadah pembinaan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat nelayan secara berkelanjutan melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan pembuatan untuk menghasilkan produk unggulan dari laut dan limbahnya. Daftar Pustaka Arikunto, Suharsimi, 2010. Prosedur

Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta

Dwi Prasetyo, 2009. Kontribusi Koperasi Dalam Mendukung UMKM, artikel. http://www.google.co id, diakses 17 September 2011

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2008. Pedoman Pebijakan Perpajakan Bagi Koperasi, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah, 2008. pdf. http://www.google.co id, diakses 18 September 2011

Lirin Arishima, 2010. Koperasi Indonesia, artikel. http://www.google.co.id diakses 18 September 2011

Najmu, Laila, 2011. Kemiskinan Struktural Masyarakat Nelayan, artikel (http://mhs.blog.ui.ac.id/najmu.laila/archives/16)april 2011, di akses 18 September 2011

Nadia Fadhila, 2012. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat, Sumber : http://finance.detik.com. Di akses 6 Juni 2014

Pemberdayaan Nelayan Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Di Kalangan Nelayan Indonesia, Publikasi Dosen Unpad, 2001. http://resources.unpad.ac.id/unpad-publikasi_dosen/Pemberdayaan Nelayan.pdf. diakses 18 September 2011

Piaw, Chua Yan, 2006. Kaedah Penyelidikan, Malaysia: McGraw Hill

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES

Sugiyono, 2000. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta

Winny Retna, Muzahar,Lily, Rina, 2013. Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan, artikel,

http://webcache.googleusercontent.com. Diakses Februari 2014

Lampiran: Karakteristik calon anggota Koperasi


[102]

1) Lingkungan tempat tinggal

Gambar 1.: Lingkungan Tempat Tinggal 2)Usia calon anggota koperasi

Gambar 2 : Usia

3) Pendidikan

Gambar 3. Pendidikan

4) Pendapatan/Penghasilan Keluarga

Gambar 4. Penghasilan Keluarga 5)Tanggungan Keluarga

Gambar 5: Tanggungan Keluarga


[103]

WAKAF MODAL ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM DI KOTA MEDAN

Saprinal Manurung

Azuar Juliandi Irfan


RINGKASAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan skala prioritas pemerintah Kota Medan dalam pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan ekonomi yang beroritenasi pada kesejahteraan materi akan memiliki dampak negatif bagi pemerataan pembangunan. Maka tujuan pembangunan hendaknya menselaraskan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan akhirat. Gap antara masyarakat miskin dan kaya di Kota Medan akan dapat diminimalisir secara simultan, jika kegiatan pembangunan dapat memaksimalkan kekayaan yang dimiliki ummat Islam. Salah satu alternatif kekayaan yang dapat dihimpun serta dijadikan modal dalam memacu pembangunan ekonomi di Kota Medan adalah, melalui pemanfaatan harta wakaf masyarakat muslim di Kota Medan, baik dalam bentuk wakaf uang maupun wakaf tanah. Keberadaan harta wakaf tersebut, hendaknya dapat dikelola secara produktif dan digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya ummat Islam. Produktivitas harta wakaf tentu akan berkorelasi secara positif bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata. Sebab harta wakaf produktif dapat digunakan sebagai investasi, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Bahkan dapat juga digunakan dalam pembiayaan modal usaha bagi para pelaku usaha ekonomi secara bergilir. Namun proses pendistribusian harta wakaf hendaknya dilakukan secara terstruktur, profesional dan proforsional, agar tujuan wakif dan ummat Islam dalam merasakan kontribusi harta wakaf bagi peningkatan kesejahteraan ummat Islam dapat terealisasi secara maksimal.

Kata kunci: pembangunan, harta wakaf, kesejahteraan, sosial ekonomi

Pendahuluan Usaha meningkatkan kesejahteraan

masyarakat merupakan salah satu perhatian serius pemerintah Kota Medan. Melalui kebijakan pembangunan pemko Medan berusaha mengoptimalkan segala potensi sumber daya yang dimiliki dengan mengimplementasikan melalui proses pembangunan ekonomi

berkelanjutan (sustainable). Repetto berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai suatu pelaksanaan yang diarahkan seluruhnya secara alamiah, dimana manusia dan sumber keuangan dalam suatu negara dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat secara


[104]

berkesinambungan dalam jangka panjang (Hasan: 2007). Oleh sebab itu, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidak merataan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Tadaro: 1995).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya sebagai suatu kondisi yang diperlukan (necessary condition) bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Islam melihat konsep pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada aspek materi, tetapi lebih jauh diperlukan suatu tata nilai, etika dan moral, yang dilingkupi dari nilai-nilai keagamaan, agar keseimbangan pembangunan antara duniawi dan ukhrawi dapat tercapai. Ketika pembangunan ekonomi sebagai aktivitas yang mensinerginakan antara tujuan duniawi dan ukhrawi, maka optimalisasi tujuan kesejahteraan ummat manusia dalam semua dimensinya akan dapat tercapai. Oleh sebab itu, aspek moral dan material, ekonomi dan sosial, spritual dan fisikal tidak dapat dipisahkan, sebab kebahagian yang ingin dicari tidak hanya di dunia ini, melainkan juga di akhirat kelak. (Khurshid : 1997).

Meinstrem pembangunan ekonomi yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan materi duniawiyah, hanya menghasilkan kesejahteraan dan kebahagian bersifat semu, sebab ambisi dalam mengejar kekayaan materi dunia akan membawa konsekuensi pada penyakit physicology berupa cinta dunia (hubbuddunya), bahkan bermetamorfosis

pada hilangnya tanggungjawab sosial dalam hubungan ukhuwah Islamiyah, dimana rasa kekeluargaan dan persaudaraan diantara sesama umat Islam dan ummat manusia akan hilang. Oleh sebab itu, konteks kesejahteraan material harus dijadikan sebuah harapan agar dapat dipergunakan dalam memenuhi kewajibannya terhadap Allah, masyarakat, keluarga dan dirinya sendiri dalam mencapai kebahagian di dunia dan akhirat. (Khan: 1994).

Keseimbangan dalam tercapainya tujuan pembangunan, tentu membutuh-kan berbagai sumber daya, salah satunya modal (capital). Modal sebagai salah satu entry point dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dieksplorasi dari sumber kekayaan ummat Islam. Diantaranya dengan mengimplementasikan sistem ekonomi berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman, dengan cara mengoptimalkan peran badan amil zakat, badan wakaf Indonesia, perbankan syari’ah, asuransi syari’ah dan institusi-institusi keuangan Islam lainnya. Salah satu potensi kekayaan ummat Islam yang belum digali secara maksimal adalah harta wakaf. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 120 triliun rupiah pertahun, sementara Djunaedi (2013) memperkirakan bahwa aset wakaf nasional mencapai 3,49 miliar meter persegi tanah, pada 420.003 titik diseluruh nusantara, bila dikonversi pada nilai rupiah mencapai 349 triliun rupiah. Sementara di Sumatera Utara jumlah harta wakaf diperkirakan mencapai 3,23 triliun dikonversi dari harta wakaf dalam bentuk tanah seluas 32.293.815 meter persegi pada 16.084 lokasi (Harahap :


[105]

2011) dengan asumsi harga tanah rata-rata Rp. 100.000,- permeter persegi. Khusus di Kota Medan jumlah tanah wakaf baru, telah disertifikasi mencapai 125 sertifikat, terdapat di kecamatan Medan Timur 1 sertifikat, Medan Johor 5 sertifikat, Medan Amplas 5 sertifikat, Medan Tuntungan 5 sertifikat, Medan Denai 17 sertifikat, Medan Marelan 15 sertifikat, Medan Labuhan 12 sertifikat, Medan Deli 16 sertifikat, Medan kota 11 sertifikat, Medan Perjuangan 10 sertifikat, Medan Sunggal 2 sertifikat, Medan Petisah 1 sertifikat, Medan Barat 1 sertifikat Medan Helvetia 4 sertifikat, Medan Selayang 8 sertifikat, Medan Area 11 sertifikat dan Medan Baru 1 sertfikat. (Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, 2013). Adapun potensi wakaf uang dengan jumlah penduduk ummat Islam di Kota Medan sebesar 1.422.237 jiwa (BPS Kota Medan, Sensus Penduduk 2010), dengan asumsi 30 % (426.671 jiwa) yang bekerja secara produktif, maka potensi wakaf uang dapat diperkirakan mencapai Rp. 51.200.520.000,- per tahun.

Besarnya potensi wakaf tanah dan uang yang ada di Kota Medan, tentu dapat dijadikan sebagai modal dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya ummat Islam dalam merealisasikan tujuan pemko Medan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan harta wakaf dalam modal pembangunan ekonomi hendaknya harus diimplementasikan dalam bentuk wakaf produktif. Sebab produktivitas harta wakaf akan menjadikan sirkulasi kekayaan dan keuntung dinikmati seluruh lapisan masyarakat di Kota Medan. Intinya harta wakaf produktif dapat digulirkan secara

continue dalam memacu dan membangun aktivitas ekonomi masyarakat maupun pemerintah dalam melaksanakan investasi untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Peran Pemko Medan Dalam Memberdayakan Harta Wakaf di Kota Medan

Proses pembangunan ekonomi tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al Ghazali berpendapat perlunya perhatian yang lebih besar dari pemerintah agar masyarakat mendapat-kan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Bahkan Ibnu Khaldum mengemukakan bahwa kesejahteraan merupakan jaminan terbaik dari harga moderat dalam sebuah perubahan cepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Oweiss: 2007)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan pembangunan, melalui ketersediaan modal/dana yang cukup. Sebab modal merupakan faktor penting (urgent) dalam membiayai berbagai aktivitas pembangunan pemerintah, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, jembatan, pengairan, pertanian, rumah ibadah, dll. Dalam memenuhi ketersediaan modal pemerintah, maka perlu digali berbagai sumber modal alternatif agar kegiatan operasional pembangunan ekonomi dapat terealisasi. Penggalian sumber modal alternatif dapat dilakukan melalui pemberdayaan kekayaan umat Islam, seperti


[106]

mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta mengefektifkan kegiatan operasional perbankan, asuransi, reksadana, dll. Keseluruhan aktivitas ekonomi syari’ah tersebut tentu secara fundamental dapat memberikan efek positif terhadap sirkulasi kekayaan diantara masyarakat dalam mencapai kehidupan berkeadilan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Merujuk pemikiran Taqiyuddin (1996), aktivitas ekonomi suatu negara berusaha memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sistem ekonomi yang dijalankan tidak terlepas dari penggunaan sumber modal dalam usaha memutar roda perekonomian negara, sebab sistem ekonomi Islam menjelaskan distribusi kekayaan dan kepemilikan, serta bagaimana melakukan transaksi terhadap kekayaan secara baik dan benar.

Penggalian sumber modal alternatif secara optimal melalui sistem ekonomi syari’ah, dalam memacu pembangunan Kota Medan belum direalisasikan secara efektif. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan pemerintah Kota Medan dalam membangun sistem ekonomi berlandaskan syari’ah. Bahkan pada pemilihan kepala daerah Kota Medan tahun 2010 dan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2013, tidak satupun Calon Walikota dan Gubernur yang berlatar belakang beragama Islam, menawarkan konsep pembangunan ekonoi berlandaskan nilai-nilai syariah. Hal ini tentu sangat ironis bila potensi kekayaan yang tersedia khususnya harta wakaf di Kota Medan tidak dapat diberdayakan secara optimal dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Jika melihat perkembangan ekonomi global saat ini, dimana ekonomi syari’ah telah menjadi hot issue (isu hangat) yang menjadi perbincangan berbagai kalangan ahli ekonomi di dunia. Bahkan ekonomi syari’ah telah disimpulkan sebagai salah satu sistem ekonomi alternatif dalam menghadapi krisis ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Bahkan sebagian negara-negara Barat telah menggunakan konsep ekonomi syari’ah sebagai salah satu instumen kebijakan ekonomi dalam menarik investor dari negara-negara asing, khususnya negara Middle East. Maka Indonesia sebagai masyarakat yang mayoritas muslim, tentu dapat melihat peluang tersebut dengan menerapkan sistem ekonomi syari’ah secara konsisten dalam membangun perekonomi negara mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Apalagi perangkat hukum dan undang-undang mengenai lembaga ekonomi syari’ah telah banyak ditetapkan, seperti Undang-Undang Pengelolan Zakat No. 38 Tahun 1999, Undang-Undang Pelaksanaan Wakaf No. 41 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7/1992 tentang perbankan, Fatwa DSN Nomor : 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal Syari’ah.

Khusus dalam Undang-undang wakaf No. 41 yang menekankan pada pengelolaan harta wakaf secara profesional dan produktif, telah menjadi payung bagi pemerintah Kota Medan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan tentang pengelolaan harta wakaf di wilayah administrasi Kota Medan. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Tim Pernsertifikasian Tanah Wakaf oleh Pemerintah Kota


[107]

Medan dalam mengoptimalkan keberadaan harta wakaf bagi peningkatan kesejahteraan ummat. Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dimana dari 21 Kecamatan di Kota Medan, jumlah tanah wakaf yag telah disertifikasi diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu masjid seluas 164.221 meter persegi terdapat di 387 lokasi, Langgar/Musala seluas 60.944 meter persegi terdapat di 175 lokasi, Madrasah/Sekolah seluas 46.392 meter persegi terdapat di 48 lokasi, Kuburan/Pemakam ummat Islam seluas 189.377 meter persegi terdapat di 48 lokasi dan tempat sosial/lainnya seluas 1.643 meter persegi terdapat di 8 lokasi.

Besarnya keberadaan harta wakaf dalam bentuk tanah di Kota Medan tentunya dapat dioptimalkan pemerintah setempat dalam membangunan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah dengan menjadikan harta wakaf menjadi produktif. Esensi wakaf produktif sebagaimana dikemukakan Qahf (2005) adalah sebagai suatu harta benda, dimana pokok kekayaan dari harta tersebut tetap, sedangkan yang diwakafkan pada sesuatu yang dapat dipergunakan dalam kegiatan produksi, sehingga hasilnya dapat di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Berkembangnya institusi wakaf di Indonesia salah satunya Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa keberadan harta wakaf telah mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi negara. Perkembangan ini tidak terlepas dari

landasan ekonomi yang dibangun berdasarkan konsep ekonomi ilahiah (ketuhanan), dimana konsep ini menurut Qardhawi (1997) sebagai suatu sistem yang bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Sehingga secara prinsip, aktivitas ekonomi yang dijalankan setiap individu maupun institusi dalam ekonomi syari’ah senantiasa berusaha mencapai ridho Allah untuk mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat. Maka konsep ekonomi ilahiah dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan pem-bangunan ekonomi umat. Dengan demikian pemerintah Kota Medan dapat secara proaktif dan dalam melakukan pengelolaan harta wakaf secara produktif baik dalam bentuk wakaf tanah maupun uang dengan melakukan kebijakan-kebijakan konstruktif, dalam mengoptimalkan harta wakaf bagi pembangunan ekonomi di Kota Medan. Khusus pada wakaf produktif, kekayaan wakaf yang dimiliki dapat diimplementasikan dalam bentuk investasi dalam bidang modal usaha dan produk bank syari’ah. Hasil keuntungan yang diperoleh dapat digunakan pada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial lainnya.

Dimensi Wakaf Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Medan

Sebagai agama rahmatanlilalamin, Islam senantiasa menghendaki tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat berdiri kokoh dalam bingkai nilai-nilai keadilan. Islam senantiasa berusaha


[108]

mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh umat manusia dengan berpedoman pada doktrin alquran dan sunnah. Konsistensi Islam memperhatikan mustad'afun dan berusaha mengangkat derajat mereka pada kedudukan yang lebih tinggi dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan merupakan salah satu tujuan dari ajaran Islam. Tujuan ini dapat direalisasikan dengan mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian harta wakaf melalui hubungan solidaritas sesama umat Islam (Ukhwah Islamiyah).

Wakaf sebagai shadaqah jariyah dapat memberikan implikasi besar bagi peningkatan ekonomi umat, wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah. Saat wakif mendistribusikan kekayaan dalam bentuk wakaf, maka akan terjadi hubungan sosial (hablumminannas) dalam usaha meningkatkan kesejah-teraan umat, sedangkan keikhlasan wakif dalam mendistribusikan harta wakaf yang dimilikinya di jalan Allah merupakan bentuk implementasi terhadap nilai ketakwaan (Hablum-minallah) yang direfleksikan sebagai rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT. Kedua hubungan tersebut secara jelas mengandung nilai sosial, ekonomi dan religius, karena membawa pada perubahan besar dalam tatanan kehidupan umat, ketika munculnya rasa tanggungjawab sosial bagi peningkatan kesejahteraan diantara umat Islam. Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada umat Islam tentang tanggungjawab sosial diantara sesama ummat Islam dalam ungkapannya

bahwa, "tidak beriman orang yang tidur kenyang, sementara tetangganya kelaparan. (HR. Al-Bukhari)"

Refleksi tanggungjawab sosial ekonomi yang diingatkan Nabi, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendistribusian harta wakaf. Tujuannya adalah agar sirkulasi kekayaan dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya ummat Islam dalam usaha mencapai pemerataan kekayaan berdasarkan prinsip rasa keadilan. Pada prinsipnya pendistribusian wakaf dapat mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara adil dan merata, selaras dengan cita-cita ajaran Islam. Dalam merealisasikan cita-cita tersebut, proses pendistribusian wakaf memerlukan pengelolaan dan pengawasan secara profesional, agar pemanfaatan harta wakaf dapat dipergunakan secara produktif bagi peningkatan kesejahteraan umat. Maka peran lembaga wakaf sangat penting dalam membantu terwujudnya kesejah-teraan umat manusia (Hamami: 2003) dengan menerapkan konsep manajemen, kepemimpinan, keuangan, distribusi secara profesional dan proforsional.

Pendistribusian wakaf yang dikelola secara profesional dan proforsional dapat memberikan harapan bagi wakif dan seluruh umat Islam di Kota Medan, karena efek domino dari pemanfaatan harta wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komporehensif. Prinsip wakaf pada dasarnya merupakan sumber modal potensial bercorak keagamaan, yang memiliki dimensi sosial ekonomi serta dapat diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan realitas dari ajaran


[109]

Islam yang senantiasa berusaha memperbaiki kehidupan sosial ekonomi umat, agar mampu mempertahankan eksistensi hidupnya ditengah-tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Perbedaan struktur dan tingkat sosial ekonomi diantara umat Islam di Kota Medan yang sangat timpang dapat diminimalisir dengan pemanfaatan harta wakaf secara produktif. Melalui pemanfaatan harta wakaf berbagai kebijakan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan dan dimplemen-tasikan secara nyata. Qahaf (2005) memberikan suatu argumen, dimana harta wakaf dapat dimanfaatkan dalam membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus; memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah; memelihara orang jompo dan membantu yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka; melindungi anak-anak, ibu-ibu dan keluarga lemah; membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan; memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan dan lainnya baik di kota maupun di desa tempat tinggal; memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal; membantu imam-imam masjid, khotib dan orang-orang yang menjaga mesjid; membangun masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya dengan mushaf al-qur’an dan kitab-kitab, dan juga berinfak untuk keperluan masjid; membantu proyek pembangunan kesehatan dan orang-orang sakit; dan memperbaiki jalan-jalan

baik di kota maupun di desa, sebagai proyek pemerintah dapat tercapai secara maksimal.

Implikasi Wakaf Terhadap Kesejahteraan Umat Islam di Kota Medan

Rendahnya tingkat kesejahteraan sebagaian besar umat Islam tidak hanya disebabkan malas bekerja (internal factor) namun juga disebabkan eksternal factor yaitu terjadinya monopoli kekayaan dimana konsentrasi modal hanya berada dikalangan kelompok tertentu. Masyarkat yang tidak memiliki akses terhadap institusi atau kekuasaan, secara alamiah tersingkir dalam komptesisi mendapatkan kehidupan yang layak. Produktivitas kerja yang dimiliki masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga membentuk suatu pola kemiskinan struktural. Data terakhir sensus penduduk serta data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah masyarakat miskin di Indonesia per September 2013 berjumlah 28,55 juta orang (11,47 %). Sementara untuk Kota Medan berdasarkan data dari BKKBN Kota Medan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebanyak 10.702 jiwa dan hampir miskin mencapai 90.294 jiwa, dari total tersebut hampir 85 % diantaranya adalah umat Islam. Jumlah tersebut merupakan suatu angka yang fantastic dan naif bila dibandingkan dengan potensi kekayaan yang dimiliki ummat Islam dan dapat diberdayakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Menelusuri problem kemiskinan ummat Islam di Kota Medan akibat keterbatasan wawasan, kurangnya keterampilan (pendidikan), kesehatan


[110]

yang buruk, serta etos kerja yang rendah tidak hanya diarahkan pada kesalahan masyarakat secara menyeluruhan. Sebab kemiskinan merupakan akibat dari sirkulasi terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam memperhatikan keberadaan masyarakat. Kurangnya perhatian pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilatas pelayanan publik serta kebijakan ekonomi pro-masyarakat telah memacu tinggingi tingkat kemiskinan dikalangan ummat Islam di Kota Medan.

Dalam konotasi jamak suatu sistem pemerintahan, dimana negara mem-punyai kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam bidang sosial maupun ekonomi, agar kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal. Dalam mengimplementasikan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan terjaminnya keter-sedian dalam kebutuhan primer dan skunder, sebagai hak dasar masyarakat dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Menurut Al-Maliki: 2001), jaminan pemenuhan kebutuhan primer meliputi; pertama, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu seperti sandang, pangan dan papan, dimana jaminan ini secara langsung akan dirasakan individu yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarganya. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan kebijakan transfer payment berupa pemberian uang atau barang secara sukarela kepada seseorang/ masyarakat. Sedangkan kategori kedua, jaminan kebutuhan-

kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan berupa jaminan keamanan, pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah sebagai pemilik kebijakan harus dapat memberikan solusi dalam memecehkan problematika dari kesejahteraan sosial masyarakat, dengan melihat realitas kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Tujuannya agar gap antara masyarakat kaya dan miskin tidak memiliki jarak yang sangat lebar secara terus-menerus. Dalam kajian psikologis, lebarnya gap kesejahteraan masyarakat miskin dan kaya di Indonesia, pada umumnya disebabkan oleh sistem ekonomi yang dibangun lebih mengarah pada usaha pencapai tingkat kekayaan materi secara berlebih, sehingga kontrol diri melalui akal dan jiwa menjadi absurd. Sementara motivasi keserakahan terus berkembang menjadi dewa dalam memenuhi nafsu keserakahan sebagian manusia untuk tetap eksis dalam mencapai kebahagian hidup di duniawi. Sehingga kekayaan terkonsentrasi pada segelintir masyarakat dan berputar dalam lingkup mereka sendiri. Bila terjadi pendistribusian kekayaan, hal itu hanya sebatas pada saat transaksi jual beli dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, bikla kondisi ini terus berlangsung secara simultan, maka tingkat kemiskinan masyarakat Islam di Kota Medan akan terus menjadi problem sosial bagi pemko Medan yang akhirnya tidak akan dapat terselesaikan.

Untuk itu diperlukan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan, melalui pemberdayaan kekayaan ummat Islam salah satunya


[111]

dengan mengoptimalkan harta wakaf. Dalam prinsip Islam, pemecahan masalah kemiskinan senantiasa mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, sebab hakikat permasalahan kemiskinan yang melanda umat manusia adalah berasal dari distribusi harta yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat (Taqyuddin: 2000). Dalam menyelesaikan masalah kemiskinan salah satunya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemberdayaan harta wakaf secara produktif yang pendistribusiannya dilakukan secara terstruktur, profesional dan proforsional. (Manurung: 2005). Sehingga konsep distribusi kekayaan dalam bentuk tranfer payment dapat terealisasi secara efektif dan berkesinambungan.

Konsep transfer payment secara prinsip merupakan sistem ekonomi yang berusaha menjaga keseimbangan dalam pendistribsuian kekayaan, tujuan akhirnya adalah terjadi pendistribusian kekayaan secara merata ditengah-tengah kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Secara fundamental kegiatan transfer payment lebih dahulu telah diterapkan Islam dengan cara mengoptimalkan lembaga-lembaga ekonomi syari’ah dalam proses distribusi kekayaan. Mengutif pendapat Chapra (2000) bahwa Islam memiliki persiapan inistitusional yang sudah terpasang untuk memperoleh dana bagi tujuan kemaslahan masyarakat secara keseluruhan melalui pembayaran zakat (termasuk usyr) dan kontribusi sukarela dalam bentuk sedekah dan wakaf.

Sebagai masyarakat mayoritas, umat Islam Indonesia dapat memanfaatkan berbagai sumber modal yang dimiliki dengan mengoptimalkan pengelolaan harta zakat, wakaf, infak, sedekah, takaful, perbankan, reksadana dalam melakukan transfer payment. Penggalian dan pengelolaan kekayaan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan lembaga-lembaga ekonomi syari’ah agar proses distribusi kekayaan memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan ekonomi umat serta memacu pertumbuhan ekonomi negara. Khusus harta wakaf, saat ini merupakan salah satu sumber kekayaan yang sangat potensial diberdayakan. Banyak harta wakaf yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia, namun sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal, menurut data DEPAG Republik Indonesia Tahun 2003 jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M2 (Tamam : 2006), sedangkan hasil penelitian yang dilakukan DEPAG RI dan CSRC (Centre For the Study of Religion and Research) asset wakaf di seluruh Indonesia mencapai 362.471 lokasi dengan nilai nominal mencapai 590 triliun yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga menjadi cost centre yang memerlukan inverstor untuk memproduktifkannya. Bahkan Mustawa Edwin mengatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia adalah sekitar 3 triliun/tahun. (Tabung Wakaf : 2007)

Besarnya potensi jumlah harta wakaf di Indonesaia khususnya di Kota Medan dapat memberikan harapan bagi pembenahan ekonomi umat. Sebab kekayaan tersebut dapat dijadikan modal


[112]

pembangunan sosial ekonomi masyarakat dalam mencapai titik equalibrium (keseimbangan) ekonomi dalam mencapai tingkat kesejahteraan umat. Konteks wakaf hanya sebagai aktivitas ibadah ilahiah perlu direvisi kembali dengan melihat esensi dari potensi yang dimiliki harta wakaf dalam peningkatan kesejahteraan umat. Wacana wakaf sebagai ibadah muamalah dalam kegiatan sosial ekonomi perlu dikembangkan bahkan Akgunduz & Ahmet (Baskan: 2007) mengatakan wakaf adalah sebagai kebaikan yang memiliki keberkahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terus-menerus dan menjaga orang lain agar mendapatkan kekayaan miliknya. Pemanfaatan harta wakaf dalam peningkatan kesejahteraan umat tidak terlepas dari proses pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Impementasi Pemanfaatan Harta Wakaf di Kota Medan

Dalam konteks pembangunan ekonomi (economic development), harta wakaf dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pada sektor-sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, penerangan, jembatan, modal usaha dan sebagainya yang manfaatnya akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Zaim (2007) “Dalam ekonomi nasional wakaf berhubungan secara langsung dengan distribusi kekayaan, sebab harta wakaf dalam periode pembentukannya melakukan transfer kekayaan pada masyarakat. Adapun pesan yang diberikannya adalah berusaha mempertahankan sebuah keberhasilan wakaf dalam aktivitas pendistirubusi

yang diatur secara rasional dalam kegiatan pembangunan. Pemanfaatan wakaf dalam kegiatan pembangunan tidak terlepas dari prinsip rasional, karena wakaf mengandung pesan sebagai penopang dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Maka prinsip rasionalitas dalam menopang pembanguan kesejahteraan umat dalam pengumpulan harta wakaf perlu diterapkan prinsip tarif. Dimana prinsip tarif dapat diaplikasikan dalam sistem perekonomian modern berupa konsep permintaan (demand) dan penawaran (supply) terhadap harta wakaf, disamping sistem distribusi kekayaan dari wakif kepada mauquf ‘alaih melalui suatu lembaga pengelola wakaf yang disebut mutawalli.

Dalam sistem perekonomian modern, distribusi harta wakaf yang dimanfaatkan dalam kegiatan produktif, implikasinya tentu akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Terjadinya sirkulasi kekayaan secara gradual (terus-menerus) memberikan dampak psikologis bagi seluruh umat Islam, sehingga mengeluarkan sebagian harta bagi kepentingan masyarakat umum dapat menjadi trend baru bagi masyarakat muslim. Sebab distribusi kekayaan khususnya harta wakaf sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab bagi seorang muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta yang tujuan dimanfaatkan dalam kegiatan muamalah.

Bila merujuk perkembangan pemanfaatan harta wakaf di negar-negara Eropa, Afrika dan Asia, secara prinsip


[113]

telah berhasil memajukan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah negara Afrika yang berhasil dalam pembanguna masjid dan pendidikan Alquran, pembangunan gedung sekolah mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, memberikan beasiswa kepada pelajar dan pendidikan gratis, menyediakan fasilitas kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan, medical chek up, dan makanan tambahan), membantu usaha kecil umat Islam dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan umat Islam yang seluruhnya dibiayai dari harta wakaf. (Raissouni : 2007). Bahkan dalam tulisan Raissouni (2007) tentang Islamic “Waqf Endowment” Scope and Implications melalui penelitian tentang Islamic Waqf Endowment In Some Islamic Countries, memperlihatkan distribusi dana sumbangan wakaf yang diperoleh dari umat Islam telah dialokasikan untuk berbagai aktivitas amal seperti : 27 % untuk perluasan mesjid, 11 % untuk aktivitas mesjid, 11 % untuk lembaga pendidikan, 9 % untuk musafir, 8 % untuk lembaga pendidikan alquran, 7 % untuk rumah sakit dan mushollah (surau), 5 % untuk 2 tempat suci (Mesjidil Haram & Mesjidil Aqsa), 5 % untuk kaum miskin dan fakir miskin, 17 % untuk bermacam-macam kegiatan (usaha mikro, mini market).

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan, proses pengumpulan dan pendistribusian harta wakaf dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat telah direalisasikan beberapa negara, bahkan negara Singapura yang minoritas penduduk muslim dalam Singapore

International Waqf Conference 2007 menjadikan harta wakaf sebagai salah modal sumber modal dalam pembangunan ekonomi negera mereka. Bagaimana dengan Indonesia?, saat ini pemanfaatan harta wakaf dalam bidang sosial seperti pendidikan telah berkembang beberapa dekade, salah satunya adalah Pesantren Gontor dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Namun penggalian dan pemanfaatan harta wakaf sebagai sumber modal dalam aktivitas ekonomi masih belum berkembang, walaupun ada beberapa wacana mengenai penggunaan harta wakaf tunai dalam bentuk investasi, saham, modal usaha kecil, perkebunan dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini pemikiran tersebut masih belum tereaslisasi secara maksimal. Secara nyata sebenarnya pemanfaatan harta wakaf dalam menunjang aktivitas ekonomi ummat merupakan sebuah konsep yang realistis bila terealisasi dalam sistem perwakafan di Indonesaia, bahkan pengaruhnya sangat besar dalam memecahkan masalah (problem solving) perekonomian ummat Islam dewasa ini.

Merujuk pada negara India, dimana penggunaan harta wakaf dalam kegiatan ekonomi telah diaplikasikan dalam bentuk pendirian “kompleks-kompleks perbelanjaan dan pusat-pusat keuangan dengan tujuan memperoleh pendapatan melalui proyeksi keuntungan dari kegiatan operasional usaha tersebut, seperti komplek perbelanjaan Baitul Mukarraman di Kota Dhaka yang menyediakan tenaga kerja dengan jumlah besar dari masyarakat dan sebuah tempat publikasi keuangan, sebuah auditorium besar untuk berbagai


[114]

aktivitas dan mesjid negera. (Sadeq: 2002). Penggunaan harta wakaf dalam aktivitas ekonomi di India tidak terlepas dari pengembangan konsep wakaf dalam bentuk wakaf tunai. Sebab secara prinsip pemanfaatan wakaf tunai telah berkembang dibeberapa negara seperti Turki, Mesir, Afrika, Syiria, Sudan, Iran, Malaysia dan Singapura.

Dalam sejarah wakaf tunai telah digunakan dibeberapa negara Islam, seperti pada masa Ottoman, dimana kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya dibiayai dari pemberian dan sumbangan dari masyarakat yang mampu melalui wakaf tunai, pengaruhnya menjadi unsur terpenting bagi kelangsungan dalam struktur masyarakat pada masa Ottoman. Dalam sebuah catatan sejarah terdapat pelajaran penting dari penggunaan wakaf tunai, yaitu berdirinya Bursa Wakaf Tunai pada tahun 1563 yang keuntungan atau modal rationya dibukukan pada periode 1667-1805. Kemudian dikeluarkan bagi pendirian empat usaha yang keseluruh dananya diperoleh dari keuntungan operasional penggunaan harta wakaf. Usaha yang didirikan dari modal wakaf dilakukan melalui kerjasama bagi hasil (mudharabah atau musyarakah/inan). Selanjutnya usaha tersebut berkembang, menyebabkan terjadi perubahan terhadap keuntungan yang diperoleh mencapai 9 sampai 12 persen, sementara modal awal dalam pendirian usaha tersebut tidak berkurang. Contoh ini membuktikan, wakaf tunai pada masa Ottoman dengan cara meminjamkan uang untuk kegiatan usaha telah berkembang dan telah

memberikan keuntungan dengan jumlah modal awal tetap. (Çzakça: 2007) .

Sementara itu perkembangan wakaf tunai di negara Turki telah ada sejak masa Ottoman. Melalui data yang dikemukakan IRTI/IDB, wakaf tunai dalam pengaturan kepemilikannya dilakukan Depertemen Umum Wakaf Turki dan telah berkembang serta mampu mendistribusikan kekayaan pada tempat ibadah (mesjid) 4.400 buah, asrama mahasiswa 500 buah, pusat bisnis 453 buah, hotel/penginapan 150 buah, tempat usaha 5.348 buah, apertemen 2.254 buah kepemilikan yang lain 24.809 buah. (Çzakça: 2007). Sedangkan wakaf tunai di Syiria ditunjukkan dalam fakta sejarah pada tahun 1578 Gubernur Ahmad Mataf memiliki modal dalam wakaf tunai mencapai 10.000 dinar emas yang diperoleh dari sumbangan masyarakat. Kemudian dana tersebut direlokasikan untuk kegiatan ekonomi negara sebesar 10%, selanjutnya modal tersebut dipinjamkan pada individu atau kelompok dengan tingkat resiko yang kecil, dengan cara memilih individu atau kelompok yang memenuhi syarat peminjaman. Adapun keuntungan dari pinjaman modal individu atau kelompok diberikan kepada masyarakat miskin. (Çzakça: 2007)

Sejarah wakaf tunai di Mesir telah diungkan dari berbagai sumber yang memperlihatkan sejumlah besar uang telah dimanfaatkan Mesir pada Abad ke 18 untuk berbagai institusi-institusi agama seperti Universitas Al-Azhar dan juga untuk pembangunan tempat suci.


[115]

Sejumlah uang juga telah dialokasikan untuk kegiatan perayaan Maulid Nabi dan Nabi-nabi yang lain (Behrens-Abouseif, 1994), kesemua uang tersebut merupakan sumbangan yang dikumpulkan dalam bentuk wakaf. Lebih jauh kita mengetahui sebuah fakta bahwa Abidin Bey yang menjadi Amir Al-Hajj pada tahun 1620-an memiliki seperampat dari keseluruhan bangunan yang ada di Kairo. Pembangunan ini telah mencapai tahap penyelesaian melalui sistem wakaf termasuk luas perumahan dibeli dengan tunai. Keuntungan dari operasional bangunan ini telah disumbangkan pada masyarakat yang berada di kota suci. (Çzakça: 2007)

Fakta di atas memperlihatkan wakaf tunai telah berkembang dibeberapa negara dalam bentuk aktivitas ekonomi. Perkembangan ini tidak terlepas dari pemikiran yang dikemukakan beberapa ulama. Imam Muhammad al-Syahbani memberikan suatu argumen bahwa wakaf tunai dapat dipindah-pindahkan serta dapat dialokasikan dalam kegiatan usaha dengan sistem mudharabah, kemudian penambahan modalnya dapat diperoleh dari uang sumbangan yang diberikan masyarakat, argumen ini juga didukung oleh Imam Zufer. Adapun pemikiran Imam Malik memberikan argumen bahwa keuntungan yang diperoleh dari operasional wakaf tunai dapat dialokasikan untuk pembayaran zakat, dengan mengecualikan pengeluaran zakat dalam bentuk sumbangan dan obligasi, namun secara spesifik dia tidak memberikan argumen tentang persamaan alokasi zakat dengan wakaf untuk kegiatan operasional dalam bentuk kegiatan ekonomi, akan tetapi

pemikiran Imam Malik telah memberikan suatu wacana bahwa wakaf tunai secara prinsif dapat didistribusikan dalam bentuk wakaf dari keuntungan yang diperoleh dalam aktivitas ekonomi. Adapun pendapat Imam Shafi’i, wakaf sah untuk dimanfaatkan dari keuntungan yang diperoleh dengan tidak mengurangi harta wakaf. Ia mengatakan bahwa kondisi modal yang bersih akan tetap terjaga terhadap keberadaan wakaf tunai karena keuntungannya tidak mungkin dapat ditetapkan mereka. Sedangkan Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam argumen tentang wakaf tunai juga sejalan dengan pemikiran dari ulama di atas, dimana kondisi yang menunjukkan bahwa pemindahan sumbangan yang banyak dapat diterima melalui suatu kepemilikan dari wakaf ini tidak hanya dalam bentuk konsumsi dan penyimpanan. (Mandaville: 1979, Suhrawardy: 1911, Çzakça: 2007)

Bahkan Sadeq (2002) mengemukakan wakaf tunai dapat ditingkatkan penggunaannya menjadi sertifikat wakaf dari golongan agama yang berbeda dalam perencanan beberapa proyek. Jadi anggota dari beberapa individu atau institusi yang berbeda dapat membeli sertifikat wakaf dan kemudian bekerja sama dalam pembiayaan beberapa proyek-proyek yang telah direncanakan. Wakaf tunai yang berbeda dapat dimanfaatkan individu dalam setiap aktivitas wakaf. Ini tentu memberikan suatu efek berupa sumber penghasilan dari penggunaan wakaf untuk proyek besar dan juga dalam bentuk usaha sendiri. Perencanaan proyek-proyek ini selanjutnya akan dibiayai dari pendapatan wakaf.


[116]

Maka perlu dipertanyakan kembali pada pemerintah tujuan mereka meminta bantuan dari lembaga-lembaga donor dalam membangun perekonomi Indonesia. Dalam informasi yang dirilis pemerintah Republik Indonesia, nilai hutang (pinjaman) Indonesia September 2013 telah mencapai 2.273,76 triliun. Bila merujuk pada data Depag dan CSRC dimana potensi wakaf yang dimiliki Indonesaia sebesar Rp. 590 triliun dengan prosfek pengumpulan wakaf per tahun mencapai 3 triliur rupiah, tentu sangat naif rasanya Indonesaia mengemis dalam mendapatkan bantuan berupa hutang dari negara-negara asing.

Besarnya jumlah hutang yang dimiliki Indonesia saat ini, memerlukan kebijakan baru dengan menyatukan seluruh komponen anak bangsa baik masyarakat, eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memiliki kesamaan persefsi untuk memacu pembangunan ekonomi negara dalam meningkatkan kesjahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat berupa penggalian berbagai potensi sumber modal yang nantinya dijadikan sebagai modal pembangunan ekonomi negara. Salah satu dari penggalian potensi sumber modal tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan harta wakaf baik dalam kegiatan investasi, bantuan usaha kecil & menengah, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004 dapat dijadikan dasar bagi

mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf di Indonesia.

Sebab undang-undang wakaf telah memberikan kemudahan mulai dari perangkat kepala desa sampai gubernur untuk menggali dan memanfaatkan harta wakaf secara maksimal di masing-masing daerah. Kemudian diberdayakan secara produktif bagi kepentingan masyarakat khususnya dalam pemanfaatan wakaf dalam kegiatan ekonomi. Menurut Qahaf (2005) harta wakaf memiliki nilai ekonomis di dalamnya bila digunakan secara produktif. Pemberdayaan harta wakaf dapat memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju re-produksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.

Pemanfaatan harta wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya pada masa yang akan datang dapat terealisasi dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat mulai dari penguasa, pengusaha, ulama dan masyarakat. Sebab konteks wakaf secara general adalah suatu harta kekayaan yang diserahkan wakif kepada mauquf ‘alaih untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemaslahatan ummat. Sehingga pengelolaan wakaf yang telah diserahkan wakif kepada nadzir (mutawalli), dapat diberdayakan secara produktif dalam menopang aktivitas perekonomian. Konteks wakaf pada dasarnya saat ini adalah bertujuan mendistribusikan kekayaan dalam


[117]

rangka memberi ruang gerak pada setiap muslim untuk menikmati harta kekayaan yang terkonsentrasi pada satu pihak, sehingga terjadi sirkulasi kekayaan dalam membantu masyarakat dalam usaha meningkatkan kemampuannya mencapai kesejahteraan.

Penutup Perkembangan sistem

perekonomian yang semakian pesat, sumber-sumber modal alternatif potensial dapat diberdayakan dalam menopang aktivitas perekonomian pemerintah Kota Medan. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi harta wakaf melalui pemberdayaan harta wakaf menjadi produktif. Dalam beberapa literature dan kajian tentang harta wakaf ternyata dapat dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah. Berbagai keberhasilan dalam pemanfaatan harta wakaf telah terbukti dibeberapa Negara seperti Turki, Mesir, Afrika, Syiria, Sudan, Iran, Malaysia dan Singapura. Dimana alokasi harta wakaf dipergunakan dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang berdampak sistemik dalam peningkatan kesejahteraan ummat Islam pada khususnya dan masyarakat secara umum. Di Kota Medan jumlah harta wakaf dalam bentuk uang dan tanah memiliki potensi yang sangat besar. Jika dieksplorasi secara maksimal akan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Adanya harta wakaf dalam bentuk tanah yang telah tersertifikasi pada saat ini di Kota Medan belum terealisasi secara efektif. Sementara penerimaan dari wakaf uang belum berjalan secara

efektif. Untuk itu pemerintah Kota Medan membuat berbagai kebijakan dalam mengoptimalkan potensi harta wakaf yang dimiliki, salah satunya adalah dengan membentuk tim pensertifikasian harta wakaf dalam bentuk wakaf pertanahan.

Daftar Pustaka Al-Maliki, Abdurrahman. (2001). Politik

ekonomi Islam. Bogor: Al-Izzah. Ahmad, Khurshid. (1997). Pembangunan

ekonomi dalam perspektif Islam, Jakarta: Risalah Gusti.

An-Nabhani, Taqyuddin. (1996). Membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.

Behrens-Abouseif, Doris. (1994). Egypt’s adjustment to Ottoman rule, institutions, waqf and architecture in Cairo. Leiden: E.J.Brill, 1994.

Baskan, Birol. (2002), Waqf system as a redistribution mechanism in Ottoman empire. Northwestern University, Department of Political Science.

Badan Wakaf Indonesia. (2013). Potensi wakaf Indonesia capai 120 triliun. http://tabligh.or.id/2014/bwi-potensi-wakaf-indonesia-capai-120-triliun/. Dikunjungi 20 Pebruari 2014.

Badan Pertahanan Nasional Kota Medan. http://kot-medan.bpn.go.id/home.aspx

Chapra, Umer M. (2000). Islam dan pembangunan ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press.

Djunaedi, Achmad. (2013). Memproduktifkan aset wakaf


[118]

nasional. Jakarta: Badan Wakaf Nasional.

Raissouni, Ahmed. (2007). Islamic waqf endowment’ scope and implications, http://www.isesco.org.ma/pub/ Eng/Waqf/Chap4.htm, dikunjungi 13 April 2007.

Georgy, Mary. (2001). An overview of issues in charity litigation in Malaysia 2001. The International Journal of Not-for-Profit Law 4, No. 1.

Hamami, Taufiq. (2003). Perwakafan tanah dalam politik hukum agraria nasional. Jakarta: Tata Nusa.

Harahap, Sumuran. (2011). Prospef wakaf uang di Indonesia. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

Jon, Mandaville E. (1979). Usurious piety: the cash waqf controversy in the Ottoman empire, IJMES, Vol.10, No.3, pp.289-308.

Khan, M. Akram. (1994). An introduction to Islamic economic. Kuala Lumpur: Zafar Sdn Berhad.

Kompas, Data Kemiskinan dan Kemiskinan Data, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/30/ opini/ 1653469.htm, dikunjungi 2 Mei 2007.

PKPU Online, (2009). Wakaf produktif ; sebuah alternatif untuk pemberdayaan ummat, http://kua-ampekangkek.blogspot.com/2009/06/wakaf-produktif.html. Dikunjungi 14 Oktober 2013.

Qahaf, Mundzir. (2005). Manajemen wakaf produktif. Jakarta : Khalifa.

........................ (2013). Fatwa waqaf and trusts,http://www.awqafsa.org.za/library%20&% 20resources/ waqf %20articles/awqaf%20&%20trusts

%20m%20kahf.pdf, Dikunjungi 13 April 2013.

Sadeq, Abdul Hasan M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. Jeddah, Arab Saudi: Islamic Development Bank & Islamic Research and Training Institute.

S. Manurung. (2005), Kontribusi BAZ dalam pembangunan ekonomi ummat Islam propinsi Sumatera Utara Tahun 1996 – 2002. Tesis Program Pascasarjana Ekonomi Islam-Institus Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Non Publikasi.

Sabahttin Zaim (2012), The influence of awqaf on economic development, http://awqafsa.org.za/wp-content/uploads/2012/07/PROF-SABAHATTIN-ZAIM-24082002.doc. Dikunjungi 2 Mei 2013.

Suhrawardy, A. al-Ma’mun. (June, 1991). The waqf of movables. Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. VII, No.6, New Series, pp.323-430

Tadaro, Michael P. (1995). Pembangunan ekonomi di dunia ketiga. Jilid 1, Jakarta : Gramedia, 1995.

Tabung Wakaf Indonesia. (2007). Masa depan wakaf di Indonesai. https://www.mail-archive.com/[email protected]/msg02281.html. Dikunjungi 11 Juni 2013.

Tamam, Mundzir. (2006). Menuju pengelolaan wakaf yang profesional, http://www.republika.co.id/ suplemen/ cetak detail.asp?mid=5&id=240006&kat_


[119]

id=105&kat_id1=147&kat_id2=217, Dikunjungi 11 Juni 2007.

Zakça, Murat Ç. (2002). Latest developments in the Western non-profit sector and implications for Islamic Awqaf. Islamic economic institution and the elimination of poverty. London: The Islamic Foundation.

........................ (1997). Towards a comparative economic history of the waqf system. Al-Shajarah. Vol. 2, No. 1, pp. 63-102. Kuala Lumpur, Malaysia.

Qahaf, Mundzir, (2005). Manajemen wakaf produktif. Jakarta: PT. Khalifa

Qardhawi, Yusuf. (1997). Nornam dan etika ekonomis Islam. Jakarta : Gema Insani Press.

Hasan, Zubair. (2006). Sustainable development from an islamic perspective: meaning, implications, and policy concerns. Journal King Abdul Aziz University. Islamic

Economics, Vol. 19, No. 1, pp. 3-18.

Dewan Syariah Nasional, Nomor : 40 Tahun 2003 Tentang Pasar Modal Syari’ah. http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/40-pasar_modal_syariah.pdf

Biro Pusat Statistik RI, Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2006, No. 47/IX/1 September 2006

Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan di Indonesia.


[120]

MODEL PENGEMBANGAN KOTA MEDAN SUDUT PANDANG PERENCANAAN WILAYAH

Syaiful Bahri

Dosen PNS Kopertis Universitas Muhammadyah Sumatera Utara

[email protected]

Ringkasan

Perencanaan wilayah mencakup terhadap semua aspek pembangunan yang bersifat komprehensif dan holistik yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat masyarakat. Pembangunan dengan basis yang kokoh dan berkesinambungan dengan pemanfaatan segenap sumberdaya secara optimal sehingga terhindarkan dari enclave dan esklusivisme dan tidak hanya bergantung berdasarkan kepada prinsip resources base. Untuk mencapai visi kota yang berbasis industri dan jasa ke depan sesuai dengan visi Indonesia untuk menjadi negara industri terkemuka di kancah dunia intenasional, maka investasi terhadap pembangunan infrastruktur pendukung yang menunjang kegiatan perekonomian adalah merupakan suatu hal yang mutlak. pembangunan sektor industri dan sektor jasa akan menghasilkan output yang lebif fokus dan semakin terspesialisasi dengan mengacu kepada prinsip comperative advantage, competitive advantage dan scale of economics Kata Kunci: pemanfaatan sumber daya, pembangunan infrastuktur, pembangunan sektor

industri

Pendahuluan Proses transformasi dan indus-

trialisasi dapat menggerakkan kegiatan di berbagai sektor ekonomi termasuk jasa (services), yang menuntut ketersediaan infrastruktur dan supra-struktur yang semakin meningkat kualitas serta skalanya. Perkembangan kota Medan saat ini sedang mengalami proses industrialisasi yang cukup menonjol. Masalah perkotaan cenderung

semakin kompleks dan memerlukan pengaturan yang mampu mengantisipasi perkembangan kota di masa mendatang; apalagi Medan sebagai kota metropolitan. Masalah pelayanan publik perkotaan sering melampaui batas-batas administratif pemerintahan kota sehigga perlu untuk mengaturan yang efektif dan efisien seperti tata ruang yang kompre-hensif, transportasi, air minum, persampahan, pemakaman dan lain lain


[121]

yang memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan yang lintas wilayah yurisdiksi. Dapat diperkirakan pada masa depan proses transformasi struktural ekonomi akan diikuti proses perubahan spasial akan semakin meluas ke kota-kota lain di sekitarnya. Usaha pembangunan yang dilakukan memung-kinkan ke arah konvergensi. Di masa mendatang kota Medan akan lebih berkembang sebagai growth center yang lebih kuat dibandingkan dengan wilayah lainnya karena manfaat dari penggerak ekonominya dan aglomerasi ekonomi yang terjadi. Keadaan ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal (local economic development) terutama yang berorientasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Integrasi Ekonomi dan Perencanaan Wilayah

Menitikberatkan pembangunan sektor industri dan sektor jasa akan menghasilkan output yang lebif fokus dan semakin terspesialisasi dengan mengacu kepada prinsip comperative advantage, competitive advantage dan scale of economics yang dimiliki akan semakin memantapkan posisi kota untuk berkembang ke arah yang lebih maju.

Proses industrialisasi dan komersia-lisasi perekonomian yang disertai proses spatial development and comunity development secara bersama-sama akan menciptakan konfigurasi SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) yang semakin berubah cepat di masa yang akan datang yang disertai peningkatan jumlah, jenis serta kualitas persaingan dan dihadapi oleh perusahaan, kelompok industri, sektor,

wilayah dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Hal ini akan berlaku baik bagi dimensi barang maupun jasa pada setiap perekonomian. Perubahan konfigurasi ini akan menimbulkan keharusan pada setiap lembaga (institution) termasuk yang bergerak di bidang ekonomi dan perencanaan wilayah untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian yang sebagiannya akan menjurus kepada perubahan mendasar.

Mengembangkan dan membangun suatu wilayah harus meliputi berbagai wilayah sehingga dapat menciptakan manfaat potensi ekonomi wilayah yang pada saatnya akan menciptakan daya saing ekonomi yang kuat untuk wilayah tersebut. Perencanaan wilayah mencakup terhadap semua aspek pembangunan yang bersifat komprehensif dan holistik yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat masyarakat. Berbagai faktor dalam arena dan agenda kehidupan dunia nyata seperti integrasi ekonomi, politik, dan sosial serta budaya maupun adat istiadat, akan bemuara kepada dunia perencanaan yang tentunya sangat kompleks.

Kemajuan ekonomi yang dicapai oleh kota Medan haruslah bertumpu kepada peningkatan investasi, dan oleh karena itu kebijakan pemerintah haruslah diarahkan kepada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan didorong oleh peraturan dan perundangan yang jelas. Ukuran kemakmuran tidak hanya digambarkan oleh peningkatan terhadap pendapatan perkapita masyarakat , tetapi juga harus dilihat dari Angka Indeks Pembangunan Manusianya secara menyeluruh dan melibatkan banyak orang. Penting untuk diungkapkan


[122]

apakah benar-benar terjadi penurunan angka pengangguran selama ini akibat pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Berbagai permasalahan kota Medan yang selama ini masih dapat dilihat adalah penanganan masalah banjir, transportasi dan kemacetan, kebersihan dan persampahan, penataan Pedagangn kali lima (PKL), Ruang Terbuka Hijau yang tidak memadai, pemukiman kumuh dan lain-lain. Permasalahan kota hendaklah dilakukan secara terkoordi-nasi dan terencana yang selama ini sangat kurang dirasakan. Penanganan yang komprehensif dan terintegrasi serta melibatkan masyarakat adalah hal yang segera harus dilakukan.

Community planning dan parcipatory planning adalah pendekatan yang dapat dipergunakan, sehingga masyarakat merasakan bahwa kota Medan adalah milik bersama bukan hanya dirasakan oleh pihak tertentu. Pemetaan terhadap masyarakat miskin ini perlu dilakukan dengan cermat dan tepat sehingga kantong-kantong kemiskinan itu dapat diamati dan dianalis dengan baik, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan dengan akurat. Hal ini adalah masalah klasik yang terus menerus terjadi. Tantangan didalam penanganan pembangunan daerah perkotaan adalah bagaimana kota ditangani dengan sistim manajemen kota yang baik dan terarah. Perencanaan kota yang baik hendaklah disusun sedemikian rupa sehingga permasalah kota dapat diminimalisir. Pendekatan sistim dan komprehensif adalah cara yang tepat untuk dilakukan oleh pemerintah kota

Mendorong perkembangan ekonomi kota

Pembangunan adalah salah satu bentuk perubahan baik ekonomi maupun sosial, modernisasi adalah suatu bentuk khusus (special case) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi (a single facet) dari pembangunan. Disisi lain pertumbuhan ekonomi merupakan aspek utama di dalam pembangunan ekonomi kota. Pembangunan itu sendiri merupakan sebuah proses yang bersifat multidisiplin dan berdampak tidak hanya kepada perubahan struktur ekonomi tapi juga berdampak terhadap perubahan struktur sosial.

Kota modern dilihat tidak secara sempit atau terisolasi hanya sebagai pusat dari sebuah wilayah tertentu, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari sebuah “sistem kota” yakni sebagai anggota dari jejaring kota-kota yang mengitari dalam orbit yang lebih luas. Telah terjadi pergeseran yang radikal didalam struktur metropolitan dari sebuah metropolis yang monosentrik menjadi jejaring yang lebih menyebar dari kota-kota dan desa-desa yang berada disekitarnya secara cepat dan terintegrasi. Ruang ini yang kemudian disebut oleh ahli regional sebagai “kawasan perkotaan (urban regions)

Arah Pertumbuhan masa depan pembangunan yang menekankan kepada 3 aspek fundamental yaitu pertumbuhan (efficiency), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability).

Untuk mencapai visi kota yang berbasis industri dan jasa ke depan sesuai dengan visi Indonesia untuk menjadi negara industri terkemuka di kancah dunia intenasional, maka, investasi terhadap pembangunan infrastruktur pendukung yang menunjang kegiatan perekonomian


[123]

adalah merupakan suatu hal yang mutlak. Dengan demikian upaya mengidentifikasi komoditas-komoditas yang berpotensi tinggi dan cukup berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan konsistensi daya saing yang dimiliki berdasarkan comparative advantage per komoditas dan market share (pangsa pasar) harus sedini mungkin lebih diintensifkan.

Pembangunan dengan basis yang kokoh dan berkesinambungan dengan pemanfaatan segenap sumberdaya secara optimal sehingga terhindarkan dari enclave dan esklusivisme dan tidak hanya bergantung berdasarkan kepada prinsip resousce base. Pengembangan ekonomi dengan mengamati potensi yang ada, sehingga diharapkan terjadi spesialisasi dan keuntungan aglomerasi dalam proses pembangunan serta memperhatikan daya dukung wilayah dan potensi wilayah sekitarnya (hinterland).

Pembangunan ketersediaan sumber energi listrik sebagai daya dukung pengembangan industri dan aktivitas ekonomi wilayah akan lebih memperkokoh pengembangan industrial linkages, producer of consumer goods or orientations, local and export consumption orientations, investment, and credit.

Pembangunan kota secara internal : perbaikan lingkungan kumuh, pengadaan rumah murah, dan lainnya menjadi kurang efektif karena kalah berpacu dengan pesatnya perkembangan penduduk kota. Dampak pembangunan kota mempunyai arti dan dampak yang luas sekaligus tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, akan tetapi melibatkan aspek institusional,

sosial dan lingkungan, keempat aspek itu merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan terintegrasi satu sama lainnya.

Disadari kekeliruan dalam menem-puh strategi pengembangan kota yang selama ini telah disadari oleh para pakar pembangunan kota maupun lembaga-lembaga internasional. Dalam kebijaksanaan bantuan untuk pem-bangunan kota, misalnya Bank Dunia lebih memfokuskan perhatian pada program-programnya dalam rumah murah dan sanitasi bagi kota-kota (urban management). Ini meliputi program peningkatan pendapatan pemerintah kota, pengelolaan lingkungan hidup di perkotaan, peningkatan kemampuan aparat, dan lainnya. Memang yang menjadi masalah dewasa ini adalah bagaimana mengelola perkembangan (growth management) kota-kota yang mempunyai keuntungan-keuntungan komparatif untuk berbagai kegiatan ekonomi. Kenyataannya, kini 40-60 persen GDP (Gross Domestic Product) negara-negara berkembang dihasilkan di wilayah perkotaan. Jelas, bahwa kota-kota besar memiliki peran yang instrumental dalam pembangunan nasional.

Perkembangan kota lebih menggam-barkan krisis ekonomi dibandingkan dengan perkembangan ekonomi. Banyak warga dengan tingkat pendapatan menengah mengalami penurunan kwalitas kehidupan dan banyak pula yang pindah ke wilayah-wilayah di pinggiran kota, dimana penghidupan lebih murah. Sementara, di lain pihak masyarakat berpendapatan rendah banyak yang pindah ke pusat kota. Kebijaksanaan dan strategi


[124]

pembangunan kota di negera-negara berkembang kota-kota besar harus dikelola secara baik, karena akibat-akibat negatif yang ditimbulkannya. Seperti perumbahan kumuh, kemiskinan, kemacatan lalu-lintas, pencemaran lingkungan, kriminalitas dan lain-lain.

Sebagai ilustrasi, Kota Medan letaknya berada di kawasan ujung barat Sumatera adalah merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Dewasa ini Medan telah berkembang demikian pesatnya, sehingga telah melampaui wilayah administratifnya, yang mengakibatkan terlahirnya konsep Mebidang Metropolitan Area (MMA) yang meliputi kawasan Kota Medan, beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai.

Mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa, perdagangan serta industri

Ada banyak cara dalam upaya untuk meningkatkan local economic development bagi setiap wilayah sehingga sektor sekunder (industri dan konstruksi) kontribusinya mencapai lebih dari 30 % terhadap PDRB untuk menjadikan ekonomi yang industrialis berdasarkan penerapan science technology dan knowledge base antara lain : 1) Pengembangan industri yang mampu menghasilkan additional returns yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar serta penguatan terhadap imbalan yang diterima oleh para pekerja. 2) Pengembangan industri yang berpotensi membawa spillover teknologi bagi sector ekonomi lainnya dengan mengembangkan sumber daya manusia, modal, infrastruktur baik fisik maupun

nonfisik. Infrastruktur tidak terbatas hanya pada infrastruktur fisik tapi juga pada infrastruktur non fisik seperti fasilitas umum, fasilitas social, marketing capability, dan technological capability. 3) Pengembangan industri yang memiliki comperative advantage ke competitive advantage berdasarkan kepada industri unggulan yang dimiliki dengan melakukan cluster terhadap jenis industri yang ada. 4) Mengembangkan sektor tersier (perdagangan dan jasa keuangan-perbankan), sehingga tercipta kota perdagangan baik local, nasional maupun internasional. 5) Pengembangan industri ditinjau dari kepadatan (intensive) dan isi (content) dalam hal penggunaan sumber daya alam (natural resources intensive), tenaga kerja tidak terampill (unskilled labor intensive), tenaga kerja terlatih (human capital intensive), physical capital intensive, penggunaan teknologi (technology capital intensive) merupakan upaya mengidentifikasi komoditas yang kompetitif yang berasal dari daerah ini dalam rangka kebijakan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi. Dan 6) Pembangunan dan proses industrialisasi dititikberatkan kepada kegiatan ekonomi yang banyak memanfaatkan sumberdaya tenaga kerja. Penutup

Perubahan struktur ekonomi kota dari sektor sekunder ke sektor tersier yang menjadikan perekonomian mengarah kepada sektor jasa perlu mendapat perhatian khusus. Perlu kebijakan atau peraturan daerah untuk mempertahankan komoditas unggulan yang berorientasi ekspor (baik volume


[125]

maupun nilai ekspor). Dalam konteks kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada peningkatan investasi, maka oleh karena itu kebijakan pemerintah haruslah diarahkan kepada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan didorong oleh peraturan dan perundangan yang jelas. Peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan kinerja dari sektor riil sebagai sumber pertumbuhan utama dengan menghilangkan berbagai distorsi yang bersiafat non ekonomi.

Tantangan yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia di masa mendatang adalah bagaimana caranya mengurangi dan mengatasi gap antara kebutuhan investasi prasarana dan pelayanan perkotaan dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa peluang dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya berkaitan dengan mobilisasi sumber penerimaan yang sudah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah umumnya masih bersifat konvensional (tradisional), seperti misalnya pajak, retribusi dan pinjaman. Pada kenyataannya, di luar sumber-sumber yang bersifat konvensional tersebut masih banyak jenis sumber-sumber lainnya yang bersifat non-konvensional (non-tradisional), yang sebenarnya berpotensi tinggi untuk dikembangkan, seperti misalnya development impact fees, obligasi , dan sebagainya

Peningkatan terhadap pendapatan perkapita dan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada peningkatan Angka Indeks Pembangunan Manusia secara menyeluruh dan melibatkan banyak orang, mengurangi tingkat

pengangguran dengan melakukan peningkatan terhadap penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya serta menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan imbalan balas jasa yang diterima masyarakat serta peningkatan daya beli dalam rangka mengurangi kesenjangan, kemiskinan absolut dan ketimpangan antar wilayah. Daftar Pustaka Bendavid-Val, Avrom, 1991, Regional

and Local Economic Analysis for Practitioners, 4th Edition, Praeger Publisher, New York.

Blair, John P., 1995, Local Economic Development: Analysis and Practice, Sage Publication. USA.

Blau, Mark, 1974,Education and The Employment Problem in Developing Countries, ILO, Geneva.

Faludi, Andreas, 1978, A Reader in Planning Theory, Pergamon Press, Oxford, New York, Toronto, Paris, Frankfurt.

Friedmann, John, 1992, Empowerment The Politics of Alternative Development, Blackwell Publishers Cambridge, Massachusetts, USA.

Fujita, Masahita, 2002, Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location and Regional Growth, Cambridge University Press, United Kingdom.

Gore, Charles, 1984, Region in Question : Space, Development Theory and Regional Policy,Published in USA by Methuen & Co, Ltd 11 New Fetter Lane, London.

Higgins, Benjamin and Donald J, Savoie, 1995, Regional Development: Theories and Their Application,


[126]

New Brunswick, N.J, Transaction Publischers, USA

_______, 2002, Ekonomi Indonesia, Edisi Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Isard, Walter, 1960, Methods of Regional Analysis, MIT Press, United State of Amerika.

Kuncoro, Mudrajat, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nugroho, Iwan dan Dahuri Rokhmin, 2004, Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, LP3ES, Jakarta.

Sirojuzilam, 2005, Beberapa Aspek Pembangunan Regional, ISEI Bandung, Jawa Barat

__________, 2006, Teori Lokasi,USU Press, Medan


[1]