pancasila sebagai konteks ketatanegaraan

Download Pancasila Sebagai Konteks Ketatanegaraan

Post on 04-Mar-2016

245 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan

TRANSCRIPT

PANCASILA SEBAGAI KONTEKS KETATANEGARAAN

PANCASILASEBAGAI KONTEKS KETATANEGARAAN

Nama Kelompok 6Ahmad BadaraAndi BaunitaAyu Sevia NureniBartolomeus SandanganDerlin SaleDita Ayutiar DeviajiElla Feby AndiniHardi

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAPancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundanganPancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.SISTEM KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945Sistem Konstitusi (hukum dasar) republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraa terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP MPR, UU, Perpu, dan sebagainya.Undang-Undang Dasar 1945Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.UUD dan KonstitusiIstilah konstitusi dan UUD di Indonesia sering disejajarkan, namun istilah konstitusi dimaknai dalam arti yang luas (materiil) yang lebih luas dari UUD. Konstitusi yang dimaksudkan adalah hukum dasar, baik yang tertulis (UUD) maupun yang tidk tertulis (convensi).Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dasar Negara IndonesiaPengertian Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 kelompok yaitu: Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan terdiri 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal. Mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila merupakan segala sumber hukum. Dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganTAP MPR NO XX/MPRS/1966TAP MPR NO III/MPR/2000Tata urutannya sebagai berikut:UUD 1945TAP MPRUndang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangPeraturan PemerintahKeputusan PresidenPeraturan Pelaksanaan lainnya seperti:Peraturan MenteriInstruksi MenteriTata urutannya sebagai berikut:UUD 1945TAP MPR RIUndang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)Peraturan PemerintahKeputusan PresidenPeraturan DaerahPancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia,Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, yang berwujud di dalam tertib hukumnya. Yang dimaksud dengan tertib hukum, ialah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi syarat-syarat:a.Kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut, yang untuk Indonesia ialah Pemerintahan Republik Indonesiab. Kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukumitu, yang untuk indonesia ialah Pancasilac.Kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang untuk indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945 d. Kesatuan daerah, sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke.Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita citanya.Secara umun sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur penting yaitu:a)Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politikb)Tingkat persamaan tertentu diantara warga negarac)Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negarad) Suatu sistem perwakilane)Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas

Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945, itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukan bahwa pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD.Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.TERIMA KASIH

View more