Jakarta, 15 Mei 2020

SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 11 TAHUN 2020

POKOK PEMBAHASAN

1. LATAR BELAKANG

2. KRONOLOGIS PERMEN ESDM No. 11 Tahun 2020

3. SUBSTANSI YANG DIATUR

4. SUBSTANSI PERMEN ESDM NO. 11 TAHUN 2020

1. LATAR BELAKANG

1

2

3

Memberikan keadilanterhadap harga nikelantara penambangdengan smelter

Menjamin kepastianhukum dan kepastianberusaha dalampengaturan harga patokanmineral dan batubara

Rumusan hargapatokan telahdisosialisasi kepadastakeholder dan menghasilkanbeberapa substansiperubahan

2. KRONOLOGIS PERMEN ESDM No. 11 Tahun 2020

13 Januari 2020Rapat evaluasiHPM dengan IUP PembangunSmelter Existing Nikel, APNI, Tekmiradi Ditjen Minerba

11 Februari 2020Rakor PenentuanHarga Bijih NikelDomestik evaluasiHPM dengan IUP Pembangun Smelter Nikel dan APNIdi Kemenko Maritim

20 Februari 2020Rakor pembahasanpercepatan hilirisasiminerba denganMESDM, Menperin, Menko Perekonomian, Wamenlu, Kemendag, MIND IDdi Kemenko Maritim

27 Februari 2020Rapat FinalisasiImplementasi HPM dengan KemenkoMaritim, Tekmira, IUP Nikel, APNIdi Ditjen Minerba

6 Maret 2020Surat dari APNI No. 009/APNI-K/III/2020→ APNI menerima formula HPM yang disusun KESDM

11 Maret 2020Rakor di Kemenko Maritimdengan para pembangunsmelter. Disampaikan bahwaakan digunakan usulanformula HPM hasilpembahasan antara DitjenMinerba, Kemenko Maritim, dan pelaku usaha. SehinggaPermen ESDM Nomor 07 Tahun 2017 akan direvisi

Permen 11/2020 tentangPerubahan Ketigaatas Permen7/2017 tentangTata Cara Penetapan Harga PatokanPenjualanMineral Logamdan Batubara

3. SUBSTANSI YANG DIATUR

PENETAPAN HPM DAN HPB MEMPERTIMBANGKAN:✓Mekanisme pasar internasional✓ Peningkatan nilai tambah✓ Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik

1

HPM BIJIH NIKEL MENJADI HARGA BATAS BAWAH2• transaksi dapat dilakukan di bawah harga, dengan selisih tidaklebih dari 3%

• Untuk mengantisipasi perbedaan kutipan harga atau penaltimineral pengotor (impurities) seperti kadar Fe dan Mg ygmelebihi standar

PIHAK LAIN WAJIB MENGACU PADA HPM BIJIH NIKEL3Dalam melakukan pembelian bijih nikel, pihak lain wajibmengacu pada HPM

PENAMBAHAN PUBLIKASI HARGA TIMAH4Penambahan publikasi harga timah, yaitu mengacu pada JakartaFutures Exchange (sebelumnya hanya ICDX)

FORMULASI HARGA PATOKAN DIATUR DALAM KEPMEN5Formulasi HPM dan HPB diatur dalam Kepmen

KEWAJIBAN VERIFIKASI PRODUK DENGAN SURVEYOR PELAKSANA6Verifikasi kualitas dan kuantitas mineral logam atau batubara wajibmenggunakan surveyor pelaksana dalam penerbitan LHV

PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI VERIFIKATOR PENJUALANDirjen Minerba menetapkan surveyor sebagai verifikatorpenjualan mineral dan batubara

7

ADANYA SURVEYOR UMPIRE UNTUK PENJUALAN DOMESTIK8Penjualan dalam negeri wajib menunjuk surveyor sebagai wasit(umpire) apabila terjadi perbedaan hasil analisa kualitas mineralantara penjual dan pembeli

PENINJAUAN FORMULA HPM DAN HPB9Formula HPM dan HPB dapat ditinjau secara berkala setiap 6bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

SANKSI BAGI YANG TIDAK MENGACU HPM / HPB• Sanksi berupa: peringatan tertulis, pengentian sementara

kegiatan, dan/atau pencabutan IUP.• sanksi administratif dikenakan kepada pemegang IUP yang

melakukan penjualan dibawah HPM, juga kpd pihak lain yangmelakukan pembelian dibawah HPM setelah koordinasidengan Kementerian terkait (Kemenperin)

WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN MENTERIPermen berlaku 30 hari sejak diundangkan

10

11

HPM

4. SUBSTANSI PERMEN ESDM NO. 11 TAHUN 2020

No. Semula(Permen 7/2017)

Menjadi(Permen 11/2020)

1 Pasal 2 Ayat (3)HPM Logam ditetapkanberdasarkan mekanisme pasardan/atau sesuai dengan hargayang berlaku umum di pasarinternasional

Pasal 2 Ayat (3)HPM Logam ditetapkan dengan mempertimbangkan:a. mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di

pasar internasionalb. PNT mineral atau batubara di dalam negeri, dan/atauc. Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik

2 - Pasal 2A1) Pemegang IUP OP Mineral Logam dan IUPK OP Mineral Logam yang

memproduksi bijih nikel, wajib mengacu pada HPM Logam dalammelakukan penjualan bijih nikel yang diproduksi.

2) Kewajiban untuk mengacu pada HPM Logam juga berlaku bagi pemegangIUP OP Mineral Logam dan IUPK OP Mineral Logam dalam menjual bijihnikel yang diproduksi kepada Afiliasinya.

3) Pihak lain yang melakukan pemurnian bijih nikel yang berasal daripemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi ProduksiMineral Logam wajib melakukan pembelian bijih nikel dengan mengacupada HPM Logam.

4. SUBSTANSI PERMEN ESDM NO. 11 TAHUN 2020

No. Semula(Permen 7/2017)

Menjadi(Permen 11/2020)

3 Pasal 3HPM Logam dan HPBmerupakan harga batasbawah dalam penghitungankewajiban pembayaran iuranproduksi oleh pemegang IUPOP Mineral Logam, IUP OPBatubara, IUPK OP MineralLogam, atau IUPK OPBatubara.

Pasal 3Ayat (1): HPM Logam merupakan:a. harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi

oleh pemegang IUP OP Mineral Logam dan IUPK OPMineral Logam; danb. acuan harga penjualan bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan

IUPK Operasi Produksi Mineral Logam untuk penjualan bijih nikel.

Ayat (3): Dalam hal terdapat perbedaan periode kutipan Harga Mineral LogamAcuan pada perhitungan HPM Logam dengan periode kutipan transaksi, penaltiatas mineral pengotor (impurities), atau bonus atas mineral tertentu, untukpenjualan bijih nikel dilakukan dengan ketentuan:a. apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM Logam pada periode kutipan

sesuai Harga Mineral Logam Acuan atau terdapat penalti atas mineral pengotor

(impurities), penjualan dapat dilakukan dibawah HPM Logam dengan selisihpaling tinggi 3% (tiga persen); atau

b. apabila harga transaksi lebih tinggi dari HPM Logam pada periode kutipansesuai Harga Mineral Logam Acuan atau terdapat bonus atas mineral tertentu,penjualan wajib mengikuti harga transaksi diatas HPM Logam.

4. SUBSTANSI PERMEN ESDM NO. 11 TAHUN 2020No. Semula

(Permen 7/2017)Menjadi

(Permen 11/2020)

4 Pasal 6

• Ayat (4): Besaran HMA ditetapkan oleh DirekturJenderal atas nama Menteri setiap bulan.

• Ayat (5): Besaran HMA mengacu pada publikasiharga Mineral Logam yang dikeluarkan, antaralain oleh: LME, LBMA, Asian Metal, dan/atauICDX

Pasal 6• Ayat (2): Formula HPM Logam ditetapkan oleh Menteri.• Ayat (4): Besaran HMA ditetapkan oleh Menteri setiap bulan

• Ayat (5): Besaran HMA mengacu pada publikasi harga MineralLogam yang dikeluarkan, antara lain oleh: LME, LBMA, AsianMetal, dan/atau ICDX, Jakarta Futures Exchange; dan/ataupublikasi lain yang digunakan dalam melakukan penjualanMineral Logam baik di dalam negeri maupun luar negerisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5 Pasal 8• Ayat (5): Besaran HBA ditetapkan oleh Direktur

Jenderal atas nama Menteri setiap bulan

Pasal 8• Ayat (6): Besaran HBA ditetapkan oleh Menteri setiap bulan

6 Pasal 9Pemegang IUP OP Batubara atau IUPK OP Batubara dapat menjual Batubara jenis tertentudan Batubara untuk keperluan tertentuberdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri

Pasal 9Pemegang IUP OP Batubara atau IUPK OP Batubara dapatmenjual Batubara jenis tertentu dan Batubara untuk keperluantertentu berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri

4. SUBSTANSI PERMEN ESDM NO. 11 TAHUN 2020No. Semula

(Permen 7/2017)Menjadi

(Permen 11/2020)

7 - Pasal 9A• Ayat (1): Pemegang IUP OP Mineral Logam, IUP OP Batubara, IUPK OP Mineral Logam, dan

IUPK OP Batubara sebelum menjual Mineral Logam atau Batubara wajib melaksanakanketentuan tentang verifikasi kuantitas dan kualitas Mineral Logam atau Batubara.

• Ayat (2): Verifikasi kuantitas dan kualitas Mineral Logam atau Batubara dilaksanakan olehSurveyor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri

8 - Pasal 9B• Ayat (1): Pemegang IUP OP Mineral Logam dan IUPK OP Mineral Logam harus menunjuk

pihak ketiga sebagai wasit (umpire) yang disepakati bersama dalam kontrak penjualandengan pihak pembeli di dalam negeri.

• Ayat (2): Dalam hal terdapat perbedaan hasil verifikasi kualitas Mineral Logam antaraPemegang IUP OP Mineral Logam dan IUPK OP Mineral Logam dengan pihak pembeli didalam negeri, penentuan kualitas Mineral Logam mengacu pada hasil pengujian yangdilakukan oleh pihak ketiga.

• Ayat (3): Pihak ketiga harus terdaftar sebagai Surveyor yang ditetapkan oleh DirekturJenderal atas nama Menteri

9 - Pasal 9CTata cara penetapan Surveyor ditetapkan oleh Menteri

4. SUBSTANSI PERMEN ESDM NO. 11 TAHUN 2020

No. Semula(Permen 7/2017)

Menjadi(Permen 11/2020)

10 - Pasal 12• Ayat (1): (tetap/tidak berubah)

Pemegang IUP OP Mineral Logam, IUP OP Batubara, IUPK OP Mineral Logam, atauIUPK OP Batubara, yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dikenakansanksi administratif.

• Ayat (2): (tetap/tidak berubah)Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementarasebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau pencabutan IUPOperasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

• Ayat (3): (tetap/tidak berubah)Sanksi administratif diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri ataugubernur sesuai dengan kewenangannya

• Ayat (4): Dalam hal Pihak lain tidak memenuhi atau melanggar ketentuan, Menteridapat menyampaikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang industri untuk mengenakan sanksi adminsitratifberupa: peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruhkegiatan usaha; dan/atau pencabutan Izin.

ALUR PEMBENTUKAN HARGA PATOKAN MINERAL (HPM) (Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 j.o. Permen ESDM No. 7 Tahun 2017)

Contoh Perhitungan Harga

Formula HPM Bijih Nikel

HPMBijih Nikel = %Ni x Correction Factor (CF) x HMANikel

CF adalah besaran nilai (persentase) yang mengakomodirnilai diskon maupun premium terhadap kualitaskomoditas yang diperjualbelikan, dengan ketentuan:a. CF bijih nikel kadar 1,9% Ni = 20%, danb. CF akan naik/turun sebesar 1% setiap

kenaikan/penurunan kadar Ni sebesar 0,1%

HMA Nikel April 2020: USD 12.301,19/ton

www.minerba.esdm.go.id

12