fakultas hukum universitas trisakti · 2018-08-31 · melakukan perubahan terhadap ketentuan...

PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI

Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109

Email : [email protected] ; LINE : @xss4969x

KETETAPAN

PARLEMEN MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TRISAKTI

NO: 003/TAP/Par-MMFH/X/10/2017

TENTANG

UNDANG – UNDANG PEMILIHAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PARLEMEN MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang

a. Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan amahasiswa dalam

kehidupan beorganisasi sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART MM-USAKTI.

b. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat mahasiswa maka

diperlukan suatu pemilihan raya yang diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi

segenap masyarakat mahasiswa dan dilaksanakan berdasarkan asas lansung, umum, bebas, jujur

dan adil.

c. Bahwa pemilihan raya untuk memilih anggota parlemen dan badan eksekutif mahasiswa MM-

FH-USAKTI harus mampu menampung prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi.

d. Bahwa ketetapan parlemen no.002/TAP/Par-MMFHUT/X/10/2016 sudah tidak dapat

memenuhi kebutuhan MM-FH-USAKTI akan pemilihan umum yang jujur dan adil.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu untuk

melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai pemilihan raya MM-FH-USAKTI.

Mengingat

1. Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar MM-USAKTI

2. Pasal 22 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI

3. Pasal 23 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI

Memutuskan

Menetapkan : Undang – Undang Parlemen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tentang

Pemilihan Raya

mailto:[email protected]





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Selanjutnya disebut MM-FH-

Usakti adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Hukum

Universitas Trisakti yang mengadopsi nilai – nilai ketatanegaraan berasaskan kepada Pancasila,

Keadilan dan kekeluargaan.

2. Parlemen Mahasiswa MM-FH-USAKTI adalah Badan legislatif tingkat fakultas yang berada

di bawah Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti (Kongres Mahasiswa

MM-USAKTI) yang dalam tugasnya berpedoman pada Naskah Konstitusi MM-USAKTI ,

PU/PP MM-FH-USAKTI, dan JUKLAK/JUKNIS Parlemen Mahasiswa MM-FH-USAKTI.

3. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah Lembaga Eksekutif tingkat fakultas yang sesuai dengan

Naskah Konstitusi MM-USAKTI dan pelaksanaan tugasnya berpedoman pada AD/ART MM-

USAKTI, PU/PP MM-FH-USAKTI, dan Ketetapan-Ketetapan yang dibuat oleh Parlemen MM-

FH- USAKTI.

4. Pemilihan Raya ( Selanjutnya disebut Pemira) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam MM-FH-

USAKTI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

5. Penyelenggara Pemira adalah Parlemen MM-FH-USAKTI aktif pada periode berjalan.

6. Pelaksana Pemira adalah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan Panitia

Pengawas Pemira MM-FH-USAKTI ( selanjutnya disebut Panwaslu)

7. Pemilih adalah Mahasiswa perseorangan yang sedang menempuh sekurang – kurangnya 3

semester yang merupakan mahasiswa aktif.

8. Peserta pemira adalah mahasiswa perseorangan yang sedang menempuh semester 3 sampai

dengan semester 7 yang merupakan mahasiswa aktif.

9. Kampanye Pemira adalah kegiatan peserta Pemira untuk meyakinkan para pemilih dalam

menggambarkan visi dan misinya, baik dalam bentuk aktif maupun pasif.

10. Tempat Pemungutan Suara adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan

suara.

11. Tahapan penyelenggaraan pemira adalah rangkaian Pemira yang dimulia dari pendaftaran

peserta Pemira, verifikasi, tes narkoba, tes tertulis, penentuan nomor urut peserta, wawancara,

kampanye, tahap pencoblosan, penghitungan suara dan pengumuman peserta Pemira terpilih.

12. Legislative Learning adalah Pemberian materi dari Parlemen kepada calon anggota Parlemen

mengenai pengetahuan legislative dan keorganisasian baik di tingkat fakultas maupun

universitas.

13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan peradilan

tentang suatu permohonan yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri.

14. Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu memberikan keterangan






untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan peradilan tentang suatu hal yang

menjadi kemampuan dan keahlian.

15. Alat Bukti Elektronik adalah alat bukti yang berasal dari informasi elektronik dan dokumen

elektronik.

16. Petunjuk adalah perbuatan , kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara

yang satu dengan yang lain, maupun dengan fakta itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi

suatu fakta hukum.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Pemira dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Sifat

Pemira bersifat kekeluargaan dan demokratis.

Pasal 4

Tujuan

Pemira diselenggarakan dengan tujuan memilih anggota parlemen, Ketua dan Wakil Ketua

BEM.

BAB III

KPU FH

Pasal 5

(1) KPU FH dibentuk dan disahkan melalui Ketetapan Parlemen.

(2) Ketua dan Wakil ketua KPU dipilih oleh anggota KPU FH

(3) Ketua dan Wakil ketua KPU FH berasal dari mahasiswa yang pernah menjabat sebagai

anggota KPU FH minimal 1x periode berlansung yang telah demisioner dan sedang menempuh

sekurang – kurangnya semester 5.

(4) KPU FH merupakan lembaga yang memiliki sistem pengambilan keputusan one man one

vote.

Pasal 6

Keuangan KPU FH bersumber dari Anggaran Dana Kegiatan Mahasiswa dan Bantuan Fakultas.

Pasal 7






(1) Persyaratan menjadi anggota KPU FH:

a. Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang sekurang – kurangnya sedang

menempuh semester 3.

b. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pelaksanaan Pemira.

c. Tidak terdaftar sebagai pengurus organisasi baik di tingkat fakultas, universitas maupun di luar

universitas.

(2) Anggota KPU FH dipilih dari mahasiswa yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU

FH kepada Parlemen.

(3) Penetapan keanggotaan KPU FH dilakukan oleh Parlemen mahasiswa setelah dilakukan

wawancara terhadap seluruh calon anggota KPU – FH.

(4) Seluruh proses wawancara yang dilakukan oleh Parlemen wajib direkam agar dapat dijadikan

bukti di kemudian hari.

(5) Proses wawancara yang dilakukan tanpa bukti rekaman dinyatakan tidak sah.

Pasal 8

(1) Anggota KPU FH terpilih berjumlah 15 orang.

(2) Anggota KPU FH tidak memiliki hak memilih.

(3) Anggota KPU FH berhenti karena:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri;

c. Diberhentikan

(4) Anggota KPU FH dapat diberhentikan apabila:

a. melanggar kode etik

b. melanggar sumpah atau janji

c. terbukti melanggar asas Pemira

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KPU FH akan diatur dalam JUKLAK/JUKNIS KPU.

BAB IV

PANWASLU

Pasal 9

(1) Panwaslu dibentuk oleh dan disahkan melalui ketetapan parlemen.

(2) Ketua dan wakil ketua panwaslu dipilih oleh anggota parlemen mahasiswa.

(3) Panwaslu merupakan lembaga yang memiliki sistem pengambilan keputusan one man one

vote.

Pasal 10

(1) Persyaratan menjadi anggota Panwaslu:

a. Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang sekurang – kurangnya sedang

menempuh semester 3.

b. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pelaksanaan Pemira.






c. Tidak terdaftar sebagai pengurus organisasi baik di tingkat fakultas, universitas maupun di luar

universitas.

(2) Anggota Panwaslu dipilih dari mahasiswa yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota

Panwaslu FH kepada Parlemen.

(3) Penetapan keanggotaan Panwaslu FH dilakukan oleh Parlemen mahasiswa setelah dilakukan

wawancara terhadap seluruh calon anggota Panwaslu – FH.

(4) Seluruh proses wawancara yang dilakukan oleh Parlemen wajib direkam agar dapat dijadikan

bukti di kemudian hari.

(5) Proses wawancara yang dilakukan tanpa bukti rekaman dinyatakan tidak sah.

(6) Ketua Panwaslu berasal dari mahasiswa yang pernah menjabat sebagai anggota KPU FH

minimal 1x periode berlansung yang telah demisioner dan sedang menempuh sekurang –

kurangnya semester 5.

Pasal 11

(1) Anggota Panwaslu terpilih berjumlah 7 orang.

(2) Anggota Panwaslu tidak memiliki hak memilih.

(3) Anggota Panwaslu berhenti karena:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri;

c. Diberhentikan

(4) Anggota Panwaslu dapat diberhentikan apabila:

a. melanggar kode etik

b. melanggar sumpah atau janji

c. terbukti melanggar asas pemira

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panwaslu akan diatur dalam JUKLAK/JUKNIS Panwaslu.

BAB V

PEMILIH

Pasal 12

Setiap pemilih hanya memiliki satu hak suara yang tidak dapat dialihkan maupun diwakilkan.

BAB VI

CALON ANGGOTA PARLEMEN

Pasal 13

(1) Calon anggota Parlemen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Trisakti

2. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00

3. Telah lulus sekurang – kurangnya rata – rata 21 SKS setiap semester.

4. Tidak terdaftar sebagai pengurus organisasi baik di tingkat fakultas, universitas maupun luar

universitas.

5. Bebas dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba.






(2) Ketua Parlemen dan Sekretaris Jendral Parlemen berasal dari mahasiswa yang sedang

menempuh sekurang – kurangnya semester 5 dan telah mengikuti Latihan Kepemimpinan

Tingkat Menengah.

(3) Ketua Parlemen berasal dari mahasiswa yang pernah menjabat sebagai anggota parlemen

minimal 1x periode.

BAB VII

CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BEM

Pasal 14

Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Trisakti

2. Telah mengikuti Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa tingkat menengah.

3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00

4. Telah lulus sekurang – kurangnya 110 SKS.

5. Tidak terdaftar sebagai pengurus organisasi baik di tingkat fakultas, universitas maupun luar

universitas.

6. Bebas dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

BAB VIII

TAHAPAN PENYELENGARAAN PEMIRA PARLEMEN

Pasal 15

Tahapan penyelengaraan Pemira meliputi :

1. Pendaftaran peserta Pemira

2. Seleksi administrative peserta Pemira

3. Legislative Learning

4. Tes Tertulis peserta Pemira

5. Penentuan nomor urut

6. Tes wawancara peserta Pemira

7. Masa kampanye Pemira

8. Pemungutan suara

9. Perhitungan suara

BAGIAN PERTAMA

PENDAFTARAN PESERTA PEMIRA PARLEMEN

Pasal 16






Waktu dan tempat penyelengaraan pendaftaran, serta tata cara dan mekanisme pelaksanaan

pendaftaran calon anggota parlemen ditentukan oleh KPU FH.

BAGIAN KEDUA

SELEKSI ADMINISTRATIF PEMIRA PARLEMEN

Pasal 17

(1) Seleksi administrative dilakukan oleh KPU FH berdasarkan ketentuan undang – undang ini.

(2) KPU FH wajib bersikap transparan dalam mengumumkan hasil seleksi administratif.

BAGIAN KETIGA

LEGISLATIVE LEARNING

Pasal 18

(1) Sebelum dilakukanya Tes Tertulis Pemira Parlemen, Parlemen wajib mengadakan legislative

bagi calon anggota parlemen.

(2) Calon anggota parlemen wajib mengikuti Legislative learning yang diadakan oleh Parlemen.

(2) Waktu, tempat, tata cara, dan mekanisme legislative learning ditentukan oleh Parlemen.

BAGIAN KEEMPAT

TES TERTULIS PEMIRA PARLEMEN

Pasal 19

(1) Waktu, tempat,tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan tes tertulis bagi calon anggota

parlemen ditentukan oleh KPU FH.

(2) KPU wajib mengarsipkan hasil tes tertulis.

(3) Calon anggota parlemen dianggap gugur apabila tidak memenuhi standar nilai yang

ditetapkan dalam juklak/juknis KPU.

(4) KPU FH wajib memperlihatkan hasil tes tertulis kepada pihak yang berkepentingan apabila

dimintakan.

(5) KPU FH wajib bersifat transparan dalam mengumumkan hasil tes tertulis.

BAGIAN KELIMA

PENENTUAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA PARLEMEN

Pasal 20

Penentuan nomor urut calon anggota Parlemen ditentukan oleh KPU.

BAGIAN KEENAM

TES WAWANCARA ANGGOTA PARLEMEN






Pasal 21

(1) Waktu, tempat,tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan tes wawancara bagi calon anggota

parlemen ditentukan oleh KPU FH.

(2) Calon anggota parlemen dianggap gugur apabila tidak mengikuti tes wawabcara yang

dilaksanakan oleh KPU FH.

(3) KPU FH wajib bersifat transparan dalam mengumumkan hasil tes wawancara.

BAGIAN KETUJUH

MASA KAMPANYE PEMIRA PARLEMEN

Pasal 22

(1) Kampanye dilakukan secara aktif dan pasif.

(2) Jadwal dan tata cara kampanye ditentukan oleh KPU FH.

(3) Penanggung jawab kampanye adalah masing – masing calon anggota parlemen.

(4) Dalam kampanye harus diutamakan penyampaian visi, misi, dan program secara lisan

maupun tertulis kepada masyatakat.

(5) Penyampaian materi kampanye dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat lisan tertulis

kepada masyarakat.

(6) KPU FH Berkoordinasi dengan Fakultas untuk menetapkan lahan pemasangan alat peraga

untuk keperluan kampanye.

(7) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) oleh calon

anggota parlemen dilakukan dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh KPU FH.

(8) Pemasangan alat peraga kampanye harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan

estetika.

(9) Calon anggota parlemen harus membersihkan alat peraga kampanye sesuai dengan waktu

yang ditetapkan KPU FH.

Pasal 23

Dalam kampanye dilarang :

1. Menghina pribadi, agama, suku, ras, dan golongan

2. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan, antar kelompok MM-FH-USAKTI

maupun antar golongan dan organ MM-FH-USAKTI

3. Menganggu ketertiban umum

4. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga calon anggota parlemen

Pasal 24






(1) Calon anggota Parlemen baik secara lansung maupun melalui orang lain dilarang

menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainya untuk mempengaruhi pemilih.

(2) Calon anggota Parlemen baik secara lansung maupun melalui orang lain dilarang memaksa

dan mengancam dan/atau kekerasan untuk mempengaruhi pemilih

(3) Calon anggota Parlemen yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat

(1) dan/atau (2) akan dibatalkan pencalonannya.

(4) Tata cara pembatalan calon anggota Parlemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh KPU FH.

BAGIAN KEDELAPAN

PEMUNGUTAN SUARA PEMIRA PARLEMEN

Pasal 25

Waktu dan tata laksana pemungutan suara Pemira parlemen MM-FH-USAKTI ditetapkan oleh

KPU FH.

Pasal 26

Jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara untuk Pemira parlemen ditetapkan oleh KPU FH.

Pasal 27

Lokasi, bentuk dan tata letak tempat pemungutan suara diatur dan ditetapkan oleh KPU FH.

Pasal 28

(1) Untuk keperluan pemungutan suara disediakan kotak suara sebagai tempat suara oleh KPU

FH.

(2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


Pasal 29

Surat suara dinyatakan sah apabila:

1. Dibuat dengan kertas yang ditentukan oleh KPU FH

2. Berisikan nomor urut yang telah ditentukan

3. Berisikan foto dan nama calon anggota parlemen

4. Ditandatangani oleh Ketua KPU FH

5, Dicap dengan cap asli dari KPU FH

BAGIAN KESEMBILAN






PENGHITUNGAN SUARA PEMIRA PARLEMEN

Pasal 30

(1) Penghitungan suara dilakukan oleh KPU FH dan Panwaslu setelah pemungutan suara

berakhir

(2) Sebelum penghitungan suaea dimulai, KPU FH dan Panwaslu menghitung:

a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih

b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai

c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos

(3) Penghitungan suara yang dilakukan KPU FH dan Panwaslu di tempat yang ditentukan oleh

KPU FH dan terbuka bagi MM-FH-USAKTI.

(4) MM-FH-USAKTI dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada

Panwaslu apabila terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan

yang berlaku di Universitas Trisakti.

(5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh MM-FH-USAKTI sebagaimana dimaksud ayat (4)

dapat diterima, Panwaslu seketika itu juga mengadakan perbaikan.

(6) Segera setelah selesai penghitungan suara, Panwaslu membuat berita acara penghitungan

suara yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu dan sekurang – kurangnya 2 orang anggota

Panwaslu serta Ketua KPU FH.

(7) Panwaslu menyerahkan berita acara hasil penghitungan, surat suara dan alat kelengkapan

administrasi pemungutan dan penghitungan surat kepada KPU FH segera setelah penghitungan

suara.

(8) Saksi dalam penghitungan suara berjumlah 3 orang yang masing – masing terdiri dari

anggota KPU FH, Panwaslu, dan Parlemen.

BAB IX

TAHAPAN PENYELENGARAAN PEMIRA KETUA DAN WAKIL KETUA BEM

Pasal 31

Tahapan penyelengaraan Pemira meliputi :

1. Pendaftaran peserta Pemira

2. Seleksi administrative peserta Pemira

3. Tes Tertulis peserta Pemira

4. Penentuan nomor urut

5. Tes wawancara peserta Pemira

6. Masa kampanye pemiu

7. Debat

8. Pemungutan suara






9. Perhitungan suara

BAGIAN PERTAMA

PENDAFTARAN PESERTA PEMIRA KETUA DAN WAKIL KETUA BEM

Pasal 32

Waktu dan tempat penyelengaraan pendaftaran, serta tata cara dan mekanisme pelaksanaan

pendaftaran pasangan calon BEM ditentukan oleh KPU FH.

BAGIAN KEDUA

SELEKSI ADMINISTRATIF PEMIRA KETUA DAN WAKIL KETUA BEM

Pasal 33

(1) Seleksi administrative dilakukan oleh KPU FH berdasarkan ketentuan undang – undang ini.

(2) KPU FH wajib bersikap transparan dalam mengumumkan hasil seleksi administratif.

BAGIAN KETIGA

TES TERTULIS PEMIRA KETUA DAN WAKIL KETUA BEM

Pasal 34

(1) Waktu, tempat,tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan tes tertulis bagi calon pasangan

calon BEM ditentukan oleh KPU FH.

(2) KPU wajib mengarsipkan hasil tes tertulis.

(3) KPU FH wajib memperlihatkan hasil tes tertulis kepada pihak yang berkepentingan apabila

dimintakan.

(4) KPU FH wajib bersifat transparan dalam mengumumkan hasil tes tertulis.

BAGIAN KEEMPAT

TES WAWANCARA CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BEM

Pasal 35

(1) Waktu, tempat,tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan tes wawancara bagi calon anggota

Pasangan Calon BEM ditentukan oleh KPU FH.

(2) KPU FH wajib bersifat transparan dalam mengumumkan hasil tes wawancara.

BAGIAN KELIMA

PENENTUAN NOMOR URUT CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BEM

Pasal 36

Nomor urut pasangan calon BEM ditentukan oleh KPU FH






BAGIAN KEENAM

MASA KAMPANYE PEMIRA KETUA DAN WAKIL KETUA BEM

Pasal 37

(1) Kampanye dilakukan secara aktif dan pasif.

(2) Jadwal dan tata cara kampanye ditentukan oleh KPU FH.

(3) Penanggung jawab kampanye adalah masing – masing Ketua dan Wakil Ketua BEM.

(4) Dalam kampanye harus diutamakan penyampaian visi, misi, dan program secara lisan

maupun tertulis kepada masyatakat.

(5) Penyampaian materi kampanye dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat lisan tertulis

kepada masyarakat.

(6) KPU FH Berkoordinasi dengan Fakultas untuk menetapkan lahan pemasangan alat peraga

untuk keperluan kampanye.

(7) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) oleh calon

Ketua dan Wakil Ketua BEM dilakukan dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh KPU

FH.

(8) Pemasangan alat peraga kampanye harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan

estetika.

(9) Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM harus membersihkan alat peraga kampanye sesuai

dengan waktu yang ditetapkan KPU FH.

Pasal 38

Dalam kampanye dilarang :

1. Menghina pribadi, agama, suku, ras, dan golongan

2. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan, antar kelompok MM-FH-USAKTI

maupun antar golongan dan organ MM-FH-USAKTI

3. Menganggu ketertiban umum

4. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga calon Ketua dan Wakil Ketua BEM

Pasal 39

(1) Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM baik secara lansung maupun melalui orang lain dilarang

menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainya untuk mempengaruhi pemilih.

(2) Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM baik secara lansung maupun melalui orang lain dilarang

memaksa dan mengancam dan/atau kekerasan untuk mempengaruhi pemilih

(3) Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud ayat (1) dan/atau (2) akan dibatalkan pencalonannya.






(4) Tata cara pembatalan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan oleh KPU FH.

BAGIAN KETUJUH

DEBAT

Pasal 40

Hari, Waktu, Tempat, tata cara dan mekanisme pelaksanaan debat bagi calon Ketua dan Wakil

Ketua BEM ditentukan oleh KPU FH.

BAGIAN KESEMBILAN

PEMUNGUTAN SUARA PEMIRA KETUA DAN WAKIL KETUA BEM

Pasal 41

Waktu dan tata laksana pemungutan suara Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM MM-FH-

USAKTI ditetapkan oleh KPU FH.

Pasal 42

Jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara untuk Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM


Pasal 43

Lokasi, bentuk dan tata letak tempat pemungutan suara diatur dan ditetapkan oleh KPU FH.

Pasal 44

(1) Untuk keperluan pemungutan suara disediakan kotak suara sebagai tempat suara oleh KPU

FH.

(2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


Pasal 45

Surat suara dinyatakan sah apabila:

1. Dibuat dengan kertas yang ditentukan oleh KPU FH

2. Berisikan nomor urut yang telah ditentukan

3. Berisikan foto dan nama calon anggota Ketua dan Wakil Ketua BEM

4. Ditandatangani oleh Ketua KPU FH

5, Dicap dengan cap asli dari KPU FH






Pasal 46

Suara untuk calon BEM dinyatakan sah apabila pemilih menandai surat suara sesuai dengan

teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh KPU FH.

BAGIAN KESEPULUH

PENGHITUNGAN SUARA PEMIRA KETUA DAN WAKIL KETUA BEM

Pasal 47

(1) Penghitungan suara dilakukan oleh KPU FH dan Panwaslu setelah pemungutan suara

berakhir

(2) Sebelum penghitungan suaea dimulai, KPU FH dan Panwaslu menghitung:

a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih

b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai

c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos

(3) Penghitungan suara yang dilakukan KPU FH dan Panwaslu di tempat yang ditentukan oleh

KPU FH dan terbuka bagi MM-FH-USAKTI.

(4) MM-FH-USAKTI dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh

Panwaslu apabila terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan

yang berlaku di Universitas Trisakti.

(5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh MM-FH-USAKTI sebagaimana dimaksud ayat (4)

dapat diterima, Panwaslu seketika itu juga mengadakan perbaikan.

(6) Segera setelah selesai penghitungan suara, Panwaslu membuat berita acara penghitungan

suara yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu dan sekurang – kurangnya 2 orang anggota

Panwaslu serta Ketua KPU FH.

(7) Panwaslu menyerahkan berita acara hasil penghitungan, surat suara dan alat kelengkapan

administrasi pemungutan dan penghitungan surat kepada KPU FH segera setelah penghitungan

suara.

(8) Saksi dalam penghitungan suara berjumlah ganjil yang masing – masing terdiri dari

Perwakilan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM, anggota KPU FH, Panwaslu, dan Parlemen.

(9) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dihindari apabila

dikecualikan pihak yang berkeberatan dapat melakukan musyawarah demi mufakat dengan

pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemira.

(10) Musyawarah yang dimaksud dalam ayat (9) apabila tidak mencapai kata mufakat dengan

tetap dilaksanakan penghitunganya dengan pihak yang berkeberatan dapat mengajukan

permohonan gugatan.






BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

BAGIAN KESATU

PERMOHONAN

Pasal 48

Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon dan kuasanya yang

diberikan kuasa untuk mengurus perkara.

Pasal 49

Terhadap Hasil Pemilihan Umum MM-FH-USAKTI Permohonan sengketa dapat diajukan

selambat-lambatnya satu (1) x 24 jam semenjak KPU menetapkan hasil Pemilihan Anggota

Parlemen dan calon anggota Ketua dan Wakil Ketua BEM.

Pasal 50

(1) Permohonan sengketa diajukan kepada Panwaslu.

(2) Mekanisme penyelesaian sengketa oleh Panwaslu akan diatur berdasarkan juklak/juknis

Panwaslu.

(3) Panwaslu wajib menyelesaikan sengketa paling lambat tiga (3) hari setelah permohonan

diterima.

(4) Apabila dalam jangka waktu tiga (3) hari sejak permohonan diterima, Panwaslu tidak dapat

menyelesaikan sengketa maka Panwaslu wajib menyerahkan sengketa tersebut ke Parlemen.

Pasal 51

Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Hasil Pemilihan raya MM-FH-USAKTI wajib diputus

paling lambat tujuh (7) hari semenjak sengketa diserahkan kepada Parlemen.

Pasal 52

(1) Termohon adalah

a. KPU FH

b. Calon Anggota Parlemen MM-FH-USAKTI

c. Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.

(2) Pemohon dan Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat

kuasa khusus.

(3) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditunjukkan dan diserahkan

kepada parlemen pada saat musyawarah.

Pasal 53

Yang menjadi materi permohonan adalah penetapan perolehan suara hasil Pemira yang

diumukan oleh KPU.

Pasal 54






(1) Syarat Permohonan

1. Nama Pemohon

2. Nomor Pokok Mahasiswa Pemohon

3. Fakultas dan Jurusan Pemohon

4. Uraian mengenai perihal yang menjadi permohonan

5. Permintaan dari pemohon

(2) Pemohon wajib melampirkan Alat dan Barang Bukti yang mendukung pokok permohonan

yang diajukan.

(3) Apabila permohonan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa pemohon, maka

permohonan harus disertai surat kuasa yang sah.

BAGIAN KEDUA

MUSYAWARAH

Pasal 55

Proses musyrawarah terbagi menjadi beberapa tahap:

1. Proses Jawab menjawab

2. Proses Pembuktian

3. Penyampaian kesimpulan

4. Proses Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Pembentukan Majelis Musyawarah

Pasal 56

(1) Musyawarah dipimpin paling sedikit oleh 2 orang anggota parlemen atau panwaslu

(2) Pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekurang –

kurangnya 1 orang dari kalangan professional

Paragraf 2

Ketidakhadiran para pihak

Pasal 57

(1) Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada

hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, permohonan dinyatakan

gugur.

(2) Dalam hal termohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua (2) kali berturut-turut

dan/atau tidak menanggapi permohonan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka majelis musyawarah melanjutkan sidang

pada sidang hari ketiga dengan agenda pembacaan permohonan dan pembuktian.

Paragraf 3

Proses Jawab Menjawab

Pasal 58






Dalam hal para pihak memberikan kuasa untuk menghadiri atau mendampingi dalam

persidangan, sebelum sidang dilanjutkan hakim ketua sidang memeriksa surat kuasa yang

diberikan.

.

Pasal 59

(1) Dalam hal pemohon dan termohon hadir pada hari sidang yang ditentukan, maka pemohon

membacakan permohonannya di muka sidang.

(2) Dalam hal pemohon telah membacakan permohonannya, Termohon membacakan jawaban

atas dalil-dalil pemohon.

(1) Alat bukti yang sah mencakup:

a. surat-surat;

b. keterangan seorang saksi;

c. keterangan seorang ahli;

d. keterangan para pihak;

f. alat bukti elektronik; dan.

g. petunjuk.

Paragraf 4

Proses Pembuktian

Pasal 60

(2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak

melawan hukum.

(3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 61

Majelis Musyawarah selanjutnya meneliti apakah semua saksi atau ahli yang dipanggil telah

hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang

lain sebelum memberi keterangan di musyawarah.

Pasal 62

(1) Para Pihak diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti

dan saksi atau ahli yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan;

(2) Sesudah pernyataan pembuka, saksi atau ahli memberikan keterangan;

(3) Urutan saksi atau ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil;

(4) Pemohon mengajukan saksi, ahli, dan buktinya terlebih dahulu;

(5) Setelah pengajuan saksi dan bukti oleh permohon, termohon dapat menghadirkan bukti, ahli,

dan saksi.

(6) Pimpinan musyawarah menanyakan kepada saksi atau ahli keterangan tentang nama lengkap,

tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan

selanjutnya apakah ia dalam struktur organisasi yang sama dengan pihak yang dipanggil.

(7) Sebelum memberi keterangan, saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut

cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan






tidak lain daripada yang sebenarnya.

Pasal 63

(1) Pemohon terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh

pemohon.

(2) Setelah pemohon selesai mengajukan pertanyaan, termohon dapat mengajukan pertanyaan

kepada saksi atau ahli.

(3) Pemohon dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli untuk memperjelas

setiap jawaban yang diberikan kepada termohon.

(4) Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh termohon.

(5) Setelah termohon selesai mengajukan pertanyaan, pemohon dapat mengajukan pertanyaan

kepada saksi atau ahli.

(6) Termohon selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli, untuk

memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada pemohon.

(7) Pimpinan Musyawarah dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh pemohon atau

termohon kepada saksi atau ahli, apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut

tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan

tertentu tidak diperbolehkan.

(8) Dalam hal diperlukan, Majelis Musyawarah berwenang mengajukan pertanyaan untuk

mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh pemohon atau termohon kepada saksi atau ahli.

(9) Majelis Musyawarah dapat meminta kepada saksi atau ahli segala keterangan yang dipandang

perlu untuk mendapatkan kebenaran.

Pasal 64

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi

keadilan.

(2) Semua yang memberikan keterangan ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji akan

memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan

dalam bidang keahliannya.

Pasal 65

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di muyawawarah,

Pimpinan musyawarah dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan alat bukti

lain oleh para pihak kedalam persidangan.

Pasal 66

(1) Pimpinan Musyawarah memperlihatkan kepada pemohon atau termohon segala alat bukti

surat, elektronik dan barang bukti dan menanyakan kepadañya apakah ia mengenal benda itu.

(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi atau ahli .

Paragraf kelima

Kesimpulan dan Musyawarah Majelis Musyawarah






Pasal 67

Setelah proses pembuktian selesai, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat

dari para pihak yang berupa kesimpulan terhadap pandangan para pihak didalam proses

musyawarah.

Pasal 68

(1) Setelah mendengar kesimpulan dari para pihak, kemudian majelis musyawarah

bermusyawarah didalam ruang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan

terhadap sengketa tersebut.

(2) Dalam rapat permusyawaratan dipimpin oleh Pimpinan musyawarah, setiap hakim wajib

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan

(3) Dalam hal musyawarah, majelis musyawarah telah sungguh-sungguh diusahakan tidak dapat

dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak

(4) Dalam hal anggota majelis yang berbeda pendapat wajib menuliskan perbedaan pendapat

tersebut didalam putusan disertai dengan fakta dan pertimbangan hukum dari persidangan

Paragraf keenam

Putusan

Pasal 69

Semua Keputusan Musyawarah hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di

sidang terbuka untuk umum.

Pasal 70

Semua Keputusan Musyawarah bersifat final dan mengikat.

Pasal 71

Majelis Musyawarah tidak boleh mengeluarkan keputusan kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa benar yang didalalilkan

oleh pemohon atau termohon.

Pasal 72

(1) Keputusan Musyawarah harus memuat :

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :”DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHAESA”;

b. nama, Nomor Pokok Mahasiswa, tempat kediaman, atau tempat kedududkan para pihak

yang bersengketa;

c. ringkasan permohonan dan jawaban yang jelas;

d. pertimbangan yang disusun secara jelas mengenai fakta dan keadaan beserta alat

pembuktian yang diperoleh didalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan

putusan;

e. pasal peraturan perundang-undangan dan alasan hukum yang menjadi dasar penentuan

putusan;






f. amar putusan tentang pokok sengketa dan kepada siapa biaya perkara dibebankan

dengan menyebutkan jumlah yang pasti;

g. hari dan tanggal rapat diadakan musyawarah majelis hakim, kecuali perkara yang diperiksa

oleh hakim tunggal;

h. hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera dan keterangan

tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

(2) Tidak terpenuhinya ketentuan ayat (1) pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 73

(1) Keputusan Musyawarah dapat berupa :

1. Permohonan ditolak

2. Permohonan dikabulkan

3. Permohonan tidak diterima

4. Permohonan gugur

(2) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis musyawarah yang menyatakan permohonan

tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima


beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan


tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak


telah lewat jangka waktu atau pemohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut atau

permohonan dinyatakan tidak diterima pada pemeriksaan pendahuluan, amar putusan

menyatakan permohonan gugur

Pasal 74

(1) Petikan surat keputusan musyawarah diberikan kepada para pihak, sesaat setelah putusan

diucapkan.

(2) Salinan surat keputusan musyawarah diberikan kepada para pihak .

(3) Salinan surat keputusan musyawarah wajib diberikan kepada para pihak paling lambat tujuh

hari setelah pembacaan keputusan oleh majelis musyawarah .

(4) Salinan surat keputusan musyawarah hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin

Pimpinan Musyawarah setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 75

Apabila sepuluh (10) hari semenjak putusan pengadilan diucapkan, para pihak tidak

melaksanakan kewajiban didalam putusan, Salah satu pihak dapat meminta pelaksanaan eksekusi

oleh majelis musyawarah.

Paragraf Ketujuh

Biaya Perkara






Pasal 76

(1) Yang termasuk Biaya perkara adalah :

a. biaya register perkara dan biaya materai

b. biaya pemeriksaan ditempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi

pemutusan sengketa atas perintah pimpinan musyawarah

(2) Pihak yang diputus untuk membayar biaya perkara, wajib membayar biaya perkara kepada

Parlemen.

(3) Jika keputusan musyawarah menjatuhkan putusan pembebanan biaya perkara, kepada pihak

yang dibebankan putusan diberikan jangka waktu sepuluh (10) hari untuk membayar biaya

perkara tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

(4) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat

diperpanjang untuk paling lama sepuluh (10) hari

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dengan berlakunya Undang – Undang ini, maka Tap Parlemen no. 02/Tap/Par-

MMFHUT/X/10/2016 dinyatakan dicabut .

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Ketetapan Parlemen ini mulai berlaku pada tanggal disahkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Ketetapan Parlemen ini dengan

menempatkannya dalam Fasilitas Informasi Parlemen.






PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG - UNDANG

MASYARAKAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

TENTANG PEMILIHAN UMUM

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Yang dimaksud pihak yang berkepentingan adalah calon anggota Parlemen yang bersangkutan






Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pihak yang berkepentingan adalah Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM maupun tim susksesnya

Pasal 35

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40






Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

(1)

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Majelis musyawarah terdiri dari 2 anggota majelis dan pimpinan musyawarah.

Perwakilan dari Parlemen adalah Ketua Parlemen , Sekretaris Jenderal Parlemen , atau

Kordinator Komisi 5 Parlemen

Perwakilan dari Panwaslu adalah Ketua maupun Wakil Ketua Panwaslu

(2) Yang dimaksud kalangan professional adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Pasal 57

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 58

Pasal 59






Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78

Batas Waktu pengundangan adalah dua minggu dan setelah lewat batas waktu tersebut semua

orang dianggap telah mengetahui (fictie hukum). Yang dimaksud fasilitas informasi parlemen






adalah Papan Pengumuman Lobby FH Lantai Satu Gedung H Kampus A. Media-media lain

dapat digunakan oleh Parlemen tanpa mengurangi ketentuan ini.






Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 31 Oktober 2017, Jam 19.31

Parlemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Ketua Parlemen

(Zaldy Saslika)


fakultas hukum universitas trisakti · 2018-08-31 · melakukan perubahan terhadap ketentuan...

Documents