dinamika ketatanegaraan

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2017

240 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Junrunl Peruotorxaru Er Ssanau

    September 2012, Vol. P

    DI NAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA

    Zu lka rna in

    MODEL NTEGRATED

    rE(HNIQUEDALAM

    ldrus & Anna Sylvia

    DI KOM BI NASI VALU E CLARI F rcANON

    PEMBELAJARAN IP5 STJARAI-i

    lbrahim

    r

    KONSEP DEWA RAJA DALAM NEGARATRADISIONAL

    ASIA TENG6ARA

    Sudrajat

    PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA

    Dyah Kumalasari

    STUDI EKsPLORASI PTRSTPSI CURU IP5 5MP KABUPATEN

    SLEMAN TERHADAP IPS TERPADU

    Anik Widiastuti & Satriyo Wibowo

    KEBIJAKAN EKONOMI AUSTRALIA MASA PAUL KEATING:

    HUBUNGANNYA DENGAN INDONESIA

    Danar Widiyanta

    FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MU N(ULNYA REVOLUSI

    SOSIAL DI KABUPATEN BREBES

    Aman

    KLAIM MITOS HAK BIBLIKAL B

    AIASTANAH PALESTINA

  • DINAMIKA KETATANEGARAAN I N DONESIA

    ZULKARNAIN

    Juruvn Pendidikan Sejanh, Fakultas Llmu Sosiai,

    Uni\/e6itas Neqeri Yoqyakarta

    Abstract

    ln terms of constitutionol law, the Declaration of lndependence in 1945 meant thatlndonesio has severed ties with the previous legal order, either by Dutch East lndies andJopan. ln other words, lndonesio hos established a new legal order, which contains lndo-nesian la, which is determined and implemented by the people of lndonesia. This paperwill discuss about the history of lndonesia's post-independence constitution dividedinto periodization or regimes of power, namely the earlier period of independence, theConstitution of RIS 1949 period, the period of UUDS 1950, the debotes of the ConstituentAssembly ond the Presidential Decree of July 5, 1959, to the killings of the generals andthe desttuction of the Communist Porty in 1965 thot dominated by the Indonesian Armyduring Suharto era or Orde Baru regime until 1998.

    Keywords: state structure, politic, law

    Abstrak

    Proklamasi Kemerdekaan 1945, dilihat dari segi hukum tata negara, berarti bahwabangsa lndonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, baikdengan Hindia Belanda maupun Jepang. Dengan kata lain, lndonesia telah mendirikantatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum lndonesia, yang berisikan hukumlndonesia, yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa lndonesia. Tulisan iniakan membahas Sejarah ketaanegaraan lndonesia pasca kemerdekaan lndonesia yangdibagi ke dalam periodisasi atau rezim kekuasaan, yakni periode awal kemerdekaan,periode Konstitusi RIS 1949, periode UUDS 1 950, perdebatan Konstituante dan DekritPresiden 5 Juli 1959, hingga terbunuhnya para jenderal dan penghancuran partaikomunis di tahun 1965 yang dominasi TNI-AD pada massa Suharto atau rezim OrdeBaru sampai tahun 1998.

    Kata Kunci: tatanegara, politik, hukum

  • PENDAHULUAN

    Membahas sejarah tata negara, baik

    secara makro maupun mikro, berartimasuk ke kawasan politik. Sedangkanwilayah politik itu sendiri dapat dikajidari berbagai sudut pandang, di anta-

    ranya sejarah politik, sosiologi politik,

    antropologi politik, ilmu politik dankajian dari sisi hukum tatanegara'

    Dimensi ini saling mengoreksi danmelengkapi dalam pembahasannya, se-

    hingga ditemukan fenomena yang utuh

    tentang konsep sejarah tata negara'Oleh karena itu, dalam Pembahasan-nya, sejarah tata negara tidak dapatberdiri sendiri, sehingga memerlukanterminologi serta pendekatan yangm u ltid imensiona l.

    Walaupun lndonesia sudah mende-

    klarasikan diri sebagai sebuah negaramerdeka yang ditandai dengan diku-

    mandangkannYa Proklamasi Kemer-

    dekaan 1945, lndonesia masih gamang

    dalam menjalankan roda pemerintah-

    an. Hal inilah yang melata rbelakangipara pemimpin bangsa bekerja kerasmembentuk lembaga kepemerintahansebagaimana layaknya suatu negaramerdeka.

    Para tokoh tokoh bangsa berhasilmenetapkan dasar negara, konstitusi

    negara, dan memilih pemimpin bangsa

    seiara aklamasi yakni lr' Soekarnosebagai Presiden dan Drs' Moh' Hatta

    sebagai Wakil Presiden. Dalam peri-

    ode politik yang penting ini, berlaku

    l5TORlA,Vol. 2, SePtember 2012 |

    baik sistem Presidensia lis me maupunPa rlementarisme.

    Pacla masa awal kemerdekaan atau

    lebih dikenal dengan istilah masa re-volusi kemerdekaan, khususnYa an-tara bulan Agustus sampai November1945, fungsi MPR, DPR, dan DPA di-jalankan sepenuhnya oleh PresidenSoekarno, sesuai dengan Pasal 4 Aturan

    Peralihan UUD 1945 yang berlaku saat

    itu, sehingga menimbulkan kesan ada-

    nya diktator konstitusional dari Presi-den, karena DPR dan MPR berada ditangan Presiden. Kesan munculnYa"Totaliterisme baru" jelas tidak meng-untungkan citra Republik lndonesiadi mata negara-negara Sekutu peme-nang Perang Dunia ll, yang justru ingin

    diraih simpatinya oleh negara kita.

    PERIODE REVOLUSI KEMERDEKAAN(18 AGUSTUS 1945 - 27 DESEMBER

    1949)

    Sehari setelah proklamasi, para pe-

    mimpin bekerja keras membentuk lem-

    baga pemerintahan sebagaimana layak-

    nya suatu negara merdeka. Dalam ke-

    sempatan ini, PPKI menyelenggaraka n

    rapat pada tanggal i7 Agustus 1945'sebagai rapat yang pertama setelahproklamasi kemerdekaan.

    Atas inisiatif Soekarno dan Hatta,mereka merencanakan menambah 9orang sebagai anggota baru Yangterdiri dari para pemuda seperti ChairulSaleh dan Sukarni. Namun, karena

  • lZulkarnain

    para pemuda menganggap bahwaPPKI bentukan Jepang, akhirnya parapemuda meninggalkan temPat.

    1. PENGESAHAN UUD 1945

    Rapat pertama PPKI dilaksanakan diPejambon, Jakarta. Sebelumnya, Soe-karno dan Hatta meminta Ki BagusHadikusumo, K.H. Wachid Hasjim, Mr.Kasman Singodimedjo, Mr. Teuku Mo-hammad Hassan, untuk mengkaji pe-rihal rancangan pembukaan UUD se-bagaimana tercantum dalam PiagamJakarta yang dibuat oleh BPUPKI padatanggal 22 Juni 1945, khususnya ber-kaitan dengan kalimat "Ketuhanandengan kewajiban menjalankan sya-riat lslam bagi para pemeluk-peme-luknya".

    Hal ini perlu dikaji karena pemelukagama lain merasa keberatan jika ka-Iimat itu dimasukkan dalam UUD.Akhirnya, setelah dilakukan pembica-raan yang dipimpin oleh Hatta, dicapaikata sepakat bahwa kalimat tersebutd ihilangkan dalam rangka menjagapersatua n dan kesatuan bangsa.

    Rapat pleno dimulai pada pukul11.30 di bawah pimpinan Soekarnodan Hatta. Dalam membicarakan UUDini rapat berlangsung lancar, yakni se-kitar dua jam rapat telah berhasil me-nyepakati bersama rancangan Pembu-kaan dan UUD Negara Republik Indo-n es ia.

    Rancangan yang dimaksud adalahPiagam Jakarta yang dibuat oleh BPU PKl,

    dan dengan sedikit perubahan disah-kan menjadi UUD yang terdiri atasPembukaan, Batang Tubuh yang terdiridari 37 Pasal,4 Pasal Aturan Peralihan,dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertaidengan penjelasan. Dengan demikian,lndonesia memiliki landasan hr.ikumyang kuat dalam hidup bernegara de-ngan menentukan arahnya send iri.

    2. PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN

    Dalam rapat untuk memilih presidendan wakil presiden, tampil Otto lskan-dardinata yang mengusulkan bahwapemilihan dilakukan secara mufakat.la sendiri mengajukan Soekarno danHatta masing-masing sebagai presi-den dan wakil presiden. Tentunya halini sesuai dengan UUD yang baru sajadisahkan.

    Dalam musyawarah untuk mufakat,secara aklamasi peserta sidang me-nyetujui dan menetapkan Soekarnodan Hatta sebagai presiden dan wakilpresiden pertama Republik Indonesia,diiringi dengan lagu kebangsaan lndo-nesia Raya. Dengan demikian, secarakonstitusi Negara Republik lndonesia,Soekarno resmi sebagai Presiden Re-publik lndonesia Pertama.

    3. PEMBAGIAN WILAYAH INDONESIA

    Rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus1945 memutuskan pembagian wila-yah lndonesia menjadi 8 provinsi diseluruh bekas jajahan Hindia Belanda.Kedelapan provinsi tersebut adalah

  • Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,

    Borneo (Kalimantan), Maluku, Sula-wesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara),dan Sumatera, serta Daerah lstimewaYogyakarta dan Surakarta.

    4. PEMBENTUKAN KEMENTERIAN

    Setelah raPat menetaPkan wilaYah,

    Panitia Kecil yang dipimpin oleh Mr'Ahmad Soebardjo menYamPaikan la-porannya. Diajukan oleh Panitia Kecilitu adanya I2 kementerian dan 4 Ke-menterian Negara (DePartemen Da-lam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman,Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan,Pengajaran, Pendidikan, dan Kebuda-yaan, Departemen Penerangan, De-partemen Sosial, Pertahanan, Perhu-

    bungan, dan DePartemen PekerjaanUmum

    5. PEMBENTUKAN KNIP

    Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI me-

    nyelenggarakan rapat pembentukanKNIP (Komite Nasional lndonesia Pu-

    sat) yang akan mengantikan PPKI.Soekarno-Hatta mengangkat 1 35 orang

    anggota KNIP yang mencerminkan ke-

    adaan masyarakat lndonesia.

    Seluruh anggota PPKI, kecuali Soe-karno dan Hatta, menjadi anggotaKNIP yang kemudian dilantik Padatanggal 29 Agustus 1945. Adapun su-

    sunan pengurus KNIP adalah sebagaiberikut.

    15T0R|A,Vol.2, SePtember 2012 |

    . Ketua KNIP: Mr. Kasman Singo-dimejo

    . Wakil Ketua l: Sutarjo Kartoha-dikusu mo

    . Wakil Ketua ll: Mr. J. LatuharharY

    . Wakil Ketua lll: Adam Malik

    Adapun tugas dan wewenang KNIPadalah menjalankan fungsi Penga-wasan dan berhak ikut serta dalammenetapkan GBHN.

    6. MEMBENTUK KEKUATANPERTAHANAN DAN KEAMANAN

    Berdasarkan kePutusan raPat Padatanggal 22 Agustus 1945 Yang telahmenetapkan.berdirinya KNIP dan BKR,

    maka pada tanggal 23 Agustus Pre-siden Soekarno mengesahkan secararesmi berdirinya BKR sebagai badankepolisian yang bertugas menjaga kea-

    manan. Kebanyakan anggota BKR ter-diri dari mantan anggota PETA, KNIL,dan Heiho. Terpilih sebagai pimpinanBKR pu sat adalah KaPrawi.

    Dalam perkembangan nya, kebutuh-an membentuk tentara tidak daPatdiabaikan lagi setelah Sekutu mem-bebaskan para serdadu Belanda bekas

    tawanan Jepang dan mengancam Per-tahanan dan keamanan. Soekarnokemudian memanggil man