laporan capaian kinerja tahun 2011 - · pdf filekomputer; perikanan/perikanan laut;...

LAPORAN CAPAIAN KINERJATAHUN 2011

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

JANUARI 2012

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2011Hal i

Dinamika perubahan lingkungan, baik nasional maupun global terus terjadi.Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia jugamenjadi semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaaninformasi yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintasbidang, seperti demokratisasi, desentralisasi, otonomi daerah, pemanfaatanberbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climatechange), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabahpenyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.Berbagai masalah tersebut mencerminkan rumitnya tantangan yang harusdihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan perandan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan PembangunanNasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Berdasarkan Perpres Nomor 82/2007, Kementerian PPN/Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas) memiliki tugas pokok untuk menjalankan

tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Peran Kementerian PPN/Bappenasmenjadi sangat strategis karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunannasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Seiringdengan tuntutan jaman, Bappenas juga menjadi sebuah lembaga yang diserahi tanggung jawab untukmenjadi focal point bagi aktivitas pemantauan dan evaluasi, koordinasi, pengembangan kualitas SDMperencanaan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, dan penugasan-penugasan lainnya.

Sepanjang tahun 2011, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan sejumlah program dan kegiatanyakni penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan dan evaluasi, koordinasi, tata kelola dan manajemeninternal, pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur perencana pusat dan daerah, dan penugasanlainnya. Perkembangan mengenai sejauh mana capaian dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakantersebut tertuang dalam Laporan Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011 ini. Laporan inijuga menjadi sarana evaluasi diri untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan menyesuaikandengan kebutuhan yang ada.

Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya untuk mengoptimalkan peran dalam memenuhi tugas danfungsinya dalam perencanaan pembangunan nasional sehingga mampu menjadi katalisator dalam prosespencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus secara tepat dapat memfasilitasi pemecahan persoalanbangsa yang terjadi.

KATA PENGANTAR

Jakarta, Januari 2012Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Armida S. Alisjahbana

Kata pengantar i

Daftar Isi ii

Ringkasan Eksekutif iii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

BAB 1. PENDAHULUAN 1

1.1 Profil Bappenas 1

1.2 Tugas Pokok dan Tugas-Tugas Lainnya 2

1.3 Capaian umum 3

BAB 2. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2011 10

2.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 10

2.2 Pemantauan dan Evaluasi 14

2.3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan 20

2.4 Tata Kelola dan Manajemen Internal 34

2.5 Pengembangan Kualitas SDM Aparatur Perencanaan Pusat dan Daerah 36

2.6 Penugasan Lainnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas 37

BAB 3. RENCANA KERJA 2012 42

BAB 4. PENUTUP 45

DAFTAR ISI

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2011Hal ii

Sebagai kementerian yang bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan nasionalKementerian PPN/Bappenas mempunyai peran yang sangat strategis sehingga dari waktu ke waktu Bappenasterus memperbaiki diri dengan meningkatkan kapasitas dan kinerjanya. Pada tahun 2011, sejalan dengantuntutan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan nasional Bappenas telah berhasilmelaksanakan berbagai kegiatan yang terkait penyusunan dokumen perencanaan (6 kegiatan), pelaksanaanpemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan (10 kegiatan), pengkoordinasian berbagai rencana dankebijakan nasional (14 kegiatan), perbaikan tata kelola dan manajemen internal Bappenas (4 kegiatan),pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur perencana pusat dan daerah (1 kegiatan) dan berbagaipenugasan lainnya (4 kegiatan).

Selain itu Bappenas juga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan berbagaiperaturan Per-Undang-Undangan Nasional (10 UU/PP/Perpres). Selanjutnya, untuk mendukung pencapaiankegiatan-kegiatan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 719,9 miliaratau naik sekitar 16,2 persen dibandingkan tahun 2010. Peningkatan alokasi anggaran tersebut telah dibarengidengan peningkatan kinerja penyerapan anggaran dibandingkan tahun 2010, yaitu meningkat dari 61.8persen (2010) menjadi 66.9 persen (2011). Walaupun sudah meningkat, penyerapan anggaran ini secaraabsolut masih relatif rendah, karena itu perlu ditingkatkan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Upaya-upaya perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi pada tahun 2011 perlu terus dilakukan sehinggadiharapkan pada tahun 2012 permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang kembali dan kinerjaBappenas dapat lebih ditingkatkan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2011Hal iii

Tabel 1. Matrik Permasalahan dan Tindak Lanjut Penyerapan Anggaran Tahun 2011 5

Tabel 2. Produk Hukum 8

Tabel 3. Ringkasan Capaian Kinerja Bappenas 2011 9

Tabel 4. Alokasi Anggaran Menurut Program Tahun 2012 (dalam miliar rupiah) 44

DAFTAR TABEL

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2011Hal iv

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2011Hal v

Gambar 1. Komposisi Karyawan Bappenas Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2

Gambar 2. Komposisi Pegawai yang Direkrut dalam 2 Tahun Terakhir BerdasarkanLatar Belakang Keilmuan 2

Gambar 3 Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011 3

Gambar 4. Indeks Demokrasi Indonesia, 2009 32

Gambar 5. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Gelar Tahun 2011 36

Gambar 6. Jumlah Peserta Pendidikan danPelatihan Non Gelar Tahun 2011 36

DAFTAR GAMBAR

1.1 Profil Bappenas

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (atauselanjutnya disingkat Bappenas) adalah lembaga yang mengemban 4 peran yang saling terkait satu samalain, yaitu: (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker), (2) koordinator, (3) think-tank, dan (4) administrator.Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencanapembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untukrencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkanperkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2010-2014. Selain tugas perencanaan tersebut,Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penangananpermasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pascabencana alam dan perubahaniklim (climate change).

Sebagai think tank, Bappenas melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagaimasukan untuk penyusunan rencana pembangunan nasional maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakanstrategis lainnya.

Sebagai koordinator, Bappenas antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangkukepentingan, baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugaslainnya dari Presiden/Pemerintah seperti penanganan pascabencana yang memerlukan koordinasi antar

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2011Hal 1

PENDAHULUANBAB 1


instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaanpembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luarnegeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait; sertakoordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Sebagai administrator, Bappenas mengelola dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri(PHLN); penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan;penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM),Bappenas termasuk unggul. Data tahun2011 menyebutkan, jumlah totalpegawai Bappenas adalah 857 orang,terdiri atas 790 pegawai organik, 13pegawai perbantuan, dan 54 pegawaidiperbantukan. Dari sejumlah itu, 76orang (atau 8,87%) di antaranyaberpendidikan doktor; 290 0rang(33,84%) master, dan 252 orang (29.40%)sarjana.

Disamping itu, Bappenas adalah satu dari sedikit lembaga di tingkat pusat yang pegawainya memiliki latarbelakang keilmuan paling bervariasi. Data pegawai Bappenas yang direkrut dalam 2 rekrutmen terakhir (2009-2010) menunjukkan bahwa lembaga ini telah mengangkat 69 staf perencana baru yang berasal dari 31 disiplinkeilmuan yang berbeda. Ini sejalan dengan core business Bappenas yang memang bertanggung jawab untukmelaksanakan perencanaan pembangunan di hampir semua bidang/sektor.

Dalam 2 rekrutmen terakhir tersebut (2009-2010), latar belakang keilmuan yang memiliki persentase terbesaradalah teknik (31,88%), kemudian diikuti dengan ekonomi (28,99%), dan hukum (8,70%). Sementara itu, latar

belak ang kei lmuan la innyameliputi: Administrasi Negara;Akuntansi; Antropologi; Geografi;Geologi; Hubungan Internasional;Ilmu Komunikasi; Ilmu Politik;Komputer; Perikanan/PerikananLaut; Perpustakaan; Pertahanan;Sastra Inggris; Sosial EkonomiPertanian; Sosiologi; dan Statistik,memiliki persentase 30,43%.

1.2 Tugas Pokok dan Tugas-Tugas Lainnya

Tugas pokok dan fungsi Bappenas diatur dengan Perpres Nomor 82/2007. Menurut Perpres ini, tugas pokokKementerian PPN/Bappenas adalah “menjalankan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunannasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 fungsi, yaitu: (1) penyusunan Rencana PembangunanNasional; (2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; (3)pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; (4) penyusunan program

Sumber: Biro SDM, Bappenas

Sumber: Biro SDM, Bappenas


pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangdilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional; (5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luarnegeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; (6) koordinasi kegiatanfungsional dalam pelaksanaan tugas Bappenas; (7) fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansipemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; (8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran,dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; (9) penyelenggaraan pembinaan danpelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Di luar tugas pokok dan fungsi seperti disebutkan di atas, Bappenas juga melaksanakan tugas-tugas lain dariPresiden, antara lain: (1) melaksanakan dukungan terhadap upaya percepatan pencapaian MillenniumDevelopment Goals (MDGs) sesuai dengan Inpres Nomor 3/2010 tentang program Pembangunan yangBerkeadilan; (2) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca(RAN-GRK) yang telah disahkan dalam bentuk Perpres Nomor 61/2011 pada tanggal 20 September 2011; (3)Terkait Inpres Nomor 5/2011, Bappenas mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakanjangka menengah pengamanan produksi beras dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasipelaksanaan Inpres tersebut; (4) melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Pencegahandan Pemberantasan Korupsi terkait Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan PemberantasanKorupsi Tahun 2011.

1.3 Capaian Umum

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2011., alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas adalah sebesar Rp. 719,9 miliar atau naiksekitar 16,2 persen dibandingkan tahun 2010, terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 449,5 miliar, pinjamandan hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp. 270,4 miliar. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.481,,8 miliar, atau sekitar 66,9 persen (angka sementara per 9 Januari 2012) dari alokasi anggaran keseluruhan.Persentase realisasi tahun 2011 ini lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran tahun 2010 yangsebesar 61-,8 persen. (Gambar 3).


Penyerapan anggaran tahun 2011 ini dipengaruhi oleh antara lain: a) adanya efisiensi pelaksanaan pelelanganuntuk kegiatan fisik sarana dan prasarana seperti renovasi dan perbaikan ruang kerja dan ruang rapat,pembelian peralatan pendukung kualitas kerja (seperti komputer, printer, dan scanner), serta pembeliankendaraan dinas, dan lainnya; b) terbatasnya calon peserta diklat yang memenuhi persyaratan untuk dibiayaidari PHLN, sehingga anggaran yang tersedia kurang dapat digunakan secara optimal; c) persetujuan loanAgreement ditandatangani pada pertengahan tahun, sehingga penyerapan anggarannya tidak optimal; d)adanya reward atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2010 dan adanya alokasi penghematan yangtidak dimanfaatkan, serta e) adanya beberapa kegiatan seperti Rapat Kerja (Raker) Presiden dan Raker Internaltidak seluruhnya dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Walaupun penyerapan anggaran di tahun 2011relatif rendah, yaitu sekitar 66,9 persen, namun capaian kinerja kegiatan selama tahun 2011 telah tercapaisesuai dengan yang direncanakan.


Undang-UndangNomor 21 Tahun

2011 tentang BadanPenyelenggaraJaminan Sosial

Tahun Anggaran 2011Total Rp. 719,9 Miliar

Tabel 1Matrik Permasalahan dan Tindak Lanjut Penyerapan Anggaran Tahun 2011

Permasalahan Tindak Lanjut

Penyerapan anggaran Rupiah Murni (RM)dan PHLN adalah sebesar Rp. 481,8miliar dipengaruhi oleh antara lain:

a. Adanya efisiensi pelaksanaan pelelanganuntuk kegiatan fisik sarana dan prasranaseperti renovasi dan perbaikan ruang kerja dan ruang rapat, pembelian peralatan pendukung fasilitas kerja.

b. Adanya reward atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2010 danadanya penghematan yang tidak dimanfaatkan.

c. Keterlambatan penandatangan naskahperjanjian pinjaman luar negeri dan hibah (grant agreement).

d. Terbatasnya jumlah calon peserta diklatyang dibiayai dari PHLN yang sesuai persyaratan, sehingga anggaran yang tersedia kurang dapat digunakan secaraoptimal.

e. Adanya beberapa kegiatan seperti RapatKerja (Raker) Presiden dan Raker Internaltidak seluruhnya dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Saldo anggaran tahun2011 untukprogram sarana dan prasaranamerupakan hasil efisiensi final hasilpelelangan tahun 2011.

Reward dan pemanfaatanpenghematan tidak dimanfaatkandengan pertimbangan bahwamasih dapat menggunakananggaran yang tersedia melaluirealokasi anggaran antar kegiatan.

Percepatan prosespenandatanganan naskahperjanjian PHLN dan percepatanpelaksanaan kegiatan.

Memperbaiki sistem danmekanisme seleksi penerimaancalon peserta diklat yang dibiayaidari PHLN.

Realokasi anggaran kegiatantersebut untuk mendukungkegiatan prioritas kementerianapabila dimungkinkan.

Alok asi AnggaranTahun 2011 sebesarRp. 719,9 M

1) Rupiah murni sebesar Rp 449,5 M

2) PHLN sebesarRp. 270.4 M

Produk Hukum

Undang-Undang ini diterbitkan dalam rangka membentuk badan hukum denganprinsip nirlaba yang bertugas mengelola dana amanat yang dipergunakanseluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentinganpeserta Jaminan Sosial. Inisiatif penyusunan Undang-Undang ini berasal dari DPRyang dalam pembahasannya, Pemerintah diwakili oleh Kementerian PPN/Bappenas,Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi, Kementerian BUMN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Hukum dan HAM. Unit Kerja Kementerian

PPN/Bappenas yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan Undang-Undangtersebut adalah Kedeputian Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM.

RUU ini diperlukan dalam rangka menjamin tersedianya tanah untuk kepentinganpembangunan dan kepentingan masyarakat luas. Presiden telah menunjuk 5 (lima)Kementerian untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut denganDPR yaitu Kementerian Hukum dan HAM (koordinator), Kementerian PPN/Bappenas,Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta 1 (satu) lembaganon kementerian yakni Badan Pertanahan Nasional. Dalam penyusunan tersebutKementerian PPN/Bappenas diwakili oleh Kedeputian Regional dan Otonomi Daerah.Proses pembahasan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan telah disahkanmenjadi Undang Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan tanggal 16Desember 2011.

RUU tersebut disusun dengan maksud untuk menjamin kepastian hukum danmemberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk daripenyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasaguna menciptakan iklim pengadaan barang/jasa yang kondusif. Koordinatorpenyusunan RUU tersebut adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam hal ini berada pada dua sisi,pertama sebagai anggota Tim Penyusun RUU Pengadaan Barang/Jasa yang dalamhal ini diwakili oleh Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan danSekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas serta kedua sebagaiPembina LKPP yang nantinya akan mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUUtersebut dengan DPR. Proses pembahasan RUU Pengadaan Barang/Jasa saat inibarulah sampai pada pembahasan Antar Kementerian/Lembaga (internalPemerintah).

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeridan penerimaan hibah, maka diperlukan penggantian Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibahserta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dengan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2011. Koordinator penyusunan Peraturan Pemerintah tersebutadalah Kementerian Keuangan. Kementerian PPN/Bappenas berperan aktif dalamproses penyusunan Peraturan Pemerintah ini. Dalam proses penyusunan PeraturanPemerintah ini Kementerian PPN/Bappenas diwakili oleh Kedeputian PendanaanPembangunan. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintahtersebut, diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan MenteriPPN/Kepala Bappenas. Salah satunya adalah Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian,Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri danHibah.

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal171 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah danPasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penanggung jawab penyusunanPeraturan Pemerintah ini adalah Kementerian Dalam Negeri. KementerianPPN/Bappenas terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Pemerintah ini selakuanggota Tim Penyusun. Unit Kerja yang mewakili Kementerian PPN/Bappenas dalam

RUU PengadaanTanah untuk

Pembangunan

RUU PengadaanBarang/Jasa

Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2011

tentang Tata CaraPengadaan Pinjaman

Luar Negeri danPenerimaan Hibah

Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun

2011 tentangPinjaman Daerah


penyusunan Peraturan Pemerintah ini adalah Kedeputian Regional dan OtonomiDaerah.

Peraturan Presiden tersebut ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara PengadaanPinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau HibahLuar Negeri. Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri ditetapkan setiap 5 (lima)tahun yang berisi arah kebijakan pinjaman luar negeri, prinsip-prinsip pemanfaatanpinjaman luar negeri, indikasi kebutuhan pinjaman luar negeri, dan kriteria prioritasbidang pembangunan yang dapat dibiayai dari pinjaman luar negeri. Sesuai denganamanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006, Koordinator penyusunanRencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri adalah Kementerian PPN/Bappenas.Unit Kerja yang bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana KebutuhanPinjaman Luar Negeri adalah Kementerian PPN/Bappenas adalah KedeputianPendanaan Pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas mengkoordinasikanpenyusunan Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya. Sehubungan dengan haltersebut maka untuk perencanaan tahun 2012 ditetapkan Peraturan PresidenNomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.

Untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah di seluruh tanahair, disusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia2011-2025. Kementerian PPN/Bappenas yang dalam hal ini diwakili oleh WakilMenteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dan dibantu oleh Staf Ahli Bidang SumberDaya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan terlibat aktif dalam PenyusunanMasterplan tersebut dibawah koordinasi Kementerian Koordinator BidangPerekonomian.

Peraturan Presiden ini ditetapkan dalam rangka memberikan kepastian hukumbagi upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiridan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 darikondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual). Koordinator penyusunanPeraturan presiden tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomianbersama dengan Kementerian PPN/Bappenas. Unit Kerja – Unit Kerja yang mewakiliKementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan Peraturan Presiden tersebut adalahKedeputian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman LuarNegeri dan Penerimaan Hibah menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaanuntuk pembangunan berasal dari Dana Perwalian (trust fund). Pengaturan lebihlanjut Dana Perwalian tersebut diatur dalam Peraturan Presiden. Sehubungandengan hal tersebut maka diterapkanlah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011tentang Dana Perwalian. Koordinator penyusunan Peraturan Presiden tersebutadalah Kementerian Keuangan. Kementerian PPN/Bappenas berperan aktif dalampenyusunan peraturan presiden ini serta memberikan persetujuan dan parafsebelum draft peraturan ini diajukan kepada Presiden. Unit Kerja yang mewakiliKementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan Peraturan Presiden ini adalahKedeputian Pendanaan Pembangunan.

Peraturan PresidenNomor 7 Tahun 2011

tentang RencanaKebutuhan Pinjaman

Luar Negeri Tahun2010-2014


tentang RKP Tahun2012

Peraturan PresidenNomor 32 Tahun 2011tentang MP3EI Tahun

2011-2025

Peraturan PresidenNomor 61 Tahun 2011tentang Rencana Aksi

Nasional PenurunanEmisi Gas Rumah

Kaca



tentang DanaPerwalian


No Produk Hukum Koordinator/Penanggungjawab Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Undang-Undang Nomor 21 Tahun2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial

RUU Pengadaan Tanah untukPembangunan

RUU Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 2011 tentang Tata CaraPengadaan Pinjaman Luar Negeri danPenerimaan Hibah

Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 2011 tentang PinjamanDaerah

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun2011 tentang Rencana KebutuhanPinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun2011 tentang Rencana KerjaPemerintah Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun2011 tentang Masterplan Percepatandan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia 2011-2025

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun2011 tentang Rencana Aksi NasionalPenurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun2011 tentang Dana Perwalian

Kementerian Keuangan

Kementerian Hukum danHAM

Lembaga KebijakanPengadaan Barang/JasaPemerintah


Kementerian Dalam Negeri

Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian

Menteri Koordinator BidangPerekonomian bersamadengan KementerianPPN/Bappenas


UU 21/2011 telah disahkanpada tanggal 25 November2011.

RUU Pengadaan Tanah untukPembangunan telah disahkanmenjadi Undang Undang padatanggal 16 Desember 2011.

RUU Pengadaan Barang/Jasamasih pada tahap pembahasanAntar Kementerian/Lembaga(internal Pemerintah).

PP 10/2011 telah disahkan padatanggal 12 Februari 2011

PP 30/2011 telah disahkan padatanggal 6 Juni 2011

PP 7/2011 telah disahkan padatanggal 7 Februari 2011.

PP 29/2011 telah disahkan padatanggal 7 Februari 2011.

PP 32/2011 telah disahkan padatanggal 20 Mei 2011

PP 61/2011 telah disahkan padatanggal 20 September 2011

PP 80/2011 telah ditetapkanpada tanggal 10 November2011

Tabel 2Produk Hukum

Sumber: Biro Hukum, Bappenas

Pada tahun 2011 berbagai macam kegiatan telah dilakukan Bappenas yang meliputi penyusunan dokumenperencanaan, pemantauan dan evaluasi, koordinasi perencanaan , perbaikan tata kelola dan manajemeninternal Bappenas, pengembangan sumber daya manusia aparatur pusat dan daerah, dan berbagai penugasanlainnya, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Ringkasan Kegiatan

pdfed t ng

http://www.pdfediting.com


No Kegiatan Status/Keterangan

PenyusunanDokumenPerencanaan

Pemantauan danEvaluasi

KoordinasiPerencanaanPembangunan

Tata Kelola danManajemenInternal

PengembanganKualitas SDMAparaturPerencanaanPusat dan Daerah

PenugasanLainnya kepadaMenteriPPN/KepalaBappenas

1. Sosialisasi RPJMN 2020-2014 dan Diseminasi Produk-produk Perencanaan Pembangunan dilaksanakan empat kota, yaitu Medan, Manado, Jakarta, dan Denpasar.

2. Penyusunan MP3EI dilaksanakan bersama dengan Kemenko Perekonomian dan pada tanggal27 Mei 2011 ditetapkan Perpres Nomor 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

3. Telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/2011 tentang RKPTahun 2012.

4. Pelaksanaan Musrenbangnas di Jakarta pada tanggal 28-29 april 2011 dan dilanjutkan5. Penyusunan Pagu Indikatif 2012 dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan

dan tanggal 31 Maret 2011, pagu Indikatif dikeluarkan secara resmi melalui Surat Bersama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0091/M.PPN/03/2011 danSE-189.1/MK.02/2011 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2012

6. Penyusunan Revisi Blue Book dan Green Book. Bappenas bersama Kementerian Keuangan telahmenyiapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman luar negeri

1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah untuk 33 Provinsi2. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 20103. Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-20144. Evaluasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1 dan 25. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5/2011 tentang Pengamanan Produksi

Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim6. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Pembangunan Tahun 20117. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB)8. Persiapan Monitoring dan Evaluasi Klaster 4 Program Prorakyat9. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri,10. Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Ekonomi Makro

1. Koordinasi Penanggulangan Bencana, antara lain berupa Penyusunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Bencana: Wasior, Mentawai, dan Merapi, bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

2. Koordinasi penyusunan Rencana Percepatan Pembangunan Tanah Papua (Papua dan Papua Barat)

3. Koordinasi Penyusunan Rencana Percepatan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur)4. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan5. Koordinasi Milllennium Corporate Challenge for Indonesia (MCC for Indonesia)6. Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim7. Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK)8. Koordinasi Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air9. Koordinasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS/Public Private Partnership)10. Koordinasi Perumusan Kebijakan Tarif Bea masuk/Keluar Barang, dalam wadah yang disebut

Tim Tarif11. Pengembangan Kerjasama Pembangunan12. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)13. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia14. Pengembangan Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan

1. Pencapaian Opini WTP Laporan Keuangan Bappenas selama 3 tahun (tahun 2008-2010)2. Pengawasan internal3. Penataan Manajemen Aset Kementerian PPN/Bappenas4. Perencanaan dan Pengadaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor Kementerian PPN/Bappenas

Dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Gelar dan Non Gelar S2 dan S3 di Dalam dan Luar Negeri

1. Dukungan Percepatan Pencapaian MDGs (Inpres Nomor 3/2010 tentang Program Pembangunanyang Berkeadilan)

2. Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi3. Pembangunan Infrastruktur (Inpres No. 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional)4. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kerjasama Pemerintah

dan Swasta (KPS)

1

2

3

4

5

6

Tabel 3Ringkasan Capaian Kinerja Bappenas 2011

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik yang mulai berlaku sejak bulan Mei 2010, Kementerian/Bappenas terusberupaya menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan tata pemerintahan yangbaik (good governance) yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi,partisipasi, dan akuntabilitas. Sebagai badan publik, Bappenas juga berupayaoptimal dalam penyediaan dan pemberian/penerbitan informasi bagi masyarakat.

Produk-produk perencanaan pembangunan, seperti dokumen RPJPN 2005-2025,RPJMN 2010-2014, dan RKP, telah disosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagaibentuk. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan agar pesan-pesan terkait prioritaspembangunan dan rencana pembangunan nasional dapat lebih dipahami olehseluruh pemangku kepentingan. Di tahun 2011, Bappenas melakukan KegiatanSosialisasi Produk-produk Perencanaan Pembangunan dalam bentuk seminarnasional yang dilaksanakan di empat kota, yaitu Medan, Manado, Jakarta, danDenpasar. Tema yang diusung dalam seminar nasional tersebut adalah (1)Optimalisasi Skema KPS (PPP) dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah, (2)Infrastruktur Pelabuhan, Interconnectivity, dan Potensi Ekonomi Indonesia BagianTimur, (3) Menuju Ekonomi Hijau: Pembelajaran pada Tahap Transisi, dan (4)Konsolidasi Demokrasi, Otonomi Daerah, dan Masalah Keamanan di Indonesia.

BAB 2 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2011

2.1 Penyusunan Dokumen PerencanaanSosialisasi RPJMN

2010-2014 danDiseminasi Produk-

produk PerencanaanPembangunan


Kegiatan seminar yang dilaksanakan di pusat dan daerah dihadiri oleh parapemangku kepentingan, antara lain kementerian/lembaga, pemerintah provinsi,pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi,media massa cetak dan elektronik di pusat dan daerah, serta organisasi profesi.Selain seminar, media komunikasi lain yang digunakan untuk mendiseminasikanproduk-produk perencanaan pembangunan adalah penayangan iklan layananmasyarakat di televisi, pemasangan media luar ruang, dan talkshow di radio dantelevisi.

Bersama dengan Kemenko Perekonomian, Bappenas membidani lahirnya MasterplanPercepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (ataukemudian lebih dikenal dengan MP3EI 2011-2025). Proses penyusunan MP3EI inibermula dari direktif Presiden pada Retreat Kabinet Terbatas pada tanggal 30Desember 2010 di Istana Kepresidenan Bogor. Sesuai arahan Presiden, untukmenyusun MP3EI ini juga turut dilibatkan Komite Ekonomi Nasional (KEN) danKomite Inovasi Nasional (KIN).

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Menko Perekonomian, dibentuk Tim KoordinasiPenyusunan MP3EI yang ditugaskan untuk menyempurnakan konsep awal tersebutdengan menampung masukan dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu:Kementerian dan LPNK terkait, para pimpinan BUMN, KADIN, APINDO, HIPMI, sertapimpinan berbagai asosiasi usaha, UMKM, para pakar dan akademisi. Hasil daripenyempurnaan MP3EI ini kemudian dilaporkan Menko Perekonomian kepadaPresiden dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan BUMN dan Pemerintah Daerahpada tanggal 21-22 Februari 2011 di Istana Kepresidenan Bogor.

Menjelang penyusunan akhir Rancangan MP3EI, hasil penyempurnaan RancanganMP3EI dilaporkan kembali oleh Menko Perekonomian kepada Presiden pada RapatKerja Akbar antara Pemerintah dengan Dunia Usaha yang diselenggarakan padatanggal 18-19 April 2011 di Istana Kepresidenan Bogor. Setelah melalui serangkaianproses tersebut di atas, MP3EI 2011-2025 diluncurkan oleh Presiden pada tanggal27 Mei 2011 dan ditetapkan dengan Perpres Nomor 32/2011 tentang MasterplanPercepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Setiap tahun, Bappenas menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakanpenjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). RKP Tahun2012 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-3 dari RPJMN 2010-2014, dengan:pertama, mencermati keberhasilan pembangunan tahun 2010; kedua, perkiraanpencapaian hasil pembangunan pada tahun 2011; dan ketiga, mempertimbangkanpermasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, prioritas pembangunan nasionalRKP 2012 disusun sama dengan prioritas pembangunan nasional jangka menengahyaitu 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dengan penekanan pada temapembangunan, yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yangBerkualitas, Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. RKPtahun 2012 juga memuat beberapa prakarsa baru yang diarahkan untuk menjadipengungkit dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti: MP3EI;Percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur; Klasterke-4 program penguatan upaya penanggulangan kemiskinan; dan langkah untukmencapai ketahanan pangan melalui surplus beras 10 juta ton pertahun. Rencana

PenyusunanMasterplan

Percepatan danPerluasan

PembangunanEkonomi Indonesia

(MP3EI)

Penyusunan RencanaKerja Pemerintah(RKP) Tahun 2012



RevitalisasiMusyawarahPerencanaan

Pembangunan(Musrenbang)

pembangunan ini sekaligus merupakan penjabaran dari arahan Presiden dan WakilPresiden dalam berbagai sidang kabinet dan kesempatan lainnya.

Pada bulan Mei 2011, RKP 2012 yang dituangkan dalam tiga buku, yaitu: Buku I(memuat prioritas nasional serta kerangka ekonomi makro dan pembiayaanpembangunan), Buku II (memuat rencana pembangunan per bidang pembangunan),dan Buku III (memuat pembangunan yang berdimensi kewilayahan) ditetapkanmelalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/2011 tentang RKP Tahun2012. RKP beserta pendanaannya ini menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN2012 dan selanjutnya dibahas bersama DPR dalam pembicaraan pendahuluanRAPBN 2012 pada bulan Mei 2011. Sesuai hasil pembahasan di DPR, Buku I RKP2012 dimutakhirkan dan hasilnya menjadi Lampiran dari UU APBN 2012.

Salah satu tahapan dalam penyusunan RKP adalah pelaksanaan MusyawarahPerencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sesuai namanya, Musrenbang adalahforum musyawarah yang melibatkan seluruh stakeholder pembangunan, sepertijajaran pemerintah dari pusat hingga daerah, kelompok masyarakat, dunia usahadan juga perguruan tinggi untuk menampung masukan dalam penyusunan RKP.Tahun 2011, Bappenas melakukan revitalisasi terhadap Musrenbang yang bertujuanantara lain untuk: (1) meningkatnya kualitas, dayaguna, dan hasilgunapenyelenggaraan Musrenbang; (2) meningkatnya proporsi program dan kegiatanyang disepakati dan kepastian hasil Musrenbang untuk penyusunan RAPBN; (3)tersusunnya rencana RKP dan Renja K/L.

Dari hasil proses revitaliasi ini telah dilakukan beberapa hal, antara lain: (1)Penyelenggaraan Prarakorbangpus dengan agenda penelaahan RPJMN, sebagaipersiapan untuk pelaksanaan Rakorbangpus; (2) Pelaksanaan Rakorbangpus denganseluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Propinsi, sebagai persiapanpelaksanaan Musrenbangnas pada tanggal 31 Maret 2011; (3) Telah dilaksanakanRakernis oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah di ibukota provinsi,antara tanggal 30 maret-11 april 2011; (4) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi olehpemerintah provinsi antara tanggal 30 maret-11 april 2011; (5) PelaksanaanPramusrenbangnas di Bappenas pada tanggal 18-27 April 2011; (6) PelaksanaanMusrenbangnas di Jakarta pada tanggal 28-29 april 2011; (7) Pelaksanaan pertemuanPascamusrenbang, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2011 di Bappenas.

Setiap tahun, Bappenas (bersama-sama dengan Kementerian Keuangan) diberimandat--sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku-- untukmenyusun Pagu Indikatif yang merupakan pagu ancar-ancar yang dibuatberdasarkan ketersediaan anggaran, dan digunakan dalam pendanaan programdan kegiatan RKP.

Pengalokasiannya pagu indikatif TA 2012 diarahkan untuk mendanai 11 prioritasnasional dan 3 prioritas nasional lainnya serta arahan Presiden lainnya pada RKPTA 2012. Beberapa arahan Presiden dalam berbagai kesempatan tersebut antaralain: (i) Penyusunan MP3EI; (ii) Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat danNTT, (iii) Perkuatan Program Prorakyat (Klaster 4), (iv) Percepatan PencapaianMinimum Essential Force (Alutsista), dan (v) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wasior,Mentawai dan Merapi

Di dalam proses penyusunannya, untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas

Penyusunan PaguIndikatif Tahun 2012


dan fleksibilitas perencanaan penganggaran mulai RKP 2012 telah diterapkanmekanisme inisiatif baru. Mekanisme ini merupakan implementasi dari kerangkapenyusunan jangka menengah (KPJM). Mekanisme inisiatif baru mengatur tatacarapengusulan kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkanadanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran kedepan. Bappenas telah menyampaikan tata cara penyusunan inisiatif baru kepadaseluruh K/L untuk digunakan sebagai acuan dalam pengusulan proposal inisiatifbaru. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai Inisiatif Baru dilakukan melaluisistem kompetisi dan diputuskan oleh kabinet dengan mempertimbangkanketersediaan anggaran dan mengacu pada arah kebijakan dan prioritaspembangunan nasional serta arahan Presiden.

Pada tanggal 31 Maret 2011, Pagu Indikatif dikeluarkan secara resmi melalui SuratBersama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor0091/M.PPN/03/2011 dan SE-189.1/MK.02/2011 tentang Pagu Indikatif danRancangan Awal RKP Tahun 2012. RKP dan Pagu Indikatif 2012 ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN 2012.

Dalam Rapat Terbatas pada bulan September 2011 yang membahas mengenaiPinjaman Luar Negeri, Presiden menekankan perlunya dilakukan revisi terhadapBlue Book 2011-2014 dan Green Book 2011. Dalam arahannya, Presiden menekankanagar pemanfaatan pinjaman luar negeri difokuskan untuk sektor infrastruktur danenergi. Penyusunan revisi Blue Book 2011-2014 dan Green Book 2011 juga merupakanimplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang PengadaanPinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Sejalan dengan arahan Presiden, dalam rangka perbaikan pengelolaanpinjaman/hibah luar negeri pemerintah, Bappenas bersama Kementerian Keuangantelah menyiapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pinjamanluar negeri, meliputi:

(1) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Kebutuhan PinjamanLuar Negeri Pemerintah.

(2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan PinjamanLuar Negeri dan Penerimaan Hibah. PP No. 10/2011 merupakan pengganti PPNo. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/ atau PenerimaanHibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

(3) Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.

(4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2011 tentang Tatacara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian,Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeridan Hibah.

Penyusunan RevisiBlue Book dan Green

Book


Kegiatan Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi (atauEKPD 33 Provinsi) merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bappenas bekerjasamadengan 33 Perguruan Tinggi di 33 Provinsi untuk mengevaluasi capaian pelaksanaanRPJMN di daerah. Kegiatan ini difokuskan pada 3 substansi, yaitu: pertama, evaluasicapaian pelaksanaan RPJMN 2010-2014 di provinsi berdasarkan Prioritas Nasional;kedua, evaluasi relevansi antara RPJMN 2010-2014 dengan RKPD 2010-2011 provinsi;dan ketiga, evaluasi tematis di daerah berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukanoleh perguruan tinggi. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan laporan yangberisi data dan informasi capaian pelaksanaan RPJMN di daerah, relevansi RPJMN2010-2014 dan RKPD Provinsi 2010-2011, serta evaluasi tematis tiap daerah.

Evaluasi kinerja pembangunan di 33 provinsi dilaksanakan bekerjasama 33 perguruantinggi yang dimulai dengan penandatanganan MoU antara Menteri PPN/KepalaBappenas dengan rektor dari 33 perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalahdesk review dari data yang telah disediakan oleh Bappenas dan dilanjutkan focusgroup discussion serta kunjungan lapangan untuk memperoleh informasi latarbelakang terjadinya kondisi tertentu di daerah. Hasil akhir selanjutnyadipresentasikan oleh masing-masing universitas di hadapan pejabat Bappenas danutusan K/L.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan adalah adanya beberapa universitasyang memberikan informasi secara terbatas karena kesibukan tenaga ahli yangtelah ditunjuk. Dalam evaluasi tahun yang akan datang tenaga ahli yang memilikikesibukan berlebih diminta untuk diganti oleh tenaga ahli yang lain.

Dari hasil laporan akhir EKPD di tiap provinsi, selanjutnya disusun laporan nasionalEKPD 33 Provinsi. Laporan nasional berisi hasil evaluasi kinerja 33 provinsiberdasarkan prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010-2014, isu strategis danrekomendasi pembangunan serta pemetaan isu strategis di 33 provinsi.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tahun 2011 Bappenasmenjalankan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP 2010. Hasil evaluasi, selain bergunasebagai laporan pelaksanaan RKP, juga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan masukandalam penyusunan kebijakan pembangunan dan RKP untuk periode--sebagaimanadiatur dalam PP 39/2006--2 tahun sesudahnya. Di samping evaluasi ini juga untukmenjadi bahan masukan bagi pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yangsaat ini sedang dibangun oleh Bappenas.

Evaluasi RKP dilaksanakan dengan memanfaatkan Laporan Triwulan IV Tahun 2010(berdasarkan PP Nomor 39/2006) yang diterima Bappenas. Dari hasil analisis, dapatdisimpulkan antara lain: (1). Dari sisi rata-rata realisasi fisik, yang sekaligusmenggambarkan kapasitas pelaksanaan pembangunan, terlihat bahwa pada tahun2010, sebagian besar kementerian/lembaga telah memiliki kapasitas pembangunanyang sesuai dengan harapan; (2). Dari sisi kesesuaian RKP 2010 dengan dokumenpelaksanaannya, terlihat bahwa sebagian besar kegiatan prioritas dalam LaporanPP 39/2006 telah sesuai dengan kegiatan Prioritas yang ada dalam RKP 2010.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi RKP adalahketerbatasan data laporan PP nomor 39/2006, dimana: (i) masih banyak

2.2 Pemantauan dan Evaluasi

Laporan NasionalEvaluasi Kinerja

PembangunanDaerah untuk 33

Provinsi

Evaluasi RencanaKerja Pemerintah(RKP) Tahun 2010


kementerian/lembaga yang belum menyampaikan laporan triwulanan, (ii) laporanyang disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan (iii) padabeberapa kementerian/lembaga, laporan yang disampaikan belum menggunakanaplikasi yang telah ditentukan. Untuk itu, tindak lanjut yang diperlukan dalamrangka meningkatkan pelaksanaan laporan triwulanan PP Nomor 39/2006 adalahdengan melakukan penyempurnaan terhadap laporan triwulanan, konsolidasi dankoordinasi dengan kementerian/lembaga, dan peningkatan kapasitas SDM dalampenyusunan laporan PP Nomor 39/2006.

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan prioritaspembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I RPJMN 2010-2014, yangterdiri dari 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, sepanjang tahun 2010.Evaluasi dilakukan terhadap capaian Substansi Inti dari masing-masing PrioritasNasional. Dari hasil evaluasi ini, diharapkan dapat secara dini ditemukenali sasaran-sasaran pembangunan yang capaiannya sudah sesuai dengan yang diharapkandan yang masih memerlukan perhatian serta upaya sungguh-sungguh agar diakhirperiode RPJMN 2010-2014 nanti seluruhnya dapat tercapai dengan baik.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan pembangunan cukup baik.Hal ini terlihat dari capaian-capaian pembangunan yang dikelompokkan dalaminfrastruktur fisik, infrastruktur lunak, infrastruktur sosial, dan kreativitas yangsebagian besar sudah tercapai, walaupun untuk beberapa indikator belum mencapaisasaran yang ditetapkan untuk tahun 2010. Capaian-capaian prioritas pembangunannasional yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur fisik yang antaralain ditandai dengan terlaksananya pembangunan infrastruktur dan pembangunanpertanian sesuai dengan target yang direncanakan. Sementara itu, capaianpelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang mendukung perbaikaninfrastruktur lunak tercermin antara lain dari semakin meningkatnya Angka IndeksKorupsi di Indonesia dan semakin tertatanya regulasi yang harus diikuti oleh parainvestor dan pengusaha. Untuk capaian prioritas pembangunan nasional yangmendukung penguatan infrastruktur sosial terlihat antara lain dari semakinmeningkatnya taraf pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat, serta semakinmenurunnya angka kemiskinan di Indonesia. Sedangkan capaian prioritaspembangunan nasional yang merupakan upaya pembangunan kreativitas ditandaidengan semakin berkembangnya kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu sertaapresiasinya.

Sesuai dengan Perpres Nomor 15/2010 tentang Percepatan PenanggulanganKemiskinan, program-program penanggulangan kemiskinan pemerintahdikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu: (i) Klaster pertama: kelompok program-program bantuan dan perlindungan sosial. Program utama dari klaster ini adalahSubsidi Beras bagi Masyarakat Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM);(ii) Klaster kedua: kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yangdikoordinasikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;(iii) Klaster ketiga: kelompok program pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK)yang ditujukan bagi individu maupun kelompok masyarakat yang telah memilikiusaha namun masih belum bankable, atau masih sulit mengakses sumberpermodalan perbankan.

Pada tahun 2012 akan dilakukan peningkatan dan perluasan program-program

Evaluasi Satu TahunPelaksanaan Rencana

PembangunanJangka MenengahNasional (RPJMN)

2010-2014

Evaluasi Program-program

PenanggulanganKemiskinan Klaster 1

dan 2


kemiskinan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dantermarjinalkan. Program tersebut dituangkan dalam Klaster keempat, Programprorakyat yang ditujukan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yangtelah dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan.

Dari hasil temuan proses evaluasi klaster 1 dan 2 ditemukan beberapa masalahumum yang menonjol antara lain: (i) Ketidaktepatan penargetan sasaran penerimabantuan karena data yang belum ter-update, (ii) Keterlambatan penyaluran bantuan(fisik & dana) kepada penerima manfaat, (iii) Kekurangan tenaga fasilitator di daerah,dan (iv) Koordinasi yang lemah antar instansi pemerintahan terkait dalampelaksanaan program-program PNPM Mandiri terutama di perdesaan. Sampai bulanDesember 2011 proses evaluasi klaster 1 dan 2 ini telah sampai pada proses penulisandraft akhir. Hasil evaluasi ini selanjutnya akan dipakai untuk masukan dalammemperbaiki program-program kemiskinan kedepan.

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan identifikasi program/kegiatan dari setiapkementerian/lembaga untuk melaksanakan rencana aksi yang telah ditugaskan.Selanjutnya, rencana aksi tersebut dilengkapi dengan matriks yang memudahkanevaluator untuk menjalankan tugasnya. Penetapan format matriks dilakukan bersamadalam sebuah forum diskusi yang melibatkan seluruh kementerian/lembagaPemerintah yang terkait, dengan tujuan agar masing-masing kementerian/lembagajuga memiliki komitmen untuk melaksanakan rencana aksi Inpres tersebut. Dari 16kementerian/lembaga Pemerintah serta Gubernur dan Bupati/Walikota yang terlibat,terdapat lima kementerian/lembaga Pemerintah yang memiliki kegiatan intipelaksanaan rencana aksi tersebut, yaitu: (1) Kementerian Pertanian, (2) KementerianPekerjaan Umum, (3) Kementerian BUMN, (4) Kementerian Perdagangan, dan (5)Badan Pertanahan Nasional.

Bappenas telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan kementerian/lembagaterkait untuk memperoleh informasi perkembangan pelaksanaan Rencana AksiInpres No. 5 Tahun 2011 tersebut. Hasilnya, telah disusun laporan pemantauan danevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Inpres No. 5 Tahun 2011 oleh masing-masingk e m e nte r i a n / l e m b a g a s a m p a i d e n g a n b u l a n S e p te m b e r 2 0 1 1 .

Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum semua lembaga yang terlibatmenyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi yang sesuai dengan penugasandalam Inpres No. 5 tahun 2011, meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan.Permasalahan lain yang ditemukan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Inpres tersebutadalah belum dapat dilakukannya pemantauan dan evaluasi sampai dengan tingkatlapangan karena belum tersedianya anggaran. Untuk mengatasi permasalahantersebut, Bappenas melakukan pertemuan secara khusus dengankementerian/lembaga yang belum menyampaikan laporan perkembanganpelaksanaan Rencana Aksinya serta menyediakan anggaran untuk kegiatanpemantauan ke lapangan pada tahun 2012.

Tujuan penyelenggaraan FKP Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menjaringaspirasi dan masukan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam rangka identifikasimasalah dan temuan hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya, hasil FKP dimanfaatkanuntuk menjadi salah satu bahan bagi penyusunan RKP Tahun 2013. Selain itu,penyelenggaraan forum ini diharapkan dapat membangun kepercayaan danmempererat network antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Pemantauan danEvaluasi PelaksanaanInpres Nomor 5/2011tentang Pengamanan

Produksi BerasNasional dalam

Menghadapi KondisiIklim Ekstrim

Forum KonsultasiPublik (FKP) dalam

Rangka Monitoringdan Evaluasi KegiatanPembangunan Tahun

2011


FKP Monitoring dan Evaluasi tahun 2011 difokuskan pada Evaluasi PelaksanaanTahun Pertama RPJMN 2010-2014 dengan mengundang peserta dari OMS, AsosiasiProfesi, Asosiasi Bisnis, dan Media. Fokus pembahasan dibatasi pada 5 bidangpembangunan, yaitu : (1) Ekonomi; (2) Kesejahteraan Rakyat (pencapaian target-target MDGs); (3) Tata Pemerintahan (Governance); (4) Demokratisasi; dan, (5) AntiKorupsi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 November 2011 di Jakarta, dandihadiri oleh perwakilan dari 50 OMS, 5 Asosiasi Profesi, 4 Universitas, dan 1 Media,dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang.

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2010 -2012 disusunsebagai tindak lanjut dari kesepakatan Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015 (HyogoFramework for Action 2005-2015), dan menjabarkan 5 prioritas yang tertuang dalamHFA 2005-2015. RAN-PRB merupakan kebijakan Pemerintah dalam penangananbencana yang merupakan perwujudan perubahan paradigma dalampenanggulangan bencana alam, yang selama ini lebih bersifat responsif menjadibersifat preventif, guna meminimalkan dampak negatif dan kerugian/kerusakanakibat bencana alam (mitigasi).

Hasil pemantauan dan evaluasi, pencapaian pelaksanaan RAN-PRB 2010-2012sampai dengan tahun ke-2 (tahun 2011), adalah penyusunan/penetapan prioritaspenanganan/pengurangan resiko bencana sebagai berikut:

1. Prioritas I: Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasionalmaupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaanyang kuat, melalui pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) di 33 provinsi dan 352 kabupaten/kota.

2. Prioritas II: Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana sertamenerapkan sistem peringatan dini, melalui penyusunan peta risiko bencana

di 33 provinsi; peta rawan bencana geologi; dan pengembangan sistem peringatan dini tsunami, gempa bumi.

3. Prioritas III: Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat, melalui: Integrasi PRB kedalam pendidikan di sekolah; peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan melalui sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat; pengembangan pilot project sekolah siaga bencana di 9 lokasi, yaitu: Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Kota Palu, dan Maluku

4. Prioritas IV: Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana melalui: pengintegrasian aspek pengurangan risiko bencana dalam RTRW dan pelaksanaan rehabilitasi dan dan rekonstruksi melalui penyusunan rencana penataan permukiman berbasis pengurangan risiko bencana di wilayah pasca

bencana.

5. Prioritas V: Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respon yang dilakukan lebih efektif, melalui: peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat menghadapi bencana melalui pelatihan, tsunami drill, penyusunan rencana kontinjensi

Evaluasi PelaksanaanKegiatan Rencana

Aksi NasionalPengurangan Resiko

Bencana (RAN-PRB)


dan kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK); dan terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana di daerah-daerah meliputi provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan

Kota Palu.

Berdasarkan direktif Presiden, program prorakyat klaster ke-4 dilaksanakan untukmelengkapi 3 klaster penanggulangan kemiskinan yang sudah ada, dengan tujuanantara lain untuk memperluas program prorakyat baik sasaran dan kegiatan,memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, dan mengkoordinasikan pelaksanaankegiatan-kegiatan sektoral yang ditujukan untuk pengurangan kemiskinan. Programprorakyat klaster 4 terdiri dari 6 program antara lain: (i) Program Rumah SangatMurah dan Rumah Murah; (ii) Program Kendaraan Angkutan Umum Murah; (iii)Program Air Bersih untuk Rakyat; (iv) Program Listrik Murah dan Hemat; (v) ProgramPeningkatan Kehidupan Nelayan; dan (vi) Program Peningkatan KehidupanMasyarakat Miskin Perkotaan. Klaster 4 direncanakan akan mulai dilaksanakan padatahun 2012. Agar tujuan klaster 4 dapat tercapai sesuai target/sasaran, maka telahdilakukan pelaksanaan monev yang ketat pada tahun 2012. Untuk itu, pada tahun2011 perlu dilakukan persiapan monitoring dan evaluasi dan menyusun indikatorserta instrumen monev yang akan digunakan pada pelaksanaan monev di tahun2012. Tahapan kegiatan persiapan monev pada tahun 2011 dilakukan pada bulanAgustus-Desember dan diharapkan pada bulan Desember bisa dihasilkan laporanakhir persiapan monev klaster 4.

Dari hasil proses persiapan monev klaster 4, didapatkan indikator-indikator monevyang dapat digunakan untuk menilai keefektifan pelaksanaan program-programklaster 4, yaitu berdasarkan kriteria produk dan proses. Kriteria produk yaituberdasarkan pencapaian hasil kegiatan, sedangkan kriteria proses, yaitu berdasarkan:(i) Dasar hukum, (2) Proses Sosialisasi dan Kebijakan Program, (3) Penentuan SasaranPenerima Program, (4) Proses Koordinasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan, (5)Partisipasi dalam Pelaksanaan, (6) dan Kesiapan Fasilitas Pendukung, Instrumen,dan Pendanaan. Adapun dari pemantauan yang dilakukan, ditemukan pulapermasalahan yang menonjol, yaitu belum adanya kesepakatan mengenai lokasiuntuk program klaster 4 karena belum adanya verifikasi dari Kemenpera sehinggahal ini berdampak pada program-program lain yang ada di klaster 4.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10/2011 maka Kementerian PPN/Bappenasmelakukan pemantauan terhadap kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri secaratriwulanan.Pada Triwulan IV TA 2011 proyek pinjaman luar negeri yang dipantauberjumlah 171 176 proyek dengan total dana sebesar USD 23,4 miliar yangdilaksanakan melalui 24 Kementerian/Lembaga sebagai instansi penanggung jawab(Executing Agency).

Pinjaman Luar Negeri tersebut terdiri dari 1 pinjaman program dengan nilai USD106,8, 143 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengannilai USD 17,3 miliar dan 32 pinjaman proyek Subsidiary Loan Agreement (SLA)dengan nilai USD 6,0 miliar.

Rata-rata penarikan proyek pinjaman luar negeri umumnya masih di bawah target,namun sejak TA 2009 penarikan dana pinjaman luar negeri menunjukkan trendyang menaik. Serangkaian rencana tindak telah diupayakan Bappenas bersamaKementerian/Lembaga penanggungjawab pelaksanaan proyek untuk meningkatkan

Persiapan Monitoringdan Evaluasi Klaster 4

Program Prorakyat

Pemantauan danEvaluasi Kinerja

Pelaksanaan Kegiatanyang Dibiayai

Pinjaman Luar Negeri


kinerja guna mempercepat penarikan dana pinjaman luar negeri agar sesuai denganjadwal yang telah disepakati dalam loan agreement sekaligus menyelesaikanpermasalahan yang bersifat sistemik dan spesifik.

Untuk lebih mengakselerasi pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri maka mulaiTA 2012 Kementerian/Lembaga instansi penanggung jawab proyek akan diikatdalam suatu ‘kontrak kinerja’. Kontrak kinerja disusun berdasarkan hasil evaluasiatas capaian kinerja pelaksanaan dan penarikan dana yang dilakukanKementerian/Lembaga. Kontrak kinerja diharapkan mampu meningkatkan ownershipdari masing-masing Kementerian/Lembaga.

Pemantauan dan evaluasi perkembangan ekonomi makro tidak hanya memberiinformasi perekonomian Indonesia namun juga dunia yang dilakukan denganmengumpulkan dan menganalisa data sekunder yang ada. Data tersebut antaralain diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan,Badan Koordinasi Penanaman Modal, maupun langsung dengan asoasiasi terkait.Sedangkan kondisi global dapat diperolah melalui data International MonetaryFunds, European Central Bank, Energy Information Agency (EIA), masing-masingnegara yang diperlukan, maupun media masa internasional seperti The Economist.Analisa perkembangan ekonomi makro dilakukan secara bulanan, triwulanan,maupun tahunan, serta pada saat dibutuhkan perhatian penting mengenai gejolak-gejolak baik yang terjadi di dalam negeri maupun di dunia.

Krisis ekonomi global yang dipicu oleh Eropa dan Amerika Serikat tahun 2011,senantiasa dipantau dan dampaknya dianalisis terhadap perekonomian nasional.Hasilnya dituangkan dalam Laporan Perekonomian Kementerian PPN/BappenasTahun 2011. Krisis Eropa dari mulai krisis hutang negara Yunani yang kemudianmenular ke negara Eropa lapis pertama lainnya, seperti Irlandia dan Portugal, danmenjalar ke negara-negara lapis kedua Eropa, seperti Italia dan Spanyol. Transmisikrisis Eropa dan potensi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia diuraikanagar dapat diambil langkah dan kebijakan yang tepat.

Secara teknis sejak 2005, usaha pengendalian inflasi dalam tingkat pusat dilaksanakanmelalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) yang bertujuan untuk melakukan koordinasipenetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian inflasi. Anggota tim terdiri dariBank Indonesia Kementerian Keuangan, Kantor Menko Bidang Perekonomian,Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, KementerianPerhubungan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sejak tahun 2008,pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah melalui TPI Daerah (TPID).Selama tahun 2011, Bappenas telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasiinflasi di kota Kendari, Bandung, Sukabumi, dan Palembang. Kendala yang dihadapiantara lain selama ini inisiatif lebih dari pihak Bank Indonesia dan kurang tersedianyaanggaran untuk menjalankan operasional TPID.

Hingga tahun 2010, tax ratio Indonesia berkisar antara 11 – 13 persen yang olehbanyak pihak dianggap masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, pada tahun2011, Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian optimalisasi Penerimaan PajakPemerintah Pusat dengan tujuan mengkaji alternatif kebijakan yang dapat dilakukanuntuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah pusat yang akan diusulkansebagai kerangka kebijakan (policy framework) di dalam RKP tahun mendatang.

Pemantauan danEvaluasi

PerkembanganEkonomi Makro


Di penghujung tahun 2010, berbagai wilayah di Indonesia dilanda berbagai bencana,diantaranya: banjir bandang di Wasior (Papua Barat) 4 Oktober 2010; gempa bumidan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat) 25 Oktober 2010;dan erupsi Gunung Merapi di wilayah Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah 5November 2010. Bencana alam tersebut menelan banyak korban jiwa dan membawakerusakan maupun kerugian harta benda yang cukup besar dan berdampak terhadapperekonomian wilayah-wilayah yang terkena dampak.

Bappenas dan BNPB telah mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi rehabilitasidan rekonstruksi wilayah pascabencana, dengan melibatkan pemerintah daerahdan kementerian/lembaga serta instansi terkait, antara lain: (1) Rencana AksiRehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Banjir Bandang di KabupatenTeluk Wondama Provinsi Papua Barat dan telah disahkan melalui Perka BNPB Nomor2/2011; (2) Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah PascabencanaGempa Bumi dan Tsunami di Kepulauan Mentawai dan telah disahkan melalui PerkaBNPB Nomor 3/2011; (3) Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Erupsi GunungMerapi dan telah ditetapkan melalui Perka BNPB Nomor 5/2011. Disamping itu,untuk kelembagaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsiGunung Merapi, telah dibentuk Tim Koordinasi Rehabilitiasi dan Rekonstruksi ErupsiMerapi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 16/2011 yang di ketuaioleh Menko Perekonomian.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana tersebut sudahmulai berjalan baik melalui pendanaan pemerintah maupun bantuan dari lembagadonor internasional. Pada tahun 2011 telah dialokasikan melalui APBN sebesar Rp.239,8 miliar untuk Wasior, Rp. 486 miliar untuk pemulihan di Mentawai dan Rp. 489miliar untuk wilayah terdampak erupsi Merapi. Untuk pendanaan rehab/rekonstahun 2012, Bappenas sudah melakukan koordinasi dengan kementerian/lembagaterkait pendanaan pemulihan pascabencana, dengan alokasi untuk Wasior mencapaiRp. 247 miliar, Mentawai Rp. 363 miliar; erupsi Merapi Rp. 500 miliar.

Pada Rapat Kabinet Terbatas 20 September 2010, Presiden menekankan perlunyapercepatan pembangunan daerah-daerah melalui affirmative action. Selanjutnya,Wakil Presiden, pada rapat tanggal 12 Oktober 2010, menginstruksikan MenteriPPN/Kepala Bappenas untuk melakukan: (1) evaluasi pelaksanaan Inpres nomor5/2007; (2) penyusunan Rancangan Peraturan (Instruksi) Presiden tentang percepatanpembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B); (3) penyusunankerangka kelembagaan unit pelaksana percepatan pembangunan di Provinsi Papuadan Provinsi Papua Barat (UP4B); dan (4) penyusunan Rencana Aksi percepatanpembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat(P4B) untuk kurun waktu2011-2014.

Bappenas menyusun rancangan awal dari Unit Percepatan Pembangunan Papuadan Papua Barat (UP4B) dengan berkoordinasi dan konsultasi dengan pemangkukepentingan terkait, baik di Pusat maupun Daerah. Finalisasi Rancangan Perpres

2.3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Koordinasi Penanggulangan BencanaPenyusunan

Rehabilitasi danRekonstruksi Daerah

Bencana: Wasior,Mentawai, dan

Merapi, bersamaBadan Nasional

PenanggulanganBencana (BNPB)

Koordinasipenyusunan Rencana

PercepatanPembangunan Tanah

Papua (Papua danPapua Barat)

Koordinasi Terkait Isu Kesejahteraan Sosial


dilakukan melalui rapat tingkat Eselon I di Kantor Kementerian Polhukam untukmenyiapkan rakor tingkat menteri. Selanjutnya, pada tanggal 25 Agustus 2011dilakukan Rapat Koordinasi Khusus tingkat Menteri, dipimpin oleh MenteriKoordinator Bidang Polhukam. Dalam rapat ini, seluruh Menteri/Kepala Lembagadapat menyetujui kedua Rancangan Pepres menjadi Perpres. Perpres Nomor 65/2011dan Nomor 66/2011, tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan ProvinsiPapua Barat, selanjutnya disahkan tanggal 20 September 2011.

Kebijakan percepatan diarahkan untuk keterpaduan dan sinergi lintas bidang dalampeningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan Papua Barat, yang terdiridari: (a) Penguatan ketahanan pangan; (b) Penanggulangan kemiskinan; (c)Pengembangan ekonomi rakyat; (d) Peningkatan pelayanan pendidikan; (e)Peningkatan pelayanan kesehatan; (f ) Pengembangan infrastruktur dasar; dan (g)Pemihakan terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat. Dalam pelaksanaanPercepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukandukungan dari kebijakan yang bersifat regulasi dan kelembagaan sebagai berikut:(a) Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan, (b)Keamanan dan ketertiban, dan (c) Pengembangan kapasitas kelembagaan.

Pada Rapat Kabinet Terbatas di Jakarta tanggal 2 Februari 2011, Presiden memberikanarahan agar menyiapkan langkah konkret bagi percepatan pembangunan ProvinsiNusa Tenggara Timur sebagai bagian dari komitmen pemerintah mengurangikesenjangan antardaerah. Bappenas mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikanperencanaan lintas sektor dan memastikan terintegrasinya rencana-rencana tersebutke dalam mekanisme perencanaan reguler (RKP). Melalui serangkaian koordinasibaik di pusat maupun di daerah, saat ini telah tersusun Rancangan Rencana AksiPercepatan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Renaksi P3NTT) 2012-2014.

Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2012-2014adalah: (i) Pengembangan Nusa Tenggara Timur sebagai pusat industri unggulanjagung, kakao, sapi, cendana, kelautan, garam, dan pariwisata; (ii) Peningkatanaksesibilitas wilayah melalui pembangunan jaringan transportasi intra dan antarpulau dan jaringan listrik; dan (iii) pemantapan kedaulatan wilayah nasional melaluipendekatan kesejahteraan.

Bappenas akan memantau realisasi renaksi P3NTT dengan indikator: (i) peningkatanalokasi belanja modal K/L di NTT dalam dokumen RKP dan Renja K/L 2012-2014;(ii) peningkatan belanja modal pemerintah daerah yang tercermin dalam RAPBD2012-2014; (iii) peningkatan laju pertumbuhan ekonomi NTT 2012-2014; (iv)peningkatan porsi investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dalam PDRB NTT2012-2014; (v) peningkatan output sektor-sektor unggulan.

KoordinasiPenyusunan Rencana

PercepatanPembangunan di

Provinsi NusaTenggara Timur (NTT)

Penyusunan RencanaAksi Nasional

ProgramPenanggulangan

Kemiskinan2012-2014

Kecenderungan pelambatan penurunan tingkat kemiskinan secara nasionaldikhawatirkan membawa pengaruh negatif pada pencapaian target penurunantingkat kemiskinan pada akhir tahun 2014 (akhir periode RPJMN), terlebih jikapenanganan program penanggulangan kemiskinan masih bersifat business as usual.Sementara itu, implementasi MP3EI 2011-2025 diharapkan dapat memberikanpeluang cukup signifikan dalam menciptakan dan memperluas kesempatan kerja,yang pada gilirannya berkontribusi mempercepat penurunan tingkat kemiskinansecara nasional.


Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (RAN-PPK) 2012-2014disusun untuk mempertajam strategi, kebijakan, dan program penanggulangankemiskinan agar mampu mengantisipasi perubahan eksternal yang berdampaksignifikan terhadap target RPJMN 2010-2014. Selain itu, RAN PPK 2012-2014merupakan dokumen yang menterjemahkan MP3EI secara konkret ke dalam strategipenanggulangan kemiskinan. Di dalam dokumen RAN-PPK, tercakup: (i) proyeksipenurunan angka kemiskinan secara realistis; dan (ii) penyempurnaan programpenanggulangan kemiskinan yang ada, baik melalui perhitungan kembali alokasianggaran, penajaman sasaran dan target program, maupun perbaikan dalampengelolaan program secara keseluruhan.

Secara khusus, dokumen RAN-PPK merekomendasikan (i) strategi stabilisasi makroberupa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas danprorakyat dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkanorang miskin, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan;dan (ii) kebijakan-kebijakan afirmatif berupa peningkatan kualitas serta perluasanprogram-program penanggulangan kemiskinan melalui klaster programpenanggulangan kemiskinan (bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaanmasyarakat, UMKM, dan penguatan program-program prorakyat (klaster 4).

Untuk memperkuat koordinasi kebijakan dalam pengelolaan ICCTF, KementerianPPN/Bappenas telah membentuk Tim Pengarah (Steering Committee/SC) yangberanggotakan wakil-wakil K/L yang terkait dan mitra pembangunan (donor) yangmenyumbang sejumlah dananya ke ICCTF. Dalam implementasinya, ICCTF telahmengembangkan tiga windows, yaitu Mitigasi Berbasis Lahan (Land Based Mitigation),Energi, serta Adaptasi dan Resilience.

Mulai tahun 2010/2011 ICCTF telah mendanai tiga proyek percontohan (pilot project)yang diseleksi secara ketat di tingkat Tim Teknis dan Tim Pengarah, yaitu (1)Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian(ICCTF-Kemtan); (2) Konservasi energi,dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian(ICCTF-Kemenperin); dan (3) Peningkatan kesadaran publik terhadap isu perubahaniklim dengan fokus pada isu ketahanan pangan, dilaksanakan oleh BMKG bersama-sama dengan LIPI, BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan danPerikanan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (ICCTF-BMKG). Ketigaproyek percontohan tersebut telah dimulai pada bulan September 2010 dan berakhirpada bulan Desember 2011 ini.

Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011 ini ICCTF juga diusulkan untuk menjadiNational Implementing Entity Adaptation Fund (NIE-AF) oleh Designated AuthorityAdaptation Fund for Climate Change (Bp. Rahmat Witoelar). Pada saat ini aplikasibeserta dokumen-dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada AdaptationFund Board (AFB) di Washington, Amerika Serikat. Selanjutnya, atas dasar respondari AFB, juga tengah disiapkan persyaratan-persyaratan dan dokumen pendukunglainnya untuk melengkapi atau menjawab pertanyaan AFB, serta persiapan-persiapanyang lebih baik.

Dengan dasar Perpres 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, pada tahun 2011juga telah disiapkan pembentukan ICCTF National Trust Fund beserta National

KoordinasiPenanganan

Perubahan Iklim:Indonesia ClimateChange Trust Fund

(ICCTF)

Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup


Trustee-nya sebagai pengganti UNDP yang selama ini bertindak sebagai InterimTrustee, seleksi National Trust Fund Arrangement dan proses penyusunan transitionplan.

Perumusan kebijakan jangka menengah pelaksanaan Inpres Nomor 5/2011 dimulaisegera setelah Inpres diterbitkan. Perumusan kebijakan dilakukan melaluipembahasan antarkementerian/lembaga dalam Inpres tersebut, dengan inisiasidraft rumusan kebijakan jangka menengah dari Bappenas.

Secara umum, strategi utama langkah pengamanan produksi padi/beras, yaitu: (1)penetapan lokus yang fokus untuk areal tanam yang masih dapat ditingkatkanproduktivitasnya; (2) mengarahkan program/kegiatan antara kementerian/lembagapada lokus yang sama; (3) menjamin pembangunan/rehabilitasi dan penyediaaninfrastruktur pertanian dan distribusi sarana produksi pada lokus utama tersebut;serta (4) meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah.

Selanjutnya, implementasi dari kebijakan jangka menengah ini adalah pelaksanaanrencana aksi dan program/kegiatan dari setiap kementerian/lembaga terkait.Rencana aksi dan program/kegiatan tersebut menjadi lampiran untuk melengkapikebijakan jangka menengah ini. Selain itu, kebijakan jangka menengah ini jugadilengkapi dengan matriks pemantauan dan evaluasi. Perumusan jangka menengahpelaksanaan Inpres Nomor 5/2011 telah selesai melalui beberapa pembahasanlintas kementerian/lembaga. Namun demikian, sasaran produksi padi/beras nasionalmasih akan terus disesuaikan dengan arahan kebijakan dan perkembangan padasetiap tahunnya.

Permasalahan yang masih dihadapi adalah masih terjadinya perubahan-perubahanpada sasaran produksi padi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu segeradiputuskan sasaran produksi padi untuk jangka menengah dalam rapat koordinasiterbatas di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian.

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) telah disahkanoleh Presiden RI pada tanggal 20 September 2011 dalam bentuk Peraturan Presiden(Perpres) No. 61 Tahun 2011. Konsultasi dan sosialisasi telah dilakukan untukmengkoordinasikan pelaksanaan Perpres tersebut, serta untuk memfasilitasi daerahdalam menyusun Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang harusselesai paling lambat 12 (duabelas) bulan sejak penetapan Perpres.

Selanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas juga mempunyai tugas untuk menyusunPedoman Penyusunan RAD-GRK sesuai dengan pasal 8 Perpres No. 61/2011 tersebut.Pedoman tersebut diharapkan dapat selesai disusun dan segera diluncurkan padabulan Desember 2011. Di samping itu, Bappenas juga menyusun PedomanPelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang dapat dipakaisebagai bahan pedoman bagi K/L, Pemda dan Stakeholder lain dalam melaksanakanaksi penurunan emisi gas rumah kaca.

PenyusunanKebijakan Jangka

Menengah danPemantauan dan

Evaluasi terhadapPelaksanaan Inpres

Nomor 5/2011tentang Antisipasi

dan Respons CepatMenghadapi Kondisi

Iklim Ekstrim untukMengamankanProduksi Beras

Nasional Tahun 2011

KoordinasiPenyusunan RencanaAksi Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca(RAN/RAD-GRK)


Boks 1. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Secara geografis, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti naiknya muka air laut, banjir, danpola cuaca yang tidak menentu. Hal ini dapat berpengaruh terhadap berbagai kegiatan sosial, produksi pertanian danperikanan. Pada saat yang sama, Indonesia juga merupakan kontributor emisi global gas rumah kaca yang cukup signifikan,terutama dalam kegiatan penggunaan lahan, perubahan alih fungsi lahan serta aktivitas di sektor kehutanan dan di sektorenergi.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam upaya global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada acara KTTG-20 di Pittsburg bulan September 2009, Presiden menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26%dengan usaha sendiri dan sebesar 41% jika mendapatkan bantuan internasional pada tahun 2020. Dalam rangka mewujudkankomitmen tersebut, pada tahun 2010 disusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Tanggal20 September 2011, RAN-GRK ditetapkan melalui Perpres Nomor 61/2011. Disamping itu, di tingkat daerah juga akandisusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dalam kurun waktu 12 bulan sejak RAN-GRKditanda tangani.

RAN-GRK, menurut Perpres Nomor 61 /2011, adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yangsecara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.RAN-GRK dikembangkan berdasarkan masukan-masukan dari dokumen-dokumen perencanaan strategis dari berbagaiKementerian/Lembaga (K/L) dan disusun bersama-sama K/L dan para pemangku kepentingan. Adapun RAD-GRK, adalahdokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisigas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah Perpres Nomor 61/ 2011 . RAD-GRK disusun oleh pemerintahdaerah dengan berpedoman pada RAN-GRK.

Kegiatan RAN-GRK mencakup penurunan emisi di 5 bidang utama, yaitu: (1) Pertanian, (2) Kehutanan dan lahan gambut,(3) energi dan transportasi, (4) industri, dan (5) pengelolaan limbah.

RAN-GRK ini dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional.Pengkajian akan dilakukan dibawah koordinasi Menteri/Kepala Bappenas, dan hasilnya akan dilaporkan kepada MenkoPerekonomian dengan tembusan kepada Menkokesra secara berkala, paling sedikit satu tahun sekali.

Terbitnya Perpres No.61 tahun 2011 memberikan arah dan landasan bagi semua K/L dan Pemerintah Daerah terkait untuklangkah terpadu bersama masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya penurunan emisi GRK. RAN-GRK ini akan menjadiacuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi. Menteri danpimpinan lembaga akan melaksanakan RAN-GRK sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Adapun pelaksanaan danpemantauan akan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian. Untuk wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun Rencanaaksi Daerah penurunan emisi GRK (RAD-GRK) yang berpedoman kepada RAN-GRK dan disesuaikan dengan prioritaspembangunan daerah yang harus diselesaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat 12 bulan sejakPerpres ini diterbitkan.

Serangkaian sosialisasi telah dilakukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Perpres No.61 tahun 2011 tentang RAN-GRK, serta untuk mempersiapkan daerah dalam rangka menyusun RAD-GRK. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedangmenyiapkan Pedoman Penyusunan RAD-GRK (draft pedoman RAD-GRK telah tersedia sebagai pelaksanaan pasal 8 PerpresRAN-GRK), yang diharapkan dapat segera diluncurkan akhir tahun 2011/awal 2012. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenasjuga sedang menyiapkan Pedoman Umum Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang dapat dipakai olehPemerintah, masyarakat dan swasta dalam melaksanakan aksi penurunan emisi gas rumah kaca.

Untuk mendukung perencanaan pembangunan bidang sumber daya air yangbersifat lintassektor dan multistakeholder, dibentuk Tim Pengarah Nasional ProgramPembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air atau National Steering Committeefor Water Resources (NSCWR). Kegiatan koordinasi strategis yang telah dilaksanakanmelalui NSCWR pada tahun 2011 antara lain berupa persiapan-persiapan pemenuhanreadiness criteria, penyusunan dokumen-dokumen pembahasan, serta reviewterhadap annual work plan (AWP) kegiatan-kegiatan yang didanai bantuan luarnegeri.

Koordinasi Bidang PrasaranaKoordinasi Nasional

ProgramPembangunan

Bidang PrasaranaSumber Daya Air

Sumber: Bappenas 2011 (diolah dari berbagai sumber)


Selain tahap persiapan, koordinasi strategis juga memfokuskan kegiatannya padapelaksanaan pinjaman dan hibah. Melalui kegiatan ini, NSCWR memfasilitasipertemuan-pertemuan koordinasi lintasinstansi di berbagai level untukmengkoordinasikan pelaksanaan program. Beberapa kegiatan koordinasi strategisyang telah difasilitasi pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: (1) Koordinasipelaksanaan Loan Integrated Citarum Water Resources Management InvestmentProgram/ICWRMIP melalui Road Map Citarum Management Unit(RCMU); (2)Terlaksananya koordinasi penanganan permasalahan pembangunan WadukJatigede; (3) Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaandan manfaat dari kegiatan-kegiatan strategis di bidang Sumber Daya Air melaluiIndependen Monitoring and Evaluation/IME unit

Temuan terkait keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air dan irigasipada beberapa lokasi proyek antara lain masih cukup banyaknya pengambilan airsecara ilegal dan infrastruktur irigasi yang tidak terawat. Selain itu, pada beberapadaerah Pantai Utara Jawa Barat terindikasi adanya praktek premanisme yangmenguasai bendung dan saluran irigasi.

Pelaksanaan MP3EI diawali dengan pembentukan Tim Kerja KP3EI (KomitePercepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang bertugas untukmelaksanakan MP3EI (Perpres 32/2011). Struktur KP3EI terdiri atas: MenkoPerekonomian (Ketua Harian), Menteri PPN/Kepala Bappenas (Wakil Ketua HarianI), dan Ketua Komite Ekonomi Nasional (Wakil Ketua Harian II).

Selanjutnya, dibentuk 3 Tim Kerja Lintas Sektor dan 6 Tim Kerja Koridor Ekonomi.Selain itu, telah dilakukan sosialisasi MP3EI 2011-2025 di berbagai wilayah diIndonesia dan ke berbagai negara sahabat. Sosialisasi ke beberapa negara dipimpinlangsung oleh Ketua Harian KP3EI diantaranya ke Rusia (14-18 Juni 2011), Cina (21-23 Juni 2011), Jepang (17 Maret dan 21 September 2011), Korea Selatan (24-25Oktober 2011), Amerika Serikat (8-10 Nov 2011), dan Jerman (1 Desember 2011).Semua negara sahabat tersebut menunjukkan apresiasi terhadap penyusunanMP3EI dan menyatakan minat untuk berkontribusi pada pelaksanaan program-program MP3EI.

Sejak peluncuran MP3EI pada tanggal 27 Mei 2011, sebanyak 92 proyek kegiatanekonomi utama dan infrastruktur telah di ground-breaking hingga akhir November2011 dengan nilai Rp. 470,5 triliun, terdiri dari: Pemerintah sebesar Rp. 71,6 triliun(24 proyek); BUMN sebesar Rp. 102 triliun (22 proyek); swasta sebesar Rp. 168,6triliun (38 proyek); dan campuran sebesar Rp. 128,3 triliun (8 proyek). Pada bulanDesember 2011, dilakukan groundbreaking proyek Jalan Tol Serangan-TanjungBenoa, Denpasar, Bali dan peresmian upgrading kilang minyak Pertamina di Cilacap.

Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Koordinasi PenanamanModal sepakat untuk melakukan koordinasi dalam rangka koordinasi fasilitasi gunamemberikan dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyek kerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Hal yang telahdilaksanakan berkenaan dengan kegiatan koordinasi KPS adalah: (1) MelakukanKoordinasi Sosialisasi Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No.3 Tahun 2009, Peraturan Presiden No. 13 tahun 2010 dan Peraturan MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2010 terkait KPS sebanyak 4 kali

PelaksanaanMasterplan

Percepatan danPerluasan

PembangunanEkonomi Indonesia(MP3EI) 2011-2025

Koordinasi KerjasamaPemerintah dan

Swasta (KPS/PublicPrivate Partnership)


kepada 36 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Penanggung Jawab ProyekKerjasama (PJPK); (2) Mengintegrasikan perencanaan proyek KPS dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 denganturut aktif pada pembahasan-pembahasan penyusunan RKP 2012 yakni padabilateral meeting, trilateral meeting, dan musrenbangnas; (3) MenyelenggarakanForum KPS (PPP Forum) pada 9 Februari 2011 di Hotel Borobudur Jakarta denganmengundang 72 PJPK. Forum KPS merupakan forum koordinasi antaraKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab proyekKPS dengan Bappenas yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyeleksiusulan-usulan proyek KPS yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk dicantumkan dalam Buku KPS (PPP Book). Serta dilanjutkandengan rapat-rapat koordinasi penyusunan buku KPS (PPP Book) dan bahanpenyusunan RKP 2012;(4) Melakukan finalisasi terhadap daftar rencana proyekinfrastruktur KPS dengan berkoordinasi bersama BKPM, Kementerian Keuangan,dan instansi terkait lainnya; (5) Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasidengan mitra pembangunan dalam melakukan perencanaan dan penyiapan proyekKPS; (6) Memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur KPS melalui kegiatan antaralain: business forum bersama BKPM di Singapura, Sea Infrastructure Finance Summit2011 di Singapura dan bersama KADIN menyelenggarakan Indonesia InternationalInfrastructure Conference & Exhibition 2011 di Jakarta; dan (7) Menyusun laporanhasil koordinasi.

Sementara permasalahan yang dihadapi meliputi: (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masih enggan untuk memasukan anggaran penyiapan dantransaksi proyek KPS kedalam pagu anggarannya masing-masing, tetapi masihmengharapkan on top dari pagu anggaran yang sudah ada atau bantuan dari PHLNmaupun badan usaha lain, seperti melalui Bantuan PDF IRSDP Bappenas dan PTSarana Multi Infrastruktur; dan (2) Masih rendahnya komitmen PJPK dalam melakukanKPS, dimana ditengah jalan ada beberapa PJPK yang mengalihkan Proyek KPSnyake Proyek Pemerintah melalui APBN dan PHLN serta melalui penugasan kepadaBUMN. Adapun Rekomendasi yang diambil adalah: (1) Mengintegrasikan penyiapanproyek KPS ke dalam proses perencanaan dan penganggaran baik dari sisi anggaranmaupun waktu pelaksanaannya; (2) Menyiapkan dana revolving fund untukpenyiapan dan transaksi proyek KPS melalui Badan Usaha yang ditunjuk pemerintah;(3) Pada saat penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur KPS, PJPK akandimintakan surat komitmen untuk melaksanakan proyek yang diusulkan melaluiskema KPS.


Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ikut serta secara aktifdalam kegiatan koordinasi perumusan kebijakan tarif bea masuk/keluar barang,dalam wadah yang disebut Tim Tarif. Dalam keanggotaannya sebagai Tim Tarif,Bappenas memiliki tanggung jawab untuk ikut serta melaksanakan analisis ekonomiterhadap kelayakan perubahan tarif yang diusulkan dan memberikan pertimbanganterhadal usulan keputusan Tim. Di tahun 2011, beberapa isu tarif yang dibahasantara lain adalah: harmonisasi bea masuk barang impor, Bea Masuk Anti Dumping(BMAD) untuk produk Hot Rolled Plate (HRP) yang berasal dari Singapura, RRT, danUkraina; serta usulan pembebasan bea masuk atas impor beras oleh Perum Bulogtahun 2011/2012.

Forum Masyarakat Statistik dibentuk oleh Pemerintah sesuai dengan pasal 29Undang-Undang no 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dengan tujuan untukmemberikan saran dan pertimbangan yang independen di bidang statistik kepadaBadan Pusat Statistik (BPS). Keanggotaan FMS terdiri dari unsur pemerintah, pakar,praktisi, dan tokoh masyarakat yang terkait langsung dengan bidang statistik.Dalamtahun 2011, telah diselenggarakan empat Rapat Pleno yang membahas antara lain:upaya memanfaatkan terbukanya jendela peluang bagi angkatan kerja muda;metode pengukuran kemiskinan di Indonesia -relevansi dan keterbandingan, yangdipresentasikan; analisis ketimpangan pendapatan sektoral dan spasial; dan statistikketenagakerjaan.

Dikoordinasikan oleh Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus, KementerianPPN / Bappenas secara aktif terlibat dalam penyusunan Rencana AksiPenyelenggaraan KEK Sei Mangke – Sumatera Utara dan KEK Tanjung Lesung –Banten. Sebagai Ketua Kelompok Kerja Sosial Ekonomi tim Pengaturan BBM

Untuk mensinergikan rencana kerja pemerintah dengan potensi partisipasi swasta, sesuai dengan amanat PeraturanMenteri PPN No 3 Tahun 2009, setiap tahunnya buku rencana kerjasama pemerintah dan swasta (RPKPS/PPP Book)diperbaharui. Pada tahun ini total proyek dalam RPKPS/PPP Book 2011 adalah 79 proyek dengan total nilai investasi sebesarUSD $ 53 miliar. Dari sebelumnya pada tahun 2010 sebanyak 100 proyek dengan total nilai investasi sebesar USD $ 47,3milyar. Dari 79 proyek dalam RPKPS/PPP Book, 33 proyek KPS senilai Rp 327,8 triliun atau setara USD $ 32,8 miliar masukke dalam daftar proyek infrastruktur Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah terobosan guna mendukung pelaksanaan KPS. Peraturan PresidenNomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah diubahuntuk kedua kalinya melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur(KKPPI) sebagai salah satu komite tingkat kementerian juga direvitalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011.Sementara itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui anak perusahaannya PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) sertaPT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) juga telah beroperasi secara penuh masing-masing sebagai instrumen pembiayaandan penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS. Landasan hukum operasional PT PII telah ditetapkanmelalui Perpres 78/2010 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 260/2010.

Pada 6 Oktober 2011, telah dilakukan penandatanganan dokumen pelaksanaan dan penjaminan untuk salah satu proyekShowcase KPS yaitu Proyek KPS PLTU Jawa Tengah yang merupakan skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dariRp 30 Triliun, sekaligus proyek KPS pertama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005. Proyekini juga merupakan salah satu proyek yang turut dimasukkan di dalam MP3EI dan juga merupakan model showcase KPSyang telah dicanangkan oleh Pemerintah sejak tahun 2010. Selain proyek ini, proyek KPS lainnya yang telah dilaksanakantransaksi pada tahun 2011 ini adalah (i) Kereta Api Batubara Puruk Cahu-Bangkuang Kalimantan Tengah dengan perkiraannilai investasi US$ 2,1 milyar; (ii) Air Minum Umbulan Jawa Timur dengan perkiraan nilai investasi US$ 475,52 juta; dan (iii)Air Minum Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dengan perkiraan nilai investasi US$ 11,5 juta.

Boks 2. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Sumber: Direktorat PKPS, Bappenas

KoordinasiPerumusan Kebijakan

Tarif BeaMasuk/Keluar Barang,

dalam wadah yangdisebut Tim Tarif


Bersubsidi, Kementerian PPN / Bappenas telah melaksanakan kajian dampakberbagai opsi-opsi kebijakan BBM terhadap perekonomian nasional sertamengidentifikasi kelompok masyarakat yang berhak mendapat BBM bersubsidi.

Di dalam forum G-20, inisasi pembentukan G20 Working Group on Developmentmerupakan bagian dari mandat deklarasi KTT G20 Summit di Toronto, Canada 2010yang menyepakati pembentukan 2 Kelompok Kerja baru yaitu Kelompok KerjaPembangunan (WG on Development) dan Kelompok Kerja Anti Korupsi (WG on AntiCorruption). Pembentukan group baru pada area development merupakanpenugasan kepada G20 untuk berperan lebih luas terhadap upayauntukmengurangigap pembangunan dan mengurangi kemiskinan.

Kementerian Luar Negeri atas nama Pemerintah Indonesia telah menunjuk Bappenasuntuk memegang peranan sebagai Ketua Delegasi RI pada G20 High-LevelDevelopment Working Group. Untuk itu Bappenas berperan dalammengkoordinasikan berbagai masukan strategis dan berpartisipasi aktif dalammenyampaikan saran, pemikiran dan pendapat mengenai isu-isu pembangunan.

Pada WG on Development, secara khusus Bappenas mewakili Pemerintah Indonesia,telah memberikan prioritas yang lebih besar pada beberapa pilar utama yaitu (i)Infrastruktur; (ii) Food security; (iii) Growth with resilience; dan (iv) Knowledge sharing.

Peningkatan status Indonesia menjadi middle income country sejak 2008 mulaimengubah paradigma kerjasama pembangunan dengan negara lain. Salah satubentuk kerjasama kemitraan yang lebih sejajar tersebut adalah Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), yang menjadi semacam alternatif untuk kerjasama Utara-Selatanyang telah ada.

Dengan semangat Jakarta Commitment untuk kemitraan yang lebih sejajar, telahdisusun Tim Koordinasi untuk Penguatan KSS sejak tahun 2010 yang terdiri dari 4Kementerian untuk melakukan koordinasi yakni Bappenas, Kementerian Luar Negeri,Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan. Beberapa kegiatan yang telahdilaksanakan oleh Tim Koordinasi adalah:

(1) Mengusulkan KSS ke dalam sistem perencanaan nasional, sehingga KSS kemudian tercantum dalam RPJMN 2010-2014.

(2) Menyelenggarakan seminar nasional mengenai KSS, pada Juli 2010, yang dihadiri oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, universitas, NGO, dan komunitas mitra pembangunan.

(3) Menyusun draft Rencana Induk KSS 2011-2025 dan Cetak Biru KSS untuk 3 periode yakni 2011-2014, 2015-2019, dan 2020-2025.

(4) Menginisiasi pelaksanaan Cetak Biru Periode I yang meliputi 7 isu utama, yaitu: (1) perumusan kerangka peraturan; (2) penguatan kelembagaan; (3) pendanaan; (4) penguatan program kerjasama; (5) pembangunan sistem informasi; (6) promosi dan publikasi; serta (7) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi.

Koordinasi G-20untuk Working Group

on Development

PengembanganKerjasama Selatan-

Selatan

Pengembangan Kerjasama Pembangunan


KoordinasiMilllennium Corporate

Challenge forIndonesia (MCC for

Indonesia)

Selain itu, Tim Koordinasi juga telah menyusun Prospective Indonesia South-SouthCooperation (PISSC) sebagai Direktori Program Unggulan KSS Indonesia.

Pada tahun 2011, Bappenas mengkoordinasikan penyiapan program kerjasamadengan Millenium Challenge Corporation (MCC). Dokumen perjanjian kerjasamaMillenium Challenge Compact senilai 600 juta Dolar AS telah ditandatangani tanggal19 November 2011 oleh Pemerintah Indonesia dan AS. Kerjasama ini diarahkanuntuk pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dalam 3 bidangutama yaitu: (i) pengembangan energi terbarukan; (ii) modernisasi sistem pengadaanbarang/jasa; dan (iii) prevalensi stunting melalui program kesehatan dan nutrisiberbasis masyarakat. Sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut, akan segera dilakukanpembentukan kelembagaan pelaksana, penerbitan peraturan-peraturan pelaksanaanyang terkait dengan penganggaran dan perbendaharaan.

Sejak tahun 2010, Bappenas terlibat aktif dalam proses penyusunan proposal MCCCompact Program Bidang Kesehatan, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan,Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Dunia. Proyek yang diajukanberjudul “Community Based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project” denganalokasi anggaran sekitar USD 114 juta untuk 5 tahun. Hasil dari koordinasi penyiapanproposal MCC Compact Program Bidang Kesehatan antara lain mencakup: (a) projectlogframe; (b) kegiatan dan komponen proyek; (c) lokasi proyek; (d) implementationarrangement; dan (d) monitoring dan evaluasi; dan (e) exercise pendanaan kegiatan,yang selanjutnya dituangkan ke dalam project appraisal document .

Proyek bertujuan untuk: (a) menurunkan dan mencegah Bayi Berat Lahir Rendah(BBLR) dan stunting pada anak dibawah usia 2 tahun di lokasi proyek serta kekurangangizi pada balita; dan (b) meningkatkan pendapatan rumah tangga melaluipenghematan pengeluaran, peningkatan produktivitas, dan peningkatan lifetimeearning. Proyek akan dilaksanakan di 6 provinsi, mencakup 34 kabupaten/kota dan7.000 desa.

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011ditetapkan dengan Inpres Nomor 9/2011, dan di dalamnya berisi: 6 strategi(pencegahan, penindakan, harmonisasi peraturan dan perundang-undangan,penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama Internasional, dan mekanisme pelaporan);11 program; 102 rencana aksi; dan 142 sub-rencana aksi, yang meliputi 16kementerian/lembaga. Titik berat Inpres Nomor 9/2011 adalah pada pencegahankorupsi, terutama pada lembaga penegak hukum. Inpres tersebut menetapkanlangkah-langkah konkret di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi yangwajib dilaksanakan oleh seluruh instansi/lembaga terkait rencana aksi.

Inpres Nomor 9/2011 merupakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsidari strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional. KeseluruhanAksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tersebut dirancang agar dapatmeningkatkan nilai CPI Indonesia, dengan sasaran prioritas pada 4 bidang, yaitu:(1) Perizinan, (2) Pajak dan Bea Cukai, (3) Pertanahan, serta (4) Penegakan Hukum.

Sebagai salah satu hasilnya, pada tahun 2011, Indeks Persepsi Korupsi untukIndonesia meningkat dari 2.8 pada tahun 2010 meningkat menjadi 3 pada tahun

Koordinasi danFasilitasi Penyusunan

Rencana AksiPencegahan danPemberantasanKorupsi (Inpres

Nomor 9/2011) yangmerupakan

konkretisasiPemerintah Indonesiadalam melaksanakan

Konvensi PBB AntiKorupsi 2003

Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)


2011 yang sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja PemerintahTahun 2011.

Fasilitasi Bappenas dilanjutkan dengan menyusun Inpres Nomor 17/2011 tentangAksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang merupakankelanjutan dari Inpres Nomor 9/2011. Jumlah aksi yang tertuang dalam InpresNomor 17/2011 adalah 106 aksi dengan 13 fokus kegiatan; dan 6 strategi denganmelibatkan 24 kementerian/lembaga, dengan titik berat pada Strategi Pencegahansebanyak 82 aksi Diharapkan CPI Indonesia dapat meningkat dari tahun 2011 dari3 menjadi 3.2 sejalan dengan target RKP 2012.

Bappenas aktif mengikuti Konferensi Negara-Negara Pihak pada Konvensi PBBMenentang Korupsi (UNCAC CoSP) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitasdan kerjasama antarnegara pihak untuk mencapai tujuan dalam UNCAC, sertauntuk mempromosikan dan meninjau pelaksanaannya. Konferensi itu sendiri telahdilaksanakan sebanyak empat sesi, yaitu: sesi pertama di Amman, Jordania (10-14Desember 2006), sesi kedua di Bali, Indonesia (28 Januari – 1 Februari 2008), sesiketiga di Doha, Qatar (November 2009), dan sesi keempat di Marrakech, Maroko(Oktober 2011).

Kendala yang ditemui dalam rangka koordinasi dan fasilitasi penyusunan InpresNomor 9/2011 antara lain adalah berganti-gantinya per waki lankementerian/lembaga yang hadir dalam pembahasan, di samping lemahnyakoordinasi di internal kementerian/lembaga maupun antarkementerian/lembaga.

Kementerian PPN/Bappenas melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan PP No.81tahun 2010 dan PerMenPAN RB No. 8 tahun 2011. Sebagai bukti pencapaian kinerjadalam melakukan capacity building terkait Reformasi Birokrasi, Bappenasmendapatkan penghargaan “Garuda Award Innovator” dari KOICA (perwakilanpemerintah Korea Selatan) pada 19 Juli 2011.

Berkaitan dengan penguatan tata nilai organisasi dan SDM, telah dilakukanperekrutan SDM secara terbuka, transparan dengan melibatkan penguji yangkompeten dari luar Kementerian PPN/Bappenas. Penempatan SDM dalam strukturjabatan struktural dan fungsional dilakukan melalui mekanisme assessment terhadapindividu yang telah memenuhi syarat administratif. Penegakkan disiplin pegawaidilakukan melalui pemberlakuan absensi menggunakan finger scan sejak tahun2008.

Berkaitan dengan pencapaian RB di Kementerian PPN/Bappenas, telah dilakukanmonitoring dan evaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja. Hal ini di pantau oleh Inspektorat Utama.

PelaksanaanReformasi Birokrasi(RB) di Kementerian

PPN/Bappenas


Sebagai konsekuensi diratifikasinya United Nations Convention against Corruption (UNCAC) oleh Pemerintah RepublikIndonesia melalui Undang-undang Nomor 7/2006, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali terhadaplangkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Direktorat Hukum dan HAMBappenas sejak tahun 2006 telah mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnyauntuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011-2025 yang lebih komprehensif, yangdijadikan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi2011-2025 tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakanpemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkret bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsunganpembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi.

Sebagai penjabaran rencana aksi jangka panjang 2011-2025, dibuat rencana aksi jangka menengah 2011-2014. Selain itudibentuk juga rencana aksi yang lebih tajam dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasankorupsi oleh Kementerian/Lembaga secara tahunan. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Tahunan ini dimulai pada akhirtahun 2010 dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan PengendalianPembangunan (UKP4).

Sepanjang tahun 2011, telah dilakukan berbagai pertemuan dalam rangka koordinasi penajaman Strategi NasionalPencegahan dan Pemberantasan Korupsi, baik jangka menengah (2011-2014) maupun jangka panjang (2011-2025). Naskahstrategi nasional ini diharapkan dapat segera difinalisasi dan ditetapkan dalam waktu dekat. Fokus kegiatan prioritas padaStranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi meluputi 6 strategi yakni (1) Strategi Pencegahan; (2) Strategi PenegakanHukum; (3) Strategi Kriminalisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; (4) Strategi Kerja Sama Internasionaldan Perampasan Aset; (5) Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi; dan (6) Strategi Mekanisme Pelaporan.

Pada tanggal 12 Mei 2011, Instruksi Presiden Nomor 9/2011 tentang Rencana Aski Pencegahan dan Pemberantasan Korupsitelah ditetapkan dalam rangka penciptaan sinergi berbagai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, upayamelaksanakan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) serta untuk mencapai nilai 5 Indeks Persepsi Korupsidi tahun 2014. Inpres tersebut merupakan penjabaran dari RPJMN 2010-2014 di bidang pemberantasan korupsi yangdifokuskan pada pencegahan korupsi. Perpres tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ini jugamerupakan penjabaran dari RPJMN 2009-2014 di bidang pemberantasan korupsi dan berisi langkah-langkah yang rincidan kongkrit dengan jadwal waktu yang jelas dan instansi atau pejabat penanggung jawab yang jelas pula. Instansi yangtercakup dalam Inpres tersebut meliputi: (1) para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; (2) Sekretaris Kabinet; (3) KeJaksaanAgung; (4) Kapolri; (5). Panglima TNI; (6). Kepala UKP4; (7). Kepala LPNK; (8). Para Gubernur; dan (9). Para Bupati/Walikota.Pelaksanaan rencana aksi ini dimonitor oleh UKP4, dan secara periodik dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Pada tanggal 19 Desember 2011 telah ditetapkan Instruktsi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Nasional Pencegahandan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, dimana di dalamnya terdiri dari kegiatan lanjutan dari Inpres No. 9 Tahun 2011yang belum selesai serta kegiatan/aksi baru yang diharapkan dapat dilaksanakan sepanjang tahun 2012.

Boks 3. Pemberantasan Korupsi

Penyusunan IndeksDemokrasi Indonesia

Sejalan dengan demokratisasi yang dicapai Indonesia saat ini, Bappenas berhasilmengembangkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan alat ukuruntuk menilai kemajuan demokrasi menurut keadaan Indonesia sendiri (bukanmenggunakan instrumen yang dikembangkan oleh negara lain). Oleh karena itu,dapat dikatakan bahwa IDI pada dasarnya merupakan country-led assessment yangdibangun di atas fondasi kepemilikan nasional.

Melalui IDI, masing-masing provinsi dapat mengetahui aspek, variabel, dan indikatorkinerja demokrasi yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan ke depan karenamenunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan, dan atau yang perludiper tahank an k arena telah menunjuk k an k iner ja yang t inggi .

Hasil IDI tidak saja bermanfaat untuk membantu pemerintah dan pemerintahdaerah dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, tetapi jugabermanfaat bagi pihak akademisi, masyarakat sipil, partai politik, media massa, dan

Sumber: Deputi Polhukhankam, Bappenas

masyarakat pada umumnyau n t u k m e n g e t a h u iperkembangan demokrasi diIndonesia secara berkala.Bahkan, lebih jauh hasil IDItersebut dapat menjadi alat bagip e m a n g k u k e p e n t i n g a npembangunan non pemerintahuntuk mengawasi k inerjapembangunan sosial - politik diIndonesia.

Pemerintah telah menetapkanIDI sebagai salah satu target

sektoral yang hendak dicapai dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah(RPJM) Nasional 2010-2014. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen pemerintahdalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidangpolitik. Upaya ini perlu mendapat dukungan segenap masyarakat, mengingat cita-cita membangun demokrasi bukan hanya menjadi ranah pemerintah.

Pada bulan Juni 2011, Bappenas bekerja sama dengan Kemenko Polhukam, BPS,Kemdagri dan UNDP telah melakukan launching IDI 2009 yang penyusunannyadiselesaikan pada tahun 2010. Hasil IDI 2009 menunjukkan angka 67.30, yangmengindikasikan bahwa kinerja demokrasi rata-rata di 33 provinsi berada padalevel “medium performing democracy”. Dari tiga aspek IDI, kinerja rata-rata tertinggidicapai pada aspek Kebebasan Sipil, yakni sebesar 86.97, diikuti dengan kinerjaLembaga Demokrasi dengan angka indeks sebesar 62.72. Angka indeks terendahdicapai oleh aspek Hak-Hak Politik, yakni sebesar 54.60. Kesenjangan antar ketigaaspek inilah yang perlu diantisipasi oleh pembuat kebijakan sebagai potensimunculnya discontent di dalam masyarakat.

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik, makaBappenas menginisiasi penyusunan instrumen yang dapat mengukur tingkatpencapaian pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, atau yangdinamakan Good Governance Index (GGI). GGI disusun untuk mengukurpenyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi,partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum, proses manajemen dan penyusunankebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Indikator disusunsecara sederhana dan merupakan indikator minimal (pre-requisite) dalam penerapanempat prinsip tata kepemerintahan yang baik dimaksud.

Teknik pengumpulan data GGI menggunakan teknik self assessment, yaitu respondensendiri yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan GGI disertai denganalasan dan bukti-bukti dokumen. Adapun responden GGI adalah SekretarisDaerah/Kepala SKPD masing-masing sektor. Pada tahun 2008 sampai dengan 2009,GGI diujicobakan di beberapa daerah sekaligus untuk menampung berbagaimasukan. Setelah melalui penyempurnaan, pada tahun 2010 dan 2011, perangkatpengukuran tersebut disosialisasikan kepada pemerintah daerah sebagai referensidalam penerapan good governance.

Pada tahun 2010 sosialisasi dan fasilitasi pengukuran GGI diselenggarakan di 3


Penyusunan GoodGovernance Index

Sumber: IDI, 2009

Gambar 4.Indeks Demokrasi Indonesia, 2009


(tiga) wilayah, yaitu: Sulawesi Utara, Riau, dan Nusa Tenggara Barat. Sosialiasi GGIjuga dilakukan melalui media website. Pada tahun 2011, Sekretariat melakukanpenyempurnaan terhadap GGI. Tahap pertama, penambahan 3 prinsip GG ke dalamGGI, yaitu: berwawasan ke depan, keefisienan dan keefektifan, dan daya tanggap.Tahap kedua, penyesuaian GGI untuk Kementerian/Lembaga dan pemerintahprovinsi. Setelah dilakukan penyempurnaan tersebut, GGI akan disosialisasikankepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah melaluikegiatan lokakarya, seminar, maupun melalui sarana website.

Pertahanan negara merupakan kepentingan nasional yang hakiki karenamenyangkut eksistensi suatu bangsa dalam komunitas internasional. Terbatasnyakemampuan anggaran pertahanan menjadi latar belakang lahirnya konsep kekuatanpokok minimum atau minimum essential force (MEF).Upaya mewujudkan MEFdilakukan berdasarkan capability-based planning dengan tidak mengabaikan threat-based planning. MEF adalah suatu rancangan postur pertahanan minimum namunmempunyai kemampuan: (1) Efek penggentar (detterent effect) yang tinggi.Pembangunan kekuatan pertahanan harus berdasarkan penggunaan teknologiyang tinggi dan mempertimbangkan kekuatan militer di sekitar kawasan Indonesia;dan (2) Mendukung kegiatan operasional TNI. TNI yang profesional, dengandukungan Alutsista TNI, harus memiliki kemampuan kecepatan dan jangkauanmencapai seluruh wilayah NKRI, memiliki daya tahan terhadap serangan, danmampu menanggulangi ancaman musuh.

Dalam rangka perencanaan MEF tersebut, Bappenas melakukan koordinasi danasistensi intensif dengan Kementerian Pertahanan/TNI, serta koordinasi denganKementerian Keuangan untuk merumuskan kebijakan dan penganggarannya.Pembangunan MEF TNI direncanakan dalam 3 periode Rencana Strategis (Renstra)TNI, yaitu tahun 2010 hingga 2025. Untuk mendukung penyusunan NaskahPembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI selama 3 Renstra tersebut, telahdilaksanakan: (1) Identifikasi isu kritis/fokus permasalahan dalam bidang pertahanandan keamanan sebagai dasar penyusunan MEF; dan (2) Uji materi penyusunankebutuhan Alutsista TNI untuk mendukung Postur Pertahanan TNI berdasarkanfokus permasalahan bidang pertahanan.Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan kemampuan keuangannegara dan perkembangan teknologi Alutsista TNI yang sangat cepat. Untuk itu,upaya yang dapat dilakukan adalah pemenuhan secara bertahap sesuai dengankemampuan penganggaran dengan Alutsista yang sesuai dengan karakteristikancaman yang dihadapi NKRI. Disamping itu, dalam rangka percepatan prosespemenuhan Alutsista TNI, telah dibentuk High Level Comittee dengan ketuaWamenhan dan anggotanya antara lain Wamen PPN/Waka Bappenas dan WamenKeuangan.

Kemandirian industri pertahanan nasional merupakan prioritas tinggi dalam rangkamengurangi ketergantungan Alutsista TNI dan Almatsus Polri dari luar negeri.Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan Nasional merupakan proses dan carapemberdayaan industri strategis menuju kemandirian dalam negeri untukpemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan Alut Polri.

Pengembangan Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan

Koordinasi danAsistensi

PerencanaanAlutsista MEF TNI

KoordinasiPerencanaan

Pemenuhan AlutsistaTNI dan Almatsus

Polri Produksi DalamNegeri


RPJMN 2010-2014 bidang pertahanan dan keamanan telah memuat rencanapemenuhan Alutsista TNI dan Alut Polri dari industri pertahanan nasional sebesarRp. 5,0 triliun. Pemenuhan Alutsista dan Almatsus Polri dengan skema pinjamandalam negeri (PDN) yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011merupakan pelaksanaan tahun kedua dan akan dilaksanakan secara berkelanjutansampai dengan tahun 2014. Dalam rangka mendorong pelaksanaan kebijakantersebut, telah dilakukan koordinasi secara intensif upaya pemberdayaan industripertahanan nasional dengan Kemhan/TNI, Polri, Kemenkeu, Kemenristek/BPPT,Kemen BUMN, kalangan industri strategis nasional, dan industri swasta nasional.

Permasalahan yang dihadapi adalah proses penyerapan/pelaksanaan skema PDNdi Kemhan dan Polri belum optimal sesuai yang direncanakan. Alternatif solusisebagai tindak lanjut permasalahan tersebut adalah antara lain dengan menjadikankegiatan yang belum terserap pada tahun 2010 menjadi kegiatan luncuran yangdilaksanakan pada tahun 2011. Selain itu, melalui Komite Kebijakan IndustriPertahanan (KKIP) (Perpres No. 42/2010) diharapkan dapat menghasilkan kebijakannasional bidang industri pertahanan yang dapat dilaksanakan dalam rangkakemandirian industri pertahanan.

Hal ini mencerminkan dua hal, pertama, opini TWP menggambarkan akuntabilitasinstitusi. Dengan opini WTP, akuntabilitas fungsi perencanaan KementerianPPN/Bappenas terjaga. Kedua, opini WTP merupakan wujud tercapainya salah satukontrak kinerja yang sudah ditandatangani Menteri PPN/Kepala Bappenas denganPresiden. Prestasi opini tertinggi ini dicapai melalui kerja keras dan upaya perbaikanberkelanjutan atas proses penyusunan laporan keuangan, pengelolaan aset sertapencatatan dan pelaporan hibah dari semua pihak yang terlibat di Bappenas.

Hal ini diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance, cleangovernment, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan bersih dan bebas dari praktik KKN. Inspektorat Utamamelakukan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen, dan objektif yangdirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan aktifitas organisasi.Beberapa contoh kegiatan assurance diantaranya adalah melakuka audit terhadapkajian, manajemen tupoksi, penyerapan anggaran, review laporan keuangan, reviewKerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya, dan risk assessment terhadapperaturan operasional PHLN. Selanjutnya, beberapa contoh kegiatan konsultasiadalah persiapan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan Millenium ChallangeCorporation (MCC), pendampingan audit eksternal (BPK dan BPKP), sertapendampingan pengelolaan anggaran (liaison officer).

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam penataan manajemen keuangansebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan InstruksiPresiden No. 12 Tahun 2007 tentang Penertiban Barang Milik Negara, KementerianPPN/Bappenas sejak tahun 2006 sedang dan terus melakukan penataan manajemenBarang Milik Negara (BMN), pengorganisasian, penataan sistem dan prosedur,

2.4 Tata Kelola dan Manajemen Internal

Pencapaian OpiniWTP Laporan

Keuangan Bappenasselama 3 tahun

(tahun 2008-2010)

Penataan ManajemenAset Kementerian

PPN/Bappenas

PenguatanPengawasan Internal


inventarisasi dan penerapan akuntansi BMN. Penghitungan awal akuntansi dataseluruh aset BMN Kementerian PPN/Bappenas ke dalam Sistem Akuntansi BarangMilik Negara berdasarkan saldo awal BMN senilai Rp.105.026.517.926,-, dan sampaidengan akhir Desember 2011 nilai BMN Kementerian PPN/Bappenas meningkatmenjadi sekitar Rp.532.427.145.859,-.

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Laporan Barang Milik Negara secarakomputerisasi sejak tahun 2006, melalui aplikasi Sistem Informasi ManajemenAkuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang diterbitkan oleh KementerianKeuangan. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyusunanLaporan BMN secara berjenjang, dimulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa PenggunaBarang (UAKPB), Unit Akuntansi Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) sampai dengan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB). Kemudian juga telahdlakukan sertifikasi atas tanah-tanah dan pengamanan dengan cara pemasanganpapan nama pada lokasi tanah yang dikuasai oleh Kementerian PPN/Bappenasserta pengurusan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraanyang bersumber dari hibah. Dalam rangka tertib fisik BMN, KementerianPPN/Bappenas telah melakukan pengidentifikasian atas seluruh BMN yang dikuasaidengan cara pelabelan (barcode).

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam rangkapenataan aset/pengelolaan BMN antara lain: terjadi beberapa perubahan peraturantentang pengkodean dan pengklasifikasian BMN yang diterbitkan oleh instansipembina BMN.

Kemudian hal-hal yang terus dilakukan dalam rangka penataan aset/pengelolaanBMN Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:

1. Sosialisasi yang dilakukan secara terus menurus kepada seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas tentang pentingnya tanggungjawab dalam penataan aset/pengelolaan BMN;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam penataan aset/pengelolaan BMN;

3. Perlu ditunjuk penanggungjawab ruangan, sebagai penata aset/pengelola BMN di ruangan;

4. Pengendalian internal terhadap penataan aset/pengelolaan BMN

Dalam rangka melaksanaan fungsi pelayanan pegawai pada KementerianPPN/Bappenas diperlukan perangkat pendukung, seperti pengamanan,pemeliharaan gedung, dan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana kantor. Untukitu, dilakukan berbagai kegiatan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada tahun anggaran 2011 telah dilakukan antara lain: (1) pengadaan/penggantiankendaraan dinas operasional roda-4 sebagai pengganti kendaraan dinas yang sudahdihapus/lelang sesuai peraturan; (2) pengadaan kendaraan dinas operasional roda2 untuk operasional caraka/pengantar surat; (3) pengadaan alat pengolah data; (4)pengadaan sarana dan prasarana gedung; (5) renovasi ruang-ruang rapat; (6)renovasi ruang kerja pegawai; (7) pra studi kelayakan gedung; (8) studi kelayakan

Perencanaan danPengadaan

Dukungan Saranadan Prasarana Kantor

KementerianPPN/Bappenas


gedung termasuk tes kekuatan struktur bangunan/gedung-gedung Bappenasseperti dengan hammer test dan sebagainya; (9) penyusunan Detail EngeneeringDesign (DED) pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan KementerianPPN/Bappenas di Jalan Proklamasi No. 70.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, terdapat permasalahanantara lain: renovasi ruang kerja tidak dapat dilakukan secara bersamaan, karenamempertimbangkan jam kerja pegawai yang padat hingga malam hari dan bahkanjuga pada hari libur. Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana terhambat olehtempat penyimpanan/gudang yang terbatas.

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dalam rangka mewujudkanrencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, pengembanganSDM aparatur perencana perlu diarahkan demi tercapainya proses integrasi,sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaandan pengawasan. Oleh sebab itu, sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Bappenas2010-2014, bahwa salah satu strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkankompetensi SDM Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebihproporsional dan akuntabel.

Hasil pengukuran dan analisis kinerja, yang dilakukan berdasarkan kinerjapelaksanaan kegiatan tahun 2011, pengelolaan sumber daya manusia aparaturdalam pencapaian program pendidikan dan pelatihan gelar S2/S3 baik di dalamnegeri maupun di luar negeri dinilai cukup baik. Jumlah peserta program pendidikandan pelatihan gelar di dalam negeri mencapai 379 peserta, sementara jumlahpeserta program pendidikan dan pelatihan gelar di luar negeri (linkage) mencapai170 peserta. Namun, pelaksanaan program S3 dalam negeri belum optimal.Sementara itu, pelaksanaan program diklat non gelar baik di luar maupun di dalamnegeri dinilai cukup berhasil. Jumlah peserta program diklat non gelar di dalamnegeri mencapai 778 peserta dan jumlah peserta program diklat non gelar di luarnegeri mencapai 104 peserta.

2.5 Pengembangan Kualitas SDM Aparatur Perencanaan Pusat dan Daerah

Pendidikan danPelatihan Gelar dan

Non Gelar S2 dan S3di Dalam dan Luar

Negeri

Sumber: Pusbindiklatren, Bappenas


Permasalahan yang dihadapi adalah proses penyerapan pelaksanaan program S3Dalam Negeri, belum optimal sesuai dengan yang direncanakan. Alternatif solusiuntuk tindak lanjut permasalahan tersebut adalah antara lain dengan menjadikankegiatan yang belum terserap menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan padatahun 2012.

Presiden, melalui Inpres Nomor 3/2010, telah mengeluarkan instruksi mengenaiPercepatan Pencapaian MDGs. Untuk menindaklanjuti Inpres tersebut, pada tahun2010, Pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) MDGs dan laporanPencapaian Tujuan Pembangunan Millenium 2010. Agar dapat diimplementasikandengan baik, peta jalan MDGs ini perlu dijabarkan lebih lanjut dan secara lebih rincidalam suatu Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan kondisi dan permasalahanserta kemampuan daerah masing-masing.

Hasil-hasil yang telah dicapai di tahun 2011, antara lain adalah: (i) TerbentuknyaTim Koordinasi Nasional MDGs dan Sekretariat MDGs Pusat; (ii) Terbentuknya TimFasilitator untuk Penyusunan RAD MDGs Provinsi; (iii) Tersusunnya Pedoman TeknisDefinisi Operasional Indikator MDGs; (iv) Tersusunnya Pedoman HarmonisasiPelaksanaan CSR; (v) Fasilitasi Penyusunan RAD MDGs. Pada tanggal 27 Desember2011, telah diselenggarakan Peluncuran RAD MDGs Provinsi dan Pedoman TeknisDefinisi Operasional MDGs di Jakarta. Seluruh provinsi telah menyelesaikan dokumenRAD MDGs dan 24 Provinsi telah menetapkan dokumen tersebut dalam bentukPeraturan Gubernur. Sebagai tindak lanjut, dokumen RAD MDGs Provinsi akanditerjemahkan ke dalam dokumen RKPD dan Renja SKPD masing-masing provinsi.

Keberhasilan pencapaian MDG agar sesuai dengan tenggat waktunya dibutuhkanperan aktif dari berbagai pihak terutama swasta, termasuk partisipasi melaluipelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Harmonisasi pelaksanaanCSR dalam rangka percepatan pencapaian MDGs dapat mengilustrasikan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh instansi pemerintah dalam upaya mensinergikanCSR dengan percepatan pencapaian MDGs. Terkait dengan hal tersebut, telahdisusun draft pedoman harmonisasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility(CSR) dalam rangka percepatan pencapaian MDGs

Berdasarkan Inpres Nomor 3/2010, Bappenas ditugaskan untuk mengkoordinasikandan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)yang terpadu, terkoordinasi, sinergis, dan komprehensif serta bersifat lintas sektordan lintas program yang disusun bersama oleh pihak terkait baik lembagapemerintah maupun non pemerintah.

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran MenteriPPN/Kepala Bappenas Nomor 0154/M.PPN/05/2011 perihal Pedoman PenyusunanRencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Adapun rangkaian kegiatan yangtelah dilakukan antara lain adalah pelaksanaan sosialisasi pedoman dan fasilitasiPenyusunan RAD-PG. Selanjutnya, dilakukan asistensi penyusunan rencana aksi

2.6 Penugasan Lainnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas

Percepatan Pencapaian MDGs (Inpres Nomor 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan)

Koordinasi danFasilitasi PenyusunanRencana Aksi Daerah

PercepatanPencapaian Target

MDGs

Penyusunan RencanaAksi Pangan dan Gizi


serta review terhadap rancangan rencana aksi yang telah disusun provinsi. Kegiatan-kegiatan tersebut secara tindak langsung telah meningkatkan pengertian danpemahaman SKPD terkait tentang penanganan masalah pangan dan gizi yangbersifat lintassektor.

Hingga tanggal 15 Desember 2011, tercatat Provinsi Jawa Timur dan Provinsi MalukuUtara telah menetapkan dokumen rencana aksi daerah melalui Peraturan Gubernur,dan 15 Provinsi lainnya telah menyerahkan draft RAD-PG kepada Tim Review Pusat.

Sampai dengan akhir tahun 2011, sebagian besar provinsi telah menyelesaikanpenyusunan dokumen RAD-PG dan menyampaikannya kepada Bappenas untukkemudian dilakukan review oleh tim pusat yang terdiri dari kementerian danlembaga lintas sektor, meliputi Bappenas, Kementerian Kesehatan, KementerianPertanian, serta Badan POM. Beberapa provinsi juga telah menetapkan dokumenrencana aksi daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adanya dokumen rencana aksi untukprioritas pembangunan lainnya yang penyusunannya juga dikoordinasikan olehBappeda dengan batas waktu penyelesaian yang berdekatan dengan dokumenRAD-PG. Hal tersebut berdampak pada terkendalanya penyelesaian dokumenrencana aksi secara tepat waktu. Disamping itu, hal tersebut juga berdampak padaketajaman analisis dan kualitas rencana aksi yang disusun.


Boks 4. Capaian Sasaran MDGs

Sampai dengan tahun 2010, Indonesia telah mencapai berbagai sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yangdapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu:

Kategori 1: sasaran yang telah dicapai, mencakup:

MDG 1 - Proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari USD 1 perhari telah menurun dari 20,6 persen pada tahun 1990 menjadi 5,9 persen pada tahun 2008.MDG 3 - Kesetaraan gender dalam semua jenis dan jenjang pendidikan telah hampir tercapai yang ditunjukkan dengan rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99, dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompokusia 15-24 tahun sebesar 99,85 pada tahun 2009.MDG 6 - Prevalensi tuberkulosis menurun dari 443 kasus pada 1990 menjadi 244 kasus per 100.000 penduduk padatahun tahun 2009.

Kategori 2: sasaran yang menunjukkan kemajuan signifi kan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (ontrack),mencakup:

MDG 1 - Prevalensi balita kekurangan gizi telah berkurang hampir setengahnya, dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007. Target 2015 sebesar 15,5 persen diperkirakan akan tercapai.MDG 2 - Angka partisipasi murni untuk pendidikan dasar mendekati 100 persen dan tingkat melek huruf pendudukmelebihi 99,47 persen pada 2009.MDG 3 - Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SM/MA/Paket C dan pendidikan tinggi pada tahun 2009 berturut-turut 96,16 dan 102,95. Dengan demikian maka target 2015 sebesar 100 diperkirakan akan tercapai.MDG 4 - Angka kematian balita telah menurun dari 97 per 1.000 kelahiran pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran pada tahun 2007 dan diperkirakan target 32 per 1.000 kelahiran pada tahun 2015 dapat tercapai.MDG 8 - Indonesia telah berhasil mengembangkan perdagangan serta sistem keuangan yang terbuka, berdasarkanaturan, bisa diprediksi dan non-diskriminatif – ditunjukkan dengan adanya kecenderungan positif dalam indikator yang berhubungan dengan perdagangan dan sistem perbankan nasional. Pada saat yang sama, kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengurangi rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB dari 24,6 persen pada 1996 menjadi 10,9 persen pada 2009. Debt Service Ratio juga telah berkurang dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009.

Kategori 3: sasaran yang telah menunjukkan kecenderungan kemajuan yang baik namun masih memerlukan kerja kerasuntuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015, mencakup:

MDG 1 - Indonesia telah menaikkan ukuran untuk target pengurangan kemiskinan dan akan memberikan perhatiankhusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur terhadap garis kemiskinan nasional dari 13,33 persen (2010) menjadi 8-10 persen pada tahun 2014.MDG 5 - Angka kematian ibu menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.MDG 6 - Jumlah penderita HIV/AIDS meningkat, khususnya di antara kelompok risiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks.MDG 7 - Indonesia memiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, namun tetap berkomitmen untuk meningkatkantutupan hutan, memberantas pembalakan liar dan mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan untuk mengurangiemisi karbon dioksida paling sedikit 26 persen selama 20 tahun ke depan. Selain itu, saat ini hanya 47,73 persen rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan 51,19 persen yang memiliki akses sanitasi yang layak. Diperlukan perhatian khusus, untuk mencapai target MDG pada tahun 2015.

Sumber: Bappenas 2010, Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia Tahun 2010


Keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi.Tingginya jumlah dan fatalitas korban kecelakaan transportasi menjadi perhatianserius pemerintah. Jumlah korban meninggal akibat kecelakaan untuk semua modatransportasi umum sepanjang tahun 2011 berdasarkan laporan Komite NasionalKeselamatan Tranportasi (KNKT) mencapai 247 orang. Jumlah tersebut mengalamipeningkatan dibandingkan angka tahun 2010 yang mencapai 90 orang. Berdasarkananalisa KNKT, penyebab utama kecelakaan transportasi umum sepanjang tahun2011 adalah karena faktor manusia (62,5%). Sedangkan faktor teknis menyumbangsebesar 37,5%. Oleh sebab itu, dalam rangka menurunkan tingkat kecelakaantransportasi umum, perlu dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber dayamanusia baik dari sisi pengguna maupun operator angkutan umum sertapeningkatan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana penunjangkeselamatan transportasi umum.

Untuk moda transportasi jalan, berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia,pada tahun 2010 jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas (meliputi angkutanumum dan pribadi) telah mencapai 31.234 jiwa. Kerugian ekonomi secara nasionalakibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9 – 3,1% dari total PDBIndonesia. Untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan, Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum,Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kepolisian RepublikIndonesia dan stakeholder lainnya telah menyusun Rencana Umum NasionalKeselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035. Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan2011-2035 sejalan dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 203. Rencana UmumNasional Keselamatan Jalan akan menjadi panduan/pedoman bagi pemangkukebijakan agar dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan keselamatanjalan secara terkoordinir dan selaras, serta sebagai acuan bagi pemerintah daerahuntuk menjabarkan langkah-langkah penanganan keselamatan jalan di wilayahnya.

RUNK Jalan secara jangka panjang menetapkan target capaian, yakni menurunkantingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas sebesar 80% pada tahun 2035 yangdiukur berdasarkan tingkat fatalitas per 10.000 kendaraan atau disebut indeksfatalitas per 10.000 kendaraan.

RUNK Keselamatan Transportasi Jalan memuat Program dan Rencana Aksi : (1)Manajemen Keselamatan Jalan (Road Safety Management); (2) Jalan YangBerkeselamatan (Safer Road); (3) Kendaraan Yang Berkeselamatan (Safer Vehicle);(4) Pendidikan Keselamatan Jalan (Safer People), dan (5) Perawatan Pasca Kecelakaan(Post Crash).

Pada 5 (lima) tahun pertama, kebijakan keselamatan jalan meliputi: (1) Melakukanredefinisi hal-hal yang terkait dengan kecelakaan dan menyusun prosedurpenanganan kecelakaan; (2) Mengembangkan layanan ketanggapdaruratan terpaduuntuk penanganan korban & menyediakan one acess code; (3) Meningkatkanharmonisasi dalam informasi, komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar pemangkukepentingan; (4) Menerapkan jaminan terhadap kerugian korban akibat kecelakaan;(5) Menyelenggarakan proses hukum yang lebih sederhana terhadap pelanggaran

Pembangunan Infrastruktur (Inpres No. 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional)

Penurunan TingkatKecelakaan

Transportasi: Darat,Kereta Api, Laut, dan

Udara


lalu lintas dengan sanksi administrasi, denda dan/atau hukuman badan; (6)Mensinergikan sumber pendanaan keselamatan dari pemerintah, dunia usaha,masyarakat, dan pengguna jalan (road user); (7) Menetapkan tata cara yang ketatpemberian hak mengemudi bagi pengemudi yang cakap dan terampil; (8) Menjaminsetiap kendaraan di jalan memenuhi standar keselamatan melalui uji berkala danuji tipe; (9) Mengurangi risiko keparahan korban dan kejadian kecelakaan yangdiakibatkan oleh infrastruktur jalan; (10) Mendorong keterlibatan semua pihakdalam komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), penelitian keselamatan jalan, sertapengembangan data dan surveilans kecelakaan lalu lintas.

Bappenas telah melakukan Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undanganyang berkaitan dengan KPS dalam Penyediaan Infrastruktur. Beberapa hasil yangdicapai meliputi: (1) Pemetaan konflik pengaturan KPS dengan beberapa peraturanperundang-undangan; dan (2) rekomendasi dan usulan tindak lanjut untukmengatasi benturan Perpres nomor 67/2005 dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Permasalahan yang terjadi dalam regulasi terkait dengan KPS antara lain, terdapatbenturan antara Perpres Nomor 67/2005 dengan PP Nomor 6/2006, khususnyadalam hal: (i) Kedudukan PP Nomor 6/2006 lebih tinggi dibanding Perpres Nomor67/2005; (ii) Perbedaan pengaturan pihak yang berwenang menyelenggaraanpengadaan; (iii) Perbedaan pengaturan jumlah peserta tender; (iv) Perbedaanmengenai jenis kerjasama; dan (v) Perbedaan jangka waktu kerjasama.

HarmonisasiPeraturan

Perundang-undangan yang

Berkaitan denganKerjasama

Pemerintah danSwasta (KPS)


BAB 3 RENCANA KERJA 2012

Berbagai capaian kinerja yang telah berhasil dilaksanakan sepanjang tahun 2011 merupakan bagianpembangunan nasional yang harus terus dilanjutkan sesuai dengan porsi kerja dalam Renstra Bappenas2010-2014. Adapun arah kebijakan yang dilaksanakan dalam periode 2010-2014, meliputi: 1) Penguatankelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasiperencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangkukepentingan; (2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja;(3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunandan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan; (4) Peningkatan kualitas data daninformasi perencanaan pembangunan; (5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutandalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

Sebagai instrumen dalam menjalankan kebijakan, Bappenas telah menetapkan program dan kegiatan. Padatahun 2012, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan 4 (empat) Program yang terdiri dari 3 (tiga) Programgenerik, yakni: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; (2) ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan (3) Program Peningkatan Pengawasan dan AkuntabilitasAparatur; dan 1 (satu) Program teknis yakni Program Perencanaan Pembangunan Nasional.


(1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan atau penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat atau

fungsi pemerintahan.

(2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

(3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan

berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.

(4) Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

(5) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

(1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.

(2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.

(3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.

(4) Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya.

(5) Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.

(6) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (brand image building).(7) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.

(8) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

(9) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.

Alokasi menurut program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatanutama untuk

melaksanakanProgram

PerencanaanPembangunan

Nasional:

Kegiatan untukmelaksanakan ketiga

program generik(pendukung)

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas KementerianPPN/Bappenas, sebagai berikut:


Tabel 4.Alokasi Anggaran Menurut Program Tahun 2012

(dalam miliar rupiah)

No Program Rupiah Murni Pinjaman danHibah Luar Negeri Total

Program DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Bappenas

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Bappenas

Program Pengawasan danPeningkatan AkuntabilitasAparatur Bappenas

Program PerencanaanPembangunan Nasional

1

2

3

4

347,3

70,0

3,7

130,0

166,3

-

-

110,0

513,6

70,0

3,7

240,0

Jumlah 551,0 276,3 827,3


BAB 4 PENUTUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap tahun Bappenas telahmenghasilkan berbegai produk di bidang perencanaan pembangunan sepertisudah diuraikan terdahulu. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, selain telahdihasilkan produk-produk perencanan yang menjadi referensi bagi pembangunannasional, Bappenas menyadari tentang masih adanya kekurangan yang perludiperbaiki. Karena itu Bappenas akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitashasil perencanaan melalui berbagai upaya, antara lain (1) peningkatan kualitasevaluasi kinerja, (2) peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Bappenas, (3) koordinasidan sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga, pemda, dan stakeholder lainnya,dan (4) menjaring masukan dari seluruh pihak melalui berbagai forum.

Upaya peningkatan kualitas tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun yangakan datang. Sehingga harapan semua pihak agar pembangunan nasional dapatmenghasilkan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dapatcepat tercapai sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJPN2005-2025.

Selanjutnya melalui Laporan Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas inidiharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai produk yang telahdihasilkan Bappenas selama tahun 2011, baik produk-produk perencanaan dankebijakan yang dihasilkan oleh Bappenas secara mandiri, maupun hasil koordinasidengan berbagai pihak. Untuk itu, kami mengharapkan masukan agar kedepanBappenas dapat menghasilkan produk perencanaan dan kebijakan yang lebih baikdan dapat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia.

laporan capaian kinerja tahun 2011 - · pdf filekomputer; perikanan/perikanan laut;...

Documents